DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN …halmaherautarakab.go.id/files_upload/RENSTRA KOMINFO.pdf · Internet sebuah infrastruktur komunikasi tertutup yang dibuat berdasarkan

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

TAHUN 2018

i

Renstra Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Halmahera Utara periode 2017-2021 merupakan bagian integral dari

program pembangunan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan

panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo dan Persandian

untuk 5 (lima) tahun, disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap

pelaksanaan RENSTRA periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD

2017-2021 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan

bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi

Halamhera Utara, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Halmahera

Utara.

Dengan disusunnya RENSTRA ini, maka Dinas Kominfo dan Persandian

mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja

masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar

skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Kominfo dan Persandian Kab.

Halmahera Utara lebih konkrit. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan

kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan penyesuaian

muatan RENSTRA termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan

sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan.

RENSTRA ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan

sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Kominfo dan Persandian.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas

Kominfo dan Persandian harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa

berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance).

ii


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................ i

DAFTAR ISI .............................................................................................. ii

DAFTAR TABEL .......................................................................................

BAB I. PENDAHULUAN .......................................................................... 1

I. 1. Latar Belakang ......................................................................... 1

I. 2. Landasan Hukum ..................................................................... 5

I. 3. Maksud dan Tujuan ................................................................ 10

I. 4. Sistematika Penulisan ........................................................... 11

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

DAN PERSANDIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA ................... 13

II. 1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfo dan

Persandian ................................................................................. 13

II. 2. Sumber Daya Dinas Kominfo dan Persandian ....................... 42

II. 3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo dan Persandian ................ 46

II. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Kominfo dan

Persandian ................................................................................. 48

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS

KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN ........................... 50

III. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten

Halmahera Utara .................................................................... 50

III. 2. Telaahan Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah ....................................................................... 51

III. 3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan

Renstra Diskominfo Provinsi Maluku Utara ........................... 55

III. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis ....................................................................... 56

iii


III. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis ................................................... 61

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN ........................................................ 66

IV. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo dan

Persandian ................................................................................. 66

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ....................................... 72

V.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, dan

Persandian ............................................................................................ 72

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

.............................................................................................................. 78

BAB VII. KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN .............. 88

VII.1. Indikator Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian

yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera

Utara ..................................................................................................... 88

BAB VIII. PENUTUP ............................................................................. 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................

iv


A. PENGERTIAN UMUM

Pengertian – pengertian umum yang tercakup dalam

Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang – undangan.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau walikota dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah.

4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

azas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas –

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang

dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dinkominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Halmahera Utara

6. Telematika (telekomunikasi, multi media dan informatika)

adalah merupakan sinergi antara teknologi informasi dan

v


teknologi komunikasi yang diarahkan pada ketersediaan

jaringan komunikasi dan data yang menghubungkan instansi

pemerintah dalam rangka otomatisasi pelayanan umum.

7. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan

pelayanan jasa lainnya.

8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan

atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda –

tanda, isyarat, tulisan, gambar,suara dan bunyi melalui sistem

kawat, optic , radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

9. Informasi adalah hasil pengolahan data berupa keterangan

yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakainya.

10. Perangkat keras adalah komponen fisik dari suatu sistem

computer yang biasa hardware.

11. Perangkat lunak adalah suatu program computer yang

mengaplikasikan urutan proses atau prosedur dari perangkat

keras yang disebut software.

12. Aplikasi adalah suatu perangkat lunak yang mengaplikasikan

suatu sistem dan/atau prosedur kerjadalam suatu organisasi

sehingga pelaksanaan sistem dan/atau prosedur kerja tersebut

lebih efisien, efektif dan akurat.

13. Sistem Informasi untuk selanjutnya disingkat SI adalah suatu

sistem yang memproses, mengelola dan mengorganisasi

informasi untuk menyediakan informasi secara teliti dan tepat

waktu. Pengertian Sistem Informasi dalam dokumen ini

vi


diasumsikan dengan suatu Sistem Informasi berbasis

komputer.

14. Internet sebuah infrastruktur komunikasi tertutup yang dibuat

berdasarkan standar – standar komunikasi internet dan

standar – standar pemformatan informasi World Wide Web.

15. Internet adalah merupakan jaringan computer raksasa yang

terdiri dari ribuan jaringan komputer yang lebih kecil di seluruh

dunia.

16. Lokal Area Network, untuk selanjutnya disingkat LAN adalah

suatu group komputer dan alat – alat lain yang disebar pada

daerah yang terbatas dan dihubungkan oleh saluran

komunikasi sehingga setiap piranti dapat saling berinteraksi.

Istilah ini dikenal pula dengan nama jaringan komputer.

17. Server adalah suatu Komputer yang menjalankan piranti lunak

administrative yang mengontol akses ke semua atau bagian

dari jaringan komputer beserta sumber – sumber dayanya (

seperti disk drive atau printer ). Komputer yang bertindak

sebagai server menyediakan semua sumber daya bagi setiap

computer yang bertindak sebagai workstation.

18. Workstation, pada umunya istilah ini digunakanuntuk menunjuk

pada komputer – komputer atau terminal yang dihubungkan ke

jaringan komputer.

19. Website, sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui

sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut

ditampilkan ke dalam bentuk halaman informasi terformat yang

bisa dihubungkan ke halaman informasi lain. Halaman web

vii


bisa mencakup grafis, suara, animasi dan efek khusus lain

sebagai tambahan pada teks.

20. Elektronik Government, untuk selanjutnya disingkat e –

government, adalah suatu kondisi penyelenggaraan

pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan

kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif.

Dengan memanfaatkan teknologi berbasis internet dalam

pelayanan, masyarakat bisa mengakses berbagai informasi

dan memperoleh pelayanan secara elektronik.

21. Lembaga komunikasi masyarakat adalah kelompok

komunikasi yang hidup dan berkembang di masyarakat seperti

Kelompok Informasi Masyarakat.

22. Media Pertunjukan Rakyat, adalah media penyebarluasan

informasi melalui Pertunjukan Rakyat.

13

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN

PERSANDIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

2.1. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN

HALMAHERA UTARA

2.1.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera

Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian terdiri dari seorang Kepala

Dinas (Eselon IIb), seorang Sekretaris Dinas (Eselon IIIa), empat

orang Kepala Bidang (Eselon IIIb), dan Dua Belas Orang Kepala

Subbagian/Seksi (Eselon IVb).

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

14


2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Utara

Nomor 32 Tahun 2016 Tentang susunan organisasi, serta tugas

pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

2. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Utara.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera

Utara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

5. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah

dan Kecamatan.

6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

Kabupaten Halmahera Utara.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi dan

Persandian Kabupaten Halmahera Utara.

8. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

15


otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan

republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh

kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan

masyarakat.

11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh semua Daerah.

12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang

wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang

dimiliki Daerah.

13. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil

dalam rangka memimpin suatu Organisasi Pemerintahan.

14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil

dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya

didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri.

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas

yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

teknis penunjang tertentu;

16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil

yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang

16


berwewenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan

profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 2

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian merupakan unsur

pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas,

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi

Informatika dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menyelenggarakan fungsi

: Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi informatika statistik

dan persandiman;

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang komunikasi informatika statistik dan persandiman;

17


b. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik

di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk

mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, Penyediaan

konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,

Pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan

kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses

informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery

center & TIK, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan

akses internet, Layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah

kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, layanan

manajemen data dan informasi e-Government, layanan

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan

suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan

kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)

pemerintah daerah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK

pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub

domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi

publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk

mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan

konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,

pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan


informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery

center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan

akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah,

layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen

data dan informasi eGovernment, layanan pengembangan dan

pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang

terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,

18


penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan

Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah,

pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan

masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,

pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini

dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan

informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah

daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan

media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan

penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center,

disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan

penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra

pemerintah daerah, layanan keamanan informasi e-Government,

layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan

suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan

kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)

pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah

daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian,

terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

19


b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

2. Sub Bagian Keuangan;dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan

Hubungan Media, membawahkan :

1. Seksi Pengelolaan Opini Aspirasi dan Informasi Publik;

2. Seksi Komunikasi Publik Lintas Sektoral dan Pemberdayaan

Akses Informasi;

3. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penetapan

Regulasi e-

Government;

d. Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

membawahkan :

1. Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center;

2. Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan

Publik;

3. Seksi Monitoring Trafik Elektronik dan Keamanan Informasi.

e. Bidang Persandian, membawahkan :

1. Seksi Tata Kelola Persandian;

2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian;

3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Persandian.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada lampiran, dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

20


TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu

Sekertariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas

memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi

perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga

dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Komunikasi,

Informasi dan Persandian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal (6),

Sekretariat menyelenggakan fungsi :

a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan

pelaporan Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian;

b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian,

ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan

masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

c. Penataan organisasi dan tata laksana;

d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

Pasal 8

Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

b. Sub Bagian Keuangan;dan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

21


Paragraf I

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Komunikasi,

Informasi dan Persandian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub

Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelanggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

b. Menyiapkan bahan untukpenyusunan program tahunan (DASK dan

RASK);

c. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana anggaran tahunan

(RKT dan RKA);

d. Penyiapan bahan dan data dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan

program kerja dan pelaporan;dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fingsi.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.

Pasal 12


Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

22


a. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

b. Melaksanakan penyiapan bahan untuk penatausahaan keuangan

baik rutin maupun pembangunan sesuai prosedur dan peraturan

yang berlaku untuk akuntabilitas dan tertib administrasi keuangan

dinas;

c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk pengelolaan barang milik/

kekayaan daerah;

d. Membantu Sekretaris dalam penyiapan bahan untuk membuat

laporan analisis dan pertanggung jawaban keuangan baik rutin

maupun pembangunan;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan

urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,

kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi,

penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 14


Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Menyiapkan bahan untuk pengurusan kepegawaian sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku;

c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk urusan ketatausahaan di

lingkungan dinas;

23


d. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan dinas dalam rangka

menunjang kelancaran kegiatan operasional dinas;

e. Melaksanakan penyiapan bahan untuk urusan kerja sama dan

hubungan masyarakat untuk kepentingan dinas sesuai kebutuhan;

f. Menyiapkan bahan untuk urusan kearsipan dan dokumentasi

pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

g. Menyiapkan bahan untuk penataan organisasi dan tata laksana

dinas;

h. Menyiapkan bahan untuk perencanaan dan penyusunan peraturan

perundang – undangan untuk kebutuhan dinas sesuai prosedur dan

ketentuan yang berlaku;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Bagian Kedua

Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media

Pasal 15


dipimpin oleh seorang kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan

pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan

media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan


penyediaan akses informasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK

pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan

Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah,

Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten.

24


Pasal 16



menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini

dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,

b. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan

pemerintah daerah,

c. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media

komunikasi publik,

d. Pelayanan informasi publik, layanan hubungan media,

e. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan

penyediaan akses informasi di kabupaten

f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah

daerah,

g. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan

pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan

pengelolaan media komunikasi publik,

h. pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan


informasi di kabupaten;

i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini

dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan

informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah

daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan


penyediaan akses informasi di kabupaten.

25


j. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan

media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan

penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub

domain bagi lembaga, pelayanan publik dan

kegiatanKabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK

pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan

Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah

Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di

kabupaten;

k. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan

hubungan media,Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi

Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan

sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan

Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah

Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government

Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah

Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di

kabupaten;

l. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media,

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan


domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan

Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah

Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan


Kabupaten/Kota,

Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten;

m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber

26


Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan

Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan

kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK

pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan


Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di

kabupaten; dan

n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan hubungan

media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan


domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten,

Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan

Masyarakat, Penyelenggaraan Government

Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah

Kabupaten/Kota,

Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten

o. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;dan

p. Pelaksanaan fungsi lainyang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

Bidang Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, terdiri dari :

a. Seksi Pengelolaan Opini Aspirasi dan Informasi Publik

b. Seksi Komunikasi Publik Lintas Sektoral dan Pemberdayaan Akses

Informasi;

c. Seksi Pengelolaan Pengelolaan Media Komunikasi dan Penetapan

Regulasi

e-Government.

Paragraf 1

Seksi Pengelolaan Opini Aspirasi dan Informasi Publik

27


Pasal 18

Seksi Pengelolaan Opini Aspirasi dan Informasi Publik dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan

aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten.

Pasal 19


Seksi Pengelolaan Opini Aspirasi dan Informasi Publik


- Pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media masa dan

sosial Opini dan Aspirasi Publik;

- Pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat) dan

pengelolaan aduan masyarakat

- Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;

- Layanan pengelola informasi public;

- Pengelolaan hubungan dengan media (media relation);

- Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah;

- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Seksi Komunikasi Publik Lintas Sektoral dan Pemberdayaan Akses

Informasi

Pasal 20


Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi

28


Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan

pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di Kabupaten.

Pasal 21



Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. Layanan tema komunikasi publik lintas sektoral, nasional dan

pemerintah daerah

b. Pengelolaan dan analisa data informasi untuk mendukung

komunikasi publik

c. Pengelolaan informasi publik untuk implementasi uu nomor 14 tahun

2008

d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;

e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas

f. Layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media

dan lembaga komunikasi publik;

g. Layanan pendaftaran nama domain pelayanan publik dan kegiatan

pemerintahan;

h. Menetapkasn sub domain terhadap domain yang telah di tetapkan

oleh pemerintah pusat;

i. Layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah;

j. Layanan peningkatan SDM dalam pengelolaan nama domain, portal

dan website;

k. Menetapkan dan mengubah nama pejabat domain dan menetapkan

dan mengubah nama domain dan sub domain;

l. Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain layanan

peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;

m. Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-

Government dan Smart City;

29


n. Layanan Implementasi e-Government dan Smart City dan promosi

pemanfaatan layanan smart city di daerah;

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dan

atasan.

Paragraf 3

Seksi Pengelolaan Pengelolaan Media Komunikasi dan Penetapan

Regulasi e- Government

Pasal 22

Seksi Pengelolaan Pengelolaan Media Komunikasi dan Penetapan

Regulasi eGovernment dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai

tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan terkait fungsi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan

Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi

Pengelolaan Pengelolaan Media Komunikasi dan Penetapan Regulasi

eGovernment, menyelenggarakan fungsi :

a. Layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah

daerah;

b. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;

c. Pengelolaan saluran komunikasi milik pemda/media internal;

d. Diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah

dan non pemerintah daerah;

e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;

f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;

g. Layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu e-Goverment;

30


h. Layanan kerja sama lintas organisi perangkat daerah, pemerintah

daerah dan pemerintah pusat serta non pemerinah;

i. Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government pemerintah

daerah;

j. Layanan pengembangan Business Process Re-engineering

pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah

(Stakeholder Smart City),

k. Layanan Sistem Informasi Smart City,

l. Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat,

m. Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang;

o. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;

Bagian Ketiga

Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Pasal 22

Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center Sipil dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan

Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK

Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan

penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan

Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan

Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan

Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi eGovernment, Layanan

Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten.

Pasal 23

31


Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 22,

Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center, menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan

Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK

Pemerintah Kabupate;

b. Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,

c. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik

dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi

e-Government, Integrasi;

d. Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi

e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di

Kabupaten;

e. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

penyelenggaraan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center,

Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik &

Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-

Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan

Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi

Intra Pemerintah di Kabupaten;

f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center &

TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan

penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan

Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi,

Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan

Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-

32


Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di

Kabupaten; dan

g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan Infrastruktur

dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah

Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan

akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi

Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen

Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan

Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government,

Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten.

Pasal 24

Bidang Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center, terdiri dari :

a. Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center dan inovasi;

b. Seksi Pelayanan Informasi dan Data Elektronik;

c. Seksi Pelayanan Penataan Regulasi.

Paragraf 1

Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center dan Inovasi

Pasal 25

Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center dan Inovasi dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur

dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kabupaten.

Pasal 26


Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center dan Inovasi

menyelenggarakan fungsi:

33


a. Layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan

Disaster Recovery Center (DRC);

b. Layanan pengambangan dan inovasi TIK dan implementasi e-

government;

c. Layanan Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur

Teknologi Informatika;

d. Layanan pengelola akses internet pemerintah dan publik;

e. Layanan filtering konten negatif;

f. Layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;

g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;

h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pasal 25

Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan tekhnis, pembinaan

dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan

pencatatan kematian.

Pasal 26


Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik,


a. Layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC)

dan Disaster Recovery Center (DRC);

b. Layanan pengambangan dan inovasi TIK dan implementasi e-

government;

c. Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam

pengelolaan infrastruktur Teknologi Informatika,

34


d. Layanan pengelola akses internet pemerintah dan publik;

e. Layanan filtering konten negatif ;

f. Layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah;

g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;

h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pargaraf 2

Seksi Monitoring Trafik Elektronik dan Kemanan Informasi

Pasal 27

Seksi Monitoring Trafik Elektronik dan Kemanan Informasi dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan

keamanan informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi di

Kabupaten.

Pasal 28


Seksi Monitoring Trafik Elektronik dan Kemanan Informasi ,


a. Layanan monitoring trafik elektronik;

b. Layanan peningkatan Kapasitas SDM di bidang keamanan informasi;

c. Layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah

daerah;

d. Pelaksanaan audit TIK;

e. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;

f. Layanan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah;

g. Layanan BIMTEK dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh

aparatur pemerintah;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang;

35


i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;

j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Bidang Persandian

Pasal 29

Bidang Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai

tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi.

Pasal 30


Bidang Persandian, menyelenggarakan fungsi :

a. Tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi

di lingkungan pemerintah daerah;

b. Melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan

pemerintah daerah;

c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan

persandian di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 31

Bidang Persandian, terdiri dari :

a. Seksi Tata Kelola Persandian;

b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian;

c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.

Paragraf 1

Seksi Tata Kelola Persandian

Pasal 32

Seksi Tata Kelola Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem

36


Tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di

lingkungan di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 33


Seksi Tata Kelola Persandian, menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah

Daerah;

b. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;

c. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian

yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat

lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan

komunikasi sandi;

d. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian

informasi milik pemerintah daerah;

e. Pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya

f. Manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras

persandian dan jaring komunikasi sandi;

g. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;

h. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi

berklasifikasi;

i. Penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;

j. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan

pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan,

fasilitasi,asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

k. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui

program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis,

workshop dan/atau seminar;

l. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat

lunak dan perangkat keras persandian;

37


m. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian,

perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

n. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;

o. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Operasional Pengamanan Persandian

Pasal 34

Seksi Operasional Pengamanan Persandian dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi mempunyai tugas Melaksanakan operasional pengamanan

persandian di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 35


Seksi Operasional Pengamanan Persandian, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar

perangkat daerah di lingkungan kabupaten;

b. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi

sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;

c. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi

sandi;

d. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;

e. Penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam

rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di

lingkungan kabupaten;

f. Penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam

rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di

lingkungan kabupaten;

g. Penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada

komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;

38


h. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat

daerah di lingkungan kabupaten;

i. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting /vital/

kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan

persandian lainnya;

j. Pengamanan informasi elektronik;

k. Pengelolaan security operation center (SOC) dalam rangka

pengamanan informasi dan komunikasi;

l. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional

persandian dan keamanan informasi;

m. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang;

o. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;

p. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

Pasal 34

Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan

dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah

daerah.

Pasal 35


Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian,


a. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap

b. pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan

sumber daya persandian;

39


c. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar

perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;

d. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;

e. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan

sumber daya persandian;

f. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar

perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;

g. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;

h. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan

sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

i. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi

sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;

j. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang;

l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;

m. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

40


BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 42

(1) Pada setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan

Peraturan Bupati;

(2) Unit Pelaksana Teknis dinas berfungsi melaksanakan sebagian

Tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa

Kecamatan;

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan

secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB VII

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Paragraf 1

Eselonisasi

Pasal 43

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekertaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau

Jabatan Administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau

Jabatan Administrator

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural

eselon IV.a atau Jabatan Pengawas

41


Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 45

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat stuktural pada Dinas

Kependudukan dan Pencacatan Sipil dilakukan dengan mengacu kepada

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

(1) Pada Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua

kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas;

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok dan

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;

(5) Jumlah tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat

yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku;

(6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

42


BAB IX

TATA KERJA

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang

Dan Kepala Sub Bagian serta Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, singkronisasi dan kerja sama fungsional sebaik.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati yang

mengatur tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Informasi

dan Komunikasi Sekerariat Daerah Kaupaten Halmahera Utara

dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Halmahera Utara.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang

dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber

daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian sebanyak 29 orang dengan rincian sebagai berikut :

43


a. Komposisi Status Kepegawaian :

No. Status Kepegawaian Jumlah Prosentase 1 PNS 11 orang (42%) 2 CPNS 0 orang (0%) 3 Honorer / Kontrak 15 orang (58%) Jumlah 26 orang (100%)

b. Komposisi Jabatan PNS

No. Jabatan PNS Jumlah Prosentase

1 Jabatan Struktural 8 orang (72%)

2 Jabatan Fungsional Tertentu 0 orang (0%)

3 Jabatan Fungsional Umum 3 orang (28%)

Jumlah 11 orang (100%)

c. Komposisi Eselon PNS :

No. Eselon PNS Jumlah Prosentase 1 Eselon II.b 1 orang (9%) 2 Eselon III.a 1 orang (9%) 3 Eselon III.b 3 orang (27%) 4 Eselon IV.a 3 orang (27%) 5 Staf 3 orang (27%) Jumlah 11 orang (100%)

d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang Tahun 2017

Jabatan Golongan/

II/a II/b II/c II/d III/a III/b III /c

III/d IV /a

IV/b IV/c IV /d

Kepala Dinas

1

Sekretaris Dinas

1

44


Kepala Bidang

3

Kepala Sub Bagian

1

Kepala Seksi

1 1

Staf Pelaksana (JFU)

1 1 1

Jumlah 1 1 2 1 5 1

e. Komposisi Pendidikan PNS :

No. Pendidikan PNS Jumlah Prosentase

1 SD 0 orang (0%)

2 SLTP 0 orang (0%)

3 SLTA 2 orang (22%)

4 D III 1 orang (11%)

5 S 1 6 orang (54%)

6 S2 2 orang (18%)


f. Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak)

No. Pendidikan Pegawai Tidak Tetap Jumlah Prosentase

1 SLTA 12 orang (80%) 2 S 1 2 orang (13%) 3 S 2 1 orang (7%) Jumlah 15 orang (100%)

45


g. Komposisi Umur PNS :

No. Umur PNS Jumlah Prosentase 1 < 25 th 0 (0%)

2 25 – 30 th 0 (0%)

3 31 – 40 th 3 orang (27%)

4 41 – 50 th 6 orang (54%)

5 51 – 55 th 1 orang (9%)

6 > 56 th 1 orang (9%)


h. Data pegawai menurut Gender :

No. Pegawai (PNS) menurut gender Jumlah Prosentase 1 Laki-laki 7 orang (64%) 2 Perempuan 4 orang (36%) Jumlah 11 orang (100%)

i. Sarana dan Prasarana

Sementara perlengkapan yang tersedia untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kab. Halmahera Utara adalah :

No Nama Barang Jumlah 1 Meja kerja 12 2 Lemari arsip 4 3 Filling cabinet 2 4 Kursi Kerja 6 5 Kursi Chitose 6 6 Komputer 2 7 Laptop 7 8 Mesin tik manual - 9 Printer 5 10 Mobil 2

46


2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian

Dinas ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan

sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM

untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD

dan/atau indikator lainnya. Dinas Komunikasi Informasi dan

Persandian yang pada waktu itu masih berstatus bagian Infokom

setda halmahera utara, dalam penyampaian dan pendistribusian

Informasi telah dilakukan melalui media massa, media elektronik,

media online, dan di tahun-tahun mendatang akan dilaksanakan

media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang sesuai

dengan indicator kinerja selama lima tahun kedepan. Hasil liputan

dalam bentuk Bulletin Pemda dijadikan sebagai arsip dan

dokumentasi daerah dan wajib untuk diinformasikan kepada seluruh

masyarakat, demi terexposnya kegiatan pemerintah daerah melalui

media massa (blocking space), media elektronik dan media online

(WEBSITE) dan informasi yang bersifat up date difasilitasi melalui

jaringan internet.

Bidang peliputan dan penyiaran yang menangani operasional radio

pemda Kabupaten Halmahera Utara, sesuai tugas pokok dan

fungsinya melakukan peliputan terhadap peristiwa-peristiwa penting

kegiatan pemerintah daerah dan disiarkan melalui proses penyiaran

radio.

47


Renstra yang terlaksana dalam tahun 2017, masih merupakan

Renstra Bagian Infokom yang merupakan satu kesatuan dari Renstra

Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara 5 tahun kedepan.

Dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara

Nomor : 32 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok

dan Fungsi Dinas-Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera

Utara Tahun 2016 Nomor); maka untuk menyempurnakan renstra

yang telah ada, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama yang disesuaikan

dengan Tupoksi Dinas Kominfo dan Persandian, dan tentunya akan

di jabarkan kedalam renstra untuk disempurnakan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik maka dipandang

perlu untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia untuk

menunjang kinerja pelayanan OPD secara baik.

Ditahun 2017, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

kembali melakukan peningkatan pelayanan terhadap pembangunan

teknologi informasi, yang sasarannya ditujukan kepada kebutuhan

OPD dan seluruh masyarakat sampai ketingkat pedesaan yang

membutuhkan perkembangan informasi dengan penggunaan alat

komunikasi berupa jaringan computer dan jaringan selular menuju

desa berdering.

48

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informasi dan

Persandian untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Belum cukup tersedia SDM Aparatur yang terampil dalam

penulisan berita dan penyelesaian berbagai permasalahan

dalam jaringan komunikasi.

2. Terbatasnya sarana-prasarana kantor untuk menunjang

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.

3. Belum cukup tersedianya sarana dan prasarana Teknologi

Komunikasi, Informatika dan Persandian sampai ke tingkat

pedesaan.

Sedangkan peluang-peluang yang tersedia untuk pengembangan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah :

1. Tersediannya anggaran untuk mendukung kegiatan rutinitas

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

2. Tersediannya anggaran Diklat, Bimtek untuk peningkatan SDM

bagi seluruh staf.

3. Sarana dan prasarana Telekomunikasi yang terus dibangun

pada titik titik yang dibutuhkan.

4. Telah tersedianya sarana jaringan komunikasi data secara

elektronik yang dapat menjangkau berbagai informasi;

49


5. Penerapan pelatihan sumber daya manusia dalam

meningkatkan pengetahuan tentang aplikasi online.

6. Penerapan Pelatihan Sumber Daya Manusia untuk penulisan

berita.

7. Penerapan pelatihan persandian

50


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Halmahera Utara.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan

Informatika menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang

merupakan permasalahan yang perlu untuk diatasi, permasalahan itu

antara lain :

A. Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan

Hubungan Media :

Konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,

pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan


informasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah dan

Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information

Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Ekosistem

TIK Smart City di Kabupaten yang belum tersedia.

B. Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center :

Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery

Center & TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan

51


intranet dan penggunaan akses internet, Layanan

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik &

Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi

e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan,

Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten yang

belum terbangun secara optimal.

C. Bidang Persandian :

Tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan

informasi, Layanan Keamanan Informasi e-Government di

lingkungan pemerintah daerah, yang belum tersedia.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini

Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) untuk tahun 2016 – 2021 adalah :

”Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara

melalui Tata kelola Pemerintah yang baik dan professional

dilandasi kebersamaan yang berkeadilan”

Visi tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ditopang

dengan misi pembangunan yang juga merupakan agenda

pembangunan lima tahun kedepan. Misi pembangunan yang

ditawarkan sebagai penjabaran visi tersebut antara lain :

52


1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang

bersih;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan

dan infrastruktur dasar;

3. Mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi seluruh warga

masyarakat dalam berbagi aspek kehidupan;

4. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui

optimalisasi potensi kekayaan alam yang berwawasan

lingkungan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta

mengurangi angka kemiskinan.

Visi dan Misi ini selanjutnya diterjemahkan melalui program yang

ditetapkan dalam rencana trategis Dinas Komunikasi, Informatika

dan Persandian Tahun (2017-2021), sebanyak 10 (sepuluh) program

yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.

6. Program Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media

Massa.

53


7. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan

Komunikasi.

8. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan

informasi.

9. Program Kerjasama informasi Dengan Mas Media.

10. Program Pengembangan dan Optimalisasi sistem Keamanan

Informasi.

11. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas

Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah.

Visi : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan

No.

Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH Terpilih

Permasalahan Pelayanan

OPD

Faktor

Penghambat

Pendorong

I MISI I : Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih; PROGRAM

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingginya tuntutan pelaksanaan tugas aparatur dalam pelayanan administrasi perkantoran

Kelancaran Sistem keuangan dinas yang menunjang kelancaran administrasi perkantoran

Kebutuhan OPD dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dinas

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingginya intensitas pemanfaatan sarana dan prasarana yang sangat menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas aparatur

Relatif belum tersedianya sarana dan prasarana organisasi yang optimal dan memadahi dalam meningkatkan pelaksanaan tugas

Kebutuhan OPD dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dinas

54


dinas

3

Program peningkatan disiplin aparatur

Tingginya tuntutan pelaksanaan tugas melalui penegakkan disiplin aparatur dalam penggunaan atribut dan kelengkapan pakaian Dinas

Ketersediaan anggaran untuk mengoptimalkan penegakkan disiplin aparatur dalam penggunaan atribut dan kelengkapan pakaian dinas

Kebutuhan organisasi dan individu dalam menggunakan atribut dan kelengkapan pakaian dinas

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Belum optimalnya kapasitas SD Aparatur dan Sinkronisasi kompetensi khusus dalam pelaksanaan tugas

Relatif belum tersedianya anggaran untuk meningkatkan kapasitas SD Aparatur

Kebutuhan OPD dan individu untuk mengembangkan diri melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Masih Terbatasnya kemampuan SD Aparatur dalam pengembangan Sistem Pelaporan kinerja dan Keuangan

Ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kemampuan dalam membuat/ menyiapkan Laporan kinerja dan keuangan yang sesuai dan tepat waktu

Upaya dan Komitmen OPD dalam melaksanakan tugas

II MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar;

PROGRAM

6

Program Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa

Masih terbatasnya Infrastruktur TIK di beberapa wilayah serta alokasi anggaran dan kebijakan pendukung

1. Relatif Ketersediaan anggaran

2. Belum tersedianya Regulasi / Perda tentang Komunikasi, Informatika dan Persandian

1. Kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana terus mengalami peningkatan

2. Upaya dan Komitmen OPD dalam mewujudkan e-Government

7 Program Pengkajian Dan

Masih Terbatasnya Kemampuan SD

1. Relatif Ketersediaan

Upaya dan Komitmen OPD

55


Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi

Aparatur yang memiliki kompentensi khusus bidang informasi da komunikasi untuk melakukan pengkajian dan penelitian

anggaran untuk melaksanakan tugas

8

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan informasi

Masih terbatasnya Kompetensi Khusus SDM bidang Komunikasi dan Informasi

Relatif Ketersediaan anggaran

Upaya dan komitmen OPD untuk mengembangkan diri dalam meningkatkan kemampuan khusus individu bidang informasi dan komunikasi

9

Program Kerjasama informasi Dengan Mass Media

Masih terbatasnya Penyebaran informasi pengembangan daerah

Relatif Ketersediaan anggaran

Upaya dan komitmen OPD untuk melaksanakan tugas penyebaran informasi pengembangan daerah

10

Program Pengembangan dan Optimalisasi Keamanan Sistem Informasi Perangkat Daerah

1. Belum tersedianya sarana dan prasaranan persandian

2. Belum optimalnya keamanan sistem informasi perangkat daerah

3. Relatif terbatasnya SD Aparatur

1. Relatif belum tersedia anggaran

2. Belum ada akses pengamanan sistem informasi PD

1. Terjalinnya koordinasi yang baik antara Lebaga Sandi Negara dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Persandian

2. Kebutuhan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengamanan sistem informasi PD

11 Program Optimalisasi Pemanfataan

1. Belum optimalnya pemanfaatan

1. Relatif ketersediaan anggaran

1. Kebutuhan Pemerintah Daerah akan

56


Teknologi Informasi

teknologi informasi 2. Relatif terbatasnya SD aparatur 3. Terbatasnya ketersediaan perangkat LPSE

perangkat LPSE 2. Upaya Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pemanfataan teknologi informasi

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi, Informatika dan

Persandian

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Visi dan

Misi sebagai berikut :

Visi : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI

DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ORYONG,’’

Misi :

1. Mengelola sumber daya spektrum frekwensi radio secara

optimal.

2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat

efisien dan aman.

3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika.

4. Menigkatkan akses masyarakat terhadap informasi.

5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul produkrtif dan

berdaya saing.

6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambian kebijakan

publik.

57


7. Menyediakan dukugan TIK dalam rangka pencapaian fokus

pembangunan Pemerintah Indonesia.

Dari ketujuh Misi tersebut adanya keterkaitan dengan Misi Bupati

Halmahera Utara dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Halmahera Utara. Selain itu Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian telah melaksanakan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) yang telah di keluarkan oleh Kementerian Komunikasi

dan Informatika.

3.4 Telaahan Rencana Tata Tuang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Sasaran Renstra

Kementerian Lembaga Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya.

58


No Sasaran Jangka

Menengah Renstra Kementrian/Lembaga

Permasalahan Pelayanan

Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera

Utara

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5) 1 Terwujudnya

ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan

Masih terbatasnya sarana dan prasarana di beberapa daerah serta alokasi anggaran dan kebijakan pendukung

Keterbatasan Kewenangan Kabupaten

1. Terjalinnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK (pembangunan BTS yang sedang berjalan secara masiv di kawasan Kabupaten

2. Kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana terus mengalami peningkatan

2 Tersedianya akses pita lebar nasional, internet, dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan

1. Belum tersedianya kebutuhan SDM yang paham akan akses TIK secara

Keterbatasan ketersediaan perangkat maupun sarana dan prasana pendukung

1. Kebutuhan masyarakat akan akselerasi akses internet 2. Kebutuhan akan kualitas

59


pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan

memadai

2. Resiko kontinuitas layanan

akses pita lebar nasional, internet, dan penyiaran digital

TIK yang semakin memadai 3. Rencana pembangunan e-Government di Kabupaten

3 Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman

1. Masih kurangnya sinkronisasi pelaksanaan program dalam rangka mendukung tata kelola kominfo yang memadai

2. Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program dan anggaran

Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan program TIK

Kurangnya pemahaman akan sistem tata kelola komunikasi dan informatika

60


4 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien

1. Masih terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi penunjang pelayanan di kabupaten

2. Masih rendahnya kemampuan komunikasi, informatika dan Persandian aparatur, dunia usaha dan masyarakat

3. Belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah Bidang Komunikasi, Informatika, dan Persandian

1. Keterbatasan alokasi anggara

2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi, informatika dan Persandian

Adanya kesamaan fungsi dan peran

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Suatu isu dikatakan strategik jika sifatnya “mutlak” dalam memberi

peluang atau menyelamatkan organisasi dari ancaman, sehingga

organisasi dapat dengan leluasa mengemban misinya.

Berdasarkan RPJMD 2016-2021, terdapat penyesuaian analisis isu

strategis Dinas Kominfo dan Persandian dengan penjelasan sbb:

1. Permasalahan utama :

61


a. Pemanfaatan Sistem TIK dalam penyelenggaraan

pemerintah belum optimal

b. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah

belum optimal

2. Isu Strategis :

a. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan

masyarakat

b. Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta

adaptasi masyarakat terhadap bencana

c. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien

d. Pengembangan industri wisata Halmahera Utara

e. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien kualitas dan

cakupan pelayanan infrastruktur dan Halut Cyber Kabupaten

f. Harmonisasi perencanaan pusat, Kabupaten dan antar

kabupaten/kota

g. Inisiatif Halut Cyber Kabupaten

h. Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik

i. Satu data untuk pembangunan Halmahera Utara

j. Layanan pemerintah berbasis TIK atau layanan online

k. Tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan tranparansi

l. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap teknologi

informasi dan komunikasi

m. Terbatasnya sarana dan prasarana pos dan telematika.

62


n. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi antar

OPD atau e-government yang telah terpasang.

o. Sistem komunikasi yang tersedia belum dimanfaatkan

secara optimal.

p. Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Halmahera

Utara yang tidak terjangkau sinyal komunikasi.

q. Kurangnya SDM yang menguasai TIK guna mendukung

pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan e-

government yang ada.

r. Belum adanya Regulasi di Bidang Komunikasi, Informatika

dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara.

Beberapa pertimbangan penentuan isu-isu yang bersifat strategi

Dinas adalah :

- Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran

pembangunan daerah

- Menjadi perhatian pemerintah, baik dari tingkat daerah sampai

tingkat pusat

- Mendesak dan menimbulkan dampak yang besar di masyarakat

- Merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, lebih

khusus tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian

- Tingkat kemudahan untuk ditangani

63


Dengan demikian, isu-isu strategis yang menjadi perhatian Dinas

Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Halmahera Utara dalam

penyusunan Renstra ini adalah :

Kualitas pelayanan publik melalui sarana dan prasarana

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Kualitas SDM Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Informasi Pemerintah Daerah melalui media massa

Tabel 3.5.1 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No. Kriteria Bobot** 1 Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD 2 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap public 4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 5 Kemungkinan atau kemudahannnya untuk ditangani 6 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap

pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra Kabupaten

Total

Tabel 3.5.2 Nilai Skala Kriteria

No. Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke- Total

Skor 1 2 3 4 5 6 7

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Inisiatif HalutCyber

Kabupaten

2 Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik

3 Satu data untuk pembangunan Halmahera Utara

4 Layanan Pemerintah berbasis TIK atau layanan online

5 Tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan

64


transprasi 6 Tingginya kebutuhan

masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi

7 Terbatasnya sarana dan prasarana pos dan telematika

Catatan :

1 = Tidak sesuai

2 = Sesuai

3 = Sangat sesuai

Tabel 3.5.3 Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No. Isu-isu Strategis Total Skor Rata-rata Skor

(1) (2) (3) (4) 1 Inisiatif Halut Cyber Kabupaten 2 Proses pengadaan barang dan jasa

secara elektronik

3 Satu data untuk pembangunan Halmahera Utara

4 Layanan pemerintah berbasis TIK atau layanan online

5 Tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan transparansi

6 Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi

7 Terbatasnya sarana dan prasarana pos dan telematika

66


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 4.2.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan

dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu

1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan, dengan karakteristik tujuan

adalah sebagai berikut:

a. Idealis, berarti mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat

untuk menjadi baik dan berhasil;

b. Jangkauan waktu yang jauh kedepan dengan kriteria lima tahun atau

lebih;

c. Abstrak, dalam arti hampir-hampir tidak tergambar dalam angka-

angka, dengan demikian upaya pencapaian tujuan akhirnya

berlangsung secara terus menerus.

4.2.2. Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan tercapai dari suatu tujuan

yang diformulasikan secara nyata oleh OPD dalam rumusan yang lebih

spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan

(tahunan, semestaran, triwulan atau bulanan) dengan kriteria sebagai

berikut : a. Spesifik;

b. Dapat dinilai dan terukur;

c. Menantang namun dapat dicapai;

d. Berorientasi pada hasil;

67


e. Dapat dicapai dalam waktu satu tahun atau berlaku pada masa

sekarang.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera

Utara hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan

Daerah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) tahun 2017-2021.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kabupaten Halmahera Utara berupaya merumuskan Tujuan dan

sasaran jangka menengah yang dalam capaiannya merujuk kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal tersebut sebagai

suatu upaya dalam bentuk aktivitas penyelenggaraan pemerintah dan

layanan kepada publik dengan berbasiskan kepada Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) di Halmahera Utara. Dengan terwujudnya Halmahera

Utara yang berbasis Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian

diharapkan diperoleh manfaat antara lain :

Bagi Pemerintah Daerah :

• Memudahkan komunikasi antar unit kerja

• Memudahkan pengiriman dan pengelolaan data

• Mewujudkan efesiensi, efektifitas, akuntabilitas dan tranparansi

penyelenggaraan pemerintahan

Bagi Masyarakat :

• Kemudahan akses komunikasi dan informasi untuk berbagai aktivitas

• Mendapatkan layanan yang lebih mudah

• Meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

68


Hal ini sejalan dengan :

• Perubahan besar (transformasi) dalam kehidupan masyarakat terjadi

sebagai pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

• Percepatan proses modernisasi menuju terwujudnya masyarakat

informasi.

Masyarakat informasi ditandai dengan :

a. Karya-karya bidang informasi

b. Volume arus informasi yang sangat besar

c. Inter aktivitas relasi-relasi

d. Integrasi dan konvegrasi aktivitas-aktivitas

e. Pertumbuhan dan interkoneksi jaringan-jaringan

f. Kecenderungan mengglobal

g. Budaya post modern

h. Dan perubahan lainnya

69


Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Daerah Kabupaten Halmahera Utara

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran

Target Kinerja

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Target (%) Target (%) Target (%) Target (%) Target (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Sarana Dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

Presentase Terpenuhi Sarana Dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100%

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang Menunjang Kinerja Aparatur Dinas

Presentase Terpenuhi Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang Menunjang Kinerja Aparatur Dinas

100% 100% 100% 100% 100%

3. Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur

Presentase'Terpenuhinya Fasilitas Penunjang peningkatan kualitas kinerja Aparatur

100% 100% 100% 100% 100%

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Presentase Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi dan Kapasitas Tinggi

17% 19% 17% 17% 19%

5 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

meningkatnya Laporan Capaian Kinerja Dinas dan Realisasi Kegiatan

Presentase Terpenuhinya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dinas dan Realisasi Kegiatan yang Sesuai

100% 100% 100% 100% 100%

6 Peningkatan Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa

Meningkatnya Infrastruktur TIK, Persandian dan media massa Cakupan Layanan Telekomunikasi 79% 85% 90% 95% 100%

70


Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi berbasis IT 31.91% 36.17% 46.81% 57.45% 65.96%

7 Optimalnya Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi

Meningkatnya kajian penelitian bidang informasi, komunikasi dan Persandian

Presentase Jumlah Kajian penelitian bidang informasi dan Persandian 0% 0% 100% 100% 100%

8 Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika

meningkatnya SDM Aparatur Bidang Komunikasi dan Informatika

Presentase Jumlah SDM Aparatur khusus bidang Komunikasi dan Informatika 0% 36% 36% 36% 36%

9 Peningkatan Kerja sama informasi Dengan Mas Media

meningkatnya Penyebarluasan Informasi Pengembangan Daerah

Presentase Jumlah Penyebarluasan Informasi Pengembangan Daerah 0% 100% 100% 100% 100%

10 Peningkatan Keamanan Informasi Perangkat Daerah

Meningkatnya keamanan informasi Perangkat daerah

Presentase Perangkat daerah yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi Perangkat daerah

0% 5% 10% 20% 40%

11 Optimalisasi Penmanfaatan Teknologi Informasi

Optimalnya Pemanfataan Teknoogi Informasi Komunikasi

Presentase Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

100%

0% 0% 0% 0%

72


BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera

Utara pada RPJMD tahun 2016-2021 yaitu :

Visi : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui Tata kelola Pemerintah yang baik dan professional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan

Misi: 1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang

bersih;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan,

pendidikan dan infrastruktur dasar;

3. Mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi seluruh

warga masyarakat dalam berbagi aspek kehidupan;

4. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui

optimalisasi potensi kekayaan alam yang berwawasan

lingkungan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta

mengurangi angka kemiskinan.

Berdasarkan misi tersebut diatas, maka Dinas komunikasi,

Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara menyesuaikan dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagai barikut : Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis, Dan Kebijakan

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 1 2 3 4 5

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Sarana Dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

Melaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi

73


Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang Menunjang Kinerja Aparatur Dinas

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas

Melaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur

Pengadaan Fasilitas Penunjang Disiplin Aparatur

Melaksanakan Pengadaan Fasilitas Penunjang Disiplin Aparatur

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Mengembangkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD

Mengikuti Bimtek/Diklat Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD

5

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja Dinas dan Realisasi Kegiatan

Meningkatkan Laporan Capaian Kinerja Dinas dan Realisasi Kegiatan yang Sesuai dan Tepat waktu

Menyiapkan dan Membuat Laporan Capaian Kinerja Dinas dan realisasi Kegiatan yang sesuai dan tepat waktu

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

6

Peningkatan Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa

Meningkatnya Infrastruktur TIK, Persandian dan media massa

Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur TIK, Persandian dan media massa

Melaksanakan Pengembangan dan Pembangunan Insfrastruktur TIK, Persandian dan Media massa

Meningkatkan Penggunaan Aplikasi Berbasis IT bagi Perangkat Daerah

Melaksanakan Pengadaan Aplikasi Berbasis IT bagi Perangkat daerah

7 Optimalnya Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi

Meningkatnya kajian penelitian bidang informasi, komunikasi dan

Meningkatkan Kajian dan penelitian yang sesuai

Melakukan pengkajian dan penelitian bidang komunikasi,

74


Dan Komunikasi Persandian Informatika dan Persandian

8 Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika

Meningkatnya SDM Aparatur Bidang Komunikasi dan Informatika

Mengembangkan Kualitas Kompetensi SDM Aparatur khusus bidang Komunikasi dan Informatika

Mengikuti Bimtek/Diklat Kompetensi khusus bidang komunikasi, Informatika dan Persandian

9

Peningkatan Kerja sama informasi Dengan Mas Media

meningkatnya Penyebarluasan Informasi Pengembangan Daerah

Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Pengembangan Daerah

Menyebarluaskan Informasi Pengembangan Daerah

10

Peningkatan Keamanan Informasi Perangkat Daerah

Meningkatnya keamanan informasi Perangkat daerah

Meningkatkan sistem keamanan informasi Perangkat Daerah

Mengembangkan sistem keamanan informasi perangkat daerah

11 Optimalisasi Pemanfataan Teknologi Informasi

Meningkatnya Pemanfataan Teknologi Informasi

Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknonologi Informasi

78

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara 2018

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif yang akan dikerjakan oleh Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara dalam periode tahun

2017– 2021, dalam menjabarkan kebijakan yang telah disampaikan

sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

2,691,272,352 4,256,075,884 7,007,046,416 6,448,604,416 8,778,896,418 9,760,786,060 10,765,864,666

Belanja Tidak Langsung 1,729,279,192 828,571,127 1,506,739,191 1,506,739,191 1,902,207,111 2,187,538,178 2,406,291,996 8,831,347,603 Dinas Kominfo dan Persandian

Belanja Gaji dan Tunjangan 10 Orang 1,729,279,192 521,211,127 10 Orang 559,989,191 559,989,191 15 Orang 1,902,207,111 20 Orang 2,187,538,178 30 Orang 2,406,291,996 85 Orang/5 Tahun 7,577,237,603 Dinas Kominfo dan Persandian

Belanja Langsung 961,993,160 3,427,504,757 5,500,307,226 4,941,865,226 6,876,689,307 7,573,247,882 8,359,572,670 31,737,321,842 Dinas Kominfo dan Persandian

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Sarana Dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi

PerkantoranProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana

Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran 100% 100.00% 773,893,160 1,310,604,007 100% 1,005,923,226 1,057,206,226 100% 1,104,400,000 100% 1,189,400,000 100% 1,212,680,000 100% 5,823,007,233 Sekretariat

- Penyediaan jasa surat menyurat Persentase Tersedianya jasa surat menyurat dan perlengakapnya 0 12 Bulan 14,896,580 121,250,000 12 Bulan 6,900,000 6,900,000 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 25,000,000 5 Tahun 198,150,000 Sekretariat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan operasional kantor

Persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan operasional kantor 0 - - 261,000,000 12 Bulan 283,800,000 283,800,000 12 Bulan 369,000,000 12 Bulan 369,000,000 12 Bulan 392,280,000 5 Tahun 1,675,080,000 Sekretariat

2.1. Jasa tenaga supir Tersedianya Jasa Sopir Kantor 0 - - - 1 Orang 18,920,000 18,920,000 1 Orang 23,280,000 1 Orang 23,280,000 2 Orang 46,560,000 5 Orang/5 Tahun 112,040,000 Sekretariat

2.2. Jasa teknisi internet Pemda Tersedianya Jasa teknisi Intenet Kantor 0 - - - 2 Orang 37,840,000 37,840,000 2 Orang 46,560,000 2 Orang 46,560,000 2 Orang 46,560,000 8 Orang/5 Tahun 177,520,000 Sekretariat

2.3. Teknisi Internet (Koord) Tersedianya Jasa Teknisi Internat (koord) 0 - - - 1 Orang 18,920,000 18,920,000 1 Orang 31,080,000 1 Orang 31,080,000 1 Orang 31,080,000 4 Orang/5 Tahun 112,160,000 Sekretariat

2.4. Penyiar Radio Pemda Tersedianya Tenaga Penyiar radio Pemda Halut 0 - - - 4 Orang 75,680,000 75,680,000 4 Orang 93,120,000 4 Orang 93,120,000 4 Orang 93,120,000 16 Orang/5 Tahun 355,040,000 Sekretariat

2.5. Wartawan Pemda Halut Tersedianya Tenaga Admisnistrasi Pemda Halut 0 - - - 4 Orang 75,680,000 75,680,000 4 Orang 105,120,000 4 Orang 105,120,000 4 Orang 105,120,000 16 Orang/5 Tahun 391,040,000 Sekretariat

2.6. Administrasi Tersedianya Tenaga Wartawan Dinas Kominfo Pemda Halut 0 - - - 3 Orang 56,760,000 56,760,000 3 Orang 69,840,000 3 Orang 69,840,000 3 Orang 69,840,000 12 Orang/5 Tahun 266,280,000 Sekretariat

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Persentase tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0 12 Bulan 80,000,000 78,650,000 1 Kegiatan 155,000,000 155,000,000 1 Kegiatan 80,000,000 1 Kegiatan 80,000,000 1 Kegiatan 80,000,000 24 Orang/5 Tahun 473,650,000 Sekretariat

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Persentase tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 0 12 Bulan 74,750,000 37,430,165 12 Bulan 67,901,726 67,901,726 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 5 Tahun 195,331,891 Sekretariat

Penyediaan alat kebersihan kantor Persentase tersedianya alat kebersihan kantor 0 12 Bulan 27,350,000 1,350,000 12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 5 Tahun 96,350,000 Sekretariat

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Persentase tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 0 12 Bulan 30,000,000 12,500,000 12 Bulan 4,400,000 4,400,000 12 Bulan 35,000,000 12 Bulan 35,000,000 12 Bulan 35,000,000 5 Tahun 121,900,000 Sekretariat

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 0% 12 Bulan 9,336,580 27,155,500 12 Bulan 37,761,500 43,544,500 12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 50,000,000 5 Tahun 204,917,000 Sekretariat

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan 0 12 Bulan 35,000,000 47,811,800 12 Bulan 30,000,000 57,500,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 5 Tahun 167,811,800 Sekretariat

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0 12 Bulan - - 1 Kegiatan 15,000,000 15,000,000 1 Kegiatan 15,000,000 1 Kegiatan 15,000,000 1 Kegiatan 15,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 60,000,000 Sekretariat

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Tersedianya bahan bacaan dan Regulasi 0 12 Bulan 60,000,000 7,630,000 12 Bulan 19,400,000 19,400,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 5 Tahun 117,030,000 Sekretariat

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dinas dan tamu 0 12 Bulan 24,000,000 46,748,000 12 Bulan 30,000,000 48,000,000 12 Bulan 35,000,000 12 Bulan 35,000,000 12 Bulan 35,000,000 5 Tahun 181,748,000 Sekretariat

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 22 Orang 42,300,000 626,778,542 27 OK 276,910,000 276,910,000 20 Orang 270,000,000 23 Orang 330,000,000 23 Orang 330,000,000 115 OK/5 Tahun 1,833,688,542 Sekretariat

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0 43 Orang 376,260,000 42,300,000 52 OK 68,850,000 68,850,000 30 Orang 125,400,000 33 Orang 130,400,000 33 Orang 130,400,000 158 OK/5 Tahun 497,350,000 Sekretariat

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang Menunjang Kinerja

Aparatur Dinas

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Presentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur Dinas 0% 12 Bulan - - 100% 218,000,000 138,000,000 100% 243,000,000 100% 548,000,000 100% 358,000,000 100% 1,367,000,000 Sekretariat

Pembangunan gedung kantor Jumlah Pembangunan Gedung Kantor 0 - - - 0% - - - - 250,000,000 2 Tahun 250,000,000 Sekretariat

Pengadaan mobil jabatan (Sewa Kendaraan Roda 4) Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan 0 - - - 12 Bulan 78,000,000 78,000,000 12 Bulan 78,000,000 12 Bulan 78,000,000 12 Bulan 78,000,000 5 Tahun 312,000,000 Sekretariat

pengadaan Kendaraan Operasional Dinas (Sepeda Motor Operasional)

Tersedianya Kondaraan Operasional Dinas (Sepeda Motor Operasional) 0 - - - 5 Unit 80,000,000 60,000,000 2 Unit 60,000,000 2 Unit 60,000,000 - 6 Unit Sepeda Motor

Operasional/5 Tahun 200,000,000 Sekretariat

pengadaan Kendaraan Operasional Dinas (Sewa Mobil Operasional)

Tersedianya kendaraan Oprasional Dinas (Sewa Mobil Operasional) 0 - - - 12 Bulan - - 1 Unit 300,000,000 - 1 Unit Mobil Operasional/5

Tahun 300,000,000 Sekretariat

Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan Terpeliharanya Gedung Kantor 0 - - - 12 Bulan - - 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 5 Tahun 90,000,000 Sekretariat

Sewa gedung kantor/rumah Tersedianya Gedung Kantor / Rumah yang disewa 0 - - - 1 Kegiatan 60,000,000 - 1 Kegiatan 60,000,000 1 Kegiatan 60,000,000 - 3 Kegiatan/5 Tahun 180,000,000 Sekretariat

Pemeliharaan gedung kantor/Radio Terpeliharanya Gedung Kantor/ Radio 0 - - - 0% - - 1 Kegiatan 15,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 - 3 Kegiatan/5 Tahun 35,000,000 Sekretariat

Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Presentase Terpenuhinya Fasilitas Penunjang peningkatan kualitas kinerja Aparatur 0% - - - 100% 27,500,000 27,500,000 100% - 100% 70,000,000 100% 40,000,000 100% 137,500,000 Sekretariat

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0 - - - 25 Pasang 15,000,000 15,000,000 - - 40 Pasang 40,000,000 40 Pasang 40,000,000 105 Pasang/5 Tahun 95,000,000 Sekretariat

Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah Pakaian Olahraga 0 - - - 25 Pasang 12,500,000 12,500,000 - - 40 Pasang 20,000,000 - 65 Pasang/5 Tahun 32,500,000 Sekretariat

Tujuan KodeSasaran

Rp

Tahun 2019

(REALISASI APBD-P) Rp Target

Program dan Kegiatan

Rp

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian Tahun Awal

Perencanaan

Tahun 2020 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung

Jawab

Persentase jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Lokasi

Target Rp TargetTarget

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara

RpTargetTarget

Tahun 2017 Tahun 2018

Rp

Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD

(Perubahan) Rp Rp

Pengadaan Khusus Teknis Jumlah Pakaian Khusus teknis 0 - - - - - - - - 20 Pasang 10,000,000 - 20 Pasang/5 Tahun 10,000,000 Sekretariat

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Presentase Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi dan Kapasitas Tinggi 0% 17% 188,100,000 133,283,000 70% 135,000,000 120,000,000 75% 110,000,000 80% 110,000,000 85% 125,000,000 90% 613,283,000 Sekretariat

Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi implementasi peraturan perundang-undangan 0 7 Orang 188,100,000 133,283,000 8 Orang 135,000,000 120,000,000 7 Orang 110,000,000 7 Orang 110,000,000 8 Orang 125,000,000 30 Orang/5 Tahun 345,000,000 Sekretariat

Diklat Perencanaan SKPD (Renstra, Renja) Jumlah aparatur yang memiliki Kompetensi Perencanaan SKPD 0 - - - - - - 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 6 Orang/5 Tahun 90,000,000 Sekretariat

Diklat Penuyusunan Laporan LPPD PD Jumlah Apartur yang memiliki Kompetensi Penyusunan Laporan LPPD PD 0 - - - - - 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 6 Orang/5 Tahun 90,000,000 Sekretariat

Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah Jumlah aparatur yang Memiliki Komptensi Penatausahaan Keuangan Daerah 0 - - - - - - 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 6 Orang/5 Tahun 90,000,000 Sekretariat

Diklat Aset Jumlah aparatur yang memiliki Kompetensi Aset 0 - - - - - - 1 Orang 20,000,000 1 Orang 20,000,000 1 Orang 20,000,000 3 Orang/5 Tahun 60,000,000 Sekretariat

Bintek/ Pelatihan Kearsipan Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi Kearsipan 0 - - - - - - - - 1 Orang 15,000,000 1 Orang/5 Tahun 15,000,000 Sekretariat

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja Dinas dan Realisasi Kegiatan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Presentase Terpenuhinya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dinas dan Realisasi Kegiatan yang Sesuai 0% - - - 4 Dokumen 25,219,000 25,219,000 4 Dokumen 34,000,000 4 Dokumen 40,000,000 4 Dokumen 40,000,000 16 Dokumen/5 Tahun 139,219,000 Sekretariat

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD 0 - - - 1 Dokumen 6,784,000 6,784,000 1 Dokumen 12,000,000 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000 4 Dokumen/5 Tahun 48,784,000 Sekretariat

Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan / Semesteran / Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan 0 - - - 1 Dokumen 12,462,000 12,462,000 1 Dokumen 12,000,000 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000 4 Dokumen/5 Tahun 54,462,000 Sekretariat

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (LPPD dan EKOPD) Jumlah Laporan LPPD dan EKPOD 0 - - - 2 Dokumen 5,973,000 5,973,000 2 Dokumen 10,000,000 2 Dokumen 10,000,000 2 Dokumen 10,000,000 8 Dokumen/5 Tahun 35,973,000 Sekretariat

Peningkatan Pengembangan Komunikasi Informasi Dan

Media Massa

Meningkatnya Infrastruktur TIK, Persandian dan media massa

Program Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa Cakupan Layanan Telekomunikasi 60% 79% - - 85% 3,151,515,000 3,006,515,000 90% 3,957,489,307 95% 4,176,600,000 100% 4,559,070,000 100% 15,844,674,307

Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data

CenterFasilitasi penyempurnaan peraturan perundang-

undangan penyiaran dan KMIPPresentase Regulasi tentang Komunikasi Informasi

dan Media Massa 0 - - - 100% 47,975,000 47,975,000 100% 145,000,000 100% 30,000,000 100% 97,470,000 7 Dokumen/5 Tahun 320,445,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Sosialisasi Peraturan Perundang -undangan tentang Komunikasi, Informatika dan Persandian

Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Komunikasi, Informatika dan Persandian 0 - - - 1 Kegiatan - - 1 Kegiatan 50,000,000 - 1 Kegiatan 75,000,000 3 Kegiatan/5 Tahun 125,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur

Dasar dan Data Center

Pembuatan Perda tentang Komunikasi, Informasi dan Persandian

Jumlah Perda tentang Komunikasi, Informasi dan Persandian 0 - - - 1 Dokumen - - 1 Dokumen 80,000,000 - 1 Dokumen 50,000,000 3 Dokumen/5 Tahun 130,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur


Pembuatan Peraturan Bupati tentang Komunikasi, Informasi dan Persandian

Jumlah Perbup tentang komunikasi informasi dan persandian 0 - - - 1 Dokumen - - 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 30,000,000 1 Dokumen 30,000,000 4 Dokumen/5 Tahun 75,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur


Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Persentase jumlah Jaringan Komunikasi dan Informasi 0 - - - 12 Bulan 2,083,500,000 2,083,500,000 12 Bulan 2,362,189,307 12 Bulan 2,684,600,000 12 Bulan 2,839,600,000 48 Bulan 9,969,889,307 Bidang Layanan Infrastruktur


Peningkatan Akses Internet Pemerintah daerah Jumlah Pengguna Akses Internet Pemda 0% - - - 1 Paket 2,075,000,000 1 Paket 2,082,589,307 1 Paket 2,230,000,000 1 Paket 2,230,000,000 5 Paket/5 Tahun 8,617,589,307 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Jasa Internet Jumlah Bandwith yang tersedia 0% - - - 1 Kegiatan 2,000,000,000 1,800,000,000 1 Kegiatan 2,000,000,000 1 Kegiatan 2,150,000,000 1 Kegiatan 2,150,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 8,300,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Maintenance Jumlah Maintenance 0% - - - 1 Kegiatan 75,000,000 75,000,000 1 Kegiatan 82,589,307 1 Kegiatan 80,000,000 1 Kegiatan 80,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 317,589,307 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Pengembangan Jaringan Komunikasi 0 - - - 1 Kegiatan 283,500,000 283,500,000 - - - - - - 1 Kegiatan/5 Tahun 283,500,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Pembangunan Tower Milik Pemerintah Daerah Jumlah Tower 0 - - - - - - 1 Unit 150,000,000 2 Unit 300,000,000 3 Unit Tower/5 Tahun 450,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Pembangunan Jaringan Komunikasi dari Kabupaten, Kecamatan dan Desa Presentase Jaringan Kumunikasi 0 - - - 1 Kegiatan 50,000,000 - 1 Kegiatan 75,000,000 1 Kegiatan 75,000,000 1 Kegiatan 75,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 275,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur


Peningkatan Kapasitas Radio Pemda Jumlah Kapasitas Radio 0 0 - - 1 Kegiatan 25,000,000 - - - - 1 Kegiatan/5 Tahun 25,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Presentase jumlah SDM aparatur dalam bidang komunikasi dan informasi 0% - - - 1 Kegiatan 120,000,000 90,000,000 - - 1 Kegiatan 135,000,000 1 Kegiatan 150,000,000 3 Kegiatan/5 Tahun 375,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur


Bimtek Komunikasi dan Informasi Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi dalam bidang komunikasi dan informasi 0 - - - 6 Orang 120,000,000 90,000,000 - - 8 Orang 135,000,000 10 Orang 150,000,000 24 Orang/5 Tahun 375,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur


Peningkatan Penyesuaian Sistem LPSE Presentase pemafaatan sistem LPSE 0 - - - 12 Bulan 517,290,000 517,290,000 12 Bulan 204,600,000 12 Bulan 229,600,000 12 Bulan 234,600,000 48 Bulan 1,186,090,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Honor TIM LPSE Jumlah Tenaga LPSE 0 - - - 12 Orang 114,600,000 114,600,000 12 Orang 114,600,000 12 Orang 114,600,000 12 Orang 114,600,000 60 Orang/5 Tahun 458,400,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Service Server LPSE Optimalnya server LPSE 0 - - - 1 Kegiatan 186,000,000 186,000,000 1 Kegiatan 15,000,000 1 Kegiatan 15,000,000 1 Kegiatan 15,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 231,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Biaya Peningkatan Koordinasi LPSE Tersedianya Biaya Operasional LPSE 0 - - - 1 Kegiatan 116,690,000 116,690,000 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 191,690,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Pemeliharaan Perangkat LPSE 0 - - - 1 Kegiatan 25,000,000 25,000,000 0% - 1 Kegiatan 45,000,000 1 Kegiatan 50,000,000 3 Kegiatan/5 Tahun 120,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Pengadaan Perangkat LPSE Tersedianya Perangkat LPSE 0 - - - 1 Unit 75,000,000 75,000,000 1 Unit 50,000,000 1 Unit 30,000,000 1 Unit 30,000,000 4 Unit Perangkat/5 tahun 185,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Pembinaan dan Pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi Presentase sumberdaya komunikasi dan informasi 0 - - - 1 Kegiatan 297,500,000 182,500,000 1 Kegiatan 650,000,000 1 Kegiatan 650,000,000 1 Kegiatan 760,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 2,357,500,000 Bidang Layanan Infrastruktur


Pembentukan Forum Komunikasi IT Tersdianya Forum Komunikasi IT 0 - - - 1 Kegiatan - - 1 Kegiatan 50,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 10,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 85,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Pembangunan e Goverment dan Fasilitasi Command Center

Presentase perangkat daerah yang menggunakan aplikasi berbasis IT 23.4% 31.91% - - 36.17% - - 46.81% 350,000,000 57.45% 375,000,000 65.96% 500,000,000 65.96% 1,225,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur


Pembangunan Command Center Tersedianyan Command Center 0 - - - - 1 Kegiatan 250,000,000 1 Kegiatan 250,000,000 1 Kegiatan 250,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 750,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Presentase Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 0 - - - - - 15% 51,300,000 25% 75,000,000 30% 130,000,000 5 Tahun 256,300,000 Bidang Layanan Infrastruktur


Study Referensi Smart City Presentase Smart City 0 - - - - - 3 Orang 51,300,000 3 Orang 75,000,000 3 Orang 100,000,000 9 Orang/5 Tahun 226,300,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Magang Iptek Jumlah Sertifikasi Kompetensi bidang Iptek 0 - - - - - - - 3 Orang 30,000,000 6 Orang/5 Tahun 30,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Pengadaan alat studio dan komunikasi Presentase Peningkatan alat studio dan komunikasi 0 - - - 1 Paket 25,250,000 25,250,000 1 Paket 144,000,000 1 Paket 157,000,000 1 Paket 157,000,000 4 Paket / 5 Tahun 483,250,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Pengadaan Perangkat Radio Pemda Tersedianya Perangkat Radio Pemda 0 - - - - - - - - - - - Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Pengadaan Perangkat Aplikasi Tersedianya Perangkat Aplikasi 0 - - - - - - 1 Paket 57,000,000 1 Paket 57,000,000 1 Paket 57,000,000 4 Paket/5 Tahun 171,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Pengadaan Alat - Alat Komunikasi Tersedianya Alat-alat Komunikasi 0 - - - - - - 1 Paket 57,000,000 1 Paket 75,000,000 1 Paket 75,000,000 4 Paket/5 Tahun 207,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Pengadaab Peralatan Studio Visual 0 - - - 1 Paket 25,250,000 25,250,000 - - - - - - 1 Paket 25,250,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Pengadaan Alat -alat kewartawanan Tersedianya Alat-alat Kewartawanan 0 - - - - - - 1 Paket 30,000,000 1 Paket 25,000,000 1 Paket 25,000,000 4 Paket/5 Tahun 80,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Presentase Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 0 - - - - - 55,000,000 55,000,000 75,000,000 5 Tahun 185,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur


Pembuatan SOP Tersedianya SOP 0 - - - - - - 25,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 2 Kegiatn/5 Tahun 75,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Pembuatan Sistem Pengamanan Informasi Optimalnya Sistem Pengamanan Informasi 0 - - - - - - 1 Kegiatan 30,000,000 1 Kegiatan 30,000,000 1 Kegiatan 50,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 110,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Presentase peningkatan penggunaan aplikasi teknologi komunikasi dan informasi 0 - - - 1 Dokumen 60,000,000 60,000,000 1 Dokumen 550,000,000 1 Dokumen 525,000,000 1 Dokumen 500,000,000 4 Dokumen/5 Tahun 1,635,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur


Perencanaan, Pembangunan Data Center Tersedianya Dokumen Perencanaan Data Center 0 - - - - - - 1 Dokumen 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000 4 Dokumen/5 Tahun 900,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Pengadaan Alat Radio Komunikasi antar kecamatan Tersedianya alat Radio komunikasi antar Desa dengan kecamatan 0 - - 1 Dokumen 60,000,000 60,000,000 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 75,000,000 1 Dokumen 50,000,000 4 Dokumen/5 Tahun 285,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur


Pengadaan jaringan Wifi antar kecamatan dan kabupaten

Tersedianya jaringan Wifi antara Kecamatan dengan Kabupaten 0 - - - - - - 1 Kegiatan 150,000,000 1 Kegiatan 150,000,000 1 Kegiatan 150,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 450,000,000 Bidang Layanan Infrastruktur


Optimalnya Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan

Komunikasi

Meningkatnya kajian penelitian bidang informasi, komunikasi dan Persandian

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi

Presentase Jumlah Kajian penelitian bidang informasi dan Persandian 0% - - - 0% - 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 36 Bulan 90,000,000

Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan

Layanan Hubungan MediaPengkajian dan penelitian bidang informasi dan

komunikasiPresentae Jumlah Kajian dan penelitian bidang

informasi dan komunikasi 0 - - - - - - 1 Kegiatan 30,000,000 1 Kegiatan 30,000,000 1 Kegiatan 30,000,000 1 Kegiatan/5 Tahun 90,000,000 Bidang Pengelolaan Opini

Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media

Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika

Meningkatnya SDM Aparatur Bidang Komunikasi dan Informatika

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan informasi

Presentase Jumlah SDM Aparatur khusus bidang Komunikasi dan Informatika 0% - - - 36% 195,000,000 90,000,000 40% 270,000,000 45% 285,000,000 50% 285,000,000 60% 1,035,000,000


Layanan Hubungan MediaPelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan

informasiJumlah SDM yang berkompetensi di Bidang

Komunikasi da Informasi 0 - - - 10 Orang 195,000,000 90,000,000 16 Orang 270,000,000 18 Orang 285,000,000 18 Orang 285,000,000 62 Orang/5 Tahun 1,035,000,000 Bidang Pengelolaan Opini


Diklat Peningkatan sistem LPSE Jumlah SDM yang memiliki kompetensi pada sistem LPSE 0 - - - 2 Orang 45,000,000 30,000,000 3 Orang 60,000,000 3 Orang 45,000,000 3 Orang 45,000,000 11 Orang/5 Tahun 195,000,000 Bidang Pengelolaan Opini


Diklat Komunikasi dan Imformasi Jumlah SDM yang memiliki komtensi komunikasi dan informasi 0 - - - 1 Orang 30,000,000 15,000,000 3 Orang 60,000,000 3 Orang 45,000,000 3 Orang 45,000,000 10 Orang/5 Tahun 180,000,000

Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan

Hubungan Media

Diklat Aplikasi Terpadu Pemda Halut Jumlah SDM yang memiliki kompetensi pada sistem aplikasi terpadu pemda halut 0 - - - - - - 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 6 Orang/5 Tahun 90,000,000


Hubungan Media

Diklat Pengembangan Jaringan Internet Jumlah SDM yang memiliki kompetensi Jaringan Internet 0 - - - 1 Orang 30,000,000 15,000,000 2 Orang 30,000,000 3 Orang 45,000,000 3 Orang 45,000,000 9 Orang/5 Tahun 150,000,000 Bidang Pengelolaan Opini


Diklat Pengembangan Teknisi Radio Jumlah SDM yang memiliki Kompetensi Teknisi Radio 0 - - - 2 Orang 30,000,000 - 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 8 Orang/5 Tahun 120,000,000 Bidang Pengelolaan Opini


Diklat Kewartawanan Jumlah SDM yang memiliki Kompetensi Kewaratwanan 0 - - - 2 Orang 30,000,000 30,000,000 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 8 Orang/5 Tahun 120,000,000 Bidang Pengelolaan Opini


Diklat Penyiar radio Jumlah SDM yang memiliki kompetensi Penyiar radio 0 - - - 2 Orang 30,000,000 - 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 8 Orang/5 Tahun 120,000,000 Bidang Pengelolaan Opini


Diklat Online Jumlah SDM yang memiliki Kopetensi On Line 0 - - - - - - - 2 Orang 30,000,000 2 Orang 30,000,000 4 Orang/5 Tahun 60,000,000 Bidang Pengelolaan Opini


Peningkatan Kerja sama informasi Dengan Mas Media

Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Pengembangan Daerah

Program Kerjasama informasi dengan Media Massa

Presentase Jumlah Penyebarluasan Informasi Pengembangan Daerah 0% - - - 100% 621,150,000 402,425,000 100% 712,800,000 100% 809,247,882 100% 1,444,822,670 100% 3,588,020,552


Layanan Hubungan Media

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Peningkatan informasi pembangunan daerah 0 - - - 2 Kegiatan 566,150,000 347,425,000 2 Kegiatan 450,000,000 3 Kegiatan 545,000,000 2 Kegiatan 1,329,822,670 10 Kegiatan/5 Tahun 2,890,972,670 Bidang Pengelolaan Opini


Perencanaan Pembangunan Video-Tron Optimalnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Vidio-tron 0 - - - - - - - 1 Kegiatan 45,000,000 1 Kegiatan 879,822,670 2 Kegiatn/5 Tahun 924,822,670


Hubungan Media

Expose Pemerintah Daerah Optimalnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Expose Pemda 0 - - - 1 Kegiatan 566,150,000 347,425,000 1 Kegiatan 350,000,000 1 Kegiatan 450,000,000 1 Kegiatan 450,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 1,816,150,000


Hubungan Media

Seminar Nasional dan Pers Jumlah Wartawan yang memiliki kemampuan Pers 0 - - - 1 Kegiatan 50,000,000 30,000,000 1 Kegiatan 100,000,000 1 Kegiatan 50,000,000 - 4 Kegiatan/5 Tahun 200,000,000 Bidang Pengelolaan Opini


Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Persentase jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 0 - - - 3 Kegiatan 55,000,000 55,000,000 3 Kegiatan 87,800,000 3 Kegiatan 85,000,000 3 Kegiatan 85,000,000 12 Kegiatan/5 Tahun 312,800,000


Hubungan Media

Pengembangan Website Pemerintah Daerah Optimalnya Website Pemerintah Daerah 0 - - - 1 Kegiatan 20,000,000 20,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 95,000,000 Bidang Pengelolaan Opini


Kerja Sama dengan Media Masa Jumlah Kerjasama dengan media massa 0 - - - 1 Kegiatan 10,000,000 10,000,000 1 Kegiatan 22,800,000 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 72,800,000 Bidang Pengelolaan Opini


Pembuatan Blocking Space dan Newsletter Pemerintah daerah

Optimalnya penyebarluasan informasi melalui Media Cetak (blocking space dan newsletter) Pemda 0 - - - 1 Kegiatan 25,000,000 25,000,000 1 Kegiatan 40,000,000 1 Kegiatan 40,000,000 1 Kegiatan 40,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 145,000,000


Hubungan MediaPenyebarluasan informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakatPresentase Jumlah penyebarluasan informasi yang

bersifat penyuluhan bagi masyarkat 0 - - - - - - 100% 175,000,000 100% 179,247,882 100% 30,000,000 3 Kegiatan/5 Tahun 384,247,882 Bidang Pengelolaan Opini


Pengembangan Radio Pemda Optimalnya penyebarluasan informasi melalui Radio Pemda 0 - - - - - - - - - -


Hubungan Media

Penyebarluasan informasi Kepada Masyarakat Optimalnya Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat 0 - - - - - - 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 30,000,000 5 Tahun 80,000,000 Bidang Pengelolaan Opini


Pameran TIK dan IT Optimalnya Penyebarluasan Informasi melalui Pameran TIK dan IT 0 - - - - - - 1 Kegiatan 150,000,000 1 Kegiatan 154,247,882 1 Kegiatan - 3 Kegiatan/5 Tahun 304,247,882


Hubungan Media

Peningkatan Keamanan Sistem Informasi Perangkat Daerah

Meningkatnya keamanan Sistem informasi Perangkat Daerah

Program Pengembangan dan Optimalisasi Keamanan Sistem Informasi Perangkat Daerah

Presentase Perangkat daerah yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi Perangkat

daerah0% - - - 5% 121,000,000 75,000,000 10% 415,000,000 20% 315,000,000 40% 265,000,000 40% 1,116,000,000 Bidang Persandian

Kenyamanan Data dan Informasi Optimalnya tata kelola persandian 0 - - - 1 Kegiatan - 75,000,000 1 Kegiatan 75,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 0% - 3 Kegiatan/5 Tahun 100,000,000 Bidang Persandian

Sosialisasi bidang Persandian Tersedianya Regulasi sistem Persandian 0 - - - 1 Kegiatan - 75,000,000 1 Kegiatan 75,000,000 1 Kegiatan 25,000,000 0 - 3 Kegiatan/5 Tahun 100,000,000 Bidang Persandian

Pengelolaan Sumber Daya Persandian Tersedianya SDM Persandian 0 - - - 1 Paket 66,000,000 1 Paket 150,000,000 1 Paket 90,000,000 1 Paket 65,000,000 4 Paket/5 Tahun 371,000,000 Bidang Persandian

Diklat Persandian Jumlah SDM yang memiliki kompetensi Persandian 0 - - - 2 Orang 66,000,000 - 2 Orang 50,000,000 2 Orang 40,000,000 2 Orang 40,000,000 8 Orang/5 Tahun 196,000,000 Bidang Persandian

Study Referensi Persandian Jumlah Referensi yang dimiliki PD untuk pengembangan sistem persandian 0 - - - - - - 3 Orang 40,000,000 - - 6 Orang/5 Tahun 40,000,000 Bidang Persandian

Pengadaan Perangkat Sistem persandian Tersedianya Perangkat Sistem Persandian 0 - - - 0 - - 1 Unit 60,000,000 1 Unit 50,000,000 1 Unit 25,000,000 4 Unit/5 Tahun 135,000,000 Bidang Persandian

Operasional Pengamanan Persandian Presentase Peningkatan Operasional Pengamanan Persandian 0 - - - 1 Kegiatan 25,000,000 - 1 Kegiatan 90,000,000 1 Kegiatan 80,000,000 1 Kegiatan 80,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 275,000,000 Bidang Persandian

Pemeliharaan Materiil, Sarana dan Prasarana Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Tersedianya saranan dan prasarana persandian yang siap difungsinkan 0 - - - 12 Bulan 25,000,000 - 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 48 Bulan 115,000,000 Bidang Persandian

Pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi

Tersedianya sistem pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi 0 - - - - - - - 1 Kegiatan 30,000,000 1 Kegiatan 30,000,000 2 Kegiatn/5 Tahun 60,000,000 Bidang Persandian

Pemulihan data dari gangguan jaringan sistem informasi

Tersedianya data yang update dan aman dari gangguan jaringan 0 - - - - - - 1 Kegiatan 40,000,000 - - 1 Kegiatan/5 Tahun 40,000,000 Bidang Persandian

Pelaksanaan kebijakan manajemen resiko aset informasi Optimalnya kebijakan manajemen resiko aset informasi 0 - - - - - - 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 20,000,000 3 Kegiatan/5 Tahun 60,000,000 Bidang Persandian

Pengawasan dan Evaluasi Persandian Presentase Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Persandian 0 - - - 1 Kegiatan 30,000,000 - 1 Kegiatan 100,000,000 1 Kegiatan 120,000,000 1 Kegiatan 120,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 370,000,000 Bidang Persandian

Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara Internal PD

Optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal PD 0 - - - - - - 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 60,000,000 36 Bulan/5 Tahun 170,000,000 Bidang Persandian

Pengawasan dan evaluasi tingkat keamanan informasi secara Internal PD

Optimalnya sistem Pengawasan dan Evaluasi tingkat keamanan informasi secara intenal PD 0 - - - 1 Kegiatan 30,000,000 - 1 Kegiatan 50,000,000 1 Kegiatan 60,000,000 1 Kegiatan 60,000,000 4 Kegiatan/5 Tahun 200,000,000 Bidang Persandian

Tata Kelola Persandian Optimalnya Tata Kelola Persandian 0 - - - - - - Bidang Persandian

Regulasi Persandian Tersedianya Regulasi Sistem Persandian 0 - - - - - - Bidang Persandian

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Presentase Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 100% - 2 Kegiatan 1,983,617,750 - - - - - - - - - 2 Kegiatan/5 Tahun 1,983,617,750 Dinas Kominfo dan

Persandian

Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik Optimalnya sistem informasi terhadap layanan publik 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 49,000,000 - - - - - - - - - 2 Kegiatan 49,000,000 Dinas Kominfo dan

Persandian

Pengadaan Perangkat LPSE Tersedianya perangkat LPSE 0 - - 49,000,000 - - - - - - - - - 0 49,000,000 Dinas Kominfo dan Persandian

Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Optimalnya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1,934,617,750 - - - - - - - - - 1 Kegiatan 1,934,617,750 Dinas Kominfo dan

Persandian

88


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera Utara

Pada indikator sasaran menunjukkan persentase kenaikan pada tiap

tahun disebabkan karena kebutuhan penyelenggaran pemerintah dalam

menyebarluasan informasi semakin meningkat dan dibutuhkan oleh

masyarakat akan informasi kebijakan pemerintah yang dijalankan.

Masyarakat dalam perkembangannya semakin kritis dalam menyikapi

kebijakan atas penyelenggaraan pemerintah untuk memantau dan

mengawasi kinerja para penyelenggara pemerintah sehingga dengan

penyebarluasan informasi akan semakin mengetahui program dan

kegiatan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.

Keterlibatan partisipasi masyarakat selalu dilibatkan dalam

memberikan masukan penyelenggaraan pemerintahan untuk

meningkatkan kinerja maupun kebijakan sebagai salah satu bahan dalam

pengambilan keputusan dalam kegiatan penyelenggara pemerintahan

daerah. Masyarakat semakin hari selalu membutuhkan informasi yang up

to date sehingga peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kab. Halmahera Utara semakin dituntut menyediakan informasi setiap

saat dalam penyebarluasan informasi yang telah menjadi suatu kebutuhan

pokok untuk masyarakat. Bahkan informasi diibaratkan sebagai bahan

promosi yang akurat dari suatu badan publik untuk meningkatkan

produktivitas dalam mencapai tujuan.

89


Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD 2016

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2021

Tahun 1 2017

Tahun 2 2018

Tahun 3 2019

Tahun 4 2020

Tahun 5 2021

1 3 4 5 6 7 8 9

1 Presentase Perangkat daerah Yang menggunakan aplikasi Berbasis IT 23.4% 31.91% 36.17% 46.81% 57.45% 65.96% 65.96%

2 Cakupan Layanan Telekomunikasi 62% = 123 Desa 79% = 155 Desa 85% = 166 Desa

90% = 176 Desa 95% = 186 Desa 100% = 196 Desa 100%

3 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah

0% 0% 5% 10% 20% 40% 40%

90


BAB VIII PENUTUP

Demikian Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan

Persandian Kabupaten Halmahera Utara 2017 – 2021 merupakan penyesuaian dari Renstra Bagian Infokom Setda Halamhera Utara 2016-2021 yang sesuai dengan arahan penyelenggaran pembangunan bidang Tekhnologi Informasi dan Komunikasi sekaligus sebagai acuan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan rencana pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

Seiring dengan perkembangan zaman, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga berkembang cukup pesat, maka tujuan pembangunan Kabupaten Halmahera Utara mengikuti kemajuan dan perkembangan tersebut melalui teknologi informasi dan komunikasi yang difasilitasi dengan penyediaan dan pembangunan infrastruktur jaringan internet yang menjadi kebutuhan informasi bagi pelajar, mahasiswa, birokrasi, stakeholder dan masyarakat pada umumnya serta pembangunan jaringan selular guna dinikmati oleh masyarakat luas sampai ke tingkat pedesaan yang belum memiliki jaringan telepon.

Untuk itu, sasaran pembangunan yang merupakan usulan dalam pembuatan Renstra ini diprioritaskan pada pembangunan jaringan teknologi Informasi dan komunikasi pada tiap kecamatan dan desa beserta sasaran indikator kinerja pada program serta kegiatan yang melekat pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara dapat diakomodir dengan baik sesuai dengan tahapan 5 ( lima) tahun kedepan.

Documents

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN …halmaherautarakab.go.id/files_upload/RENSTRA KOMINFO.pdf · Internet sebuah infrastruktur komunikasi tertutup yang dibuat berdasarkan