Upload
phamnguyet
View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANAKERJA (RENJA)
SURABAYA, januari 2017
DINAS KEHUTANANPROVINSI JAWA TIMUR
2017
1
I. PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang.
Sumber daya hutan di Jawa Timur sebagai salah satu sumber daya
alam yang dapat diperbaharui/ renewable memiliki manfaat intangible
(tidak dapat dinilai secara kuantitatif) dan tangible (dapat dinilai secara
kuantitatif), perlu dikelola secara profesional, terencana dan terpadu
sehingga lestari serta dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi
kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan khususnya dan masyarakat
Jawa Timur umumnya.
Keberadaan kawasan hutan di Jawa Timur sampai dengan saat ini
belum dapat mencapai ketentuan minimal luas kawasan sebagaimana
amanat Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu
30% dari luas daratan. Sampai dengan saat ini, luas kawasan hutan di
Jawa Timur yaitu + 1.361.146 Ha atau + 28,36% dari luas daratan Jawa
Timur. Untuk dapat memenuhi ketentuan minimal dan mencapai fungsi
luasan kawasan hutan dimaksud maka disamping upaya pemanfaatan,
diperlukan juga upaya perlindungan dan pengamanan hutan yang intensif,
rehabilitasi yang akseleratif, didasari oleh perencanaan yang partisipatif
dan sinergis.
Kerusakan hutan yang selama ini terjadi disamping karena
gangguan yang bersifat eksternal (seperti pembalakkan liar, perambahan
hutan, kebakaran hutan, dan kepentingan pembangunan non kehutanan),
juga disebabkan oleh adanya kendala internal, yakni sistem pengelolaan
hutan yang belum sepenuhnya mengikuti kaidah pengelolaan hutan lestari
(PHL) serta tidak dipatuhinya ketentuan tata ruang wilayah yang ada.
Upaya pengelolaan hutan secara lestari merupakan cita-cita
bersama seluruh lapisan masyarakat (Pemerintah, swasta masyarakat
sekitar hutan khususnya dan masyarakat luas umumnya). Semangat
2
otonomi daerah harus dijadikan titik tolak keberhasilan pengelolaan hutan
yang optimal dan lestari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di sekitar kawasan hutan serta mendukung pertumbuhan
ekonomi nasional. Oleh karenanya, diperlukan suatu komitmen yang kuat
antara Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota) dengan berbagai
pihak (swasta dan masyarakat) dalam mengelola dan membangun hutan
secara lestari.
Sejalan dengan upaya mewujudkan pengelolaan hutan yang
optimal di Jawa Timur, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
dan PP No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maka
Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Salah satu bagian dari RKPD tersebut adalah
Perencanaan Pembangunan Kehutanan yang meliputi unsur-unsur
perencanaan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan, perlindungan dan
konservasi sumberdaya hutan, serta rehabilitasi sumberdaya hutan yang
kesemuanya dilandasi semangat penguatan kapasitas kelembagaan sektor
kehutanan yang mantap dan berdaya saing.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4
Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur,
diharapkan keberadaan dan kondisi serta pembangunan hutan dan
kehutanan di Jawa Timur semakin mantap. Dalam melaksanakan
pembangunan hutan dan kehutanan tersebut, perlu disusun dokumen
perencanaan pembangunan kehutanan di Jawa Timur dalam format
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan
memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan kehutanan Pemerintah
Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta aspirasi pihak-pihak
terkait (stakeholders). Untuk mencapai kinerja pengelolaan hutan yang
optimal, dibutuhkan visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan yang
3
jelas, terarah, faktual dan realistis. Di dalam suatu dokumen perencanaan
perlu dimuat hal-hal yang bersifat prinsip, strategik, maupun teknis pada
aspek jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, jumlah dan sumber dana.
Awalnya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. Seiring
berjalannya waktu, adanya dinamika peraturan perundangan yang
didasarkan pada hasil analisis kebutuhan terhadap efektifitas pencapaian
kinerja OPD yang diikuti dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, pada akhirnya menjadi pijakan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur untuk menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah.
Peraturan Gubernur tersebut menjadi dasar eksistensi Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang Kehutanan yang mempunyai
tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kehutanan serta tugas
pembantuan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, berdasarkan
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Pasal 4 ayat (2), fungsi Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur adalah sbb :
1. Perumusan kebijakan di bidang kehutanan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kehutanan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kehutanan, dan
4
Sehubungan dengan berbagai hal yang melatarbelakangi tugas
pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tersebut maka
dalam rangka mencapai kinerja pelaksanaan tugas pada Tahun 2017 ini
disusunlah Perubahan Rencana Kerja (Renja) / RKT Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. Rencana Kerja Organisasi Perangkat
Daerah (Renja OPD) yang dalam hal ini telah mencakup Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) adalah dokumen rencana yang memuat tujuan, sasaran,
indikator kinerja (baik program maupun kegiatan), program, kegiatan, dan
anggaran OPD yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan,
dalam bentuk kerangka kegiatan dan kerangka anggaran.
Bagan alur diatas menunjukkan alur penyusunan Renja yang
kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Renja OPD.
Renja OPD disusun dengan tahapan sebagai berikut: a) Persiapan
penyusunan Renja OPD, b) Penyusunan Rancana Renja OPD, c)
Pelaksanaan forum OPD, dan d) Penetapan Renja OPD. Rancangan awal
RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan
5
dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas
pada rancangan awal RKPD.
Renstra OPD yang merupakan penjabaran RPJMD pada tingkat
yang lebih teknis (OPD) menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran
strategis, program/ kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, lokasi
kegiatan serta prakiraan maju Renja OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan
Renja/ program dan kegiatan periode sebelumnya juga harus menjadi
acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya
target Renstra OPD. Demikian juga halnya dengan Renja Kementerian/
Lembaga (K/L) dan Perencanaan Pemerintah Daerah Tingkat II
(Kabupaten/ Kota) yang turut dijadikan bahan pertimbangan.
I.2. Landasan Hukum
1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang
Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang–Undang
Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur
(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950).
2). Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
3). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
6
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412).
4). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2324).
5). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6). Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
7). Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059).
8). Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
9). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
10). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indnesia Nomor 3838).
7
11). Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4452).
12). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan
dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4207) jo Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814).
13). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816).
14). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817).
15). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5056).
16). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887).
8
17). Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4814).
18). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
19). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11
Tahun 1989 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Daerah
Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 1991
Nomor 1 Seri C);
20). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003
tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1 Seri E).
21). Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Jawa Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2 Seri
E).
22). Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Rehabiltasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Jawa Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 7 Seri
E).
23). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E).
24). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri
D).
9
25). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C).
26). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013 tentang
Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2012 – 2032 (Berita
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 50 Seri E).
27). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 84, Seri E).
28). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 110
Seri E).
29). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 914/432/213.2/2016
tanggal 27 Desember 2016.
I.3. Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 adalah memberikan gambaran hasil
kinerja tahun-tahun sebelumnya sekaligus menetapkan target kinerja
penyelenggaraan kegiatan pengelolaan hutan dan pembangunan
kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.
Adapun tujuannya adalah agar pelaksanaan pembangunan
kehutanan di Jawa Timur Tahun 2017 dapat dilaksanakan sesuai dengan
rencana program/ kegiatan yang telah ditetapkan sehingga target-target
kinerja pembangunan kehutanan Jawa Timur Tahun 2017 dapat dicapai
sesuai dengan visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
10
I.4. Sistematika Penulisan
Pokok bahasan dalam Rencana Kerja OPD adalah sbb:
1. PENDAHULUAN.
2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.
3. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.
4. PENUTUP.
Penyajian Rencana Renja OPD adalah sbb :
BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses
penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan
dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja
Provinsi/ Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
I.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang
mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
OPD.
I.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja OPD.
I.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah
disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007.
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Berisikan uraian mengenai :
a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan OPD.
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM
dan MDGs (Millennium Development Goals);
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;
e. Formulasi isu-isu penting.
II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai :
12
a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan
awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan, yakni dari masyarakat
melalui OPD kabupaten/ kota yang langsung ditujukan kepada OPD
Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD
provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang. Deskripsi yang disajikan dalam subbab ini, antara lain:
a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan
tersebut diperoleh;
b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok
dan fungsi OPD.
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dalam
dikaitannya dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
III.3. Program dan Kegiatan
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
antara lain meliputi:
13
a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
b. Lokasi program dan kegiatan.
c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut
sumber pendanaannya.
BAB IV PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.
d. Cantuman tempat dan tanggal dokumen, nama OPD dan nama dan
tanda tangan kepala OPD, serta cap pemerintah daerah yang
bersangkutan.
14
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
II. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan CapaianRenstra OPD
Perlu diketahui bahwa, tahun 2017 ini merupakan tahun transisi
bagi dunia pemerintahan/ birokrasi pasca ditetapkannya Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan keberadaan Undang-undang
tersebut praktis akan terjadi perubahan kewenangan yang cukup
signifikan pada bidang kehutanan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, hanya ada satu kewenangan
bidang kehutanan di kabupaten / kota yakni pengelolaan Tahura
Kabupaten / kota. Disisi lain, di wilayah kabupaten / kota di Jawa Timur
tidak terdapat Tahura dimaksud. Yang eksisting adalah Tahura yang
wilayahnya lintas kabupaten / kota, dan ini merupakan kewenangan
Pemerintah Daerah Provinsi. Praktis mulai tahun 2017, beberapa urusan
bidang kehutanan di Jawa Timur yang sebelumnya ada di Pemerintah
Daerah Kabupaten / Kota beralih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Provinsi. Hal ini berimplikasi kepada OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur untuk melaksanakan reorganisasi (perubahan struktur organisasi
serta strategi dan kebijakan instansi) dalam melaksanakan amanat
undang-undang tersebut.
Dalam hal ini, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tentu
melakukan perubahan dan / atau penambahan instansi –yang dapat
berupa Cabang Dinas Kehutanan atau CDK, maupun Unit Pelaksana Teknis
atau UPT- yang berada di seluruh atau sebagian wilayah administratif
Jawa Timur, serta perubahan dan / atau penambahan nomenklatur
15
program/ kegiatan dinas untuk merespon adanya perubahan / pengalihan
kewenangan urusan kehutanan di Provinsi Jawa Timur.
Terkait dengan realisasi program / kegiatan OPD Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan 2016 yang lebih rinci dapat dilihat
pada matriks Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun
2015 dan 2016 Tabel 1 di bawah ini. Secara umum, indikator kinerja
kegiatan OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 telah
dapat dipenuhi sesuai dengan target progres tahunan renstra, bahkan jika
ditambahkan dengan proyeksi realisasi pada tahun 2016 ini maka seluruh
indikator kinerja kegiatan tersebut telah tercapai seluruhnya (rata-rata
40% dari renstra).
Dari 30 kegiatan tersebut (termasuk rutin), seluruhnya
diproyeksikan dapat mencapai target kinerja kegiatan (100%) pada akhir
renstra OPD. Terdapat 27 kegiatan dengan capaian kinerja pada tahun
kedua renstra berjalan adalah 40 %. Hal ini menandakan bahwa capaian
kinerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur on the track atau
selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD.
Terdapat dua kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang
pada tahun kedua berjalannya renstra OPD telah mampu melampaui
target kinerja yang telah dicantumkan dalam renstra OPD. Dua kegiatan
tersebut adalah Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Mendukung
Manajemen dan Pemasaran Pascaproduk Hasil Hutan Masyarakat Sekitar
Hutan dan juga Pelestarian dan Penataan Tahura R Soerjo. Capaian
kinerja pada kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam
Mendukung Manajemen dan Pemasaran Pascaproduk Hasil Hutan
Masyarakat Sekitar Hutan adalah 50% sementara capaian kinerja kegiatan
Pelestarian dan Penataan Tahura R Soerjo sebesar 41,20%.
16
Tabel 1. Matriks Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Dinas KehutananProvinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan 2016
Kode Program/ Kegiatan IndikatorKinerja
Program(outcome)/Kegiatan(output)
Target Renstra SKPDpada Tahun 2014 s/d
2019
RealisasiTargetKinerjaHasil
Program &KeluaranKegiatans/d Tahun
2014
Target & Realisasi Kinerja Program &Kegiatan Tahun Lalu (2015)
TargetProgram &Kegiatan(RenjaSKPDtahun2016)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
TargetRenjaSKPDtahun2015
RealisasiRenjaSKPDtahun2015
TingkatRealisasi
(%)
RealisasiCapaian
Program &Kegiatan s/d
tahun berjalantahun 2016
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)9 10 = (7+9) 11 =
(10/4)2.02.01 Program
PelayananAdministrasiPerkantoran
IndeksKepuasanMasyarakat/Aparatur thdPelayananAdministrasiPerkantorandanKenyamananKantor
500%
100 100 100 100 100 200 40.00
2.02.01.099
PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
JumlahDokumenPertanggungjawaabanAdministrasiPerkantoran
5Dokumen
1 1 1 100 1 2 40.00
2.02.02 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
ProsentaseSarana danPrasaranaAparatur yangLayak Fungsi
500%
100 100 100 100 100 200 40.00
17
2.02.02.099
PenyediaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana
JumlahPengadaanSarana danPrasarana
10paket
2 2 2 100 2 4 40.00
2.02.02.031
PemeliharaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana
Jumlah Saranadan PrasaranayangTerpelihara
10paket
2 2 2 100 2 4 40.00
2.02.07 ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintahDaerah
ProsentaseKelembagaanYang TepatFungsi
500%
100 100 100 100 100 200 40.00
2.02.07.002
PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
JumlahLaporanPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
10laporan
2 2 2 100 2 4 40.00
2.02.08 ProgramPenyusunan,Pengendaliandan EvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan
ProsentaseDokumenPenyelenggaraanPemerintahanyang DisusunTepat Waktu
500%
100 100 100 100 100 200 40.00
2.02.08.001
PenyusunanDokumenPerencanaan
JumlahDokumenPerencanaanSKPD
25Dokumen
5 5 5 100 5 10 40.00
2.02.08.002
PenyusunanLaporan HasilPelaksanaanRencana Programdan Anggaran
JumlahDokumenPelaporan HasilPelaksanaanRencanaProgram/Kegiatan
15Dokumen
3 3 3 100 3 6 40.00
18
2.02.08.003
Penyusunan,Pengembangan,Pemeliharaan danPelaksanaanSistem InformasiData
Jumlahbandwithterpakai
40Mbps
8 8 8 100 8 16 40.00
2.02.15 ProgramPemanfaatanPotensi SumberDaya Hutan
Produksi KayuHutan Negara 2,000,00
0
m3427,332 400,000 355,920 89 400,000 755,920 37.80
ProduksiGetah Pinus 150,000
ton29,771 30,000 40,806 136 40,000 80,806 53.87
Produksi DaunKayu Putih 70,000
ton17,336 14,000 12,826 92 14,000 26,826 38.32
ProduksiGetah Damar 1,000
ton196 200 167 84 200 367 36.70
ProduksiPorang 10,000
ton2,000 2,000 2,000 100 2,000 4,000 40.00
2.02.15.009
Monitoring,Evaluasi danPelaporan
JumlahDokumenInformasi danPembangunanKehutanan
15Dokumen
3 3 3 100 3 6 40.00
2.02.15.012
PeningkatanKerjasama AntarDaerah
JumlahPameranKehutanan
10kali
2 2 2 100 2 4 40.00
2.02.15.014
Rehabilitasi Hutandan Lahan(pemanfaatanlahan di bawahtegakan,pengembanganusaha hutanrakyat)
LuasPengembanganhutan rakyat
375Ha
75 75 75 100 75 150 40.00
LuasPengembanganlahan bawahtegakan
300Ha
60 60 60 100 60 120 40.00
2.02.15.017
PemberdayaanUPT PeredaranHasil Hutan
JumlahPemegang Izinyang TertibMengikutiPenatausahaanHasil Hutan
1,375Perusahaan 275 275 275 100 275 550 40.00
19
2.02.15.019
APP BidangKehutanan
JumlahLaporanPelaksanaanAPP BidangKehutanan
10laporan
2 2 2 100 2 4 40.00
2.02.15.021
PeningkatanPartisipasiMasyarakatmelaluiPengelolaanHutan BersamaMasyarakat(PHBM)
JumlahLaporanPelaksanaanPartisipasiMasyarakatMelalui PHBM
10Laporan
2 2 2 100 2 4 40.00
2.02.15.039
FasilitasiEkolabelling HutanRakyat
Jumlah FMUyangterfasilitasi VLK
10FMU
2 2 2 100 2 4 40.00
02.02.15.050
PendidikanKemasyarakatanProduktif dalamrangkaMendukungPelatihanMasyarakat DesaHutan
JumlahLaporanPelaksanaanPelatihan MDH
10laporan
2 2 2 100 2 4 40.00
2.02.15.053
Peningkatan danPengembanganKelembagaanKelompok
JumlahLaporanPelaksanaanPeningkatandanPengembanganKelembagaanKelompok
10laporan
2 2 2 100 2 4 40.00
2.02.15.061
Pendidikankemasyarakatanproduktif dalammendukungmanajemen danpemasaran pascaproduk hasil hutanmasyarakatsekitar hutan
JumlahLaporanLokakarya
20laporan
5 6 6 100 4 10 50.00
20
2.02.15.064
PemberdayaandanPengembanganUPT PerbenihanTanaman Hutan
JumlahLaporanPemberdayaandanPengembanganPerbenihanTanamanHutan
15laporan
3 3 3 100 3 6 40.00
2.02.15.065
Pembinaan danpengendalianproduksi hasilhutan
JumlahLaporanPengendalianProduksi HasilHutan
10laporan
2 2 2 100 2 4 40.00
2.02.15.066
Penata usahaanhasil hutan danpengawasanpungutan iurankehutanan
JumlahLaporanPenatausahaanHasil Hutan danPengawasanIuranKehutanan
15laporan
3 3 3 100 3 6 40.00
2.02.15.067
Pembinaan danpengawasanindustri hasil hutan
JumlahLaporanPembinaan danPengawasanIndustri HasilHutan
15laporan
3 3 3 100 3 6 40.00
2.02.15.069
Peningkatan SDMKehutanan dalamrangkaPengelolaanHutan
JumlahLaporanPeningkatanSDMKehutanan
10laporan
2 2 2 100 2 4 40.00
2.02.15.071
PengembanganPerhutanan Sosial(PengembanganAneka UsahaKehutanan danKemitraan)
JumlahKelompokPelaku AnekaUsahaKehutanan
10Kelompok
2 2 2 100 2 4 40.00
2.02.17 ProgramPerlindungandan KonservasiSumber DayaHutan
ReboisasiKawasanTahura RSoerjo
2,250Ha
200 450 650 100 0 700 28,89
21
2.02.17.009
Pelestarian danPenataanKawasan TahuraR. Soerjo
JumlahPemeliharaanBibitPersemaian
500,000Batang
40,000 40,000 20,000 50 186,000 206,000 41.20
IntensitasPenanggulangan danPengamananGangguanHutan
50kali
20 20 20 100 10 30 60.00
2.02.17.035
OperasiPerlindungan danPengamananHutan (DAK)
LuasRehabilitasiHutan
2,250Ha
200 450 450 100 250 700 31.11
2.02.17.071
Pemantapan danPemantauanStatus KawasanHutan
JumlahLaporanPemantapandanPemantauanStatusKawasan Hutan
15laporan
3 3 3 100 3 6 40.00
2.02.17.072
PerlindunganHutan
JumlahLaporanPelaksanaanPerlindunganHutan
15laporan
3 3 3 100 3 6 40.00
2.02.17.073
KonservasiEkosistemSumberdayaHutan
JumlahLaporanPelaksanaanKonservasiEkosistem SDH
15laporan
3 3 3 100 3 6 40.00
2.02.20 ProgramRehabilitasiSumber DayaHutan
RehabilitasiKawasanHutan
50,000Ha
10,000 10,000 24,660 247 10,000 34,660 69.32
2.02.23.003
PengawasanKegiatanRehabilitasi Hutandan Lahan sertaReklamasi diDalam dan LuarHutan
JumlahLaporanPengawasanKegiatanRehabilitasiHutan danLahan
5laporan
1 1 1 100 1 2 40.00
22
2.02.23.004
PeningkatanPeran sertaMasyarakat dalamRehabilitasi Hutandan Lahan
JumlahLaporanPeningkatanPeransertaMasyarakat
5laporan
1 1 1 100 1 2 40.00
2.02.23.005
Rehabilitasi Hutandan Lahan(Penanaman diSekitar SumberAir, PenghijauanLingkungan,RehabilitasiMangrove danPantai)
Luas ArealRehabilitasi 250
Ha50 50 50 100 50 100 40.00
23
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Tabel 2.1 di bawah ini merupakan capaian kinerja pelayanan OPD
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan 2016. Sedangkan
Tabel 2.2 merupakan Rencana Kinerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur pada Tahun 2017. Pengukuran kinerja pelayanan OPD Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur tersebut didasarkan pada indikator kinerja
utama yang sudah ditentukan maupun IKK yang sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007.
Pada Tabel 2.1 tercantum indikator kinerja utama (IKU) Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang merupakan penjabaran dari sasaran
strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, yakni (1) Meningkatnya
pemanfaatan sumber daya hutan, dan (2) Meningkatnya perlindungan,
pengamanan, dan konservasi kawasan hutan. Ada dua Indikator Kinerja
Utama (IKU) untuk sasaran strategis yang pertama, yakni (a) %
Peningkatan jumlah industri primer hasil hutan kayu yang berizin IUPHHK,
dan (b) Luas Pengembangan hutan rakyat (Ha). Sedangkan pada sasaran
strategis yang kedua, ada 4 IKU, yaitu (a) % Penurunan Luas Kebakaran
Hutan, (b) % Penurunan Pencurian Hasil Hutan, (c) Luas Tahura R Soerjo
yang dikonservasi (Ha), dan (d) Luas kawasan hutan yang dikonservasi
(Ha).
Secara keseluruhan, kesemua IKU tersebut telah dapat dicapai
pada tahun 2015, bahkan realisasi seluruhnya melebihi target. IKU
pertama, yakni % Peningkatan jumlah industri primer hasil hutan kayu
yang berizin IUPHHK, dari target tahun 2,5%, pada tahun 2015 telah
terealisasi sebesar 19,79% atau 8 kali lipat dari target yang ditetapkan.
IKU yang kedua yakni, Luas Pengembangan hutan rakyat, dari target
tahunan sebesar 5.000 Ha, pada tahun 2015 mampu direalisasikan seluas
8.656,4 Ha atau lebih dari 170% dari target.
24
Pada sasaran kinerja kedua, yakni Meningkatnya perlindungan,
pengamanan, dan konservasi kawasan hutan, pada IKU yang pertama, %
Penurunan luas kebakaran hutan, dengan target kinerja sebesar 15%,
dalam pelaksanaanya luas kebakaran hutan mampu ditekan sampai pada
tingkat 82,07% atau hampir 550% capaian kinerjanya berdasarkan target
kinerja acuan. Pada IKU yang kedua, yakni % Penurunan pencurian hasil
hutan, yang mana dalam target kinerja ditetapkan sebanyak 10%,
ternyata % penurunan pencurian hasil hutan mampu ditekan sampai pada
tingkat 44,97% atau hampir 50%, setara dengan capaian kinerjanya yakni
449,7%. Sedangkan IKU yang ketiga yakni, Luas Tahura R Soerjo yang
dikonservasi (Ha), dengan target penetapan seluas 450 Ha, ternyata
mampu direalisasikan seluas 650 Ha, atau 144,44%. Sedangkan IKU yang
keempat pada sasaran strategis yang kedua adalah Luas kawasan hutan
yang dikonservasi (Ha), dengan target kinerja seluas 10.000 Ha, akhirnya
pada akhir tahun 2015 mampu direalisasikan seluas 24,660 Ha atau 240%
capaian kinerjanya.
Adanya peningkatan yang sangat signifikan (19,79%) terkait
dengan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang berizin tidak
terlepas dari optimalnya upaya sosialisasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur kepala pelaku usaha kehutanan
khususnya hasil hutan kayu. Dalam mengupayakan peningkatan IPHHK
yang berizin, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melaksanakan
kegiatan (1) Fasilitasi Ekolabeling Hutan Rakyat (Pengendalian Produksi
Hutan Rakyat), (2) Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan, (3)
Penatausahaan Hasil Hutan dan Pengawasan Industri Kehutanan, (4)
Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil Hutan, (5) Pemberdayaan UPT
Peredaran Hasil Hutan dan (6) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah.
Keenam kegiatan ini bersinergi satu sama lain, mulai dari aktivitas
sosialisasi kebijakan / informasi kehutanan kekinian, pembinaan personil
25
terkait dengan sistem perizinan dan pelaporan, fasilitasi sertifikasi
ekolabeling/ pengendalian produksi hutan rakyat, pengendalian dan
pengawasan industri hasil hutan sampai pada upaya kerjasama bidang
kehutanan dengan stakeholder.
Penyadaran akan pentingnya aspek legalitas pada sebuah badan
usaha kepada para pelaku usaha merupakan tantangan tersendiri yang
harus dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Aspek legal ini
sendiri sejatinya sangat penting bagi sebuah industri, khususnya industri
hasil hutan, mengingat dewasa ini tuntutan dunia internasional akan
kelestarian hasil hutan dan eksistensi hutan itu sendiri sangat kuat. Dunia
industri semakin selektif untuk menggunakan produk kehutanan yang asal
usulnya jelas. Bila asal-usul kayu yang ada di pasaran tidak jelas maka
besar kemungkinan berasal dari proses penebangan yang ilegal (illegal
logging), dan jika suatu perusahaan ditengarai menggunakan bahan baku
yang tidak memiliki legalitas maka tentu dapat dikenakan sanksi hukum.
Meningkatnya pemanfaatan hutan selain dapat diindikasikan melalui
jumlah IPHHK yang berizin juga dapat dilihat pada parameter Luas
Pengembangan Hutan Rakyat. Berpatokan pada target kinerja yang
ditetapkan yakni 5.000 Ha, pada tahun 2015 Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur mampu mendorong adanya pengembangan hutan rakyat
seluas 8.656,4 Ha (173,13%). Upaya penyampaian hibah barang dan
aktivitas pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
cukup efektif untuk merangsang masyarakat/ kelompok tani hutan/
kelompok masyarakat untuk melakukan pengembangan hutan rakyat dan
optimalisasi pemanfaatan hasil hutan rakyat.
Ada sepuluh (10) kegiatan yang difokuskan/ diarahkan untuk upaya
pengembangan hutan rakyat. Kesebelas kegiatan tersebut adalah (1)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, (2) APP Bidang Kehutanan, (3)
Pengembangan Hutan Rakyat dan Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan,
26
(4) Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan
Bersama Masyarakat (PHBM), (5) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif
dalam rangka Mendukung Pelatihan Masyarakat Desa Hutan, (6)
Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok, (7) Peningkatan
SDM Kehutanan dalam rangka Pengelolaan Hutan, (8) Pengembangan
Perhutanan Sosial (Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan
Kemitraan), (9) Pemberdayaan dan Pengembangan UPT Perbenihan
Tanaman Hutan, serta (10) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam
mendukung manajemen dan pemasaran pasca produk hasil hutan
masyarakat sekitar hutan. Kesepuluh kegiatan ini bersinergi dalam
kerangka optimalisasi pengembangan hutan rakyat di Provinsi Jawa Timur.
Upaya penyampaian hibah barang yang diiringi dengan aktivitas
pembinaan dan pemberdayaan menjadikan upaya pengembangan hutan
rakyat semakin optimal. Adanya penyampaian hibah barang yang
didasarkan atas kebutuhan riil menjadikan masyarakat lebih bersemangat
untuk melakukan upaya-upaya pengembangan dan optimalisasi lahan
hutan rakyat yang mereka miliki.
Selain hibah barang, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur juga
cukup sering melaksanakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, penguatan
kelembagaan kelompok, lokakarya sampai pada kegiatan fasilitasi dengan
investor (pembeli hasil hutan rakyat mereka). Artinya upaya yang
dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur cukup variatif dalam
meningkatkan aktivitas pengembangan hutan rakyat.
Dalam hal pencapaian sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur yang kedua, yakni meningkatnya perlindungan, pengamanan
dan konservasi kawasan hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
menetapkan 4 indikator yang mampu menggambarkan/ menjadikan
indikasi bahwa sasaran tersebut telah tercapai yakni, yang pertama
prosentase penurunan luas kebakaran hutan : selama tahun 2015 upaya
27
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur (berkolaborasi) dengan stakeholder
mampu menekan angka/ luas kebakaran hutan pada tahun terkait. Dari
target mampu menurunkan luas kebakaran hutan sebesar 15%, Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur mampu menurunkan sebanyak 82,07%
atau hampir enam kali lipat dari target. Pada tahun 2014 luas lahan yang
terbakar mencapai 9.176 Ha, namun berkat usaha dan kerja keras, luas
lahan terbakar di tahun 2015 ditekan sampai pada angka 1.950 Ha. Ini
yang membuat capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada
indikator kinerja ”prosentase penurunan luas kebakaran hutan” mampu
menembus 547,13%.
Keberhasilan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam menekan
luas lahan kebakaran hutan dikarenakan adanya upaya yang terintegrasi
serta kerjasama yang baik dengan stakeholder. Sebagai contoh, rutinnya
pelaksanaan koordinasi dan apel siaga pengendalian kebakaran hutan,
operasi gabungan dan pembentukkan Brigade Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) yang diselenggarakan oleh Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur memberikan dampak yang cukup efektif
dalam merespon serta mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.
Kegiatan-kegiatan tersebut masih didukung dengan kegiatan teknis yang
lain, semisal Koordinasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan, Pelatihan
Pencegahan Kebakaran Hutan, Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, serta yang tidak
kalah pentingnya adalah sinergi dengan masyarakat melalui Gerakan Satu
Desa Masyarakat Pedul Api. Upaya-upaya tersebut tercermin dalam
kegiatan Perlindungan Hutan pada DPA Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur.
Indikator kedua pada pencapaian sasaran Meningkatnya
Perlindungan, Pengamanan dan Konservasi Kawasan Hutan yakni
Prosentase Pencurian Hasil Hutan. Capaian kinerja Dinas Kehutanan
28
Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 yaitu 44,97%, melebihi target
kinerja (10%). Hal ini berarti, jumlah kasus pencurian hasil hutan di
kawasan hutan Jawa Timur mampu diturunkan sampai empat kali lipat
dari target yang ditetapkan (dari target 1.090 kasus, menjadi hanya 667
kasus).
Keberhasilan Dinas Kehutanan dalam menekan terjadinya kasus
pencurian (gangguan keamanan) hutan tidak terlepas dari kerjasama
dengan berbagai pihak, baik Devisi Regional Perum Perhutani (BUMN),
Kelompok Tani Hutan, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui Kegiatan (1) Pemantapan
dan Pemantauan Status Kawasan Hutan serta (2) Konservasi Sumberdaya
Hutan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis seperti Monitoring dan
Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan, Identifikasi Permasalahan Tenurial
Kawasan Hutan, Pembinaan Kader Konservasi dan Kelompok Pecinta
Alam, Penyuluhan Desa Penyangga Kawasan Konservasi dan Lindung,
Workshop Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan, Pengembangan
Obyek Wisata Alam (OWA), serta Pemberian Hibah Barang yang secara
nyata berkontribusi signifikan dalam menekan terjadinya kasus pencurian/
gangguan keamanan di kawasan hutan.
Indikasi ketiga tercapainya sasaran OPD yang kedua adalah Luas
Tahura R Soerjo yang dikonservasi. Dari target yang ditetapkan, yakni 450
Ha, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mampu melaksanakan
konservasi seluas 650 Ha atau dengan kata lain tingkat kemajuannya
144,44%. Tentu hal ini juga merupakan dampak dari kerjasama yang baik
dengan berbagai pihak. Tidak terlepas pula dukungan anggaran dari
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur melalui Kegiatan (1) Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura R.
Soerjo.
29
Lewat upaya kegiatan teknis Pembuatan Persemaian, Perlindungan
dan Pengamanan Hutan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana OWA, Penyuluhan Masyarakat dan Siswa Desa Penyangga
Tahura R. Soerjo, Pembuatan Tanaman dan Pemeliharaan serta
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pengamanan Tahura
R. Soerjo, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mampu melakukan
konservasi di Tahura R. Soerjo seluas 650 Ha.
Indikasi keempat pada sasaran kedua yang juga mampu dicapai
oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di tahun 2015 yakni Luas
Kawasan Hutan yang Dikonservasi. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
melakukan konservasi kawasan hutan seluas 24.660,40 Ha, atau dengan
kata lain capaian kinerjanya sebesar 246,60 Ha. Melalui Kegiatan (1)
Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Reklamasi di
dalam dan Luar Hutan, (2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta (3) Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(Penanaman di Sekitar Sumber Air, Penghijauan Lingkungan, Rehabilitasi
Mangrove dan Pantai), Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur bekerjasama
dengan stakeholder untuk melaksanakan konservasi kawasan hutan di
Jawa Timur.
Upaya pendekatan kepada masyarakat menjadi langkah yang cukup
efektif dalam mewujudkan konservasi kawasan hutan. Keberadaan
masyarakat di sekitar hutan yang telah hidup berdampingan dengan hutan
menjadi titik pijak Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam
menentukan pendekatan yang tepat untuk mempertahankan kelestarian
hutan. Melalui berbagi peran dengan masyarakat, selain memberikan
ruang kepada mereka untuk berkerja, juga menjadikannya partner dalam
mengelola kawasan hutan. Pemberian peran kepada masyarakat yang
proporsional menjadikan tugas aparatur Pemerintah juga menjadi lebih
rasional. Dengan luas kawasan hutan Jawa Timur yang mencapai lebih
30
dari 1 juta hektar dan jumlah petugas pengamanan hutan yang terbatas,
keterlibatan masyarakat sebagai rekan kerja dalam menjaga kelestarian
hutan menjadi sebuah keniscayaan.
Sasaran 1 : Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan,
didukung oleh 1 program, yaitu :
b.1. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan pada tahun 2015
dengan anggaran Rp.23.597.931.581,00 Realisasi sebesar
Rp.19.542.044.178,00 atau 82,81%. Dengan target Indikator Kinerja
Utama (IKU) : (a) Prosentase Peningkatan Industri Primer Hasil Hutan
Kayu (IPHHK) yang berizin sebanyak 2,6% (767 IPHHK) dan telah
terealisasi sebanyak 19,79% (896 IPHHK); (b) Luas Pengembangan Hutan
Rakyat sebanyak 5.000 Ha dan telah terealisasi seluas 8.656,4 Ha. Bila
didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 maka diperoleh realisasi
dari indikator kinerja tahun 2015 dari Program Pemanfaatan Potensi
Sumberdaya Hutan adalah sbb :
Produksi kayu hutan negara, dengan target 400.000 m3, telah
terealisasi sebesar 415.192 m3 (103,75%)
Produksi getah pinus, dengan target 30.000 ton, telah terealisasi
sebesar 33.529 ton (111,76%).
Produksi getah damar, dengan target 200 ton, telah terealisasi
sebesar 203 ton (101,50%).
Produksi daun kayu putih, dengan target 14.000 ton, telah terealisasi
sebesar 18.831 ton (134,50%).
Produksi porang, dengan target 2.000 ton, telah terealisasi sebesar
3.201 ton (160,00%).
Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan, pengamanan dan
konservasi kawasan hutan, didukung oleh 2 program, yaitu :
31
b.1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan pada tahun
2015 dengan anggaran sebesar Rp.13.352.464.000,00 Realisasi sebesar
Rp.12.517.299.565,00 atau 93,75%. Dengan target indikator kinerja (1)
Prosentase Penurunan Luas Kebakaran Hutan sebanyak 15% (9.176 Ha)
dan telah terealisasi sebanyak 82,07% (1.950 Ha); (2) Prosentase
Penurunan Pencurian Hasil Hutan sebanyak 10% (1.090 kasus) dan telah
terealisasi sebanyak 44,97% (667 kasus); (3) Luas Tahura R Soerjo yang
dikonservasi sebanyak 450 Ha dan telah terealisasi sebanyak 650 Ha atau
144,44%. Bila didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 maka diperoleh
realisasi dari indikator kinerja tahun 2015 dari Program Perlindungan dan
Konservasi Sumberdaya Hutan yakni, dengan indikator Reboisasi Kawasan
Tahura R. Soerjo seluas 450 Ha dan telah terealisasi seluas 650 Ha.
b.2. Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan tahun 2015 dengan
anggaran sebesar Rp.1.666.570.419,00 Realisasi sebesar
Rp.1.405.338.982,00 atau 84,33%. Dengan indikator kinerja (155) Luas
Kawasan Hutan yang dikonservasi sebanyak 10.000 Ha dan telah
terealisasi sebanyak 24.660,40 Ha atau 246,60%. Bila didasarkan pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014-2019 maka diperoleh realisasi dari indikator kinerja
tahun 2015 dari Program Rehabilitasi Sumberdaya Hutan yakni, dengan
indikator Rehabilitasi Kawasan Hutan seluas 10.000 Ha dan telah
terealisasi seluas 24.660,40 Ha.
Terkait dengan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur, lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini. Selanjutnya,
yakni Tabel 2.2 merupakan Rencana Kinerja OPD Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.
32
Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan Proyeksi KinerjaTahun 2016 dan 2017
Proyeksi
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
(tnn n-2) (thn n-1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n)1 2 3 4 5 6 7 8 91 % Peningkatan IPHHK
yang berizin2,5% 2,5% 19,79% 7,25% 6%
2 Luas PengembanganHutan Rakyat (Ha)
5.000Ha 5.000Ha 8.656,4Ha 7177Ha 2.500Ha
3 % Penurunan LuasKebakaran Hutan
15% 15% 82,07% 89,02% 5%
4 % Penurunan PencurianHasil Hutan
10% 10% 44,97% 17,99% 2,5%
5 Luas Tahura R Soerjoyang dikonservasi (Ha)
450Ha 450Ha 650Ha 400Ha 0Ha
6 Luas kawasan hutanyang dikonservasi (Ha)
10.000Ha 10.000Ha 24.660,4Ha 10.326Ha 10.000Ha
CatatanNO Indikator Kinerja UtamaSPM/
standarnasional
Target Realisasi
33
Tabel 2.2. Rencana Kinerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
NO PROGRAM TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET1 2 3 4 5 61 - % Peningkatan jumlah industri primer hasil hutan
kayu yang berizin IUPHHK 6%
- Luas Pengembangan hutan rakyat (Ha) 2.500Ha
2 - % Penurunan luas kebakaran hutan 5%- % Penurunan pencurian hasil hutan 2,5%
3 - Luas kawasan hutan yang dikonservasi (Ha) 10.000 Ha
ProgramPerlindungan danKonservasi SDH
Meningkatkan perlindungan,pengamanan, dan konservasi kawasanhutan
Meningkatnya perlindungan,pengamanan, dan konservasi kawasanhutan
ProgramRehabilitasi SDH
Meningkatkan perlindungan,pengamanan dan konservasi kawasanhutan
Meningkatnya perlindungan,pengamanan dan konservasi kawasanhutan
ProgramPemanfaatanPotensi SDH
Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan
Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan
34
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Kinerja OPD Dinas Kehutanan Tahun 2015 telah tergambar pada
nomor II.1 dan II.2. Kekurangan-kekurangan yang terjadi selama Tahun
2015 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun
kebijakan operasional guna memperbaiki/ meningkatkan kinerja OPD
Dinas Kehutanan di Tahun 2017. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap
kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa
ketercapaian sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana
Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dapat dikategorikan
sangat baik. Hal ini didasarkan pada ketercapaian indikator kinerja utama
pada masing-masing sasaran.
Namun demikian, dalam upaya pencapaian kinerja Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur bukannya tanpa ada hambatan/ masalah. Masalah-
masalah/ kendala yang menjadi perhatian bagi Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur (khususnya dalam pelaksanaan kegiatan OPD Tahun 2015
adalah sebagai berikut :
1) Belum kondusifnya kondisi birokrasi lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota pasca ditetapkannya Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya peralihan
kewenangan Pemda Kabupaten/ Kota terkait urusan sub bidang
kehutanan menjadi kewenangan Pemda Provinsi.
2) Masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.
3) Akses pasar/ pemasaran produk hasil hutan yang masih sangat
terbatas. Disebabkan juga oleh minimalnya informasi yang sampai ke
tangan masyarakat terkait pemasaran hasil hutan.
4) Komitmen warga desa sekitar hutan masih kurang dalam upaya
pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan
peningkatan kualitas kelembagaannya.
35
5) Tenaga produktif banyak yang beralih mencari pekerjaan lain ke luar
daerah di luar subsektor kehutanan (industri, perdagangan).
6) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan di Jawa
Timur.
7) Belum seimbangnya supply and demand akan produksi kayu.
8) Belum proporsionalnya jumlah personil serta sarana dan prasarana
kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan dengan luas kawasan
hutan yang harus dilindungi dan diamankan.
9) Kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait dengan Penataan Hasil Hutan
yang berasal dari Hutan Hak.
Adanya hambatan dan kendala tersebut menyebabkan pencapaian
terhadap visi dan misi Gubernur Jawa Timur ataupun terhadap sasaran
MDG’s belum sepenuhnya optimal. Namun demikian Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur senantiasa berupaya untuk menyelesaikan dan
menuntaskan segala permasalahan yang ada dengan upaya yang
maksimal.
Dengan segala potensi yang dimiliki (sumberdaya hutan,
sumberdaya manusia serta IPTEK yang berkembang pesat sejauh ini),
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai pengelola hutan di Provinsi
Jawa Timur cukup yakin akan mampu menuntaskan tanggungjawab yang
telah diberikan oleh Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mengelola
hutan dan kawasan hutan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan
masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan
kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 ini,
dirumuskanlah strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur, yakni sbb:
1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (aparatur) dan
pelayanan publik sebagai perwujudan atas komitmen reformasi
birokrasi.
36
2) Menjadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan
sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi yang secara konsisten
harus diacu dan dipedomani;
3) Melakukan perbaikan sistem monitoring dan evaluasi (pengumpulan
dan pengolahan data) guna memenuhi target sasaran organisasi
secara maksimal sebagai upaya pengendalian agar kegiatan yang
telah direncanakan dapat berjalan optimal dan dapat
dipertanggungjawaban oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
4) Mengoptimalkan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan
Tahura R Soerjo sebagai upaya peningkatan luas kawasan/ areal
produktif.
5) Meningkatkan upaya-upaya perlindungan dan pengamanan hutan,
baik pada aspek preventif maupun kuratif.
6) Meningkatkan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan
hutan, baik jumlah maupun kualitasnya.
7) Mendorong peningkatan produksi hasil hutan, baik hasil hutan kayu
non kayu, maupun hasil hutan ikutan yang berada di kawasan hutan
maupun di areal hutan rakyat.
8) Mendorong pengembangan hutan rakyat.
9) Menfasilitasi masyarakat desa hutan dalam mendapatkan akses
pasar yang lebih luas.
10) Mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan berpartisipasi dalam
pengelolaan hutan khususnya pada aspek penguatan kelembagaan,
peningkatan kualitas produk, dan manajemen pemasaran hasil
hutan.
11) Meningkatkan intensitas kegiatan-kegiatan pemberdayaan
masyarakat sekitar hutan maupun penguatan kelembagaan dalam
pengelolaan hutan yang berbasiskan gender.
37
Strategi-strategi yang disusun diatas akan diarahkan untuk merespon
isu-isu strategis kehutanan sebagai implikasi adanya masalah/ hambatan
yang dialami pada tahun-tahun sebelumya. Adapun isu-isu strategis yang
bisa diambil dari adanya berbagai masalah tersebut, yaitu :
1) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan (baik hasil
hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, hasil hutan ikutan dan jasa
lingkungan).
2) Perlindungan dan pengamanan hutan.
3) Rehabilitasi hutan dan lahan.
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel 3 di bawah ini merupakan review terhadap Rancangan Awal
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Satuan Kerja Perangkat
Daerah (OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. Dalam
tabel tersebut dipaparkan tentang program/ kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Tahun 2017 berikut dengan lokasi
dilangsungkannya kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, serta
pendanaan indikatifnya.
Tidak jauh berbeda dengan RKPD Tahun 2015 dan 2016, program/
kegiatan OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada
intinya/substansinya masih tetap sama. Namun demikian, beberapa
kegiatan utamanya kegiatan rutin (meskipun berlaku juga pada kegiatan
inti/ pembangunan) harus disesuaikan dengan nomenklatur (penamaanya)
berdasarkan rancangan Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah
(Bappeda) Provinsi Jawa Timur sehingga berimplikasi pada penyesuaian
terhadap kode rekening kegiatan. Sinkronisasi nama kegiatan dengan
nama program juga telah dilakukan. Kegiatan, seperti Penyediaan
Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur yang pada
RKPD Tahun 2015 dipisah pada aspek sarana dan prasarana, sejak
38
penetapan DPA Tahun 2015 telah menjadi satu. Begitu juga dengan
kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Aparatur, yang pada RKPD Tahun 2015 dipisah pada aspek sarana
maupun prasarana, sejak penetapan DPA Tahun 2015 sampai dengan
penyusunan RKPD Tahun 2017 ini telah disatukan menjadi satu kegiatan
yang utuh. Di tahun 2017 Kegiatan Penyusunan, Pengembangan,
Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dialihkan kepada
OPD Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur berdasarkan
kebijakan dari Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
Pada tahun 2017 ini didasarkan atas terbitnya Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
maka Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur juga melakukan perubahan
nomenklatur dan perubahan struktur organisasi dengan adanya Unit
Pelaksana Teknis yang baru yakni Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan
Hutan Kewilayahan (UPT PHK) yang meliputi sembilan UPT. Dimulai dari
UPT Pengelolaan Hutan Wilayah (PHW) I Pacitan, UPT PHW II Ponorogo,
UPT PHW III Trenggalek, UPT PHW IV Tulungagung, UPT PHW V Malang,
UPT PHW VI Nganjuk, UPT PHW VII Bondowoso, UPT PHW VIII
Bangkalan, dan UPT PHW IX Sampang.
Dengan adanya penambahan UPT pada Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur maka kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun
2017 mengalami penambahan, yakni sembilan kegiatan, yaitu Kegiatan
Pengelolaan Hutan Wilayah I, Pengelolaan Hutan Wilayah II, Pengelolaan
Hutan Wilayah III, Pengelolaan Hutan Wilayah IV, Pengelolaan Hutan
39
Wilayah V, Pengelolaan Hutan Wilayah VI, Pengelolaan Hutan Wilayah VII,
Pengelolaan Hutan Wilayah VIII, dan Pengelolaan Hutan Wilayah IX.
Adanya penyesuaian nomenklatur, sinkronisasi program dengan
kegiatan dan penghapusan/ pengalihan kegiatan adalah bentuk adaptif
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menghadapi tantangan subsektor
kehutanan kedepan yang semakin kompleks. Apalagi pada akhir tahun
2015 yang lalu gerbang perdagangan antar negara-negara ASEAN telah
dibuka. Persaingan industri akan semakin ketat, oleh karenanya
diperlukan kebijakan yang sifatnya sangat strategis untuk memperkuat
posisi sekaligus mendukung stakeholder kehutanan domestik (khususnya
usaha kecil menengah) dapat bertahan dan jika memungkinkan
memenangkan persaingan global tersebut.
Adanya kegiatan-kegiatan tersebut selain untuk mendukung
pencapaian IKU Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tahun kerja 2015-
2019, juga sebagai wadah bagi masyarakat Jawa Timur untuk
menyalurkan aspirasinya. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur
utamanya didasarkan pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) se-Provinsi Jawa Timur antara Pemerintah Provinsi Jawa
Timur dengan Pemerintah kabupaten / kota se-Jawa Timur (antarinstansi
terkaitnya) yang sebelumnya diawali oleh Musrenbang Kabupaten / Kota
setempat. Kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Kehutanan
Provisi Jawa Timur sebagian merupakan aspirasi dari masyarakat dan
sebagian yang lain merupakan inisiatif dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur sendiri, didasarkan pada hasil inventarisasi dan indentifikasi
masalah yang ada.
Tabel di bawah berikut ini menggambarkan tentang review yang
dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur terhadap rancangan awal
RKPD Tahun 2017 pasca dilakukannya Musrenbang tingkat Provinsi.
40
Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat
anPenti
ng
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
PaguIndikatif
(Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
KebutuhanDana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Program
PelayananAdministrasiPerkantoran
IndeksKepuasanPegawaiterhadappelaksanaanadministrasiperkantoran
100% 1,357,488,000
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
IndeksKepuasanPegawaiterhadappelaksanaanadministrasiperkantoran
100% 1,348,027,300
1.1 PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Surabaya JumlahDokumenPertanggungjawaabanAdministrasiPerkantoran
1 dok 1,357,488,000
PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Surabaya JumlahDokumenPertanggungjawaabanAdministrasiPerkantoran
1 dok 1,348,027,300
2 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Prosentasesarana danprasaranaaparatur yanglayak fungsi
100% 3,847,797,000
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Prosentasesarana danprasaranaaparatur yanglayak fungsi
100% 2,858,933,700
2.1 PenyediaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana
Surabaya JumlahPengadaanSarana danPrasarana
2 paket 2,064,697,000
PenyediaanPeralatan danKelengkapanSarana
Surabaya JumlahPengadaanSarana danPrasarana
2 paket 1,519,495,700
2.2 PemeliharaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana
Surabaya Jumlah Saranadan PrasaranayangTerpelihara
2 paket 1,783,100,000
PemeliharaanPeralatan danKelengkapanSarana
Surabaya Jumlah Saranadan PrasaranayangTerpelihara
2 paket 1,339,438,000
41
3 ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintahDaerah
Prosentasekelembagaanyang tepatfungsi
100% 1,116,215,000
ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintahDaerah
Prosentasekelembagaanyang tepatfungsi
100% 1,026,600,000
3.1 PeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
Surabaya Jumlah LaporanPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
2 Laporan 1,116,215,000
PeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
Surabaya Jumlah LaporanPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
2 Laporan 1,026,600,000
4 ProgramPenyusunan,Pengendaliandan EvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan
Persentasedokumenpenyelenggaraanpemerintahanyang disusuntepat waktu
100% 803,000,000 ProgramPenyusunan,Pengendaliandan EvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan
Persentasedokumenpenyelenggaraanpemerintahanyang disusuntepat waktu
100% 1,050,000,000
4.1 PenyusunanDokumenPerencanaan
Surabaya JumlahDokumenPerencanaanSKPD
5 dokumen 543,000,000 PenyusunanDokumenPerencanaan
Surabaya JumlahDokumenPerencanaanSKPD
5 dokumen 481,296,000
4.2 PenyusunanLaporan HasilPelaksanaanRencanaProgram danAnggaran
Surabaya JumlahDokumenPelaporan HasilPelaksanaanRencanaProgram/Kegiatan
3 dokumen 260,000,000 PenyusunanLaporan HasilPelaksanaanRencanaProgram danAnggaran
Surabaya JumlahDokumenPelaporan HasilPelaksanaanRencanaProgram/Kegiatan
3 dokumen 568,704,000
5 ProgramPemanfaatanPotensiSumber DayaHutan
Produksi KayuHutan Negara
400.000m3
13,217,860,000
Produksi KayuHutan Negara
400.000m3
19,161,676,882
Produksi GetahPinus
30.000 ton ProduksiGetah Pinus
30.000 ton
42
Produksi GetahDamar
200 ton ProduksiGetah Damar
200 ton
Produksi DaunKayu Putih
14.000 ton Produksi DaunKayu Putih
14.000 ton
ProduksiPorang
2.000 ton ProduksiPorang
2.000 ton
5.1 Monitoring,Evaluasi danPelaporan
Jawa Timur JumlahDokumenInformasi danPembangunanKehutanan
3 Dokumen 415,000,000 Monitoring,Evaluasi danPelaporan
Jawa Timur JumlahDokumenInformasi danPembangunanKehutanan
3 Dokumen 309,600,000
5.2 PeningkatanKerjasamaAntar Daerah
Magetan,Sumenep,Ngawi,Blitar
JumlahPameranKehutanan
2 kali 669,364,000 PeningkatanKerjasamaAntar Daerah
Magetan,Sumenep,Ngawi, Blitar
JumlahPameranKehutanan
2 kali 580,683,000
5.3 Pengembangan HutanRakyat danPemanfaatanLahan diBawahTegakan
Blitar,Bojonegoro,Jombang,Lamongan
LuasPengembanganhutan rakyat
75 Ha 762,700,000 Pengembangan HutanRakyat danPemanfaatanLahan diBawahTegakan
Blitar,Bojonegoro,Jombang,Lamongan
LuasPengembanganhutan rakyat
75 Ha 729,291,627
Malang,Nganjuk,Pacitan,Pasuruan,Batu
LuasPengembanganlahan bawahtegakan
60 Ha LuasPengembanganlahan bawahtegakan
60 Ha
43
5.4 Pemberdayaan UPTPeredaranHasil Hutan
ProvinsiJawa Timur,Jakarta,KalimantanTimur,KalimantanUtara,SumateraBarat,PapuaBarat,SumateraUtara,KalimantanTengah
Jumlahpemegang izinyang tertibmengikutipenatausahaanhasil hutan
275perusahaa
n
2,204,265,000
Pemberdayaan UPTPeredaranHasil Hutan
ProvinsiJawa Timur,Jakarta,KalimantanTimur,KalimantanUtara,SumateraBarat,PapuaBarat,SumateraUtara,KalimantanTengah
Jumlahpemegang izinyang tertibmengikutipenatausahaanhasil hutan
275perusahaa
n
1,974,838,500
5.5 APP BidangKehutanan
Surabaya,Situbondo,Malang,Tuban,Trenggalek,Bojonegoro,Bondowoso,Probolinggo, Nganjuk,Tulungagung,Banyuwangi
Jumlah LaporanPelaksanaanAPP BidangKehutanan
2 Laporan 1,232,000,000
APP BidangKehutanan
Surabaya,Situbondo,Malang,Tuban,Trenggalek,Bojonegoro,Bondowoso,Probolinggo,Nganjuk,Tulungagung,Banyuwangi
Jumlah LaporanPelaksanaanAPP BidangKehutanan
2 Laporan 734,272,500
5.6 PeningkatanPartisipasiMasyarakatmelaluiPengelolaanHutanBersamaMasyarakat(PHBM)
Banyuwangi Jumlah LaporanPelaksanaanPartisipasiMasyarakatmelalui PHBM
2 Laporan 623,000,000 PeningkatanPartisipasiMasyarakatmelaluiPengelolaanHutanBersamaMasyarakat(PHBM)
Banyuwangi Jumlah LaporanPelaksanaanPartisipasiMasyarakatmelalui PHBM
2 Laporan 297,481,380
44
5.7 FasilitasiEkolabellingHutan Rakyat
Jember,Jombang,Probolinggo, Ponorogo,Ngawi,Malang,Bondowoso
Jumlah FMUyangTerfasilitasi VLK
2 FMU 1,090,000,000
PengendalianProduksi HasilHutan rakyat
Jember,Jombang,Probolinggo,Ponorogo,Ngawi,Malang,Bondowoso
2 FMU 700,000,000
5.8 PendidikanKemasyarakatan Produktifdalam rangkaMendukungPelatihanMasyarakatDesa Hutan
Banyuwangi, Mojokerto,Probolinggo
Jumlah LaporanPelaksanaanPelatihan MDH
2 Laporan 477,172,000 PendidikanKemasyarakatan Produktifdalam rangkaMendukungPelatihanMasyarakatDesa Hutan
Banyuwangi, Mojokerto,Probolinggo
Jumlah LaporanPelaksanaanPelatihan MDH
2 Laporan 209,047,000
5.9 PeningkatandanPengembanganKelembagaanKelompokHutan
Mojokerto,Nganjuk,Pasuruan,Probolinggo
Jumlah LaporanPelaksanaanPeningkatandanPengembanganKelembagaanKelompok
2 Laporan 308,000,000 PeningkatandanPengembanganKelembagaanKelompokHutan
Mojokerto,Nganjuk,Pasuruan,Probolinggo
Jumlah LaporanPelaksanaanPeningkatandanPengembanganKelembagaanKelompok
2 Laporan 216,674,500
5.10
PendidikanKemasyarakatan ProduktifdalamMendukungManajemendanPemasarananPascaprodukHasil HutanMasyarakatSekitar Hutan
Malang,Jember,Madiun,Banyuwangi
Jumlah LaporanLokakarya
6 laporan 1,000,000,000
Pendidikankemasyarakatan produktifdalammendukungmanajemendanpemasarananpasca produkhasil hutanmasyarakatsekitar hutan
Tulungagung,Banyuwangi, Malang,Lumajang
Jumlah LaporanLokakarya
6 laporan 1,000,000,000
5.11
Pemberdayaan danPengembangan UPTPerbenihanTanamanHutan
Jawa Timur Jumlah LaporanPemberdayaandanPengembanganPerbenihanTanaman Hutan
3 Laporan 1,065,204,000
Pemberdayaan danPengembangan UPTPerbenihanTanamanHutan
Jawa Timur Jumlah LaporanPemberdayaandanPengembanganPerbenihanTanaman Hutan
3 Laporan 948,903,000
45
5.12
PembinaandanPengendalianProduksi HasilHutan
Nganjuk,Madiun,Banyuwangi, Blitar,Ngawi,Malang,Jember
Jumlah LaporanPengendalianProduksi HasilHutan
2 Laporan 788,000,000 Pembinaandanpengendalianproduksi hasilhutan
Nganjuk,Madiun,Banyuwangi, Blitar,Ngawi,Malang,Jember
Jumlah LaporanPengendalianProduksi HasilHutan
2 Laporan 700,000,000
5.13
Penatausahaan Hasil HutandanPengawasanPungutanIuranKehutanan
Surabaya Jumlah LaporanPenatausahaanHasil Hutan danPengawasanIuran Kehutanan
3 Laporan 762,155,000 Penatausahaan hasil hutandanpengawasanpungutaniurankehutanan
Surabaya Jumlah LaporanPenatausahaanHasil Hutan danPengawasanIuranKehutanan
3 Laporan 800,000,000
5.14
PembinaandanPengawasanIndustri HasilHutan
Surabaya Jumlah LaporanPembinaan danPengawasanIndustri HasilHutan
3 Laporan 913,000,000 Pembinaandanpengawasanindustri hasilhutan
Surabaya Jumlah LaporanPembinaan danPengawasanIndustri HasilHutan
3 Laporan 800,000,000
5.15
PeningkatanSDMKehutanandalam rangkaPengelolaanHutan
Surabaya Jumlah LaporanPeningkatanSDM Kehutanan
2 Laporan 420,000,000 PeningkatanSDMKehutanandalam rangkaPengelolaanHutan
Surabaya Jumlah LaporanPeningkatanSDMKehutanan
2 Laporan 353,510,000
5.16
Pengembangan PerhutananSosial(Pengembangan AnekaUsahaKehutanandanKemitraan)
Jember,Malang,Pasuruan
JumlahKelompokPelaku AnekaUsahaKehutanan
2 kelompok 488,000,000 Pengembangan PerhutananSosial(Pengembangan AnekaUsahaKehutanandanKemitraan)
Jember,Malang,Pasuruan
JumlahKelompokPelaku AnekaUsahaKehutanan
2 kelompok 278,375,375
PengelolaanHutan WilayahI
Pacitan Jumlah BibitTanaman HutanRakyat
28500 400,000,000
46
PengelolaanHutan WilayahII
Kab.Ponorogo,Kab.Madiun,KotaMadiun,Kab.Magetan,Kab. Ngawi
Jumlah BibitTanaman HutanRakyat
114000 1,075,000,000
PengelolaanHutan WilayahIII
Kab.Trenggalek
Jumlah BibitTanaman HutanRakyat
28500 455,000,000
PengelolaanHutan WilayahIV
Kab.Tulungagung, Kab.Kediri, KotaKediri
Jumlah BibitTanaman HutanRakyat
68000 690,000,000
PengelolaanHutan WilayahV
Kab.Malang,KotaMalang,Kota Batu,Kab. Blitar,Kota Blitar,Kab.Pasuruan,KotaPasuruan
Jumlah BibitTanaman HutanRakyat
237500 1,325,000,000
PengelolaanHutan WilayahVI
Kab.Nganjuk,Kab.Jombang,Kab.Mojokerto,KotaMojokerto,Kab.Bojonegoro,Kab.Lamongan,Kab. Tuban
Jumlah BibitTanaman HutanRakyat
177000 1,445,000,000
47
PengelolaanHutan WilayahVII
Kab.Bondowoso,Kab.Probolinggo,KotaProbolinggo,Kab.Jember,Kab.Situbondo,Kab.Lumajang,Kab.Banyuwangi
Jumlah BibitTanaman HutanRakyat
331000 1,719,000,000
PengelolaanHutan WilayahVIII
Kab.Bangkalan,Kab. Gresik,Kab.Sidoarjo,KotaSurabaya
Jumlah BibitTanaman HutanRakyat
108000 645,000,000
PengelolaanHutan WilayahIX
Kab.Sampang,Kab.Pamekasan,Kab.Sumenep
Jumlah BibitTanaman HutanRakyat
85500 775,000,000
6 ProgramPerlindungandanKonservasiSumber DayaHutan
% Penurunanluas kebakaranhutan
15% 10,274,622,000
ProgramPerlindungandanKonservasiSumber DayaHutan
% Penurunanluas kebakaranhutan
5% 6,066,183,000
% Penurunanpencurian hasilhutan
10% % Penurunanpencurianhasil hutan
2,5%
ReboisasikawasanTahura R.Soerjo (Ha)
250 Ha ReboisasikawasanTahura R.Soerjo (Ha)
0 Ha
48
6.1 Pelestariandan PenataanKawasanTahura R.Soerjo
KawasanTahura RSoerjo
Jumlah BibitPersemaian
20.000batang
3,601,172,000
Pelestariandan PenataanKawasanTahura R.Soerjo
KawasanTahura RSoerjo
Jumlah BibitPersemaian
20.000batang
3,510,986,000
IntensitasPenanggulangan danPengamananGangguanHutan
20 kali IntensitasPenanggulangan danPengamananGangguanHutan
20 kali
OperasiPerlindungandanPengamananHutan (DAK)
KawasanTahura RSoerjo
LuasRehabilitasiHutan
250 Ha 3,343,350,000
OperasiPerlindungandanPengamananHutan (DAK)
KawasanTahura RSoerjo
LuasRehabilitasiHutan
0 Ha 0
6.2 PemantapandanPemantauanStatusKawasanHutan
Jawa Timur Jumlah LaporanPemantapandanPemantauanStatus KawasanHutan
3 Laporan 1,005,100,000
PemantapandanPemantauanStatusKawasanHutan
Jawa Timur Jumlah LaporanPemantapandanPemantauanStatus KawasanHutan
3 Laporan 794,297,000
6.3 PerlindunganHutan
Jawa Timur Jumlah LaporanPelaksanaanPerlindunganHutan
3 Laporan 1,100,000,000
PerlindunganHutan
Jawa Timur Jumlah LaporanPelaksanaanPerlindunganHutan
3 Laporan 926,300,000
6.4 KonservasiEkosistemSumberdayaHutan
Jawa Timur Jumlah LaporanPelaksanaanKonservasiEkosistem SDH
3 Laporan 1,225,000,000
KonservasiEkosistemSumberdayaHutan
Jawa Timur Jumlah LaporanPelaksanaanKonservasiEkosistem SDH
3 Laporan 834,600,000
7 ProgramRehabilitasiSumber DayaHutan
Luas kawasanhutan yangdikonservasi(Ha)
10000 Ha 638,000,000 ProgramRehabilitasiSumber DayaHutan
Luas kawasanhutan yangdikonservasi(Ha)
10000 Ha 586,803,118
49
7.1 PengawasanKegiatanRehabilitasiHutan danLahan sertaReklamasi diDalam danLuar Hutan
Jawa Timur Jumlah LaporanPengawasanKegiatanRehabilitasiHutan danLahan
1 Laporan 123,000,000 PengawasanKegiatanRehabilitasiHutan danLahan sertaReklamasi diDalam danLuar Hutan
Jawa Timur Jumlah LaporanPengawasanKegiatanRehabilitasiHutan danLahan
1 Laporan 124,589,000
7.2 PeningkatanPeran sertaMasyarakatdalamRehabilitasiHutan danLahan
Jawa Timur Jumlah LaporanPeningkatanPeransertaMasyarakat
1 Laporan 134,000,000 PeningkatanPeran sertaMasyarakatdalamRehabilitasiHutan danLahan
Jawa Timur Jumlah LaporanPeningkatanPeransertaMasyarakat
1 Laporan 90,585,118
7.3 RehabilitasiHutan danLahan(Penanamandi SekitarSumber Air,PenghijauanLingkungan,RehabilitasiMangrove danPantai)
Lamongan,Lumajang,Probolinggo
Luas ArealRehabilitasi
50 hektar 381,000,000 RehabilitasiHutan danLahan(Penanamandi SekitarSumber Air,PenghijauanLingkungan,RehabilitasiMangrove danPantai)
Ponorogo,Pacitan
Luas ArealRehabilitasi
50 hektar 371,629,000
31,254,982,000
32,098,224,000
50
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel 4 di bawah ini merupakan hasil kajian (dalam bentuk matriks)
terhadap program/ kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku
kepentingan utamanya dari OPD kabupaten/kota pada kegiatan
Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) beberapa waktu
yang lalu. Usulan – usulan kegiatan tersebut telah ditelaah dan diolah
sedemikian rupa sehingga menjadi rancangan rencana program/ kegiatan
OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.
Usulan program/ kegiatan tersebut telah dikolaborasi dengan
kegiatan inisiatif Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Usulan program/
kegiatan dari masyarakat (instansi kabupaten/kota yang menangani
urusan kehutanan) tersebut lebih banyak pada sisi pemberdayaan
masyarakat sekitar hutan sehingga formulasi kegiatan Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ini diwujudkan dalam bentuk hibah/ upah
kerja dan juga kegiatan-kegiatan pendidikan kemasyarakatan yang lain.
Kegiatan – kegiatan (teknis) kemasyarakatan tersebut diwujudkan
oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam beberapa program.
Program-program tersebut yakni Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan,
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan, serta Program
Rehabilitasi Sumberdaya Hutan yang mana program tersebut adalah
program inti Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Substansi program-
program tersebut terletak pada penanggulangan kemiskinan (Pro-poor),
pertumubuhan ekonomi (Pro-growth), pemberdayaan masyarakat
sekaligus perluasan lapangan kerja/ kesempatan kerja (Pro-job), serta
kesetaraan gender (Pro-gender).
51
Tabel 4. Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017
NO
KAB/KOTA / PROGRAM /KEGIATAN
SASARAN LOKASI INDIKATORKELUARAN
DANA
OPDKab/KotaAPBD
PROVSUPER
PRIORITAS KeteranganKODE NAMA
1 2 3 4 5 6 7 10 11 1205001 Badan Koordinasi
Wilayah Pemerintahandan PembangunanProvinsi Jatim(BAKORPEMBANG) IMadiun
8.540.000
2.02.0100 Dinas Kehutanan 8.540.0000513 Kabupaten Magetan 500.0002.02.23 Program Rehabilitasi
Sumber Daya Hutan500.000
1 2.02.23.001
Pengembangan hutanrakyat
Lahan kriyis di Kab.Magetan
Kab. Magetan DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
Sangatdibutuhkan
2 2.02.23.002
200.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
3 2.02.23.003
Penangaanan pascapanen bambu
Pengolah aneka usahadari bambu
Kab. Magetan DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
Sangat perlu
52
4 2.02.23.004
300.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
0516 Kabupaten Nganjuk 2.390.0002.02.15 Program Pemanfaatan
Potensi Sumber DayaHutan
965.000
5 2.02.15.001
Pembinaan danmonitoring evaluasiRencana TeknikTahunan
Tersinkronisasinyaperencanaan kehutananyang ada padaPerhutani dengan DinasKehutanan Daerah
4KPH Jumlah dokumen RTTPerhutani yang dimonitor(100%) (4 Dokumen)
100.000 DinasKehutanan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA -pembinaanakandilakukansecaramenyeluruh-
6 2.02.15.002
PengembanganBudidaya HHBK (Jahedan Kunyit)
Meningkatnya luaspengelolaan hutanrakyat dan optimalisasilahan di bawah tegakan
Kec. Sawahan Jumlah luas lahan di bawahtegakan yang ditanami jahedan kunyit (100%) (20 Ha)
100.000 DinasKehutanan
[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK : 1,4NC : 7
7 2.02.15.003
Pengembangan SentraPorang
Meningkatnya produksihasil hutan bukan kayu(Porang)
Kabupaten Nganjuk Jumlah kelompok dan unitpengembangan porang yangdiberi bantuan danpendampingan (100%) (11unit)
500.000 DinasKehutanan
[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :
8 2.02.15.004
PengembanganAgroforestry
Meningkatnya luaspengelolaan hutanrakyat
Kec. Loceret Jumlah luas hutan rakyatyang diterapka sistemagroforestry (100%) (75 Ha)
150.000 DinasKehutanan
[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :
53
9 2.02.15.005
Optimalisasi fungsihutan kota melaluipembuatan demplotlebah madu
Terlaksananyapembuatan demplotlebah madu 100 buahstube
Hutan Kota Anjukladang
Jumlah bahan dankelengkapan budidaya lebahmadu yang tersedia (100%)(100 buah stube)
115.000 DinasKehutanan
[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :
2.02.17 Program Perlindungandan Konservasi SumberDaya Hutan
800.000
10 2.02.17.001
Pembinaan danpengendalian keamananhutan
Menurunnya volumekerusakan hutan
4 KPH Jumlah luasan kerusakanhutan akibat bencana alam,illegal logging dankebakaran (100%) (60 Ha)
100.000 DinasKehutanan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
11 2.02.17.002
PengembanganArboretum
Terbangunnyaarboretum sebagaiupaya pelestarianplasma nutfah
Ds. Bajulan, Kec.Loceret
Jumlah luasan arboretumyang dibangun (100%) (4Ha)
125.000 DinasKehutanan
[ ]PRIORITASK :IK : 1,8NC : 7TA -terdapatkesalahandalam prosesAkomodasi-
12 2.02.17.003
Pemeliharaan Rusa Terpeliharanyapelestarian satwa rusayang dilindungi Undang-undang
Ds. Bajulan, Kec.Loceret
Jumlah rusa yang dipeliharadan ditangkarkan (100%)(24 ekor)
75.000 DinasKehutanan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
13 2.02.17.004
Pembuatan Model DesaKonservasi (MDK)
Terbangunnya ModelDesa Konservasi
Ds. Bajulan Kec.Loceret, Ds. Ngliman,Kec. Sawahan
Jumlah Model DesaKonservasi yang terbangun(100%) (2 unit)
200.000 DinasKehutanan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
54
14 2.02.17.005
Perlindungan Satwa Liaryang dilindungi(Burung/Aves)
Terlindunginya satwaliar yang dilindungi
Hutan Kota AnjukLadang
Jumlah kandang satwa yangdibangun (100%) (2 unit)
300.000 DinasKehutanan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
2.02.23 Program RehabilitasiSumber Daya Hutan
625.000
15 2.02.23.001
Pembangunan HutanKota
Menambah luasan RTHdan menciptakan iklimmikro di KabupatenNganjuk
Hutan Kota Jatirejo Terbangunnya 1 unit hutankota (100%) (1 Ha)
200.000 DinasKehutanan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
16 2.02.23.002
Pemeliharaan danPeningkatan FungsiHutan Kota
Menambah luasan RTHdan menciptakan iklimmikro di KabupatenNganjuk
Hutan Kota Anjukladang, Kartoharjo,Gatot Subroto,Tanjung
Jumlah Hutan kota yangdipelihara dan ditingkatkanfungsinya (100%) (4 unit)
100.000 DinasKehutanan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
17 2.02.23.003
Penanganan kawasanrawan longsor
Terkendalinya daerahrawan longsor
Kec. Ngetos Jumlah bangunan penahanlongsor yang dibangun(100%) (2 unit)
200.000 DinasKehutanan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
18 2.02.23.004
Rehabilitasi HutanLindung
Menurunnya kerusakanhutan akibat bencanaalam
RPH GedhangKluthuk, BPKH Pace
Menurunnya kerusakanhutan akibat bencana alam(100%) (25 Ha)
125.000 DinasKehutanan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
0517 Kabupaten Ngawi 2.550.0002.02.15 Program Pemanfaatan
Potensi Sumber DayaHutan
2.250.000
55
19 2.02.15.001
Pengembangan hasilhutan non kayu
Kelompok tani hutan /LMDH
40 LMDH Jumlah bantuan mesinperajang (100%) (40 unit)
1.000.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :PeningkatanInvestasiBerbasisKelestarianHutan
Bantuan mesinperajang
20 2.02.15.002
Pengembangan usahaproduktif
Kelompok tani / LMDH Ds. kalang KecamatanPitu
Jumlah bantuan mesinpembuat pupuk kompos(100%) (1 paket)
250.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :
Bantuan mesinpembuatn pupukkompos
21 2.02.15.003
Pengembanganekonomi produktif
Kelompok tani / LMDH 19 Kecamatan Jumlah bantuan bibit emponempon dan kayu kayuan(100%) (50000 batang)
1.000.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :
Bantuan bibitempon empondan kayukayuan
2.02.23 Program RehabilitasiSumber Daya Hutan
300.000
22 2.02.23.001
Pelestarian alam dansumber air
Kelompok tani Ds. Wonosari Kec.Sine
Luas lahan yang dilestarikan(100%) (10 Ha)
300.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :
Bantuan bibitpelestari sumberair
0521 Kabupaten Ponorogo 2.200.0002.02.15 Program Pemanfaatan
Potensi Sumber DayaHutan
1.400.000
23 2.02.15.001
Pengembangan hasilhutan non kayu
Kelompok tani hutan Kec. Sawoo, Mlarak,Badegan, Slahung,Ngrayun
(100%) 250.000 DinasPertanian
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :
56
24 2.02.15.002
Pengembangan industridan pemasaran hasilhutan
Kelompok tani hutan Kec. Sampung,Balong, Sawoo,Ngrayun, Slahung,Jenangan
(100%) 250.000 DinasPertanian
[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :Surfilient VLK
25 2.02.15.003
Pengebangan HutanTanaman
Kelompok Tani Hutan Kec. Ngrayun, Ngebel,Balong, Sawoo,Slahung, Pulung,Sooko
(100%) 300.000 DinasPertanian
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :
26 2.02.15.004
Pengelolaan danPemanfaatan HUtan
Kelompok Tani Hutan Kec. Ngebel, Sooko,Pulung, Sawoo,Sambit, Slahung,Balong, Badegan
(100%) 300.000 DinasPertanian
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :Pendampingan UsahaProduktif
27 2.02.15.005
Penanaman KawasanSumber Air
Kelompok Tani Hutan Kec. Ngebel,Sampung, Pulung,Sawoo, Ngrayun,Slahung, Balong,Badegan
(100%) 300.000 DinasPertanian
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
2.02.17 Program Perlindungandan Konservasi SumberDaya Hutan
250.000
28 2.02.17.001
Penyuluhan kesadaranmasyarakat mengenaidampak perusakanhutan
Penyuluh kehutanandan kelompok tani hutanrakyat
kabupaten ponorogo (100%) 250.000 DinasPertanian
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
Tersedianya pospenyuluhankehutanansebanyak 1 unitdan DEMpenyuluhansebanyak 1 unit
2.02.23 Program RehabilitasiSumber Daya Hutan
550.000
57
29 2.02.23.001
Pembuatan Bibit/ benihTanaman Kehutanan
Kelompok tani hutan,masyarakat sekolah danfasilitas umum lainnya
kabupaten ponorogo (100%) 250.000 DinasPertanian
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
tersedianya bibittanamankehutanan danMPTS sebanyak300.000 batang
30 2.02.23.002
Peningkatan peran sertamasyarakat dalamrehabilitasi hutan danlahan
Kelompok tani hutan Kec. Sawoo, Kec.Sooko, Kec. Pulung,Kec. pudak, Kec.Sambit, Kec. Badegandan Kec. Slahung
(100%) 300.000 DinasPertanian
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
TerbangunnyabangunanKonservasi DamPenanahan(DPN) sebanyak150 unit
0529 KabupatenTulungagung
900.000
2.02.15 Program PemanfaatanPotensi Sumber DayaHutan
900.000
31 2.02.15.001
Pembinaan danPengelolaan HutanBersama Masyarakat(PHBM)
masyarakat di sekitarkawasan hutan
KabupatenTulungagung
Jumlah Orang yang trampilmengenai pengembanganPHBM dan jumlah bantuanbibit gadung (100%) (10kelompok)
300.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :PemanfaatanLahan diBawahTegakan
-
32 2.02.15.002
Peningkatan SaranaPrasarana BudidayaLebah Madu Lanceng
kelompok tani LMDH KabupatenTulungagung
Jumlah Bantuan SaranaPrasarana (100%) (1 paket)
200.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :APP BidangKehutanan(PengembanganWanafarma)
-
58
33 2.02.17.001
Penyelamatan SumberAir
Sumber Air KabupatenTulungagung
Terlaksananyapenyelamatan sumber air(100%) (100 persen)
400.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :
05002 Badan KoordinasiWilayah Pemerintahandan PembangunanProvinsi Jatim(BAKORPEMBANG) IIBojonegoro
1.950.000
2.02.0100 Dinas Kehutanan 1.950.0000508 Kabupaten Jombang 1.950.0002.02.15 Program Pemanfaatan
Potensi Sumber DayaHutan
850.000
34 2.02.15.001
Pemetaan potensi jasalingkungan danekowisata
Terwujudnyaperencanaanpemanfaatan danpengelolaan potensijasa lingkungan danekowisata di daerahsecara berkelanjutan
Kec. WonosalamKabupaten Jombang
Terbentuknya peta potensiyang mempresentasikantentang jasa lingkungan danekowisata (1 dokumen)(100%) (1 dokumen)
200.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
35 2.02.15.002
Pembentukan organisasidan jejaring kerjapengelola jasalingkungan
Terwujudnyapemanfaatan danpengelolaan potensijasa lingkungan danekowisata di daerahyang lestari danberkelanjutan
Kec. WonosalamKabupaten Jombang
Terbentuknya organisasidan jejaring kerja pengelolajasa lingkungan (1organisasi dan 1 paketjejaring) (100%) (1 wilayah)
150.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :
36 2.02.15.003
Promosi dan kampanyepotensi jasa lingkungandan ekowisata
TerwujudnyaPemahaman dankesadaran masyarakattentang jasa lingkungandan ekowisata
Kec. WonosalamKabupaten Jombang
Terlaksananya promosi dankampanye potensi jasalingkungan/ekowisata di 1wilayah (1 paket) (100%) (1paket)
100.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
59
37 2.02.15.004
Fasilitasipengembangan potensijasa lingkungan ditingkat desa
Terkelolanya jasalingkungan di tingkatdesa
Kec. WonosalamKabupaten Jombang
Terbentuknya pengelolaanjasa lingkungan di tingkatdesa (100%) (1 paket)
100.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
38 2.02.15.005
Fasilitasi SistemVerifikasi Legalitas Kayu(SVLK)
1. Bertambahnya jumlahindustri kehutananterutama yang berskalakecil untuk melakukanSVLK berkelanjutan 2terwujudnyapendampinganpelaksanaan SVLK didaerah SVLK
Kabupaten Jombang 1. Sosialisasi danPendampingan SVLKkepada Industri kecil danmenengah sektorKehutanan (industri primer,TPT, maupun pengrajin(paket) 2. Penyiapan tenagapendamping SVLK(Penambahan tenagapendamping) (3 orang)(100%) (1 paket)
300.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
2.02.17 Program Perlindungandan Konservasi SumberDaya Hutan
450.000
39 2.02.17.001
Sosialisasi dan edukasifungsi lindung kawasankepada masyarakatsetempat
TerwujudnyaPemahaman dankesadaran masyarakattentang fungsi lindung;serta terwujudnyaalternatif-alternatifpilihan pengelolaankawasan lindung
Kabupaten Jombang Terlaksananya sosialisasidan dokumentasi aktivitas(dinamika) upayaperlindungan dan konservasiSDH (1 paket) (100%) (1paket)
100.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
40 2.02.17.002
Rehabilitasi, Pengayaandan Perlindunganpotensi hutan di UnitHutan Rakyat Acuan
Terbentuknya strukturtegakan yangmerepresentasikanstruktur tegakan multilayer dan multi produkuntuk fungsi lindungdengan MAI minimum 5m3/ha/tahun di UnitHutan Rakyat Acuan
Kabupaten Jombang Terlaksananya Rehabilitasi,Pengayaan danPerlindungan potensi hutandi Unit Hutan Rakyat Acuan(50 ha) (100%) (1 paket)
350.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
60
2.02.23 Program RehabilitasiSumber Daya Hutan
650.000
41 2.02.23.001
Inventarisasi Hutan(Rakyat)Berkala
Terwujudnyaperencanaanpemanfaatan danpengelolaan potensiSDH di daerah secaraberkelanjutan
Kabupaten Jombang Tersedianya informasipotensi sumberdaya hutan(rakyat) dan dinamikanyapada tiap periodepengelolaan (1 paket-1dokumen) (100%) (100prosen)
100.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
42 2.02.23.002
Sosialisasi, Penentuan,dan Dokumentasi UnitHutan Rakyat Acuan(Produksi)
TerwujudnyaPemahaman dankesadaran masyarakattentang upaya RHL didaerah sertadipahaminya konsepunit hutan rakyat acuanoleh stake holderprimernya.; diperolehnyaalternatif-alternatif unithutan rakyat acuan,yang memungkinkanbagi pengelolaan hutanrakyat berkelanjutan,
Kabupaten Jombang Terlaksananya sosialisasidan dokumentasi aktivitas(dinamika) rehabilitasi hutandan lahan di daerah (1paket) (100%) (1 paket)
200.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
43 2.02.23.003
Rehabilitasi, Pengayaandan Perlindunganpotensi hutan di UnitHutan Rakyat Acuan
Terbentuknya strukturtegakan yangmerepresentasikanstruktur tegakan lestari,dengan MAI minimum10 m3/ha/tahun di UnitHutan Rakyat Acuan
Kabupaten Jombang Terlaksananya Rehabilitasi,Pengayaan danPerlindungan potensi hutandi Unit Hutan Rakyat Acuan(50 ha) (100%) (50 ha)
350.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
05003 Badan KoordinasiWilayah Pemerintahandan PembangunanProvinsi Jatim(BAKORPEMBANG) IIIMalang
13.825.250
2.02.0100 Dinas Kehutanan 13.825.250
61
0502 KabupatenBanyuwangi
250.000
2.02.15 Program PemanfaatanPotensi Sumber DayaHutan
250.000
44 0.01.. Pengembanganbudidaya arenKabupaten Banyuwangi
Kelompok Tani KabupatenBanyuwangi
Terselenggaranyapengembangan budidayaaren (100%) (1 paket)
150.000 DinasPertanian,
Kehutanandan
Perkebunan
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :PemanfaatanLahan diBawahTegakan
45 2.02.17.002
Pengembanganbudidaya porangKabupaten Banyuwangi
Kelompok Tani KabupatenBanyuwangi
Terlaksananyapengembangan budidayaporang (100%) (1 paket)
100.000 DinasPertanian,
Kehutanandan
Perkebunan
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :APP Tahun I(PengembanganWanafarma)
0505 KabupatenBondowoso
1.300.000
2.02.15 Program PemanfaatanPotensi Sumber DayaHutan
900.000
46 2.02.15.001
Pengembanganbudidaya bambu
Meningkatnya produksihasil hutan rakyat
Kec. Sbr. Wringin,Tegalampel,Tamanan, TamanKrocok, Binakal,Wringin, Pakem,Cermee, Tlogosari,Tapen, Wonosari,Pujer, Botolinggo,Sukosari, Prajekan
Meningkatnya produksi hasilhutan rakyat (100%) (42 Ha)
500.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :
62
47 2.02.15.002
Pelatihan pembibitanbambu
Meningkatnya produksihasil hutan rakyat
Taman Krocok,Curahdami, Prajekan
Terlaksananya pelatihanpembibitan bambu (100%)(5 Kelompok)
150.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :Pendampingan UsahaProduktif
48 2.02.15.003
Anti Poverty Program(APP) BidangKehutanan
Pembentukan PokmasMasyarakat MiskinSekitar Hutan
Kec Curahdami Berkembangnya usahakelompok (100%) (2Pokmas)
250.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :FasilitasiPeningkatanKelas KTH
2.02.23 Program RehabilitasiSumber Daya Hutan
400.000
49 2.02.23.001
Koordinasipenyelenggaraanreboisasi danpenghijauan hutan
Pelaksanaan Program 1Milyard Pohon
KabupatenBondowoso
Pelaksanaan Program 1Milyard Pohon (100%) (1Kali)
150.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
50 2.02.23.002
Penghijauan danpenghutanan kembalikawasan hutan
Terlaksananya reboisasi Desa Walidono KecPrajekan
Terlaksananya reboisasi(100%) (1 Paket (TukarGuling SPMA))
250.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
0507 Kabupaten Jember 10.0002.02.15 Program Pemanfaatan
Potensi Sumber DayaHutan
10.000
51 2.02.23.001
Pembuatan Bibit/benihTanaman Kehutanan
masyarakat sekitarhutan
Desa SucopangepokKecamatan Jelbuk
terlaksananya intensifikasitanaman kopi (100%) (25Ha)
10.000 DinasPerkebunan
danKehutanan
[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :
intensifikasitanaman kopi
63
0511 Kabupaten Lumajang 762.5002.02.15 Program Pemanfaatan
Potensi Sumber DayaHutan
350.000
52 2.02.15.001
Pengembangan danPeningkatan NilaiTambah OlahanProduksi Hasil Hutan
Meningkatnyapengetahuanpengolahan tanamanbawah tegakan
Kab. Lumajang Jumlah peserta sosialisasidan praktek kerja lapanganpengolahan tanaman bawahtegakan (100%) (50 orang)
150.000 DinasKehutanan
[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :PemanfaatanLahan diBawahTegakan
Merupakankegiatanprioritaskabupaten yangperlu didanaiAPBD prov
53 2.02.15.002
Pembinaan, Monitoring,dan Evaluasi PHBM
Terbinanya LMDH Kab. Lumajang Jumlah LMDH yangmengikuti pembinaan,monitoring dan evaluasiPHBM (100%) (40kelompok)
100.000 DinasKehutanan
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :FasilitasiPeningkatanKelas KTH
Merupakankegiatanprioritaskabupaten yangperlu didanaiAPBD prov
54 2.02.17.002
Pembinaan danPengembanganSertifikasi Hutan Rakyat
Tercapainya penguatankelembagan FMU dalampengelolaan hutanrakyat
Kab. Lumajang Jumlag FMU yang mengikutibintek sertifikasi hutandalam pengelolaan hutanrakyat (100%) (15 FMU)
100.000 DinasKehutanan
[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :
Merupakankegiatanprioritaskabupaten yangperlu didanaiAPBD prov
2.02.17 Program Perlindungandan Konservasi SumberDaya Hutan
212.500
55 2.02.17.001
Peningkatan KonservasiDaerah Tangkapan Airdan Sumber-sumber Air
Terwujudnya pelestariandaerah sempadansumber mata air
Kec. Pronojiwo,Candipuro, Tempeh,Pasirian, Gucialit
Luas daerah sempadansumber mata air yangditanami tanamankehutanan (100%) (85hektar)
212.500 DinasKehutanan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
Merupakankegiatanprioritaskabupaten yangperlu didanaiAPBD prov
2.02.23 Program RehabilitasiSumber Daya Hutan
200.000
64
56 2.02.23.001
Inventarisasi HutanRakyat/Lahan Kritis
Tersusunnya dataspasial dan numerikyang akuntabel
Kab. Lumajang Data inventarisasi hutanrakyat dan lahan kritis yangtersedia (100%) (1 paket)
200.000 DinasKehutanan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
Merupakankegiatanprioritaskabupaten yangperlu didanaiAPBD prov
0514 Kabupaten Malang 1.710.0002.02.15 Program Pemanfaatan
Potensi Sumber DayaHutan
760.000
57 2.02.15.001
Pengembangan HutanRakyat danPemanfaatan LahanBawah Tegakan
Hutan Rakyat Desa Druju,Sbrmanjing Wetandan Desa Rejosari,Bantur
Luas Hutan Rakyat yangterbangun dan Luas lahanbawah tegakan yangtermanfaatkan (100%) (50Ha)
200.000 DinasKehutanan
[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :Pengembangan HutanRakyat
58 2.02.15.002
APP Bidang Kehutanan perekonomianmasyarakat
Ds. Pandansari,Ngantang, Ds.Ngenep, Karangploso
Kelompok yang mendapatAPP Bidang Kehutanan(100%) (2 kelompok)
200.000 DinasKehutanan
[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK : 4NC : 5
50 Ha (2kelompok @ 25Ha)
59 2.02.15.003
Peningkatan SDMKehutanan dalamrangka PengelolaanHutan
LKDPH/LMDH (lembagamasyarakat sekitarhutan) pada wilayahkerja Perhutani.
Ds. Wadung, Pakisaji,Ds. Srigonco, Bantur,Ds. Jambangan,Dampit, Ds.Mentaraman,Donomulyo, Ds.Sidodadi, Ngantang,Ds. Pujon Kidul,Pujon, Ds. Babadan,Ngajum, Ds.Wringinanom,Poncokusumo, Ds.Benjor, Tumpang, Ds.Toyomarto, Singosari.
Terbinanya LKDPH/LMDH(100%) (10 LKDPH/LMDH)
200.000 DinasKehutanan
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :Pemberdayaan MasyarakatSekitar HutanProduksi
10LKDPH/LMDH (10 dokumen)
65
60 2.02.15.004
Peningkatan PartisipasiMasyarakat melaluiPengelolaan HutanBersama Masyarakat(PHBM)
LKDPH/LMDH (lembagamasyarakat sekitarhutan) pada wilayahkerja Perhutani
Ds. Pondokagung,Kasembon, Ds.Sindurejo, Gedangan,Ds. Dalisodo, Wagir
Fasilitasi kelompok (LKDPH/LMDH) (100%) (3 kelompok)
60.000 DinasKehutanan
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :Pendampingan UsahaProduktif
61 2.02.15.005
PengembanganPerhutanan Sosial(Pengembangan AnekaUsaha Kehutanan danKemitraan)
Kelompok Tani HutanRakyat
Ds. Pondokagung,Kasembon, Ds.Pagersari, ngantang,Ds. Tawangargo,Karangploso
Kelompok Tani HutanRakyat yang bersertifikatlegalitas kayu (SVLK)(100%) (3 kelompok)
100.000 DinasKehutanan
[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :Sertifikasi VLK
2.02.17 Program Perlindungandan Konservasi SumberDaya Hutan
575.000
62 2.02.17.001
Perlindungan Hutan Kader konservasi dariunsur guru dan pelajar,serta masyarakat sekitarkawasan hutan
SMPN I Kalipare,SMPN I Pagak, SMPNI Wajak, Ds. MadirejoKec. Pujon (Kaw.Tahura R Soerjo)
Jumlah kelembagaan(sekolah konservasi) yangterbina, dan masyarakatpeduli api yang terbina(100%) (4 kelompok)
300.000 DinasKehutanan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
63 2.02.17.002
Konservasi EkosistemSumberdaya Hutan
Penanaman di tamanarboretum Jeru
Arboretum Jeru Kec.Tumpang
Jumlah penambahan bibittanaman langka yangditanam pada lokasiArboretum JeruPembuatan instalasi biogasAlat perajang kripik singkong(100%) (1000 pohon)
125.000 DinasKehutanan
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :DiarahkanuntukKegiatanKonservasiSDH
66
64 2.02.17.003
Pemantapan danPemantauan StatusKawasan Hutan
Penyelesaian tukarmenukar kawasan hutan
Ds. PondokagungKec. Kasembon, Ds.Gampingan Kec.Pagak, PKH jalantembus Kec. Pujon-Ngantang
Jumlah lokasi yang diprosesuntuk penyelesaian tukarmenukar kawasan hutan(100%) (3 lokasi)
150.000 DinasKehutanan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
2.02.23 Program RehabilitasiSumber Daya Hutan
375.000
65 2.02.23.001
Rehabilitasi hutan danlahan
Penanaman di sekitarsumber air
Ds. Bantur Kec.Bantur, Ds.Sumberpetung Kec.Kalipare, Ds.Mentaraman Kec.Donomulyo, Ds.Sumberkerto Kec.Pagak, Ds.Kedungsalam Kec.Donomulyo, Ds.Babadan Kec.Ngajum, Ds.Sumbersuko Kec.Wagir, Ds. TempursariKec. Donomulyo, Ds.Ganjaran Kec.Gondanglegi.
Luas penanaman di sekitarsumber air dan DTA (100%)(50 Ha)
250.000 DinasKehutanan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
66 2.02.23.002
Rehabilitasi hutan danlahan
Penanaman di sekitarsumber air
Ds. Sumberejo,Gedangan
Luas penanaman di sekitarsumber air dan DTA (100%)(25 Ha)
125.000 DinasKehutanan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
0520 Kabupaten Pasuruan 2.150.0002.02.15 Program Pemanfaatan
Potensi Sumber DayaHutan
250.000
67
67 2.02.15.001
Pemanfaatan Lahandibawah tegakan
Kelompok Tani Hutan Kec. Purwodadi,Pasrepan,Lumbang,Purwosari
bibit empon - empon danalat pengolahan (100%) (1pkt)
150.000 DINASPERKEBUN
AN danKEHUTANA
N
[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK : 1NC : 6
68 2.02.15.002
PengembanganPerhutanan Sosial
Kelompok Tani Kec. Prigen, Puspo,Pasrepan, Kejayan
bibit empon - empon danalat pengolahan pascapanen (100%) (4 pkt)
100.000 DINASPERKEBUN
AN danKEHUTANA
N
[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK : 1NC : 6
2.02.17 Program Perlindungandan Konservasi SumberDaya Hutan
800.000
69 2.02.17.001
Pembuatan DamPenahan
Kec Purwosari,Purwodadi, Tutur,Pasrepan, Gempol,
Terbangunnya DAMpenahan (100%) (25 unit)
500.000 DINASPERKEBUN
AN danKEHUTANA
N
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
70 2.02.17.002
Pembangunan SumurResapan
Kec. Purwodadi,Tutur, Pasrepan,Gempol, Tosari, Grati
Terbangunnya sumurresapan (100%) (15 unit)
300.000 DINASPERKEBUN
AN danKEHUTANA
N
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
2.02.23 Program RehabilitasiSumber Daya Hutan
1.100.000
71 2.02.23.001
Pelestarian SumberMata Air
Penanaman SumberMata Air
Kec. Puspo,Kec.Gempol,Kec.Purwodadi,Kec.Prigen,Kec. Grati
Penanaman bibit sekitarsumber mata air (100%)(100 ha)
350.000 DINASPERKEBUN
AN danKEHUTANA
N
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
68
72 2.02.23.002
Penghijauan Lahan Lahan kritis dan lahantidak produtif
Kec.Purwosari,Kec.Pasrepan,Kec.Purwodadi,Kec.Sukorejo,Kec.Bangil,Kec.Pandaan,Kec.Kejayan,Kec.Prigen,Kec.Gondangwetan,Kec.Grati,Kec.Rejoso,Kec.Lekok,Kec.Beji,Kec.Pohjentrek,Kec.Winongan,Kec.Nguling,Kec.Lumbang,Kec.Tutur,Kec.Kraton,Kec.Gempol,Kec.Wonorejo,Kec.Rembang,Kec.
Penanaman bibit (100%)(250 ha)
750.000 DINASPERKEBUN
AN danKEHUTANA
N
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
0522 KabupatenProbolinggo
4.867.750
2.02.15 Program PemanfaatanPotensi Sumber DayaHutan
867.750
73 2.02.15.001
pembuatan hutan rakyat Lahan Kritis kategoriKritis dengan PelaksanaKTH
Kec. Sukapura,Sumber, Kuripan,Krucil, Gading, Tiris,Pakuniran, Lumbang& Tongas
Hutan Rakyat (100%) (10unit)
590.500 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :FasilitasiPeningkatanKelas KTH
74 2.02.15.002
Pengkayaan HutanRakyat
Hutan Rakyat dengankerapatan rendahdengan Pelaksana KTH
Kec. Tiris, Krucil,Sumber, Gading,Pakuniran
Hutan Rakyat HasilPengkayaan (100%) (5 unit)
190.500 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :Pengembangan HutanRakyat
75 2.02.15.003
Pembangunan DamPenahan
Daerah rawan Erosidengan pelaksana KTH
Kec. Bantaran Bangunan Cek Dam (100%)(2 unit)
36.750 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
69
76 2.02.15.005
Kebun Bibit Desa Kelompok Tani Hutan(KTH)
Kec. Kuripan Bibit tanaman kehutanan(100%) (1 unit)
50.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
2.02.17 Program Perlindungandan Konservasi SumberDaya Hutan
2.500.000
77 2.02.17.001
Pemanfaatan lahanbawah tegakan
Masyarakat sekitarkawasan hutan
Kecamatan sumber,tiris,krucil
Penanaman bawah tegakan(100%) (500 Ha)
1.500.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
78 2.02.17.002
Rehabilitasi Mangrove Masyarakat mangrove kec. tongas, dringu,pajarakan, paiton
Penanaman manngrove(100%) (40 Ha)
250.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
79 2.02.17.003
Pengedalian OPT karatpuru
Tanaman sengonterserang karat puru
KabupatenProbolinggo 24kecamatan
Pengendalian opt karat puru(100%) (2 unit)
200.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
80 2.02.17.004
Pengedalian OPTTungau pada tanamanGamelina
Tanaman gemelinaterserang opt tungau
24 kecamatankabupatenprobolinggo
Pengendalian opt tungau(100%) (40 ha)
200.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
81 2.02.17.005
Penanaman DaerahRawan Bencana
Daerah rawan longsordan rawan bencana
kecamatan sumber,kuripan, tiris,krucil
Penanaman bibit tanamankehutanan daerah rawanbencana (100%) (50 Ha)
350.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
70
2.02.23 Program RehabilitasiSumber Daya Hutan
1.500.000
82 2.02.23.001
PengembanganTanaman Multi PurposeTree Species (MPTS)
Masyarakat sekitarkawasan hutan
Kec. Krucil, sumber,gading, tiris
Penanaman tanaman MPTS(100%) (50 HA)
250.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
83 2.02.23.002
Pembuatan UP-UPSA Daerah rawan longsor kec. sukapura, gading,kuripan
Pembangunan UP - UPSA(100%) (5 unit)
500.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
84 2.02.23.004
Wanafarma Lahan bawah tegakan kec. tiris, krucil gading Penanaman lahan bawahtegakan (100%) (50 Ha)
350.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
85 2.02.23.005
Pemanfaatan lahankiritis melaluipenanaman buah Naga
lahan kritis Tongas, sukapura,tegal siwalan,leces,maron
Penanaman buah naga(400000000%) (40 Ha)
400.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
0535 Kota Pasuruan 225.0002.02.23 Program Rehabilitasi
Sumber Daya Hutan225.000
86 2.02.23.001
Rehabilitasi hutanmangrove
hutan mangrove Kota Pasuruan Terehabilitasinya hutanmangrove (100%) (65000m2)
225.000 DinasPertanian,
Kehutanan,Kelautan
danPerikanan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
0536 Kota Probolinggo 2.550.000
71
2.02.15 Program PemanfaatanPotensi Sumber DayaHutan
300.000
87 2.02.15.001
Inventarisasi PotensiKehutanan
Hutan Kota Kota Probolinggo Tersedianya Data StatistikKehutanan (100%) (1Dokumen)
100.000 DinasPertanian
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
88 2.02.15.002
Pengembangan AnekaUsaha Kehutanan
Kelompok Tani Probolinggo Tertanamnya tanaman dibawah tegakan pohon(100%) (1000 Pohon)
100.000 DinasPertanian
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
89 2.02.15.003
Penyuluhan Hasil HutanNon Kayu
Kelompok Tani Kota Probolinggo Terlaksananya PenyuluhanHasil Hutan non Kayu(100%) (5 Kelompok)
100.000 DinasPertanian
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
2.02.17 Program Perlindungandan Konservasi SumberDaya Hutan
1.350.000
90 2.02.17.001
PeningkatanPengelolaan Hutan Kota
13 Titik Lokasi HutanKota
Kota Probolinggo Meningkatnya PemeliharaanTanaman Hutan Kota(100%) (13 Lokasi)
300.000 DinasPertanian
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
91 2.02.17.002
Peningkatan Sarana danPrasarana Hutan Kota
13 Titik Lokasi HutanKota
Kota Probolinggo Terbangunnya Sarpras diLokasi Hutan (100%) (13Lokasi)
300.000 DinasPertanian
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
92 2.02.17.003
Konservasi SumberDaya Air
Kelompok Tani Kota Probolinggo Tersedianya SumurResapan (100%) (50 Unit)
400.000 DinasPertanian
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
72
93 2.02.17.004
Pembinaan,Pengawasan danPenertiban Industri HasilHutan
Industri Primer HasilHutan
Kota Probolinggo Meningkatnya PemahamanPelaku Usaha TentangPUHH (100%) (25 Industri)
250.000 DinasPertanian
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
94 2.02.17.005
Pembinaan,Pengawasan danPenertiban Industri HasilHutan Bukan Kayu
Industri Hasil HutanBukan Kayu
Kota Probolinggo Meningkatnya PemahamanPelaku Usaha TentangPUHH (100%) (10 Industri)
100.000 DinasPertanian
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
2.02.23 Program RehabilitasiSumber Daya Hutan
900.000
95 2.02.23.001
Peningkatan Peran sertaMasyarakat dalam RHL
Pokja KKMD Kota Probolinggo Terlaksananya Kegiatan TimKKMD (100%) (1 Pokja)
300.000 DinasPertanian
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
96 2.02.23.002
Rehabilitasi HutanMangrove
Kelompok Tani Kel. Ketapang, Kel.Pilang, Kel, Sukabumi,Kel. Mangunharjo
Terlaksananya KegiatanRHL Mangrove (100%) (50Hektar)
300.000 DinasPertanian
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
97 2.02.23.003
Penghijauan Lingkungan Sumber Mata Air Kota Probolinggo Penanaman di LokasiSumber Mata Air (100%) (2Mata Air)
100.000 DinasPertanian
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
Sumber MataAir, Kakija danKakisu
98 2.02.23.004
Penyusunan DokumenRencana KehutananTingkat Kota
Dokumen RencanaKehutanan Tingkat Kota
Kota Probolinggo Tersusunnya DokumenRencana Kehutanan (100%)(1 Dokumen)
100.000 DinasPertanian
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
99 2.02.23.005
Revisi RencanaPengelolaan RehabilitasiHutan dan Lahan
Revisi Dokumen RPRHL Kota Probolinggo Tersusunnya RevisiDokumen RPRHL
100.000 DinasPertanian
[ ]PRIORITASK :IK :NC :
73
05004 Badan KoordinasiWilayah Pemerintahandan PembangunanProvinsi Jatim(BAKORPEMBANG) IVPamekasan
1.651.500
2.02.0100 Dinas Kehutanan 1.651.5000501 Kabupaten Bangkalan 700.0002.02.15 Program Pemanfaatan
Potensi Sumber DayaHutan
200.000
100 2.02.15.001
Pengembangan hasilhutan non kayu
Lahan di bawah tegakan Desa JeddihKecamatan Socah,Desa AmparaanKecamatan Kokop.
Wanatani / Wanatama(100%) (14 Ha)
200.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK : 1NC : 6,7Diarahkanuntuk kegiatanFasilitasiPeningkatanKelasKelompokTani Hutan
Wanatani /Wanafarma
2.02.23 Program RehabilitasiSumber Daya Hutan
500.000
101 2.02.23.001
Penghijauan Lingkungan Lahan Kosong, FasilitasUmum / Fasilitas Sosial
Desa Batu Korogan,Desa Amparaan, DesaManoan, DesaBandang Laok(Kecamatan Kokop).
Tersedianya bibitpenghijauan. (100%)(100000 batang)
500.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
Bibit jati, akasia,mahoni, danMPTS.
0519 Kabupaten Pamekasan 100.0002.02.15 Program Pemanfaatan
Potensi Sumber DayaHutan
100.000
74
102 2.02.15.001
Pengembangan LebahMadu
Pemanfaatan hutansebagai sumberpendapatan
KecamatanBatumarmar,Kecamatan Waru,Kecamatan Pasean
Terlaksananyapengembangan lebah madu(100%)
100.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :FasilitasiPeningkatanKelas KTH
usulan BPWS
0523 Kabupaten Sampang 700.0002.02.15 Program Pemanfaatan
Potensi Sumber DayaHutan
600.000
103 2.02.15.001
Pengembangan HutanTanaman
penambahan luasanhutan kota
Kecamatan Sampang 1) penambahan luas arealhutan kota; 2)Pagar hutankota ; 3) Pembuatan sumurgali; 4) Pemeliharaan hutankota ; (100%) (4 paket)
250.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
104 2.02.15.002
Pengelolaan danPemanfaatan Hutan
Pemanfaatan lahanbawah tegakan
Kec. Robatal,Kedungdung, Omben,
Pemanfaatan lahan bawahtegakan dengan tan Kopi(100%) (4 ha)
150.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :Pengembangan HutanRakyat
105 2.02.23.001
Peningkatan PeranSerta Masyarakat dalamRHL
Rehabilitasi hutan danlahan
Kecamatan KarangPenang, Kedungdungdan Tambelangan
1) pembuatan Hutan Rakyat;2) Pembuatan Hutan Bambu(100%) (110 Ha)
200.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK : ProvinsiIK :NC :
2.02.17 Program Perlindungandan Konservasi SumberDaya Hutan
100.000
75
106 2.02.17.001
Pengendalian BanjirPada Daerah Hulu
Rehabilitasi hutan danlahan
Sampang,Sokobanah,Robatal, Banyuatesdan Ketapang
1) Bibit Kayu-kayuan;2)pmeliharaan hutan hak(100%) (2 paket)
100.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ ]PRIORITASK :IK :NC :TA
0526 Kabupaten Sumenep 151.5002.02.15 Program Pemanfaatan
Potensi Sumber DayaHutan
151.500
107 2.02.15.001
Denfarm pupuk organikcair
petani tembakau 5 keckec Bluto,Manding, Ganding,Rubaru danPasongsongan
Tercapainya intensifikasitembakau
114.000 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK : 1,4,5NC : 6
108 2.02.15.002
Pengembangantanaman rempah
petani cabe jamu kec. Bluto, Rubarudan Lenteng
Tercapainya intensifikasicabe jamu
37.500 DinasKehutanan
danPerkebunan
[ √ ]PRIORITASK : ProvinsiIK : 1,4,5NC : 6
TOTAL25.966.750
76
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Visi pembangunan kehutanan dalam Renstra Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Tahun 2015-2019 mengacu pada
Visi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yaitu
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka
ditetapkan misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan 9 agenda
pembangunan Tahun 2015-2019 yang di dalamnya memuat subagenda
dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi amanat bagi Kementerian
LHK. Pelaksanaan pembangunan dibagi kedalam : Prioritas Nasional, yang
memuat sasaran pembangunan yang memiliki kaitan langsung dengan
janji Presiden dan Wakil Presiden; Prioritas Bidang, yang memuat sasaran
77
yang memiliki kaitan terhadap bidang sumberdaya alam dan lingkungan
untuk Kementerian LHK; dan Prioritas Lintas Bidang yang sasarannya
merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian.
Kementerian LHK merumuskan tujuan pembangunan kehutanan
Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada
toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya
yang berada pada rentang populasi yang aman serta secara paralel
meningkatkan kemampuan sumberdaya alamnya untuk memberikan
sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan
pembangunan ini, peran utama Kementerian LHK Tahun 2015-2019 yang
akan diusung, adalah :
(1) Menjaga kualitas Lingkungan Hidup (LH) yang memberikan daya
dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS,
keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim.
(2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan,
menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan
menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered
species.
(3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan
merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya
hutan.
Sementara itu, sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :
(1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya
dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat,
dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLHD) berada pada kisaran 66,5-68,6 (angka pada tahun 2014
sebesar 63,42). Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini
yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan.
78
(2) Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan secara
lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang
berkeadilan dengan indikator kinerja Peningkatan Kontribusi SDH
dan LH terhadap Devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang
akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non
kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport.
(3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman
hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga
kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,
dengan indikator kinerja Derajat Keberfungsian Ekosistem
meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai
penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan,
peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan
kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak,
penurunan konsumsi bahan perisak ozon dan lain-lain).
Adapun agenda pembangunan nasional yang terkait langsung
dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
adalah :
(1) Agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan
reformasi sistem dan penegakan hukum yang bermartabat dan
terpercaya.
(2) Agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan
daya saing di pasar internasional.
(3) Agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Visi pembangunan kehutanan dalam Renstra KLHK 2015-2019 serta
Visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 mempunyai keterkaitan yang
erat. Kedua Rencana Strategis tersebut sangat menekankan pada
terwujudnya masyarakat yang makmur / sejahtera dan lingkungan hidup /
hutan yang lestari. Masyarakat yang berdomisili di sekitar hutan adalah
79
potret dari masyarakat “Wong Cilik” yang selama ini termarginalisasi
sehingga kondisi sosial ekonomi mereka jauh dari berkecukupan. Banyak
dari mereka yang menggantungkan sumber penghasilannya dari
keberadaan hutan, baik sebagai petani pesanggem, maupun pencari daun
kayu jati dan perencek kayu bakar.
Sasaran orientasi pembangunan kehutanan di Jawa Timur yang
dijalankan melalui misi Kementerian LHK dan misi Pemerintah Provinsi
Jawa Timur tersebut di atas, merupakan suatu sinergisasi dari misi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Makin Mandiri dan Sejahtera
Bersama Wong Cilik. Dapat dilihat dari adanya upaya-upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan yang secara sosial
ekonomi adalah sekelompok wong cilik yang perlu mendapatkan perhatian
lebih dari pemerintah. Dan ini merupakan tanggungjawab dan kewajiban
Pemerintah terhadap Rakyatnya
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Sebagai upaya pencapaian target pembangunan kehutanan di Jawa
Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan tujuan
pembangunan kehutanan yang dipergunakan sebagai tolok ukur dalam
pencapaian kinerja organisasi.
Secara terinci, tujuan pembangunan kehutanan Tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan.
2. Meningkatkan perlindungan, pengamanan dan konservasi
kawasan hutan.
III.3. Program dan Kegiatan
Visi pembangunan Jawa Timur Tahun 2015-2019 adalah “Jawa
Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan
Berakhlak”. Sementara itu misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun
80
2015-2019 adalah: “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong
Cilik” yang diarahkan, terutama untuk :
1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan
berdaya saing, berbasis agrobisinis/ agroindustri, industrialisasi.
3. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan penataan ruang.
4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.
Dalam kaitannya dengan upaya pencapaian visi dan misi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut sekaligus penjabarannya pada
sisi yang lebih teknis maka Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
menetapkan orientasi pembangunan kehutanannya melalui tujuan dan
sasaran OPD.
Terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran OPD Tahun 2015-
2019 tersebut, utamanya untuk kinerja Tahun 2017 maka program /
kegiatan pembangunan kehutanan yang akan ditetapkan/ dilaksanakan
oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017, adalah sbb:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
kegiatan :
a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.
b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan
Prasarana.
3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan
Daerah, dengan kegiatan :
a. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
4) Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan kegiatan :
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan.
81
b. Penyusunan Laporan hasil Pelaksanaan Rencana Program dan
Anggaran.
5) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, dengan
kegiatan :
a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
b. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah.
c. Pengembangan Hutan Rakyat dan Pemanfaatan Lahan di
Bawah Tegakan.
d. Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan.
e. APP Bidang Kehutanan.
f. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan
Bersama Masyarakat (PHBM).
g. Pengendalian Produksi Hasil Hutan rakyat.
h. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka
Mendukung Pelatihan Masyarakat Desa Hutan.
i. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok
Hutan.
j. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Mendukung
Manajemen dan Pemasaran Pasca Produk Hasil Hutan
Masyarakat Sekitar Hutan.
k. Pemberdayaan dan Pengembangan UPT Perbenihan Tanaman
Hutan.
l. Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan.
m.Penatausahaan Hasil Hutan dan Pengawasan Pungutan Iuran
Kehutanan.
n. Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil Hutan.
o. Peningkatan SDM Kehutanan dalam rangka Pengelolaan
Hutan.
p. Pengembangan Perhutanan Sosial (Pengembangan Aneka
Usaha Kehutanan dan Kemitraan).
82
q. Pengelolaan Hutan Wilayah I.
r. Pengelolaan Hutan Wilayah II.
s. Pengelolaan Hutan Wilayah III.
t. Pengelolaan Hutan Wilayah IV.
u. Pengelolaan Hutan Wilayah V.
v. Pengelolaan Hutan Wilayah VI.
w.Pengelolaan Hutan Wilayah VII.
x. Pengelolaan Hutan Wilayah VIII.
y. Pengelolaan Hutan Wilayah IX.
6) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan,
dengan kegiatan :
a. Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura R. Soerjo.
b. Operasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DAK).
c. Pemantapan dan Pemantauan Status Kawasan Hutan.
d. Perlindungan Hutan.
e. Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hutan.
7) Program Rehabilitasi Sumberdaya Hutan, dengan kegiatan:
a. Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta
Reklamasi di Dalam dan Luar Hutan.
b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan
dan Lahan.
c. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penanaman di Sekitar Sumber
Air, Penghijauan Lingkungan, Rehabilitasi Mangrove dan
Pantai).
Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur Tahun 2017 sekaligus perkiraan maju tahun 2018 dapat diliat
pada Tabel 5 di bawah ini.
83
Tabel 5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dan PerkiraanMaju Tahun 2018
Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun2018
Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 02 01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Indeks KepuasanPegawai terhadappelaksanaanadministrasiperkantoran
100%1,348,027,300
100%1,482,830,030
2 02 01 001 Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran
Jumlah DokumenPertanggungjawaabanAdministrasi Perkantoran
Surabaya 1 dok1,348,027,300
APBD 1 dok1,482,830,030
2 02 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Prosentase sarana danprasarana aparaturyang layak fungsi
100%2,858,933,700
100%3,144,827,070
2 02 02 001 Penyediaan Peralatan danKelengkapan Sarana danPrasarana
Jumlah PengadaanSarana dan Prasarana
Surabaya 2 paket1,519,495,700
APBD 2 paket1,671,445,270
2 02 02 002 Pemeliharaan Peralatandan Kelengkapan Saranadan Prasarana
Jumlah Sarana danPrasarana yangTerpelihara
Surabaya 2 paket1,339,438,000
APBD 2 paket1,473,381,800
2 02 07 Program PeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
Prosentasekelembagaan yangtepat fungsi
100%1,026,600,000
100%1,129,260,000
2 02 07 002 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Jumlah LaporanPeningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Surabaya 2 Laporan1,026,600,000
APBD 2 Laporan1,129,260,000
84
2 02 11 Program Penyusunan,Pengendalian danEvaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan
Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepat waktu
100%1,050,000,000
100%1,155,000,000
2 02 11 001 Penyusunan DokumenPerencanaan
Jumlah DokumenPerencanaan SKPD
Surabaya 5 dokumen481,296,000
APBD 5 dokumen529,425,600
2 02 11 002 Penyusunan LaporanHasil PelaksanaanRencana Program danAnggaran
Jumlah DokumenPelaporan HasilPelaksanaan RencanaProgram/ Kegiatan
Surabaya 3 dokumen568,704,000
APBD 3 dokumen625,574,400
2 02 15 Program PemanfaatanPotensi SumberdayaHutan
Produksi Kayu HutanNegara
400.000m3 19,161,676,882
400.000m3 21,077,844,570
Produksi Getah Pinus 30.000ton
30.000ton
Produksi Getah Damar 200 ton 200 ton
Produksi Daun KayuPutih
14.000ton
14.000ton
Produksi Porang 2.000 ton 2.000 ton
2 02 15 009 Monitoring, Evaluasi danPelaporan
Jumlah DokumenInformasi danPembangunan Kehutanan
Jawa Timur 3 Dokumen309,600,000
APBD 3 Dokumen340,560,000
2 02 15 012 Peningkatan KerjasamaAntar Daerah
Jumlah PameranKehutanan
Magetan,Sumenep, Ngawi,Blitar
2 kali580,683,000
APBD 2 kali638,751,300
2 02 15 014 Pengembangan HutanRakyat dan PemanfaatanLahan di Bawah Tegakan
Luas Pengembanganhutan rakyat
Blitar, Bojonegoro,Jombang,Lamongan
75 Ha729,291,627
APBD 75 Ha802,220,790
Luas Pengembanganlahan bawah tegakan
Malang, Nganjuk,Pacitan, Pasuruan,Batu
60 Ha 60 Ha
85
2 02 15 017 Pemberdayaan UPTPeredaran Hasil Hutan
Jumlah pemegang izinyang tertib mengikutipenatausahaan hasilhutan
Provinsi JawaTimur, Jakarta,Kalimantan Timur,Kalimantan Utara,Sumatera Barat,Papua Barat,Sumatera Utara,Kalimantan Tengah
275perusahaan 1,974,838,500
APBD 275perusahaan 2,172,322,350
2 02 15 019 APP Bidang Kehutanan Jumlah LaporanPelaksanaan APP BidangKehutanan
Surabaya,Situbondo, Malang,Tuban, Trenggalek,Bojonegoro,Bondowoso,Probolinggo,Nganjuk,Tulungagung,Banyuwangi
2 Laporan734,272,500
APBD 2 Laporan807,699,750
2 02 15 021 Peningkatan PartisipasiMasyarakat melaluiPengelolaan HutanBersama Masyarakat(PHBM)
Jumlah LaporanPelaksanaan PartisipasiMasyarakat melalui PHBM
Banyuwangi 2 Laporan297,481,380
APBD 2 Laporan327,229,518
2 02 15 039 Pengendalian ProduksiHasil Hutan rakyat
Jumlah FMU yangTerfasilitasi VLK
Jember, Jombang,Probolinggo,Ponorogo, Ngawi,Malang, Bondowoso
2 FMU700,000,000
APBD 2 FMU770,000,000
2 02 15 050 PendidikanKemasyarakatan Produktifdalam rangka MendukungPelatihan MasyarakatDesa Hutan
Jumlah LaporanPelaksanaan PelatihanMDH
Banyuwangi,Mojokerto,Probolinggo
2 Laporan209,047,000
APBD 2 Laporan229,951,700
2 02 15 053 Peningkatan danPengembanganKelembagaan KelompokHutan
Jumlah LaporanPelaksanaan Peningkatandan PengembanganKelembagaan Kelompok
Mojokerto,Nganjuk, Pasuruan,Probolinggo
2 Laporan216,674,500
APBD 2 Laporan238,341,950
86
2 02 15 061 PendidikanKemasyarakatan Produktifdalam MendukungManajemen danPemasarananPascaproduk Hasil HutanMasyarakat Sekitar Hutan
Jumlah LaporanLokakarya
Tulungagung,Banyuwangi,Malang, Lumajang
6 laporan1,000,000,000
APBD 6 laporan1,100,000,000
2 02 15 064 Pemberdayaan danPengembangan UPTPerbenihan TanamanHutan
Jumlah LaporanPemberdayaan danPengembanganPerbenihan TanamanHutan
Jawa Timur 3 Laporan948,903,000
APBD 3 Laporan1,043,793,300
2 02 15 065 Pembinaan danPengendalian ProduksiHasil Hutan
Jumlah LaporanPengendalian ProduksiHasil Hutan
Nganjuk, Madiun,Banyuwangi, Blitar,Ngawi, Malang,Jember
2 Laporan700,000,000
APBD 2 Laporan770,000,000
2 02 15 066 Penatausahaan HasilHutan dan PengawasanPungutan IuranKehutanan
Jumlah LaporanPenatausahaan HasilHutan dan PengawasanIuran Kehutanan
Surabaya 3 Laporan 800,000,000 APBD 3 Laporan880,000,000
2 02 15 067 Pembinaan danPengawasan IndustriHasil Hutan
Jumlah LaporanPembinaan danPengawasan IndustriHasil Hutan
Surabaya 3 Laporan 800,000,000 APBD 3 Laporan880,000,000
2 02 15 069 Peningkatan SDMKehutanan dalam rangkaPengelolaan Hutan
Jumlah LaporanPeningkatan SDMKehutanan
Surabaya 2 Laporan 353,510,000 APBD 2 Laporan388,861,000
2 02 15 071 PengembanganPerhutanan Sosial(Pengembangan AnekaUsaha Kehutanan danKemitraan)
Jumlah Kelompok PelakuAneka Usaha Kehutanan
Jember, Malang,Pasuruan
2 kelompok 278,375,375 APBD 2 kelompok306,212,913
2 02 15 072 Pengelolaan HutanWilayah I
Jumlah Bibit TanamanHutan Rakyat
Pacitan 28500 400,000,000 APBD 28500 475,875,000
87
2 02 15 073 Pengelolaan HutanWilayah II
Jumlah Bibit TanamanHutan Rakyat
Ponorogo, Madiun,Magetan, Ngawi
114000 1,075,000,000 APBD 114000 1,316,250,000
2 02 15 074 Pengelolaan HutanWilayah III
Jumlah Bibit TanamanHutan Rakyat
Trenggalek 28500 455,000,000 APBD 31000 536,625,000
2 02 15 075 Pengelolaan HutanWilayah IV
Jumlah Bibit TanamanHutan Rakyat
Tulungagung, Kediri 68000 690,000,000 APBD 78000 820,125,000
2 02 15 076 Pengelolaan HutanWilayah V
Jumlah Bibit TanamanHutan Rakyat
Malang, Pasuruan,Blitar, Kota Batu
237500 1,325,000,000 APBD 24500 1,569,375,000
2 02 15 077 Pengelolaan HutanWilayah VI
Jumlah Bibit TanamanHutan Rakyat
Nganjuk, Jombang,Mojokerto,Bojonegoro, Tuban,Lamongan
177000 1,445,000,000 APBD 177000 1,711,125,000
2 02 15 078 Pengelolaan HutanWilayah VII
Jumlah Bibit TanamanHutan Rakyat
Bondowoso,Lumajang,Probolinggo,Jember, Situbondo,Banyuwangi
331000 1,719,000,000 APBD 3385002,004,750,000
2 02 15 079 Pengelolaan HutanWilayah VIII
Jumlah Bibit TanamanHutan Rakyat
Bangkalan, Gresik,Sidoarjo
108000 645,000,000 APBD 108000769,500,000
2 02 15 080 Pengelolaan HutanWilayah IX
Jumlah Bibit TanamanHutan Rakyat
Sampang,Pamekasan,Sumenep
85500 775,000,000 APBD 93000921,375,000
2 02 17 Program Perlindungandan KonservasiSumber Daya Hutan
% Penurunan luaskebakaran hutan
5% 6,066,183,000 5%6,672,801,300
% Penurunanpencurian hasil hutan
2,5% 2,5%
88
2 02 17 009 Pelestarian dan PenataanKawasan Tahura R.Soerjo
Jumlah Bibit Persemaian Kawasan Tahura RSoerjo
20.000batang
3,510,986,000 APBD 20.000batang 3,862,084,600
2 02 17 035 Operasi Perlindungan danPengamanan Hutan(DAK)
Luas Rehabilitasi Hutan Kawasan Tahura RSoerjo
0 Ha 0 APBD 0 Ha -
2 02 17 071 Pemantapan danPemantauan StatusKawasan Hutan
Jumlah LaporanPemantapan danPemantauan StatusKawasan Hutan
Jawa Timur 3 Laporan 794,297,000 APBD 3 Laporan873,726,700
2 02 17 072 Perlindungan Hutan Jumlah LaporanPelaksanaanPerlindungan Hutan
Jawa Timur 3 Laporan 926,300,000 APBD 3 Laporan1,018,930,000
2 02 17 073 Konservasi EkosistemSumberdaya Hutan
Jumlah LaporanPelaksanaan KonservasiEkosistem SDH
Jawa Timur 3 Laporan 834,600,000 APBD 3 Laporan918,060,000
2 02 23 Program RehabilitasiSumber Daya Hutan
Luas kawasan hutanyang dikonservasi(Ha)
10000 Ha 586,803,118 10000 Ha645,483,430
2 02 23 003 Pengawasan KegiatanRehabilitasi Hutan danLahan serta Reklamasi diDalam dan Luar Hutan
Jumlah LaporanPengawasan KegiatanRehabilitasi Hutan danLahan
Jawa Timur 1 Laporan 124,589,000 APBD 1 Laporan137,047,900
2 02 23 004 Peningkatan Peran sertaMasyarakat dalamRehabilitasi Hutan danLahan
Jumlah LaporanPeningkatan PeransertaMasyarakat
Jawa Timur 1 Laporan 90,585,118 APBD 1 Laporan99,643,630
2 02 23 005 Rehabilitasi Hutan danLahan (Penanaman diSekitar Sumber Air,Penghijauan Lingkungan,Rehabilitasi Mangrovedan Pantai)
Luas Areal Rehabilitasi Lamongan,Lumajang,Probolinggo
50 hektar 371,629,000 APBD 50 hektar408,791,900
Total Anggaran 32,098,224,000 35,308,046,400
89
IV. PENUTUP
Dengan acuan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah) Tahun 2014-2019 Provinsi Jawa Timur dan Renstra (Rencana
Strategis) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, maka
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur telah menyusun perencanaan
pembangunan kehutanan Jawa Timur jangka pendek dalam dokumen
Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. Dilandasi proses penjaringan
aspirasi masyarakat diharapkan sinergisitas perencanaan pembangunan
kehutanan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
dapat terwujud.
Mengingat pembangunan kehutanan merupakan urusan yang
kompleks, memerlukan jangka waktu yang relatif lama dan
berkesinambungan maka komitmen Kepala Daerah yang kuat sangat
diperlukan, utamanya pada aspek alokasi anggaran dan ketaatan pada
prosedur hukum serta pedoman pelaksanaan. Dengan didukung alokasi
anggaran yang proporsional (sesuai dengan rencana kebutuhan) dan
pelaksanaan yang senantiasa berada pada koridor hukum, Insyaallah Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur dapat melaksanakan program/ kegiatan
kehutanan utamanya di Tahun 2017 ini sejalan dengan apa yang telah
direncanakan.
Surabaya, Januari 2017KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TIMUR
INDRA WIRAGANA, SHPembina Utama Madya
NIP. 19570624 198503 1 006
i
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………..DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………..
iii
BAB I. PENDAHULUAN ………………………………………………..….... 1I.1. Latar Belakang ……………………………………….………. 1I.2. Landasan Hukum…. ……………………………………...... 5I.3. Maksud dan Tujuan…… …………………………………… 9I.4. Sistematika Penulisan.……………………………………… 10
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUNLALU…………………….................................................... 14II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra OPD……………………………………… 14II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD….………………….… 23II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi OPD ...................................................... 34II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..………….. 37II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat........................................................ 50BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN............ 76
III.1..Telaahan terhadap Kebijakan Nasional………………. 76III.2..Tujuan dan Sasaran Renja OPD…..…………………… 79III.3 Program dan Kegiatan…………..…………………………. 79
BAB IV. PENUTUP ……………………………………………..………………… 89
ii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel
Tabel
Tabel
TabelTabel
Tabel
1.
2.1.
2.2.
3.4.
5.
Matriks Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaOPD dan Pencapaian Renstra OPD Dinas KehutananProvinsi Jawa Timur s/d Tahun 2015…………………………….Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas KehutananProvinsi Jawa Timur.....................................................Rencana Kinerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi JawaTimur Tahun 2017........................................................Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017......Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan dari ParaPemangku Kepentingan Tahun 2017...............................Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD DinasKehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 danPerkiraan Maju Tahun 2017...........................................
16
32
3340
51
83
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMURD I N A S K E H U T A N A N
Jl. Bandara Juanda Telp. 031-8666549 Fax. 031-8667858Email: [email protected] U R A B A Y A 61253
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANANPROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 522 /23 /123.01/2017
TENTANGPERUBAHAN RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
MENIMBANG : a. bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti PeraturanGubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sertaPeraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas KehutananProvinsi Jawa Timur, perlu dilakukan Review terhadap RencanaKerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) DinasKehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada hurufa, perlu menetapkan Perubahan Renja-OPD Dinas KehutananProvinsi Jawa Timur Tahun 2017 hasil review denganKeputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–
Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam
Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950).
2. Undang-undang
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 86, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia nomor 4412).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4355).
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4452).
8. Peraturan Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207)
jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814).
9.
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817).
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
12.
13.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran
Dearah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E).
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3
Seri D).
14. Peraturan Daerah
14.
15.
16.
17.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1
Seri C).
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013
tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2012-2032
(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 50 Seri
E).
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 84,
Seri E).
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2016 Nomor 110 Seri E).
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Kesatu : Perubahan Renja-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun
2017.
Kedua : Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama
merupakan implikasi dari adanya penambahan anggaran dan kegiatan
untuk Sembilan UPT Pengelolaan Hutan Kewilayahan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD)
Tahun Anggaran 2017 pasca ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur .
Ketiga : Sistematika Perubahan Renja-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.
BAB III
BAB IV
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.
PENUTUP.
Keempat : Uraian secara terinci dari Perubahan Renja-OPD Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ini, tercantum dalam Lampiran Surat
Keputusan ini.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : SurabayaPada Tanggal : 4 Januari 2017
KEPALA DINAS KEHUTANANPROVINSI JAWA TIMUR
INDRA WIRAGANA, SHPembina Utama Madya
NIP. 19570624 198503 1 006
TEMBUSAN:Yth. 1. Sdr. Kepala Bappeda Prov. Jatim.
2. Sdr. Inspektur Prov. Jatim.3. Sdr. Kepala Biro Organisasi Setda
Prov. Jatim.
Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa TimurNomor : 522 / 23 /123.01/2017Tanggal : 4 Januari 2017
PERUBAHAN RENCANA KERJAORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017(TERLAMPIR)