Upload
others
View
21
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
i
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
i
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur ............................... 44
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur .............. 46
Tabel 2.3 Pencapaian Peserta KB baru terhadap PPM Kabupaten Kutai Timur tahun 2015 ............................................................................ 49
Tabel 2.4 Pencapaian Peserta KB baru terhadap PUS Kabupaten Kutai Timur tahun 2015 ............................................................................ 50
Tabel 2.5 Pemakaian Alkon Permix oleh Peserta KB Baru Kabupaten Kutai Timur tahun 2015 ................................................................... 51
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur .................................................................... 52
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan TUPOKSI ..................................... 55
Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) ........................ 62
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Kutai Timur ................... 76
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .......................................... 78
Tabel 5.1 Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan OPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2016-2021 ................................................................................................. 82
Tabel 6.1 Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ........................................................................... 101
Tabel 6.2 Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada SPM ........................ 101
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Dokumen Lainnya................... 10
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur ................................... 41
Gambar 2.2 Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal .............. 42
Gamabr 2.3 Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang ............................... 42
Gambar 2.4 Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan ............................................. 43
Gambar 4.1 Hubungan Antar Elemen .................................................................. 68
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
iv
DAFTAR SINGKATAN
ASFR Age Spesifik Fertiliti Rate Alkon Alat Obat Kontrasepsi BKB Bina Keluarga Balita BKR Bina Keluarga Remaja BKL Bina Keluarga Lansia BKKBN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional CPR Concentrative Prevalence Rate DPPKB Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana DPA Daftar Perencanaan Anggaran DUK Daftar Urut Kepegawaian Faskes Fasilitas Kesehatan GenRe Generasi Berencana IMP Institusi Masyarakat Pedesaan IKU Indikator Kinerja Utama KIE Komunikasi Informasi Edukasi KB Keluarga Berencana KGB Kenaikan Gajih Berkala Karpeg Kartu Pegawai KS Keluarga Sejahtera KKBPK Kependudukan, Keluarga Berencana, dan
Pembangunan Keluarga KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan MOU Memorandum Of Understanding MKJP Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MOP Medis Operatif Pria MOW Medis Operatif Wanita NSPK Norma, Standar, Prosedur, Kriteria OPD Organisasi Perangkat Daerah PUS Pasangan Usia Subur PIK Pusat Informasi Konseling PKB Penyuluh Keluarga Berencana PLKB Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PPKBD Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Renstra Rencana Strategis RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Renja Rencana Kerja RKA Rencana Kerja Anggaran SPM Standar Pelayanan Minimal SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah SPPN Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
v
SDM Sumber Daya Manusia SSK Sekolah Siaga Kependudukan SK Surat Keputusan SWOT Strength Weaknesses Opportunities Threats Tupoksi Tugas Pokok & Fungsi TFR Total Fertility Rate TPD Tenaga Penggerak Desa Toma Tokoh Masyarakat Toga Tokoh Agama Todat Tokoh Adat UU Undang-undang UPPKS Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPT Unit Pelaksana Tugas WHO World Health Organization
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
vi
DAFTAR ISTILAH
A. KEPENDUDUKAN :
1. Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) Adalah rata rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh
seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya ( dengan asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan akan mengikuti pola fertilitas tersentu ). Angka Ini diperoleh dengan menjumkah angka fertilitas menurut umur.
2. Angka kelahiran Kasar atau Crude Birth Rate (CBR )
Banyaknya Kelahiran perseribu penduduk dalam suatu periode waktu tertentu bisasanya satu tahun. Angka ini diperoleh dengan membagi jumlah kelahiran yang terjadi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.
3. Angka Kelahiran menurut kelompok umur
atau Age Specific Fertility Rate (ASFR) banyaknya kelahiran tiap seribu wanita ada kelompok umur tertentu.
4. Bonus Demografi atau demographic dividend
Keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan rasio ketergantuan sebagai hasil proses penurunan kematian bayi dan penurunan fertilitas dalam jangka panjang.
5. Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (DPPKB) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.
6. Demografi Ilmu yang memperlajri persoalan dan keadaan tentang perubahan penduduk dan kependudukan terutama yang berkaitan dengan komponen komponen kelahiran, kematian, migrasi/mobilitas penduduk. termasuk urbanisasi yang selanjutnya menghasilkan gambaran umun masalah atau komposisi penduduk, baik menurut umur jenis kelamin, pekerjaan lokasi tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
7. Fertilitas atau “ Kelahiran “ Kemampuan riil (nyata) seorang wanita untuk melahirkan, yang dicerminkan dalan jumlah bayi yang dilahirkan.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
vii
8. Kelurga Berencana Upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan kleuarga untuk mewujukkan keluarga kecil bahgia dan sejahtera.
9. Kependudukan Hal Ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social, budaya , agama serta lingkungan penduduk tersebut.
10. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi ( KIE ) Suatu proses intervensi yang terencanan yang menggabungkan pesan pesan informasional, pendidikan dan motivasionalyang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran yang jelas melalui penggunaan saluran komonikasi.
11. Kontrasepsi Obat/alat/cara untuk mencegak terjadinya konsepsi ( kehamilan ). Jenis kontrasepsi ada dua : hormonal ( seperti Pil, Suntik dan implant ) dan Nonhormonal ( seperti : kondom IUD ).
12. Kulitas Penduduk Kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan kepada Tuhan YME, yang merupakan dasar utnuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, kepribadian dan layak.
13. Kuantitas Penduduk Jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara penduduk yang lahir, mati dan berpindah tempat tinggal.
14. Milinium Development Goals (MDG’S) Atau tujuan pembangunan millennium adalah kesepakatan Negara – negara didunia mengenai arah pembangunan global dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Arah bangunan dimaksud dituangkan dalam delapan tujuan ( dan jabarkan kedalam target target yang harus dicapai di tahun 2015 ). Delapan tujuan tersebut adalah : (1) menanggulangi kelaparan dan kemiskian, (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua, (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) mengurangi angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, (6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, (7)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
viii
melindungi kelestarian lingkungan, (8) meningkatkan kerja sama global tentang pembangunan.
15. Pasangan Usia Subur ( PUS ) Pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 s.d 49 tahun dan secara operasional juga berarti pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 49 tahun tetapi belum menopause.
16. Penduduk Orang dalam matranya sebagai seorang diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal disuatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.
17. Penduduk Tumbuh seimbang ( PTS ) Penduduk yang kecepatan perubahan jumlahnya bersifat konstan dan proporsi untuk masing masing kelompok umurnya relative tetap.
18. Pengendalian Penduduk Upaya mempengaruhi pertumbuhan penduduk kearah suatu angka pertumbunhan penduduk yang diinginkan, hal ini biasanya ditempuh melalui suatu kebijaksanaan pemerintah dibidang kependudukan.
19. R a s I o Perbandingan jumlah terhadap jumlah lainnya, dimana pembilang dan penyebut merupakan kelompok yang berlainan sama sekali, yang dinyatakan dalam suatu satuan tertentu.
20. Stakeholder
Segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalah yang sedang diangkat.
B. KELUARGA BERENCANA
1. Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi Adalah suatu kegiatan mencatatat dan melaporkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh klinik KB pemerintah maupun swasta serta dokter/bidan praktek swasta sesuai dengan system yang telah ditetapkan.
2. Peserta KB Baru Adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan / keguguran.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
ix
3. Peserta KB Baru Pra Sejahtera ( KPS ) dan Keluarga sejahteraI (KSI)
Jamkes. Adalah pasangan usia subur dari keluarga pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I atau keluarga penerima jaminan kesehatan gratis ( JAMKES ) yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran.
4. Peserta KB Aktif Adalah peserta KB yang sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi secara terus menerus tanpa diselingi kehamilan.
5. Pelayanan Peserta KB Ulang Adalah tindakan kepada peserta KB, meliputi pemberian kontrasepsi ulang.
6. Pelayanan Peserta KB Ulang KPS dan KS I / JAMKES Adalah tindakan kepada peserta KB dari keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I atau keluarga penerima jaminan kesehatan gratis ( JAMKES ).
7. Pelayanan KB Klinik Adalah semua kegiatan pelayanan di klinik KB baik berupa pelayanan kontrasepsi maupun pelayanan lain.
C. KEUARGA SEJAHTERA
1. Institusi Masyarakat Pedesaan ( IMP ) Adalah wadah pengelolaan dan pelaksaan program Keluarga Berencana Nasional (KBN) di tingkat desa/kelurahan, Dusun/RW dan RT kebawah seperti PPKBD, Sub-PPKBD, kelompok KB dan kelompok kelompok kegiatan (proktan) yang merupakan bagian dari kegiatan kelompok KB.
2. PPKBD ( Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa ) Adalah wadah organisasi di tingkat desa/kelurahan yang diketuai oleh seorang kades secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KBN di tingkat desa/kelurahan atau yang setara.
3. Sub PPKBD ( Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa ) Adalah wadah organisasi di tingkat Dusun/RW yang diketuai oleh seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
x
aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Dusun/RW atau yang setara.
4. Kelompok Keluarga Berencna ( KKB ) Adalah kelompok dalam wadah organisasi yang anggotanya terdiri dari seluruh keluarga dalam suatu Rukun Tetangga yang secara sukarela berperan aktif mengelola program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Rukun Tetangga.
5. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
Merupakan wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak balita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui rangsangan/stimulasi baik secara fisik, mental, social dan intelektualnya.
6. Kelompok Bina Keluarga Remaja ( BKR ) Adalah wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang anak dan remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja melalui komonikasi efektif antara orang tua dan anak remaja.
7. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia ( BKL ) Adalah merupakan kelompok kegiatan untuk membina keluarga lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujutkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8. Usha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) Adalah wadah kegiatan ekonomi yang beranggotakan keluarga, terutama keluarga Pra Sejahtera ( Pra S ) dan Keluarga Pra Sejahtera I ( KS I ) yang saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga kecil bahagia sejahtera.
9. Keluarga. Adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Keluarga Sejahtera ( KS ) Adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, maupu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan metriil yang
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
xi
layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan atar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11. KIE KIT
Adalah suatu unit alat peraga anatomi alat reproduksi, lembar balik, contoh alat kontrasepsi, VCD anemasi proses pembuahan dan VCD sosialisai kontrasepsi.
12. Pasangan Usia Subur ( PUS ) Adalah Pasangan Suami Istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampaidengan 49 tahun.
13. Pusat Informasi dan Konseling Remaja ( PIK – Remaja ) Adalah suatu wadah kegiatan program informasi dan konseling remaja dan maha siswa yang dikelola dari oleh dan untuk remaja dan mahasiswa, guna memberikan pelayanan informasi dan konseling remaja dan mahasiswa serta kegiatan kegiatan lainnya.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
xii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... i
DAFTAR TABEL ......................................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................... iii
DAFTAR SINGKATAN ............................................................................... iv
DAFTAR ISTILAH ................................................................................... xiii
DAFTAR ISI ............................................................................................ xii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1
A. Latar Belakang ............................................................................................. 1
B. Landasan Hukum ......................................................................................... 4
C. Maksud Dan Tujuan .................................................................................... 7
D. Sistematika Penulisan ................................................................................. 8
E. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .......... 9
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD ........................................ 11
A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi OPD ............................................. 11
B. Sumber Daya Dinas Kependudukan Dan Keluarga Berencana ................ 42
C. Capaian Kinerja Pelayanan SKPD .............................................................. 46
D. Realisasi Pendanaan SKPD ........................................................................ 51
BAB III ISSU-ISSU STRATEGIS .................................................................. 55
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ........................ 55
B. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) ............................... 61
C. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. ......................................................................................... 62
D. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga Dan Renstra Provinsi. ......... 64
E. Penentuan Isu- Isu Strategis ..................................................................... 65
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .. 68
A. Visi Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana ..................... 68
B. Misi Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana .................... 74
C. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur ........................................ 75
D. Strategi Dan Kebijakan OPD ...................................................................... 78
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .................. 81
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .................................................................... 101
BAB VII PENUTUP ............................................................................... 103
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional pada dasarnya adalah upaya perubahan dalam
berbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat menuju peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi,
diversifikasi kegiatan sosial-ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan perencanaan yang matang
tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan
prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dalam aspek legal-formal
maupun untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan.
Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang
dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal,
berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk
perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan
dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.
Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen
rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka
panjang. Implementasi Desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
dan Undang-undang RI 23 Tahun 2014 menuntut adanya proses perencanaan
pembangunan yang lebih bersifat partisipatif. Perencanaan partisipatif
terutama diperlukan untuk melakukan usaha yang lebih sistematik dalam
mengantisipasi permasalahan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang
mengarah kepada upaya-upaya pertumbuhan pada skala ekonomi yang lebih
kecil (mikro, masyarakat/komunitas) yaitu suatu pendekatan kemasyarakatan
yang terfokus kepada pemberdayaan dan perluasan kegiatan ekonomi
2
masyarakat pada skala menengah dan kecil. Dalam hal ini, perencanaan
pembangunan daerah perlu dilakukan melalui prosedur dan teknik
perencanaan partisipatif.
Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana
dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif,
politis, bottom up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan
daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang
sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, konsisten dengan rencana
lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi
aspek yang perlu diperhatikan, Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam
proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk
memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi
implementasinya.
Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan
untuk mengarahkan pelayanan SKPD dan pembangunan daerah pada
umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Renstra SKPD menjadi ‘Instrument Penting’
pembangunan daerah karena memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah.
Renstra SKPD merupakan bagian integral dalamsistem perencanaan
pembangunan, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) atau rencana pembangunan
tahunan (annual plan). Selanjutnya, dari sisi substansi isi maka Renstra SKPD
pada dasarnya merupakan operasionalisasi RPJMD. Dengan demikian maka
Renstra SKPD memiliki kedudukan penting dalam pembangunan daerah,
disamping kewajiban bagi semua SKPD dalam pelaksanaan amanat peraturan
perundangan. Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 merupakan
3
bagian dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2016-2021. Renstra Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen
perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program
pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu tahun
2016-2021.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai
Timur sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah tentunya
berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai
dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021, dan bersifat indikatif.
Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan
maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra ini
hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.
Sesuai dengan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kutai Timur yakni membantu Bupati dalam
Menyelenggarakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka pada proses
perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak atau stakeholders, baik yang
terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program-program yang
dirumuskan dan pemanfaatan hasil-hasilnya, melalui proses perencanaan
pembangunan daerah yang lebih bersifat partisipatif. Bersifat partisipatif
dimaksudkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat
(keterlibatan semua pihak) tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun
perempuan, baik dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan maupun
pengawasan.
Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Timur ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan
4
sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan,
program dan kegiatan.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai
Timur sebagai SKPD dalam menyusun perencanaan menghadapi berbagai
persoalan internal maupun eksternal yang sangat mempengaruhi perencanaan
yang telah dibuat. Faktor internal meliputi kualitas sumberdaya manusia,
keterbatasan akses informasi dan infrastruktur, kelemahan dalam
manajemen/penatalaksanaan, kurangnya hubungan kelembagaan, koordinasi,
dan sinkronisasi, serta kelemahan dalam regulasi. Sedangkan faktor eksternal
berupa dinamika perubahan meliputi lingkungan global, perubahan kebijakan,
maupun perubahan kondisi sosial ekonomi domestik dalam hal Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana. Kondisi ini menjadi tantangan agar
program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetap terarah,
terpadu, fokus serta responsif terhadap perubahan.
B. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Pengendalian
Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang meliputi :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan
Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Negara Republik
Indonesia 1999 Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik
6
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
danTugas Pembantuan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan di Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman
pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau
evaluasi rencana Pembangunan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-
2025(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No.11 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.
Adapun landasan hukum yang lebih bersifat teknis, meliputi :
7
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan penduduk
dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Perkembangan
Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pembangunan
Keluarga Sejahtera;
C. Maksud Dan Tujuan
Maksud Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur tahun
2016-2021 adalah untuk mewujudkan visi dan mengemban misi yang
berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal
untuk dipedomani, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diamatkan oleh RPJMD 2016
-2021 dan sebagai upaya untuk menjadikan renstra Dinas Pengendalian
Penduduk & KB sebagai acuan dan panduan dalam penyusunan rencana kerja
dan perencanaan lainnya yang bersifat terpadu, fokus dan responsif terhadap
perubahan.
Tujuan umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur tahun
2016-2021 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran
pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten
Kutai Timur yang selanjutnya dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang akan
melakukan pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di
wilayah Kabupaten Kutai Timur melalui penetapan prioritas program dan
kegiatan yang strategis dan memberikan landasan taktis strategi lima tahun
dalam rangka pencapaian visi, misi sebagai tolak ukur keberhasilan
pembangunan.
8
Adapun tujuan khusus Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 ini
adalah :
1. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam
manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam
lingkup Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Kutai Timur.
2. Mengeleminir terjadinya tumpang tindih perencanaan program, kebijakan
serta strategi pembangunan dan pelaksana program pembangunan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Kutai
Timur.
3. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas
Pengendalian Penduduk & KB dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang
pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-
langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah.
5. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder
dalam proses perencanaan pembangunan bidang pengendalian penduduk
dan Keluarga Berencana.
D. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 selaras dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN; berisi Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan dan Hubungan
Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.
9
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD; berisi Tugas Pokok dan Fungsi,
Struktur Organisasi, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD,
dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI; berisi
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian,
Renstra SKPD Provinsi, Penentuan Isu-Isu Strategis.
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN; berisi Visi dan
Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, dan Strategi dan
Kebijakan Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur.
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF; berisi
Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021.
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD.
BAB VII : PENUTUP.
E. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD
Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan,
merupakan dokumen yang dijadikan dasar penyusunan Renstra Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur
tahun 2016-2021 dan SKPD lain.
b) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur merupakan dokumen
perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang
10
penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun
2016-2021, merupakan kompilasi kritis atas Renja SKPD setiap tahun
anggaran. Dalam penyusunannya Bappeda mengakomodasi proses
penyelenggaraan yang dilaksanakan dengan sistem bottom up secara
berjenjang mulai dari tingkat desa / kelurahan hingga Kabupaten melalui
Forum Musrenbang.
c) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Timur adalah dokumen perencanaan tahunan yang
merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 untuk
melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang disusun sebagai
deriviasi Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan
tahunan yang dilengkapi dengan format kerangka anggaran dan kerangka
regulasi serta indikasi pendanaan tahun depan.
Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 dengan Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Dokumen Lainnya
11
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD
Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan semua
aktifitas pada unit kerja yang bersinggungan dengan masyarakat atau unit kerja lain
sehingga terlaksana urusan pemerintahan daerah beserta program dan kegiatan.
A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi OPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 03 Tahun
2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Wilayah Kabupaten,
Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur dan Peraturan Bupati Kutai
Timur Nomor : 45 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Inspktorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Kabupaten Kutai Timur. Dalam hubungan tersebut Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan daerah dalam bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
12
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur,
terdiri dari :
a. Kepala dinas;
b. Sekretaris, terdiri dari:
1. Sub Bagian Perencanaan Program.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
1. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE).
2. Seksi Advokasi dan Penggerakan.
3. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
1. Seksi Pengendalian dan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi.
2. Seksi Jaminan Pelayann KB.
3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesetaraan KB.
e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,terdiri dari:
1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.
3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
f. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari:
1. Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk.
3. Seksi Data dan Informasi.
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun uraian Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur ditetapkan sebagai berikut :
13
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai
tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Penyuluhan dan
Penggerakan sesuai peraturan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Kuantitas Penduduk
Dan Keluarga Berencana;
b. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur Dan Kreteria dibidang
Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Keluarga Berencana;
c. Pelaksanaan pemaduan dan sikronisasi kebijakan pengendalian
kuantitas penduduk;
d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian
kuantitas penduduk dan Keluarga Berencana;
f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
dan kader KB;
g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat
kontrasepsi;
h. Pelaksanaan pelayanan KB;
i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi
kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan
ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
j. Penyelengaraan urusan kesekretariatan;
k. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
Adapun uraian tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana adalah sebagai berikut :
14
a. Menetapkan program, kegiatan, dan kebijakan teknis bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan rencana
strategis yang ditetapkan pemerintah daerah serta menyesuaikan
dengan kebijakan nasional dan provinsi;
b. Mengendalikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan antar bidang
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;
d. Mengkoordinasikan penghimpunan dan penganalisisan hasil
pelaksanaan program kegiatan badan sesuai dengan tugas dan
kewenangannya;
e. Memimpin perumusan dan perencanaan teknis penyelenggaraan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan istansi terkait yang
berhubungan dengan lingkup tugas pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;
g. Membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;
h. Membina kelompok jabatan fungsional;
i. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
j. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan
penilaian kinerja bawahan;
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Sekretariat
Sekretaris mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana.
15
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris
mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB Daerah.
b. Penyusunan rencana program dan anggaran.
c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian,
hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat.
d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi,
verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.
Adapun uraian tugas Sekretaris lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:
a. Menyusun program kerja dan kegiatan ketatausahaan di bidang
perencanaan, kepegawaian dan umum serta keuangan dan sarana
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.
b. Mengkoordinasikan penyusunan program pengendalian penduduk dan
keluarga berencana dan penyelenggaraaan tugas tugas bidang secara
terpadu Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.
c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Dinas
maupun dengan lembaga/instansi terkait.
d. Melaksanakan penatausahaan keuangan, bendahara, akuntasi,
verifikasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.
e. Mengkoordinir penyusunan rencana strategi /renstra dan rencana
kerja/renja, laporan kinerja, pada dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana.
f. Melaksanakan ganti rugi dan tindk lanjut LHP dan pengelolaan sarana
Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
g. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Dinas
Pengendalian Penduduk dan KB.
h. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas
Pengendalian Penduduk dan KB.
16
i. Melaksanakan MOU/hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan
serta keprotokolan.
j. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan
fungsional penyuluh KB pada Pegawai fungsional Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB.
k. Melaksanakan pembinaan dan penilaian pada bawahannya.
l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin
dan berkala kepada kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.
m. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas
Penduduk dan KB.
Dalam kegiatan sehari-hari Sekretaris Dinas PP & KB Kabupaten Kutai
Timur dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
2.1. Sub Bagian Perencanaan Program
Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok
mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan administrasi rencana
program dan kegiatan tahunan, evaluasi, dan pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi :
- Pengelolaan dan pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA);
- Pengumpulkan dan pengolahan data serta informasi sebagai bahan
untuk penyusunan program;
- Penyusunan bahan evaluasi, monitoring dan pengendalian program.
Adapun uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Program PP & KB
adalah sebagai berikut:
a. Pengelolaan dan pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA);
b. Pengumpulkan dan pengolahan data serta informasi sebagai bahan
untuk penyusunan program;
17
c. Penyusunan bahan evaluasi, monitoring dan pengendalian
program;
d. Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan penyusunan rencana
kerja, anggaran badan, serta penyusunan standar pelayanan di
bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
e. Menghimpun bahan-bahan dalam rangka penyusunan Renstra,
RKA, DPA, dan LAKIP;
f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program,
evaluasi, serta pelaporan;
g. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana
dilingkungan badan serta penyiapan data/ informasi dalam rangka
penyajian dan penyebarluasan informasi Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana;
h. Membuat data analisis kegiatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana sebagai bahan acuan dalam penyelenggaraan
program kerja Dinas dan Keluarga Berencana;
i. Mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi, danpelaporan realisasi
anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya;
j. Menyiapkan laporan progres kegiatan Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;
k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait
dengan bidang tugasnya;
l. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
jabatan;
m. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan
penilaian terhadap kinerja bawahan;
n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
18
2.2. Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Sub Bagian Umum & Kepegawaian mempunyai tugas pokok
Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol
urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis, ruang perkantoran
pada Dinas.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Sub Bagian Umum & Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat
tulis, ruang perkantoran
b. Pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis,
ruang perkantoran;
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian,
kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperluan alat tulis, ruang perkantoran; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Adapun uraian tugas Sub Bagian Umum & Kepegawaian adalah
sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian,
kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperluan alat tulis, ruang perkantoran;
b. Melaksanakan ketatawarkatan Dinas meliputi pengaturan
pengelolaan surat masuk surat keluar, pengaturan pencatatan jadwal
kegiatan Dinas; dalam rangka kelancaran tugas;
c. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
d. Menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dinas;
e. Melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Dinas;
19
f. Melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang
lingkup Dinas;
g. Melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan,
pemeliharaan/penataan gedung kantor, dan keperluan alat tulis
kantor (ATK) Dinas;
h. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas
Perkebunan meliputi layanan admistrasi kenaikan pangkat, kenaikan
gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai,
kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/
keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi
pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat,
kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian
penghargaan, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep
usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep
pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan
pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau
mengusulkan perpindahan/ mutasi pegawai sesuai dengan peraturan
yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pekerjaan
Pegawai (DP-3);
i. Mengelola administrasi perjalanan Dinas lingkup Dinas;
j. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan Pegawai Tidak Tetap;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
l. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
n. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
20
o. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
p. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
q. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada
atasan;
r. Melaksanakan tugas kebadanan lainnya yang diberikan oleh atasan.
2.3. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan,
menyusun dan melaksanakan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan
urusan keuangan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Sub Bagian keuangan mempunyai fungsi ;
a. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;
b. Pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan
keuangan;
d. Pelaksanaan verifikasi keuangan secara berkala.
Adapun uraian tugas Sub Bagian Keuangan PP & KB adalah sebagai
berikut:
a. Melaksanakan penatausahaan akuntansi dan administrasi keuangan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
b. Melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana.
c. Menyiapkan bahan untuk koordinasi pada Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten.
d. Membuat laporan keuangan secara berkala, pembukuan,
perhitungan anggaran dan verifikasi laporan keuangan serta
perbendaharaan.
21
e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban
keuangan.
f. Menyiapkan rencana anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana.
g. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka
pemeriksaan keuangan.
h. Menyelenggarakan perbendaharaan keuangan, pembukuan
keuangan, verifikasi, dan perhitungan anggaran keuangan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
i. Melaksanakan urusan pembayaran gaji pegawai, pembayaran
belanja barang, belanja pemeliharaan, dan pembayaran biaya
perjalanan dinas.
j. Melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
k. Menyusun dan membuat laporan inventaris barang/asset secara
periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
l. Pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan
dan perlengkapan.
m. Penyiapan dan pengaturan ruang dan tempat pelaksanaan upacara,
acara kenegaraan serta resepsi pimpinan.
n. Melakukan pengadaan pembekalan dan perlengkapan.
o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan
bidang tugasnya.
p. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan.
q. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan
penilaian terhadap kinerja bawahan.
r. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
22
3. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas pokok
melaksanakan Kebijakan Tekhnis di bidang Penyuluh Dan Penggerakan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang penyuluhan, advokasi
dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.
b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Penyuluhan, advokasi
dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.
c. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat kabupaten kutai timur dibidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.
d. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/TPD).
e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Penyuluhan, advokasi
dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.
f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang penyuluhan,
advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana
Adapun uraian tugas Bidang Penyuluhan dan Penggerakan adalah
sebagai berikut:
a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi pelaksanaan
operasional dibidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan Dinas
Pengendalian Penduduk dan KB di bidang Penyuluhan dan
Penggerakan;
b. Melaksanakan Penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk tehnis pelaksanaan penyuluhan, advokasi dan penggerakan
pengendalian penduduk dan KB;
23
c. Melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/TPD) Dinas
Pengendalian Penduduk dan KB;
d. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan di Kabupaten Kutai Timur;
e. Pembinaan dan evaluasi, monitoring terhadap pelaksanaan
penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
f. Melaksanaan Monev kinerja tenaga penyuluh KB Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB;
g. Melakukan koordinasi dengan komponen instansi terkait organisasi
kemasyarakatan dalam pelaksanaan penyuluhan, advokasi dan
pergerakan serta pendayagunaan tenaga penyuluh KB, kader KB;
h. Merencanakan dan melaksanakan bimbingan tehnis serta fasilitasi
penyuluhan, advokasi dan penggerakan, pendayagunaan tenaga
penyuluh KB dan tenaga kader KB ;
i. Melaksanakan pembinaan dan penilaian pada bawahnya;
j. Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas
pada kepala Dinas;
k. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan atasan.
Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Penyuluhan dan
Penggerakan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu:
3.1. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)
Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pembinaan,
pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur, kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
penyuluhan dan KIE.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) mempunyai
fungsi menyusun rencana, melakukan, mengendalikan dan mengevaluasi
24
pelaksanaan pengendalian program Penyuluhan, KIE serta kehumasan
dibidang Penyuluhan dan Penggerakan
Adapun uraian tugas Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi
Edukasi (KIE) adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan
penyuluhan dan KIE pengendalian penduduk dan KB.
b. Menyiapkan bahan bahan untuk penyusunan kebijakan dan strategi
penyuluhan dan KIE.
c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
penyuluhan dan KIE pengendalian penduduk dan KB.
d. Melaksanakan NSPK penyuluhan dan KIE pengendalian penduduk
dan KB.
e. Melakukan identifikasi wilayah terkait dengan tingkat kualitas
program pada bidang di Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB.
f. Melakukan analisa pelaksanaan penyuluhan dan KIE yang terkait
dengan program Pengendalian kependudukan dan Keluarga
Berencana.
g. Melaksanakan koordinasi di dalam lingkup dinas pengendalian
penduduk dan KB.
h. Melaksanakan penyuluhan dan KIE KB melalui Media massa (TV,
KORAN, BALIHO, PAMERAN, CD, RADIO, KESENIAN
MASYARAKAT,SPANDUK).
i. Melaksanakan kegiatan sosialisasi / penyuluhan / saresahan /
talkshow / Road Show program Pengendalian Penduduk dan KB pada
kelompok masyarakat.
j. Mempersiapkan kebutuhan sarana penyuluhan dan KIE bagi tenaga
lapangan KB.
k. Melaksanakan pembinaan dan penilaian pada bawahannya.
l. Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas
pada kepala bidang penyuluhan dan pergerakan.
25
m. Melaksanakan tugas tugas yang diberikan atasan.
3.2. Seksi Advokasi dan Penggerakan
Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksaan
kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan.
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud di atas Seksi Advokasi
dan Penggerakan mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana kerja pada Seksi Advokasi dan penggerakan;
b. Melakukan upaya terciptanya pelaksanaan pengendalian kegiatan
advokasi dan penggerakan dibidang program Penyuluhan dan
Pergerakan;
c. Melakukan identifikasi, analisa dan penyelesaian masalah yang
berkaitan dengan program penyebarluasan informasi program
Advokasi dan Pergerakan;
d. Melakukan upaya tercapainya pelaksanaan kegiatan advokasi dan
penyebarluasan informasi program melalui berbagai media.
Adapun uraian tugas Seksi Advokasi dan Penggerakan adalah sebagai
berikut:
a. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan advokasi
dan penggerakan;
b. Menyiapkan pelaksaaan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan
pengendalian penduduk dan KB;
c. Menyiapkan pelaksanaan pemberdayaan pengendalian penduduk
dan keluarga berencana di kabupaten Kutai Timur;
d. Melaksanakan NSPK advokasi dan penggerakan;
e. Menyiapkan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB
(PKB/TPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;
f. Melaksanakan koordinasi dalam dinas pengendalian penduduk dan
KB;
26
g. Menyiapkan bahan bahan untuk penyusunan advokasi dan
pergerakan peningkatan program pengendalian penduduk dan KB;
h. Melakukan identifikasi wilayah dan analisa serta evaluasi
pelaksanaan advokasi dan pergerakan terkait dengan program
pengendalian penduduk dan KB;
i. Melaksanakan advokasi pada tokoh formal dan informal di
Kabupaten Kutai Timur;
j. Melaksanakan pembinaan dan penilaian pada bawahannya;
k. Pembentukan dan pembinaan kampung KB;
l. Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas
pada kepala bidang penyuluhan dan pergerakan;
m. Melaksanakan tugas tugas yang diberikan kepala bidang penyuluhan
dan pergerakan.
3.3. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP
Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria
serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan tenaga penyuluh KB
(PKB/PLKB) dan IMP
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud di atas, Seksi
Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai fungsi:
a. Pendayagunaan PLKB/PKB dan IMP mempunyai fungsi
merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, melaporkan
dan mengevaluasi program KB Nasional dan program pembangunan
lainnya di tingkat Desa/Kelurahan;
b. Tugas pokok pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP adalah melakukan
penyuluhan keluarga berencana nasional dan pelayanan keluarga
berencana.
Adapun uraian tugas Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP
adalah sebagai berikut :
27
a. Menyiapkan pelaksanaan bahan pembinaan dan pembimbingan
pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis pendayagunaan PKB/PLKB
dan IMP;
c. Menyiapkan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB
(PKB/TPD) dan IMP;
d. Melaksanakan NSPK pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
e. Melakukan pelaksanaan peningkatan tehnis SDM tenaga penyuluh
KB (PKB/TPD) dan IMP;
f. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penilaian angka kredit tenaga
penyuluh KB dengan TIM PAK Kab;
g. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan monitoring tenaga
penyuluh KB dan IMP terhadap program dan kegiatan di lapangan;
h. Memfasilitasi peningkatan SDM Penyuluh KB dan IMP;
i. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pendayagunaan tenaga
penyuluh (PKB/TPD) dan IMP di tingkat Pusat dan Provinsi;
j. Melaksanakan perencanaan kebutuhan tenaga penyuluh KB /TPD
dan IMP;
k. Menyiapkan laporan hasil pelaksaaan tugas pada kepala bidang;
l. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Keluarga Berencana
Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan
Kebijakan Teknis dibidang Pelaksanaan Keluarga Berencana.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana.
b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana.
c. Pelaksanaan penyelenggaraaan norma, standar prosedur dan kreteria
dibidang keluarga berencana.
28
d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan
pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten Kutai Timur.
e. Pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Kutai Timur.
f. Pelaksaan pembinaan kesertaan ber KB di kabupaten Kutai Timur.
g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana.
h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang keluarga berencana.
i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
Adapun Uraian tugas Bidang Keluarga Berencana adalah sebagai
berikut:
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan strategi di bidang
keluarga berencana;
b. Menyusun pedoman, petunjuk pelaksana tehnis pelaksanaan program
keluarga berencana;
c. Melaksanakan koordinasi / kerjasama dan konsultasi dalam luar dinas
pengendalian penduduk dan KB;
d. Melaksanakan upaya upaya pengembangan pelaksanaan program
keluarga berencana;
e. Melaksanakan Pembinaan dan monitoring evaluasi wilayah terhadap
pelaksanaan keluarga berencana;
f. Melaksanakan pembimbingan teknis pada tenaga lapangan KB dan
kader KB;
g. Melakukan pembinaan dan penilaian pada bawahannya;
h. Menyampaikan laporan atas hasil pekerjaan yang di lakukan pada
kepala dinas;
i. Melaksanakan tugas tugas yang diberikan atasan.
Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Keluarga Berencana dibantu
oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu:
4.1. Seksi Pengendalian dan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi
Seksi Pengendalian dan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pembinaan,
29
pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian
dan distribusi alat obat Kontrasepsi di kabupaten Kutai Timur.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Seksi Pengendalian dan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi mempunyai
Fungsi :
a. Melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, cara
kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin
dan kelompok rentan skala Daerah.
b. Melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan
cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala Daerah.
c. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, pembinaan, fasilitasi,
pemantauan dan evaluasi ketersedian alat/obat kontrasepsi.
Adapun Uraian tugas Seksi Pengendalian dan Distribusi Alat Obat
Kontrasepsi adalah sebagai berikut:
a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pembimbingan tentang
pengendalian dan distribusi alat obat kontrasepsi;
b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan daerah tentang pengendalian
pendistribusian alat obat kontrasepsi;
c. Melaksanakan NSPK pengengalian dan distribusi alat obat
kontrasepsi;
d. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengendalian
pendistribusian alat obat kontrasepsi;
e. Menyiapkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan,
pengendalian dan pendistribusaian alat obat kontrasepsi di
kabupaten Kutai Timur;
f. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan
kontrasepsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
g. Melaksanakan pembinaan dan berkoordinasi dalam pelaksanaan
pengendalian distribusi alat obat kontrasepsi;
30
h. Mengindentifikasi sasaran, menganalisa dan menyusun rencana
kebutuhan alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
i. Melakukan peningkatan SDM bagi pengelola alat obat
kontrasepsi;
j. Memfasilitasi alat obat kontrasepsi pada pelayanan KB dari LOSM
dan mitra kerja;
k. Membuat dan melakukan pelaporan hasil pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi pengendalian pendistribusian alat obat
kontrasepsi pada kepala bidang (stock opname, FV/gudang Kab);
l. Melaksanakan pembinaan dan penilaian pada bawahannya;
m. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan yang diberikan
atasan.
4.2. Seksi Jaminan Pelayanan KB
Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaaan kebijakan teknis,
norma, standar, prosedur, kriteria serta pemantauan dan evaluasi
jaminanan pelayanan KB di Kabupaten Kutai Timur.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan rencana kerja dan rencana kegiatan bahan
pelaksanaan jaminan pelayanan Keluarga Berencana;
b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di Bidang
Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
Adapun uraian tugas Seksi Jaminan Pelayanan KB adalah sebagai
berikut:
a. Melaksanakan kebijakan daerah tentang jaminan pelayanan KB;
b. Melaksanakan NSPK jaminan pelayanan KB;
c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan rencana
kegiatan bahan pelaksanaan jaminan pelayanan KB;
31
d. Melaksanakan koordinasi di dalam lingkup dinas pengendalian
penduduk dan KB;
e. Melaksanakakn pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan
pelayanan KB di fasilitas kesehatan dan tempat pelayanan KB
lainnya kebutuhan sarana prasarana pelayanan KB di fasilitas
kesehatan;
f. Menyiapkan peningkatan dan penyempurnaan mutu pelayanan
KB di fasilitas kesehatan;
g. Melaksanakan identifikasi sasaran, menganalisa dan
mengevaluasi jaminan pelayanan KB;
h. Melaksanakan dukungan terhadap pelayanan rujukan KB,
operasional jaminan dan pelayanan KB;
i. Memyampaikan laporan hasil pekerjaan pada kepala bidang;
j. Melaksanakan tugas tugas yang diberikan atasan
4.3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB
Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB mempunyai
tugas pokok melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan
dalan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan
kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan
kesertaan ber - KB di kabupaten Kutai Timur.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi pembinaan
dan peningkatan kesertaan KB.
b. Melaksanakan identifikasi, analisa dan evaluasi monitoring
pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB pada tingkatan
wilayah.
32
Adapun uraian tugas Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan
KB adalah sebagai berikut :
a. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan
pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
b. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan
kesertaan ber KB;
c. Melaksanakan NSPK pembinaan dan peningkatan kesertaan ber
KB;
d. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan
dan peningkatan kesertaan KB di Kabupaten Kutai Timur;
e. Melaksanakan koordinasi dalam dinas pengendalian penduduk
dan KB;
f. Melaksanakan pembinaan KB melalui KB lestari melalui
pembinaan pada PUS;
g. Melaksanakan pelayanan kontrasepsi dalam upaya penurunan
angka kematian ibu;
h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil pencapaian KB di
Kabupaten Kutai Timur;
i. Mengindentifikasi sasaran, menganalisa dan mengevaluasi
pasangan usia subur pra dan pasca pelayanan KB;
j. Melaksanakan pembinaan kesertaan ber KB bagi pria/suami;
k. Melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap pelaksana di
bawahnya;
l. Menyampaikan laporan hasil pekerjaan pada kepala bidang;
m. Melaksanakan tugas tugas lain yang di berikan atasan.
5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas
pokok Melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan
kesejahteraan keluarga.
33
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
a. Pemantauan dan evaluasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga;
b. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;
Adapun uraian tugas Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;
b. Melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita
(BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Remaja
(BKR) dan Pusat Informasi Konseling Remaja/ Mahasiswa (PIK R/ M) dan
Saka Kencana;
e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan
Rentan;
f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan Keluarga
Sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Kesejahteraan dan
Ketahanan Keluarga;
h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu:
5.1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok
pengendalian kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera,
34
menyusun bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan
pengendalian aspek Kesejahteraan Keluarga serta membantu Kepala
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melaksanakan dan
memfasilitasi aspek Keluarga Sejahtera
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi,
pembinaan, dan pengendalian aspek Keluarga Sejahtera;
b. Pelaksanaan pengendalian kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga
Sejahtera;
c. Pelaksanaan dan fasilitasi aspek Keluarga Sejahtera; dan
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi
Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
Adapun uraian Tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
adalah sebagai berikut:
a. Menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang
Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
b. Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Kelompok UPPKS;
c. Lomba UPPKS, Keluarga Harmonis;
d. Peningkatan Kapasitas / Orientasi Kader Kelompok UPPKS;
e. Pengadaan Sarana dan Operasional bagi Kelompok UPPKS;
f. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan hasil pekerjaan kepada
Kepala Bidang;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan.
5.2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan Lansia
Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
mempunyai tugas pokok menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah,
Pemantauan dan Evaluasi dibidang Pembinaan Ketahanan Keluarga
Balita, Anak dan Lansia
35
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai
fungsi :
a. Pelaksanaan monitoring kegiatan pelaksanaan program seksi bina
ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia;
b. Pelaksanaan evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi
pelaksanaan program Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan
Lansia.
Adapun Uraian tugas Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak
dan Lansia adalah sebagai berikut:
a. Menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang Ketahanan
Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
b. Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Ketahanan
Keluarga, Balita, Anak dan Lansia (BKB dan BKL);
c. Lomba Pemilihan Kelompok BKB dan BKL Terbaik;
d. Peningkatan Kapasitas/Orientasi Kader BKB, Pengelola BKB HI dan
BKL;
e. Pengadaan Sarana dan Operasional Kelompok BKB dan BKL;
f. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan hasil pekerjaan kepada
Kepala Bidang;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan
5.3. Seksi Bina Ketahanan Remaja
Sub Bidang Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas pokok
menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pemantauan dan Evaluasi
di Bidang Pembinaan Ketahanan Remaja.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai fungsi :
a. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis dalam bidang bina ketahanan remaja;
36
b. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di seksi bina
ketahanan remaja.
Adapun uraian tugas seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak
dan Lansia adalah sebagai berikut:
a. Menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang Ketahanan
Remaja;
b. Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Ketahanan Keluarga
Remaja (BKR, PIK Remaja/ Mahasiswa, Saka Kencana);
c. Peningkatan Kapasitas / Orientasi Kader BKR dan Pendidik
Sebaya, Konselor Sebaya PIK Remaja/ Mahasiswa dan Saka
Kencana;
d. Fasilitasi/ Sosialisasi PKBR bagi Kepala Sekolah, Guru Bimbingan
Konseling;
e. Jambore PIK Remaja/ Mahasiswa Tk Kabupaten, Propinsi dan
Nasional;
f. Lomba Duta Remaja/ Mahasiswa GenRe Tk. Kabupaten, Propinsi
dan Nasional;
g. Lomba PIK Remaja/ Mahasiswa;
h. Lomba Bina Keluarga Remaja (BKR);
i. Pengadaan Sarana Penunjang dan Operasional PIK Remaja/
Mahasiswa dan Saka Kencana;
j. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan hasil pekerjaan kepada
Kepala Bidang;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Atasan.
6. Bidang Pengendalian Penduduk
Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk di Kabupaten.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :
37
a. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan bidang
pengendalian penduduk;
b. Penetapan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang Pengendalian
Penduduk.
Uraian tugas untuk Bidang Pengendalian Penduduk adalah sebagai
berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk
dan Sistem Informasi Keluarga;
b. Melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang
Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk
dan Sistem Informasi Keluarga;
d. Pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah
dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
e. Pelaksanaan Pemetaan Perkiraan (Parameter) Pengendalian Penduduk;
f. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk;
g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Pengendalian
Penduduk;
h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang yaitu:
6.1. Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian
Penduduk
Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian
Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan menyiapkan
Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pemantauan dan Evaluasi dibidang
Pemaduan Sinkronisasi Kebijakan Pemda dalam rangka Pengendalian
Penduduk.
38
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan
dalam bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian
penduduk;
b. Mempersiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk
pelaksanaan program pemaduan dan sinkronisasi kebijakan
pengendalian penduduk.
Adapun uraian Tugas Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pengendalian Penduduk adalah sebagai berikut:
a. Menyiapkan pelaksanaan bahan-bahan kebijakan daerah tentang
pemaduan dan sinkronisasi kebijakan penduduk;
b. Menyiapkan pemantauan pemaduan sinkronisasi kebijakan
pemerintah daerah dalam rangka pengendalian penduduk;
c. Menyiapkan evaluasi pemaduan sinkronisasi kebijakan
pemerintah daerah dalam rangka pengendalian penduduk
dalam rangka pengendalian penduduk;
d. Menyiapkan pembimbingan tehnis dalam pelaksanaan
pengendalian penduduk Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan
hasil pekerjaan kepada Kepala Bidang;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Atasan.
6.2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai
tugas pokok menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pemantauan
dan Evaluasi dibidang Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian
Penduduk
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :
39
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan pemetaan
perkiraan pengendalian penduduk;
b. Penyiapan bahan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian
penduduk.
Adapun uraian Tugas Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian
Penduduk adalah sebagai berikut:
a. Menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang Perencanaan
dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
b. Menyiapkan Pelaksanaan Pemantauan Pemetaan dan Perkiraan
Pengendalian Penduduk;
c. Menyiapakan Pelaksanan Evaluasi Pemetaan dan Perkiraan
Pengendalian Penduduk/ Parameter Penduduk;
d. Menyiapkan dan Menyajikan Parameter Kependudukan;
e. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan hasil pekerjaan kepada
Kepala Bidang;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan.
6.3. Seksi Data dan Informasi
Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pokok menyiapkan
Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang
Pengendalian Penduduk.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan dalam bidang data dan informasi;
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang data dan
informasi;
c. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian, dan
pengauran teknis dalam bidang data dan informasi.
Uraian Tugas Seksi Data dan Informasi adalah sebagai berikut:
40
a. Menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang Informasi
Keluarga;
b. Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Sistem
Informasi Keluarga;
c. Menyiapkan Laporan Dallap Bulanan (Online);
d. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan hasil pekerjaan kepada
Kepala Bidang;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan
41
Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
42
B. Sumber Daya Dinas Kependudukan Dan Keluarga Berencana
1. Sumber Daya Manusia
Pegawai yang ada pada Dinas PP & KB Kab. Kutai Timur yang ada
pada Dinas PP & KB Kab. Kutai Timur sebanyak 47 orang, terdiri dari 11
orang laki-laki (23,40 %) dan 36 orang perempuan (76,60%), yang dapat
dikelompokkan sesuai dengan tingkat pendidikan formal sebagaimana
tergambar dalam grafik 1 dibawah ini.
Berdasarkan gambar 1 diatas bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas PP
& KB Kabupaten Kutai Timur sebagian besar adalah setingkat sarjana yaitu 27
orang (53,19 %) dan baru 7 orang (14,89 %) berpendidikan setingkat S2, dan
sisanya adalah setingkat D3/D4 dan SLTA.
4
0
5
2 2
9
20
5
0
5
10
15
20
25
SLTA D3/D4 S1 S2
Gambar 2.2 Kondisi Pegawai Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Formal
Laki-Laki Perempuan
4 6
1
7
22
7
0
10
20
30
Gol II Gol III Gol IV
Gambar 2.3 Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Laki-Laki Perempuan
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
43
Berdasarkan gambar 2 diatas bahwa tingkat golongan ruang pegawai
Dinas PP & KB Kabupaten Kutai Timur sebagian besar adalah golongan III
yaitu 28 orang (59,57 %) dan baru 8 orang (17,02 %) mempunyai golongan
IV dan sisanya adalah pegawai golongan II yaitu 11 orang (23,40 %).
Bila digambarkan kondisi pegawai berdasarkan jabatan dapat
dilihat pada gambar 3 dibawah ini
Berdasarkan gambar 3 diatas, menggambarkan bahwa
ketersediaan pegawai dengan jabatan fungsional tertentu dalam hal ini
adalah jabatan staf penyuluh KB masih terbilang sangat minim yaitu 7
orang (14,89 %). Kondisi ini akan berdampak kepada efektifitas pemberian
pelayanan KB kepada masyarakat, dimana sangat dibutuhkan tenaga
fungsional penyuluh KB yang cukup baik secara kuantitas maupun
kompetensi yang dimiliki.
Memperhatikan kondisi ketenagaan tersebut, Dinas Pengendalian
Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur akan
mengupayakan mengusulkan kepada Pemkab Kutai Timur berupa formasi
PNS tenaga penyuluh KB serta dalam jangka pendek mengusulkan
0 0 0
5 5
1 1 1
4
10
14
6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Ess. II B Ess. III A Ess. III A Ess. IV A JFU JFT
Gambar 2.4 Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
Laki-Laki Perempuan
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
44
rekruitmen tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) yang akan ditempat
sebagai tenaga penyuluh KB di setiap Kecamatan.
2. Sarana dan Prasarana
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Kutai Timur yang merupakan pemekaran dari Kantor Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kutai Timur, sangat
berdampak kepada proses penyediaan sarana dan prasarana pendukung
operasional kerja. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki sekarang ini
merupakan bekas dari Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana, Kabupaten Kutai Timur. Adapun gambaran sarana
dan prasarana kondisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Timur
JENIS SARPRAS
KONDISI KEBUTUHAN
JANGKA 5 TAHUN
PERLU PENAMBAH
AN
PERLU PEMELIHA
RAAN BAIK RUSAK
RINGAN RUSAK BERAT
JUMLAH
1. Gedung
- Gedung Kantor Dinas
1 0 0 1 1 0 0
- Unit Balai KB 1 0 0 1 18 17 0
2. Kendaraan
- Mobil Dinas 6 0 0 6 8 2 0
- Sepeda motor 15 0 0 15 15 0 15
3. Sarpras Elektronik
- Komputer PC 18 0 0 18 19 1 20
- Komputer Notebook
4 0 0 4 4 0 1
- Printer 10 0 0 10 11 1 3
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
45
- Kamera Digital 2 0 0 2 2 0 9
- Handycam 1 0 0 1 1 0 0
- Faksimile 1 0 0 1 1 0 1
- Televisi 3 0 0 3 3 0 3
- Air Conditioner (AC) 12 0 0 12 12 0 12
- Dispenser 7 0 0 7 7 0 0
- Sound Sistem 1 0 0 1 1 0 0
- Michrophone 1 0 0 1 1 0 0
4. Sarpras Kantor
- Meja Kerja 70 1 0 71 80 10 1
- Meja Komputer 6 0 0 6 0 0
- Lemari Arsip 23 0 0 23 25 2 1
- Kursi Kerja 74 4 3 81 91 17 1
- Kursi Rapat 50 0 0 50 0 0
- Filling Cabinet 0 0 0 0 1 1 1
Berdasarkan kondisi sarana dan prasarana diatas menggambarkan
bahwa dibutuhkan penambahan barang dalam kurun waktu 5 tahun
mendatang terutama meubelair (meja dan kursi kantor) kantor guna
mengantisipasi penambahan jumlah pegawai yang pada nantinya akan
meningkatkan kinerja dinas.
Selain itu, untuk mengoptimalkan pelayanan keluarga berencana
bagi masyarakat, maka diupayakan dalamjangka 5 tahun mendatang,
DPPKB Kabupaten Kutai Timur akan membangun 1 (satu) Unit Balai KB di
setiap Kecamatan yang tentunya dilengkapi dengan tenaga penyuluh KB
danprasarana pendukung.
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
46
C. Capaian Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga
Berencana Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada
masyarakat di bidang Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana .
Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur
kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang
disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap
Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Bidang KB dan KS sesuai dengan SK
BKKBN Nomor : 55/HK-10/B5/2010 Tanggal 29 Januari 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS.
Pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga
Berencana Kabupaten Kutai Timur, tidak terlepas dari pelaksanaan kinerja
dari Badan Pemberdayaan Perempuan & KB sebagai induk organisasi yang
telah ada sebelumnya. Namun indikator yang digunakan sebagai dasar
mengukur pencapaian kinerja kinerja Dinas Pengendalian Penduduk &
Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur adalah yang hanya terkait
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga
Berencana. Sedangkan indikator yang lain merupakan penilaian kinerja
indikator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pencapaian Indikator Pengendalian Penduduk & Keluarga
Berencana di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 – 2015, sebagai berikut :
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
47
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk &
Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD*
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 Cakupan PUS peserta KB aktif 65% - - 62% 64% 65% 65% 65% 38% 64% 121% 130% 100% 62% 100% 186% 200% 153%
2 Rasio Akseptor KB 87% - - 50% 76% 83% 85% 87% 76,0% 53,0% 61% 83% 99,0% 152% 70% 73% 98% 114%
3 Cakupan anggota BKB ber KB 90% - - 0% 80% 80% 90% 90%
4 Cakupan PUS anggota UPPKS yang ber KB 90% - - 0% 85% 90% 90% 90%
5 Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB)
100 - - 0 25 100 100 100
6 Rasio Pembantu Pembina KB (PPKBD), 1 petugas disetiap desa/keluarahan
27 - - 0 8 27 26 27
7 Cakupan Penyediaan alat & obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
100 - - 0 70 80 100 100
8 Cakupan penyediaan informasi & mikro keluarga disetiap desa/kelurahan
80 - - 0 40 50 65 80
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
48
Berdasarkan tabel 2. Diatas menggambarkan bahwa pencapaian
indikator utama pelayanan pengendalian penduduk dan KB, yaitu cakupan
PUS peserta KB aktif pada tahun 2015 melampaui target yang ditetapkan
dalam renstra sebelumnya. Pada tahun 2015 cakupan PUS peserta KB aktif
mencapai 99,51 % atau 153 % dari target. Bila dibandingkan dengan target
nasional yang hanya mematok angka 65 %, ini berarti suatu pencapaian yang
sangat baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini PUS
untuk ikut ber KB.
Selain itu pencapaian rasio akseptor KB pada tahun 2015 di
Kabupaten Kutai Timur mencapai 99 %. Angka ini lebih tinggi dari target
yang patok pada renstra sebeleumnya yaitu 87 % (114 %). Bila dibandingkan
dengan target nasional yang hanya mencapai 65 %, ini berarti Kabupaten
Kutai Timur mampu melampaui target nasional.
Pencapaian target tersebut didukung oleh beberapa pencapaian
antara lain :
a. Peserta KB Baru terhadap PPM
Berdasarkan pencapaian tahun 2015, realisasi peserta KB mencapai
7.175 perserta atau 68,90 % dari PPM. Adapun pencapaian peserta KB
berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
49
Tabel 2.3 Pencapaian Peserta KB baru terhadap PPM
Kabupaten Kutai Timur tahun 2015
No Kecamatan / PKM PPM Realisasi %
1 Muara Ancalong 345 251 72,8
2 Muara Wahau 605 292 48,3
3 Muara Bengkal 486 381 78,4
4 Sangatta Utara 1540 1682 109,2
5 Sangkulirang 374 418 111,8
6 Busang 751 418 55,7
7 Telen 754 530 70,3
8 Kongbeng 547 401 73,3
9 Bengalon 612 432 70,6
10 Kaliorang 827 268 32,4
11 Sandaran 444 81 18,2
12 Sangatta Selatan 563 454 80,6
13 Teluk Pandan 401 417 104,0
14 Rantau Pulung 680 474 69,7
15 Kaubun 327 156 47,7
16 Batu Ampar 362 168 46,4
17 Karangan 377 186 49,3
18 Long Mesangat 418 166 39,7
Jumlah 10.413 7.175 68,90
b. Peserta KB Baru terhadap PUS
Berdasarkan pencapaian tahun 2015, realisasi peserta KB mencapai
7.175 perserta atau 12,50 % dari PUS. Adapun pencapaian peserta KB
berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
50
Tabel 2.4 Pencapaian Peserta KB baru terhadap PUS
Kabupaten Kutai Timur tahun 2015
No KECAMATAN TAHUN 2015
PUS REALISASI %
1 Muara Ancalong 2.412 251 10,4
2 Muara Wahau 4.119 292 7,1
3 Muara Bengkal 2.587 381 14,7
4 Sangatta Utara 16.609 1682 10,1
5 Sangkulirang 3.238 418 12,9
6 Busang 1.664 418 25,1
7 Telen 1.531 530 34,6
8 Kongbeng 2.760 401 14,5
9 Bengalon 4.359 432 9,9
10 Kaliorang 2.217 268 12,1
11 Sandaran 1.497 81 5,4
12 Sangatta Selatan 3.660 454 12,4
13 Teluk Pandan 3.016 417 13,8
14 Rantau Pulung 1.507 474 31,5
15 Kaubun 1.994 156 7,8
16 Batu Ampar 2.054 168 8,2
17 Karangan 966 186 19,3
18 Long Mesangat 1.254 166 13,2
Jumlah 57.444 7.175 12,5
c. Peserta KB Baru Per MIX Konstrasepsi
Berdasarkan data penggunaan alat dan obat kontrasepsi oleh
peserta KB baru aktif pada tahun 2015, didominasi oleh pemakaian alat
suntik KB yaitu mencapai 4,108 (57,27 %) dari 7.175 peserta baru.
Penggunaan alat kontrasepsi IMP yang paling tidak diminati oleh peserta,
yaitu hanya mencapai 7 peserta (0,09 %). Adapun gambaran pemakaian
alat kontrasepsi permix berdasarkan kecamatan di Kabupaten Kutai
Timur pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
51
Tabel 2.5 Pemakaian Alkon Permix oleh Peserta KB Baru
Kabupaten Kutai Timur tahun 2015
D. Realisasi Pendanaan SKPD
Berdasarkan data dibagian keuangan Badan pengendalian penduduk
dan KB menggambarkan bahwa realisasi keuangan pada tahun 2014 dan 2015
disetiap kegiatan berada diatas 90 %. Hal ini menunjukkan proses penyerapan
keuangan sangat baik. Hal ini selaras dengan pencapaian kinerja program KB
di Kabupaten Kutai Timur. Adapun gambaran realisasi keuangan keuangan
Badan pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Kutai Timur selama 2 (dua)
tahun terakhir dapat terlihat pada tabel 6 dibawah ini.
No Kecamatan Pemakaian Alat Kontrasepsi
Jumlah IUD MOW MOP Kondom IMP STK PIL
1 Muara Ancalong - - - - 6 180 65 251
2 Muara Wahau 16 - - 2 37 188 49 292
3 Muara Bengkal - 6 2 13 3 289 68 381
4 Sangatta Utara 74 197 3 377 121 684 226 1682
5 Sangkulirang 1 - - 5 23 304 85 418
6 Busang 6 - - 88 6 145 173 418
7 Telen 14 1 2 39 83 233 158 530
8 Kongbeng 23 - - - 41 233 104 401
9 Bengalon 6 10 - 7 27 298 84 432
10 Kaliorang 3 2 - 15 22 191 35 268
11 Sandaran - - - 3 1 76 19 81
12 Sangatta Selatan 9 2 - 8 18 328 89 454
13 Teluk Pandan 7 4 - 3 12 303 88 417
14 Rantau Pulung - - - 11 16 215 232 474
15 Kaubun 2 - - 5 16 118 15 156
16 Batu Ampar 19 14 - 9 27 79 20 168
17 Karangan 2 - - 12 7 106 59 186
18 Long Mesangat 1 - - 4 4 138 19 166
Jumlah 183 236 7 601 470 4.108 1.588 7.175
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
52
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur
Uraian Anggaran Pada Tahun Ke - Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata -Rata
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
- - - 724.590.000 1.225.025.200 - - - 712.821.000 1.168.165.300 - - - 98,38 95,36 974.807.600 96,87
- Penyedia Pelayanan dan Penyedia Kantor
- - - -
2.000.000.000 - - - - 1.934.820.300 - - - 96,74 2.000.000.000 96,74
- Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
- - - -
293.000.000 - - - - 285.828.000 - - - 97,55 293.000.000 97,55
- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
- - -
287.300.000
- - - - 286.082.915 - - - - 99,58 287.300.000 99,58
Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- - - - 330.350.345 - - - 320.543.541 - - - - 97.03 330.350.345 97.03
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- - - 500.000.000 799.375.855 - - - 490.166.962 704.406.275 - - - 98,03 88,12 597.286..618 93,08
Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- - - 100.510.000 75.000.000 - - - 98.457.025 74.882.500 - - - 97,96 99,84 87.755.000 98,90
- Pembuatan Lakip - - - - 26.674.800 - - - - 22.704.080 - - - - 92,01 26.674.800 92,01
- Penyusunan Rencana Kerja SKPD
- - - 50.000.000 - - - - 49.884.100 - - - - 99,77 - 50.000.000 99,77
Program Keluarga Berencana
- Pengolahan dan Penyajian Data Klinik KB
- - - 100.000.000 100.000.000 - - - 99.810.000 100.000.000 - - - 99,81 100 100.000.000 99,91
- Pertemuan Medis Teknis dan Pengelola KB
- - - 100.000.000 - - - - 99.976.500 - - - - 99,98 - 100.000.000 99,98
- Temu Kerja Pengelola KB Tingkat kab
- - - 100.000.000 - - - - 92.334.000 - - - - 92,33 - 100.000.000 92,33
- Orientasi Program KB untuk Lini Lapangan
- - - - 556.133.800 - - - - 552.944.850 - - - - 99,28 556.133.800 99,28
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
- Jambore dan Pembinaan Kelompok PIK Remaja/
- - - - 157.000.000 - - - - 155.863.050 - - - 99,28 157.000.000 99,28
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
53
Uraian Anggaran Pada Tahun Ke - Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata -Rata
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
Mahasiswa dan PKBR
- Kegiatan Pelatihan PS dan KS - - - 121.350.000 - - - 119.514.000 - - - - 98,49 - 121.350.000 98,49
- Kegiatan Pembinaan Kelompok PIK
- - - 75.000.000 - - - 72.851.360 - - - - 97,14 - 75.000.000 97,14
- Kegiatan Jambore PIK - - - 150.000.000 - - - 148.705.000 - - - - 99,14 - 150.000.000 99,14
- Kegiatan Fasilitasi Promosi PKBR - - - 100.000.000 - - - 92.223.340 - - - - 92,22 - 100.000.000 92,22
- Kegiatan Fasilitasi Forum Pelayanan
- - - 50.000.000 - - - 47.444.375 - - - - 94,89 - 50.000.000 94,89
- Kegiatan Lomba PIK - - - 100.000.000 - - - 97.955.875 - - - - 97,96 - 100.000.000 97,96
Program Penguatan KKB
- SPEKTRUM (Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Pendataan Keluarga Sejahtera)
- - - - 150.000.000 - - - - 148.627.400 - - - - 99,08 150.000.000 99,08
- Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera
- - - - 50.000.000 - - - - 49.343.700 - - - - 98,69 50.000.000 98,69
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (IMP)/ Penyediaan Dukungan Operasional IMP
- Pembinaan Ketahanan Keluarga yang Memiliki Balita, Remaja dan Lansia Dan Pendampingan Program BKKBN
- - - 100.000.000
91.180.000 - - - 98.091.600 90.061.700 - - - 98,09 98,77 95.590.000 98,43
- Lomba Kelompok IMP dan UPPKS Tk. Kabupaten dan Nasional
- - - - 75.000.000 - - - - 73.228.050 - - - - 97,64 75.000.000 97,64
- Peringatan hari Keluarga Nasional Tk. Kabupaten dan Nasional
- - - - 100.000.000 - - - - 99.506.200 - - - - 99,51 100.000.000 99,51
- Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan dalam Bidang Usaha (Pelatihan Tata Boga)
- - - - 41.180.000 - - - - 40.864.800 - - - - 99,23 41.180.000 99,23
- Pengadaan APE dan Pembentukan BKB
- - - - 60.000.000 - - - - 59.262.000 - - - - 98,77 60.000.000 98,77
Program Pelaksanaan Pendamping dan Magang bagi Anggota Kelompok UPPKS
- Pelaksanaan Pendamping dan Magang bagi Anggota Kelompok UPPKS
- - - - 91.750.000 - - - - 86.268.000 - - - - 94,03 91.750.000 94,03
Program Pelayanan Kontrasepsi
- Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
- - - 100.000.000 157.360.000 - - - 98.565.000 156.429.400 - - - 98,57 99,41 128.680.000 98,99
- Kegiatan Pengadaan Obat Kontrasepsi
- - - 80.000.000 - - - - 78.248.000 - - - - 97,81 80.000.000 97,81
Program Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
54
Uraian Anggaran Pada Tahun Ke - Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata -Rata
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi GSI
- - - 100.000.000 - - - - 96.123.750 - - - - 96,12 100.000.000 96,12
- Kegiatan Lomba GSI Tingkat Kab/Kota
- - - 100.000.000 - - - - 83.066.000 - - - - 83,07 100.000.000 83,07
- Penyuluhan KHIBA melalui Kelompok di Masyarakat (Sosialisasi GSI)
- - - 100.000.000 75.000.000 - - - 98.784.220 74.424.000 - - - 98,78 99,23 87.500.000
99,01
- Kegiatan Gerakan Sayang Ibu & Lomba GSI
- - - - 50.000.000 - - - - 49.828.500 - - - - 99,66 50.000.000 99,66
Program Peningkatan Pembinaan Teknis Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha bagi Keluarga Sejahtera
- Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan dalam Bidang Usaha
- - - - 50.000.000 - - - - 47.906.000 - - - 95,81 50.000.000 95,81
Program Pembinaan Kemitraan dan Permodalan bagi Kelompok UPPKS
- Pembinaan Kemitraan dan Permodalan bagi Kelompok UPPKS
- - - - 100.000.000 - - - - 96.702.340 96,70 100.000.000 96,70
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
55
BAB III ISSU-ISSU STRATEGIS
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kutai Timur (RPJMD) 2016-2021 menjadi acuan dalam pelaksanaan
pembangunan di daerah, dan menjadi prioritas karena menyangkut
Pembangunan Sumberdaya Manusia. Begitu pula dengan Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana yang selalu mengacu pada RPJMD Kabupaten
Kutai Timur dalam pelaksanaan seluruh aspek kegiatannya. Dinas PP & KB
Kabupaten Kutai Timur mempunyai peran dan posisi penting baik dalam upaya
mensukseskan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur maupun
pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas PP & KB.
Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada, dapat disajikan
permasalahan sebagai berikut :
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan TUPOKSI
Aspek Kajian Capaian/
Kondisi Saat Ini Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
Internal (Kewenangan
SKPD)
Eksternal (Diluar
Kewenangan SKPD)
Kurangnya minat /perhatian dari fasilitas kesehatan dan kelompok KB dalam peningkatan kesertaan Ber – KB
Masih rendahnya cakupan kesertaan ber – KB sekitar 15%
65% Cakupan Pembinaan dalam peningkatan kesertaan ber KB
Minimnya dana yang dapat digunakan untuk Peningkatan Kesertaan ber KB
Kurangnya perhatian nya dari kelompok masyarakat dalam peningkatan kesertaan ber KB
Standar Pelayanan KB di Faskes Menurun
Masih Rendahnya pencapaian kesertaan ber – KB di Masyarakat
Masih rendahnya cakupan kesertaan ber KB (CPR = 37,6%)
65 % cakupan kesertaan ber KB dari pasangan usia subur
Minimnya dana yang di gunakan dalam peningkatan kesertaan ber KB rendah di Masyarakat.
Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ber KB
Cakupan Kesertaan Pelayanan KB Akan Berkurang
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
56
Aspek Kajian Capaian/
Kondisi Saat Ini Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
Internal (Kewenangan
SKPD)
Eksternal (Diluar
Kewenangan SKPD)
Belum terjalinnya komunikasi yang baik dengan mitra kerja dalam peningkatan kesertaan ber KB MKJP
Tidak adanya hubungan dengan mitra dalam peningkatan kesertaan ber KB MKJP = 5,6%
13,43% cakupan kesertaan ber KB MKPJ
Minimnya dana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama kesertaan ber-KB MKJP
Kurangnya perhatian dari mitra kerja pentingya KB MKJP
Program Kesertaan ber-KB tidak akan tercapai
Rendahnya peserta KB pada pasangan usia subur
Masih Rendahnya Cakupan peserta KB (AB : 68.9 % AA : 145.4 % )
70% di 18 Kec. dari 135 desa
Minimnya dana yang dapat digunakan
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB
Tidak Tercapainya Target CPR Kabupaten
Kurangnya tenaga medis dan paramedis yang terlatih
18 tenaga medis dan paramedis yang terlatih dari 90 tenaga medis dan paramedic
80% dari tenaga medis dan paramedis yang tersedia
Minimnya dana untuk melakukan pelatihan
Sedikitnya tenaga medis yang terlatih dalam melakukan pelayanan KB
Pelayanan KB akan Terhambat
Rendahnya pengetahuan tentang KB MKJP oleh Masyarakat
PUS yang sudah menggunakan KB MKJP 3.901 (7%)
PUS 57.444 (Target 80%)
Minimnya dana untuk menutupi mahalnya biaya untuk ber-KB khususnya MKJP
Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat untuk ber-KB
Kurangnya Minat Masyarakat untuk Memilih Alat Kontrasepsi MKJP
Kurangnya informasi/pengetahuan petugas Kabupaten mengenai Program Pelayanan KB
Masih kurangnya melakukan Koordinasi ke Provinsi dan Pusat
Pemerintah Provinsi dan Pusat
Minimnya dana untuk melakukan Konsultasi dan Koordinasi
Kurangnya informasi tentang Program Pelayanan KB yang diterima dari Provinsi dan Pusat
Pelayanan KB yang tidak optimal
Kurangnya ketersediaan Alat Obat Kontrasepsi di Kabupaten
Pemenuhan ALOKON Baru Mencapai 60% yang semuanya di penuhi oleh Pusat (CPR, Unmet Need, Akseptor Aktif?)
CPR, Unmet Need, Akseptor Aktif
Terbatasnya dana untuk pengadaan Alat Obat Kontrasepsi di Gudang Kabupaten Kutai Timur
Kebijakan Pemerintah Daerah masih kurang maksimal
Rendahnya cakupan pengunaan alokon
Kurangnya sarana dan Prasana penunjang distribusi Alokon
15 Faskes dari 32 Faskes Pemerintah dan swasta di Kab Kutai Timur yg bisa terdistribusikan
1 Faskes 1 Kali dalam Setahun dalam pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi KB
Kurangnya Dana Untuk Melakukan Distribusi ALOKON
Kondisi Giografis Kab Kutai Timur dan Penempatan Faskes diwiiayah terpencil dgn medan jalan yang tidak memadai sehingga menyulitkan bagi pengelola kb untuk meminta Alokon ke KAB
Distribusi alokon ke seluruh faskes tidak optimal
Kurangnya pengetahuan petugas di Faskes mengenai Management ALOKON
32 Faskes yang belum termonitoring Alat Obat Kontrasepsi sampai saat ini
Setiap petugas alokon punya skill dan kemampuan dalam mengelola alokon
Minimnya dana untuk melakukan monitoring ke Fasilitas Kesehatan KB
Kurangnya sarana Pendukung di faskes dalam penyimpanan Alokon (Gudang)
Proses penyimpanan dan pencatatan penggunaan alokon tidak maksimal
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
57
Aspek Kajian Capaian/
Kondisi Saat Ini Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
Internal (Kewenangan
SKPD)
Eksternal (Diluar
Kewenangan SKPD)
Pendataan Keluarga di semua kecamatan
5 dari 18 kecamatan (telah terdata sebanyak 17.500 KK)
Target Tahun 2015 adalah 40.000 KK
Keterbatasan kesediaan anggaran bagi pendataan
- Proses pendataan tergantung dengan pihak BKKBN
- Kendala geografis wilayah pendataan yang luas
- Keterbatasan waktu pendataan dan penginputan data yang telah ditetapkan
Penyediaan Data Base Keluarga Tidak Terpenuhi
Penyediaan Profil Kependudukan
Sejak 8 Tahun yang lalu Belum memiliki Profil Kependudukan
1 Profil per tahun - Keterbatasan anggaran;
- Forum Data belum diaktifkan kembali
Keterlibatan semua OPD terkait dengan Forum Data belum optimal
Belum Tersedianya Data Terpadu Profil Kependudukan di Tingkat Kabupaten
Penyediaan Data Spasial Kependudukan dan KB
Kelengkapan data kependudukan dan KB belum memadai untuk menyusun pemetaan
1 peta per kecamatan
- Dukungan anggaran untuk penyusunan peta belum tersedia
- SDM yang menangani Data Spasial Belum Tersedia
- Luasnya wilayah pendataan;
Tingkat akurasi pengisian data oleh responden
Belum Tersedianya Data Spasial Kependudukan dan KB di Tingkat Kabupaten
Belum adanya SLTA yang memasukkan pembelajaran Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ke dalam Muatan Lokal sekolah.
Sekolah Siaga Kependudukan Belum dibentuk
1 SSK per Kecamatan
Keterbatasan kesediaan anggaran bagi pembentukan SSK di setiap kecamatan
- Belum adanya orientasi/sosialisasi model SSK dari BKKBN
- Belum adanya MOU dengan Instansi Terkait
Belum optimalnya promosi Keluarga Berencana di GenRe
Pemenuhan Sarana Prasarana Advokasi dan Penyuluhan KB
Terdapat 18 kampung KB belum memiliki prototype/alat peraga
1 Kampung KB 1 paket prototype /alat peraga
DPPKB yang belum mempunyai dana untuk pengadaan prototype/alat peraga
Kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan kebutuhan program KKBPK
Kurang Optimalnya Penyuluhan Program KKBPK di Lapangan
Penyampaian Informasi Program KKBPK melalui Media Massa dan Media Luar Ruang
Kurangnya Publikasi atas Informasi Program KKBPK melalui Media Massa dan Media Luar Ruang
Penayangan Informasi Program KKBPK di Media Massa Cetak dan Elektronik, Media Luar Ruang(Target Penayangan)
DPPKB yang belum mempunyai dana untuk Biaya Publikasi
Kurangnya Respon Lembaga Pers dan Media Cetak terhadap kegiatan pengembangan Program KKBPK
Penyebar Luasan Informasi Program KKBPK kepada Masyarakat tidak Optimal
Tenaga pengelola Advokasi KKBPK yang terlatih masih kurang
Dari 135 Desa Baru 2 Desa, TOMA, TOGA & TODAT terlatih sebagai Tenaga Pengelola Advokasi tentang KKBPK
1 Desa (1 TOMA, 1 TOGA, 1 TODAT) yang terlatih
DPPKB belum mempunyai dana untuk pelatihan tenaga TOMA, TOGA & TODAT
Kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan kebutuhan program KKBPK
Penyebar Luasan Informasi Program KKBPK kepada Masyarakat tidak Optimal
Koordinasi Stakeholder dan mitra kerja belum Optimal
Terdapat 34 Mitra Kerja Terkait Program KKBPK yang belum terkoordinasi secara maksimal
34 nota kesepahaman yang telah dibuat
Belum tersedianya dana evaluasi kerjasama DPPKB dengan 34 mitra kerja
Kurangnya koordinasi mitra kerja terhadap program KKBPK
Optimalisasi percepatan program KKBPK tidak tercapai
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
58
Aspek Kajian Capaian/
Kondisi Saat Ini Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
Internal (Kewenangan
SKPD)
Eksternal (Diluar
Kewenangan SKPD)
Buku Pedoman Advokasi KIE dan KIE KIT
Belum Terpenuhinya Pedoman dan Sarana KIE KIT kepada PLKB/TPD di 18 kecamatan
1 PLKB/TPD mendapatkan 1 Paket Buku Pedoman dan KIE KIT
minimnya dana akan pemenuhan Buku Panduan Advokasi KIE dan KIE KIT
Belum adanya perhatian dari Pemerintah terhadap program KKBPK
rendahnya capaian program KKBPK
KIE KIT bagi petugas Faskes KB
22 Faskes dari 37 Faskes yang mendapatkan KIE KIT
1 Faskes/Klinik KB mendapatkan 1 KIE KIT
Jumlah KIE KIT yang terbatas dan minimnya anggaran.
Belum adanya perhatian dari Pemerintah terhadap program KKBPK
rendahnya pelayanan KB, banyak droupout peserta KB, turunnya angka kesertaan ber-KB
Keterbatasan Tenaga Pengelola Advokasi dari Kelompok Masyarakat untuk Advokasi dan KIE Kependudukan
Belum terlatihnya tenaga Pengelola Advokasi dari Kelompok Masyarakat untuk Advokasi dan KIE Kependudukan
Setiap Kelompok Masyarakat di Desa memiliki tenaga Pengelola ADVOKASI
minimnya dana akan pemenuhan tenaga terlatih melalui pelatihan KIE Kependudukan dan KB Terpadu
Kurang Optimalnya Penyuluhan KB di Masyarakat Melalui Kelompok Masyarakat.
SATUAN KARYA KENCANA KAB.KUTIM
Baru terdapat 3 Kelompok Saka Kencana yang tersebar di 18 Kecamatan
1 Kecamatan memiliki 1 Kelompok Saka Kencana
Minimnya dana Sosialisasi dan Pelatihan Anggota Saka Kencana
banyaknya Satuan Karya lainya di Kabupaten Kutai Timur
Tidak Optimalnya Penyampaian Program GenRe pada kalangan Remaja
Kampung Keluarga Berencana
1 desa dari 139 desa pada 18 kecamatan di kabupaten kutai Timur.
bahwa setiap desa harus terbentuk Kampung Keluarga Berencana.
Belum Tersosialisasinya Program KKBPK Pada Petugas di Tingkat Kabupaten
Merupakan Kebijakan Baru di Tingkat Pusat
Tidak Tercapainya Program KKBPK Secara Optimal
Minimnya Tenaga PKB / PLKB di Lapangan
Jumlah PKB/PLKB saat ini baru mencapai 25 orang yang terdiri dari 8 PNS dan 17 Non PNS yang tersebar di 18 Kecamatan dan 139 Desa
berdasarkan Letak wilayah dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Kutai Timur 1 (Satu) orang tenaga PKB / PLKB Maksimal memegang Desa Binaan
Anggaran honorarium tenaga Non PNS untuk PLKB/TPD tidak tersedia
Recuitment tenaga PNS untuk PKB/PLKB tidak ada Formasi
Tidak Optimalnya Pelayanan Program KKBPK di Tingkat Desa
Kompetensi SDM Tenaga PKB / PLKB Belum Memadai
Seluruh Tenaga PKB/PLKB belum Terlatih
Tenaga PKB / PLKB Harus Mempunyai kemampuan untuk dapat mengembangkan pola kemitraan,bersosialisasi, penguasaaan lapangan serta mampu memberikan layanan informasi tentang Pelaksanaan Program
Tidak adanya Dukungan Dana Untuk dapat meningkatkan SDM Tenaga PKB / PLKB di Kabupaten
Kurangnya Perhatian Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kompentensi SDM tenaga PKB/PLKB
Tidak Optimalnya Pelayanan Program KKBPK di Tingkat Desa
Belum Terpenuhinya Pembentukan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (Kader PPKBD dan SUB PPKBD) di Setiap Desa
Jumlah Kader PPKBD saat ini 94 dan 264 SUB PPKBD dari 139 Desa / Kelurahan di 18 Kecamatan
1 Desa 1 PPKBD dan 1 RW/Dusun 1 Sub PPKBD
Tidak adanya Dukungan Dana Untuk Operasional Kader Baik di tingkat Desa / Kelurahan maupun di Tingkat Dusun / RW
Dukungan Pemerintah yang tidak Optimal
Tidak Optimalnya Pelayanan Program KKBPK di Tingkat Desa
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
59
Aspek Kajian Capaian/
Kondisi Saat Ini Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
Internal (Kewenangan
SKPD)
Eksternal (Diluar
Kewenangan SKPD)
Minimnya jumlah UPPKS
di kecamatan
94 Kelompok baru
terbentuk di 13
kecamatan
1 Desa 1 Kelompok
UPPKS
Minimnya tenaga
PLKB/PKB/TPD
Minimnya Koordinasi
Lintas Program dan
Sektor di Tingkat
Desa
Menurunya
cakupan Pelayanan
Peserta KB Aktif (KB
Mandiri)
Keaktifan UPPKS di
Tingkat Desa Masih
Kurang
26 UPPKS yang tidak
aktif dari 94
Kelompok UPPKS
94 Kelompok UPPKS
Aktif
Minimnya dana
yang digunakan
untuk pelatihan
kelompok UPPKS
Kurangnya perhatian
pemerintah Daerah
untuk pelatihan
kelompok UPPKS
Menurunya
cakupan Pelayanan
Peserta KB Aktif (KB
Mandiri)
Masih rendahnya
pembinaan kelompok
UPPKS
94 Kelompok UPPKS 94 Kelompok UPPKS Minimnya dana
yang digunakan
untuk pembinaan
kelompok UPPKS
Kurangnya perhatian
pemerintah Daerah
untuk pemenuhan
kebutuhan ini
Menurunya
cakupan Pelayanan
Peserta KB Aktif (KB
Mandiri)
Kurang tersedianya
sarana dan prasarana
kelompok UPPKS (alat
bantu)
Belum tersedianya
alat bantu untuk
kelompok UPPKS
94 Kelompok UPPKS Koordinasi dan
Sistem Pelaporan
Petugas
Kabupaten ke
Provinsi Masih
Kurang
Kurangnya perhatian
pemerintah Provinsi
untuk pemenuhan
kebutuhan kelompok
UPPKS
Penyediaan Alat
Bantu Kelompok
UPPKS Tidak
Teralokasi dengan
Baik
Masih rendah kompetensi kader BKB, BKL di lapangan
Seluruh kader BKL, BKB belum terlatih (BKB 49 Kelompok dan BKB 10 Kelompok)
Kader 1 Desa 2 orang
Minimnya dana yang digunakan untuk pembinaan kader BKL, BKB
Kurangnya perhatian pemerintah untuk memenuhi kader tahun ini
Cakupan pelayanan terhadap lansia dan balita kurang maksimal
Kurang tersedianya sarana buku panduan BKB, BKL di setiap kelompok di Desa
Masih kurangnya buku panduan di setiap kelompok BKL, BKB di Kecamatan (2 Paket Buku Panduan BKB dan BKL di kecamatan Busang dan Batu Ampar) jumlah kelompok BKB 49 kelompok , dan Jumlah kelompok BKL 2 kelompok Data tahun 2015
1 kelompok 1 paket buku panduan BKL dan BKB
Minimnya Penyediaan Buku Panduan BKL dan BKB
Droping Buku Panduan dari BKKBN Provinsi belum Maksimal
Cakupan pelayanan terhadap lansia dan balita kurang maksimal
Kurang tersedianya APE disetiap kelompok BKB
Masih kurangnya APE di setiap kelompok BKB(2 Paket APE, 1 Paket di Kec. Rantau Pulung, 1 Paket Kongbeng)
1 kelompok 1 paket Minimnya sarana APE BKB
Droping APE dari BKKBN Provinsi belum Maksimal
Cakupan pelayanan terhadap balita kurang maksimal
Kurang tersedianya KKA(kartu kembang anak)
Masih kurangnya KKA di kelompok BKB (1.111 Lembar KKA)
1 anak 1 kartu KKA Minimnya ketersedia KKA
Droping KKA dari BKKBN Provinsi belum Maksimal
Cakupan pelayanan terhadap anak kurang maksimal
Masih kurangnya
pembentukan kelompok
PIK R/M
49 Kelompok PIK
Remaja/ Mahasiswa
yang sudah
terbentuk
1 Kelompok 1
Sekolah
Minimnya dana yang
dapat digunakan
untuk membentuk
kelompok PIK
Remaja/ Mahasiswa
Kurangnya perhatian
dari sekolah untuk
pemenuhan
kebutuhan ini
Belum adanya MOU
dari Dinas
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
60
Aspek Kajian Capaian/
Kondisi Saat Ini Standar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
Internal (Kewenangan
SKPD)
Eksternal (Diluar
Kewenangan SKPD)
Kurang tersedianya sarana buku panduan PIK R/M di setiap kelompok
30 Buku Panduan
BKR, PIK R/M
1 kelompok PIK R/M
1 Paket
- Minimnya dana
yang dapat
digunakan untuk
ketersediaan
buku panduan
kelompok PIK
R/M
- Belum
Optimalnya
Koordinasi
Daerah ke
Provinsi dan
Pusat
- Kurangnya
perhatian dari
pemerintah Daerah
untuk pemenuhan
kebutuhan ini
- Droping dari
Provinsi Belum ada
Penyediaan Sarana
Buku PIK yang
Belum Optimal
Kurangnya pelatihan
untuk pendidik sebaya
dan konselor sebaya
Pendidik sebaya
terlatih 21 orang
konselor sebaya
terlatih 176 orang
1 Kelompok PIK
R/M
5 pendidik sebaya
terlatih dan 5
konselor sebaya
terlatih
Minimnya dana
yang digunakan
untuk pelatihan
pendidik sebaya
dan konselor
sebaya
Kurangnya perhatian
dari pemerintah
untuk pemenuhan
kebutuhan ini
Kurangnya SDM
yang terlatih
Kurangnya pelatihan
untuk BKR
102 kelompok yang
beru terbentuk
1 Desa 1 BKR - Minimnya Dana
- Minimnya
Petugas PLKB di
Desa
Kurangnya Perhatian
Pemerintah Daerah
Kurangnya SDM
yang terlatih
Berdasarkan gambaran permasalahan diatas, maka dapat dianalisa issu-
issu strategis terkait dengan pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga
berencana di Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :
1. Perubahan tata laksana organisasi perangkat daerah sebagaimana amanat
Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016, menyebabkan Badan
Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana terbagi menjadi 2 (dua)
OPD, hal ini berakibat terhadap rotasi tenaga yang berdampak kepada
kinerja organisasi.
2. Masih kurangnya tenaga penyuluh KB di lapangan. Berdasarkan data tahun
2015, jumlah pelayanan KB di Kecamatan sebanyak 12 orang (66,67%), jadi
masih ada 8 kecamatan yang belum memiliki tenaga pelayanan KB.
3. Masih rendahnya cakupan pelayanan KB melalui metode MOW dan MOP.
Berdasarkan data pada tahun 2015, capaian penggunaaan metode MOW
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
61
pada peserta KB hanya mencapai 3,29 % sedangkan penggunaan MOP hanya
mencapai 0,09 %. Hal ini disebabkan terutama pada penggunaan MOP
adalah anggapan yang melekat pada masyarakat bahwa ber – KB merupakan
urusan perempuan bukan urusan laki-laki (BKKBN, 2015)
4. Menurunnya kapasitas keuangan daerah khususnya APBD Kabupaten Kutai
Timur. Hal ini akan berdampak kepada ketersediaan anggaran yang cukup
untuk pembiayaan pelayanan KB dilapangan.
5. Masih rendahnya pengetahuan dan motivasi masyarakat dalam
memanfaatkan pelayanan KB. Hal ini disebabkan masih lemahnya kendali
pergerakan dan partisipasi masyarakat untuk KIE.
6. Masih lemahnya kendali operasional pelayanan KB pada sarana dan
prasarana pelayanan khususnya di pelayanan kesehatan. Hal ini berdampak
kepada penurunan kualitas pelayanan KB dan kecenderungan penurunan
cakupan kepesertaan pada fasilitas kesehatan.
7. Masih lemahnya sistem pengendalian informasi logistik KB yang berdampak
kepada inefisiensi logistik KB (alokon) dilapangan
8. Masih lemahnya kendali sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB
yang berdampak kepada lemahnya akurasi evaluasi dan perencanaan
program KB
B. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
Didalam perkembangan sebuah organisasi khususnya Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Kutai Timur tidak akan lepas dari
isu-isu eksternal yang berkembang terkait dengan kependudukan dan keluarga
berencana. Proses identifikasi issu eksternal sangat bermanfaat dalam
menyusun rencana strategis terkait analisis ancaman dan kesempatan untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.
Berdasarkan identifikasi isu-isu eksternal yang terkait dengan
kependudukan dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini.
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
62
Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
Issue Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal
Lain-Lain
15 juta dari 16,7 juta kehamilan adalah kehamilan yang tidak diinginkan (WHO,2016)
Bonus Demografi Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2020-2030, dengan usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai + 70 %
Arus masuk penduduk dari luar wilayah ke Kab. Kutai Timur yg mencari pekerjaan, meningkatkan jumlah penduduk usia angkatan kerja dan pengangguran
Pemahahaman Masyarakat tentang Banyak Anak Banyak Rezeki
Disepakatinya Program Family Planning 2020 (FP2020) untuk menyediakan akses sukarela terhadap kontrasepsi berkualitas bagi 120 juta perempuan di seluruh dunia pada tahun 2020
Meningkatnya AKI, dimana pada tahun 2016 tercatat mencapai 359 per 100.000 KH
Program Keluarga Berencana ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah Kab. Kutai Timur
KB merupakan tanggung jawab istri, bukan merupakan urusan suami
Program Keluarga Berencana mempunyai dampak yang penting dalam mencapai target Sustainable Development Goals atau SDG's
Angka kelahiran yang masih Tinggi yaitu mencapai 2,6 pada tahun 2015 atau 4 juta bayi pertahun
- Masih rendahnya penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang yaitu hanya mencapai 18 % dari
- Moratorium Penerimaan PNS yang menghambat penyediaan tenaga PLKB di lapangan
- Program Keluarga Berencana merupakan bagian daripada Nawacita Presiden RI
C. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
Visi Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur telah ditetapkan Visi Bupati
Kutai Timur :“Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur yang Memiliki Daya saing
pada Sektor Agribisnis dan Agroindustri”
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
63
Misi Selanjutnya berkaitan dengan Visi Bupati Kutai Timur tersebut telah
ditetapkan 5 ( lima ) misi yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan
yaitu :
1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa
kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Mewujudkan Daya saing Daerah melalui Penguatan Komoditas dan Produk
Unggulan pada sektor Agribisnis dan Agroindustri
3. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur dan Suprastruktur Dasar yang
berkualitas secara merata
4. Meningkatkan Pengelolaan Ruang untuk Mewujudkan Kualitas Lingkungan
yang lebih Baik, Lebih Sehat, dan Nyaman bagi Kehidupan Manusia
5. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan
Berorientasi pada Pelayanan Publik
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka yang menjadi
penekanan adalah misi ke-1 yakni ”Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia
yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa”.
Untuk mewujudkan misi ke-1 yang dikaitkan dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka kebijakan
pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur adalah meningkatkan jumlah
keluarga sejahtera melalui pelaksanaan program keluarga berencana.
Untuk mencapai hal tersebut, dapat diidentifikasi faktor-faktor
penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi dan misi bupati dan wakil
bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021, sebagai berikut :
1. Faktor Penghambat :
- Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB dilapangan
- Kualifikasi, kompetensi dan distribusi tenaga penyuluh KB
- Rendahnya peran serta masyarakat dan belum optimalnya
pemberdayaan masyarakat
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
64
- Minimnya kepedulian lintas sektor terkait
2. Faktor Pendorong :
- Komitmen pimpinan daerah untuk melakukan perbaikan
- Dedikasi dan loyalitas SDM PP & KB untuk melaksanakan tugas di bidang
profesinya masing-masing
- Dukungan legislatif dalam hal regulasi dan penganggaran pembangunan
dibidang pelayanan KB
- Kebutuhan dari masyarakat akan pelayanan KB yang bermutu, merata
dan berkeadilan
- Dukungan peran serta sektor swasta dalam upaya peningkatan pelayanan
KB
D. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga Dan Renstra Provinsi.
Berdasarkan Renstra BKKBN 2015-2019, visi dan misi BKKBN adalah
sebagai berikut :
Visi
Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk
tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas
Misi
1. Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
3. Memfasilitasi pembangunan keluarga
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.
Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka BKKBN menetapkan Arah kebijakan
dan strategi dalam menyelenggarakan pembangunan subbidang kependudukan
dan keluarga berencana yaitu :
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
65
1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di
dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional
2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan
penyiapan kehidupan berkeluarga
3. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di
seluruh wilayah
4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan
perawatan lanjut usia
5. Menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga
berencana
6. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan
kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah
7. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan
yang memadai
8. Memperkuat penelitian dan pengembangan Bidang KKB
Bila mengacu kepada nawa cita Presiden RI, program pengendalian
penduduk & Keluarga berencana sangat terkait dengan nawacita nomor 5 yaitu :
“Meningkatkan Kualitas Hidup Manuasia Indonesia”, yang dicapai melalui
pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.
Berdasarkan hal tersebut, maka program pengendalian penduduk dan
keluarga berencana di Kabupaten Kutai Timur sangat relevan dan sangat
prioritas untuk dilaksanakan, guna mendukung program pembangunan tingkat
nasional.
E. Penentuan Isu- Isu Strategis
Isu strategis merupakan permasalah yang berkaitan dengan fenomena
atau permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun
sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pembangunan,
sehingga perlu diatasi secara bertahap.
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
66
Hasil review faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD sasaran jangka menengah
pada Renstra BKKBN, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Pengendalian
Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten Kutai Timur serta
implikasi RT/RW dan KLHS bagi pelayanan SKPD dan , selanjutnya dikemukakan
isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB tahun rencana 2016-2021. Perumusan isu strategis
pembangunan daerah yang digunakan sebagai dasar penentuan arah kebijakan
pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 dengan memperhatikan atau
mengacu pada:
1. Visi dan misi Bupati terpilih
2. Renstra BKKBN dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kaltim serta implikasi RT/RW dan KLHS bagi pelayanan SKPD
3. Identifikasi permasalahan berdasarkan pelayanan SKPD Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Analisis SWOT
5. Capaian kinerja Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2015-2016
6. Isu-isu strategis ditingkat regional, nasional, dan global
7. Arah kebijakan pembangunan lima tahun kedua RPJMD Kabupaten Kutai
Timur 2016-2021
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap ketujuh elemen diatas, maka
dapat dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 sebagai berikut:
a. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas terhadap akses pelayanan keuarga
berencana
b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan KB
c. Masih rendahnya intensitas KIE terkait pelayanan KB
d. Belum terpenuhinya sarana pelayanan keluarga berencana sesuai dengan
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
67
standar
e. Disparitas kualitas, kuantitas dan sebaran SDM penyuluh KB yang belum
merata dan optimal.
f. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap partisipasi KB
g. Masih tingginya prosentase keluarga pra - sejahtera dan sejahtera I
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
68
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
Dengan berpedoman pada Visi Bupati Kutai Timur, maka dirumuskan Visi
Dinas Pengendalian Penduduk & keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur
yaitu :
“Terwujudnya masyarakat Kutai Timur yang sejahtera melalui pertumbuhan
penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas“.
Visi tersebut mengandung 3 elemen utama yaitu : 1) Keluarga Sejahtera, 2)
Pertumbuhan Penduduk Seimbang, dan 3) Keluarga Berkualitas.
Hubungan antara 3 elemen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Keluarga Sejahtera
Keluarga sejahtera merupakan main goal dari seluruh upaya yang
dijawantahkan dalam bentuk program dan kegiatan selama kurun waktu 5
tahun mendatang.
Keluarga menurut undang-undang No. 01 Tahun 1992 adalah
merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari : 1). 1) Suami
dan istri, atau 2) Suami, istri dan anak, atau, 3) ibu dan anaknya, atau, 4)
ayah dan anaknya.
Keluarga
Sejahtera
Keluarga
Berkualitas
Gambar 4.1. Hubungan Antar Elemen
Pertumbuhan
Penduduk
Seimbang
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
69
Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas
perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup dan spiritual
serta material yang layak , bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang atar anggota dan atar
keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, berdasarkan Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah mengadakan
program yang disebut dengan Pendataan Keluarga. Yang mana pendataan
ini bertujuan untuk memperoleh data tentang dasar kependudukan dan
keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan
kemiskinan. Adapun pentahapan keluarga sejahtera tersebut ialah sebagai
berikut:
a. Keluarga pra sejahtera
Keluarga pra sejahtera (Pra KS) adalah keluarga yang belum dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need) secara minimal, seperti
kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB
b. Keluarga Sejahtera I
Keluarga sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi
kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan
pelayanan kesehatan yang sangat dasar. Indikatornya adalah sebagai
berikut:
1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah.
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau
lebih.
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah,
bekerja/sekolah, dan bepergian.
4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit dibawa ke sarana/petugas kesehatan atau diberi
pengobatan modern.
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
70
c. Keluarga Sejahtera II
Keluarga sejahtera II (KS II) adalah keluarga yang selain dapat
memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, juga dapat memenuhi
kebutuhan sosial psikologisnya, namun belum dapat memenuhi
kebutuhan pengembangannya. Indikator yang digunakan adalah lima
indikator pertama pada indikator Keluarga Sejahtera I (indikator 1-5),
serta ditambah indikator sebagai berikut:
6. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur teratur
menurut agama yang dianutnya masing-masing.
7. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan
daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
8. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel
pakaian baru setahun terakhir.
9. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni
rumah.
10. Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan
sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing.
11. Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas
telah memiliki pekerjaan tetap.
12. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampu
membaca tulisan latin.
13. Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saat ini.
14. Anak hidup paling banyak 2 orang, atau bila anak lebih dari 2 orang
maka keluarga yang masih merupakan pasangan usia subur (PUS)
sedang menggunakan kontrasepsi saat ini.
d. Keluarga Sejahtera III
Keluarga sejahtera III (KS III) adalah keluarga yang dapat memenuhi
kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologisnya, dan
sekaligus juga dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, namun
belum aktif dalam usaha kemasyarakatan dalam lingkungan desa atau
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
71
wilayahnya. Apapun indikator yang harus dipenuhi yaitu indikator 1-14
pada Keluarga Sejahtera II serta ditambah indikator sebagai berikut:
15. Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama.
16. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan
keluarga.
17. Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari.
18. Keluarga biasanya ikut seraya dalam kegiatan masyarakat dalam
lingkungan tepat tinggal.
19. Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang
sekali dalam tiga bulan.
20. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/majalah.
21. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang
sesuai dengan kondisi daerah setempat.
e. Keluarga Sejahtera III Plus
Keluarga sejahtera II (KS III Plus) adalah keluarga yang telah dapat
memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan dasar psikologis,
kebutuhan pengembangan, dan sekaligus secara teratur ikut
menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif mengikuti gerakan
semacam itu. Adapun syarat agar dapat dikatakan sebagai Keluarga
Sejahtera III Plus adalah mampu memenuhi indikator 1-21 ditambah
indikator sebagai berikut:
22. Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan
sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi
23. Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus
perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya
2. Keluarga Berkualitas
Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan
perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri,
memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab,
harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Pasal 1 Angka 10
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
72
UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan
Pembangunan Keluarga).
Keluarga Berkualitas menurut definisi versi baru BKKBN, ialah
keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak ideal,
berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sejahtera berarti sebuah keluarga dapat memenuhi kebutuhan
pokoknya. Sehat mencakup sehat jasmani, rohani, dan sosial. Maju
bermakna memiliki keinginan untuk mengembangkan pengetahuan dan
kemampuan diri dan keluarganya guna meningkatkan kualitasnya. Berjiwa
mandiri diartikan memiliki wawasan, kemampuan, sikap dan perilaku tidak
tergantung pada orang lain.
Kemudian jumlah anak ideal ialah jumlah anak dalam keluarga yang
diinginkan dan dianggap sesuai dengan kemampuan keluarga, namun tetap
memperhatikan kepentingan sosial. Berwawasan berarti memiliki
pengetahuan dan pandangan yang luas, sehingga mampu, peduli, dan
kreatif dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga dan masyarakat
secara sosial. Harmonis mencerminkan kondisi keluarga yang utuh dan
mempunyai hubungan yang serasi di antara semua anggota keluarga. Yang
terakhir, bertakwa berarti taat beribadah dan melaksanakan ajaran
agamanya.
Keluarga berkualitas tidak akan terbentuk begitu saja tanpa adanya
usaha/proses untuk membentuknya. Pembentukan keluarga yang
berkualitas memerlukan peran delapan fungsi keluarga secara utuh.
Delapan fungsi keluarga besutan BKKBN adalah (1) fungsi agama yang
mengajarkan nilai ketuhanan untuk membentuk generasi yang agamis,
beriman dan percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa; (2) fungsi sosial
budaya, mengajarkan nilai gotong royong, kebersamaan, sopan santun,
kepedulian dan toleransi untuk mewujudkan hubungan yang harmonis
dalam masyarakat; (3) fungsi cinta kasih, mengajarkan tentang cinta kasih
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
73
dan kasih sayang antarsesama, empati, pengorbanan, tanggung jawab,
keadilan dan kesetiaan; (4) fungsi perlindungan, mengajarkan tentang rasa
aman, pemaaf, dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup; (5) fungsi
ekonomi, mengajarkan tentang hemat, ketelitian, kedisiplinan, dan
keuletan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga; (6) fungsi
pendidikan, mengajarkan tentang penyiapan sumber daya manusia yang
berkualitas; (7) fungsi pelestarian lingkungan, mengajarkan tentang upaya
untuk mewujudkan kelestarian lingkungan ditengah kepadatan jumlah
penduduk yang makin tinggi; dan (8) fungsi reproduksi, mengajarkan
tentang upaya keluarga untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas.
3. Pertumbuhan Penduduk Seimbang
Penduduk merupakan sumber daya yang paling penting dan berharga
bagi setiap bangsadan negara, karena dengan kemampuannya, penduduk
dapat mengelola sumber daya alam dan lingkungannya sehingga mampu
memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya secara
berkelanjutan, di samping pengaturan hubungan sosial di antara mereka
sehingga mampu berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan sejahtera.
Dari segi kuantitas, jumlah penduduk merupakan potensi tenaga kerja
yang bermanfaat dalam rangka menghasilkan barang-barang produksi,
tetapi di lain pihak penduduk juga memerlukan barang-barang konsumsi
untuk menunjang kehidupannya. Jumlah penduduk yang besar, dengan
tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali, serta persebaran penduduk
yang tidak seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung
lingkungan, akan menjadi masalah dan beban bagi masyarakat dan negara
yang bersangkutan. Bentuk hubungan antara pertumbuhan penduduk dan
pembangunan ekonomi adalah positif di negara maju, tetapi di negara yang
sedang berkembang hubungan tersebut masih negatif. Dalam upaya
menanggulangi kelaparan, kemiskinan dan peningkatan pendidikan, akan
sangat diuntungkan jika angka pertumbuhan penduduk dapat diturunkan,
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
74
karena jika tidak diturunkan, maka kuantitas dan kualitas sumber daya
alam akan mengalami penurunan, seiring dengan tingginya angka
pertumbuhan penduduk.
Berdasarkan data BKKBN menyatakan bahwa Indonesia akan
mengalami bonus demografi pada tahun 2025-2030 dimana jumlah
penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih mendominasi dari warga
tidak produktif (balita dan lansia) yakni jumlahnya 50 persen labih dari
jumlah penduduk usia lainnya. Bonus demografi bisa menjadi anugrah
apabila penduduknya berkualitas dan sebaliknya bisa juga menjadi
bencana apabila penduduknya tidak berkualitas.
Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yangs seimbang, maka
harus dicapai angka kelahiran total (Total Fertelity Rate/TFR) 2,1. Oleh
karena itu program keluarga berencana merupakan salah satu upaya untuk
mencapai kondisi tersebut.
B. Misi Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan
cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama suatu
organisasi berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang
terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan visi di atas,
maka ditetapkan misi Dinas Pengendalian Penduduk & keluarga Berencana
yaitu :
1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran
dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana
pelayanan keluarga berencana
3. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
4. Meningkatkan kualitas keluarga dan Ekonomi Keluarga
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
75
C. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk &
Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur
Tujuan merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai
upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah . Berdasarkan
Misi pertama RPJMD Kabupaten Kutai Timur yaitu :“Meningkatkan Kualitas
Sumberdaya Manusia Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha
Esa”, maka dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pengendalian Penduduk & keluarga Berencana, tujuan, sasaran dan kebijakan
yang disusun sebagai berikut :
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
76
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Kutai Timur
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Semua Indikator Kinerja Utama OPD)
Rumus Satuan Kondisi Saat Ini
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -
2017 2018 2019 2020 2021
1 Menurunnya laju Pertumbuhan Penduduk
Menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk
Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (IKU)
ln(
) Persen
1,25 1,25 1,23 1,21 1,19 1,17
Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15 – 49 Tahun
Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun) TFR = 5 ∑
Rate 2,13 2,33 2,31 2,28 2,25 2,24
2 Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi
Cakupan penggunaan kontrasepsi (CPR) (IKU)
∑
∑ X 100 %
Persen 54,34 65,6 65,8 66,0 66,2 66,4
Persentase Peserta KB Aktif MKJP ∑
∑ X 100 %
Persen 12,98 21,7 22,3 23,5 24,5 25,5
Persentase penurunan angka ketidaklangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi
∑
∑ X 100 %
Persen 29 27 25 20 15 12
Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (IKU)
∑
∑ x 100
%
Persen 19,09 10,26 10,14 9,91 9,79 9,67
Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)
Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) (IKU)
ASFR(15-19) =
X 1000
PER 1000 kelahiran
hidup 41,31 42 40 38 36 34
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
77
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Semua Indikator Kinerja Utama OPD)
Rumus Satuan Kondisi Saat Ini
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -
2017 2018 2019 2020 2021
3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana pelayanan KB
Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana BPPKB
Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB)
∑
∑ Rasio 1,33 1,33 3,78 3,78 3,78 3,78
Rasio Balai Penyuluh KB 1 unit setiap kecamatan
∑
∑ Rasio 0,11 0,11 0,22 0,67 1 1
Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD
∑
∑
Rasio 0,67 0,67 1 1 1 1
4 Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Meningkatnya peran IMP, kelompok Tri Bina (BKB, BKR, BKL) dan kelompok UPPKS
Meningkatnya kemandirian keluarga dalam ber – KB UPPKS
∑
∑ x 100 % Persen 6,36 6,50 7,20 7,50 8,50 90
Meningkatnya kualitas (keaktifan) kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
∑
∑ x 100 persen 38,33 38,33 53 67 82,5 95
5 Meningkatnya kualitas keluarga dan Ekonomi Keluarga
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri
∑
∑ x 100 Persen 86,22 87,61 88 89 90 95
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
78
D. Strategi Dan Kebijakan OPD
Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan
Kesehatan 2010-2015, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang
terencana,terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis.
Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara
konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensip. Strategi, Kebijakan
Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 –
2021 seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 –
2021 yaitu : “peningkatan struktur keluarga sejahtera”.
Berdasarkan Kebijakan Umum tersebut, maka dalam mewujudkan Visi dan
Misi Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Kutai
Timur, dilaksanakan strategi yang dilakukan pada prioritas program dan
kegiatan, sebagai berikut :
Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KUTAI TIMUR YANG SEJAHTERA MELALUI PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG SEIMBANG DAN KELUARGA BERKUALITAS
MISI I : Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk
1 Menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk
1.1. Meningkatnya penyediaan informasi dan data mikro Keluarga
1.1.1 Penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu
2 Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15 – 49 Tahun
2.1 Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di seluruh wilayah
2.2.1 Mengintensifkan promosi keluarga berencana dan peningkatan kuantitas dan kualitas akses pelayanan keluarga berencana
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
79
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3 Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi
3.1 Meningkatkan keterjangkauan sarana dan prasarana pelayanan KB kepada masyarakat
3.1.1 Mendorong terbentuknya kampung KB
3.1.2 Penguatan kapasitas kelembagaan program kependudukan dan Keluarga Berencana
3.2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana KB
3.2.2 Pemenuhan kebutuhan ALOKON khususnya kepada masyarakat tidak mampu
MISI II : Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana pelayanan keluarga berencana
Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana pelayanan keluarga berencana
4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan kapasitas sarana & prasarana pelayanan KB
4.1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.1.1 Meningkatkan kualitas manajemen dan kapasitas kelembagaan serta meningkatkan pembiayaan dan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien
4.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan KB
4.2.1 Peningkatan kuantitas Balai Penyuluh KB ditingkat Kecamatan
5. Meningkatkatnya kapasitas pengelola program pelayanan KB
5.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan KB
5.1.1 Meningkatkan kuantitas pendidikan pelatihan teknis bagi pengelola program pelayanan KB
5.1.2 Mendorong terciptanya formasi kepegawaian yang maksimal terkait tenaga penyuluh KB
MISI III Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
80
Meningkatkan jejaring kemitraan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana
6 Meningkatnya jejaring kemitraan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Meningkatnya jejaring kemitraan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana
6.1.1 Mengembangkan kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana
6.1.2 Memantapkan peran serta institusi masyarakat pedesaan dalam pelaksanaan program KB dan Keluarga Sejahtera
MISI IV Meningkatnya kualitas keluarga dan Ekonomi Keluarga
Meningkatnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang peningkatan kualitas keluarga
Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di seluruh wilayah
Peningkatan penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi tribina (BKB,BKR, BKL), serta penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga
Meningkatkan efektifitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga
Peningkatan efektifitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
81
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan
program prioritas RPJMD Kabupaten Kutai Timur yang sesuai dengan tugas dan
fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan
pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kedalam rencana kegiatan untuk
setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program
prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut,
merupakan indikator kinerja program yang berisi Outcome program. Outcome
merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam
satu program.
Berdasarkan uraian visi dan misi, Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga
Berencana Kabupaten Kutai Timur mengagendakan Program Pembangunan
Pelayanan berupa rencana program/kegiatan indikatif untuk periode 2016 – 2021
disajikan pada table 5.1 dibawah ini.
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
82
Tabel 5.1
Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan OPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2016-2021
Tujuan Sasaran Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame) & Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana pelayanan keluarga berencana
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan kapasitas sarana & prasarana pelayanan KB
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terselenggaranya sistem pelayanan publik dengan baik
1. Penyediaan jasa
komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik di Lingkungan DPPKB Orang 83 25 83 37 100 56 100 67 100 69 100 91
- Jaringan Telpon
Line 2 12 2 15 2 18 2 20 2 23 2 26
- Jaringan Listrik Jaringan 1 5 1 10 1 20 1 25 1 30 1 35
- Jaringan Air Jaringan 1 8 1 12 1 18 1 22 1 26 1 30
2. Penyediaan jasa
administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan
Orang - - 5 37 12 250 12 250 12 250 12 250
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
83
Tujuan Sasaran Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame) & Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor
Unit/ Gedung 1 150 1 110 1 150 1 170 1 185 1 195
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya alat tulis kantor DPPKB Jenis - - 24 60 jt 26 75 28 95 31 120 35 150
5. Penyediaan Makan & Minum Rapat / Tamu
Terpenuhinya kebutuhan makan & minum rapat di lingkungan DPPKB
Orang 50 12 jt 55 50 jt 55 50 jt 55 50 jt 55 50 jt 55 50 jt
6. Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Terlaksananya Rapat koordinasi dalam dan luar daerah
Kali 10 158 15 447 20 600 24 900 26 950 28 1 M
7. Pengadaan Peralatan Kantor
Tersedianya peralatan kantor
Unit - - 6 149 5 250 5 300 3 350 5 400
8. Pendidikan & Pelatihan Formal.
Tersedianya tenaga tekhnis DPPKB Orang - - 10 150 10 150 10 150 10 150 10 150
9. Rapat Koordinasi (RAKORDA) Pengendalian Penduduk & KB.
Terlaksananya RAKORDA Pengendalian Penduduk
Kali - - 2 50 2 100 2 150 2 200 2 300
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
84
Tujuan Sasaran Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame) & Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Surat Masuk & Surat Keluar
Lembar
- - - - 360 14 390 14 400 14 450 14
Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana pelayanan keluarga berencana
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan kapasitas sarana & prasarana pelayanan KB
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Tersedianya peralatan dan perlengkapan penunjang kinerja Aparatur
1. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
Unit moto
r/ mobil
6 Mobil
14 Motor
106 jt
3 mobil
54 jt
8 mobil 26 motor
300 jt
9 Mobil & 26 Moto
r
400 jt
10 Mobil & 26 Moto
r
500 jt
10 Mobil &
26 Motor
500
2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Unit/ gedu
ng - - 1 66 1 75 1 80 1 90 1 90
3. Pengadaan kendaraan mobil jabatan
Tersedianya Mobil Jabatan
Unit/ Mobil
- - - - 3 600 jt 4 1.000 - - - -
4. Pengadaan kendaraan operasional
Tersedianya kendaraan operasional kantor
Unit/ Mobil
- - - - 2 900 2 900 2 900 2 900
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
85
Tujuan Sasaran Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame) & Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana pelayanan keluarga berencana
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan kapasitas sarana & prasarana pelayanan KB
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Terciptanya Perencanaan dan Monev terintegrasi dan akuntabel berbasis data terkini dan akurat
1. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Terdapatnya laporan prognosis realisasi anggaran.
Dokumen
2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50
2. Penyusunan LKJ-IP DPPKB
Terdapatnya laporan kinerja instansi pemerintahan DPPKB
Dokumen
1 50 1 75 1 75 1 75 1 75 1 75
3. Penyusunan Renstra DPPKB
Tersedianya Laporan Renstra DPPKB
Dokumen
- - 1 100 - - - - - - - -
4. Penyusunan Renja DPPKB
Tersedianya Laporan Renja DPPKB
Dokumen
1 50 1 75 1 75 1 75 1 75 1 75
5. Evaluasi Renstra DPPKB
Tersedianya Laporan Renstra DPPKB yang akurat
Dokumen
- - - - 1 75 jt 1 75 jt 1 75 jt 1 75 jt
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
86
Tujuan Sasaran Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame) & Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
6. Monitoring & Evaluasi Kegiatan DPPKB
Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Kegiatan DPPKB
Kecamata
n 18 200 - - 9 90 18 200 18 250 18 300
7. Laporan Keuangan akhir semester
Tersedianya Laporan Keuangan akhir semester
Dokumen
2 50 2 50 2 50 2 60 2 70 2 70
Meningkatnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
PROGRAM PENINGKATAN ADVOKASI PERGERAKAN DAN INFORMASI
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Advokasi
Tersedianya 5 Paket Prototipe Materi dan Media Advokasi
Paket - - 18 250 jt 18 250 jt 18 250 jt 18 250 jt 18 250 jt
2. Klaster Data Base Kampung KB
Terpenuhinya Data-Data Keluarga Berencana di Kampung KB
Desa/ Dok
- - 27 500 jt 27 500 jt 27 500 jt 27 500 jt 27 500 jt
3. Penayangan Informasi Pembangunan Kependudukan dan KB melalui Media Massa (Cetak dan Elektronik), Media Luar Ruang, Seni dan Budaya/Media Tradisional
Terlaksananya Penayangan Informasi Pembangunan Kependudukan dan KB di Kab. Kutai Timur
Paket/ Kec.
- - 18 250 jt 18 300 jt 18 350 jt 18 350 jt 18 350 jt
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
87
Tujuan Sasaran Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame) & Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
Meningkatkan jejaring kemitraan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Meningkatnya jejaring kemitraan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana
PROGRAM PENINGKATAN KEMITRAAN DENGAN LINTAS SEKTOR PEMERINTAH DAN SWASTA SERTA PEMERINTAH DAERAH
1. Pelatihan Tenaga
Pengelola Advokasi KKBPK
Terpenuhinya Tenaga Pengelola Advokasi yang Kompeten (Stakeholder dan Mitra Kerja)
Orang - - 72 250 jt 72 250 jt 72 300 jt 72 300 jt 72 301
2. Pertemuan &
Sosialisasi program pembangunan kependudukan dan KB
Terlaksannya Sosialisasi Program KKBPK secara Berkesinambungan
Orang - - 300 500 jt 300 500 jt 300 500 jt 300 500 jt 300 500 jt
Meningkatkan jejaring kemitraan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Meningkatnya jejaring kemitraan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana
PROGRAM PENINGKATAN PENYULUH DAN KIE
Tersedianya Peningkatan Penyuluhan dan KIE
1. Penyuluhan KIE Kependudukan dan KB Terpadu di Kampung KB
Terlaksananya Penyuluhan KIE Kependudukan dan KB di Kampung KB
Kampung KB
- - - - 8 150 jt 12 200 jt 15 250 jt 19 350 jt
2. Pengadaan buku pedoman advokasi KIE dan KIE KIT
Tersedianya Buku Pedoman Advokasi KIE dan KIE KIT di Kab Kutim
Paket - -
500 Buku Pedoman dan 200 KIE KIT
250 jt
500 Buku Pedoman dan 200 KIE KIT
250 jt
500 Buku Pedoman dan 200 KIE KIT
250 jt
500 Buku Pedoman dan 200 KIE KIT
250 jt
500 Buku Pedoman dan 200 KIE KIT
250 jt
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
88
Tujuan Sasaran Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame) & Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
3. Penyediaan Materi KIE dan Sosialisasi Pada Klinik KB
Tersedianya Materi KIE di Klinik KB
Paket - -
200 Materi KIE
250 jt
200 Materi KIE
250 jt
200 Materi KIE
250 jt
200 Materi KIE
250 jt
200 Materi KIE
250 jt
4. Pertemuan KIE Kependudukan dan KB Terpadu
Tersedianya Tenaga pengelola advokasi dan KIE
Orang - - 72 250 jt 72 250 jt 100 300 jt 100 300 jt 100 300 jt
5. Sosialisasi penyuluhan/sarasehan/talkshow/roadshow/program pengendalian penduduk dan KB pada kelompok masyarakat
Terselengaranya Sosialisasi Penyuluhan/Sarasehan/Tolkshow/Roadshow program pengendalian penduduk dan KB
Desa - - 64 450 jt 64 450 jt 64 450 jt 64 450 jt 64 450 jt
6. Oreintasi dan Pembinaan Satuan Karya Keluarga Berencana (SAKA KENCANA)
Terdapatnya Anggota Saka Kencana yang terlaltih
Peserta
- - 100 75 jt 100 75 jt 100 75 jt 100 75 jt 100 75 jt
Mengembangkan kualitas dan kemampuan serta sarana bagi PKB/PLKB dan IMP
Tercapaianya Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana PKB/PLKB dan IMP di Kab. KUTIM yang terlatih
PROGRAM PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN PKB/PLKB DAN IMP
Kuantitas gerakan tenaga penyuluh Keluarga Berencana
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
89
Tujuan Sasaran Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame) & Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1. Rakor Bidang
Penyuluhan & Penggerakan
Terlaksananya Rakor Bidang Penyuluh & Penggerak
Orang - - - - 138 300 jt 138 300 jt 145 350 jt 150 400 jt
2. Penyediaan sarana
dan prasarana pendukung lainnya bagi PKB/PLKB/TPD dan IMP
Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung lainnya bagi PKB/PLKB/TPD dan IMP
Orang - - - - 68 200 jt 68 200 jt 68 300 jt 68 350 jt
3. Peningkatan Tekhnis
SDM tenaga PKB/PLKB/TPD dan IMP
Terlatihnya tenaga PKB/PLKB/TPD dan IMP
Orang - - - - 68 250 jt 68 250 jt 68 350 jt 68 400 jt
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi
PROGRAM MENINGKATKAN DUKUNGAN OPERASIONAL PROGRAM KKBPK LINI LAPANGAN
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan bagi petugas lapangan Keluarga Berencana
1. Operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB
Terintegrasinya program KKBPK di Kampung KB
Kec. - - 1 102 jt 1 102 jt 1 102 jt 1 102 jt 1 102 jt
2. Pembangunan Balai
Penyuluh Tersedianya Balai Penyuluh Kec. - - - - 2 700 jt 2 700 jt 3 850 jt 3 850 jt
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
90
Tujuan Sasaran Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame) & Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
3. Operasional Balai
Penyuluh
Tersedianya Operasional Balai Penyuluh
Balai/ Kec.
- - - - 18 900 jt 18 900 jt 18 1 M 18 1 M
4. Operasional Kampung
KB
Tersedianya Operasional kampung KB
Kampung KB/
Desa
- - - - 19 1, 9 M 19 1, 9 M 19 1, 9 M 19 1, 9 M
5. Pembangunan Sekretariat Kampung KB
Terlaksananya pembangunan sekretariat kampung KB
Desa - - - - 2 700 jt 2 700 jt 2 700 jt 2 700 jt
6. Pengembangan jejaring kemitraan pembinaan lini lapangan
Terwujudnya temu kader, jambore kabupaten dan kesatuan gerak Lini lapangan
Kader - - - - 30 200 jt 68 400 jt 70 420 jt 75 450 jt
7. Biaya Operasional Pembinaan kampung KB
Tersedianya Operasional Pembinaan kampung KB
Kampung KB / Kec.
- -
19 Kampng KB di 18 Kec.
540 jt
19 Kampng KB di 18 Kec.
540 jt
19 Kampng KB di 18 Kec.
540 jt
19 Kampng KB di 18 Kec.
540 jt
19 Kampng KB di 18 Kec.
540 jt
8. Bantuan Koordinasi Pelaksanaan Kampung KB
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kampung KB
Kec - - 8 200 jt 8 200 jt 8 200 jt 8 200 jt 8 200 jt
9. Pengadaan GenRe
KIT Tersedianya Genre KIT Set - - - - 50 100 jt 75 150 jt 100 200 jt 150 250 jt
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
91
Tujuan Sasaran Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame) & Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
10. Pengadaan BKL KIT Tersedianya BKL KIT Set - - - - 20 110 jt 40 250 jt 60 350 jt 75 450 jt
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi
PROGRAM MENINGKATNYA DUKUNGAN SARANA PRASARANA PEYULUHAN KB
1. Pengadaan sarana
kerja PKB/PLKB dan Koordinator Lapangan KB
Tersedianya Sarana Petugas Lapangan KB
Set - - - - 33 264 jt 68 350 jt 68 400 jt 68 450
2. Pengadaan Sarana kerja PPKBD dan Sub PPKBD
Tersedianya Sarana Petugas Lapangan KB
Set _ _ _ _ 34 85 jt 94 250 jt 94 250 jt 94 300
3. Pengadaan Kendaraan
roda 2 ( Dua ) PLKB Tersedianya Kendaraan roda 2 (motor) Petugas PLKB
Unit _ _ _ _ 10 160 jt 20 400 jt 10 200 jt 18 200
4. Pengadaan Sarana KIT
dan Media Lini Lapangan (Pengadaan KIE KIT)
Tersedianya Sarana KIE KIT Set _ _ _ _ 34 157 jt 34 157 jt 34 157 jt 34 157
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
92
Tujuan Sasaran Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame) & Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
5. Pengadaan Personal
Computer untuk Balai Penyuluh KB dan Gudang
Tersedianya Computer untuk Balai Penyuluh dan Gudang
Unit _ _ _ _ 8 119 jt 10 200 jt 10 200 jt 10 200
6. Pengadaan Alat LCD
Proyektor untuk Balai Penyuluhan KB
Tersedianya Sarana (LCD) di Balai Penyuluh
Unit _ _ _ _ 8 80 jt 10 100 jt 5 60 jt 5 60 t
7. Pengadaan Note
BOOK/Laptop untuk Balai Penyuluhan KB
Tersedianya Sarana (Note BOOK/Laptop ) untuk Balai Penyuluh
Unit _ _ _ _ 8 76 jt 13 90 jt 16 120 jt 18 170
8. Pembanguna Gapura
Kampung KB Tersedianya Prasarana Kampung KB Unit _ _ _ _ 8 79 jt 8 79 jt 8 79 jt 8 79 t
9. Pengadaan Mobil
Operasional lapangan (MUYAN) KB
Tersedianya Mobil Pelayanan untuk Petugas KB Unit _ _ _ _ 1 1,2 M _ _ _ _ _ _
10. Pengadaan Mobil
Operasional lapangan (MUPEN) KB
Tersedianya Mobil Operasinal Penerangan KB Unit _ _ _ _ 1 650 jt _ _ _ _ _ _
11. Pengadaan Mobil
Jemput-antar Calon Akseptor
Tersedianya 1 unit Mobil Jemput-antar calon Akseptor
Unit - - - - 1 500 jt _ _ _ _ _ _
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
93
Tujuan Sasaran Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame) & Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
12. Pengadaan
Kendaraan Distribusi ALOKON
Tersedianya 1 Unit Kendaraan Distribusi ALOKON
Unit - - - - 1 400 jt _ _ _ _ _ _
13. Pengadaan Implan
KIT Tersedianya Sarana Implan KIT
Set - - - - 50 150 jt 50 165 jt 50 185 jt 50 200 jt
14. Pengadaan IUD KIT Tersedianya Sarana IUD KIT Set - - - - 50 237 jt 50 270 jt 50 275 jt 50 300 jt
15. Pengadaan Obgyn
Bed Tersedianya Sarana Obgyn Bed Unit - - - - 10 75 jt 10 85 jt 10 120 jt 10 150 jt
Meningkatkan pembelajaran untuk mengenal usaha skala rumah tangga melalui kelompok UPPKS mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera
Meningkatnya jejaring kemitraan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana
PROGRAM PEMBINAAN KEMITRAAN DAN PERMODALAN BAGI KELOMPOK UPPKS
Meningkatnya partisipasi/ kualitas kelompok PUS, KPS dan KS 1 dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera
1. Pelaksanaan
Pendampingan dan magang bagi Anggota Kelompok UPPKS
Meningkatnya pngetahuan bagi anggota Kelompokm UPPKS
Kelmpok/ Kec.
_ _ _ _
4 Kel. di 4 Kec.
150 jt 4 Kel. di 4 Kec.
150 jt
6 Kel. di 6
Kec.
250 jt 6 Kel. di 6 Kec.
250 jt
Sangatta
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
94
Tujuan Sasaran Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame) & Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
2. Penilaian Kelompok
UPPKS Menuju Keluarga Sejahtera
Meningkatnya Motivasi Kelompok UPPKS agar tetap berkembang
Kelmpok/ Kec.
_ _ _ _ 6 Kel. di 6 Kec.
200 jt 6 Kel. di 6 Kec.
200 jt
8 Kel. di 8 Kec.
300 jt 8 Kel. di 8 Kec.
300 jt
Kab. Kutim
3. Pelatihan Bagi
Kelompok UPPKS bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Terlaksananya Pelatihan Bagi ibu rumah tangga Dalam membangun Keluarga Sejahtera
Kelmpok/ Kec.
_ _ _ _
4 Kel. di 4 Kec.
250 jt 4 Kel. di 4 Kec.
250 jt
5 Kel. di 5
Kec.
300 jt 6 Kel. di 6 Kec.
350 jt
Kab. Kutim
Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan remaja dalam pelayanan Pusat Informasi Konseling (PIK R/M) dan kualitas kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang memiliki anak remaja
Meningkatnya kualitas pengurus PIK R/M dalam pengembangan dan pelayanan Pusat Informasi Konseling (PIK) dan kelompok BKR yang memiliki anak remaja
PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING R/M
1. Jambore Pembinaan
Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Terlaksananya
Jambore Pembinaan Kelompok PIK Remaja Mahasiswa
Kelmpok/ Kec.
_ _ _ _
4 Kel. di 4 Kec.
100 jt 8 Kel. di 8 Kec.
200 jt
12 Kel. di 12 Kec
.
300 jt
14 Kel. di 14 Kec.
350 jt
Sangatta
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
95
Tujuan Sasaran Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame) & Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
2. Lomba Duta
Remaja/Mahasiswa GenRe TK. Kabupaten ,Propinsi dan Nasional
Terlaksananya Lomba duta Remaja/Mahasiswa GenRe Tk Kabupaten ,Propinsi dan Nasional
Orang _ _ _ _ 20 100 jt 20 150 jt 25 200 jt 25 250 jt
Sangatta
3.Penyuluhan Bina
Keluarga Remaja (BKR) untuk Membangun Ketahanan Keluarga Sejahtera
Terlaksananya Penyuluhan Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk Membangun Ketahanan Keluarga Sejahtara
Kelmpok/ Kec.
_ _ _ _
5 Kel. di 5 Kec.
100 jt
10 Kel. di
10 Kec.
200 jt
15 Kel. di 15 Kec
.
300 jt
17 Kel. di 17 Kec.
350 jt
Kab. Kutim
Meningkatnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA
1. Penyuluhan Bina Keluarga yang Memiliki Balita
Terlaksananya Bina Keluarga yang Memiliki Balita
Kec. _ _ _ _ 7 200 jt 11 350 jt 13 350 jt 15 400 jt
Kab. Kutim
2. Orentasi dan
Woskshop bagi kader Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Lansia
Terlaksananya orentasi dan Workshop bagi kader BKB dan BKL
Orang _ _ _ _ 50 150 jt 50 150 jt 100
300 jt 150 350 jt
Kab. Kutim
3. Penyuluhan Bina Keluarga yang Memiliki Lansia
Terlaksananya Bina Keluarga yang Memiliki Lansia
Kec. _ _ _ _ 7 200 jt 11 350 jt 13 400 jt 15 450 jt
Kab. Kutim
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
96
Tujuan Sasaran Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame) & Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
Meningkatnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
PROGRAM BINA KETAHANAN KELUARGA SEJAHTERA
1.Peringatan Hari Keluarga TK. Kab, Prov & Nasional (HARGANAS) Terlaksananya Hari
Keluarga Nasional Kali 3 27 jt 3 57 jt 3 100 jt 3 120 jt 3 150 jt 3 160 jt
BKKBN
Nasional,
Prov. &
Kab. Kutim
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Tercapainya Keluarga Kecil Bahagian dan Sejahtera
1. Distribusi Alat Kontrasepsi (ALOKON) ke tingkat lini lapangan
Terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi di tingkat lini lapangan
Faskes
32 40 jt 37 48 jt 40 51 jt 45 57 jt 50 63 jt 50 63 jt
2. Bantuan Biaya
Operasional Dukungan Distribusi ALOKON KB
Terlaksananya Distribusi ALOKON
Faskes
_ _ _ _ 70 275 jt 70 280 jt 70 300 jt 70 300 jt
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
97
Tujuan Sasaran Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame) & Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
3. Pertemuan dan
pelatihan Medis Teknis dalam pengelola KB
Terlaksananya pertemuan Medis dan pengelola KB Setiap tahun
Orang _ _ _ _ 20 100 jt 30 150 jt 35 200 jt 40 250 jt
4. Pembinaan Lomba-
Lomba untuk Kesertaan Ber-KB Terbinanya
Kelompok KB Kelmpok
_ _ 4 50 jt 4 100 jt 4 100 jt 4 100 jt
5. Pembinaan
Pencapaian Kesertaan Ber-KB Rendah di Kecamatan
Terbinanya Peningkatan Kesertaan Ber-KB
Kec. _ _ 5 200 jt 9 300 jt 18 500 jt 18 500 jt
6. Pertemuan Dengan
Mitra Kerja Dalam Peningkatan Kesertaan Ber-KB MKJP
Tercapainya Kesepakatan dengan Mitra Kerja dalam peningkatan kesertaan Ber-KB MKJP
Orang _ _ 45 400 jt 45 400 jt 45 400 jt 45 400 jt
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
Terpenuhinya Pelayan Kontrasepsi terhadap Peserta KB
1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Terlaksananya pelayanan pemasangan kontrasepsi KB untuk PUS Peserta KB Baru & PUS Peserta KB aktif
PUS/ Kec.
150
PUS di 4
Kec.
100 jt
200
PUS di 5
Kec.
200 jt
2000 PUS di 18 Kec
.
750 jt
4000 PUS di 18 Kec
.
1 M
6000 PUS di 18 Kec.
1,5 M
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
98
Tujuan Sasaran Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame) & Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
2. Pengandaan Alat
Obat Kontrasepsi Tersedianya alat obat kontrasepsi KB
Faskes
_ _ 37 200 jt 40 400 jt 42 500 jt 45 600 jt 50 650 jt
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi
PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)
1. Sosialisasi dan Monev Kampung KB
Meningkatnya pengetahuan tentang Keluarga Berencana pada masyaraka di lingkungan Kampung KB
Kpung KB/ Kec.
_ _ 19/ 18
100 jt 19/ 18
100 jt 19/ 18
100 jt 19/ 18
100 jt 19/ 18
100 jt
2. Pendataan keluarga dan individu dalam keluarga
Tersedianya Data Informasi Kependudukan KB yang akurat
KK/ Dok
- - 10.000
KK 100 jt
50.000 KK di 3 Kec & 1 Dok
500 jt
70.000 KK di 3 Kec & 1 Dok
700 jt
70.000 KK di 3 Kec & 1 Dok
700 jt
70.000 KK di 3 Kec & 1
Dok
700 jt
3. Pemanduan &
Singkronisasi Kebijakan Kependudukan
Terselengaranya Rakor Pemanduan & Singkronisasi Data Kependudukan Kali _ _ _ _ 1 100 jt 2 200 jt 2 250 jt 2 300 jt
4. Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk
Tersedianya Data Pemetaan Kependudukan Dok - - - - 1 200 jt 1 200 jt 1 200 jt 1 200 jt
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
99
Tujuan Sasaran Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame) & Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
5. Sosialisasi Sekolah
Siaga Kependudukan Tercapainya Program Kependudukan KB Dan Pembangunan Keluarga
Orang/ Kec.
- - - -
120 Org
dari 3 Kec.
150 jt
160 Org
dari 4 Kec.
200 jt
160 Org
dari 4 Kec.
250 jt 320 Org
dari 8 Kec.
550 jt
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi
PROGRAM ORIENTASI LINI LAPANGAN
1. Operasional Balai Penyuluh KB
Tersedianya Balai Penyuluh KB di Kecamatan Sangatta Utara
Unit/ Kec.
- - - - 1 50 jt 1 50 jt 1 65 jt 1 65 jt
2. Operasional Balai PKB Kongbeng
Tersedianya Balai Penyuluh KB di Kecamatan Kongbeng
Unit/ Kec.
- - 1 45 jt 1 50 jt 1 50 jt 1 65 jt 1 65 jt
3. Orientasi Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan
Tersedianya Tenaga Penyuluh Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan yang handal
Orang - - - - 68 100 jt 68 200 jt 68 300 jt 68 300 jt
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
100
Tujuan Sasaran Program & Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame) & Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
Meningkatnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
PROGRAM PELAKSANAAN MODEL-MODEL KEGIATAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1. Pembinaan Generasi Berencana (GenRe) Terpadu
Terbinya GenRe di Kampung KB
Kelompok
PIK R/M
- - 5 100 jt 5 100 JT
7 150 jt 7 150 jt 10 200 jt
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
101
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja daerah digunakan untuk mengukur kemajuan dan
mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi I
yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021 :
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Beriman Dan Bertaqwa
Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Tabel 6.1 Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
Indikator Kinerja
Kondisi Pada Awal
Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Cakupan Peserta KB Aktif
90,10 65 % 69 % 73 % 77 % 81 % 85 % 85 %
2 Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I
20,93 % 20,78 % 19,58 % 18,38 % 18,7 % 17,97 % 16,87 % 16,87 %
Sedangkan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada SPM sebagaimana
tabel berikut :
Tabel 6.2 Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada SPM
No Indikator Kinerja Kondisi Awal
Target Capaian Setiap Tahun
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun
1,6 1,2 1,19 1,17 1,15 1,13 3,5 %
2 Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 82,6 47,3 48 50 54 58 65 %
4 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
29% 27% 25% 20% 15% 12% 5 %
5 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
- 86% 88% 90% 92% 94% 96%
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
102
No Indikator Kinerja Kondisi Awal
Target Capaian Setiap Tahun
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri
86,22% 87,61% 88% 89% 90% 95% 100 %
7 Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan
8,88 36,76 47,05 63,23 73,52 88,32 100%
8 Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan
- 62,96% 66,66% 78,01% 85,10% 95,02% 100%
9 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
11% - - 10% 20% 25% 30 %
10 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa
43,12% 43,12% 48,81% 95,36% 95,36% 95,36% 100 %
Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021
103
BAB VII PENUTUP
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu
urusan wajib dari Pemerintah Daerah didalam penyelenggaraan Pemerintahan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Di dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) didasarkan pada prinsip
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang setara. Pemerintah Kabupaten Kutai
Timur yang memiliki sumber daya yang berlimpah dan sumber daya manusia yang
memadai. Kehadiran Lembaga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana yang menjunjung tinggi perwujudan keluarga yang berkualitas dalam
Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur.
Oleh karena itu, rencana strategis ini hendaknya dapat dijabarkan pula untuk
pembinaan sumberdaya manusia, seiring dengan rencana implementasi program
hingga perencanaan dan alokasi anggaran yang memadai.
Sebagai Lembaga baru, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kutai Timur sangat memerlukan dukungan dari SKPD lain.
Mengingat Lembaga ini bukan saja menangani urusan Keluarga Berencana tetapi juga
generasi penerus bangsa, lansia yang merupakan arus utama yang bukan hanya
berada pada bidang ini saja namun juga SKPD lain. Untuk itu komitmen dan
konsistensi Pemimpin dan Pengambil Kebijakan pada jajaran kepemerintahan dan
lembaga/institusi pendukung lainnya sangat dibutuhkan.
Selain itu letak dan posisi Kabupaten Kutai Timur yang terbuka, yang
berbatasan langsung dengan negara lain, telah menarik migrasi dari luar yang
membawa ekses limpahan seperti penyebaran narkoba, dan HIV/AIDs.
Aspek pembiayaan program/kegiatan untuk Dinas PP & KB tidak harus
dikelompokkan pada sektor tertentu, tapi dapat di sebarkan pada semua sektor
pembangunan sebagai bentuk komitmen sektoral terhadap keadilan dan kesetaraan
gender.