Upload
danghanh
View
241
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
1
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR : /KEP.GUB/BAPPEDA-2/2012 TANGGAL : 2012
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Secara geografis Provinsi Jambi mempunyai luas 53.435 KM2 dengan
jumlah penduduk saat ini sebanyak 2.788.269 jiwa yang tersebar pada 11
Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi, dengan tingkat kepadatan penduduk
sebesar 52,18 orang/Km2 (Jambi Dalam Angka, 2008). Provinsi Jambi terdiri dari
9 kabupaten dan 2 kota. Terdapat 131 Kecamatan, 1.179 Desa dan 150
kelurahan yang tersebar di kabupaten dan kota.
Gambaran makro ekonomi Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir
menunjukkan perkembangan yang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari
pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang terus meningkat mencapai 7,16% di
tahun 2008 (Jambi Dalam Angka, 2008). Hal ini seiring dengan perkembangan
Koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi sangat potensial dan prospektif, hal ini
mengingat secara fundamental Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi maupun
Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi berorientasi pada Ekonomi
Kerakyatan. Jumlah Koperasi di Provinsi Jambi pada tahun 2005 sebanyak 2.578
unit, tahun 2006 sebanyak 2.668 unit, tahun 2007 sebanyak 2.717 unit, tahun
2008 sebanyak 2.972 unit, dan tahun 2009 sebanyak 3.155 unit. Sedangkan
jumlah UMKM binaan pada tahun 2006 sebanyak 11.605 unit, tahun 2007
sebanyak 17.604 unit, tahun 2008 sebanyak 17.476 unit, dan tahun 2009
sebanyak 18.555 unit. Sehingga total jumlah UMKM binaan dari tahun 2006
sampai dengan tahun 2009 sebanyak 65.240 unit.
Di setiap Kabupaten / Kota pada prinsipnya telah mempunyai perangkat
organisasi yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM. Setiap organisasi
memerlukan perencanaan kedepan dalam menghadapi situasi yang berubah-
ubah. Rencana strategis merupakan dokumen dalam rangka upaya untuk
membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
2
memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, kebutuhan
akan organisasi, kegiatan organisasi dan dasar legitimasinya.
Dalam mewujudkan tujuan nasional maupun regional, perlu disusun suatu
perencanaan strategic, yaitu berupa proses yang berorentasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhatihan potensi, peluang dan kendla yang
ada atau yang mungkin akan timbul.
Pendekatan perencanaan strategis ( manajemen strategis ) merupakan
proses perencanaan serangkaian kebijakan, perumusan perencanaan dan
implementasi strategis yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan
organisasi. Dengan manajemen strategis akan dapat membantu suatu organisasi
berfikir secara strategik dan mengembangkan strategi – strategi yang efektif,
memperjelas arah visi dan misi masa depan, mampu merumuskan skala prioritas,
mampu membuat keputusan sekarang dengan konsekuensi masa depan, mampu
mengembangkan landasan yang jelas dan kokoh bagi pembuat keputusan,
mampu menggunakan kekuasaan secara proporsional pada bidang di bawah
kontrol organisasi, mampu memecahkan masalah utama organisasi, mampu
menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif dan mampu
membentuk kerja yang kompak berdasarkan keahlian.
Atas dasar hal tersebut, maka ada tiga alasan kenapa Perencanaan
Strategik itu penting bagi organisasi, yaitu :
1. Perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk
perencanaan lainnya yang harus diambil.
2. Pemahaman tentang perencanaan strategik akan mempermudah pemahaman
bentuk perencanaan lainnya.
3. Perencanaan strategik merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian
berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.
Rencana Strategis merupakan dokumen yang bermuatan upaya untuk
membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan
memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, kebutuhan
akan organisasi, kegiatan organisasi dan dasar legitimasinya.
Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
3
pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan
masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan
mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan,
dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai
TUPOKSI SKPD. Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar :
1. Kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.
Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses
penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan 3
kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multi-stakeholder SKPD)
untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan,
demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis,
partisipatif, politik, bottom-up dan top-down.
Pendekatan perencanaan strategis (manajemen strategis) merupakan
proses perencanaan serangkaian kebijakan, perumusan rencana dan
implementasi strategis yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan
organisasi. Dengan manajemen strategis akan dapat membantu suatu organisasi
berfikir secara strategik dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif,
memperjelas arah visi dan misi masa depan, mampu merumuskan skala prioritas,
mampu membuat keputusan sekarang dengan konsekuensi masa depan, mampu
mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan,
mampu menggunakan kekuasaan secara proporsional pada bidang di bawah
kontrol organisasi, mampu memecahkan masalah utama organisasi, mampu
menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif dan mampu
membentuk kerja yang kompak berdasarkan keahlian.
Atas dasar hal tersebut, maka ada tiga alasan kenapa Perencanaan
Strategik itu penting bagi organisasi, yaitu :
1) Perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk
perencanaan lainnya yang harus diambil.
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
4
2) Pemahaman tentang perencanaan strategik akan mempermudah pemahaman
bentuk perencanaan lainnya.
3) Perencanaan strategik merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian
berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum dan pedoman penyusunan ini :
1. Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan,
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4410);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( SPPN ).
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
5
8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Undang – undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 RPJP Nasional 2005 – 2025.
13. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4594)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
6
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
21. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
22. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor
6);
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Nomor. 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015.
27. Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
2005 – 2025.
1.3 Maksud dan Tujuan
A. Maksud
Maksud penyusunan Renstra ini secara umum dimaksudkan untuk
mengikuti ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD
Jambi, Dimana setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi diwajibkan
menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Kerja Perangkat Daerah serta
memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi Dinas Koperasi, UMKM
Provinsi Jambi dalam mewujudkan Pengawas Fungsional yang Profesional dan
Berintegritas yang sesuai dengan visi - misi dan arah pembangunan daerah yang
telah ditetapkan.
Adapun maksud penyusunan RENSTRA Dinas Koperasi, UMKM Provinsi
Jambi Tahun 2010 - 2015 adalah :
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
7
1. Memberikan arah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dalam
menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima
tahun.
2. Sebagai kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi
dan mengatasi adanya perubahan lingkungan strategik.
3. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang
efektif, efisien dan akuntabel.
4. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi sebagai institusi.
B. Tujuan
Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Koperasi, UMKM Provinsi
Jambi Tahun 2010 - 2015 adalah :
1. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama waktu
lima tahun
2. Memberikan landasan kebijakan dalam kerangka pencapaian visi dan misi
sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.
3. Merencanakan dan melakukan perubahan strategik dengan cara
mengelola keberhasilan dan pemanfaatan yang berorentasi ke masa
depan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pelayanan prima kepada stakeholder dengan cara
meningkatkan komunikasi dan informasi pembangunan daerah Jambi.
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis
Bab I : Pendahuluan :
Memuat rumusan tentang : Latar Belakang; Landasan Hukum ; Maksud dan
Tujuan; Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dan Hubungan Renstra – SKPD
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.
Bab II : Gambaran Umum Pelayanan SKPD :
Memuat rumusan tentang : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber
Daya SKPD Dan Kinerja Pelayanan.
Bab III : Isu- isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi :
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
8
Memuat rumusan tentang : Identifikasi Permasalahan, Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Identifikasi dan Analisis Kondisi
Eksternal.
Bab IV : Vis, Misi, Tujuan dan Sasaran Stratgis dan Kebijakan SKPD :
Memuat rumusan tentang : Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan.
Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kegiatan, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif :
Memuat rumusan tentang : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kegiatan,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
Bab VI : Indikator Kinerja SKDP Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
: Memuat rumusan tentang : Indikator SKPD yang secara langsung menunjukan
kinerja yang akan di capai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komidmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Bab VII : Penutup.
1.5. Hubungan Renstra – SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya
Sejak diundangkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( SPPN ), dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tenang
Pemerintah Daerah, maka yang dijadikan acuan pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP )
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah.
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang, untuk kurun waktu 20 tahun yang berisikan:
Kondisi Umum; Visi Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005 – 2025; Arah
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025. Perubahan lain yang dapat
diamati adalah dipilihnya Presiden secara langsung oleh rakyat.
Dengan demikian dokumen perencanaan untuk Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, disesuaikan dengan masa waktu kepala daerah
terpilih, yang memuat visi, misi dan program pembangunan kepala daerah
terpilih.
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
9
Rumusan RPJM dijabarkan pertahun menjadi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah ( RKPD ) yang berisikan : Prioritas Pembangunan Daerah, Rancangan
Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Program
SKPD.
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, diharuskan menyusun Rencana
Strategis ( Renstra – SKPD ) yang berisikan : Gambaran Umum Pelayanan SKPD;
Tugas Pokok dan Fungsi SKPD; Isu Strategis berkaitan dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD; Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan; Program –
program dan Indikator Kinerja SKPD. Rentra – SKPD disusun berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah dan dijabarkan dalam
program tahunan yang disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (
Renja – SKPD ), yang berisikan tentang : Kebijakan dan Program serta Kegiatan
Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.
Penyusunan dokumen perencanaan dimaksud harus melalui proses
Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) yang meliputi :
Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD serta Forum SKPD. Dari Rencana Kerja
Pemerintah disusun Kebijakan Umum Anggaran ( APBD ) dan Strategi Prioritas
yang merupakan hasil kesepakatan bersama dengan DPRD, selanjutnya
ditetapkan Pagu Anggaran, dengan demikian perubahan dokumen Perencanaan
dan Penganggaran Daerah menurut UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25
Tahun 2004 dan UU Nomor 32 Tahun 2004.
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
10
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
Sejak pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid I, Pembangunan Indonesia
dilaksanakan atas landasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional
(RPJMN) sebagai penjabaran dari RPJP. Berbeda dengan masa lalu, peran pemerintah
pusat sangat besar dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional,
namun saat ini dengan adanya perubahan lingkungan strategis baik pada tingkat
nasional, terutama sebagai dampak dari otonomi daerah dari reformasi, maupun
dampak eksternal pada tingkat global, konsep pembangunan nasional termasuk
pemerintah pusat dan daerah mengalami perubahan. Sebagai salah satu
konsekuensinya strategi dan sistem perencanaan pembangunan nasional mengalami
perubahan yang mendasar.
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah diharapkan mampu menjadi salah satu pilar yang mendukung ekonomi
kerakyatan di Provinsi Jambi. Dengan dukungan potensi sumber daya alam dan
sumber daya manusia diharapkan kegiatan pembangunan KUMKM di Provinsi Jambi
mampu menggerakkan roda perekonomian yang bertujuan untuk kesejahteraan
masyarakat Jambi. Peranan Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah sangat
penting karena mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja sehingga dapat
mewujudkan pemerataan berusaha dan pemerataan pendapatan. Sampai bulan Juli
2010 jumlah Koperasi di Provinsi Jambi sebanyak 3.251 unit, dan jumlah UMKM binaan
Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi sebanyak 65. 240 unit.
Dengan adanya Dokumen Perencanaan Strategis ini, maka berbagai
permasalahan dan kelemahan serta kendala yang ada selama ini sedikit demi sedikit
akan dapat dikurangi menuju ke arah yang lebih baik.
Dewasa ini masyarakat sudah berhak mengikuti proses perencanaan yang
langsung menyangkut publik, karena era tranparansi, semua dokumen perencanaan
bukan lagi menjadi milik dan rahasia birokrat, namun sudah menjadi milik masyarakat,
sehingga masyarakat harus mengetahuinya. Hal itu tercermin dalam proses
perencanaan mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota
sampai Musrenbang Provinsi. Peserta yang berrmusyawarah menyusun kebutuhan
tersebut adalah wakil dari masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing, sedangkan
pihak pemerintah hanya sebagai fasilitator. Karena Musrenbang tersebut tidak lagi
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
11
sebagai ajang pidato yang merupakan susunan daftar panjang keinginan, namun saat
ini sudah menjadi ajang debat program, sesuai dengan daftar kebutuhan yang sudah
diantisipasi alokasi indikatif, yang akan membiayai usulan dimaksud. Dengan demikian
tidak timbul daftar keinginan namun merupakan daftar kebutuhan yang sudah dapat
kejelasan pendanaannya.
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Seluruh Subdin/Bagian/UPTD di bawah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
A. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi
Jambi mempunyai tugas :
a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 182 Pergub
Nomor 30 Tahun 2008
b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang,
UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional
B. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada semua urusan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, sekretariat mempunyai fungsi :
a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan kegiatan
penyusunan rencana program kerja Kepala Bidang, UPTD di lingkungan Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
b. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan/barang inventaris milik
negara;
c. mengkoordinasikan penyusunan rencana Program Pemberdayaan Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
d. mengkoordinasikan urusan Kepegawaian dan Umum;
e. menkoordinasikan pengelolaan keuangan;
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
12
C. Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi
Bidang pengawasan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan koordinasi penyelenggaraan fungsi teknis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :
a. Menyusun dan merumuskan rencana program kebijakan di bidang
pengawasan KUMKM;
b. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang pengawasan;
c. Melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi serta menyelenggarakan
fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang mengawasan;
d. Melakukan inventarisasi dan identifikasi peraturan atau ketentuan di bidang
pengawasan;
e. Melakukan konsultasi dan kerjasama dengan unit kerja baik dalam maupun
diluar lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam
rangka koordinasi pelaksanaan tugas;
f. Menyusun konsep perumusan dan penyempurnaan kebijakan di bidang
pengawasan dalam rangka pemberdayaan KUMKM;
g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan
yang meliputi partisipasi pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas;
h. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
D. Bidang Koperasi
Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan rencana dan program, penyampaian bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi verifikasi dan advokasi serta melaporkan seluruh kegiatan bidang koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Koperasi mempunyai fungsi :
a. Menyusun dan merumuskan rencana program operasional kelembagaan dan
usaha koperasi serta verifikasi dan advokasi terhadap pembinaan koperasi;
b. Menyusun bahan pedoman penyuluhan tentang kebijaksanaan kelembagaan
dan usaha koperasi serta verifikasi dan advokasi;
c. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi serta verifikasi
dan advokasi;
d. Membina koperasi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan pemagangan baik
mengenai kelembagaan maupun usaha serta kesadaran berkoperasi;
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
13
e. Menyusun dan menyajikan perangkaan ( data statistik ) kelembagaan dan
usaha koperasi serta verifikasi dan advokasi koperasi;
f. Melaksanakan verifikasi terhadap koperasi penerima bantuan;
g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja baik di dalam maupun di luar
lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka
pembinaan koperasi dan usaha kecil anggota koperasi;
h. Mengevaluasi hasil verifikasi tentang permohonan bantuan koperasi untuk
pengembangan usaha;
i. Melaksanakan fasilitasi kemitraan antara koperasi – koperasi dengan usaha
kecil, usaha menengah dan usaha besar;
j. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perkembangan pembinaan
kelembagaan dan usaha serta verifikasi dan advokasi;
k. Menyelenggarakan pameran di bidang koperasi baikdi dalam maupun di luar
negeri;
l. Memimpin dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada
bawahan di lingkungannya;
m. Memantau dan mengusulkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan
terhadap bawahan yang kurang disiplin maupun penyelenggaraan demi
suksesnya tugas;
n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang koperasi;
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
E. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pempunyai tugas melaksanakan rencana dan program penyiapan bahan perumusan dan penyabaran kebijaksanaan teknis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor kelembagaan, sektor kemitraan, jaringan usaha, sektor promosi dan pemasaran serta melaporkan seluruh kegiatan bidang kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
a. merencanakan dan menyusun program operasional pemberdayaan usaha
mikro, kecil dan menengah;
b. melaksanakan program kegiatan strategis pemberdayaan usaha mikro, kecil
dan menengah dengan memanfaatkan potensi komoditas unggulan daerah;
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
14
c. melakukan inventarisasi/penelaahan dan penyempurnaan berbagai peraturan
dan kebijaksanaan yang berkaitana dengan penciptaan persaingan yang
sehat;
d. merumuskan dan melaksanakan program kemitraan dalam bentuk
keterkaitan usaha yang saling menguntungkan antara UMKM dengan
koperasi, BUMN dan usaha – usaha lainnya;
e. mengembangkan dan menetapkan jaringan usaha dan keterkaitan usaha
antara UMKM dengan koperasi dan usaha swasta lainnya;
f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar
lingkungan jajarannya;
g. mengevaluasi hasil telaahan permohonan bantuan untuk pengembangan
usaha mikro kecil menengah;
h. memantau pelaksanaan perkembangan pembinaan pemberdayaan UMKM;
i. mengevaluasi laporan kegiatan UMKM;
j. menyusun dan menyajikan perangkaan keragaan data statistik UMKM;
k. menyelenggarakan pameran dan pemasaran bidang UMKM;
l. menilai UMKM berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk menjadi
UMKM yang unggul dan berprestasi;
m. mempimpin dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada
bawahan di lingkungannya;
n. memantau dan mengusulkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan
kepada bawahan yang kurang disiplin atau menyeleweng demi suksesnya
pelaksanaan tugas rutin/pembangunan;
o. mengadakan rapat koordinasi dengan unit – unit kerja di lingkungan kerjanya
dalam rangka pelaksanaan tugas;
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
F. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam
Bidang fasiltasi pembiayaan dan simpan pinjam mempunyai tugas
melaksanakan rencana dan program, persiapan bahan perumusan dan
penjabaran kebijaksanaan teknis pembiayaan, permodalan dan simpan pinjam
serta mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan bidang fasilitasi
pembiayaan dan simpan pinjam kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah.
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
15
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang fasilitasi
pembiayaan dan simpan pinjam mempunyai fungsi :
a. merencanakan dan menyusun program operasional kegiatan fasilitas
pembiayaan dan simpan pinjam;
b. merumuskan kebijaksanaan teknis fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam
dengan unit – unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;
c. menjabarkan hasil perumusan dan melaksanakan kegiatan pembiayaan dan
simpan pinjam;
d. membina dan mengendalikan kegiatan pembiayaan dan simpan pinjam
terutama pelayanan terhadap masyarakat;
e. mengkaji kegiatan masa lampau maupun yang sekarang sebagai bahan
perbandingan dalam kelancaran tugas bidang fasilitasi pembiayaan dan
simpan pinjam;
f. menegur dan memberi saran pencegahan terhadap keterlambatan dan
permasalahan yang dihadapi masing – masing seksi;
g. memantau dan mengusulkan kepada pimpinan terhadap bawahan yang
kurang disiplin maupun menyeleweng dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab;
h. membimbing dan mengarahkan seksi pembiayaan, permodalan dan seksi
simpan pinjam agar dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang ada;
i. mengevaluasi hasil kerja bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam
untuk mengetahui kemajuan dan keberhasilannya;
j. mengadakan rapat koordinasi dengan unit – unit kerja di lingkungannya
dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
G. UPTD Balai Diklat Koperasi, UMKM
UPTD Balai Diklat Koperasi, UMKM mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD Balai Diklat Koperasi, UMKM mempunyai fungsi :
a. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
b. penyusunan program, monitoring dan evaluasi;
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
16
c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha mikro, kecil dan
menengah;
d. kebijaksanaan dengan gerakan koperasi, organisasi pengusaha kecil dan
menengah, lembaga pendidikan dan instansi terkait;
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi
Jumlah pegawai posisi 31 Agustus 2011 pada Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi adalah sebanyak 86 orang, yang terdiri
dari 50 laki-laki dan 36 perempuan dengan penempatan per Bagian / Bidang
sebagai berikut :
No Penempatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kepala Dinas
Sekretariat
Bidang Pengawasan,
Monitoring dan Evaluasi
Bidang Koperasi
Bidang UMKM
Bidang FPSP
Badiklatkop dan UMKM
1
12
5
10
6
9
8
-
10
4
5
6
5
5
1
22
9
15
12
14
13
Jumlah 50 36 86
Dengan diberlakukannya PP. 41 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14
tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi
tertanggal 10 November 2008 maka susunan jabatan struktural sebagai berikut:
No JABATAN JUMLAH KETERANGAN
1
2
3
4
ESELON II
ESELON III
ESELON IV
Widyaiswara
1
6
16
2
Untuk Widyaiswara masih
dimungkinkan untuk menambah
5 orang lagi berdasar ketentuan
yang ada
Jumlah 25
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
17
Jenjang Kepangkatan Pegawai berdasarkan jenis kelamin :
NO GOLONGAN JENIS KELAMIN
KET LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1
2
3
4.
I - a
I - b
I - c
I - d
II - a
II - b
II - c
II - d
III - a
III - b
III - c
III - d
IV - a
IV - b
IV - c
IV - d
IV - e
-
1
-
-
3
1
2
3
6
17
5
8
3
2
-
1
-
-
-
1
-
-
-
4
-
4
14
4
2
3
1
-
-
-
-
1
1
-
3
1
6
3
10
31
9
10
6
3
-
1
-
Jumlah 52 34 86
Apabila dilihat dari faktor usia Pegawai berdasarkan jenis kelamin :
No Jenis
Kelamin
< 30
Thn
31 – 40
Thn
41 – 50
Thn
51 Thn
keatas Jml
1 Laki – Laki 6 5 22 19 53
2 Perempuan 3 5 17 8 33
Jumlah 9 10 39 27 86
Tingkat jenjang Pendidikan Formal Pegawai berdasarkan jenis kelamin :
No Jenis Kelamin SD SLTP SLTA D III S.1 S.2 Jml
1 Laki – Laki 2 - 22 1 22 6 53
2 Perempuan - 1 18 2 8 4 33
Jumlah 2 1 38 3 30 10 86
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
18
Struktur Organisasi
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala
Bidang dan 1 (satu) Kepala UPTD, serta dibantu oleh Kepala Seksi dan Kepala
Sub Bagian yang susunannya sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dengan 3 Sub Bagian
3. 4 Kepala Bidang dengan 12 Seksi
4. 1 Kepala UPTD dengan 1 Sub Bagian.
1. Sekretaris yang membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Program
3) Sub Bagian Keuangan dan Asset
2. Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi membawahi :
1) Seksi Pengawasan Koperasi
2) Seksi Pengawasan UMKM
3) Seksi Pengendalian
3. Bidang Koperasi membawahi :
1) Seksi Kelembagaan Koperasi
2) Seksi Usaha Koperasi
3) Seksi Verifikasi dan Advokasi
4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membawahi :
1) Seksi Kelembagaan UMKM
2) Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha
3) Seksi Promosi dan Pemasaran Umum
5. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam membawahi :
1) Seksi Pembiayaan dan Permodalan
2) Seksi Simpan Pinjam
3) Seksi Pengawasan Simpan Pinjam
6. UPTD Badiklat KUMKM membawahi :
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
19
1) Sub Bagian Tata Usaha
7. Jabatan Fungsional
1) Widyaiswara
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAMBI
KEPALA
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
PROGRAM
SUB BAGIAN
KEUANGAN
DAN ASSET
BIDANG USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH
BIDANG FASILITASI
PEMBIAYAAN DAN
SIMPAN PINJAM
SEKSI
PENGAWASAN
KOPERASI
.
SEKSI
PEMBIAYAAN DAN
PERMODALAN
BIDANG
PENGAWASAN
MONITORING DAN
EVALUASI
SEKSI
KELEMBAGAAN UMKM
SEKSI
KEMITRAAN DAN
JARINGAN USAHA
SEKSI PROMOSI
DAN PEMASARAN
UMUM
SEKSI
PENGAWASAN
UMKM
SEKSI
SIMPAN PINJAM
SEKSI
PENGENDALIAN
UPTD BADIKLAT
KUMKM
KUMKM
SEKSI
PENGAWASAN
SIMPAN PINJAM
SEKSI
KELEMBAGAAN
KOPERASI
.
BIDANG
KOPERASI
SEKSI
USAHA
KOPERASI
SEKSI
VERIFIKASI DAN
ADVOKASI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBAG
Tata Usaha
TATA USAHA
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
20
Jumlah asset / barang inventaris yang merupakan sarana penunjang organisasai, dapat dilihat pada table berikut : Tabel 2.1. Daftar Barang Inventaris Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi
NO NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN
1. Kendaraan Roda 4 7 Unit
2. Kendaraan Roda 2 4 Unit
3. Air Conditioner (AC) 23 Unit
4. Almari Arsip 18 Unit
5. Filling cabinet 27 Unit
6. Jam Dinding 9 Unit
7. Kursi Putar 43 Unit
8. Kursi Tamu 7 Unit
9. Meja Biro 7 Unit
10. Meja Tamu 7 Unit
11. Komputer 20 Unit
12. Printer 12 Unit
13. Meja 1/5 biro 96 Unit
14. Meja Komputer 5 Unit
15. Meja Rapat 35 Unit
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi
Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan
kinerja nyata ( realisasi ) dengan kinerja yang direncanakan.
Berbagai keberhasilan pelaksanaan bidang-bidang pembangunan selama tahun
2011 tercermin dalam analisis capaian sasaran berikut.
Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh
pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan
realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja Input
, Output dan Outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan
realisasinya , atau antara rencana kinerja ( performance plane ) yang
diinginkan dengan realisasi kinerja ( performance result ) yang dicapai Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi. Kemudian dilakukan
analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja ( performance gap ) karena
realisasi berbeda dengan yang direncanakan.
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
21
Sasaran Stratejik I
Meningkatkan Kelengkapan sarana dalam pendukung pencapaian pelaksanaan program – program
Keberhasilan pencapaian sasaran stratejik dan indikator kinerja sasaran yang
dikembangkan dan indikator kinerja porgram/kegiatan. Indikator sasaran
stratejik yang telah ditargetkan di tahun 2011 tersebut telah berhasil dicapai
100 % .
Keberhasilan sasaran tesebut dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat)
Program stratejik, yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan-
kebutuhan sarana administrasi perkantoran.
Dengan dilaksanakan program ini diharapkan penyelenggaraan administrasi
Dinas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.
Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan sarana dan prasarana Dinas dapat terpelihara dengan baik sesuai yang diharapkan.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan disiplin aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.
Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan disiplin pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dapat ditingkatkan dengan baik sesuai yang diharapkan.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya membantu meringankan biaya diklat aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya diklat Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
22
Sasaran Stratejik II
Memfasilitasi terselenggaranya iklim usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja UMKM
Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya terselenggaranya iklim usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi kelangsungan peningkatan kinerja UMKM.
Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan iklim usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi kelangsungan peningkatan kinerja UMKM dapat ditingkatkan dengan baik dan sesuai dengan harapan.
Sasaran Stratejik I I I
Melakukan pemberdayaan usaha terhadap KUKM , agar KUKM memiliki daya saing yang kuat.
Keberhasilan pencapaian sasaran stratejik ini diukur melalui pencapaian 1 (satu)
Program yang dituangkan dalam 4 indikator kinerja sasaran / kegiatan yang
dikembangkan, sasaran stratejik yang telah ditargetkan di tahun 2011 tersebut
telah berhasil dicapai 100 %
Keberhasilan sasaran tesebut dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Program
stratejik, yaitu :
“ Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif KUMKM “.
Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan kualitas
Sumber Daya Manusia aparat pembina dan pengelola Koperasi dan UMKM agar
lebih professional yang pada gilirannya mempunyai dampak terhadap
penumbuhan Unit Usaha Baru di daerah perdesaan.
Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan agar Koperasi dan UMKM
mempunyai keunggulan kompetitif dan mampu mandiri dan mempunyai daya
saing yang kuat.
Sasaran Stratejik IV
Mempermudah dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan setiap peluang dan potensi sumber daya local yang ada secara optimum sesuai tuntutan pasar.
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
23
Keberhasilan pencapaian sasaran stratejik ini diukur melalui pencapaian
indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dan indikator kinerja
porgram/kegiatan. Sasaran stratejik yang telah ditargetkan di tahun 2011
tersebut telah berhasil dicapai 100 % .
Keberhasilan sasaran tesebut dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Program
stratejik, yaitu :
“Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi KUMKM“.
Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya mempermudah dan
memperluas akses KUMKM kepada sumber daya produktif agar mampu
memanfaatkan setiap peluang dan potensi sumber daya local yang ada secara
optimum sesuai tuntutan pasar.
Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan Kelembagaan dan Usaha
Koperasi dan UMKM dapat ditingkatkan sehingga pada gilirannya pendapatan
Koperasi dan UMKM pun meningkat.
“ Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi “.
Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya Meningkatkan kualitas
kelembagaan dan organisasi Koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang
secara sehat sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama
bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif.
Dengan dilaksanakan program ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya
Koperasi yang berkualitas.
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
24
ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal
Analisis kondisi internal dilakukan guna mengetahui kekuatan dan kelemahan
(kendala) yang dimiliki Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Provinsi Jambi, hasil analisis antara lain:
3.1.1 Indentifikasi dan Analisis Kekuatan
1. Saat ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi
Jambi memiliki jumlah pegawai sebanyak 86 orang, dengan kualifikasi
S2 sebanyak 10 orang ( 11,63 % ), S1 sebanyak 29 orang (33,72 %)
D3 sebanyak 4 orang ( 4,56 % ) SLTA sebanyak 40 orang ( 46,51 % ),
SLTP sebanyak 1 orang ( 1,16 % ) dan SD sebanyak 2 orang (2,33 %).
2. Masa kerja staf yang bekerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah Provinsi Jambi pada umumnya sudah cukup lama, rata
– rata diatas 15 tahun.
3. Tersedianya sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas operasional
dan informasi pembangunan ( internet ) yang dapat membuka akses
informasi lokal, regional, nasional dan manca negara yang dapat
digunakan setiap saat, sehingga perkembangan dunia luar dapat
diketahui secara dini.
4. Adanya dukungan dana dari APBN dan APBD dalam rangka
pemberdayaan KUMKM.
3.1.2 Indentifikasi dan Analisis Kelemahan/permasalahan
1. Masih banyak pegawai yang belum mengikuti pelatihan teknis
perkoperasian dan UMKM.
2. Belum terpenuhinya Sarana/prasarana.
3. Belum memadainya Dana pemberdayaan KUMKM.
4. Kurang optimalnya koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah
maupun swasta.
5. Belum optimalnya pelaksanaan Monev dan pengendalian terhadap
Pemberdayaan KUMKM.
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
25
6. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi di
tingkat Provinsi.
7. Masih rendahnya SDM KUMKM.
8. Belum optimalnya peran Dekopinwil dan Dekopinda dalam
pemberdayaan Koperasi.
9. Kurangnya tenaga aparat pembina KUMKM di Kab/kota baik dari sisi
kuantitatif maupun kualitatif.
10. Rendahnya produktivitas KUMKM sehingga berpengaruh pada akses
pasar KUMKM
3.2 Telaah Visi, Misi Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi
Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 untuk
Provinsi Jambi bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro , Kecil dan Menengah
Provinsi Jambi adalah merupakan salah satu Dinas dilingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor
14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi
tertanggal 10 November 2008
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
berfungsi mengimplementasikan program – program pemberdayaan ekonomi
kerakyatan , maka posisi dan keberadaannya menjadi sangat strategis terutama
karena perannya sebagai :
- Dinamisator
- Regulator dan
- Fasilitator dalam pengembangan KUKM.
- Dinas Pendukung Instansi Tehnis
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Provinsi Jambi, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :
Tugas Pokok adalah :
Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi
dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
26
Fungsi :
a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;
b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;
d. Pelayanan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
3.3 Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal
Analisis kondisi eksternal guna mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi
Dinas Koperasi, Usana Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi, hasil analisis
antara lain :
3.2.1 Indentifikasi dan Analisis Peluang
1. Adanya UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam
rangka pembinaan dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah.
2. Adanya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( SPPN ) dan UU Nomor 32 Tahun 2004
Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Dinas
Koperasi dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
3. Adanya UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah sebagai pedoman dalam pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam.
3.2.2 Indentifikasi dan Analisis Ancaman
1. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi di
tingkat Provinsi.
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
27
2. Belum optimalnya peran Dekopinwil dan Dekopinda dalam
pemberdayaan Koperasi.
3. Lemahnya koordinasi antar stakeholder dalam pemberdayaan KUMKM.
4. Kurangnya tenaga aparat pembina KUMKM di Kab/kota baik dari sisi
kuantitatif maupun kualitatif.
5. Seringnya mutasi aparat pembina KUMKM di Kabupaten/Kota.
6. Masih lemahnya SDM KUMKM.
7. Rendahnya produktivitas KUMKM.
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
28
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi
Besarnya tantangan diera reformasi, meningkatnya persaingan, tuntutan
masyarakat akan layanan yang lebih baik sesuai dengan amanat UU No. 32
tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 2004 dan ditambah dengan kurangnya
sumberdaya manusia yang memenuhi persyaratan maka peran Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus mempunyai kompetensi untuk dapat
menjawab semua tantangan baik tantangan internal maupun eksternal. Dalam
membangun Provinsi Jambi Pemerintah Daerah telah menetapkan Visi dan Misi
sebagai berikut :
“ VISI “ :
“ EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA “
“ MISI “ :
1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersedian Infrastruktur Pelayanan Umum.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan
Berbudaya.
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis
Agribisnis dan Agroindustri.
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Optimal dan
Berwawasan Lingkungan.
5. Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik, Jaminan Kepastian dan
Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender.
Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten,
konsekuen dan berkelanjutan, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorentasi pada
pencapaian hasil atau manfaat yang dituangkan dalam “ VISI “.
Visi adalah suatu gambaran dan harapan untuk masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
29
pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan
dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.
Dengan pengertian tersebut maka Visi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah Provinsi Jambi telah menetapkan sasaran yang akan dicapai
dari Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai
berikut :
V I S I : “ Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Maju, Mandiri dan
Tanguh serta berdaya saing dalam Mengembangkan
Ekonomi Kerakyatan di Provinsi Jambi “.
“Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Unggul dan Tangguh”
Misi adalah sesuatu yang diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar
tujuannya dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal. Dengan
pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak – pihak yang
berkepentingan dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat
mengetahui peran dan program – programnya serta hasil dan manfaat yang
akan diperoleh di waktu – waktu mendatang.
M I S I :
1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi
2. Meningkatkan pembiayaan dan pemupukan permodalan Koperasi dan
UMKM.
3. Meningkatkan jaringan akses pasar dan kemitraan Koperasi dan UMKM.
4. Meningkatkan kualitas SDM Pengurus, Pengelola dan anggota Koperasi dan
UMKM.
1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi
Tujuan :
Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah
2. Meningkatkan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro,Kecil dan Menengah :
Peningkatan kapasitas bisnis UMK
Peningkatan kapasitas bisnis Usaha menengah
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
30
3. Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan untuk Koperasi dan UMKM :
Peningkatan fasilitas pembiayaan untuk koperasi
Peningkatan fasilitas pembiayaan untuk UMKM
4. Meningkatkan Pengendalian Kualitas Koperasi dan UMKM
Peningkatan pengendalian kualitas koperasi
Peningkatan pengendalian kualitas koperasi
4.2 Tujuan dan Sasaran
4.2.1 Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) tahunan. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta
didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik. Tujuan dari
perencanaan strategik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Provinsi Jambi adalah :
1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam
perekonomian daerah.
2. Meningkatkan akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan
UMKM melalui penyediaan skema dan memperluas akses
pembiayaan yang sesuai dengan keburttuhan Koperasi dan UMKM.
3. Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM melalui sarana
usahabagi Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk –
produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
4. Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM melalui Pelatihan, Study
banding dan Lokakarya
4.2.2 SASARAN
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula
indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk
diwujudkan pada tahun bersangkutan.
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
31
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan
yang ditetapkan dalam rencana strategis.
Adapun sasaran yang dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah Provinsi Jambi adalah :
1. Meningkatnya Jumlah Koperasi berkualitas
2. Meningkatnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
3. Meningkatnya akses pembiayaan dan permodalan koperasi
penerima bantuan dana perkuatan.
4. Terfalisitasinya penjaminan permodalan Koperasi dan UMKM.
5. Meningkatnya Kemitraan dan jaringan Koperasi dan UMKM serta
akses pasar lokal dan regional
6. Meningkatnya SDM pengurus / pengelola Koperasi dan UMKM
terlatih.
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
32
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi
Visi Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi : Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Maju, Mandiri dan berdaya saing dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan di Provinsi Jambi
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Misi I : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi
1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah
1. Meningkatnya Jumlah Koperasi berkualitas
2. Meningkatnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
1. Persentase pertumbuhan Koperasi 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %
2. Persentase pelaksaaan RAT
5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
3. Jumlah Calon Koperasi Skala Besar 10 unit 17 unit 17 unit 17 unit 17 unit
Misi II : Meningkatkan pembiayaan dan pemupukan permodalan Koperasi dan UMKM
2. Meningkatkan akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM
1. Meningkatnya akses pembiayaan dan permodalan koperasi penerima bantuan dana perkuatan.
2. Terfalisitasinya penjaminan permodalan
1. Persentase Koperasi dan UMKM penerima bantuan dana perkuatan
80% 80% 90% 90% 100%
2. Persentase kelompok produktif yang mengakses sumber pembiayaan
95% 95% 100% 100% 100%
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
33
Koperasi dan UMKM. 3. Persentase penjaminan
permodalan Koperasi dan UMKM
95%
95%
100%
100%
100%
4. Jumlah UMKM yang ikut
Promosi
2
UMKM
2
UMKM
18
UMKM
18
UMKM
18
UMKM
Misi III : Meningkatkan jaringan akses pasar dan kemitraan Koperasi dan UMKM
3. Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM melalui sarana usaha bagi Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk – produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing
Meningkatnya jaringan Koperasi dan UMKM serta akses pasar lokal dan regional
1. Persentase Penumbuhan
UMKM
75 %
75 %
85 %
95 %
100 %
Misi IV : Meningkatkan kualitas SDM Pengurus, Pengelola dan anggota Koperasi dan UMKM
4. Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM melalui Pelatihan Study Banding dan Lokakarya
1. Meningkatnya Kemitraan Koperasi dan UMKM
2. Meningkatnya SDM pengurus / pengelola Koperasi dan UMKM terlatih
1. Jumlah koperasi dan UMKM yang bermitra
2. Jumlah pengelola koperasi dan UMKM yang dilatih
3. Jumlah Produk Unggulan
-
- 2
Produk
250 Orang 300 Org
4
Produk
250 Orang 300 Org
15
Produk
250 Orang 300 Org
15
Produk
250 Orang 300 Org
15
Produk
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
34
4.3 Strategi dan Kebijakan
4.4.1 Strategi
Dari permasalahan yang dihadapi tersebut diatas, telah diambil
beberapa upaya / strategi pencapaian SKPD antara lain sebagai
berikut :
1. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM
2. Peningkatan akses pembiayaan dan Perkuatan permodalan KUMKM
3. Peningkatan kualitas SDM Aparat Pembina dan Gerakan KUMKM
4. Peningkatan dan pengembangan manajemen KUMKM
5. Peningkatan produktifitas dan sarana bagi Koperasi dan UMKM
4.4.2 Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang
telah ditetapkan oleh berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan
atau petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan
program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam
perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi dari suatu institusi.
Kebijakan Umum yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UMKM
Provinsi Jambi pada tahun 2010 – 2015 dalam mewujudkan Visi dan
Misi yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
( RPJM ) Provinsi Jambi adalah :
1). Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ) yang
diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan
daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih
diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan
pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
2). Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan
wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan,
peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama
dengan :
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
35
Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan
terampil dengan adopsi penerapan teknologi;
Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor
agribisnis dan agroindustri melalui komoditas unggulan
berkerakteristik lokal disertai pemberian kemudahan dalam
pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan
kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi
kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi
kolektif;
Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses
industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri,percepatan
pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM;
Mengintegrasikan pengembangan usaha dalamkonteks
pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha
dan potensi usaha unggulan di setiap daerah.
3). Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia
barang dan jasa pada pasar lokal yang semakin berdaya saing
dengan produk luar, khususnya untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat banyak.
4). Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya –
upaya untuk : (i) membenahi dan memperkuat tatanan
kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, maupun
mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif
bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin
terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek – praktek
persaingan usaha yang tidak sehat; (ii) meningkatkan pemahaman,
kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan ( stakeholder )
kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan
koperasi.
Sasaran dan arah kebijakan Pemberdayaan Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah tersebut dijabarkan kedalam program –
program pembangunan yang merupakan strategi implementasi pada
tataran makro dan mikro. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut telah
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
36
ditetapkan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
di Provinsi Jambi
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
37
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi Tahun 2010-2015
Visi Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi : Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Maju, Mandiri dan berdaya saing dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan di Provinsi Jambi Misi I : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah.
1. Meningkatnya Jumlah Koperasi berkualitas
2. Meningkatnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi
Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya – upaya untuk : (i) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek – praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan ( stakeholder ) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
38
Misi II : Meningkatkan permodalan Koperasi dan UMKM.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM.
1. Meningkatnya akses pembiayaan dan permodalan koperasi penerima bantuan dana perkuatan.
2. Terfalisitasinya penjaminan permodalan Koperasi dan UMKM.
Peningkatan akses pembiayaan dan perkuatan permodalan koperasi dan UMKM
Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan
Misi III : Meningkatkan akses pasar dan jaringan kemitraan Koperasi dan UMKM
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM melalui meningkatnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk – produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing
Meningkatnya jaringan Koperasi dan UMKM serta akses pasar lokal dan regional
Peningkatan Manajemen Koperasi dan UMKM
Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar lokal yang semakin berdaya saing dengan produk luar, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak
Misi IV : Meningkatkan kualitas SDM Pengurus, Pengelola dan anggota Koperasi dan UMKM
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan kompetensi Pengurus, Pengelola dan Anggota Koperasi dan UMKM.
1. Meningkatnya Kemitraan Koperasi dan UMKM
2. Meningkatnya SDM Pengurus / Pengelola Koperasi dan UMKM terlatih
Peningkatan kualitas aparat Pembina dan gerakan Koperasi dan UMKM
Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya – upaya untuk : (i) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, maupun mikro, guna
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
39
menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek – praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan ( stakeholder ) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
40
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
Langkah lebih lanjut setelah dirumuskan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan nilai – nilai dasar dan
juga Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi, adalah penetapan program yang akan dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan
Rencana Program, Kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Provinsi Jambi
Tujuan SASARAN INDIKATOR
SASARAN Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja dan
Program Kegiatan
Data Campaian Pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kereja Penanggung
Jawab Tahun-1 Tahun -2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
trgt Rp(jt) trgt Rp (jt) trgt Rp trgt Rp trgt Rp 5 Rp Unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM melalui sarana usaha bagi Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk – produk kreatif, inovatif,
Meningkatnya jaringan Koperasi dan UMKM serta akses pasar local dan regional
1. Jumlah
Penumbuhan UMKM
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
41
berkualitas dan berdaya saing
Sosialisasi Kebijakan Tentang UMKM (UU No.20/2008)
Jumlah Aparat Pembina / UMKM yang Memahami UU No.20 Tahun 2008
- - 100%
104,7 Jt
100%
85,6 Jt
100%
94,1 Jt
100%
103,5 Jt
100%
113,9 Jt
Diskop
Kordinasi, Konsultasi dan Evaluasi Pengembangan UMKM di Provinsi Jambi
Jumlah Koordinasi
- - 100%
117,9 Jt
100%
75 Jt 100%
82,5 Jt
100%
90,7 Jt
100%
99,8 Jt
Diskop
Monitoring, Ecvaluasi dan Pelaporan Pasca Dikalat
Diketahui tingkat manfaat diklat yang diberikan
100%
95,8 Jt
100%
123,7 Jt
100%
90 Jt 100%
99 Jt 100%
108,9 Jt
100%
119,7 Jt
Diskop
Fasilitasi Pengembangan UKM Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di KTM
Persentase Peningkatan SDM UMKM di Kawasan Terpadu Mandiri ( KTM )
- - 100%
2.971 M
100%
59 Jt 100%
64,9 Jt
100%
71,3 Jt
100%
78,5 Jt
Diskop
Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM melalui Pelatihan Study Banding dan Lokakarya
1. Meningkatnya kemitraan koperasi dan UMKM
2. Meningkatnya SDM pengurus/ pengelola Koperasi dan UMKM terlatih
1. Jumlah UMKM yang Bermitra, 2. Jumlah pengelola koperasi dan UMKM yang dilatih, 3. Jumlah produk unggulan
Pengembangan Kewirausahanan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
Diskop
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
42
Fasilitasi Pengembangan UKM Melalui Peningkatan Teknologi
Persentase Kwalitas Produk Hasil UMKM dan Teknologi
- - 100%
79,8 Jt
100%
3.053 M
100%
3.358 Jt
100%
3.694 M
100%
4.063 M
Diskop
Fasilitasi dan Evaluasi Pengembangan Kemitraan Di Provinsi Jambi
Persentase Pemahaman Pembina/UMKM Tentang Program Kemitraan
- - - - 100%
169 Jt
100%
185,9 Jt
100%
204,4 Jt
100%
204,4 Jt
Diskop
Terlaksananya Penyelenggaraaan Pelatihan Kewirausahaan bagi KUKM
Meningkatnya pengetahuan peserta dlm bidang Kewirausahaan
100%
97,7 Jt
100%
50 Jt 100%
62,2 Jt
100%
68,4 Jt
100%
75,2 Jt
100%
82,7 Jt
Diskop
Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD
Meningkatnya pengetahuan peserta dlm Manajemen pengelolaan Kop/KUD
100%
97,7 Jt
100%
97,7 Jt
100%
64,8 Jt
100%
71,2 Jt
100%
78,4 Jt
100%
86,2 Jt
Diskop
Sosialisasi dan Pelatihan Pola Pengelola Limbah Industri Batik dan HKI di Provinsi Jambi
Jumlah Aparat Pembina UMKM Yang Memahami HKI dan Pengelola Limbah Batik
- - - - 100%
373,3 Jt
100%
410,6 Jt
100%
451,6 Jt
100%
496,8 Jt
Diskop
Pendataan dan Pemuktahiran Data UMKM se-Provinsi Jambi
Jumlah Data UMKM dari 11 Kab Kota
- - - - 100%
158 Jt
100%
173,8 Jt
100%
191,1 Jt
100%
210,2 Jt
Diskop
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
43
Pelatihan Manajemen Usaha Kecil
Meningkatnya pengetahuan peserta dlm Manajemen Usaha Kecil
100%
97,7 Jt
100%
49,1 Jt
100%
64,7 Jt
100%
71,1 Jt
100%
78,2 Jt
100%
86,1 Jt
Diskop
Pelatihan Akuntasi Bagi KUKM
Jumlah Peserta Pelatihan Akuntasi Bagi KUKM
- - 100%
55,1 Jt
- - - - - - - - Diskop
Pelatihan Persiapan RAT Bagi Pengelola, Pengurus Kop/KUD
Jumlah Peserta Pelatihan Persiapan RAT Bagi Pengelola, Pengurus Kop/KUD
- - 100%
55,1 Jt
- - - - - - - - Diskop
Pengembangan Sarana Promosi hasil produksi
Jumlah produk Yang Di Promosikan
100%
147,7 Jt
100%
120Jt - - - - - - - - Diskop
Shering Informasi UMKM Luar Daerah
Terlaksananya Shering Informasi UMKM Luar Daerah
100%
107,2 Jt
- - - - - - - - - Diskop
Meningkatkan akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM
1. Meningkatnya akses Pembiayaaqn dan Permodalan Koperasi dan UMKM penerima bantuan dana perkuatan
2. Terfasilitasinya penjaminan permodalan
1. Persentase Koperasi dan UMKM penerima bantuan dana perkuatan, 2. Persentasi kelompok produktif yang mengakses sumber pembiayaan 3. Persentase penjaminan
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
100%
851,9 Jt
100%
890,9 Jt
100%
2.045 M
100%
2.249 M
100%
2.474 M
100%
2.721 M
Diskop
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
44
permodalan koperasi dan UMKM, 4. Jumlah UMKM yang ikut Promosi
Pemberdayaan UMKM Melalui One Vilage One Produck ( OVOP )
Persentase Pemahaman Aparat Pembina Tentang Ovov
- - 100%
105,7 Jt
100%
67,9 Jt
100%
74,6 Jt
100%
82,1 Jt
100%
90,3 Jt
Diskop
Penyelenggaraan Promosi produk UMKM Tingkat Nasional, Regional serta luar negeri
Jumlah UMKM yang Ikut Promosi
- - - - 100%
515,3 Jt
100%
566,8 Jt
100%
623,5 Jt
100%
685,8 Jt
Diskop
Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
Persentase Peningkatan Keterampilan UMKM Di Kawasan Strategis
- - - - 100%
658,5 Jt
100%
724,3 Jt
100%
796,7 Jt
100%
876,4 Jt
Diskop
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan
Tercapainya kegiatan monitoring, evaluasi,dan pelaporan
100%
225,7 Jt
100%
190 Jt
100%
277,8 Jt
100%
305,5 Jt
100%
336,1 Jt
100%
369,7 Jt
Diskop
Perkuatan Pengembangan Permodalan Dana Bergulir Bagi Kelompok Usaha Produktif
Meningkatnya pengelolaan bantuan perkuatan dana bergulir pengembangan modal bagi kelompok usaha produktif
100%
46,1 Jt
100%
46,1 Jt
100%
50,7 Jt
100%
55,7 Jt
100%
61,3 Jt
100%
67,4 Jt
Diskop
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
45
Pemberdayaan dan Pengembangan KSP/USP Kop Penerima Dana Bergulir
Terbinanya KSP/USP koperasi penerima dana bergulir
100%
254,2 Jt
100%
207,9 Jt
100%
226,6 Jt
100%
249,2 Jt
100%
274,1 Jt
100%
301,6 Jt
Diskop
Sertifikasi hak Atas Tanah Bagi PMK
Terwujudnya akses UMKM dalam mengakses pembiayaan
100%
61 Jt 100%
61 Jt 100%
64,1 Jt
100%
70,5 Jt
100%
77,5 Jt
100%
85,3 Jt
Diskop
Pemberdayaan KSP/USP Koperasi dan LKM Berwawasan Gender Penerima Dana Bergulir
Terbinanya KSP/USP Kop. Dan LKM berwawasan gender penerima dana bergulir
100%
49,8 Jt
100%
45 Jt 100%
47,8 Jt
100%
52,5 Jt
100%
57,8 Jt
100%
63,6 Jt
Diskop
Sosialisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pemanfaatan dana Kur dan LPDB di Provinsi Jambi
Jumlah UMKM Yang Memanfaatkan Dana KUR
- - 100%
196 Jt
100%
159,8 Jt
100%
175,7 Jt
100%
193,3 Jt
100%
212,6 Jt
Diskop
Pengembangan UMKM Sektor Usaha Kerajinan/ Tenun Bordir
Meningkatnya Pengembangan UMKM Sektor Usaha Kerajinan/Tenun Bordir
- - 100%
75Jt - - - - - - - - Diskop
Pengembangan Sentra dan Sentra Unggulan
Jumlah Sentra dan sentra Unggulan yang berkembang
100%
67,2 Jt
- - - - - - - - - - Diskop
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
46
Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian
1. Meningkatnya jumlah Koperasi yang berkualitas
2. Meningkatnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
1. Persentase Pertumbuhan Koperasi, 2. Persentase , 4.Jumlah Koperasi Berkualitas
Program Peningkatan Kualitas Kelemmbagaan Koperasi
100%
496,3 Jt
100%
446,7 Jt
100%
693,3 Jt
100%
762,6 Jt
100%
838,8 Jt
100%
922,7 Jt
Diskop
Pengembangan Jaringan Kemitraan Usaha
Meningkatnya Koordinasi antar Stake Holder
100%
112,9 Jt
100%
146,7 Jt
100%
86,7 Jt
100%
95,3 Jt
100%
104,9 Jt
100%
115,3 Jt
Diskop
Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan koperasi
100%
196,8 Jt
100%
150 Jt
100%
265 Jt
100%
291,5 Jt
100%
320,6 Jt
100%
352,7 Jt
Diskop
Pembinaan dan Pengembangan Kader Koperasi
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kader koperasi
100%
97,2 Jt
100%
151 Jt
100%
120,4 Jt
100%
132,4 Jt
100%
145,6 Jt
100%
160,2 Jt
Diskop
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
Meningkatnya Koordinasi antar Stake Holder
- - - - 100%
137,9 Jt
100%
151,6 Jt
100%
166,8 Jt
100%
183,5 Jt
Diskop
Peningkatan Kualitas Produk Usaha Anggota Koperasi
Meningkatnya Koordinasi antar Stake Holder
- - - - 100%
83,1 Jt
100%
91,4 Jt
100%
100,5 Jt
100%
110,6 Jt
Diskop
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
47
Sosialisasi Fungsi RAT ( Rapat Anggota Tahunan )
Persentase Jumlah Koperasi Yang melaksanakan RAT
100%
89,2 Jt
- - - - - - - - - - Diskop
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
48
INDIKATOR KINERJA
Rencana strategis Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi 2011-2015 diharapkan mampu
memberikan arah perencanaan pembangunan agar mampu menjawab tuntutan
lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan
strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi
dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan
akuntabilitas kinerja.
Perencanaan strategis Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi tahun 2010-2015 mencoba
mengadopsi program RPJM Daerah Provinsi Jambi. Selain itu, sesuai dengan tupoksi.
Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat terwujud komitmen dan pengembangan
potensi yang ada dalam mendukung arahan visi, misi serta tujuan yang ditetapkan
melalui Renstra Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi. Dengan demikian program-
program yang dihasilkan dan dilaksanakan dan masyarakat sebagai sasaran akhirnya
terasa diayomi.
Akhirnya, perlu diperhatikan bahwa berhasil tidaknya suatu perencanaan bukan hanya
dari tersedianya suatu dokumen dan rumusan perencanaan semata, tetapi ditentukan
dari implementasi serta fase evaluasi yang sistematis terhadap pencapaian visi, misi dan
tujuan Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi.
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
49
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jambi
No Indikator
Kondisi Kerja Pada Awal Priode RPJMD Tahun 0
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kerja Pada
Akhir Priode RPJMD
2010
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Persentase Koperasi Aktif 71,73 69,49 71,50 72,00 75,50 76,50 78,00 78,00
2 Jumlah Koperasi 3.155 3.251 3.260 3.430 3.609 3.995 4.204 4.204
3 Rapat Anggota Tahunan 951 861 873 917 963 1.011 1.115 1.115
4 Usaha Mikro dan Kecil 65.240 65.240 65.250 65.300 65.350 65.400 65.500 65.500
INDIKATOR KINERJA
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
50
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA PROGRAM
PEMBAGUNAN
DAERAH
BIDANG URUSAN
KONDISI AWAL
KONDISI AKHIR
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan daya
saing produk Koperasi dan UMKM
melalui sarana usaha bagi Koperasi dan
UMKM dalam
mengembangkan produk – produk
kreatif, inovatif, berkualitas dan
berdaya saing
Meningkatnya
Kemitraan dan jaringan Koperasi
dan UMKM serta akses pasar local
dan regional
Peningkatan
Manajemen Koperasi dan
UMKM
Mengembangkan UMKM
untuk makin berperan sebagai penyedia barang
dan jasa pada pasar lokal yang semakin berdaya
saing dengan produk luar,
khususnya untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat banyak
1. Persentase
Penumbuhan UMKM
75 %
100 %
Program
Penciptaan Iklim Usaha UKM yang
Kondusif
Wajib
Pengembangan SDM
Koperasi dan UMKM
melalui Pelatihan, Study Banding dan
Lokakarya
1. Meningkatnya
kemitraan
Koperasi dan UMKM
2. Meningkatnya SDM
Pengurus/Pengelola Koperasi dan
UMKM terlatih
Peningkatan
kualitas aparat
Pembina dan gerakan Koperasi
dan UMKM
Membangun koperasi yang
diarahkan dan difokuskan
pada upaya – upaya untuk : (i) membenahi dan
memperkuat tatanan kelembagaan dan
organisasi koperasi di tingkat makro, maupun
mikro, guna menciptakan
iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi
kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang
menjamin terlindunginya
koperasi dan/atau anggotanya dari praktek –
praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (ii)
1. Jumlah koperasi dan
UMKM yang bermitra
2. Jumlah pengelola koperasi dan UMKM
yang dilatih 3. Jumlah Produk
Unggulan
250 Org
300 Org
2
Produk
1000
Org
900 Org
51
Produk
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif KUKM
Wajib
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
51
meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan
pemangku kepentingan (
stakeholder ) kepada koperasi; dan (iii)
meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.
Meningkatkan akses Pembiayaan dan
Penjaminan Koperasi dan UMKM melalui
penyediaan skema
dan memperluas akses pembiayaan
yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi
dan UMKM.
1. Meningkatnya akses pembiayaan
dan permodalan koperasi penerima
bantuan dana
perkuatan. 2. Terfalisitasinya
penjaminan permodalan
Koperasi dan UMKM.
Peningkatan akses pembiayaan
dan perkuatan permodalan
koperasi dan
UMKM
Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta
menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk
mendorong pertumbuhan,
peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja
terutama dengan
1. Persentase Koperasi dan UMKM penerima
bantuan dana perkuatan
2. Persentase kelompok
produktif yang mengakses sumber
pembiayaan 3. Persentase
penjaminan permodalan Koperasi
dan UMKM
4. Jumlah UMKM yang ikut Promosi
80 %
95 %
95 %
2 UMKM
100 %
100 %
100 %
58 UMKM
Program Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha bagi
Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Wajib
Peningkatan jumlah
dan peran Koperasi dan UMKM dalam
perekonomian daerah.
3. Meningkatnya
Jumlah Koperasi berkualitas
4. Meningkatnya pelaksanaan
Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Peningkatan
kualitas kelembagaan
Koperasi
Membangun koperasi yang
diarahkan dan difokuskan pada upaya – upaya untuk
: (i) membenahi dan memperkuat tatanan
kelembagaan dan organisasi koperasi di
tingkat makro, maupun
mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha
yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta
kepastian hukum yang
menjamin terlindunginya koperasi dan/atau
1. Persentase
pertumbuhan Koperasi
2. Persentase pelaksanaaan RAT
3. Jumlah calon koperasi skala besar
1 %
5 %
10 Unit
5 %
25 %
78 Unit
Program
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Wajib
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
52
anggotanya dari praktek – praktek persaingan usaha
yang tidak sehat; (ii)
meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan
pemangku kepentingan ( stakeholder ) kepada
koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian
gerakan koperasi.
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
53
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
1 Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah
1. Meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas
2. Meningkatnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
1. Persentase pertumbuhan Koperasi 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %
2. Persentase pelaksanaan RAT 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
3. Jumlah calon Koperasi Skala Besar 10 Unit 17 Unit 17 Unit 17 Unit 17 Unit
2 Meningkatnya akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan koperasi dan UMKM
1. Meningkatnya akses pembiayaan dan permodalan koperasi penerima bantuan dana perkuatan
2. Terfasilitasinya penjaminan permodalan
1. Persentase Koperasi dan UMKM penerima bantuan dana perkuatan 80 % 80 % 90 % 90 % 100 %
2. Persentase kelompok produktif yang mengakses sumber pembiayaan
95 % 95 % 100 % 100 % 100 %
3. Persentase Penjaminan Permodalan
Koperasi dan UMKM 95 % 95 % 100 % 100 % 100 %
4. Jumlah UMKM Yang Ikut Promosi 2 UKM 2 UKM 18 UKM 18 UKM 18 UKM
3 Peningkatan daya
saing produk Koperasi dan UMKM melalui sarana usaha bagi Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk – produk
Meningkatnya jaringan koperasi dan UMKM serta akses pasar local dan regional
Persentase Penumbuhan UMKM 75 % 75 % 85 % 95 % 100 %
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
54
kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing
4 Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM melalui Pelatihan, Study Banding dan Lokakarya
1. Meningkatnya kemitraan koperasi dan UMKM
2. Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM
1. Jumlah Koperasi dan UMKM yang bermitra
- 250 Org 250 Org 250 Org 250 Org
2. Jumlah pengelola koperasi dan UMKM yang dilatih
- - 300 Org 300 Org 300 Org
3. Jumlah produk unggulan 2 Produk 4 Produk 15 Produk 15 Produk 15 Produk
Renstra 2010 - 2015
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI JAMBI
55
P E N U T U P
Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup
Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 merupakan pedoman dan arahan bagi masing –
masing SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di
Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman
kepada RPJMD Provinsi Jambi 2010 – 2015. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam
penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing –
masing SKPD.
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Kerja Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Provinsi Jambi 2010 – 2015 tentunya akan dapat diwujudkan dengan
dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah
Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota,
serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.
GUBERNUR JAMBI,
H. HASAN BASRI AGUS