Upload
dangdien
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR
TERHADAP EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Oleh
RAHMAT EFFENDI
NIM. 1107202
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
PERNYATAAN
Nama : RAHMAT EFFENDI
NIM : E1107202
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR
TERHADAP EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan
hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan
gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 20 Juni 2011
Yang membuat pernyataan
Rahmat Effendi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
ABSTRAK Rahmat Effendi. E1107202, 2011. PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Fakultas Hukum UNS.
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menggambarkan secara deskriptif berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten dan mengetahui berbagai hambatan-hambatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2010 serta untuk mengetahui dan mendalami upaya penanggulangannya dalam menghadapi hambatan-hambatan selama pelaksanaan pengawasan tersebut. Adapun jenis penelitian yang dipilih penulis adalah penelitian bersifat deskriptif analitis. Sedang dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan . setelah data terkumpul akan dianalisis dengan analisis model interaktif, yaitu : reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar bagian pemeriksa pendapatan daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 2010 semua program kerja dari bagian pemeriksa pendapatan khususnya mengenai retribusi sebanyak 4 (empat) obyek pemeriksaan telah dlaksanakan pemeriksaan sesuai jadual dan terhadap hasil pemeriksaan tersebut telah ditemukan adanya 3 (tiga) temuan negatif yang perlu ditindak lanjuti. Penyimpangan dari ketiga obyek tersebut meliputi penyimpangan dalam pembukuan penerimaan uang retribusi pasar, ketidaksesuaian laporan dari pimpinan obyek pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan lapangan dan keterlambatan penyetoran uang retribusi. Selain itu juga ditemukan 4 (empat) obyek pemeriksaan yang perlu mendapatkan saran dan pengarahan. Hambatan-hambatan yang dihadapi Inspektorat kabupaten dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pendapatan daerah yang khususnya mengenai retribusi pasar pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : (1) Obyek yang diperiksa kadang tidak ada ditempat. Hambatan ini diatasi dengan mengadakan pemeriksaan ulang pada hari berikutnya, (2) Catatan administrasi yang diperlukan oleh tim pemeriksa sering tidak lengkap. Hambatan ini diatasi dengan memerintahkan kepada pimpinan obyek yang diperiksa untuk segera memperbaiki catatan administrasinya, (3) Terbatasnya sarana transportasi (kendaraan). Upaya untuk mengatasi hambatan ini yaitu dengan menggunakan kendaraan pribadi yang dimiliki oleh masing-masing petugas pemeriksa. Kata Kunci : Pengawasan Inspektorat Kabupaten
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRAC
Rahmat Effendi. E1107202, 2011. THE INSPECTORATE SUPERVISION OF KARANGANYAR REGENCY ON THE EFFICIENCY OF LOCAL FINANCIAL MANAGEMENT. Law Faculty of UNS.
This research aims to reveal and to describe descriptively a variety of things relating to the implementation of supervision by the Regency Inspectorate and to find out the obstacles of supervision on the local financial management in 2010 as well as to find out and to obtain deep understanding about the attempt of coping with them in facing the obstacles during the supervision implementation.
This study belongs to a descriptive analytical research. Meanwhile, in collecting the data, the writer employed observation, interview and library study techniques. The data collected was then analyzed using an interactive model analysis encompassing: data reduction, data display, and conclusion drawing.
From the result of research, it can be concluded that the supervision implementation by the Local Income Examiner division of Karanganyar Regency’s Inspectorate in Karanganyar Regency of 2010 all platforms of income examiner division particularly concerning the retribution of 4 (four) examination objects, the examination has been carried out as scheduled and from the result of examination 3 (three) negative findings were obtained to be followed up. The deviation of those three objects included the one in market retribution money reception bookkeeping, discrepancy of the examination object leader’s report with the result of examination in the field and the delayed retribution money deposition. In addition, there are also 4 (four) objects of examination needing recommendation and direction.
The obstacles the regency inspectorate faces in the supervision implementation on the local income particularly concerning the market retribution of 2010 are as follows: (1) Sometimes, the examined object is not in the place. This obstacle is coped with by reexamining it in the following day, (2) The administration record needed by the examination team is frequently not completed. This obstacle is coped with by ordering the examined object leader to improve his/her administration record immediately, (3) The limited transportation means (vehicle). The attempt of coping with this obstacle is by using the private vehicles owned by individual examiner officers.
Keywords: Regency Inspectorate Supervision.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
MOTTO
Sesungguhnya ALLAH SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum
apabila mereka sendiri tidak merubahnya
(QS. AR-Ro’ad :11)
Berfikirlah dengan cukup dan segera laksanakan
(penulis)
Satukanlah kata dengan perbuatan
(Soekarno)
Dalam pahit manis perjalanan kehidupan setiap insan tersibak petuah
Yang Maha Agung
(Penulis)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
PERSEMBAHAN
Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:
° Tuhan yang telah memberikan berkatNya yang melimpah sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
° Papa dan Mama tercinta yang senantiasa mendukung
kuliah,memberikan doa dan nasihat, semangat, cinta dan kasih
sayang tiada surutnya, serta kerja keras yang tak ternilai harganya
demi mewujudkan cita-citaku menjadi seorang Sarjana Hukum.
° Kakak-kakakku yang baik hati, yang selalu ada untuk membantu
proses belajarku selama menempuh dunia pendidikan.
° Seseorang yang telah mengisi hidup penulis dan telah
menghembuskan makna kehidupan.
° Sahabat-sahabatku yang baik hati.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan segala
rahmad dan hidayah-Nya. Yang selalu memberikan jalan dan kemudahan kepada
penulis sehingga Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul, “PENGAWASAN
OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP
EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH” dapat terselesaikan
tepat waktu.
Banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi penulis dalam
menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan
dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan semua
pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak
langsung, secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu penulis ingin
menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada :
Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-
syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Banyak hambatan dan permasalahan yang
dihadapi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini baik secara langsung
maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam
menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan semua pihak
yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung,
secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan
ucapan terima kasih kepada:
1. Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya;
2. Nabi Muhammad SAW, semoga penulis dapat istiqomah dijalan-Nya
hingga akhir jaman;
3. Keluargaku tercinta, Papa, Mama, dan Kakak-kakakku, untuk setiap doa,
pengorbanan, dan kasih sayang yang selalu diberikan.
4. Erna Novia Susetya yang selalu ada memberikan semangat, nasehat serta
dukunganya dan kasih sayang yang selalu ada untukku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
5. Ibu Prof.Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan ijin dan
kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan Penulisan Hukum
ini;
6. Bapak Dr. Hari Purwadi.,S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan I yang
telah membantu dalam pemberian ijin dilakukannya penulisan ini;
7. Bapak Rustamadji S.H, M.H selaku pembimbing akademik penulis yang
membantu penulis dengan memberikan nasehat-nasehat dan selalu
memberikan arahan dalam kegiatan kuliah.
8. Bapak Waluyo, S.H., M.Si., selaku pembimbing skripsi dalam penulisan
hukum ini yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah membimbing,
mengarahkan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan
hukum ini;
9. Bapak Lego Karjoko, S.H., M.Hum., yang telah membantu penulis dalam
menyusun judul penulisan hukum ini;
10. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah
membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama masa
kuliah.
11. Seluruh Pimpinan dan Staf Administrasi Fakultas Hukun Universitas
Sebelas Maret, atas semua kemudahan, fasilitas serta kesempatan-
kesempatan yang telah diberikan;
12. Bapak Agus Cipto Waluyo, S.H., M.T selaku kepala Inspektorat
Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk
melakukan penelitian.
13. Bapak Junaidi Purwanto, S.H., MM selaku sekretaris Inspektorat
Kabupaten Karanganyar , yang dengan senang hati telah membimbing
dan membantu penulis selama penelitian di Inspektorat.
14. Bapak Zainal Arifin dan mas andy yang telah meluangkan waktunya
untuk membantu penulis mendapatkan data.
15. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UNS, mari wujudkan
profesional dan bermoral.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
16. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas
semua bantuan baik materiil maupun imateriil.
Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini sangat jauh dari sempurna,
Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan hukum
ini dan kedepannya sangat diperlukan dari para pembaca akan penulis terima
dengan senang hati. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat
bagi semua pihak.
Surakarta, 20 Juni 2011
Rahmat Effendi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL...................................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN........................................................................................ iii
HALAMAN PERNYATAAN ....................................................................................... iv
ABSTRAK .................................................................................................................... v
ABSTRACT ................................................................................................................... vi
HALAMAN MOTTO .................................................................................................... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................................... viii
KATA PENGANTAR ................................................................................................... ix
DAFTAR ISI .................................................................................................................. xiii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ....................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................................. 5
C. Tujuan Penelitian ................................................................................... 6
D. Manfaat Penelitian ................................................................................. 6
E. Metode Penelitian .................................................................................. 7
F. Sistematika Penulisan Hukum ............................................................... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori ...................................................................................... 11
1. Tinjauan Tentang Pengawasan......................................................... 11
a) Pengertian pengawasan .............................................................. 12
b) Jenis pengawasan ....................................................................... 13
c) Norma pengawasan........................................................... ......... 14
d) Tujuan dan ruang lingkup pengawasan............................. ......... 16
2. Tinjauan umum Pengertian Efisiensi.................................... ............. 19
3. Tinjauan tentang Keuangan Daerah.................................... ............... 20
a) Pengertian Keuangan Daerah.............. ..................................... 21
b) Asas umum pengelolaan Keuangan Daerah...................... ....... 22
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
B. Kerangka Pemikiran ............................................................................... 23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi lokasi penelitian ..................................................................... 24
B. Prosedur pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten
Karanganyar terhadap Pendapatan Daerah ........................................... 34
C. Hambatan-hambatan yang ditemui Inspektorat Kabupaten
Karanganyar dalam menjalankan pengawasan......... ............................. 52
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan ................................................................................................. 54
B. Saran-Saran ............................................................................................ 55
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Alat-alat dan rumah tangga Inspektorat Kabupaten Karanganyar
Tabel 2. Alat angkutan Inspektorat Kabupaten Karanganyar
Tabel 3. Anggaran pelaksanaan pengawasan internal secara Reguler
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara dipegang oleh beberapa orang yang
memegang kekuasaan tersebut. Dengan demikian baik buruknya penyelenggaraan
kekuasaan negara pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh orang-orang tersebut.
Sondang P. Siagian mengemukakan adanya tiga bentuk negara yang
memberikan peranan dan fungsi yang berbeda bagi pemerintah, yaitu: bentuk
“Political State” atau semua kekuasaan dipegang oleh raja sebagai pemerintah,
bentuk “Legal State” atau pemerintah hanya sebagai pelaksana peraturan dan
bentuk “welfare State” atau tugas pemerintah diperluas untuk menjamin
kesejahteraan umum dengan discretonary power dan freies ermessen.
Di dalam Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa
negara indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak
berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Berarti bahwa negara termasuk
didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam
melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum yang berlaku.
Sesuai dengan semangat dan ketegasan pembukaan Undang-Undang Dasar
1945, yang dimaksud negara hukum bukanlah negara yang berdasarkan hukum
dalam arti formal, yang hanya berperan sebagai “Penjaga Malam”, melainkan
negara berdasarkan hukum dalam arti material, yang hendak menciptakan
kesejahteraan bagi rakyatnya sesuai yang dimaksud dalam alinea ke-empat
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Negara Indonesia adalah negara yang menganut tipe “Welfare State” atau
negara kesejahteraan yang mana tugas pemerintah bukan lagi sebagai “Penjaga
Malam” dan tidak boleh pasif tetapi harus berperan aktif dalam kegiatan
masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi semua rakyatnya tetap terjamin. Dengan
demikian pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warga negaranya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
bukan hanya bidang politik, tatapi juga dalam bidang sosial ekonomi, sehingga
kesewenang-wenangan dari golongan tertentu harus dicegah oleh pemerintah.
Oleh sebab itu tugas pemerintah diperluas dengan maksud untuk menjamin
kepentingan umum, sehingga lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek
kehidupan masyarakat.
Untuk menjalankan tugasnya menyelenggarakan kesejahteraan umum itu
pemerintah diberi juga “freies ermessen”, yaitu kesewenangan yang sah untuk
turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas
menyelenggarakan kepentingan umum.
Adanya tugas yang begitu luas dan sifat freies ermessen yang dimiliki
pemerintah tipe welfare state disatu pihak memang sangat diperlukan, namun
dilain pihak juga menimbulkan kekhawatiran adanya hak-hak rakyat yang
tertindas dan menimbulkan kerugian, sehingga perlu diupayakan adanya suatu
sistem pengawasan yang memadai.
Dalam setiap organisasi terutama organisasi pemerintah, fungsi
pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan merupakan usaha untuk
menjamin keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh daerah-
daerah dengan pemerintah pusat serta untuk menjamin kelancaran
penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.
Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 yang telah di amandemen mengenai pembagian wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia antara lain disebutkan bahwa: “Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Dari isi
pasal tersebut jelas pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik
desentralisasi dan dekosentrasi di bidang ketatanegaraan. Sebagai realisasinya
maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk daerah otonom dan
wilayah administratif.
Agar daerah-daerah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 18 UUD 1945
dapat mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
sebaik-baiknya, maka harus ada sistem pengawasan yang memadai, efektif dan
efisien.
Bagi negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi sebagaimana di
dalam pemerintahan Indonesia, pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap
daerah-daerahnya atau pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang
sederajat atau berada dalam satu organisasi pemerintah merupakan salah satu
upaya untuk menjaga keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia
di samping untuk mencegah agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam
penyelenggaraan serta untuk mencegah adanya penyelewengan oleh pejabat yang
tidak bertanggung jawab. Hendaknya disadari pula bahwa akhirnya pemerintah
yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktifitas penyelenggaraan
pemerintahan.
Dalam kaitanya dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah,
keuangan daerah adalah salah satu aspek yang sangat penting. Pengaturan dan
pengurusan keuangan daerah dilakukan setiap tahun oleh pemerintah daerah
dengan ditetapkanya peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (APBD) yang biasa disebut dengan “Anggaran Daerah”.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan daerah
diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, tentang
Pemerintahan Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957,
selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, melalui Pasal Peralihan pada
masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut, ketentuan mengenai
keuangan daerah tetap diberlakukan sepanjang sesuai dengan alam kemerdekaan.
Masa orde baru Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1973 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah,
kemudian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1974 tentang
Bentuk Contoh-contoh Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
Masa reformasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara beserta beberapa peraturan pelaksanaanya yaitu, Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada, Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
Oleh karena pada dasarnya Peraturan perundang-undangan tersebut
memberi kewenangan kepada daerah untuk melakukan tindakan dibidang
keuangan, maka sudah barang tentu maka pemerintah juga melakukan
pengawasan terhadap berbagai aktifitas daerah yang berhubungan dengan
anggaran daerah. Salah satu pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh
Inspektorat Kabupaten.
Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
termuat materi pemeriksaan atau pengawasan di bidang keuangan, pembangunan,
pembangunan desa dan BUMD. Materi pengawasan di bidang keuangan daerah
antara lain tentang penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, perhitungan anggaran,
termasuk juga pemeriksaan pendapatan daerah yang berhubungan dengan dasar
hukum pungutan, kelancaran dan kebenaran pemasukan pendapatan daerah,
proses penyetoran dari cabang dinas atau pendapatan, yang terdapat di daerah
bawahan, proses pengadaan, pelaksanaan putusan dan administrasi.
Dalam buku “Pedoman Pengawasan Umum di Lingkungan Departemen
Dalam Negeri” disebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten mampunyai tugas
membantu Bupati dalam melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaran
pemerintahan wilayahnya, pemerintahan daerah, pemerintahan desa atau
kalurahan, dan pelaksanaan tugas Kementrian Dalam Negeri di kabupaten baik
yang bersifat rutin maupun pembangunan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
Disini penulis ingin mengetahui dan mendalami pelaksanaan pengawasan
oleh Inspektorat kabupaten di Kabupaten Karanganyar terhadap permasalahan-
permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan daerah (Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah) dan apakah pelaksanaan pengawasan itu sudah
efektif dan efisien (berdaya guna dan berhasil guna) sesuai dengan tujuan yang
diharapkan. Dengan latar belakang masalah yang terurai diatas , penulis dalam
menyusun skripsi ini memilih permasalahan dengan judul : “PENGAWASAN
INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP EFISIENSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH”
B. PERUMUSAN MASALAH
Setiap penulisan ilmiah yang akan dilakukan selalu berangkat dari masalah
(Sugiyono, 2004 : 25). Rumusan masalah dimaksudkan untuk penegasan masalah-
masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pengerjaan serta
pencapaian sasaran. Cara ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan
memudahkan pemahaman terhadap permasalahan serta mencapai tujuan yang
dikehendaki. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:
1. Apakah pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar sudah
efektif dan efisien untuk mengurangi penyimpangan dalam
pengelolaan keuangan daerah tahun 2010 ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui Inspektorat Kabupaten
Karanganyar Dalam Pelaksanaan fungsi Pengawasan Terhadap
Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2010?
C. TUJUAN PENELITIAN
Suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu dan
diharapkan dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat
dan mampu menyelesaikan masalah. Berpijak dari hal tersebut maka penelitian
mempunyai tujuan objektif dan tujuan subjektif sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
1. Tujuan Objektif
a. Untuk mengetahui Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat
Kabupaten Karanganyar terhadap efisiensi belanja dan efektifitas
pendapatan dalam pengelolaan keuangan daerah.
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Inspektorat Kabupaten Dalam
Pelaksanaan fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan
Daerah.
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai
pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Karanganyar.
b. Untuk memperoleh data data yang cukup relevan yang digunakan
penulis dalam penulisan hukum sebagai syarat mencapai gelar sarjana
di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
D. MANFAAT PENELITIAN
Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut
memberi manfaat bagi para pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang
bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan
Hukum Administrasi Negara pada khususnya.
b. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh
masyarakat pada umumnya dan dapat dipelajari lebih lanjut oleh
kalangan hukum khususnya.
2. Manfaat Praktis
a. Dapat memberikan gambaran jawaban dan solusi atas permasalahan
yang diteliti.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
b. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis,
sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan
ilmu yang diperoleh.
c. Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak pihak
yang terkait dengan masalah penelitian ini dan berguna bagi pihak yang
berminat pada masalah yang sama
E. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi (Peter Mahmud Marzuki , 2010 : 35 ). Penelitian hukum dilakukan untuk
menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau doktrinal.
Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendifinisikan
penelitian hukum doktrinal sebagai berikut, “doctrinal research : research
wich provides a systematic exposition of rules governing a particular legal
category, analyses the relationship between rules, explain areas of
difficulty and perhaps, predict future development ( terjemahan bebas :
penelitian doktrinal : penelitian yang memberikan penjelasan sistematis
aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu , menganalisis
hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin
memprediksi pembangunan masa depan)” (Peter Mahmud Marzuki,2010
:32 )
2. Sifat penelitian
Dilihat dari sifat penelitian,penelitian ini bersifat preskriptif dan
terapan. “ilmu hukum memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat
preskriptif dan terapan” (Peter Mahmud Marzuki , 2010 : 22 ). Penelitian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip
hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda
dengan penelitian yang dilakukan didalam keilmuan yang bersifat
deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta yang
disebabkan faktor tertentu. Penelitian hukum dilakukan untuk
menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi
dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ( Peter Mahmud
Marzuki , 2010 : 35 )
3. Lokasi penelitian
Dalam penelitian ini, oleh penulis mengambil lokasi penelitian di
Inspektorat Kabupaten Karanganyar, Perpustakaan Fakultas Hukum UNS ,
dan UPT Perpustakaan UNS.
4. Jenis dan sumber data
a. Jenis data
Adapun jenis data yang peneliti kumpulkan meliputi :
1) Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari
lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini
diperoleh dari hasil wawancara dengan Pejabat Inspektorat
Kabupaten Karanganyar.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang dapat mendukung
keterangan data primer. Data ini diperoleh secara tidak langsung
melalui dokumen, laporan-laporan, buku-buku dan literatur
lainnnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
b. Sumber data
Berdasarkan jenis-jenis data diatas dalam penelitian ini dapat dibagi
menjadi dua sumber data , yaitu :
1) Sumber data primer
Sumber data primer adalah sumber data yang terkait langsung
permasalahan yang diteliti, dalam hal ini melalui Pejabat-Pejabat
dan Personil di Inspektorat Kabupaten Karanganyar .
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
2) Sumber data sekunder
Sumber data yang meliputi semua sumber data yang
mendukung bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum atau
bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis ,
adapun yang penulis gunakan adalah :
a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
Tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
c) Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2010 dari
Inspektorat Kabupaten Karanganyar.
5. Teknik analisis data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah
dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola pikir
deduktif (deduksi). Pola pikir deduktif (deduksi) yaitu berpangkal dari
prinsip-prinsip dasar kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang
hendak diteliti. Sedangkan metode silogisme yang menggunakan
pendekatan deduktif menurut yang diajarkan aristoteles yaitu berpangkal
dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari
kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.
(Peter Mahmud Marzuki, 2010 :45 – 46).
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM
Guna memberikan gambaran menyeluruh mengenal sistematika penulisan
hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum , maka penulis dapat
menguraikan sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
BAB I PENDAHULUAN
Didalam bab ini penulis memaparkan tentang:
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Metode Penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
1. Kerangka teori
a. Tinjauan Umum Pengertian Pengawasan
b. Tinjauan Umum Tentang Efisiensi
c. Tinjauan Umum Tentang Inspektorat Kabupaten
d. Tinjauan Tentang Keuangan Daerah
2. Kerangka pemikiran
Berisi alur pemikiran yang hendak ditempuh penulis.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini oleh penulis akan dijelaskan mengenai hasil
penelitian yang diperoleh penulis dilapangan beserta
pembahasannya tentang Efisiensi Pengawasan Oleh Inspektorat
Kabupaten Karanganyar Terhadap Pengelolaan keuangan Daerah
BAB IV PENUTUP
Pada bab ini merupakan penutup dari keseluruhan
penulisan skripsi. dalam penutup ini penulis berusaha mengambil
kesimpulan dari hasil pembahasan dan kemudian memberikan
saran-saran.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. KERANGKA TEORI
1. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN
a. Pengertian Pengawasan
Mengenai batasan pengertian pengawasan sudah banyak ahli yang
memberikan pendapatnya berdasarkan argumen masing-masing.
Menurut Winardi pengawasan adalah semua aktivitas yang
dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil
aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan (Winardi, 2000 : 585).
Kemudian Victor M Situmorang mengatakan pengawasan adalah
setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana
pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran
yang hendak dicapai (Victor M. Situmorang, 1994 : 21). Sedangkan
menurut Djamaludin Tanjung Pengawasan adalah salah satu fungsi
manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai
denhan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan (Djamaludin
Tanjung, 1999 : 82).
Dari ketiga pengertian pengawasan yang diberikan para ahli
tersebut dapat disimpulkan bahwa:
1) Pengawasan itu meliputi segala aktifitas dan tindakan untuk
mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat dan
sedang dilaksanakan serta diselenggarakan.
2) Pengawasan adalah suatu tindak lanjut.
3) Tindak lanjut itu bertujuan untuk kesesuaian pelaksanaan
dengan rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
4) Jika pelaksanaan tindak sesuai dengan rencana maka perlu
diadakan tindakan perbaikan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
Demikian beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para ahli
khususnya ahli-ahli dibidang managemen serta suatu kesimpulan dari
berbagai pendapat tersebut.
b. Jenis-Jenis Pengawasan
Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat
dilakukan( http://staff.ui.ac.id/teguh.kurniawan), yaitu:
1) Pengawasan Intern dan Ekstern
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh
orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi
yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan
dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat
(built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh
Inspektorat Jenderal pada setiap kementerian dan Inspektorat
wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan
menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam
Negeri.
Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan
oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang
diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga negara yang terlepas
dari pengaruh kekuasaan manapun (Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 23E). Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan
hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah,
sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud
harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses
harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk
tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.
2) Pengawasan Preventif dan Represif
Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai,
“pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum
kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah
dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan
pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan
merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga
dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan
sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih
bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung,
sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan
terdeteksi lebih awal.
Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang
dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.”
Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun
anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian
disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan
pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya
penyimpangan.
3) Pengawasan Aktif dan Pasif
Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk
“pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang
bersangkutan”. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif)
yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian
terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan
bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran”. Di sisi lain, pengawasan
berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak
(rechmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah
telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu
terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan
kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran
(doelmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah
telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”(
http://staff.ui.ac.id/teguh.kurniawan)
4) Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) dan
pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan
pengeluaran (doelmatigheid).
Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara,
pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi,
penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju
pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya
pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung
jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan
sebagaimana direncanakan.
Demikianlah beberapa jenis pengawasan yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan dan pembagian menurut
ilmu pengetahuan.
c. Norma Pengawasan
Norma pengawasan adalah patokan, kaidah atau hukum yang
ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang harus diikuti dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan agar dicapai mutu pengawasan yang
dikehendaki.
Jika pengertian norma pengawasan secara garis besar telah dapat
dirumuskan seperti tersebut di atas, maka untuk lebih, memahami
wujud-wujud atau isi norma pengawasan tersebut, di bawah ini penulis
mengutip ketentuan tentang norma umum pengawasan yang berlaku di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. sebagai berikut :
1) Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak
mengutamakan mencari siapa yang salah tetapi jika ditemukan
kesalahan, penyimpangan dan hambatan supaya dilaporkan sebab-
sebab dan bagaimana terjadinya, serta menemukan cara bagaimana
memperbaikinya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
2) Pengawasan merupakan proses tindak lanjut, yaitu dilaksanakan
terus-menerus sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang
berkesinambungan.
3) Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan
koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan
penyelewengan yang ditemukan untuk mencegah berlanjutnya
kesalahan atau penyimpangan.
4) Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat
menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi atau
meniadakan penyimpangan disamping menjadi pendorong dan
perangsang untuk menertibkan dan menyempurnakan kondisi
obyek pengawasan.
Norma Umum pengawasan yang isinya dirumuskan dalam
empat poin tersebut merupakan bagian dari norma pengawasan umum,
yang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dibagi dalam
tiga bagian yakni :
a) Norma umum pengawasan;
b) Norma umum pemeriksaan; dan
c) Norma laporan.
Demikianlah uraian singkat tentang maksud dari norma umum
pengawasan yang tentunya juga diterapkan oleh instansi-instansi atau
aparat pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
termasuk pula Inspektorat Kabupaten.
d. Tujuan Ruang Lingkup Pengawasan
1) Tujuan pengawasan
Menurut Soeharto A.H. pengawasan bertujuan untuk menilai
apakah suatu kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien dan
ekonomis, dan apakah pelaksanaannya sudah didasarkan pada ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
Sedangkan menurut pendapat Sukarna dalam bukunya berjudul
“Pengantar Ilmu Administrasi” tujuan suatu pengawasan adalah :
a) Untuk mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau
tidak.
b) Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh
pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang lagi
kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-
kesalahan baru.
c) Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah
ditetapkan dalam perencanaan terarah pada sasaranya dan
sesuai dengan yang telah direncanakan.
d) Untuk mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program
seperti yang telah ditentukan dalam perencanaan atau tidak.
e) Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang
telah ditetepkan dalam perencanaan, yaitu standar.
Dalam buku berjudul “introduction to the Study of Public
Administration” Leonard D White” berpendapat bahwa tujuan
pengawasan adalah :
a) Untuk menjamin bahwa kekuasan itu digunakan untuk tujuan
yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan
dari rakyatnya;
b) untuk melindung hak asasi manusia yang telah dijamin oleh
undang-undang daripada tindakan penyalahgunaan
kekuasaan.
2) Ruang lingkup pengawasan
Apabila kita menginginkan suatu pengawasan yang lengkap
maka pengawasan tersebut harus mengarah pada pengawasan terhadap :
a) Ketaatan pada peraturan;
b) Keuangan;
c) Efisiensi dan kehematan;dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
d) Efektifitas hasil program.
Tujuan pengawasan terhadap keuangan dan ketaatan pada
peraturan adalah untuk menilai apakah suatu instansi telah
melaksanakan kegiatan, mengendalikan dan mempertanggung jawabkan
kegiatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apakah catatan
akuntansi, laporan keuangan dan sistem akutansi dapat dipertanggung
jawabkan secara tepat sehingga bermanfaat bagi penyusunan anggaran,
pengawasan anggaran, pemberian informasi keuangan kepada yang
berwenang dan perhitungan serta pembukuan anggaran.
Pengawasan efisiensi dan penghematan adalah untuk menilai
pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan keuangan dan material secara
efisien, ekonomis dan efektif, artinya harus diteliti dan dibuktikan
bahwa:
a) Barang dan jasa yang diperoleh/diadakan memang benar-benar
diperlukan;
b) Harga barang dan jasa memang pantas dan wajar;
c) Penyimpanan dan penjagaan tepat;
d) Penggunaan barang dan jasa sudah tepat;
e) Imbalan terhadap barang dan jasa yang dijual sudah pantas dan
cukup.
Pemeriksaan hasil program dilaksanakan untuk menilai dari
program dengan titik berat pada menelusuri dan meneliti mengenai:
a) Apakah kelembagaan manajemen ada pengaruhnya pada
pencapaian hasil.
b) Apakah ada alternatif lain yang lebih baik ditinjau dari aspek
efisien, ekonomis dan efektif serta pembiayaan yang lebih
rendah.
Apakah ada manfaat atau kerugian yang semula tidak diperhitungkan.
Uraian kegiatan dasar tahap-tahap pemeriksaan sebagai berikut :
a) Tahap persiapan pelaksanaan;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemeriksa dalam
persiapan pemeriksaan mencakup hal-hal sebagai berikut :
(1) Menentukan sasaran pemeriksaan;
(2) Menunjuk petugas yang akan melaksanakan pemeriksaan;
(3) Mempersiapkan berkas pemeriksaan;
(4) Mempelajari berkas pemeriksaan;
(5) Menyiapkan formulir-formulir yang akan digunakan dalam
pemeriksaan;
(6) Menyusun jadwal pemeriksaan.
Semua persiapan tersebut dapat dilakukan dikantor sendiri
berdasarkan data/informasi yang ada mengenai obyek yang diperiksa.
b) Tahap pelaksanaan pemeriksaan;
Kegiatan yang harus dilakukan dalam tahap pelaksanaan
pemeriksaan meliputi :
(1) Mempelajari dan menilai sistem pengendalian manajemen atau
sistem pengendalian intern;
(2) Menentukan luasnya pegujian-pengujian yang akan
dilaksanakan;
(3) Menetapkan prosedur-prosedur pemeriksaan yang tepat dan
melakukan pengujian-pengujian yang diperlukan;
(4) Menyusun kertas kerja pemeriksaan (KKP);
(5) Menuntaskan masalah-masalah yang dijumpai dalam
pemeriksaan
c) Tahap pelaporan hasil pemeriksaan;
Dari kegiatan pemeriksaan yang telah dilaksanakan harus
dibuat laporan hasil pemeriksaan secara tertulis. Penyusunan
laporan hasil pemeriksaan memerlukan langkah-langkah sebagai
berikut :
(1) Mereview kertas kerja pemeriksaan;
(2) Menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan berdasarkan
materi dalam kertas kerja pemeriksaan yang telah direview;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
(3) Membahas konsep laporan hasil pemeriksaan dengan
penanggungjawab obyek yang diperiksa.
Laporan hasil pemeriksan ini antara lain bertujuan agar
temuan, kesimpulan, rekomendasi dan komentar hasil pemeriksaan
dikomunikasikan secara resmi kepada pejabat yang berwenang
untuk malakukan tindak lanjut atas rekomendasi atau untuk yang
perlu mengetahui informasi tersebut
d) Tahap tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Agar rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil
pemeriksaan mencapai tujuan, maka pemeriksa harus mengikuti
tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Karena
itu perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :
(1) Memonitor pelaksanaan tindak lanjut;
(2) Menegaskan kembali rekomendasi dalam hal tindak lanjut yang
diusulkan belum/tidak dilaksanakan.
3) Tinjauan umum Pegertian Efisiensi
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi
merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan
digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai
tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat
tertentu.
Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :
a) Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan-
keluaran (input-output).
b) Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu
kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal
mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan
secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah
mencapai sasaran dengan biaya yang terendah atau dengan
biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
c) Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai
dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar
instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan
keanekaragaman suatu daerah.
Faktor penentu efisiensi adalah :
a) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
b) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari
jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
c) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan
kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat
bekerja serta dana keuangan.
d) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik
pimpinan maupun masyarakat.
e) Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk
mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu
usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai
sasaran yang dimaksud.
4) Tinjauan Tentang Keuangan Daerah
a) Pengertian keuangan daerah
Menurut Pasal 1 butir 5 PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah:
“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.”
Selanjutnya Menurut Mamesa dalam Halim & Theresia
keuangan daerah dapat diartikan sebagai:
“Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum memiliki/dikuasai oleh negara atau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mamesa dalam Halim & Theresia, 2007: 24)”.
Jadi berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang juga segala satuan baik uang maupun barang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan semua hak ialah hak
untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak
daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain,
dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti
dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang
ditetapkan. Hak tersebut dapat menaikkan kekayaan daerah (Abdul
Halim, 2007: 25).
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Kepala
Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah
kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
(1) hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi daerah
serta melakukan pinjaman;
(2) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan
Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
(3) penerimaan daerah;
(4) pengeluaran daerah;
(5) Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
Yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan Daerah; dan
(6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah
dan/atau kepentingan umum.
Seperti diketahui dalam pasal 157 UU No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber
pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
b) Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
(2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu
sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang
setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah
Aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas
pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan
tersebut dapat tercapai.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
B. KERANGKA PEMIKIRAN
Gambar 2. Skematik Kerangka pemikiran
Penjelasan Skematik Kerangka pemikiran:
Pemerintahan daerah terdiri atas Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, diantara keduanya menghasilkan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah yang pengelolaannya harus Efektif, Efisien dan
Akuntabel, maka disini diperlukan pengawasan Inspektorat guna
mewujudkanya sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 agar
terciptanya tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Yaitu;
Kesejahteraan masyarakat, Pelayanan publik dan Daya saing daerah.
Pengawasan Inspektorat Kabupaten
ü Kesejahteraan rakyat
ü Pelayanan publik ü Daya saing daerah
Pemerintahan Daerah
Pemerintah daerah DPRD
APBD Pelaksanaan Pengelolaan
Ø Efektif Ø Efisien Ø Akuntabel
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
1. Landasan Hukum Inspektorat Kabupaten
Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten
berlandaskan beberapa peraturan yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tentang
Pemerintahan Daerah; yang telah diganti oleh Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
i. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana
Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
n. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat;
o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;dan
p. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten.
Sebagaimana tersebut diatas bahwa Inspektorat Kabupaten
merupakan aparat pengawas fungsional yang paling rendah
tingkatannya, yang pada dasarnya kedudukan terhadap Bupati adalah
sama, dengan kedudukan Inspektorat Provinsi terhadap Gubernur.
Hanya saja mengingat berbagai pertimbangan rumusan kedudukan
aparat pengawas fungsional yang terendah tingkatanya ini termuat
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat
Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
3. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten
Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Karanganyar
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, mengenai
personil dan kualifikasi pendidikan aparat pengawasan Inspektorat
Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:
a. Inspektur Agus Cipto Waluyo, SH,MT
b. Sekretaris Junaidi Purwanto, SH,MM, Membawahi : Kasubag
Administrasi dan Umum Dwi Amperawati. SIP, Kasubag
Perencanaan; Kasubag Evaluasi & Pelaporan Zainal Arifin,
S.H
c. Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan dan
Aparatur Drs. Seno Mursito, Membawahi : Kasi Pengawas
Aparatur Bambang Sutrisno, S.H, Kasi Pengawas
Pemerintahan Umum Agung Wahyu Otomo, S.STP, Kasi
Pengawas Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa
Kelurahan Drs. Supriyono, M.Hum
d. Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan dan
Pengelolaan Aset Ir. Sutarno, M.Si, Membawahi : Kasi
Pengawas Pendapatan Pajak Daerah dan Penerimaan Lain-Lain
Indar Wijayanto, S.Sos, Kasi Pengawas Pengelolaan Aset
Ashino Purwadi, S.T, Kasi Pengawas Retribusi Daerah Dra.
Dyah Mustikawati, MM .
e. Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian dan
Pembangunan Sri Widarni, SH, Membawahi : Kasi Pengawas
Ekonomi Koperasi & Badan Usaha Milik Daerah Sunardi,
S.Sos , Kasi Pengawas Industri, Perdagangan, Perhubungan &
Pariwisata Heny Kustiawati, S.H, MM, Kasi Pengawas
Pertanian, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Ir. Suhud, MM.
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesejahteraan Sosial
Drs Hasto Saptono, MM, Membawahi: Kasi Pengawas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Drs. Sriyono Raharjo, Kasi
Pengawas Kesehatan dan Keluarga Berencana Hartuti, SE, Kasi
Pengawas Sosial, Kependudukan, Naker dan Transmigrasi
Budi Raharjo, S.Sos
g. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari :
1) Henrie Sularso, S.Sos, MM
2) Pratomo, S.Sos, MM
3) Sri Endah Yuniastuti, SH, MM
4) Sri Asih Handayani, S.E, MM
5) Hartini, S.E
6) Retno Rinawati, S.H, MM
7) Tri Goenadi
8) Sutrisno SA, S.Sos, MM
9) Endang Sri Suharti, S.E
10) Kristanto HP, S.E Akt, M.Si
11) Endang Sri Susilaningsih, S.E
12) Eny Setyaningsih, S.Sos
Tabel 1. Alat-alat dan rumah tangga Inspektorat Kabupaten Karanganyar
1 mesin ketik Royal besi 1985 2 rusak berat
2 mesin ketik Royal besi 1991 1 rusak berat
3 mesin ketik Royal besi 1992 1 rusak berat
4 mesin ketik Royal besi 1992 2 rusak berat
5 mesin ketik Royal besi 1994 1 rusak berat
6 mesin ketik Royal besi 1995 1 rusak berat
7 mesin ketik Royal besi 1996 1 rusak berat
8 mesin ketik Royal besi 1997 1 Baik
9 mesin ketik Olimpia besi 1998 1 Baik
10 mesin ketik Orari besi 2000 1 Baik
11 Rak Besi - Besi 2001 4 Baik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
12 Rak Besi 1981 6 Kurang Baik
13 Filling President Besi 1985 1 Baik
14 Filling Brother Besi 1991 1 Baik
15 Filling Daichi 1984 1 Baik
16 Filling Yunika 1984 3 Rusak berat
17 Filling Yunika 1985 3 Rusak berat
18 Printer
HP laser
jet Besi 2006 1 Kurang Baik
19 Filing LUFO Besi 2006 4 2 RB 2 Baik
20 Printer HP Besi 2007 5 2 baik 3 RB
21 Fiiling LUFO Besi 2007 4 Baik
22 papan modulux Kayu 2006 1 Baik
23 White Board 1996 1 Kurang Baik
24 Copy Board Plus Besi 2007 1 Baik
25 Almari - Kayu 1999 1 Baik
26 Zane - Kayu 1994 1 Baik
27 Zace - Kayu 1995 1 Baik
28 Kursi lipat Star Besi,busa 2005 100 Baik
29 Kursi lipat - Besi/busa 2006 25 Baik
30 Meja Komputer - Kayu 2008 1 Baik
31 Tabung gas Pertamina Besi 2008 1 Baik
32 Handycam JVC Besi 2008 1 Baik
33 Sound System Samson Besi 2008 1 Baik
34 Alat perekam Zestron Besi 2008 5 Baik
35 Acces Wieless Dlink Plastik 2008 1 Baik
36 meja biro Kayu 2008 4 Baik
37 meja rapat Kayu 2008 10 Baik
38 Tandon air Pinguin Plastik 2009 1 Baik
39 Jam Dinding Saiko Metal 1981 1 Baik
40 Vacuum Cleaner Bosch Besi 2008 1 Baik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
41
Mesin potong
rumput Shinaka Besi 2008 1 Baik
42 AC General Besi 1993 1 rusak berat
43 AC Toshiba Besi 2001 1 Baik
44 AC Split National besi 2003 1 Baik
45 AC LG Besi 2006 2 Baik
46 AC Panasoic Besi 2008 1 Baik
47 Kipas Angin Maspion Besi 1995 1 Baik
48 Kipas Angin Nasional Besi 2000 1 Baik
49 Kipas Angin National besi 2003 5 Baik
50 Kompor gas Rinai Besi 2008 1 Baik
51 Tabung Gas Pertamina Besi 2009 1 Baik
52 Ampli Toa - 1998 1 Kurang Baik
53 Standar Mick 1998 2 Kurang Baik
54 Kamera digital Canon Besi 2006 1 Rusak berat
55 Karpet Aula Plastik 2006 1 Baik
56 Komputer GTC Besi 2000 2 Baik
57 Komputer IBM Besi 1994 1 rusak berat
58 Komputer Azis Besi 1998 1 rusak berat
59 Komputer Epson Besi 1999 1 rusak berat
60 Komputer pentium 4 besi 2004 2 b1 rusak1
61 Printer epson 300 Metal 2004 2 rusak berat
62 Komputer - Besi 2004 2 Rusak 1
63 Komputer - Besi 2005 1 Kurang Baik
64 Komputer PC Rakitan Besi 2008 8 Baik
65
pemasangan
internet Speedy Besi 2009 1 Baik
66 Laptop Thosiba 2005 1 Baik
67 Notebook/laptop Thosiba Besi 2007 1 Baik
68 Notebook/laptop Accer Besi 2007 1 Baik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
69 Laptop Thosiba 2004 1 Baik
70 Notebook 4 bh Thosiba Besi 2009 4 Baik
71 Printer EPSON Besi 2004 2 rusak semua
72 Printer 2005 1 Rusak berat
73 LCD Thosiba 2005 1 Baik
74 Printer Besi 2005 1 Baik
75 Printer HP Laser Besi 2008 5 Baik
76 Printer Samsung Besi 2009 5 Baik
77 Meja Tulis - Kayu 1993 2 Baik
78 Meja - Besi 1982 1 Baik
79 Meja - Kayu 1984 1 Baik
80 Meja 1998 3 Rusak berat
81 Meja 1994 1 Rusak berat
82 Meja 2001 2 Kurang baik
83 Meja 1992 2 Baik
84 Meja 1983 4 Kurang Baik
85 Meja 1985 1 Baik
86 Meja 1986 8 Baik
87 Meja 1987 6 Baik
88 Meja 1982 5 Kurang Baik
89 Meja Ibiro - Besi 2006 1 Baik
90 Meja biro - Kayu 2007 3 Baik
91 Kursi - Kayu 1993 1 Baik
92 Kursi - Kayu 1993 3 Baik
93 Kursi 1996 2 Kurang Baik
94 Meja 1994 1 Kurang Baik
95 Kursi - 2003 2 Kurang Baik
96 Kursi Kerja LUFO Besi 2005 6 Baik
97 Meja Kayu 2005 5 Kurang Baik
98 Kursi LUFO Besi/Busa 2006 10 Baik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
99 Kursi Kerja LUFO Kayu 2007 3 Baik
100 Rak Kayu - Kayu 2010 2 Baik
Tabel 2. Alat angkutan Inspektorat Kabupaten Karanganyar
1 Sepeda Motor Honda 1995 AD 9986 CF 1 Kurang Baik
2 Sepeda Motor Honda 1995 AD 9985 CF 1 Kurang Baik
3 Sepeda Motor Honda 1995 AD 9987 CF 1 Kurang Baik
4 Sepeda Motor Honda 1996 AD 9671 F 1 Kurang Baik
5 Sepeda Motor Suzuki 1995 AD 9734 AF 1 Kurang Baik
6 Sepeda Motor Suzuki 1995 AD 9733 AF 1 Kurang Baik
7 Sepeda Motor Suzuki 1995 AD 9742 AF 1 Kurang Baik
8 Sepeda Motor Honda 1997 AD 9863 BF 1 Kurang Baik
9 Sepeda Motor Honda 2000 AD 9619 CF 1 Kurang Baik
10 Sepeda Motor Honda 2002 AD 979 0F 1 Kurang Baik
11 Sepeda Motor Honda 2003 AD 9769 BF 1 Baik
12 Sepeda Motor suzuki 1994 AD 9864 BF 1 Kurang Baik
13 Sepeda Motor Honda 2004 AD 9629 CF 1 Baik
14 Sepeda Motor Honda 2005 AD 9637 CF 1 Baik
15 Sepeda Motor Honda 2005 AD 9647CF 1 Baik
16 Sepda motor Suzuki 2008 AD 9665 DF 1 Baik
17 Sepda motor Suzuki 2008 AD 9693 DF 1 Baik
18 Station Wagon Suzuki 2002 AD 14 AF 1 Kurang Baik
19 Station Wagon
Mitsubhisi 1996 AD 9504 AF 1 Kurang Baik
20 Station Wagon
Mitsubhisi 1996 AD 9509 AF 1 Kurang Baik
21 Station Wagon Toyota 2004 AD 11 AF 1 Baik
22 Mikro bus Futura Suzuki 2007 AD 9502 CF 1 Baik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
Tabel 3 .Anggaran pelaksanaan pengawasan internal secara Reguler atau berkala
pada tahun 2010 (mencakup 9 obyek pemeriksaan).
Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan
Belanja Perjalanan Dinas 377.490.000
Golongan IV Eselon II (1
orang x 10 Kali x 12
bulan)
120 OH 120.000 14.400.000
Golongan IV Eselon III
(1 orang x 14 kali x 1
bulan)
14 OH 90.000 1.260.000
Golongan IV Eselon III
(4 orang x 14 kali x 14
bulan)
672 OH 90.000 60.480.000
Golongan III Eselon IV
(5 orang x 14 kali x 1
bulan )
70 OH 62.500 4.375.000
Golongan III Eselon IV
(11 orang x 14 kali x 12
bulan)
1848 OH 62.500 115.500.000
Golongan IV Eselon IV
(1 orang x 14 kali x 12
bulan)
168 OH 65.000 10.920.000
Golongan IV (3 orang x
14 kali x 12 bulan )
504 OH 90.000 45.360.000
Golongan IIIc-IIId (1
orang x 14 kali x 1
bulan)
14 OH 62.500 875.000
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
Golongan IIIc-IIId (7
orang x 14 kali x 12
bulan)
1176 OH 62.500 73.500.000
Golongan IIIa-IIIb (5
orang x 14 kali x 12
bulan)
840 OH 42.500 35.700.000
Staf teknis Golongan III
()3 orang x 14 kali x 12
bulan)
504 OH 30.000 15.120.000
Jumlah 388.350.000
4. Jenis-jenis pendapatan daerah di Kabupaten Karanganyar.
Untuk melengkapi penelitian ini penulis menyampaikan mengenai
jenis-jenis pendapatan daerah di Kabupaten Karanganyar. Jenis -jenis
pendapatan daerah itu adalah sebagai berikut :
a. Pajak Daerah, terdiri dari :
1) Pajak Hotel
2) Pajak Restoran
3) Pajak Hiburan
4) Pajak Reklame
5) Pajak Penerangan Jalan
6) Pajak Mineral bukan Logam
7) Pajak Parkir
8) Pajak Air Tanah
9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
10) Retribusi Daerah, terdiri dari :
a) Retribusi Jasa umum
b) Retribusi Jasa Usaha
c) Retribusi Perijinan tertentu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
11) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan, terdiri
dari :
a) Perusahaan Daerah Air Minum
b) Bank Jateng
c) Bank Daerah
d) BPR BKK Tasikmadu
e) Badan Kredit Desa (BKD)
b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1) Penerimaan Jasa Giro
2) Penerimaan Bunga Deposito
c. Dana Perimbangan
1) Dana Alokasi Umum
2) Dana Alokasi Khusus
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
B. Prosedur dalam Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat
Kabupaten Karanganyar terhadap Pendapatan Daerah
1. Tahap Persiapan Pemeriksaan :
Sebelum dilakukan pemeriksaan pendapatan daerah oleh
pemeriksa pendapatan, maka tim pemeriksa bidang pendapatan
terlebih dahulu di beri surat tugas dari kepala inspektorat kabupataen
yang diterbitkan dua kali setiap bulan, yakni pada awal bulan dan
pertengahan bulan dengan diberikan tanggal mulai dan berakhirnya
pemeriksaan, surat tugas ini diterbitkan untuk semua bidang kerja yang
terdapat dalam lembaga inspektorat kabupaten. Sehingga pelaksanaan
pemeriksaan di lapangan nantinya dilakukan secara bersama-sama
antara pemeriksa pendapatan dan pemeriksa lainnya.
Pada setiap penerbit surat tugas ini mencakup dua obyek yang
diperiksa, misalnya pemeriksaan dilakukan pada organisasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
pemerintahan desa pada suatu desa tertentu dengan pemeriksaan pada
suatu kecamatan di wilayah Kabupaten Karanganyar.
Langkah selanjutnya tim pemeriksa pendapatan yang
dikoordinasi oleh Kepala bidang Pemeriksa Pendapatan mengadakan
wawancara pendahuluan secara umum dengan penaggungjawab obyek
yang diperiksa, misal pada pemerintahan desa pada Kepala Desa,
untuk pemeriksaan kecamatan kepada Kepala Camat setempat.
Pembicaraan pendahuluan ini bertujuan untuk :
a. Memberitahu secara resmi akan diadakannya pemeriksaan pada
obyek-obyek yang akan diperiksa.
b. Memberitahu gambaran yang lengkap kepada kepala
daerah/pimpinan yang akan diperiksa tentang pengertian
pemeriksaan dan manfaat yang dapat diperoleh dari pemeriksaan
tersebut.
c. Menemukakan sasaran pemeriksaan yang akan dilakukan sesuai
dengan bunyi surat tugas
Setelah dilaksanakan pembicaraan pendahuluan maka langkah
selanjutnya adalah penyusunan program kerja pemeriksaan (PKP) yang
berisi rencana langkah-langkah yang harus dilaksanakan selama
kegiatan pemeriksaan. PKP ini disusun oleh penanggungjawab
pemeriksaan atau ketua tim dan disetujui oleh kepala Inspektorat
kabupaten.
Setiap program kerja pemeriksaan harus mengandung empat
bagian pokok, yaitu :
a. Pendahuluan, yang memuat :
1) Informasi latar belakang mengenai kegiatan atau program
yang diperiksa.
2) Komentar mengenai kegiatan atau program yang diperiksa
dari hasil pemeriksaan perangkat pengawas lainnya.
b. Pernyataan tujuan pemeriksaan, yang memuat :
Tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
1) Sasaran pemeriksaan.
2) Prosedur atau cara pendekatan yang dipilih.
3) Pola laporan yang dikehendaki.
4) Hal-hal penting lainnya yang menyangkut manajemen
yang perlu diperhatikan.
c. Instruksi-instruksi khusus.
d. Langkah-langkah kerja.
Langkah-langkah selanjutnya adalah pemeriksa atau tim
pemeriksa membuat internal control Questionarie (ICQ) atau
permintaan data dan penjelasan dengan tujuan antara lain :
a. Untuk memudahkan pemeriksa atau tim pemeriksa dalam
melaksanakan tugas pemeriksaan diobyek instansi yang
bersngkutan.
b. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui kelemahan atau
kekurangan yang ada di obyek instansi yang diperiksa.
ICQ dikirim sebelum pemeriksaan dilakukan dan
jawabanya sudah diterima kembali sebelum pemeriksaan
dilaksanakan.
Sebagai gambaran di bawah in diberikan contoh ICQ
dan contoh daftar permintaan data bidang pemeriksaan
pendapatan daerah.
Contoh Internal Control Questionarie (ICQ) INTERNAL
CONTROL QUESTIONARES
PEMERIKSA BIDANG PENDAPATAN DAERAH No. Urut Pertanyaan Ya Tidak Tidak berlaku Catatan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan
Kegiatan pemeriksaan bidang pendapatan daerah yang
dilakukan oleh Pemeriksa Pendapatan Daerah antara lain meliputi :
a. Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Pendapatan Asli
Daerah (PAD);
b. Penerimaan bagi hasil pajak atau bukan pajak;
c. Pengelolaan Anggaran Belanja Rutin dan pembangunan yang
terdapat di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
(DPPKAD), kecuali pengadaan barang bergerak yaitu alat tulis
kantor, inventaris kantor, cetakan, kendaraan dinas atau sarana
mobilitas dan pakaian dinas.
d. Tindak lanjut atau penyelesaian atas kerugian daerah atau negara
yang terdapat pada instansi atau unit kerja di linhkungan
pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat
Pengawas Fungsional atau lainnya.
e. Sejauh mana mutu pelayanan pemerintah daerah dari perijinan
tersebut.
Instansi-instansi yang diperiksa antara lain :
a. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Pemegang Kas Daerah;
c. Instansi yang menangani Pendapatan Daerah;
d. Instansi lain yang terkait .
Pemeriksaan di bidang pendapatan daerah adalah untuk
mengetahui kebenaran formal dan material atas penerimaan
Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak atau Bukan Pajak. Apakah
sudah dilakukan identifikasi atau ekstensifikasi Pendapatan Daerah
dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu
perlu diperiksa hal-hal sebagai berikut :
a. Secara umum, dilaksanakan pemeriksaan dan pencatatan hal:
1) Nomor dan tanggal Peraturan Daerah yang mencakup
pungutan atau penerimaan daerah, nomor dan tanggal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
pengesahan Peraturan Daerah dari pejabat yang
berwenang.
2) Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan Kepala
Daerah dalam rangka pengelolaan dan peningkatan
pendapatan daerah.
3) Kebijaksannaan tersebit apakah sudah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
4) Pungutan Daerah yang diatur dengan Surat Keputusan
Bupati atau atas dasar ketentuan lainnya.
5) Pungutan daerah yang dilaksanakan tanpa ketentuan dasar
hukum.
6) Apabila terdapat temuan pada butir 4 dan 5 di atas,
telusuri sebab-sebabnya, dan pengaruh terhadap
masyarakat dan pembangunan.
7) Kegiatan yang dilakukan oleh DPPKAD dalam
mengkoordinasi Pendapatan atau Penerimaan Daerah.
Teliti sampai sejauh mana pelaksanaan fungsi koordinasi
Dinas Pendapatan berjalan atau terlaksana.
8) Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah
yang menetapkan tentang uang perangsang atau upah
pungutan, apakah telah diberikan kepada yang berhak
menerimanya serta pada siapa saja uang perangsang
tersebut diberikan. Lakukan pemeriksaan tentang
kebenaran, kewajaran menurut peraturan dan maksud
pemberian uang perangsang tersebut.
9) Pelaksanaan Tata Usaha DPPKAD, apakah sesuai dengan
ketentuan.
10) Fungsi dan jangkauan unsur pengawasan intern
Pendapatan Daerah.
11) Lakukan pemeriksaan pada bendaharawan khusus
penerima.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
12) Hitung realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa barang.
b. Prosedur dan sistem pungutan.
Hal yang diperiksa dan dicatat adalah :
1) Prosedur dan sistem pungutan Daerah. Diteliti efisiensi dan
efektifitas serta prosedur dari kemungkinan adanya
kerawanan penyalahgunaan wewenang oleh petugas
pemungut. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara uji
petik terhadap pelaksanaanya untuk mengetahui
kebenarannya.
2) Tanda-tanda bukti baik sebagai tanda pembayaran.
Bandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ada,
teliti terhadap prosedur pengadaan dan pendistribusian
tanda-tanda bukti tersebut, serta pengamanannya.
3) Terhadap tanda-tanda bukti yang sudah didistribusikan dan
pertanggungjawabannya maka diadakan penelitian sistem
pengendaliannya, apakah tanda bukti tersebut telah
menggunakan nomor seri dan nomor urut serta diperporasi.
4) Bila ada pungutan daerah yang pelaksanaannya dilakukan
daerahdan surat perjanjian yang memuat hak dan kewajiban
masing-masing pihak.
a) Pelaksanaan Pungutan
Dalam hal ini pemeriksa pendapatan melakukan
pemeriksaan dan pencatatan terhadap:
(1) Periksa apakah jenis pungutan pajak dan retribusi
Daerah sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
(2) Periksa apakah semua pungutan Daerah sudah
ditetapkan dengan Perturan Daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
(3) Jika ada pungutan daerah yang tidak ditetapkan
dengan Peraturan Daerah, mintakan penjelasan dan
catat jenis pungutan apa saja .
(4) Periksa tentang cara menetapkan perkiraan target
Pendapatan Asli Daerah .
(5) Lakukan perhitungan antara target yang ditetapkan
dengan potensi yang ada, untuk mendapatkan
perbedaan dari yang seharusnya ditargetkan.
(6) Lakukan perhitungan realisasi pencapaian target dan
lakukan ratio antara realisasi dengan target yang
telah ditetapkan.
(7) Periksa prosedur dan pelaksanaan pemungutan dan
penyetoran Pendapatan Asli Daerah.
(8) Periksa apakah biaya pemungutan pajak daerah
sudah diatur dengan Peraturan Daerah.
(9) Periksa apakah besarnya ( prosentase ) biaya
pemungutan pajak daerah yang bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Jika tidak sesuai mintakan
penjelasan.
(10) Periksa apakah ada Pungutan Daerah yang
digunakan langsung ( diluar Badan Layanan
Umum Daerah ), Jika ada, catat berapa jumlahnya,
mintakan penjelasan penggunaannya.
(11) Periksa apakah seluruh Perturan Daerah tentang
Pajak dan Retribusi Daerah telah diundangkan
dalam Lembaran Daerah .
(12) Periksa apakah Perturan Daerah tentang Pajak dan
Retribusi Daerah setelah ditetapkan, sudah
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
Menteri Keuangan paling lambat 15 hari setelah
ditetapkan, Jika sudah mintakan tanda terimanya.
(13) Periksa apakah ada Peraturan Daerah tentang
Pajak dan Retribusi yang dibatalkan oleh Menteri
Dalam Negeri, telah dihentikan pelaksanaannya
dalam waktu 7 ( tujuh ) hari setelah diterimanya
Keputusan Pembatalan. Jika belum, Periksa dan
mintakan penjelasan.
(14) Periksa dan evaluasi, apa saja kebijaksanaan
Kepala Daerah dalam rangka pemberian pelayanan
prima kepada wajib pajak dan wajib bayar, lakukan
pengujian di Unit Pelaksanaan pelayanan.
(15) Periksa apakah Bendahara Penerima telah
ditetapkan oleh Kepala Daerah awal tahun
anggaran. Jika belum ditetapkan, minta penjelasan
kenapa demikian.
(16) Periksa apakah Bendahara Penerima telah
membukukan semua penerimaan daerah yang
menjadi tugasnya di instansi yang bersangkutan.
(17) Periksa apakah setiap ketetapan/bukti pungutan
pajak/retribusi yang diterima Bendahara melakukan
verifikasi atas keberatan formal dan materialnya.
(18) Periksa apakah Bendahara menerima setoran pajak,
retribusi dan pungutan lain dalam bentuk tunai,
Apakah tidak dan atau dalam bentuk cheque, bilyet
apakah ada dasar hukumnya dan dilakukan clearing
kepada Bank yang mengeluarkan cheque, bilyet
tersebut sebelum bukti tanda terima diserahkan
kepada wajib pajak, retribusi, bayar.
(19) Periksa apakah seluruh penerimaan Bendahara
telah disetor ke Kas Daerah tepat pada waktunya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
Dilakukan pemeriksaan uji petik terhadap pos-pos
pemungut dan dilakukan cross checking terhadap beberapa
wajib bayar.
b. Pelaksanaan penyetoran
Hal yang diperiksa dan diteliti dalam pelaksanaan
penyetoran keuangan daerah bidang pendapatan daerah
adalah :
1) Jumlah dan tanggal penyetiran oleh wajib iuran/ bayar
ke petugas pemungut/Kas Daerah untuk mengetahui
ketetapan penyetoran dari wajib bayar.
2) Ketetapan waktu dan kebenaran jumlah penyetoran oleh
petugas pemungut kebendaharawan khusus penerima.
3) Ketetapan waktu dan kebenaran jumlah penyetoran
bendaharawan khusus penerima kepada Kas Daerah.
4) Bagaimana proses penyetoran ke Kas Daerah atau
rekening Kas Daerah, oleh cabang Dinas Pendapatan
yang terdapat di Daerah bawahan. Apakah
penyetorannya lancar atau tidak.
5) Apakah ada habatan-hambatan yang dijumpai, bila ada
bagaimana cara mengatasinya.
3. Evaluasi Hasil Pemeriksaan
Maksud diadakannya pembahasan hasil pemeriksaan dengan obyek
yang diperiksa adalah untuk :
a. Mempercepat penyusunan konsep laporan;
b. Mengurangi kemungkinan sanggahan terhadap laporan;
c. Untuk lebih melengkapi dan tepatnya penyusunan konsep
laporan; dan
d. Dapat lebih cepat dilakukan tindakan koreksi.
Cara pembahasan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
a. pembahasan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa/tim
Pemeriksa yang bersangkutan atau dalam hal tertentu oleh
penanggungjawab pemeriksaan, tergantung dari peningnya
masalah atau besarnya obyek yang diperiksa.
b. Pembahasan dilakukan dengan atasan/ pejabat/ pimpinan obyek
yang diperiksa atau pejabat yang ditunjuk (dengan atau tanpa
didampingi oleh pejabat yang berhubungan dengan masalah
yang dibahas) atau hanya dengan pejabat yang berhubungan
dengan masalah yang bersangkutan.
c. Pembahasan dilakukan secara pemeriksaan berlangsung dan
atau setelah pemeriksaan selesai.
d. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam naskah yang
merupakan bagian dari berkas Kertas Kerja Pemeriksaan.
4. Konfirmasi temuan-temuan hasil pemeriksaan yang perlu ditindak
lanjuti.
Konfirmasi temuan adalah pengumpulan dan sintesa informasi-
informasi khusus mengenai kegiatan/ program yang diperiksa setelah
diadakan evaluasi dan analisa, diperkirakan perlu mendapat perhatian
dan berguna bagi pemakai laporan.
Dengan konfirmasi temuan tersebut dapat diketahui kondisi
temuan yang sebenarnya, penyimpangan yang terjadi, sebab dan akibat
penyimpangan tersebut serta merumuskan rekomendasi yang
diperlukan.
Sifat, eksistensi dan pentingnya temuan harus dinilai secara
terus menerus selama proses pengembangannya untuk menentukan
apakah masih dapat dibenarkan usaha untuk mengembangkan usaha
temuan tersebut sampai tuntas.
Pengembangan suatu temuan dianggap cukup apabila diperoleh
kejelasan mengenai kriteria/ tolok ukur penyebab, arti penting, pejabat
yang bertanggung jawab, legalitas dan perbaikan yang diperlukan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
Apabila dijumpai kelemahan atau kekurangan dalam proses
pengembangan temuan atau kegiatan konfirmasi temuan, dengan kata
lain pangembangan temuan negatif, pemeriksa harus menyusun
rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan
masalah tersebut dengan tepat dan sesegera mungkin. Rencana tersebut
harus dimasukan dalam Program Kerja Kertas Lanjutan.
Proses penembangan temuan negatif tersebut mencakup :
a. identifikasi semua kekurangan-kekurangan.
b. Idetfikasi batas wewenang dan tanggungjawab pejabat yang
terlibat dalam kegiatan/ program yang diperiksa.
c. Menentukan akibat-akibat/ pengaruh dan arti pentingnya
kekurangan/ kelemahan.
d. Penentuan jangkauan kekurangan (apakah kekurangan itu
merupakan kasus yang berdiri sendiri atau tersebar luas)
e. Penentuan sebab-sebab/ kekurangan/ kelemahan.
f. Identifikasi/ dan mencari pemecahan tentang persoalan-
persoalan hukum
5. Pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan.
Selama melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksa harus
mengupulkan secara sistamatis fakta dan data yang diperoleh dan
menyusun dalam kertas kerja pemeriksaan (KKP).
Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan-catatan dan data yang
dikumpulkan secara sistematis oleh pemeriksa selama melakukan tugas
pemeriksaan.
Berkas kertas kerja dalam masing-masing tugas dipisahkan dalam :
a. Berkas aktuil (curent Fiels)
Bahan yang ditempatkan dalam berkas aktuil terdiri dari
informasi-informasi yang berhubungan dengan pemeriksaan
yang aktuil (pemeriksaan yang sedang dilakukan) dan tidak
akan dipakai lagi untuk tugas-tugas selanjutnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
b. Berkas tetap (permanent fiels)
Berkas tetap berisi informasi-informasi yang diperlukan
secara terus menerus atau akan digunakan untuk tugas-tugas
selanjutnya.
Langkah-langkah yang dilakukan pemeriksa dalam
pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan adalah :
a. KKP disiapkan menuliskan data-data yang berisi angka-
angka yang berhubungan dengan Keuangan Daerah.
b. Untuk tiap-tiap KKP yang terdiri dari beberapa halaman,
ditulis dengan angka arab yang merupakan pedoman
halaman dari kelompok tersebut.
c. Daftar-daftar pembantu (sub kelompok) dibuat dengan
menggunakan lembaran KKP yang masing-masing terpisah.
d. KKP dibuat diatas belangko KKP yang sudah ditetapkan.
e. Untuk KKP yang berasal dari obyek yang diperiksa (salinan
atau lain-lain) diberi tanda “Salinan” untuk peeriksa diberi
catatan mengenai tanggal diterima.
KKP sebagainbukti pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh
pemeriksa kemudian direview oleh penanggung jawab
pemeriksaan/ ketua tim. Persetujuan terhadap isi yang dicatat dlam
KKP dinyatakan dengan membubuhkan nama pereview pada
masing-masing KKP.
Semua KKP yang diperoleh dalam suatu pemeriksaan yang
berisi bermacam-macam informasi kemudian dianalisa, diatur dan
di resume secara logis serta dihubungkan satu dengan yang lainnya
dengan menuangkan dalam ikhtisar KKP. Sehingga dapat
ditonjolkan intisari dari pekerjaan tang dilakukan dan disusun
kesimpulan dalam rekomendasi yang jelas, ringkas dan
meyakinkan oleh pemeriksa.
Setelah pembuatan ikhtisar KKP selesai dan ditanda tangani
ole ketua tim, kemudian dibuat naskah hasil pemeriksaan (NHP).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
Naskah hasil pemeriksaan kemudaian disampaikan kepada
Pimpinan Unit Kerja yang diperiksa pada saat berakhirnya
pemeriksaan. Dalam penyampaian NHP disertai Nota Pengantar
dari Ketua Tim pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Daerah yang
bersangkutan.
6. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan.
Kegiatan terakhir dari tugas pemeriksaan adalah penyusunan
Laporan Hasil Pemeriksaan yang merupakan sarana komunikasi resmi
untuk menyampaikan informasi tentang temuan-temuan, kesimpuan
dan rekomendasi kepada pejabat-pejabat yang berwenang, untuk
melaksanakan rekomendasi atau yang perlu mengetahui informasi
tersebut.
Laporan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk Bab dibuat oleh Tim
Pemeriksa yang berisi secara lengkap mengenai hasil pemeriksaan.
a. Isi Laporan Hasil Pemeriksaan
1) Kulit depan, memuat :
a. Nama Instansi Pemeriksa (Inspektorat Kabupaten);
b. Nomor dan Tnggal Laporan;
c. Judul Laporan
b. Ringkasan Hasil Pemeriksaan
1) Ringkasan hasil pemeriksaan menyajikan hal-hal
penting secara jelas, teliti dan wajar;
2) Ringkasan bersumber dari data yang ada dalam bagian
uruttan hasil pemeriksaan;
3) Rinkasan hasil pemeriksaan memuat :
a. Kesimpulan dari temuan yang telah
dikembangkan secara singkat dan ringkas.
b. Tanggapan pejabat dari instansi yang diperiksa/
yang bertanggung jawab/ pihak ketiga yang
terlibat yang diuraikan secara singkat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
c. Penilaian pemeriksa terhadap tanggapan pejabat
yang tidak setuju atas kesimpulan atau saran.
d. Saran kepada pejabat yang berwenang dalam
melakukan tindak lanjut.
7. Pemberian kode temuan dan petunjuk nomor halaman yang memuat
pengungkapan tersebut dalam bagian Uraian Hasil Pemeriksaan.
Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya disampaikan dengan
Nota Dinas pemeriksaan kepada Kepala Daerah (Bupati) oleh Kepala
Inspektorat Kabupaten.
Dengan surat yang berisi petunjuk-petunjuk perbaikan yang
bernilai strategis dari hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten
khususnya bagian pemeriksa Keuangan daerah kemudian dikirimkan
oleh Bupati (selaku Kepala Daerah) kepada Pimpinan Satuan Kerja
dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.sedangkan
petunjuk-petunjuk perbaikan yang leih bersifat teknis dikirimkan oleh
Kepala Daerah (Bupati) kepada Kepala Kecamatan.
Tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten
disampaikan kepada :
a. Inspektorat Wilayah Propinsi;
b. Sekretariat Daerah Kabupaten Cq, bagian yang bersangkutan;
c. Kecamatan sepanjang mengenai hasil pemeriksaan terhadap
satuan kerja/ kantor/ desa yang berlokasi dalam kecamatan
yang bersangkutan;
d. Instansi penerima laporan lainnya;
e. Satuan kerja/ Kantor/ Desa yang diperiksa.
Apabila dianggap perlu dalam hal dijumpai masalah yang
penting/ strategis dalam pelaksanaan pemeriksaan menenai Keuangan
Daerah, sebelum disusun Laporan Hasil Pemeriksaan dapat diadakan
pengkajian mengenai hasil tersebut di hadapan suatu forum. Maksud
diadakanya suatu forum (jika perlu) ini adalah untuk mencegah
adanya kekeliruan, kesalahan, kecerobohan di dalam pengembangan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
temuan, menanggapi komentar maupun merumuskan rekomendasi.
Forum ini dapat berupa rapat tim pemeriksa atau oleh pemeriksa
Keuangan Daerah sendiri.
8. Pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pendapatan terhadap
Pendapatan Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2010.
Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2010,
diperoleh data bahwa program kerja pengawasan yang dilakukan
bidang pemeriksaan pendapatan terhadap pendapatan daerah genai
retribusi meliputi empat obyek pemeriksaan. Ke-empat obyek
pemeriksaan tersebut adalah :
a. Pasar Palur;
b. Pasar Jungke;
c. Pasar Karangpandan;
d. Pasar Tawangmangu;
Program Kerja di atas selama tahun anggaran 2010 telah terealisasi
semuanya dengan tepat waktu, artinya keempat obyek pemeriksaan
tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh bidang pemeriksa pendapatan
pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar.
Tim pemeriksa pendapatan dalam melakukan pemeriksaan tehadap
retribusi pasar langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :
a. Tahap Persiapan Pemeriksaan
Pada tahap ini mula-mula tim pemeriksa pendapatan mendapat
Surat Tugas dari Kepala Inspektorat Kabupaten yang diterbitkan 2
(dua) kali dalam satu bulan, yakni awal bulan dan pertengahan bulan,
kemudian berdasarkan pada penunjukan tanggal mulai dan
berakhirnya. Pelaksanaan pemeriksaan itulah tim pemeriksaa
pendapatan melakukan tugas pemeriksaan pada obyek peeriksaan yang
telah ditentukan pada jadual program kerja perbulan.
Pada tahap persiapan pemeriksaan terhadap retribusi pasar, tim
pemeriksa pendapatan dalam mencari data dilokasi berdasarkan daftar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dalam ICQ (Internal
Control Questionaries).
b. tahap pelaksanaan pemeriksaan
Pada tanggal yang telah ditetapkan dengan membawa daftar
pertanyaan (ICQ) itu tim pemeriksa pendapatan mengadakan
pemeriksaan dengan mendatangi langsung ke pimpinan pemungut
retribusi pasar atau pimpinan dinas. Selanjutnya diadakan wawancara
lanhsung pada pimpinan obyek pemeriksaan dan atau stafnya yang
ditunjuk, yang meliputi :
1) apakah mekanisme pembayaran masing-masing
retribusi/pungutan sudah sesuai dengan ketentuan dan
perencanaan target?
2) apakah terjadi tunggakan retribusi atau pungutan dari obyek
yang terkena pungutan tersebut, apa penyebab terjadinya
tunggakan itu dan bagaimana langkah yang diambil oleh
pimpinan obyek yang diperiksa yakni Lurah Pasar dan atau
kepala dinas dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Terhadap retribusi pasar yang menjadi materi pemeriksaan adalah :
1) Retribusi Izin mendirikan Kios Swadaya;
2) Retribusi Izin Penempatan fasilitas pasar;
3) Retribusi Daftar Ulang Izin Penempatan Kios;
4) Retribusi Sewa fasilitas pasar;
5) Retribusi Harian;
6) Retribusi Bongkar muat;
7) Retribusi Balik Nama Izin Penempatan fasilitas pasar;
8) Pemberian Hak sewa.
Kemudian seteah data-data yang diperoleh dari hasil
wawancara dengan lurah pasar atau staffnya yang ditunjuk dengan
meneliti arsip-arsip, kuitansi pembayaran dan pembukuanya, langkah
selanjutnya tim pemeriksa pendapatan mengadakan pemeriksaan
lapangan kemudian mengadakan analisa data diadakan singkronosasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
antara data yang diperoleh hasil wawancara dan pembukuannya
dengan data yang diperoleh dari lapangan.
c. Tahap evaluasi hasil pemeriksaan/ pembahasan hasil pemeriksaan.
Setelah tim pemeriksa pendapatan meneliti dan mengadakan
singkronisai data, kemudian diadakan pembahasn hasil pemeriksaan
antara tim pemeriksa debgab lurah pasar beserta staffmya. Hasil
pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam berkas kertas kerja
pemeriksaan.
Apabila dari hasil pembahaasn tersebut telah ditemukan
adanya kesesuaian atau telah singkron antara laporan yang diberikan
pimpinan obyek yang diperiksa dan pembukuan hasil pelaksanaan
pemungutan retribusi pasar dengan pengamatan yang dilakukan oleh
tim pemeriksa di lokasi yang bersangkutan, maka pemeriksaan
terhadap obyek tersebut telah dianggap selesai dan tidak ada upaya
tindak lanjut.
d. konfirmasi temuan-temuan hasil pemeriksaan yang perlu ditindak
lanjuti.
Dari ke-empat obyek pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan
Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2010 maka ditemukan 3 (tiga)
temuan negatif dari dua obyek pemeriksaan, temuan tersebut
meluputi:
1) Adanya penyimpangan-penyimpangan atau ketidak
sesuaian antar laporan pimpinan obyek dan hasil
pembukuan pemeriksaan dengan pemeriksaan lapangan.
2) Terdapat sebagian penyetoran retribusi pasar yang tidak
dicatat dalam buku laporan administrasi.
3) Ditemukan bahwa terdapat Lurah pasar yang belum
menyetorkan penerimaan pendapatan.
Ketiga temuan negatif ini merupakan sesuatu rahasia
pemerintah pada instansi Inspektorat Kabupaten Karanganyar,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
sehingga dalam penulisan ini penulis tidak bisa menyebutkan
ketiga penemuan tersebut secara rinci.
Temuan negatif ini kemudian dimasukan dalam program
kertas kerja lanjutan untuk mengadakan suatu tindak lanjut.
Selain itu juga terdapat 4 (empat) obyek pemeriksaan yang
perlu mendapat perhatian, artinya bahwa kedelapan obyek tersebut
masih ditemukan adanya kekurangan namun sifatnya tidak pokok.
Jadi kekurangan yang ada pada keempat obyek ini tdak sepenting
dan sebesar tiga temuan negatif diatas sehingga tidak perlu
diadakan upaya tindak lanjut, cukup pemberian saran oleh tim
pemeriksa.
e. Pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan
Kertas Kerja Pemeriksaaan dibuat oleh tim pemeriksaan yang
berisi berbagai informasi, hasil analisa yang kemudian diatur dan
dirangkum secara logis dan dihubungkan satu dengan yang lain dalam
satu ikthisar KKP, sehingga dapat dilihat hasil dari pekerjaan yang
dilakukan dan disusun kesimpulan yang jelas, ringkas dan
meyakinkan.
f. pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan
Dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh tim pemeriksa terdiri
dari 2 (dua) bagian yakni :
1) Laporan perkembangan khusus pemeriksaan dan tindak lanjut.
Laporan ini dibuat dalam tiap-tiap selesai diadakan pemeriksaan
pada suatu obyek pemeriksaan dan dilaporkan kepada inspektur.
2) Laporan Kegiatan, yang terdiri dari :
a) Laporan Hasil pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Laporan ini dilaporkan kepada inspektur pada bulan juli,
oktober, januari dan april untu setiap tahun.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
b) Laporan Hasil Pemeriksaan Tahunan, hasil pemeriksaan ini
dilaporkan kepada Bupati pada bulan maret atau akhir
tahun.
g. Tahap Tindak Lanjut
Telah disebutkan diatas bahwa terdapat 3 (tiga) obyek
pemeriksaan oleh pemeriksa pendapatan daerah selama tahun 2010
yang perlu ditindak lanjuti. Namun karena nama-nama ketiga obyek
tersebut rahasia pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaan tindak lanjut ini, inspektorat khususnya
bidang pemeriksa pendapatan daerah melakukan tindakan
memberikan arahan kepada pimpinan instansi obyek yang diperiksa
dan membuat surat rekomendasi yang ditunjukan kepada Bupati
Karanganyar dengan tembusan ke Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah . sehingga pemberian peringatan,
sanksi administratif maupun sanksi pidana adalah wewenang dari
Bupati, apabila pimpinan obyek pemeriksaan tidak segera
memperbaiki laporan atau mempertanggungjawabkan
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Sedang tugas
pemeriksa pendapatan adalah melakukan pemantauan terhadap tugas
perbaikan tersebut.
C. Hambatan-hambatan yang ditemui Inspektorat Kabupaten
Karanganyar Dalam Pelaksanaan fungsi Pengawasan Terhadap
Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2010.
Dari keseluruhan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan
inspektorat kabupaten yang sebelumnya telah ditetapkan dalam
program kerja inspektorat maka selama pelaksanaan jalannya
pemeriksaan selama tahun 2010 ditemui hambatan-hambatan sebagai
berikut :
1) Obyek yang diperiksa kadang tidak ada ditempat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
Dalam melaksanakan pemeriksaan, tim pemeriksa
melakukan observasi langsung ke lokasi pemeriksaan dalam
suatu instansi atau dinas dengan mengadakan wawancara
langsung dengan pimpinan obyek yang diperiksa, melihat
catatan-catatan administrasi dan terakhir mengadakan
pengamatan langsung ke lapangan atau lokasi obyek yang
diperiksa.
Hambatan yang sering dihadapi oleh tim pemeriksa yang
pada saat sampai ke obyek pemeriksaan adalah tidak
dijumpainya pimpinan instansi/dinas di kantor setempat, dan
kebanyakan alasan yang diberikan oleh wakil atau staf dari
kantor yang bersangkutan adaalah bahwa pimpinan mereka
sedang tugas luar, sehingga hal ini akan menunda pelaksanaan
pemeriksaan.
Cara mengatasi kendala ini adalah dengan mengadakan
pemeriksaan kembal pada hari selanjutnya dengan
memberitahukan kepada wakil atau staf yang dijumpai pada
kantor setempat bahwa tim pemeriksa akan datang kembali
pada hari dan tanggal yang telah diberitahukan.
2) Catatan administrasi yang diperlukan oleh tim pemeriksa sering
tidak lengkap.
Dalam hal ini sering ditemukan adanya penarikan
retribusi pasar yang belum dicatat dalam pembukuan, baik oleh
staf maupun pmpinan obyek yang diperiksa.
Untuk mengatasi kendala ini tim pemeriksa pendapatan
melakukan peneguran dan peringatan serta perintah untuk
segera diadakan penyempurnaan buku administrasi dan arsip-
arsip lainnya, dengan diberi tempo 5 (lima) sampai 7 (tujuh)
hari, kemudian setelah berakhirnya jangka waktu tersebut
pimpinan obyek yang diperiksa diwajibkan melapor ke kantor
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
Inspektorat Kabupaten Karanganyar dengan membawa catatan-
catatan administrasi dan berkas-berkas lain yang sudah
disempurnakan.
3) Terbatasnya sarana kendaraan
Upaya mengatasi terbatasnya sarana kendaraan dinas
yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar dalam
melaksanakan tugas pengawasan (pemeriksaan) ke obyek
pemeriksaan adalah dengan menggunakan kendaraan pribadi
baik yang beroda empat maupun kendaraan beroda dua (sepeda
motor) yang dimilika oleh masing-masing staf atau pegawai
pada kantor Inspektorat, khususnya mereka yang diberi tugas
untuk melakukan pemeriksaan.
D. Pembahasan
Inspektorat Kabupaten merupakan aparat pengawas fungsional
yang paling rendah tingkatannya, yang pada dasarnya kedudukan
terhadap Bupati adalah sama, dengan kedudukan Inspektorat Provinsi
terhadap Gubernur. Hanya saja mengingat berbagai pertimbangan
rumusan kedudukan aparat pengawas fungsional yang terendah
tingkatannya
Keseluruhan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan
inspektorat kabupaten yang sebelumnya telah ditetapkan dalam program
kerja inspektorat. Tujuan pengawasan terhadap keuangan dan ketaatan
pada peraturan adalah untuk menilai apakah suatu instansi telah
melaksanakan kegiatan, mengendalikan dan mempertanggung jawabkan
kegiatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apakah catatan
akuntansi, laporan keuangan dan sistem akutansi dapat dipertanggung
jawabkan secara tepat sehingga bermanfaat bagi penyusunan anggaran,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
pengawasan anggaran, pemberian informasi keuangan kepada yang
berwenang dan perhitungan serta pembukuan anggaran.
Pengawasan bertujuan untuk menilai apakah suatu kegiatan
dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis, dan apakah
pelaksanaannya sudah didasarkan pada ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan efisiensi dan
penghematan adalah untuk menilai pelaksanaan kegiatan dan
pemanfaatan keuangan dan material secara efisien, ekonomis dan
efektif, artinya harus diteliti dan dibuktikan. Hal ini sesuai dengan
dengan argumen Weber and Schumpeter (2002) yang terkenal dalam
etika protestan adalah bahwa penempatan perubahan dari kapitalisme
tradisional ke kapitalisme modern bukan karena suatu perubahan dalam
lembaga ekonomi tetapi karena suatu perubahan di dalam mental dari
aktor-aktor ekonomi. Lembaga tidak memainkan aturan kunci. Karena
menurut etika protestan suatu perubahan dalam mentalitas dapat
menjamin perubahan dalam suatu institusi yang saling berhubungan.
Misalnya salah satu kadang-kadang diawali analisis subyektif (sudut
dari aktor) atau dari sudut obyektif yaitu institusi sosial. Cara-cara
memadukan mentalitas atau spirit dan institusi yang baik dapat dicontoh
dari tulisan etika protestan dari apa yang dimaksud Weber dengan
kondisi spirit kapitalistik.
Laporan Hasil Pemeriksaan dari inspektorat kabupaten
digunakan untuk membentuk suatu pemerintahan yang baik, laporan ini
dapat diadakan pengkajian mengenai hasil tersebut di hadapan suatu
forum. Maksud diadakanya suatu forum (jika perlu) ini adalah untuk
mencegah adanya kekeliruan, kesalahan, kecerobohan di dalam
pengembangan temuan, menanggapi komentar maupun merumuskan
rekomendasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
Hal ini dilakukan agar kecerobohan yang berasal dari
pengalaman masa lalu tidak terulang. Dunia Arab, kebanyakan undang-
undang tidak dihasilkan oleh dewan nasional; mereka malahan
diterbitkan oleh rezim yang telah ada sebagai piranti untuk menghadapi
tantangan internasional dan domestik. Pada akhir abad 19, rezim
patrimonial menggunakan konstitusi dalam ketidaktentuan untuk
menemukan kembali diri mereka sebagai pemerintahan yang
konstitusional dalam usaha untuk mempromosikan tanggung jawab
fiskal dan rasionalitas adminitratif. Pada awal pertengahan abad ke-20,
di bawah rezim dominasi kolonial mencoba menemukan kembali diri
mereka sebagai entitas kedaulatan, terhadap penggunaan konstitusi
tertulis sebagai suatu piranti. Mungkin kiasan dari dewan nasional,
banyak image yang cocok bahwa suatu hukum yang tidak cocok yang
akan dideklarasikan klaim berasal dari orang berkuasa). Konstitusi
difungsikan sebagai percobaan dalam disiplin-diri sebagai hukuman,
deklarasi kemerdekaan untuk negara dan pernyataan programatik
(rencana) oleh ambisi rezim.
Norma pengawasan adalah patokan, kaidah atau hukum yang
ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang harus diikuti dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan agar dicapai mutu pengawasan yang
dikehendaki. Jika pengertian norma pengawasan secara garis besar telah
dapat dirumuskan seperti tersebut di atas, maka untuk lebih, memahami
wujud-wujud atau isi norma pengawasan tersebut. Dengan adanya
lembaga inspektorat di semua tingkatan ini akan menjadi kontrol bagi
lembaga pemerintah utuk menjalankan tanggungjawab kinerjanya dan
membatasi kekuasaan dari suatu lembaga negara.
Pernyataan diatas selaras dengan penyataan Montesquieu (1977,
142), sebagai fungsi peningkatan-kekuatan konstitusi harus ada sebagai
sesuatu yang tidak diberitahukan untuk operasinya dalam konstitusi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
tradisional liberal. Montesquieu dirinya merupakan kelaliman,
ketidakpahaman yang besar untuk pemerintah tanpa batasan dan hukum,
sebagai destruktive dari hukum. Sebagai orang yang hidup dibawah
pemerintahan yang baik, yang akan lebih bahagia dari padanya tanpa
hukum atau pemimpin yang mengembara di hutan; sehingga monarki
yang hidup di bawah fundamental hukum dari negaranya, yang lebih
bahagia dari kelaliman pangeran, yang tidak ada sesuatu pun regulasi
lainnya yang dimilikinya atau subyek mereka “hati” (Weber and
Schumpeter, 2002)
Dari hasil pengalaman pembatasan kekuasaan sebagai sarana
untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan diantaranya, Pertama kali di
dunia ini ada tiga konstitusi tertulis dengan entitas kedaulatan Amerika,
Perancis dan Polandia, semuanya bertujuan untuk penopang pusat
kekuasaan pada saat krisis yang membahayakan. Stephen Holmes telah
mengamati diantaranya metafora pemeriksaan, penghalangan,
pembatasan dan pertahanan seyogyanya bahwa konstitusi adalah
peralatan perlawanan yang digunakan untuk mencegah penyalahgunaan
kekuasaan. (Weber and Schumpeter, 2002)
Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan
ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan
pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai
negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan
pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara
dapat berjalan sebagaimana direncanakan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
BAB IV.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan mengkaji bab kesatu sampai bab ketiga dan berpijak pada
rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Proses pelaksanaan pengawasan (pemeriksaan) bidang pendapatan daerah
pada kantor Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :
a. Tahap persiapan pelaksanaan pemeriksaan.
b. Tahap pelaksanaan pemeriksaan.
c. Evaluasi hasil pemeriksaan/pembahasan hasil pemeriksaan.
d. Konfirmasi temuan-temuan hasil pemeriksaan yang perlu
ditindaklanjuti.
e. Pembuatan Kertas Kerja hasil pemeriksaan.
f. Laporan hasil pemeriksaan.
g. Tahap tindak lanjut.
Dengan demikian proses pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten
Karanganyar telah mendorong efisiensi pengelolaan keuangan daerah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Secara singkat dapat dijelaskan tentang hasil pemeriksaan reguler
oleh inspektorat Kabupaten Karanganyar bagian pendapatan daerah
adalah bahwa dari ke-empat program kerja yang menjadi tugas pemeriksa
pendapatan daerah selama tahun 2010 telah dilakukan pemeriksaan
dengan tepat waktu dan hambatan yang timbul selama pemeriksaan dapat
diatasi dengan lancar. Dari ke-empat obyek pemeriksaan tersebut
terdapat 3 (tiga) temuan negatif yang harus ditindak lanjuti yang ada
dalam instansi pemungut retribusi pasar. Upaya perbaikan laporan ke-tiga
temuan negatif itu dalam tahun anggaran tersebut tidak dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
terselesaikan, sehingga dimasukan dalam program kerja pemeriksaan
tahun berikutnya. Disamping itu terdapat 4 (empat) obyek pemeriksaan
yang perlu mendapat perhatian dan telah dinyatakan selesai seluruhnya
pada bulan terakhir tahun anggaran yakni bulan maret 2010. Terhadap
ketiga temuan negatif ini nama instansi dan jumlah penyelewengan oleh
lurah pasar merupakan suatu kerahasiaan pada instansi Inspektorat
sehingga penulis tidak merinci secara mendalam.
2. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pendapatan daerah selama tahun
anggaran 2009/2010 terdapat 3 (tiga) hambatan yang dapat diatasi
dengan baik. Ketiga hambatan tersebut adalah :
a. Obyek yang diperiksa kadang tidak ada ditempat. Hambatan ini
diatasi dengan mengadakan pemeriksaan ulang pada hari
berikutnya.
b. Catatan administrasi yang diperlukan oleh tim pemeriksa sering
tidak lengkap. Hambatan ini diatasi dengan memerintahkan
kepada pimpinan obyek yang diperiksa untuk segera memperbaiki
catatan administrasinya.
c. Terbatasnya sarana transportasi (kendaraan). Upaya untuk
mengatasi hambatan ini yaitu dengan menggunakan kendaraan
pribadi yang dimiliki oleh masing-masing petugas pemeriksa.
B. Saran-Saran
1. Kepada Inspektur Kabupaten Karanganyar Sebelum pelaksanaan
pemeriksaan dapat mengadakan koordinasi dengan instansi-
instansi yang akan diperiksa.
2. Melakukan penyuluhan kepada instansi-instansi terkait dalam hal
sistem akuntansi keuangan yang baik sehingga dalam pelaksanaan
pemeriksaan administrasi dapat berjalan lancar.
3. Terkait dengan terbatasnya sarana transportasi di Inspektorat
Kabupaten Karanganyar sudah perlu dilakukan penambahan guna
mendukung kelancaran tugas.