Upload
pupu7
View
44
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
diklat kemiskinan
Citation preview
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
G. Irwan SuryantoAsisten Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K
DIKLAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Jakarta, 15-20 April 2013
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1
TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN1
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TANTANGAN yang dihadapi
Kemiskinan hidup di bawah garis kemiskinanKerentanan dapat dengan mudah jatuh ke bawahgaris kemiskinan
Ketidakmerataan perbedaan intensitas danjumlah orang miskin antar provinsi dan kabupaten/kota
2
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TARGET-CAPAIAN PENGENTASAN KEMISKINAN
33
Tahun 2006-2012, jumlah maupun persentase penduduk miskinnasional terus menurun TETAPI laju penurunan melambat
Percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan untuk
mencapai target 8-10 % tahun 2014
Sumber: BPS Susenas
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KESENJANGAN PENDUDUK MISKIN
44
DKI Jakarta 3,69%
Papua 31,11%
Sumber: BPS Susenas (Maret 2012)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5
KETIDAKMERATAAN SEBARAN PENDUDUK MISKIN
Kep. Babel 71.360 Jiwa
Jawa Timur 5.070.980 Jiwa
Sumber: BPS (2012)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 6
PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN KOTA DAN DESA
Sumber: BPS, Susenas
PERSENTASE RUMAH TANGGA MISKIN PERDESAAN MENURUT SUMBER PENGHASILAN UTAMA (MARET 2010)
Tidak semua penganggur adalah miskin :penganggur berkecukupan (discourage worker)
Orang bekerja tapi miskin: underemployed (
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KERENTANAN PENDUDUK MISKIN
7
12,49% di
bawah GK
23,78% di bawah
1,2 x GK
33,94% di
bawah
1,4 x GK
60%
40%
20%
0%
Konsumsi bulanan per kapita (Rp.)
%
P
o
p
u
l
a
s
i
Sumber: BPS-Susenas (2010)
DISTRIBUSI CONDONG/MIRING KE
KIRI, berarti banyak masyarakat
yang berada di sebelah kiri
distribusi berada di sekitar garis
kemisikinan (GK)
Jika garis kemiskinan naik20%, jumlah pendudukdi bawah garis kemiskinanakan naik 100%
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
.. akibatnya banyak penduduk keluar masuk kemiskinan
8
Tahun 2009Total Baris
(%)Miskin(%)
HampirMiskin (%)
TidakMiskin (%)
Tahun2008
Miskin(%)
46.71 20.28 33.01 100.00
HampirMiskin (%)
22.32 21.53 56.15 100.00
TidakMiskin (%)
5.37 7.65 86.98 100.00
53% penduduk miskin tahun 2008, keluar dari kemiskinan pada tahun 2009
Sebaliknya 27,69% penduduk tidak miskin tahun 2008 jatuh miskin pada tahun2009
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 9
Makan
an, 74%
Non
Makan
an, 26%
MAKANAN MENDOMINASI KONSUMSI MASYARAKAT MISKIN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
0
25
50
75
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P
e
r
s
e
n
t
a
s
e
P
e
n
e
r
i
m
a
B
a
n
t
u
a
n
Desil Konsumsi Rumah Tangga
Hanya sekitar 30% penduduk miskin
yang menerima ketiga program
perlindungan sosial
(Raskin, BLT, Jamkesmas)
Raskin
BLT
Jamkesmas
Sumber: Susenas 2009
EFEKTIVITAS PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
Daerah
Pentargetan
Efektif
10
Efektivitas pentargetan setiap program
dapat diperbaiki apabila seluruh program
menggunakan basis data yang sama
BASIS DATA TERPADU (unified data base)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Sistem Penetapan Sasaran Nasional adalah suatu sistempenetapan sasaran keluarga yang berhak pendapatkanprogram perlindungan/jaminan sosial dari Pemerintah (Pusatdan Daerah)
Suatu sistem pentargetan dikatakan yang efektif apabilamampu secara tepat mengurangi exclusion error daninclusion error
SISTEM PENETAPAN SASARAN NASIONAL
Keberadaan satu basis data (unified) akan memperbaikiefektivitas Program Perlindungan Sosial
11
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BAGAIMANA MENGIDENTIFIKASI RUMAH TANGGA (misalnya) 30% TERENDAH?
12
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 13
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN2
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 14
ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MENINGKATKAN
PROGRAM PERLINDUNGAN
SOSIAL
Bantuan sosial berbasiskeluarga
MENINGKATKAN AKSES
RUMAHTANGGA PADA
PELAYANAN DASAR
Dukungan ketersediaan layananpendidikan dan kesehatan
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Keputusan masyarakatterhadap kebutuhan
masyarakat
PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG BERKUALITAS DAN
INKLUSIF
UMKM, iklim usaha, infrastruktur/konektivitas, pembangunan pertanian
1 2
3 4
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 15
INSTRUMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
STRATEGI
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
PROGRAM
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 16
RTSM
RTM
RTHM
Klaster-11. BEASISWA
MISKIN2. JAMKESMAS3. RASKIN4. PKH5. BLT(bila diperlukan)6. Dll.
Klaster-2
PROGRAM-PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM)
Klaster-3KREDIT USAHA RAKYAT(KUR)
Klaster-41. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *)6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin
Perkotaan *)
KEBIJAKAN EKONOMI-MAKROPeningkatan
Kesejahteraan Masyarakat, serta
Perluasan dan Peningkatan Kesempatan
Kerja
Pengurangan Angka
Kemiskinan
RTSM
*)
RTM *)
RTHM
Sumber: Bappenas, 2011
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Perpres No.13/2009 dilanjutkan Perpres No.15/2010
Kepres No.10/2011
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 17
BANTUAN SOSIAL BERBASIS INDIVIDU, RUMAH TANGGA
ATAU KELUARGA
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 18
Di wilayah PKH, karena mencakup RumahTangga (ke depan Keluarga)
Sangat Miskin, penerima PKH secara otomatis adalah juga penerima
Jamkesmas, Raskin, dan Beasiswa untuk keluarga miskin
Komplementaritas program di Klaster I memastikan bantuan sosial
yang sifatnya terpadu
Sekretariat TNP2K menjadi clearing house dalam memfasilitasi
komplementaritas program
PKH BEASISWARASKIN JAMKESMAS
KOMPLEMENTARITAS PROGRAM KLASTER 1
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 19
NamaBLSM 2012
Bantuan Tunai
Raskin
Beras/
Pangan
Jamkesmas
Asuransi
kesehatan
BSM Pendidikan
PKHBantuan Tunai
Bersyarat
Jenis transfer TunaiBeras
bersubsidi
Biaya pelayanan
kesehatan gratisTunai
Tunai dan
bersyarat
SasaranMiskin dan
hampir miskin
Miskin dan
hampir miskin
Miskin dan
hampir miskin
Murid dan RT
MiskinRTSM
Jumlah
Penerima18,5 juta RT 17,5 juta RT 18,2 juta RT 4.560.501 1,5 juta RTSM
Jumlah bantuanRp150.000
per bulan
14 kg beras
per bulanTidak terbatas
Rp561.759
per tahun
Rp 1.287.000
per tahun
Lembaga
pelaksana
utama
KemensosBULOG dan
KemendagriKemenkes
Kemendiknas,
KemenagKemensos
PROGRAM BANTUAN SOSIAL KLASTER 1 (1)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 20
Nama
JAMINAN
SOSIAL LANJUT
USIA
(JSLU)
JAMINAN
SOSIAL
PENYANDANG
CATAT
(JSPACA)
ANAK
TERLANTAR
(PKSA)
PEKERJA ANAK
(PPA-PKH)
JAMINAN
SOSIAL
Jenis transfer Tunai TunaiTunai dan
Rumah Singgah
Tunai dan
Rumah Singgah
Asuransi,
kecelakaan,
kesehatan,
kematian/
pensiun
Sasaran Miskin Miskin Miskin Miskin Semua
Jumlah Penerima 13.250 orang 17.000 orang 138.000 anak 10.750 anak Belum tersedia
Jumlah bantuanRp 300.000
per bulan
Rp 300.000
per bulan
Rp 1.5 juta
per tahun
Rp 1.5 juta
per tahunAkan dibahas
Lembaga
pelaksana utamaKemensos Kemensos Kemensos Kemenakertrans DJSN
PROGRAM BANTUAN SOSIAL KLASTER 1 (2)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 21
BANTUAN SOSIAL BERBASIS KOMUNITAS
PNPM adalah program nasional yang memastikan kelompok miskin mendapat manfaat dari
peningkatan kondisi sosial ekonomi dan tata kelola pemerintah, melalui :
1. Peningkatan partisipasi msyarakat
2. Pemberdayaan kapasitas kelembagaan masyarakat
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan sosial ekonomi
4. Penyesuaian dengan perencanaan jangka menengah desa yang komprehensif
Mengenali kemiskinan: Identifikasi kemiskinan
Merumuskan persoalan
kemiskinan yang dihadapi
Merumuskan penyebabnya
Sosialisasi Awal dan
Musyawarah Masyarakat: Pemetaan sosial
Sosialisasi program
Penyusunan Rencana: Identifikasi dan Prioritisasi
Penyusunan Rencana/Program
Penanggulangan kemiskinan
Pengorganisasian Masyarakat: Lembaga Keswadayaan Masyarakat dibentuk/
ditetapkan, dimiliki, dan dikelola untuk
memenuhi kebutuhan bersama
Pelaksanaan Kegiatan: Pembentukan/Penetapan
kelompok swadaya masyarakat
pelaksana kegiatan
Media bersama untuk
menyelesaikan masalah
secara mandiri
Pemetaan Swadaya: Merumuskan kebutuhan dan
potensi yang ada.
Memecahkan persoalan dengan
potensi yg dimiliki
Pemanfaatan dan Pemeliharaan:
Kelompok swadaya masyarakat
dan masyarakat miskin lainnya
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 22
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KLASTER 2
PROGRAM SASARAN
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri
Kelompok Masyarakat Umum
a. PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Masyarakat Perdesaan
b. PNPM Mandiri Perkotaan Kelompok Masyarakat Perkotaan
c. PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal
dan Khusus (Bencana, Konflik, dll)
d. PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan (PPIP)
Kelompok Masyarakat Perdesaan
e. PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah
(PISEW)
Kelompok Masyarakat Perdesaan
f. PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan
g. PNPM Kelautan dan Perikanan (KP) Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut
h. PNPM Pariwisata Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial
i. PNPM Generasi Kelompok Masyarakat Perdesaan
J. PNPM Green Kecamatan Development Program (G-KDP) Kelompok Masyarakat Perdesaan
k. PNPM Neighborhood Development (ND) Kelompok Masyarakat Perkotaan
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 23
UMK penting untuk penanggulangan kemiskinan
(i) Penciptaan lapangan kerja
(ii) Memproduksi barang (output)
Diluncurkan pertama kali tahun 2007, sampai dengan akhir
2010 telah menyalurkan kredit sebanyak US$2 billion untuk
UMK
Rata-rata pinjaman US$1,000 dan utamanya digunakan oleh
sektor perdagangan
Tantangan utama: meningkatkan hubungan antara usaha
menengah dengan orang miskin
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 24
CAPAIAN KREDIT USAHA RAKYAT
Selama 2009-2012 (Februari), Total Debitur maupun Rata-Rata Kredit per Debiturmeningkat
Selama 2009-2012 (Februari), Total Plafonmeningkat; dan NPL cenderung menurun
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 25
20122012 20152015 20202020 20252025
Fokus Pengembangan Usaha Daya Tahan Usaha Stabilitas UsahaSasaran Meningkatnya kapasitas
usaha Meningkatnya daya tahanusaha
Menguatnya kapasitas untukmenjalankan usaha secaraberkelanjutan
Inter-vensi
peningkatan akses kepermodalan
peningkatan kapasitasSDM
peningkatan aksespemasaran
peningkatan kualitasproduksi
penguatankelembagaan
pemetaan kelompoksasaran
dukungan diversifikasisumber permodalan
peningkatan penerapanteknologi dan standarisasiproduk
dukungan diversifikasipasar
peningkatan kompetensiteknis dan manajerial SDM
peningkatan iklim usaha registrasi kelompok sasaran
peningkatan inovasi produk peningkatan produktivitas tenagakerja
penguatan pasar penguatan dukungan iklim usaha registrasi kelompok sasaran.
IndikatorUtama
Ditentukan kemudian Ditentukan kemudian Ditentukan kemudian
TRANSFORMASI KLASTER 3 (PENGEMBANGAN UMKM*)
* UMKM sebagai kelompok sasaran adalah usaha mikro
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 26
PRIORITAS JANGKA PENDEK-MENENGAH TNP2K
Unifikasi SistemPenargetan
Nasional
(PPLS 2011)
MenyempurnakanPelaksanaan
Bantuan SosialKesehatan untukKeluarga Miskin
MenyempurnakanPelaksanaan dan
MemperluasCakupan Program Keluarga Harapan
(PKH)
Integrasi Program Pemberdayaan
MasyarakatLainnya ke dalam
PNPM
Menyusun PetaJalan Sistem
Keuangan Inklusif
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 27
KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN3
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 28
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN TKPK
Peraturan PresidenNo. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
PenanggulanganKemiskinan
Dalam upaya meningkatkankoordinasi penanggulangankemiskinan di tingkat Provinsi danKabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan yang selanjutnyadisebut TKPK (Pasal 15)
Peraturan MenteriDalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang
Tim KoordinasiPenanggulangan
Kemiskinan Provinsidan Kabupaten/Kota
Gubernur dalam melaksanakanpercepatan penanggulangankemiskinan sebagaima dimaksuddalam Pasal 2 Ayat 1 membentukTKPK Provinsi (Pasal 7 Ayat 1)
Bupati/Walikota dalammelaksanakan percepatanpenanggulangan kemiskinansebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Kabupaten/Kota (Pasal 7 Ayat 2)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TNP2K Penyusunan kebijakan dan program
Sinergi program K/L
Pengawasan dan Pengendalianprogram
TKPK PROVINSI Koordinasi penyusunan dan evaluasi
SPKD, Renstra SKPD, Renja SKPD, rancangan RKPD
Pengendalian pelaksanaan program
TKPK KOTA
Koordinasi penyusunan dan evaluasiSPKD, Renstra SKPD, Renja SKPD, rancangan RKPD
Pengendalian pelaksanaan program
TKPK KABUPATEN
Koordinasi penyusunan dan evaluasiSPKD, Renstra SKPD, Renja SKPD, rancangan RKPD
Pengendalian pelaksanaan program
KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
29
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 30
PERAN KELEMBAGAAN TKPK
Penyusunan SPKD
Penyusunan Renstra SKPD
Perancangan RKPD
Penyusunan Renja SKPDKOORDINASI
Pengendalian pemantauan danevaluasi kelompok program oleh SKPD
Penyusunan laporan hasilpemantauan dan evaluasi secaraperiodik
Pengendalian penanganan pengaduanmasyarakat
PENGENDALIAN
Program dananggaran daerah yang lebih sesuai prioritas
intervensi danprioritas wilayahpenanggulangan
kemiskinan
Informasi umpan-balik untuk perbaikandan pengembangan
pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan di daerah
TNP2K mendukung TKPK melalui peningkatan kapasitas Tim TeknisTKPK untuk perencanaan, penganggaran dan pemantauan program
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 31
TUGAS TIM TEKNIS TKPK
MENYUSUN LP2KD
Sampai Agustus 2012, seluruh provinsi telahmenerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang pembentukan TKPK
Namun demikian, masih tersisa 20% kabupaten/kota yang belum memiliki SK Bupati/Walikota untuk pembentukanlembaga ini
SK Pembentukan TKPK
PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN TKPK (1)
Belum semua daerah, provinsi maupunkabupaten/kota, yang telah membentukTKPK mengalokasikan anggaran khususdalam APBD untuk mendukungoperasionalisasi fungsi kelembagaan ini
Ketersediaan Anggaran Operasional bagiTKPK
32
PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN TKPK (2)
Dibandingkan tahun 2011, partisipasi Tim Teknis TKPK dalam kegiatan PelatihanAnalisis Kebijakan PenanggulanganKemiskinan dan Evaluasi Anggaran Daerah tahun 2012 mengalami peningkatan
Hingga Agustus 2012, sebanyak 368 TKPK Kab/Kota telah menyertakan tim teknisnyadalam pelatihan tersebut di tingkat Provinsi
Partisipasi Tim Teknis TKPK
Perkembangan positif juga terjadi dalampartisipasi TKPK dalam kegiatan maganguntuk memperdalam materi pelatihan
Hingga Agustus 2012, sebanyak 185 TKPK Kab/Kota telah mengirimkan tim teknisnya kesekretariat TNP2K untuk mengikuti kegiatanini
Partisipasi dalam Magang Tim TeknisTKPK
33
Tahun 2011, baru sepertiga dari jumlahProvinsi yang telah menyusun StrategiPenanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
Mayoritas Kabupaten/Kota juga belummenyusun dokumen strategis ini
PENYUSUNAN SPKD
34
LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
Tahun 2011, sebagian besarTKPK Provinsimenyampaikan LaporanPelaksanaanPenanggulanganKemiskinan (LP2KD)
Tetapi mayoritas TKPK Kabupaten/Kota tidak/belummenyampaikan laporan ini 35
REVIEW LP2KD
36
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 37
PRASYARAT PENGUATAN PERAN TKPK
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 38
APA SAJA YANG MASIH HARUS DIKERJAKAN? 4
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 39
FAKTOR PENDUKUNG KELUAR DARI KEMISKINAN
Tingkat Makro Tingkat Mikro
Stabilitas harga kebutuhan
pokok
Adanya peluang-peluang bisnis
dan kesempatan kerja
Adanya akses untuk mendapat
pendidikan atau keterampilan
yang memperbesar
kemampuan orang untuk
meningkatkan pendapatan
Adanya kebijakan dan program
pembangunan yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat
Jaringan sosial dan koneksi yang
menguntungkan
Keterampilan/pendidikan yang
memadai (baik melalui jalur
formal maupun informal
Kondisi kesehatan yang relatif
baik (yang memungkinkan
untuk bekerja penuh secara
kolektif
Kemauan untuk bekerja keras
(motivasi)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN2011
karena walaupun terjadi pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, sebagian populasi
akan tetap rentan terhadap kemiskinan
Pertumbuhan ekonomi sangat penting
untuk penanggulangan kemiskinan.
Namun, sumber-sumber pertumbuhan
perlu disesuaikan
1 agar dapat memberikan dampak yang
paling besar terhadap penciptaan
lapangan kerja dan penurunan
kemiskinan
Dengan tumbuhnya perekonomian,
penting untuk mencegah meningkatnya
ketimpangan
2 karena hal ini akan mengurangi
dampak pertumbuhan terhadap
kemiskinan
Memberi hak kepemilikan dan akses
terhadap kredit dan pendidikan bagi si
miskin
3 akan mengurangi ketimpangan,
merangsang pertumbuhan dan
mengurangi kemiskinan
Sangatlah penting untuk
mengembangkan perlindungan sosial
4
40
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN2011
karena minimalisasi exclusion error
dan inclusion error berperan penting
dalam upaya mengurangi ketimpangan
Subsidi barang (khususnya BBM dan
listrik) perlu dikurangi
5 untuk menambah anggaran program
perlindungan sosial dan
penanggulangan kemiskinan
Meningkatkan dan memperbaiki desain
program perlindungan sosial
6 dengan memperhatikan dimensi
complementarity antara sisi permintaan
dan penawaran serta completeness
Pengembangan program perlindungan
sosial seperti Program Keluarga Harapan
(PKH) yang memfokuskan pada investasi
di bidang pendidikan dan kesehatan
7 penting untuk mengurangi
ketimpangan
Perbaikan penetapan sasaran program-
program perlindungan sosial
8
41
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN2011
untuk melawan praktik-praktik tata
kelola pemerintahan yang buruk
Penetapan pedoman yang jelas untuk
memastikan kebijakan pasar yang tepat
dan pengembangan sistem insentif-
disentif
9 karena tata kelola pemerintahan
yang baik penting dalam upaya
penanggulangan kemiskinan
Perbaikan sistem intensif untuk
penyedia layanan
10 termasuk pihak swasta
Fokus DAU dan DAK pada kegiatan
penanggulangan kemiskinan, perbaikan
kapasitas Pemda serta tanggung jawab
fungsional yang lebih jelas
11 alokasi anggaran yang
menguntungkan masyarakat miskin
Masyarakat sipil perlu meningkatkan
kapasitas mereka dan membangun koalisi
12
42
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 43
REFORMASI KEBIJAKAN
Program
Fokus harus lebih tepat
Lokus harus lebih tepat
Penerima manfaat harus lebih tepat
Anggaran
Proporsi dan nilai anggaran (pendapatandan belanja) harus lebih relevan
Kinerja anggaran harus lebih efektif
Regulasi
Regulasi harus lebih mendukungprogram dan anggaran
REFORMASI KELEMBAGAAN KOORDINASI
Keterlibatan sektor harus lebih luas
Sinergi antar-sektor harus lebih kuat
PRASYARAT PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 44
PEMANTAUAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN5
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 45
Pemerintah dan organisasi sosial di seluruh dunia menghadapi tuntutan yang terus meningkat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan jika pemerintahmengetahui apa kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraannya
Sistem Pemantauan dan Evaluasi (P&E) yang baik memberikan alat dankemampuan untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan pelayanan danprogram publik
MENGAPA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 46
TUJUAN
Menghasilkan informasi mengenaikemajuan dan kualitas pelaksanaanprogram
Mengidentifikasi masalah dan potensimasalah dalam pelaksanaan program
Memberikan penilaian terhadap capaianprogram dari segi output, manfaat dandampaknya
Menjelaskan keberhasilan atau kegagalanprogram
MANFAAT
Mendukung pengambilan kebijakan(menyediakan bukti terkait efektivitas darisegi biaya dan hasil/ dampak)
Membantu dalam ekspansi kebijakan danprogram yang ada (Dengan memberikangambaran apakah program layakdikembangkan dan bagaimana harusdikembangkan)
Membantu dalam pengelolaan danpengendalian kegiatan pada tingkatsektor, program dan proyek (membantudalam mengidentifikasi permasalahandan kesulitan dalam pelaksanaan)
Meningkatkan transparansi danmenerapkan prinsip akuntabilitas publik(Dengan menyediakan bukti dasartentang bagaimana pemerintahmengelola sumber daya publik)
TUJUAN-MANFAAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 47
BEDA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pemantauan
Fokus pada proses: membandingkanpelaksanaan denganrencana/prosedur
Informasi yang dihasilkandigunakan untukmengendalikan program
Dilaksanakan olehpengelola program ataupemangku kepentinganlainnya
Evaluasi
Fokus pada keluaran, hasil dandampak: mengacu pada tujuan, membandingkan dengankondisi sebelum program, menggunakan kelompok kontrol
Informasi yang dihasilkandigunakan untuk menilaikeberhasilan dan masa depanprogram
Pelaksana biasanya adalahlembaga non-pemerintah
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 48
CARA MELAKUKAN (METODA) PEMANTAUAN
Survei Mengumpulkan informasi yang relevan dari
responden yang diperoleh dari sampel yang representatif
MetodePartisipatif
Mendapatkan informasi dengan cara pelibatansecara intensif dan observasi langsung dalamkurun waktu tertentu
Analisis Budget Menganalisis item-item pengeluaran program
dan membandingkannya dengan rencana awal
KunjunganLapangan (Spot
Check/Rapid Appraisal)
Perolehan informasi secara cepat daripenerima program dan pemangku kepentinganlainnya
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 49
ARTI PENTING PERLINDUNGAN SOSIAL
Dynamic Poverty
Kemiskinan bersifat dinamis, denganindikasi keluar masuk penduduk di sekitagaris kemiskinan
Kompensasi Penduduk miskin harus diberi kompensasi
jika dirugikan oleh perubahan kebijakan
Promosi
Penduduk miskin harus diberikesempatan untuk hidup sehat, mendapatkan pendidikan dan pekerjaanyang layak
Perlindungan Penduduk miskin harus dilindungi dari
kemungkinan goncangan (shock) dalamkehidupan sosial-ekonomi mereka
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Tujuan Umum
Memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi
Meningkatkan kualitas SDM
Mengubah perilaku masyarakat miskin yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan
Tujuan Khusus
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH
Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH
Meningkatkan status kesehatan dan gizi Ibu Hamil, Ibu Nifas, Balita dan anak prasekolah anggota rumah tangga/keluarga Sangat Miskin
TUJUAN PKH
50
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KriteriaPenerima
RTSM yang sedikitnya memiliki satudiantara kriteria berikut: (a) memiliki ibu hamil/nifas; (b) memiliki anak balita atau anak pra sekolah; (c) memiliki anak usia SD dan/atau SLTP dan/atau anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar
Hak Penerima Mendapatkan bantuan uang tunai
KewajibanPenerima
Memeriksakan anggota keluarganya (IbuHamil dan Balita) ke fasilitas kesehatan(Puskesmas, dll)
Menyekolahkan anaknya dengan tingkatkehadiran sesuai ketentuan
KRITERIA, HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PKH
51
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BESARAN BANTUAN PKH
(*) Besaran bantuan ini telah berlaku sejak 2007 dan dimungkinkan adanya perubahan di tahun-tahun mendatang
52
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERKEMBANGAN PKH
53
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
FOKUS PEMANTAUAN PKH
Pemenuhan kewajiban oleh peserta (kondisionalitas) PKH
Pembayaran bantuan kepada peserta PKH
Komplementaritas dengan program lain (di mana peserta PKH idealnya jugamenerima program-program lain dari klaster I
Kontribusi Pemda dalam pelaksanaan PKH
Kepemilikan identitas kependudukan bagi peserta PKH yang dibutuhkan dalam proses pembayaran bantuan, khususnyapembayaran melalui Bank
54
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PKH
Jumlah kunjunganBumil dan Bufas ke
faskes meningkat 7-9 %
Persalinanmenggunakan faskes
meningkat 5 %
Persalinan dibantupetugas kesehatan
terlatih meningkat 6 %
Jumlah balita yang ditimbang meningkat
15-22 %
Ada perubahan perilaku padakeluarga yang tidak menerimaprogram (di kecamatan yang sama):
Jumlah kunjungan bumilmeningkat (4 persen)Persalinan di faskes meningkat(8 persen)Anak balita yang ditimbangmeningkat (7 persen)
Dampak PKH lebih terasadi daerah dengan faskes
yang lebih baik: dampak di perkotaan lebih baik
dibandingkan di perdesaan
55
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PKH PENDIDIKAN
PKH telah mendorong anak usia 6-15 tahun untuk tetapbersekolah, dan tingkat ketidakhadiran anak darikeluarga PKH menjadi relatif rendah
Tidak terjadi peningkatan nyata dalam tingkat partisipasi anakSD dan SMP- Tingkat partisipasi anak SD sudah tinggi- Letak SMP di tingkat kecamatan aksesnya terkendala, baikkarena jarak maupun ketersediaan alat/biaya transportasi; jadwal penyaluran PKH bulan Maret dan Juli yang tidak sesuaidengan waktu pendaftaran (April-Mei); dan jumlah bantuanselalu tidak mencukupi untuk pendaftaran
56
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Indikator:
(1) Verifikasi keluarga mengetahui kewajibannya
(2) Verifikasi kepatuhan telah dilakukan
(3) Program menerapkan penalti atas ketidakpatuhan
Verifikasi adalah kunci dari pelaksanaan CCT.
Awal tahun 2011, 91% dari penerima manfaat PKH telah diverifikasi
Juni 2011, terdapat 1,7 juta anggota keluarga yang dipantau oleh PKH
Anak balita : 493.693 orang Anak usia SMP : 308.159 orang
Anak usia SD : 867.701 orang Ibu hamil : 28.491 orang
PKH TELAH BERJALAN SEBAGAI PROGRAM CCT
57
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TUJUAN BSM
Menghilangkanhambatan ekonomi
bagi siswa miskin untukmemperoleh akses
pelayanan pendidikanyang layak, bahkanhingga Perguruan
Tinggi
Mencegah siswa darikemungkinan putus
sekolah akibat kesulitanekonomi
Mendukung program Wajib Belajar
Pendidikan DasarSembilan Tahun
Membantu siswamiskin memenuhikebutuhan dalam
kegiatan pembelajaran
58
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KRITERIA PENERIMA BSM (2012) Siswa SD kelas 1-6 di 2012 dari keluarga miskin yang orang tuanya tidak mampumembiayai pendidikan, dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Sekolah dengankriteria:
Memiliki tingkat kehadiran 75% di sekolah
Memiliki kepribadian terpuji: rajin & disiplin, taat aturan & tata tertib, santun, tidak merokok/narkoba
SD
Siswa miskin yang memenuhi sekurang kurangnya satu dar kriteria sebagai berikut:
Orang tua siswa terdaftar sebagai peserta PKH
Memiliki kartu miskin
Yatim dan/atau piatu
Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan,
anak korban PHK, atau indikator lokal lainnya)
SMP
Berasal dari keluarga kurang mampu/miskin yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan dari RT dan RW setempat;
Diprioritaskan bagi siswa madrasah sebagai anggota Program Keluaga Harapan
(PKH) dibuktikan dengan menunjukkan kartu PKH dari Kementeria Sosial
Memiliki kepribadian terpuji;
Diputuskan melalui rapat Komite Madrasah.
Madrasah
59
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERKEMBANGAN BSM
60
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
FOKUS PEMANTAUAN BSM
Ketepatan sasaran dan proses
penetapannya
Memastikan sasaran/siswa penerima BSM berasal dari keluarga miskin (sesuai dengan cakupan program) dan penetapannya berasal dari data Basis Data Terpadu TNP2K dengan mekanisme pengiriman Kartu Calon Penerima BSM ke anak/rumah tangga
Ketepatan nilai bantuan
Memastikan siswa menerima jumlah bantuan sesuai dengan yang ditetapkan
Ketepatan waktupenyaluran
Memastikan waktu penyaluran sesuai dengan ketentuan
Keberlanjutanbantuan antar
jenjang
Memastikan keberlanjutan sasaran/siswa penerima BSM untuk memeastikan keberlanjutan sekolah dari SD/MI keSMP/MTs dan SMP/MTS ke SMA/SMK/MA
Komplementaritas program
Memastikan bahwa orangtua siswa yang menerima BSM juga menerima PKH di wilayah PKH, Raskin, dan Jamkesmas
Keterjangkauan BSM untuk anak di luar
sekolah
Memastikan orangtua mendaftarkan anaknya ke sekolah karena adanya kepastian memperoleh BSM (catatan: apabila cakupan BSM lebih banyak)
61
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
HASIL EVALUASI BSM
Ada inclusion error dan exclusion error dalam penetapansasaran.
Tidak ada kepastian keberlanjutan subsidi antar jenjangpendidikan, termasuk siswa pada periode transisi SD/MI SMP/MTs, atau SMP/MTs SMA atau SMK/MA.
Ketepatan jumlah/nilai BSM mempengaruhi dampak BSM terhadap pendidikan siswa dari keluarga miskin.
Ketepatan waktu penyaluran BSM mempengaruhikeberlanjutan pendidikan siswa dari keluarga miskin.
62
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Sumber: Susenas (2009) dan World Bank (2012)
KETEPATAN SASARAN BSM
BSM SD & SMP hanya menjangkau rumah tangga miskin dan rentan miskin
dengan anak usia SD sebanyak 4%. Tingkat dan cakupan RT dengan anak usiaSMA bahkan lebih rendah lagi.
63
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KETEPATAN JUMLAHBSM hanya menutup separuh dari biaya pendidikan
Jumlah BSM hanya 5% dari garis kemiskinan rumah tangga (sekitar 15-30%
dari garis kemiskinan individu)
Kebutuhan Biaya Operasional Pendidikan dan Biaya Personal (per tahun,
dalam juta rupiah)
Biaya Operasional Pendidikan Biaya Personal
SD 0.21 0,91
SMP 0.39 1,39
SMA 0.94 1,66
Bagi rumah tangga miskin, biaya pendidikan SMP atau SMA sekitar 30% dari seluruh pengeluaran rumah tangga
Komplementaritas: perlu dipastikan RT penerima PKH menerima BSM
Sumber: diolah dari Susenas 2009
64
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Tingkat putus sekolah lebih tinggi
pada kelompok pendapatan yang
lebih rendah
Siswa dari kelompok dengan
pendapatan rendah mulai keluar
sekolah pada kelas 3
KETEPATAN WAKTU PENYALURAN
BSM baru diterima pada bulan
Agustus. Penyaluran Juni sangat
rendah.
Waktu kritis: saat akhir dan awal
tahun ajaran (Mei-Juli) terutama
saat transisi jenjang pendidikan SD
SMP; SMP SMA/SMA
Ketepatan waktu penyaluran BSM dapat membantu keberlanjutan sekolah siswa
dari keluarga miskin (antar jenjang kelas dan antar jenjang pendidikan)
65
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TUJUAN RASKIN
Mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga sasaran
penerima manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan
pokok dalam bentuk beras
Meningkatkan akses rumah tangga sasaran dalam
pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah
satu hak dasarnya
66
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KRITERIA PENERIMA RASKIN
Rumah-tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah (kelompok miskin dan rentan miskin)
Untuk meningkatkan ketepatan sasaran program, mulai Juni 2012 penetapan RTS-PM Program Raskin didasarkan pada Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS11) yang dilaksanakan oleh BPS
67
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERKEMBANGAN RASKIN
68
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
FOKUS PEMANTAUAN RASKIN
Ketepatan sasaranKetepatan jumlah
berasKetepatan waktu
penyaluran
Mekanisme penyaluran beras
Raskin
Kontribusi Pemerintah
Daerah terhadap pelaksanaan
Raskin (misal biaya dari Titik Distribusi
ke titik bagi)
69
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RASKIN
Ketepatansasaran
Exclusion error dan inclusion error masih cukup tinggi
Ketepatan Jumlah Pada 2010, penerima manfaat Raskin hanya
menerima jumlah beras Raskin rata-rata 3.8 kg per bulan dari ketentuan 14 kg per rumahtangga
Ketepatan Harga
Penerima manfaat Raskin mengeluarkan biaya per kg beras lebih tinggi dibandingkan harga resmi yaitu Rp1.600 per kg (tahun 2008, sebelumnya Rp1.000 per kg) karena masyarakat harus juga menanggung biaya transportasi dan biaya lain selain harga beras
Ketepatan Waktu Penerima manfaat Raskin tidak selalu menerima
beras Raskin setiap bulan, bahkan ada yang hanya satu sekali setahun
70
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TUJUAN JAMKESMAS
Tujuan Umum
Terselenggaranya akses dan mutu pelayanan kesehatansehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta Jamkesmas
Tujuan Khusus
Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan PPK Jamkesmas
Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Meningkatkan cakupan masyarakat yang tidak mampu yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas serta jaringannya dan di rumah sakit
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
71
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KRITERIA PENERIMA JAMKESMAS
Masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak termasuk penerima jaminan kesehatan lainnya
Masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditetapkan oleh bupati/walikota sesuai kuota
Gelandangan, pengemis, anak terlantar
Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
Masyarakat miskin penghuni lapas, panti sosial, rutan dan korban bencana alam serta pasca bencana
72
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERKEMBANGAN (KUOTA) JAMKESMAS
73
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
FOKUS PEMANTAUAN JAMKESMAS
74
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI JAMKESMAS:
KEPESERTAAN
Tidak adanya metode dan kriteria baku nasional untuk penetapan sasaran peserta
Jamkesmas telah berdampak pada
ketidaktepatan penetapan sasaran (inclusion/exclusion
error)
Banyak kabupaten/kota yang menambahkan cakupan
masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas dalam program
Jamkesda .Saat ini sudah ada lebih dari 350 kabupaten/kota
yang menyelenggarakan Jamkesda, dengan paket
manfaat dan premi yang sangat variatif
Karena berbagai alasan, tidak semua kartu dapat dibagikan dan diterima di tangan penerima manfaat
Kemenkes belum melakukan pemutakhiran data kepesertaan sejak 2008, padahal faktanya sudah terjadi
perubahan dalam aspek kependudukan (seperti meninggal, lahir, pindah) dan
perubahan status sosial ekonomi (miskin baru dan keluar dari kemiskinan).
75
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI JAMKESMAS:
PEMBIAYAAN DAN PEMANFAATAN
Kemenkes seringkali harus menambahkan alokasi dana Jamkesmas dari APBN-P tahun berjalan atau menambahkan dari anggaran APBN tahun berikutnya untuk membayar tagihan rumah sakit yang tertunggak atas layanan Jamkesmas.
76
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KONDISI TERKINI PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)Terima Kasih