Embed Size (px)
Citation preview
DIPLOMASI THAILAND-MALAYSIA DALAM MENGATASI
GERAKAN SEPARATIS DI THAILAND SELATAN
PERIODE 2000-2009
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
oleh:
Desy Arisandy
NIM: 106083002799
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2012
i
ABSTRAK
Secara geografis Thailand dan Malaysia merupakan dua negara yang saling
berdekatan satu sama lain. Kedua negara tetangga ini hanya dibatasi oleh daratan
yang relatif sangat dekat. Maka wajar, bila kedua negara tersebut saling melakukan
kerjasama dalam berbagai bidang, baik itu ekonomi, sosial, pendidikan dan lain
sebaginya. Akan tetapi, dalam kurun waktu tertentu yakni sejak gerakan separatis di
Thailand Selatan kembali memanas di tahun 2004, hubungan kedua negara ini
sempat mengalami ketegangan. Hal ini terkait dengan adanya konflik yang mencapai
skala masif di Thailand Selatan dan dampaknya yang meluas hingga ke wilayah
Malaysia Utara. Berbagai upaya dan kebijakan coba ditempuh untuk mengatasi
gerakan separatis tersebut. Untuk mengatasi gerakan separatis dan memperbaiki
hubungan diplomatik yang sempat mengalami benturan, maka Thailand-Malaysia
menempuh jalan diplomasi.
Konflik Thailand Selatan telah menjadi masalah bagi negara Thailand.
Dampak negatifnya telah menimbulkan banyak kerugian bagi negara Thailand.
Bahkan yang lebih parahnya lagi, Malaysia sebagai negara tetangga turut merasakan
dampak negatif tersebut. Oleh sebab itu, kedua negara pun menyadari akan
pentingnya untuk melakukan hubungan diplomasi agar konflik tersebut dapat selesai.
Tidak hanya itu, penyelesaian konflik akan membuat hubungan Thailand-Malaysia
kembali membaik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diplomasi yang dilakukan oleh
Thailand dan Malaysia dalam mengatasi gerakan separatis di Thailand Selatan. Tidak
hanya itu, juga untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan antara Thailan-
Malaysia agar gerakan separatis dapat teratasi. Upaya itu pun dilakukan dengan jalan
damai yakni dimulai dengan melakukan kunjungan yang dilakukan antar kedua
pemimpin negara. Bahkan kedua negara pun sepakat untuk memetakan masalah yang
terjadi di Thailand Selatan dan merumuskan upaya yang hendak direalisasikan
kemudian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yakni
diplomasi, kerjasama keamanan, kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan yakni kualitatif. Adapun teknik
penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi yaitu melalui studi pustaka
(library research) dengan melihat data-data sekunder yang relevan dengan tema
yang tengah diangkat dalam penelitian ini. Adapun sumbernya didapat melalui buku-
buku, jurnal, laporan, surat kabar, artikel, fasilitas website dan lain sebagainya.
Meskipun hingga saat ini gerakan separatis masih belum teratasi karena
mereka telah berjanji akan terus melakukan perlawanan hingga diberikan hak
otonomi khusus atau kemerdekaan. Selain itu, karena kesepakatan yang dilakukan
demi kesejahteraan penduduk Thailand Selatan masih dirasakan belum merata oleh
penduduk yang tinggal di Selatan. Oleh sebab itu, baik Thailand-Malaysia hingga
saat ini masih terus berupaya mewujudkan keadaan yang kondusif di Thailand
Selatan. Pada akhirnya, meskipun masih terus terjadi perlawanan dari para separatis,
namun hubungan diplomatik kedua negara yang sempat mengalami ketegangan dapat
kembali membaik.
Kata kunci: diplomasi, kerja sama, separatis.
ii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim,
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat
rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Diplomasi
Thailand-Malaysia Dalam Mengatasi Gerakan Separatis Di Thailand Selatan
Periode 2000-2009”. Selesainya tulisan ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai
pihak terkait, baik itu tenaga, ide-ide segar, pemikiran dan lain sebagainya. Oleh
karena itu, dalam kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:
1. Prof. Dr. Bachtiar Effendy sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dina Afrianty, Ph.D., sebagai ketua Jurusan Hubungan Internasional dan Agus
Nilmada Azmi, S.Ag, M.Si., sebagai sekretaris Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. M. Adian Firnas, M.Si., sebagai dosen pembimbing yang dengan begitu sabar
membimbing penulis, bahkan ketika sedang dalam masa-masa sulit sekalipun.
Terimakasih untuk segenap ilmu, ide, pemikiran, pengalaman, kesabaran dan lain
sebagainya selama ini.
4. Ali Munhanif, Ph.D., sebagai dosen pembimbing akademik penulis.
5. Badrus Sholeh, MA., yang telah bersedia meluangkan waktunya ditengah-tengah
kesibukan beliau, untuk membaca skripsi penulis dan memberikan beberapa
referensi dalam tulisan ini.
iii
6. Armein Daulay M.Si. terimakasih untuk motivasi yang telah ditanamkan dalam
diri penulis, baik itu langsung maupun tidak langsung dengan cara yang berbeda.
Motivasi beliau telah mampu dan menjadikan penulis dapat bertahan hingga saat
ini. Nazaruddin Nasution, SH, MA., terimakasih untuk segenap pengetahuan dan
ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh studi di program Hubungan
Internasional.
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah
mengajarkan berbagai ilmu dan pengalaman sehingga penulis mampu melewati
semua ini.
8. Segenap Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
9. My beloved family, mama Ratna Sari dan ayah Abdul Ghani, Cr, My brother
Rangga Panugali, My sisters Susanty SAS dan Luluk Febrianty, Teh Novi dan
ponakanku Sultan Pradana Al-Faqih. Terimakasih atas kesabaran, cinta, kasih
sayang dan motivasinya kepada penulis untuk terus berjuang menyelesaikan
tanggungjawab ini. Semoga kebahagiaan senantiasa mewarnai hidup kita.
10. Big family Forum Lingkar Pena (FLP) Ciputat yang telah menghujaniku dengan
canda tawa, menghiasi langkahku dengan berjuta semangat untuk terus berkarya
dan berarti. Tempat segala kegelisahan dan haus akan ilmu ditumpahkan.
Terimakasih atas segala ide-ide segar dan diskusi yang selama ini kita lewati.
11. Manajemen Literary Agency Mata Pena Writer (MPW), Rochmad Widodo,
S.pd.I, CH, CHt., Ika Rifqiawati, S.Pd., Nurul Khasanah, S.S., Arief Hidayat,
S.S., Anna Maria Faulina. Terimakasih atas pelajaran hidup yang selama ini
iv
dipupuk dalam diri penulis. Semoga kita mendapatkan IPK Kehidupan yang
terbaik.
12. Manajemen Aksara Publishing Service dan Manajemen Anakkata Publishing
yang telah memberikan bekal dan kesempatan untuk belajar bagaimana me-
manage segala sesuatu agar lebih baik.
13. Manajemen Writer University (WU) dan Event Organizer Team, yang telah
memberikan kepercayaan kepada penulis. Terimakasih pula untuk berbagai ilmu,
canda dan tawa selama ini.
14. Brain Bagus Communication School (Public Speaking School) Program Diploma
III (D3) angkatan 2010. Terimakasih untuk segalanya, yang mampu menyadari
penulis akan pentingnya “berkomunikasi”, baik itu berkomunikasi pada diri
sendiri maupun untuk orang-orang sekitar.
15. Latansa Institute. Mr. Mahbub Hefdzil Akbar, MA., Mr. Achmad Firdaws
Mainuri, S.S., dan Mr. Lukman Hakim, MA. Terimakasih atas semua ilmu dan
pengalaman yang telah dituangkan kepada penulis.
16. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang telah berikan
kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sebagai peserta magang di
lembaga independen negara tersebut.
17. Karate UIN (FORKI) yang telah memberikan spirit sebagai seorang juara sejati.
18. Sahabat-sahabat Jurusan Hubungan Internasional (HI) angkatan 2006, khususnya
kelas A. Mohon maaf karena tidak bisa menyebutkan nama kalian semuanya.
Namun, berjuta semangat telah kalian kobarkan kepada penulis, tanpa pernah
kalian ketahui sebelumnya.
v
19. Terimakasih kepada Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia, ASEAN Secretariat
dan Kementerian Luar Negeri (KemenLu), atas segala informasi, saran dan
berbagai referensinya.
20. Segenap staf Perpustakaan Universitas Indonesia (UI) dan seluruh staf
Perpustakaan Miriam Budiardjo yang telah bersedia membantu penulis dalam
mencari berbagai referensi yang dibutuhkan.
21. Segenap staf Perpustakaan Universitas Budi Luhur, Mas Arifin dan seluruh staf
Perpustakaan Universitas Moestopo Beragama, Mbak Wida. Terimakasih untuk
segenap bantuan dan informasinya selama penulis merampungkan tulisan ini.
22. Ali Syafaat, S.Pd. atas kesabarannya menemani penulis bahkan ketika dalam
keadaan tersudut sekalipun. Terimakasih untuk sejuta warna yang telah engkau
berikan.
23. Sahabat-sahabat luar biasa Qory Dewi, S.Sos., M. Gufron Hidayat, SE. Sy., Anah
Nurkhasanah, S.Si., Erick Purnama, Ajie Payumi, S.Pd.I, Ali Rif’an, Linda
Pramitha, Dedik Priyanto, dan seluruh sejawat luar biasa lainnya yang tidak dapat
dituliskan di sini. See you at the top!
24. Cholid, S.S., graduate of Gunadarma University. Thank you so much for
everything, for your time, for your kindness and all.
25. Terimakasih untuk orang-orang terkasih yang pernah kutemui dan tidak dapat
kusebutkan semua. Percayalah! Kalian adalah sumber inspirasiku.
Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih
kepada semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Namun, segala
bentuk motivasi dan dukungan yang telah diberikan akan tetap hidup dalam sanubari.
vi
Semoga segala bentuk motivasi yang telah dicurahkan kepada penulis, diberikan
imbalan yang layak dan dilipatgandakan oleh Allah swt.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis
mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan tersebut. Semoga Allah swt.
senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.
Semoga skripsi ini berguna bagi semua.
Salam sukses!
Jakarta, 09 Mei 2012
Desy Arisandy
vii
DAFTAR ISI
Abstrak .......................................................................................................................... i
Kata Pengantar ............................................................................................................. ii
Daftar Isi ........................................................................................................................ vii
Daftar Bagan ................................................................................................................. ix
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1
1.1. Pernyataan Masalah ......................................................................... 1
1.2. Pertanyaan Penelitian ....................................................................... 6
1.3. Tujuan Penelitian ............................................................................. 6
1.4. Tinjauan Pustaka .............................................................................. 7
1.5. Kerangka Pemikiran ......................................................................... 9
1.6. Metode Penelitian............................................................................. 20
BAB II DINAMIKA KONFLIK DI THAILAND SELATAN ....................... 22
2.1. Latar Belakang Terjadinya Gerakan Separatis di Thailand
Selatan ......................................................................................... 22
2.1.1. Faktor Penyebab Gerakan Separatis di Thailand Selatan ...... 25
2.1.2. Dampak Konflik Terhadap Stabilitas Negara Thailand ......... 30
2.2. Usaha Pemerintah Thailand Dalam Mengatasi Gerakan Separatis
di Thailand Selatan ........................................................................... 31
BAB III IMPLIKASI GERAKAN SEPARATIS DI THAILAND
SELATAN TERHADAP KEPENTINGAN THAILAND-
MALAYSIA ......................................................................................... 36
3.1. Hubungan Kerjasama Antara Thailand-Malaysia Di Berbagai
Bidang……………………………………………………… ........ 36
3.2. Implikasi Gerakan Separatis Di Thailand Selatan Terhadap
Kepentingan Thailand-Malaysia .................................................... 39
3.2.1. Implikasi Dalam Bidang Politik .......................................... 39
3.2.2. Implikasi Dalam Bidang Keamanan .................................... 45
3.2.3. Implikasi Dalam Bidang Ekonomi-Sosial ........................... 46
viii
BAB IV DIPLOMASI THAILAND-MALAYSIA DALAM MENGATASI
GERAKAN SEPARATIS DI THAILAND SELATAN ..................... 48
4.1. Program Kerjasama Antara Thailand-Malaysia Dalam Mengatasi
Gerakan Separatis Di Thailand Selatan ......................................... 56
4.2.1. Membangun Ekonomi dan Memberantas Kemiskinan di
Wilayah Perbatasan……………………………………... ... 56
4.2.2. Menjaga Stabilitas Wilayah Perbatasan Antar Kedua
Negara……………………………………………… .......... 60
4.2.3. Mengatasi Kewarganegaraan Ganda ................................... 63
4.2.4. Mencegah Arus Pengungsi atau Perpindahan Penduduk
Secara Ilegal di Kedua Negara………….. ........................... 65
4.3. Efektivitas Kerjasama Keamanan Thailand-Malaysia Dalam
Mengatasi Gerakan Separatis di Thailand Selatan ........................ 66
BAB V PENUTUP .............................................................................................. 69
Daftar Pustaka .............................................................................................................. x
Lampiran-Lampiran
ix
DAFTAR BAGAN
Pemeluk Agama di Negara Thailand…………………………………………………1
Penempatan Penduduk Buddha dan Muslim Pada Sektor Publik di Thailand
Selatan……................................................................................................................ 27
Perbandingan Tingkat Pendidikan di Wilayah Thailand Selatan………………….. 29
Perbandingan Jumlah Korban……………………………………………………… 31
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Pernyataan Masalah
Negara Thailand yang berbatasan langsung dengan Kamboja, Laos,
Myanmar dan Malaysia ini didirikan pada pertengahan abad XIV dengan nama
Siam. Pada tahun 1939 berubah nama menjadi Thailand. Thailand memiliki sistem
pemerintahan parlementer dan bentuk pemerintahannya adalah monarki
konstitusional dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Sejak tahun
1946 hingga saat ini, Thailand memiliki kepala negara Raja Bhumibol Adulyadej.1
Thailand pun terdiri dari penduduk yang memiliki agama berbeda. Tercatat
bahwa mayoritas penduduk Thailand memeluk agama Buddha yakni sebesar 94.6
persen, Muslim 4.6 persen, Kristen 0.7 persen dan lainnya sebanyak 1.0 persen.2 Jika
digambarkan dalam diagram yakni sebagai berikut:
Thailand seperti kebanyakan negara pada umumnya juga mengalami konflik
internal dalam negaranya. Hal ini ditandai dengan adanya gerakan separatis di
1 Militer Dalam Sejarah Politik Thailand, Kompas, Sabtu, 30 September 2006. Hlm. 35.
2 Ibid, hlm. 35.
2
Thailand Selatan (Pattani Raya). Pada tahun 1902 terjadi aneksasi yang
menyebabkan jatuhnya Pattani Raya ketangan kerajaan Thailand (Siam) dan
terjadinya perjanjian Anglo-Siam pada 1909.3 Inti dari perjanjian ini menyebutkan
bahwa wilayah Pattani Raya (Thailand Selatan) bukan sebagai sebuah kerajaan
Melayu lagi, tetapi menjadi wilayah kerajaan Thailand (Siam).4
Wilayah Selatan Thailand yang dahulunya memiliki otoritas sendiri harus
bergabung mengikuti kebijakan kerajaan Thailand. Dilihat secara geografis,
perubahan wilayah yang terjadi di selatan Thailand yang asalnya merdeka dan
merupakan mayoritas kemudian berubah sebagai wilayah subordinat Thailand serta
menjadi minoritas dilevel nasional.5
Akibatnya, hadirlah gerakan separatis yang ingin memperoleh otonomi
khusus atau memerdekakan diri akibat adanya perasaan termarjinalkan dialami oleh
masyarakat atau etnis yang tinggal di bagian selatan Thailand. Kesenjangan ekonomi
dan pembangunan serta pendapatan perkapita penduduk yang lebar antara wilayah
Metropolis, Timur Laut dan Utara dengan bagian selatan juga menjadi salah satu
penyebab.6 Hal inilah yang membuat kekecewaan dan menimbulkan kecemburuan
sosial. Sehingga pada akhirnya, masyarakat Thailand Selatan ingin mengatur diri
sendiri dengan cara otonomi atau memerdekakan diri.
Adanya keinginan yang kuat untuk memerdekakan diri juga karena adanya
ketimpangan ekonomi, sosial, politik dan sebagainya yang dialami Thailand Selatan,
3 Neil J. Melvin, Conflict in Southern Thailand; Islamism, Violence and the State in The
Patani Insurgency, Sweden: SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) Policy Paper
No.20, September 2007. Hlm. V. 4 Paulus Rudolf Yuniarto, Minoritas Muslim Thailand; Asimilasi, Perlawanan Budaya dan
Akar Gerakan Separatisme, Jakarta: Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume VII No. 1 Tahun 2005.
Hlm. 91. 5 Ibid, hlm. 91.
6 Surin Pitsuwan, Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani, Jakarta:
LP3ES, 1989, Hlm. 25.
3
adanya dominasi elit politik di sektor publik oleh etnis Thai terhadap Melayu-
Muslim dalam pemerintahan ditingkat nasional maupun lokal. Selain itu,
diberlakukannya konsep pendidikan sekuler, di mana setiap sekolah diharuskan
menggunakan bahasa Thai. Semakin membuat Muslim-Melayu terpinggirkan.
Apalagi, penduduk di Selatan Thailand mayoritas beragama Muslim dan berbahasa
Melayu yang telah mengakar ratusan tahun.7 Tercatat bahwa penduduk di Selatan
Thailand 78.2 persen Muslim sedangkan 21.8 persen adalah Buddha.8
Atas dasar berbagai ketimpangan itulah hadir gerakan separatis hingga
mencapai skala puncaknya pada tahun 2004, yang ditandai dengan munculnya
kebangkitan Muslim-Melayu. Akibat konflik tersebut tercatat lebih dari 1843 insiden
terjadi di wilayah Thailand Selatan sepanjang tahun 2000-2004.9 Jumlah jantuhnya
korban dan kerugian yang dialami semakin hari semakin bertambah. Setidaknya
lebih dari 4.300 orang terbunuh di wilayah yang mayoritas dihuni Muslim tersebut.10
Akibat gerakan separatis telah menyebabkan berbagai kerugian, baik itu
menimbulkan kerugian materi, jatuhnya korban, menimbulkan instabilitas,
memberikan citra negatif Thailand dimata internasional dan lain sebagainya. Maka
untuk mengatasinya pemerintah Thailand mengeluarkan status darurat militer pada
30 Agustus 2005. Status darurat militer tersebut dapat memberlakukan banyak hal,
misalnya penyadapan, penggeledahan dan penangkapan terhadap orang yang
7 Jhon Funston, Thailand’s Southern Fires: The Malaysian Factor, Research School of Pacific
and Asian Studies (RSPAS), Canberra: Autralian National University, 2006. Hlm. 56. 8 Jitpiromsri, Srisompob with Panyasak Sobhonvasu, Unpacking Thailand’s Southern
Conflick; The Poverty of Structural Explanations, Routledge: Critical Asian Studies 38:1 Tahun 2006.
Hlm. 102. 9 Ibid. Hlm. 97.
10 Tiga Bom Meledak di Thailand Selatan,
http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/06/24/130837/tiga-bom-meledak-di-thailand-
selatan/ akses pada tanggal 16 September 2011.
4
dicurigai melakukan aksi kekerasan dan mengacaukan situasi.11
Akan tetapi,
penerapan status darurat militer justru menimbulkan ketakutan di wilayah Selatan.
Ini semua karena terjadinya jumlah korban tewas (angkanya mencapai ribuan).12
Akibatnya, terjadilah eksodus besar-besaran penduduk di Selatan yang
bergerak memasuki wilayah Malaysia untuk mencari suaka. Hal ini karena jarak
geografis yang dekat, yakni wilayah perbatasan Thailand-Malaysia hanya dibatasi
oleh daratan. Tidak hanya itu, para separatis yang dicari oleh pemerintah Thailand
juga kerap memasuki wilayah Malaysia. Tentu Malaysia khawatir dengan keadaan
tersebut.
Kekhawatiran Malaysia dilatarbelakangi beberapa hal, misalnya karena
wilayah perbatasan yang sangat dekat, sehingga menimbulkan ketakutan bagi
penduduk Malaysia yang tinggal diperbatasan tersebut. Sebagai salah satu contoh
misalnya, ketika pemberontak Thailand Selatan diburu oleh pemerintah setempat.
Umumnya melarikan diri ke wilayah perbatasan, bahkan hingga memasuki wilayah
Malaysia. Tentu saja, atas kejadian ini bisa menimbulkan gangguan keamanan bagi
penduduk di lintas batas Malaysia.
Selain itu, dalam menyikapi eksodus 131 penduduk Thailand ke Malaysia
juga menjadi dilematis tersendiri bagi Malaysia. Pihak Malaysia ingin memberikan
perlindungan sementara bagi penduduk tersebut, setidaknya hingga status darurat
militer dicabut oleh pemerintah Thailand. Akan tetapi, kejadian ini justru
menimbulkan reaksi berbeda dari pemerintah Thailand. Thailand (Bangkok)
mengeluh atas sikap Kuala Lumpur yang menerima 131 penduduk.13
11
Wimpi Wibisono, Malaysia Khawatirkan Status Darurat Thailand Selatan, Republika, 9
Februari 2007. 12
Taufiqulhadi, Mengharap Damai di Pattani, Sinar Harapan, 24 September 2005. 13
Malaysia-Thailand Saling Kecam.
5
Sejak status darurat milter diberlakukan oleh Thailand pada tahun 2005 yang
mengakibatkan eksodus penduduknya ke Malaysia, hubungan antara Thailand dan
Malaysia mengalami ketegangan hubungan diplomatik. Hal ini ditandai dengan
saling kecam dan tuduh antara Thailand-Malaysia. Menteri Luar Negeri Malaysia
Syed Hamid Albar, ia mengatakan bahwa, ―Kami tidak akan mengajari Thailand
bagaimana melaksanakan kebijakan luar negeri. Dan saya akan meminta mereka
untuk tidak mengajari kami bagaimana menjalankan kebijakan luar negeri kami.‖14
Pihak Thailand pun beranggapan bahwa setiap separatis yang melarikan diri
ke wilayah Malaysia selalu mendapatkan perlindungan khusus dari Malaysia. Di lain
pihak, pemerintah Thailand tidak terima karena menganggap Malaysia terlalu ikut
campur dengan permasalahan di Thailand. Sedangkan pihak Malaysia sendiri
menyatakan bahwa tidak ada dasar yang dapat membenarkan setiap kelompok atau
negara untuk mengambil tindakan terhadap negara lain.15
Maka tercatat sejak tahun
2005 hingga tahun 2007 Thailand-Malaysia mengalami ketegangan hubungan
diplomatik terkait gerakan separatis yang belum teratasi.
Memasuki tahun 2007 hingga tahun 2009, kedua negara mulai menyadari
bahwa saling kecam justru tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, baik
Thailand maupun Malaysia mulai menjalin hubungan baik untuk mengatasi gerakan
separatis, Syed Hamid Albar di Kuala Lumpur misalnya menyatakan bahwa, ―Kami
dapat membantu selama tak mencampuri urusan dalam negeri.‖16
Maka sejak saat
http://www.suaramerdeka.com/harian/0510/19/int03.htm. Diakses pada 24 Oktober 2011.
14Ibid.
15 Ian Storey, Peran Malaysia Dalam Pemberontakan Thailand Selatan,
http://www.jamestown.org/singel/%3Fno_cache%3D1%26tx_ttnews%255Btt_news%255D
%3D1043. Diakses pada 24 Oktober 2011. 16
Ron Corben, Apakah Malaysia Bisa Membantu Mengakhiri Konflik di Thailand Selatan?
http:/asiacalling.kbr68h.com/index.php/archive/528. Diakses pada 25 Agustus 2011.
6
itulah kedua negara mulai melakukan kunjungan dan membangun kesepakatan untuk
mengatasi gerakan separatis.
Thailand-Malaysia pun sepakat untuk memetakan rangkaian upaya sosial-
ekonomi untuk mengakhiri ketegangan dan gerakan separatis di wilayah selatan
Thailand. Hal ini sebagaimana yang diungkap oleh Menteri Luar Negeri Malaysia
Syed Hamid Albar yang menyatakan bahwa ketegangan yang terjadi di wilayah
mayoritas Muslim di negeri mayoritas Buddha tidak terkait dengan agama atau
Islam, ―Itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Warga Muslim dan Buddha telah
hidup damai di sana sebelumnya. Di sana ada perasaan teralienasi, ditinggal dan
problem sosio-ekonomi.‖17
Rangkaian kunjungan dan berbagai upaya ditempuh demi terciptanya
perdamaian. Itu semua sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengatasi rangkaian
ketegangan yang terjadi di negeri Gajah Putih tersebut dan demi membaiknya
hubungan Thailand-Malaysia akibat konflik.
1.2. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pernyataan penelitian ini yaitu
bagaimana diplomasi Thailand-Malaysia dalam mengatasi gerakan separatis di
Thailand Selatan periode 2000-2009?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun maksud dan tujuan penelitian ini, yaitu:
a) Mengetahui sejauhmana diplomasi antara Thailand-Malaysia dalam
mengatasi gerakan separatis di Thailand Selatan.
17
Redaksi, Thailand-Malaysia Petakan Atasi Ketegangan di Thailand Selatan,
http://www.tempo.co.id/hg/luarnegeri/2007/03/23/brk,2007032396136,id.html. Diakses pada
28 September 2011.
7
b) Mengetahui langkah-langkah diplomasi Thailand-Malaysia dalam
mengatasi gerakan separatis di Thailand Selatan.
1.4. Tinjauan Pustaka
Penelitian mengenai Thailand Selatan ternyata menarik banyak peneliti, salah
satunya yakni dilakukan oleh Bonny Ardianto yang mengambil judul skripsi tentang
Terjadinya Konflik di Thailand Selatan Memberikan Dampak Terhadap Hubungan
Bilateral Malaysia-Thailand (Periode 2004-2005). Penelitian yang dilakukan di
tahun 2008 pada Universitas Moestopo (beragama) ini, Bonny lebih menekan
mengenai akibat konflik yang dapat mengakibatkan adanya bentuk ketegangan
keduabelah pihak, yakni Malaysia dan Thailand. Akibat dari aksi kekerasan yang
terjadi di Thailand Selatan, sebanyak 131 warga muslim Thailand selatan mengungsi
ke Malaysia. Akibatnya, sejak terjadi peristiwa itu hubungan kedua negara
mengalami ketegangan. Tidak hanya itu, Bonny juga menggambarkan lebih lanjut
mengenai pengaruh dari konflik Thailand Selatan terhadap hubungan bilateral
Malaysia-Thailand. Bonny pun berkesimpulan bahwa hubungan bilateral Malaysia-
Thailand menegang akibat terjadinya konflik di Thailand Selatan.
Beberapa poin penting telah dipaparkan pada penelitian tersebut. Akan tetapi,
tulisan itu lebih mengedepankan akibat konflik yang ditimbulkan di Thailand selatan
ternyata mengakibatkan ketegangan antar kedua negara. Penelitian Bonny tersebut
tidak menjelaskan bagaimana atau upaya-upaya apa saja yang dilakukan agar kedua
hubungan Thailand-Malaysia dapat rujuk kembali seperti sedia kala. Bagaimana
kedua negara itu saling membangun kembali kepercayaan setelah sempat menegang
untuk beberapa saat pun tidak dijelaskan. Maka pada penelitian kali ini, mencoba
untuk membahas yang belum sempat tersentuh oleh penelitian sebelumnya.
8
Penelitian selanjutnya, yakni dilakukan oleh Rizanti Ambarany. Dalam
skripsinya, Rizanti mengambil tema Kepentingan Malaysia Membantu Pemerintah
Thailand Menyelesaikan Konflik Separatis Di Thailand Selatan Periode 2004-2008.
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2009 pada Universitas Moestopo (Beragama).
Dalam tulisannya, Rizanti menekankan untuk melihat dan mengetahui kepentingan
Malaysia membantu pemerintah Thailand. Ia juga hendak mengetahui peran apa saja
yang dilakukan oleh Malaysia terhadap penyelesaian konflik separatis di Thailand
Selatan. Adapun beberapa peran yang telah diungkap dalam penelitian Rizanti sudah
cukup konfrehensif dan detail. Beberapa poin penting pun sudah dijelaskan dengan
rinci. Ia memaparkan mengenai pemberantasan separatis, pembangunan ekonomi,
mengatasi kewarganegaraan ganda dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kepentingan
Malaysia membantu pemerintah Thailand untuk mengatasi konflik di Thailand
Selatan agar konflik tersebut tidak menyebar ke Malaysia.
Dalam tulisan tersebut, peneliti melihat bagaimana konflik coba untuk diatasi
dengan cara-cara yang dilakukan Malaysia. Melihat dari sudut pandang atas dasar
kepentingan Malaysia agar konflik tidak menyebar luas ke negara tersebut.
Sedangkan dalam penelitian kali ini, penulis hendak melihat dari dua sisi yakni
berdasarkan kepentingan Thailand dan Malaysia. Hal tersebut pun dilakukan dengan
berbagai cara, salah satunya yakni dengan melakukan kunjungan, kesepakatan yang
merupkan bagian dari diplomasi.
Dalam penelitian ini penulis tidak hanya berusaha mengedepankan satu
negara, akan tetapi kedua belah pihak, baik itu dampak yang diakibatkan konflik di
Thailand Selatan, upaya kedua negara untuk mengatasi konflik di perbatasan dan
kepentingan kedua negara melakukan berbagai kunjungan dan kesepakatan sebagai
9
bagian dari diplomasi. Bagi Thailand diplomasi yang dilakukan sebagai upaya untuk
mengatasi gerakan separatis yang tidak dapat diatasinya sendiri. Sehingga Thailand
berharap gerakan separatis dapat teratasi dan juga hubungan baik dengan Malaysia
dapat kembali membaik. Begitu pun sebaliknya, Malaysia khawatir stabilitas
wilayahnya terganggu dan juga khawatir akan ketegangan hubungan diplomatiknya
dengan Thailand.
1.5. Kerangka Pemikiran
1.5.1. Diplomasi
Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dapat dilakukan dengan
berbagai macam cara, salah satunya yakni dengan diadakannya diplomasi.
Dalam hal ini diplomasi dapat ditempuh dengan berbagai bidang atau hal.
Misalnya, dilakukan dengan adanya kerjasama, kesepakatan, resolusi konflik
dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana yang diungkap oleh Louise
Diamond dan Ambassador John McDonald, dalam bukunya yang berjudul
Multi Track Diplomacy: A System Approach to Peace. Kedua ahli tersebut
menjelaskan bahwa;
Diplomacy is a peaceful political process between nation-
states that seeks the structure, shape, and manage over time a
system of international relationships to secure the nation’s
interests. Utilized in the pursuit of many kinds of objectives –
political, economic, national, trade, aid, human rights, arms
control, scientific, cultural, and academic enrichment –
diplomacy is both a peacebuilding and a peacemaking activity.
It works at the government level enhance trust, confidence, and
understanding among nations as well as to provide
negotiation, mediation, crisis intervention and conflict
resolution; it also seeks to prevent war.18
18
Louise Diamond and Ambassador John McDonald, Multi Track Diplomacy: A System
Approach to Peace, Third Edition. United State of America: Kumarian Press, inc., 1996, hlm. 26.
10
Adapun diplomasi menurut Barston yakni sebagai manajemen
hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor
hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-
aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengoordinasikan dan
mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang
dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling
menyampaikan cara pandang, lobi, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lainnya
yang terkait.19
Selain itu, dalam Random House Dictionary, diplomasi diartikan
sebagai berikut.
―the conduct by government official of negotiations and other
relations between nations; the art of science of conducting
such negotiations, skill in managing negotiations, handling of
people so that there is little or no ill-will tact‖.20
Selain pengertian-pengertian di atas, diplomasi juga diartikan sebagai
seni serta praktek dalam melakukan perundingan antar bangsa (the art and
practice of conducting negotiations between nations) atau dapat juga
didefinisikan sebagai keterampilan dalam mengelola serba urusan tanpa
menimbulkan permusuhan (the skill in handling affairs without hostility).
Namun, meskipun diplomasi memiliki beragam arti, intinya yakni the actual
conduct of foreign relation (pelaksanaan hubungan luar negeri secara
nyata).21
19
Sukawarsini Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha Ilmu,
2008. Hlm. 4. 20
Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanthi, Hukum Diplomatik dan Konsuler; Buku Ajar
untuk Mahasiswa, Malang: Bayumedia Publishing, 2008. Hlm. 5. 21
Jusuf Badri, Kiat Diplomasi; Pengertian dan Ruang Lingkup, Buku 1, Jakarta: CV. Restu
Agung, hlm. 15 & 16.
11
Diperlukannya diplomasi dalam menyikapi kasus yang terjadi di
Thailand Selatan, karena di dalam diplomasi itu sendiri memiliki tujuan yang
baik demi terciptanya sebuah jalan damai yang tidak bisa diwujudkan oleh
negara bersangkutan. Oleh sebab itu, Thailand membutuhkan negara lain
sebagai upaya untuk mengatasi kasus yang telah berlangsung di wilayah
Selatan. W.W. Kulski dalam bukunya yang berjudul International Politics in
A Revolutionary Age, memaparkan mengenai tujuan dari diplomasi itu
sendiri, yakni ―to strive for the achievement of national objectives by
peaceful means i.e. by negotiations with other states,‖ (berusaha mencapai
tujuan-tujuan nasional dengan jalan damai, yaitu dengan melakukan
perundingan-perundingan dengan negara-negara lain).22
Diplomasi adalah berbentuk cara-cara untuk mencapai tujuan serta
memperoleh hasil yang diharapkan dalam hubungan internasional dengan
menggunakan kecerdasan dan kelincahan berkenaan dengan pelaksanaan
hubungan resmi antara pemerintah dari negara-negara berdaulat.23
Diplomasi
merupakan manajemen dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri. Seni
dan profesionalisme untuk menghasilkan konsensus serta menghindari
munculnya konflik kepentingan ke permukaan dalam rangka hubungan luar
negeri atau dalam sistem internasional.24
Dalam hal ini sejak kembali memanasnya gerakan separatis di
Thailand Selatan, menimbulkan keinginan Malaysia untuk membantu
tetangganya tersebut. Mengingat konflik yang terjadi di Thailand Selatan
22
Ibid, hlm. 23. 23
T. May Rudy, S.H., Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional, Bandung:
Angkasa.1992. Hlm.57. 24
Ibid, hlm. 58.
12
telah berlangsung lama dan belum juga menemui titik terang, maka memang
sudah sepatutnya pemerintah Thailand menggunakan cara damai untuk
mengatasi separatis dengan melakukan perundingan atau kesepakatan dengan
negara lain sebagai bagian dari diplomasi. Apalagi hubungan Thailand-
Malaysia sempat mengalami ketegangan.
Diplomasi adalah mencakup penggunaan dan pemanfaatan pengaruh
serta kapabilitas suatu negara dengan menggunakan cara damai—umumnya
melalui perundingan—untuk menghasilkan kesepakatan dengan negara lain
dan mendapatkan kesediaan guna melakukan hal-hal yang diharapkannya.
Demikian pula sebaliknya, dapat digunakan untuk menghasilkan kesepakatan
agar tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki dan tidak
diharapkannya. 25
Pada akhirnya, Thailand-Malaysia pun sepakat melakukan diplomasi
dalam menghadapi separatis dan mengatasi ketegangan yang pernah terjadi.
Selanjutnya, diadakannyalah kunjungan yang dilakukan oleh Perdana
Menteri Malaysia Abdullah Badawi ke Thailand. Pada kunjungan kala itu,
kedua negara sepakat mempererat hubungan antar kedua negara. Dalam
kunjungan kenegaraan yang berlangsung selama tiga hari tersebut, pihak
pemerintahan Malaysia menawarkan bantuan untuk penyelesaian konflik di
Thailand Selatan.26
Kunjungan balasan pun dilakukan oleh pemerintahan Thailand, yakni
Perdana Menteri Thailand Thaksin Sinawatra mengunjungi Malaysia.
25
Ibid, hlm. 57. 26
Ron Corben, Apakah Malaysia Bisa Membantu Mengakhiri Konflik di Thailand Selatan?
http:/asiacalling.kbr68h.com/index.php/archive/528. Diakses pada 25 Agustus 2011.
13
Adapun agenda yang dibicarakan yakni mengenai penyelesaian di Thailand
Selatan.27
1.5.2. Kerjasama Keamanan
Dalam menjalin hubungan bernegara maka penting bagi setiap negara
untuk saling menjaga keamanan bersama. Akan tetapi, ketika terjadi
instabilitas, tentunya setiap negara harus bersatu untuk mewujudkan
keamanan tersebut. Keamanan memang keniscayaan yang harus diwujudkan
secara bersama-sama. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan
melakukan kerjasama keamanan.
Dalam hal keamanan Holsti mendifinisikan bahwa keamanan
misalnya diartikan sebagai kondisi tanpa ancaman. Suatu negara akan
berusaha mencapai kondisi yang aman bagi dirinya. Kondisi yang aman
merupakan tujuan utama semua negara di dunia. Sehingga setiap negara akan
terus berusaha meningkatkan power yang dimiliki. 28
Lebih jauh lagi membahas tujuan keamanan suatu negara, Holsti
dengan meminjam konsep dari Barry Buzan yang membedakan antara threats
(ancaman) dan Vulnerabilities (kerawanan/kerapuhan). Vulnerabilities
berasal dari karakteristik geografi dan demografis. Dengan kata lain, sifatnya
domestik, sedangkan threats (ancaman) berasal dari luar. Dalam definisi
Holsti, untuk membedakan antara ancaman dan vulnerabilities, yakni: Threat
27
Redaksi, Thailand Bantah Bantai Penduduk Muslim,
http:/www.detiknews.com/read/2005/06/03/113209/374135/10. Akses 25 Agustus 2011. 28
K.J. Holsti, International Politics: A Framework For Analysis, 6th
ed. New Jersey: Prentice
Hall, Inc., 1992. Hlm. 83
14
are those more immediate capabilities in the hands of adversaries that may
be used to exploit vulnerabilities.29
Ada beberapa hal yang penting untuk diingat dalam membicarakan
tentang ancaman. Hal yang pertama adalah ancaman dalam kenyataannya
mungkin tidak sebesar apa yang dipersepsikan. Hal ini disebabkan oleh
banyak faktor, baik oleh kurangnya informasi, rasa takut yang berlebihan dan
lain-lain. Hal yang kedua adalah bagaimana membedakan antara ancaman
yang serius dan pantas untuk masuk ke dalam agenda nasional dan mana
yang tidak. Untuk membedakannya maka ancaman dianggap sebagai
ancaman apabila dianggap demikian oleh para pembuat keputusan.30
Akan tetapi, apapun itu tetap saja bisa mengganggu sistem politik,
stabilitas negara pun mengalami kegoyahan dan implikasinya dapat
merugikan baik negara yang langsung mengalami ancaman tersebut atau pun
bagi negara tetangga. Hal yang terpenting yakni bagaimana menciptakan
keamanan itu sendiri demi keberlangsungan hidup yang lebih baik. Terkait
kasus yang terjadi di Thailand Selatan tentu dapat mengganggu keamanan
bersama, baik itu intern bagi negara Thailand dan juga negara Malaysia yang
memiliki perbatasan darat secara langsung. Tidak hanya itu, menciptakan
keamanan di wilayah perbatasan menjadi hal penting yang tidak
terbantahkan.
Jika rasa keamanan masing-masing negara terganggu dan keamanan
itu sendiri tidak dapat diperoleh, maka bisa terjadi pergesekan bahkan
ketegangan. Ketika terjadi sebuah ketegangan antara kedua belah pihak, maka
29
Barry Buzan, People, State an Fear. Harverster Wheatsheaf: New York, 1990, Hlm. 115. 30
Ibid, hlm. 115.
15
ada beberapa hal bisa dilakukan agar keharmonisan antara keduanya berjalan
dengan baik. Salah satu hal yang perlu dilakukan misalnya dengan
mengadakan kerjasama. Dalam menghadapi kasus seperti di Thailand
Selatan, maka yang diperlukan adalah kerjasama dalam berbagai bidang.
Kerjasama ini juga menjadi penting dalam kegiatan berdiplomasi, karena
diplomasi tidak mungkin dapat berjalan dengan baik jika tidak ada
kesepatakan kerjasama sebelumnya.
Masalah kerjasama terletak pada pencapaian sasaran. Tujuan akhir yang
kemudian dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran kerjasama yang ditentukan
oleh persamaan kepentingan yang fundamental dari masing-masing pihak
yang melakukan kerjasama.31
Dalam masalah ini tentu saja kedua belah pihak
baik Malaysia ataupun Thailand memerlukan adanya kerjasama. Maka sudah
tentu kerjasama yang dilakukan memiliki banyak tujuan, salah satunya yakni
agar terjadi dinamisasi dan harmonisasi antara kedua negara. Sehingga
diharapkan tidak ada lagi ketegangan yang terjadi antara Thailand-Malaysia.
Adapun kerjasama keamanan itu sendiri melandaskan diri pada antisipasi
ancamana (terutama eksternal) dengan jalan merangkul pihak lawan atau
pihak yang dianggap mengancam, karena adanya interdependensi dalam
masalah keamanan disuatu kawasan. Dampak dari adanya interdependensi
tersebut adalah penciptaan kondisi keamanan yang justru harus dilakukan
dengan mengajak pihak yang dianggap mengancam (lawan) untuk
bekerjasama dalam penciptaan stabilitas keamanan bersama di kawasan.32
31
R. Soeprapto, Hubungan Internasioanl: Sistem, Interaksi, Dan Perilaku, Jakarta: PT. Raja
Grafindo, 1997, Hlm. 181. 32
Nurani Chandrawati, Perkembangan Konsep-Konsep Keamanan Dan Relevansinya
Terhadap Dinamika Keamanan Negara-negara Berkembang, Global vol. II. Nomor. 8. Jakarta: HI
16
Jika kerjasama berjalan dengan baik maka keamanan pun bisa tercipta. Tentu
ini semua untuk mencapai sebuah keamanan bersama yang bisa dirasakan
masing-masing pihak.
Jika melihat situasi di Thailand Selatan, tentu saja masing-masing negara
yang mengalami ketegangan hubungan diplomatik (Malaysia-Thailand)
memerlukan adanya kerjasama dalam bidang keamanan. Bagi Thailand tentu
saja agar konflik yang terjadi cepat reda, sedangkan bagi Malaysia sendiri
agar tidak terjadi lagi tuduhan yang membuat gerah pemerintahan negara
Jiran akibat konflik Thailand Selatan yang sedang bergejolak tersebut.
1.5.3. Kepentingan Nasional
Menurut Donald E. Nuchterlain dalam tulisannya yang berjudul The
Concept of Nation Interst. Ia memaparkan mengenai kepentingan nasional,
yakni produk dari suatu proses politik melalui pemimpin dari suatu negara
mengenai pentingnya hubungan peristiwa-peristiwa yang bersifat eksternal
terhadap kepentingan dalam negerinya.33
Kepentingan nasional merupakan justifikasi terhadap tindakan suatu
negara.34
Selanjutnya, kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh suatu
negara pada dasarnya dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah,
dengan memperhatikan kapabilitas yang dimiliki dan berdasarkan pada
FISIP-UI dengan S2 HI PAsca-Sarjana Ilmu Poitik FISIP-UI dan Yayasan Obor Indonesia 2001, Hlm.
49. 33
Donald E. Nuchterlein, The Concept of Nation Interst, A Time For News Aproaches. Orbis
Jurnal of World Affairs, Vol. 23. Hlm. 75-76. 34
Theodore A. Coulumbis & James H. Wolfe, Introduction to International Relations;
Power and Justice, 4th
ed. New Jersey: Prentice Hall, 1990. hlm. 96.
17
kepentingan-kepentingan negara lain, disesuaikan dengan kondisi keamanan
regional dan internasional.35
Dalam hal ini baik Malaysia maupun Thailand memiliki kepentingan
nasional yang merupakan tujuan nasional dalam jangka pendek. Tentunya,
dapat berubah-ubah tergantung apa ditetapkan untuk dicapai dalam waktu
dekat. Akan tetapi, kepentingan nasional pun harus mengacu pada tujuan
nasional jangka panjang. Tujuan kepentingan ini dapat berbagai macam.
Lebih spesifik mengenai keamanan, baik itu lingkup regional mau pun
internasional.
Melihat kejadian di negara tetangganya, timbullah keperihatinan di
pihak Malaysia. Tidak hanya itu, negara yang memiliki kedekatan geografis
dengan Thailand itu pun sempat khawatir menyaksikan aksi gerakan separatis
yang terjadi. Bahkan yang parahnya lagi, gencarnya tuduhan Thailand
terhadap Malaysia sempat membuat kedua negara itu mengalami ketegangan.
Oleh sebab itu, demi menjaga hubungan baik Malaysia memiliki kepentingan
nasional yang harus diwujudkan dengan cara mengadakan hubungan
kerjasama dengan pihak yang mengalami konflik tersebut. Begitu pun juga
dengan Thailand yang memiliki kepentingan untuk mengatasi pemberontakan
tersebut, tentu tidak bisa menjalankan sendiri tanpa adanya bantuan dari
negara tetangga yang notabenenya memiliki kedekatan perbatasan.
1.5.4. Kebijakan Luar Negeri
Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan serangkaian tindakan
negara yang berkaitan dengan hubungan eksternal dalam sistem internasional.
35
Ibid, hlm. 104.
18
Kebijakan tersebut dibuat dengan melihat kapabilitas yang dimiliki negara
dan memikirkan kemungkinan tanggapan negara lain atas kebijakan yang
dibuat karena memiliki maksud dan tujuan tertentu yang mengedepankan
kepentingan nasional. 36
Holsti mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai gagasan-gagasan
atau tindakan-tindakan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk
mengatasi suatu masalah atau mempromosikan beberapa perubahan dalam
kebijakan-kebijakan, perilaku tindakan-tindakan terhadap negara lainnya,
kepada aktor non negara, dalam ekonomi internasional, atau dalam
lingkungan fisik dunia.37
Negara-negara memiliki maksud dan tujuan serta
strategi-strategi tertentu untuk mencapai dan mempertahankan maksud dan
tujuan tersebut. Holsti mengindentifikasikan empat maksud yang sama dari
semua negara modern, yakni, pertama, keamanan. Kedua, otonomi. Ketiga,
kesejahteraan. Keempat, status dan martabat. 38
Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi memberikan definisi yang berbeda
dari politik luar negeri. Menurut mereka politik luar negeri merupakan
sejumlah keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh negara dalam
hubungannya dengan aktor-aktor di luar negara tersebut, baik negara lain,
perusahaan-perusahaan mulitinasional dan aktor-aktor lain.39
Adapun Kegley dan Wittkopf menyatakan bahwa penggambaran
politik luar negeri dilakukan dengan menjelaskan tiga unsur yakni, unsur
36
Christoper Hill, The Changing Politics of Foreign Policy. New York: Palgrave MacMillan,
2003. Hlm. 3-5. 37
K.J. Holsti, International Politics: A Framework For Analysis, 6th
ed. New Jersey: Prentice
Hall, Inc., 1992. Hlm. 82. 38
Ibid, hlm. 83. 39
Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, International Relation Theory: Realism, Pluralism,
Globalism and Beyond, Allyn and Bacon: London, 1999. Hlm. 478.
19
tujuan, unsur tindakan dan unsur nilai yang menyebabkan munculnya
persepsi tentang tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya.40
Unsur tujuan merupakan kepentingan nasional negara bersangkutan. Unsur
tindakan merupakan sejumlah pilihan-pilihan tindakan yang dimilliki oleh
suatu negara dalam rangka mempromosikan kepentingan nasionalnya.
Sedangkan nilai merupakan kondisi yang menjadi latar belakang munculnya
tujuan yang ingin dicapai dalam politik luar negeri tersebut.
Pertama-tama adalah unsur tujuan. Tujuan menurut Kegley dan
Wittkopf merupakan kepentingan nasional. Hal kurang lebih sama diutarakan
oleh Paul R. Viotti dan Mark.41
Kepentingan nasional didefinisikan sebagai
suatu hal yang dianggap penting bagi negara lain. Kepentingan nasional
dalam bentuk yang paling minimum adalah keberlangsungan hidup negara
(state survival).
Adapun pengertian politik luar negeri adalah sekumpulan komitmen
dan rencana bertindak mengacu pada strategi (strategies), keputusan-
keputusan (decisions), atau kebijaksanaan-kebijaksanaan (policies), yang
memuat tujuan-tujuan khusus (specific goals) dan saran-sarana (means) untuk
mencapainya dan dianggap sebagai tindakan yang memadai dalam
menghadapi peluang dan hambatan dari lingkunngannya. Komitmen dan
rencana bertindak ini lebih mudah diamati dan diarahkan pada situasi yang
berlangsung, negara, kawasan atau isu tertentu.42
40
Charles Kegley dan Eugene R. Wittkopf, American Foreign Policy. St. Martin’s Press:
New York, 1996, Hlm.7. 41
Viotti-Kauppi, Hlm. 482. 42
Ibid. hlm. 108.
20
Untuk mengatasi gerakan separatis yang terjadi, pemerintah Thailand
bersedia melakukan kesepakatan dengan Malaysia. Hal ini dijalankan karena
Thailand memiliki tujuan yang hendak dicapainya, yakni agar gerakan
separatis dapat diatasi karena dalam prakteknya Thailand tidak dapat
mengatasi sendiri konflik tersebut. Bahkan upaya-upaya yang ditempuh pun
masih belum signifikan mengatasi separatis. Oleh sebab itu, agar kepentingan
Thailand tersebut dapat terpenuhi, maka hal-hal yang tidak dapat
diperolehnya sendiri dapat dipenuhi dengan melakukan hubungan dengan
Malaysia.
Sedangkan Malaysia sendiri bersedia membantu karena Malaysia
perihatin dengan keadaan yang terjadi di Thailand Selatan, selain itu juga
untuk memperbaiki hubungan bilateral dan menghilangkan berbagai macam
tuduhan akibat dampak konflik yang turut dialami Malaysia. Malaysia tentu
tidak dapat mengatasi gerakan separatis jika tidak melakukan kebijakan yang
sama dengan Thailand, yakni keduanya sama-sama bersedia melakukan
kunjungan dan kesepakatan sebagai upaya mengatasi gerakan separatis.
1.6. Metode Penelitian
Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan analisa data kualitatif.
Penelitian ini pun menggunakan pendekatan deskripsi analitis mengenai diplomasi
yang melibatkan dua negara tetangga yakni Thailand-Malaysia dalam mengatasi
gerakan separatis di Thailand Selatan. Adapun deskripsi analitis bertujuan untuk
menjabarkan dan mendiskripsikan apa yang ada atau apa yang sudah ada atau
21
menggambarkan fenomena tertentu untuk menentukan adanya keterlibatan antar satu
gejala dengan gejala lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.
Hakikat penelitian bersifat deskriptif-analitis memberikan pemaparan
mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif dengan menjawab
pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi dalam konteks
lingkungannya. Objektifitas pun harus dijaga sedemikian rupa agar subjektifitas
dalam membuat interpretasi dapat dihindari. Hal ini pun berarti interpretasi terhadap
isi dibuat dan disusun secara sistematik atau menyeluruh dan sistematis.43
Penulisan
skripsi ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, melainkan pula dengan
melakukan sebuah analisa serta interpretasi tentang arti kata yang digunakan.
Oleh karena penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang
berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis
data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.44
Teknik pengumpulan
data penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yakni melalui studi
pustaka (library research) dengan melihat data-data sekunder yang relevan dengan
tema yang tengah diangkat dalam penelitian ini. Adapun sumbernya didapat melalui
buku-buku, jurnal, laporan, surat kabar, fasilitas website dan lain sebagainya.
43
Nurul Zuriah, Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan; Teori-Aplikasi, Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2007. Hlm. 92 & 94. 44
Emy Susanty Hendrarso, Penelitian Kualitatif; Sebuah Pengantar, dalam Bagong Suyanto
dan Sutinah (Ed), Metodelogi Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2007. Hlm. 172.
22
BAB II
DINAMIKA KONFLIK DI THAILAND SELATAN
Konflik yang terjadi adalah dinamika kehidupan domestik sebuah negara.
Konflik tidak mungkin terjadi tanpa ada sebab yang melatarbelakanginya. Adanya
bentuk ketimpangan sosial, ekonomi, etnis, agama dan lain sebagainya merupakan
faktor-faktor yang mencetus adanya konflik hingga naik permukaan.
Berbagai macam ketimpangan dapat menimbulkan kecemburuan dan pada
akhirnya melahirkan bermacam-macam keinginan, salah satunya yakni untuk memiliki
otoritas sendiri terhadap wilayah tersebut. Hal ini terjadi biasanya karena beberapa hal,
misalnya; terdapat saluran yang tidak tepat untuk melakukan dialog dan
ketidaksepakatan, adanya suara-suara ketidaksepakatan dan keluhan yang ada tidak
dapat didengar atau dibahas dan terjadi ketidakstabilan, ketidakadilan dan ketakutan
dalam komunitas dan masyarakat secara luas.45
Hal tersebut juga dialami oleh Thailand,
dimana wilayah selatan dari negara ini menuntut adanya otonomi khusus hingga
keinginan untuk memerdekakan diri.
2.1. Latar Belakang Terjadinya Gerakan Separatis di Thailand Selatan
Thailand merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara.
Negara ini berbatasan langsung dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti
Laos dan Kamboja berada di timur, Malaysia dan Teluk Siam berada di Selatan dan
45
M. Mukhsin Jamil, Mengelola Konflik Membangun Damai; Teori, Strategi dan Implementasi
Resolusi Konflik, Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC), hlm. 10.
23
Laut Andaman di barat. Selatan Thailand sendiri terdiri dari beberapa provinsi
diantaranya Narathiwat, Pattani dan Yala. Mayoritas penduduk di daerah ini berbangsa
Melayu dan beragama Muslim, yang merupakan bagian kecil dari penduduk Thailand
yang mayoritas beragama Buddha.
Wilayah selatan Thailand sendiri terdiri dari Narathiwat, Pattani, Yala dan Satun
merupakan wilayah atau komunitas Muslim keturunan Melayu, yang memiliki sejarah
melayu yang begitu kuat dan mengakar. Sehingga penduduk di wilayah tersebut
memiliki cara hidup, budaya, agama, tradisi yang sangat berbeda dengan penduduk
Thailand pada umumnya.
Akan tetapi, keadaan tersebut berubah sejak terjadinya traktat Anglo Siam pada
1901-1902.46
Di mana inti dari perjanjian itu menyebutkan bahwa wilayah Pattani Raya
(Thailand Selatan) bukan sebagai sebuah kerajaan Melayu lagi, tetapi menjadi wilayah
kerajaan Thailand (Siam).47
Thailand Selatan yang dahulunya adalah sebuah kerajaan
independen dianeksasi48
oleh kerajaan Buddha Thailand pada tahun tersebut. Maka
sejak saat itulah mulai muncul berbagai pertentangan dan separatisme.49
Hal ini karena wilayah Selatan Thailand seperti Narathiwat, Pattani dan Yala
menjadi bagian dari kerajaan Thailand. Maka secara resmi pula provinsi Melayu yang
46
Konflik Thailand Selatan, Kenapa Jusuf Kalla,
pada http://www.antara.co.id/arc/2008/9/21/konflik-thailand-selatan-kenapa-jusuf-kalla/ diakses
pada 15 September 2011. 47
Paulus Rudolf Yuniarto, Minoritas Muslim Thailand; Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar
Gerakan Separatisme, Jakarta: Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume VII No. 1 Tahun 2005. Hlm. 91. 48
Aneksasi merupakan pencaplokan wilayah kekuasaan lain dengan jalan kekerasan; kerjasama
internegara dengan dalih kekeluargaan, Arti dalam Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer Edisi
Lengkap, Surabaya: Gitamedia Press, 2006. Hlm. 31-32. 49
Badawi Tiba di Thailand untuk Bahas Konflik Thailand Selatan,
http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=3848_0_3_0_M18/ diakses pada tanggal 16 September
2011.
24
dahulunya adalah wilayah Pattani Raya menjadi bagian wilayah kerajaan Thailand (sub-
ordinat Thailand). Oleh sebab itu, kerajaan Thailand pun memberlakukan kebijakan
baru terhadap wilayah-wilayah tersebut. Misalnya dengan memberlakukan berbagai
program untuk menggantikan identitas agama dan budaya Melayu-Muslim dengan
Budhaisme.
Terjadinya aneksasi serta adanya pemberlakuan asimilasi dapat mengancam
keberlangsungan budaya di Thailand Selatan. Hal ini jelas membuat penduduk di
Thailand Selatan menentang. Kemudian, muncullah berbagai bentuk tuntutan untuk
memperjuangkan hak otonomi dalam berbagai hal, seperti keagamaan, budaya, hukum
dan lain-lain.
Gerakan separatis di Thailand Selatan merupakan bentuk perlawanan budaya akibat
adanya sikap diskriminasi perlakuan yang diterima. David Wyatt dalam bukunya yang
berjudul Hikayat Pattani, Bibliotheca Indonesica 5, menyatakan bahwa munculnya
gerakan separatis komunitas Muslim Pattani dilatarbelakangi paling tidak merujuk;
pertama, sejarah penaklukan oleh Siam, di mana Pattani dahulu adalah sebuah kerajaan
yang termahsyur dan pelabuhannya berkembang sebagai pusat perdagangan (trading
port) terbesar di Asia Tenggara. Akibat adanya penaklukan atau aneksasi oleh Siam
yang kemudian diikuti dengan adanya kebijakan dan tata pemerintahan yang baru, tentu
menghadirkan nuansa yang berbeda, sehingga lahirlah gerakan separatis. Penduduk
Pattani Raya yang dahulu menjadi kerajaan besar dan memiliki pelabuhan yang
termahsyur serta menjadi pusat perdagangan yang ramai, menginginkan kondisi seperti
25
sedia kala. Oleh sebab itu, benturan kepentingan yang bertolak belakang inilah yang
pada akhirnya melahirkan gerakan separatis.50
Kedua, kepentingan ekonomi. Wilayah Selatan terkenal cukup kaya karena sebagai
sumber penghasil minyak dan berbagai penghasil ekonomi lainnya. Namun, mereka
tidak dapat menikmati hasilnya, akses ekonomi hanya dinikmati oleh komunitas lain.
Sehingga penduduk Pattani merasa tersingkir dan menjadi warga negara nomor dua di
Thailand.51
Ketiga, migrasi internal. Adanya program migrasi penduduk dari wilayah Utara
telah menciptakan kesenjangan ekonomi antara komunitas Muslim dengan komunitas
non Muslim. Para penduduk dipindahkan dari wilayah utara ke selatan. Mereka
dipindahkan ke selatan untuk meratakan jumlah penduduk di wilayah selatan, sekaligus
untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidak hanya itu, penduduk yang dipindahkan
ke selatan ditempatkan atau diperuntukan mengisi jabatan-jabatan di wilayah selatan.52
Hal tersebut menjadikan warga Thailand Selatan tersingkir dan tidak mendapatkan
perlakuan yang sama. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik,
yakni sebagai berikut:
2.1.1. Faktor Penyebab Gerakan Separatis di Thailand Selatan
A. Faktor-faktor Sosial
Gerakan separatis yang terjadi di Thailand Selatan disebabkan oleh faktor
sosial, misalnya: terancamnya otonomi budaya etnik Melayu-Muslim sejak
50
Paulus Rudolf Yuniarto, Minoritas Muslim Thailand; Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar
Gerakan Separatisme, Jakarta: Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume VII No. 1 Tahun 2005. Hlm. 110. 51
Ibid, hlm. 110. 52
Ibid, hlm. 111.
26
terbentuknya sistem administrasi provinsi dan terpusat, diterapkannya
asimilasi serta bentuk sekularisasi dengan diberlakukannya konsep
pendidikan sekuler (misalnya, setiap sekolah di wilayah selatan harus
menggunakan bahasa Thai). Wilayah kesultanan Melayu-Muslim yang
dianeksasi Thailand pada 1902 menjadi salah satu penyebab terjadinya
ketegangan di Thailand Selatan.53
Hal ini tentu dapat mengancam
keberlangsungan budaya Melayu-Muslim bagi kehidupan penduduk di
Selatan Thailand.
B. Faktor-faktor Politik
Dalam bidang politik yakni adanya keinginan yang kuat untuk
mendapatkan hak otonomi dalam berbagai bidang, misalnya dalam
keagamaan, kebudayaan, hukum dan membentuk pemerintahan yang otonom,
juga adanya dominasi elit politik di sektor publik oleh etnis Thai terhadap
Melayu-Muslim dalam pemerintahan ditingkat nasional maupun lokal.54
Tentu hal tersebut sangat mendiskriminasikan Melayu-Muslim, apalagi
dengan adanya pegawai pemerintahan yang umumnya berasal dari pusat.
Total populasi di tiga provinsi Pattani, Yala dan Narathiwat pada tahun
2003 diperkirakan mencapai 1.803.306 juta jiwa (Narathiwat 708.241 jiwa,
Yala 465.446 jiwa dan Pattani 634.619 jiwa) atau 21.8 persen beragama
Buddha dan 78.2 persennya adalah Muslim. Akan tetapi, dari sejumlah
53
Redaksi, Tiga Warga Muslim Tewas Ditembak di Thailand Selatan, http://antara.co.id/tiga-
warga-muslim-tewas-ditembak-di-thailand-selatan/ diakses pada 16 September 2011/14:48 wib. 54
Neil J. Melvin, Conflict in Southern Thailand; Islamism, Violence and the State in The Patani
Insurgency, Sweden: SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) Policy Paper No.20,
September 2007. Hlm. 17 & 18.
27
penduduk tersebut hanya beberapa penduduk Muslim yang berhasil
menduduki jabatan-jabatan prestigious di wilayah selatan, sedangkan
penduduk yang lain umumnya bekerja pada sektor-sektor lain (misalnya
pegawai, buruh dan lain sebagainya).55
Dari berbagai sektor pekerjaan tersebut, sebagai gambaran penulis
mengambil contoh mengenai penempatan penduduk Buddha dan Muslim
pada sektor publik, yakni penduduk Buddha yang mengisi jabatan birokrat
jauh lebih besar dari penduduk Muslim. Padahal sebagian besar penduduk di
wilayah selatan mayoritas adalah Muslim. Penduduk Buddha yang mengisi
jabatan sebagai birokrat jauh lebih besar yakni sekitar 19.2 persen sedangkan
2.4 persen diisi oleh Muslim. Begitupun dalam bidang-bidang pekerjaan yang
lain.56
Adapun jika digambarkan dalam bagan, yakni sebagai berikut:
55
Srisompob Jitpiromsri with Panyasak Sobhonvasu, Unpacking Thailand’s Southern Conflick;
The Poverty of Structural Explanations, Routledge: Critical Asian Studies 38:1 Tahun 2006. Hlm.102.. 56
Ibid. hlm. 106.
28
C. Faktor-faktor Ekonomi
Akibat diberlakukannya kebijakan asimilasi dan adanya dominasi elit
politik ditingkat lokal dan nasional oleh etnis Thai, maka semakin
mempersempit ruang gerak penduduk di Thailand Selatan untuk ikut serta
dalam proses pembangunan. Apalagi kemiskinan dan kesejahteraan penduduk
di Thailand Selatan masih memperihatinkan.
Hal tersebut senada dengan yang diungkap oleh Perdana Menteri
Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi yang menyatakan bahwa, ―Kemiskinan
dan tingkat ekonomi yang rendah di wilayah selatan menjadi salah satu
pemicu terjadinya masalah keamanan,‖57
Bahkan wilayah-wilayah di
perbatasan Thailand yang dihadapkan berbagai macam masalah seperti
kemiskinan, kurangnya pendidikan, pengangguran dan lain sebagainya. Hal
inilah yang semakin memperparah keadaan.58
Jarak yang begitu jauh antara penduduk Pattani dan pegawai pemerintah
setempat, turut menjadi alasan gagalnya pembangunan ekonomi dan
pendidikan.59
Jika akses terhadap ekonomi sulit dicapai dan pada akhirnya
menyebabkan kemiskinan, tentu akan berdampak pula terhadap pencapaian
yang lain, misalnya karena tidak ada akses yang mudah terhadap ekonomi
maka akan menyebabkan pula sulitnya untuk mengenyam pendidikan.
57
―Malaysia: Kemiskinan Picu Pergolakan di Thailand Selatan,‖
pada http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A3851_0_3_0_M/ akses pada 16 September
2011. 58
Srisompob Jitpiromsri with Panyasak Sobhonvasu, Unpacking Thailand’s Southern Conflick;
The Poverty of Structural Explanations, Routledge: Critical Asian Studies 38:1 Tahun 2006. Hlm. 102. 59
Paulus Rudolf Yuniarto, Minoritas Muslim Thailand; Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar
Gerakan Separatisme, Jakarta: Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume VII No. 1 Tahun 2005. Hlm. 94.
29
Tercatat bahwa penduduk di Selatan kekurangan dalam hal pendidikan
dibandingkan dengan penduduk Buddha, sebagai perbandingan jumlah
penduduk Muslim dan Buddha di tahun 2000 yakni 1.390.109 Muslim dan
364.767 Buddha, tercatat sebagian besar penduduk Muslim di wilayah Selatan
berpendidikan Sekolah Dasar (SD), sedangkan penduduk Buddha hanya
sebagian kecil saja. Begitupun dalam jenjang pendidikan yang lain. Sekitar
69.8 persen penduduk Muslim di Selatan mengenyam pendidikan SD,
sedangkan 49.6 adalah penduduk Buddha. Sedangkan dalam jenjang Sekolah
Menengah Pertama (SMP) sebanyak 13.2 persen adalah penduduk Buddha
sedangkan penduduk Muslim hanya 9.2 persen yang berhasil mencapai
jenjang pendidikan tersebut. Begitupun dalam jenjang pendidikan Sekolah
Menengah Atas (SMA), warga Buddha masih lebih mendominasi yakni
sekitar 8.1 persen, sedangkan warga Muslim hanya 4.8 persen.60
Adapun
bagannya yakni sebagai berikut:
60
Ibid, Srisompob, hlm. 204.
30
2.1.2. Dampak Konflik Terhadap Stabilitas Negara Thailand
Gerakan separatis yang mencapai skala puncak di tahun 2004, telah
menjatuhkan korban ribuan jiwa warga sipil, milisi dan tentara Thailand.61
Wilayah Thailand seakan menjadi tempat yang menakutkan dan menjadi wilayah
yang benar-benar sangat tidak kondusif bahkan dapat mengancam jiwa.
Diberitakan dalam Metrotvnews.com bahwa tujuh orang dilaporkan tewas dalam
dua serangan bom di Thailand Selatan. Korban yang tewas sebagian besar adalah
anggota keamanan Thailand. Dalam berita tersebut, media Thailand melansir
sekitar enam belas orang terluka dari serangan yang diduga dilakukan oleh
kelompok separatis.62
Setidaknya, lebih dari 4.300 orang terbunuh di wilayah
yang mayoritas dihuni Muslim tersebut.63
Jika dalam satu kali pemberontakan
menewaskan ratusan yang terluka dan beberapa orang terbunuh, maka dapat
dibayangkan berapa banyak korban tewas lainnya yang telah berjatuhan akibat
kejadian tersebut.
Sejak tahun 2004 hingga tahun 2005, tercatat sudah banyak korban yang
jatuh akibat gerakan separatis, korbannya pun tidak hanya dari kalangan tertentu
melainkan juga dari warga Buddha dan Muslim pun menjadi korban peristiwa
yang belum teratasi ini. Sebanyak 55.67 persen warga Buddha menjadi korban
akibat gerakan separatis, sedangkan 40.46 persennya adalah Muslim dan 3.87
61
Konflik di Thailand Selatan Kembali Pecah, 7 Tewas,
http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/05/09/127849/konflik-di-thailand-selatan-kembali-
pecah-7-tewas/ diakses pada tanggal 16 September 2011. 62
Ibid. 63
Tiga Bom Meledak di Thailand Selatan,
http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/06/24/130837/tiga-bom-meledak-di-thailand-
selatan/ diakses pada tanggal 16 September 2011.
31
persen adalah warga lainnya. Begitupun dengan korban luka, tercatat bahwa
66.14 persen korban luka dialami oleh warga Buddha dan 25.77 persen adalah
warga Muslim.64
Adapun bagannya yakni sebagai berikut:
Perbandingan Jumlah Korban
2.2. Usaha Pemerintah Thailand Dalam Mengatasi Gerakan Separatis di Thailand
Selatan
Konflik yang terjadi di Thailand Selatan telah menjadikan stabilitas negara
terganggu. Tidak hanya itu, kejadian tersebut pun telah memberikan citra negatif
terhadap pemerintahan Thailand. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan oleh
pemerintah Thailand guna mengatasi peristiwa tersebut. Ada berbagai kebijakan yang
diambil, diantaranya sebagai berikut:
64
Srisompob Jitpiromsri with Panyasak Sobhonvasu, Unpacking Thailand’s Southern Conflick;
The Poverty of Structural Explanations, Routledge: Critical Asian Studies 38:1 Tahun 2006. Hlm. 98.
32
A. Kebijakan Militer
Pemerintah Thailand telah mengeluarkan status darurat militer di tiga
provinsi di wilayah selatan yakni Pattani, Yala dan Narathiwat pada bulan
Agustus tahun 2005. Kebijakan tersebut dapat memberlakukan banyak hal,
misalnya penyadapan, penggeledahan dan penangkapan terhadap orang yang
dicurigai dan mengacaukan situasi.
Tidak hanya itu, pemerintahan Thailand mengeluarkan kebijakan seperti
mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi para Muslim yang dituduh
mendalangi serangan di Thailand Selatan. Selanjutnya, pemerintahan juga
menginstruksikan untuk menyita semua bahan peledak dan melakukan
penyebaran tentara dan polisi bersenjata berat di wilayah selatan. Kendati
demikian, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Thailand bukanlah sebuah
solusi yang baik. Kebijakan tersebut justru semakin meningkatkan ketegangan
dan membuat suasana semakin rumit serta menimbulkan ketakutan di wilayah
Selatan Thailand.65
Pada akhirnya, hingga saat ini konflik masih terus terjadi
dan belum ada satu formula pun yang dapat meredam dan mengakhiri konflik
tersebut.
B. Kebijakan Politik
Gerakan separatis yang terjadi di Thailand Selatan telah menyadarkan
pemerintah Thailand bahwa kejadian tersebut tidak mungkin dapat diatasi
sendiri tanpa adanya bantuan. Apalagi, mengingat bahwa berbagai upaya
65
Wimpi Wibisono, Malaysia Khawatirkan Status Darurat Thailand Selatan, Republika, 9
Februari 2007.
33
sudah dilakukan untuk meredam konflik yang terjadi di Thailand Selatan.
Menimbang hal ini, maka pemerintah Thailand merasa perlu untuk melakukan
kerjasama dengan negara lain. Salah satu negara yang dapat dijadikan mitra
yakni negara tetangga, Malaysia.
Kebijakan politik yang diambil yakni, meminta bantuan Malaysia untuk
mengatasi gerakan yang terus mengalami eskalasi di wilayah Thailand Selatan.
Hal yang pertama diwujudkan yakni dengan adanya pertemuan Perdana
Menteri Abdullah Ahmad Badawi yang bertujuan untuk mengatasi separatis
dan melakukan kerjasama antara Malaysia-Thailand. Thailand beralih ke
tetangganya, Malaysia, untuk bekerjasama mengakhiri separatis di provinsi-
provinsi paling selatan Thailand.66
Selain itu, sebagai negara tetangga Malaysia pun turut perihatin terhadap
gejolak yang terjadi di Thailand. Apalagi sejak dicetuskannya kebangkitan
Melayu yang membuat suasana semakin memanas dan diberlakukannya situasi
darurat. Akibat kebijakan tersebut, banyak penduduk melarikan diri dan
meminta bantuan ke Malaysia.
Lebih lanjut, kala itu Najib Razak yang menjabat sebagai Perdana
Menteri Malaysia dan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva dari Thailand,
berjuang untuk mengatasi gerakan separatis diperbatasan, berkunjung ke
provinsi selatan Narathiwat. Menurut Reuben Wong selaku pakar kebijakan
luar negeri di Lembaga Pengkajian Internasional Singapura mengatakan
66
Perdana Menteri Thailand Ingin Mempererat Kerjasama Regional,
http://www.asiacalling.org/in/arsip/1133-thai-pm-calls-for-greater-regional-security-cooperation.
Diakses pada 09 Agustus 2011.
34
bahwa, ―Ini adalah kunjungan yang sangat simbolik…kedua pemimpin
bersikap sama bahwa perlu adanya dialog dan penyelesaian aksi kekerasan di
sini.‖67
Akhirnya, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah melakukan
pengamanan ekstra ketat di wilayah perbatasan, sebagaimana yang diungkap
oleh Menteri Pertahanan Thailand Jenderal Thammarak Isarangura Na
Ayutthaya bahwa pengamanan di sepanjang daerah perbatasan akan
ditingkatkan guna mencegah tersangka gerilyawan di pedalaman Thailand
Selatan dengan mudah menyeberangi perbatasan ke negara tetangga,
Malaysia.68
Dalam hal tersebut pengaturan pengamanan juga turut diperketat yakni
dengan pembuatan bangunan atau perintang yang kuat disepanjang daerah
perbatasan di wilayah Thailand. Pembangunan tersebut untuk memperkuat
keamanan di wilayah perbatasan, mencegah kaum separatis bersembunyi di
negara Malaysia dan sewaktu-waktu kembali ke Thailand.
C. Kebijakan Ekonomi
Dalam bidang ekonomi pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan
yakni dengan memberikan peluang kesempatan kerja bagi penduduk yang
berada di wilayah Selatan Thailand. Penduduk di wilayah Selatan Thailand,
67
Pemimpin Malaysia-Thailand Lakukan Kunjungan Perdamaian,
http://www.iannnews.com/news.php?kat=6&bid=102&PHPSESSID=3ba40125a0844f11d336dae
1ff284bd6. Diakses pada 28 September 2011. 68
Pengamanan Perbatasan Thailand-Malaysia Diperketat,
http://www.merdeka.com/politik/internasional/pengamanan-perbatasan-thailand-malaysia-
diperketat-xclyxyk.html/ diakses pada 16 September 2011.
35
merasa tidak memiliki hak sama dalam memperoleh kesejahteraan. Oleh
sebab itu, kebijakan ekonomi turut andil dalam mengatasi yang terjadi.69
Kebijakan yang diutarakan pemerintah Thailand pada tahun 2005 ini
diharapkan dapat mengatasi gerakan separatis di wilayah Selatan. Bahwa
warga Selatan diberikan kesempatan kerja dalam sektor-sektor publik juga
akan diberikan pelatihan dan magang. Maka dengan adanya kebijakan ini,
penduduk di wilayah Selatan dapat ambil bagian dalam mengelola sumber
daya yang ada.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam mengatasi gerakan
separatis ternyata masih belum efektif dan belum mencapai hasil signifikan. Hal ini
ditandai dengan masih adanya gerakan separatis hingga saat ini. Mereka akan terus
melakukan perlawanan sampai pemerintah memberikan otonomi khusus, bahkan
memberikan kemerdekaan. Pemerintah Thailand rupanya harus bekerja ekstra keras
untuk merumuskan upaya yang tepat agar gerakan separatis dapat teratasi.
69
Neil J. Melvi, Conflict in Southern Thailand Islamism, Violence and the State in the Pattani
Insurgency, Sweden: SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) Policy Paper No.20,
September 2007. Hlm 37.
36
BAB III
IMPLIKASI GERAKAN SEPARATIS DI THAILAND SELATAN TERHADAP
KEPENTINGAN THAILAND-MALAYSIA
3.1. Hubungan Kerjasama Antara Thailand-Malaysia Di Berbagai Bidang
Hubungan baik antara Thailand-Malaysia telah terjalin bahkan sebelum gerakan
separatis memanas di tahun 2004 dan sebelum kedua negara ini saling clash di tahun
2005. Dalam berbagai sektor Thailand-Malaysia membentuk kerjasama misalnya dalam
bidang ekonomi, sosial, perdagangan, politik dan lain sebagainya. Thailand dan
Malaysia pun memiliki intensitas hubungan bilateral yang relatif akrab. Mereka juga
berhubungan dalam konteks regional, bahkan multilateral.
A. Dalam Bidang Ekonomi-Sosial
Kerjasama dalam bidang ekonomi-sosial misalnya, telah menjadikan kedua
negara ini menjadi semakin dekat. Meskipun kedua negara ini tidak cukup kaya
dalam sumber daya alam, yang jumlahnya tidak seperti negara di wilayah Asia
Tenggara lainnya seperti Indonesia, akan tetapi Thailand-Malaysia membangun
kerjasama dalam bidang perekonomian.
Hubungan kerjasama di bidang ekonomi bahkan dapat melonjak secara
signifikan, yakni bahwa ekspor negara Thailand ke Malaysia melonjak hingga 14
persen setiap tahun menjadi 6,6 miliar dolar AS. Sementara itu, impor Thailand
37
dari Malaysia seperti dilansir Bank of Thailand, meningkat hingga tiga persen
menjadi 8,4 miliar dolar AS.70
Dalam sekup yang lebih besar, kerjasama antara Malaysia dan Thailand
juga menggandeng Indonesia sebagai mitra kerjasama, yang dikenal dengan
IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand – Growth Triangle), yang dibentuk pada
tahun 1993 di Indonesia.71
Adapun dengan dibentuknya IMT-GT, memiliki
tujuan yakni untuk meningkatkan taraf hidup di wilayah IMT-GT yang relatif
tertinggal dan marjinal. Keterbelakangan wilayah dapat menyebabkan
ketegangan dan konflik, karenanya ketiga negara diharapkan dapat saling
melengkapi dalam rangka mendorong pembangunan di wilayah IMT-GT.72
Adapun tujuan dari kerja sama IMT-GT adalah untuk mempercepat laju
pertumbuhan ekonomi dunia usaha, melalui peningkatan perdagangan dan
investasi, ekspor dari ketiga negara ini ke negara lain, kesejahteraan masyarakat
serta penurunan biaya produksi, distribusi dan transaksi.73
Pemerintah Malaysia, Thailand dan juga Indonesia pun melakukan
kerjasama dalam dibidang Sumber Daya Manusia (SDM). Di mana dalam
kerjasama tersebut pemerintah Malaysia, Indonesia, dan Thailand juga sepakat
melanjutkan kerjasama melalui pelatihan kerja dan magang di perusahaan. Maka
70
Redaksi, Badawi Tiba di Thailand untuk Bahas Konflik Thailand Selatan,
http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=3848_0_3_0_M18/ akses pada 16 September 2011. 71
Kerjasama Bilateral,
http://www.kemlu.go.id/songkhla/Pages/CountryProfile.aspx?IDP=1&l=id/ diakses pada 28
September 2011. 72
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle
(IMT-GT) ke-5 di Hanoi, Vietnam tanggal 28-29 Oktober 2010.
http://www.deptan.go.id/setjen/detailberita.php?id=404 / diakses pada 28 September 2011. 73
Ibid.
38
dengan adanya kerjasama dalam bidang tersebut, diharapkan ketiga negara
tersebut mampu mendorong peningkatan sektor ekonomi di ketiga negara
tersebut. Tidak hanya itu, kerjasama ekonomi subregional di wilayah perbatasan
ketiga negara itu pun diadakan untuk mengejar persaingan standar kualitas
sumber daya manusia dan daya saing di tingkat dunia. Selama ini ketiga
pemerintah bekerja sama dengan baik dalam bidang pertanian, pengembangan
SDM, perdagangan dan investasi, infrastruktur dan transportasi, pariwisata serta
produk halal yang dimulai sejak 1993.74
B. Dalam Bidang Keamanan
Thailand dan Malaysia pun menjalin kerjasama dalam bidang keamanan.
Kerjasama ini menjadi penting dilakukan, mengingat perbatasan kedua negara
sangat dekat, bahkan hanya dipisahkan oleh daratan. Jarak geografis perbatasan
yang dekat ini bisa menjadi rentan mengalami instabilitas ketika terjadi konflik
di salah satu negara. Dalam hal ini baik Thailand dan Malaysia membangun
kerjasama untuk mengadakan patroli terkoordinasi sepanjang perbatasan kedua
negara. Menurut Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Rajak, kerjasama
keamanan kedua negara itu dilakukan sebagai bentuk upaya intensif dalam
menghadapi kekhawatiran Malaysia terhadap aksi kekerasan di wilayah selatan
Thailand.75
Apalagi mengingat gerakan separatis di wilayah perbatasan Thailand
Selatan kerap terjadi dan tidak dapat dipungkiri dapat merembas ke wilayah
74
RI, Malaysia Thailand Kerja Sama SDM, http://www.apindo.or.id/index.php/berita-a-
artikel/news/633?task=view/ diakses pada 30 Oktober 2011. 75
Tifani Melodi, Patroli Perbatasan Malaysia-Thailand, Media Indonesia, 29 Agustus 2007.
39
Malaysia Utara. Thailand dan Malaysia pun sepakat untuk bekerjasama demi
mengakhiri ketegangan tersebut dengan membangun dan memperpanjang
tembok pengamanan diperbatasan Thailand dan Malaysia. Sehingga diharapkan
kekerasan tidak akan terjadi dan hubungan kedua negara dapat berjalan
harmonis.
3.2. Implikasi Gerakan Separatis di Thailand Selatan Terhadap Kepentingan
Thailand-Malaysia
Eksistensi dan intensitas konflik Thailand Selatan yang berkepanjangan, telah
mengakibatkan berbagai implikasi bagi Thailand dan Malaysia. Adapun implikasi
tersebut meliputi beberapa bidang, antara lain:
3.2.1. Implikasi Dalam Bidang Politik
Implikasi dalam bidang politik yang terjadi yakni mengenai hubungan
Thailand-Malaysia yang mengalami ketegangan hubungan diplomatik. Kedua
negara tetangga itu pun saling kecam mengenai kebijakan luar negeri mereka. Hal
ini sebagaimana yang dilansir oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid
Albar, ia mengatakan bahwa, ―Kami tidak akan mengajari Thailand bagaimana
melaksanakan kebijakan luar negeri. Dan saya akan meminta mereka untuk tidak
mengajari kami bagaimana menjalankan kebijakan luar negeri kami.‖76
Hal ini
terkait sejak merebaknya pemberitaan dimedia yang melaporkan bahwa Thailand
76
Malaysia-Thailand Saling Kecam. http://www.suaramerdeka.com/harian/0510/19/int03.htm.
Diakses pada 24 Oktober 2011.
40
(Bangkok) mengeluh atas sikap Kuala Lumpur yang menerima 131 warga
Muslim.77
Ketegangan pun terjadi setelah menteri pertahanan Thailand Thammarak
Isarangura Na Ayutthaya, mengemukakan bahwa, ―pulau Langkawi milik
Malaysia telah digunakan kaum pemberontak untuk menyusun rencana serangan
ke Thailand selatan‖. Tuduhan itu tentu saja mengejutkan Malaysia. Bahkan wakil
Perdana Menteri Najib Razak mendesak Thailand membuktikan kebenaran
tuduhan itu. Najib menegaskan, ―sama sekali tidak ada tanda jelas atas
penggunaan Langkawi sebagai tempat latihan.‖78
Menurut Najib, kejadian di
wilayah selatan merupakan masalah keamanan internal negara itu. Malaysia cukup
berang atas tuduhan Thailand tersebut. Oleh sebab itu, Najib menekankan bahwa
Malaysia juga tidak menjadi pangkalan pelatihan bagi kelompok garis keras yang
bermaksud melakukan serangan di Thailand.‖ Malaysia bukanlah tempat
perlindungan yang nyaman bagi teroris mana pun,‖ tambahnya.79
Meskipun demikian, pemerintah Thailand –Thaksin– justru
mengemukakan pernyataannya, ―right now there are villages in northern
Malaysia where the Muslim separatists responsible for all of this violence have
been residing… we are not accusing the Malaysian government of sheltering these
militants but they know where they are.‖80
Hubungan yang selama ini berjalan
77
Ibid. 78
Komplikasi Krisis Thailand Selatan, Harian Kompas, Selasa 13 September 2005. 79
Banjir Darah Muslim Di Pattani. Jurnal Forum Keadilan: No. 2, 9 Mei 2004. Hlm.50. 80
Jhon Funston, Malaysia and Thailand’s Southern Conflict: Reconciling Security and Ethnicity,
Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Vol. 32, No. 2. 2010.
Hlm. 241.
41
baik, justru menjadi complicated akibat peristiwa Thailand Selatan yang belum
teratasi.
Tidak hanya itu, sejak pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan status
darurat militer, banyak penduduk di perbatasan Thailand Selatan yang ketakutan
dan melarikan diri ke Malaysia. Akibatnya, pemerintah Thailand pun sempat
mendapatkan banyak kritikan atas kebijakan tersebut yang telah menyebabkan
banyak penduduk di Thailand Selatan melarikan diri untuk menyelamatkan diri.
Akan tetapi, Thaksin justru mengeluarkan pendapat bahwa; ―Please don’t
intervene. Please leave us alone. It is my job and we can cope with this matter. We
are to trying to explanation this to foreigners. But if they do not understand or
ignore our explanation, I don’t care because we are not begging them for food‖.81
Ketegangan pun mencapai puncaknya ketika Perdana Menteri Thaksin
Shinawatra menuding bahwa negara tetangganya tersebut menyembunyikan para
separatis muslim, ketika terjadi gelombang arus penduduk Thailand Selatan yang
melarikan diri ke Malaysia karena alasan untuk menghindari penyiksaan. Tentu
saja, Malaysia membantah. Ketegangan tersebut mencapai titik nadir setelah 131
penduduk Muslim Thailand Selatan menyebrangi perbatasan dan memasuki
wilayah tetangga, Kelantan, Malaysia pada 30 Agustus 2005. Kejadian ini menjadi
dilema tersendiri bagi Malaysia. Menteri Luar Negeri Malaysia, Syed Hamid
menyatakan bahwa, ―I think the responsibility is for the Thai side to ensure that
81
Ibid. Hlm. 242.
42
they can overcome the fear — whether real or perceived fear — in the local
community in Thailand so that they will not come here,‖ he said.82
Status 131 orang itu belum ditentukan sampai pemerintah Malaysia
bersama Komisi Tinggi PBB Untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) selesai
melakukan penelitian. Sering kali para separatis menyebrang ke wilayah
perbatasan Malaysia jika merasa terdesak. Hampir tidak terhindarkan, kehadiran
separatis Thailand Selatan di Malaysia menimbulkan persoalan tersendiri bagi
Malaysia. Sejauh ini, Malaysia dalam menjaga hubungan bilateral dan dalam
semangat kebersamaan ASEAN, tidak memberi kebebasan kepada separatis.
Sejak diberlakukannya status darurat militer ternyata turut memperburuk
keadaan, banyak Muslim-Melayu yang menyebrang ke Malaysia dan meminta
suaka karena telah diperlakukan tidak adil. Malaysia menyatakan penduduk
Thailand yang berada diperbatasan telah dianiaya. Selanjutnya, pihak Thailand
juga menuding bahwa Malaysia telah melindungi pemberontak yang melarikan
diri ke Malaysia. Thailand pun menuntut agar Malaysia memulangkan penduduk
Thailand yang melarikan diri tersebut.
Penduduk yang merasa dirinya terancam tentu saja meminta bantuan ke
negara tetangganya, Malaysia. Atas dasar kemanusiaan Malaysia hendak
melindungi penduduk tersebut, setidaknya hingga darurat militer dicabut oleh
pemerintahan Thailand. Tidak hanya itu Malaysia juga mendapatkan dukungan
internasional untuk tetap memberikan perlindungan bagi penduduk yang
82
Ibid. Hlm. 244.
43
melarikan diri ke Malaysia. Akibat peristiwa ini, kedua negara pun saling kecam
satu sama lain.83
Terkait larinya 131 penduduk Thailand ke perbatasan dan meminta
perlindungan (suaka) ke Malaysia pada akhir bulan Agustus tahun 2005 karena
beralasan diperlakukan tidak baik, tentu mengundang reaksi keras dari
pemerintahan Thailand. Thailand menyatakan bahwa Malaysia tidak
memulangkan para tersangka separatis yang diburu pihak berwajib Thailand. Para
tersangka separatis itu justru mendapat suaka setelah masuk ke wilayah Malaysia.
Maka terjadilah kemerosotan hubungan diplomatik kedua negara yang terletak di
Asia Tenggara ini.
Malaysia memperihatinkan cara Bangkok dalam mengatasi gerakan
separatis di Thailand Selatan. Kuala Lumpur khawatir, cara Bangkok itu
menyebabkan ketidakstabilan di wilayah Malaysia Utara yang berbatasan dengan
Thailand Selatan. Hal ini dapat menyulitkan langkah diplomasi kedua negara. Di
lain pihak, Thailand beranggapan Kuala Lumpur harus lebih ketat menjaga
perbatasannya. Sementara itu, Thaksin dan PM Malaysia Abdullah Ahmad
Badawi semula dijadwalkan bertemu di Kuala Lumpur bulan Agustus tahun 2005.
Namun Thaksin membatalkan lawatannya ke Kuala Lumpur. Dia hanya mengirim
wakilnya. Sebab, dia tidak senang dengan dukungan Malaysia terhadap para
tersangka militan yang membelot ke Malaysia.84
83
Anshori Azhar, Malaysia-Thailand Saling Kecam, Kompas, 7 September 2005. 84
Malaysia-Thailand Saling Kecam, http://www.suaramerdeka.com/harian/0510/19/int03.htm/
diakses pada 24 Oktober 2011.
44
Setidaknya, sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2006 hubungan kedua
negara mengalami ketegangan yang cukup signifikan. Pemerintah Thaksin pun
kerap mengulangi tuduhan bahwa para separatis Selatan sedang dikirim ke kamp-
kamp pelatihan di Kelantan, dan bahwa bom diproduksi di Malaysia untuk
diselundupkan ke Thailand. Tidak hanya itu, hubungan antara Thailand dengan
Malaysia semakin memburuk ketika ada tuduhan dari pihak Thailand, bahwa para
separatis sedang dilatih di wilayah hutan Kelantan. Mendengar hal tersebut,
pemerintah Malaysia tentu tidak terima.
Pihak Malaysia seperti yang dilansir dalam Straits Times, menyatakan
bahwa tidak ada dasar yang dapat membenarkan setiap kelompok atau negara
untuk mengambil tindakan terhadap negara lain.85
Tidak hanya itu, Kuala Lumpur
pun memperingatkan Bangkok untuk tidak menggunakan Malaysia sebagai
kambing hitam. Lebih lanjut, terjadi tudingan bahwa separatis selatan yang
mengumpulkan dana di sisi perbatasan Malaysia dengan meminta sumbangan dan
melalui pemerasan.86
Kecaman terus terjadi antara Thailand-Malaysia. Kedua belah pihak pun
masih memegang teguh pendiriannya masing-masing. Akibatnya, hubungan baik
yang selama ini berjalan dengan lancar dan menghadirkan banyak manfaat dan
kesejahteraan, justru mengalami kemerosotan akibat gerakan separatis yang masih
belum teratasi.
85
Ian Storey, Peran Malaysia Dalam Pemberontakan Thailand Selatan,
http://www.jamestown.org/single/%3Fno_cache%3D1%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D
1043. Akses pada 24 Oktober 2011. 86
Ibid.
45
3.2.2. Implikasi Dalam Bidang Keamanan
Gerakan separatis telah menciptakan instabilitas dan mengancam
keamanan warga yang mengalaminya. Eksodus besar-besaran akibat hilangnya
rasa aman, adanya bentuk deklarasi otonomi dan pemisahan diri dan lain
sebagainya. Telah menjadikan kondisi wilayah di perbatasan Thailand Selatan
menjadi tidak menentu. Jika ketidakstabilan ini terus-menerus terjadi dan belum
ada rumusan untuk menyelesaikannya, maka akan menjadi pekerjaan rumah yang
terus menyita perhatian pemerintahan setempat.
Keinginan untuk mendapatkan otonomi dan memisahkan diri terus terjadi.
Pada akhirnya, kejadian tersebut dapat menimbulkan suasana menjadi tidak
kondusif, baik itu bagi penduduk yang berada diperbatasan mau pun bagi
pemerintahan.
Masalah stabilitas negara merupakan sebuah harga mati yang tidak dapat
diabaikan. Oleh sebab itu, setiap negara tentu sangat menginginkan agar
negaranya dalam keadaan aman terkendali. Namun, yang namanya konflik tentu
tidak dapat dihindarkan begitu saja. Konflik akan selalu hadir dalam sebuah
kehidupan dari adanya rasa ketidakpuasan, rasa tereliminasi, timbulnya rasa
ketidakadilan dan lain sebagainya.
Adanya separatis ini dapat menjadi pemicu hadirnya perlawanan, dan
menimbulkan kondisi instabilitas dan dapat menimbulkan kerugian. Akibatnya
tentu dapat mengoyak rasa nasionalisme kebangsaan dan dapat menghadirkan
instabilitas terhadap sebuah negara. Tuntutan separatis menjadi taruhan besar bagi
46
sebuah integritas dan eksistensi negara-bangsa Thailand, apalagi tuntutan tersebut
disertai dengan tindak kekerasan, jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta
benda.87
3.2.3. Implikasi Dalam Bidang Ekonomi-Sosial
Konflik memang dapat menghasilkan berbagai spekulasi, namun dalam
skala massif yang sulit dikendalikan, tentu dapat menimbulkan berbagai situasi
tidak kondusif, kerugian dan korban jiwa misalnya. Dalam pemberitaan di Media
Indonesia online bahwa gerakan separatis yang merebak di provinsi Yala, Pattani,
Narathiwa, dan Songkhla sejak kembali memanas di tahun 2004, sedikitnya 4.800
orang tewas akibat konflik tersebut.88
Selain itu, kontak senjata dan serangan bom terus terjadi di Thailand
Selatan yang diprakarsai oleh separatis. Di Distrik Ra Ngae, provinsi Narathiwat,
sebanyak enam warga tewas akibat serangan bom. Sementara itu, bom kedua
kembali menguncang dan melukai aparat saat mencoba menyelamatkan warga
tersebut. Tidak hanya itu, di provinsi Yala, dilaporkan satu orang tewas dan
puluhan lainnya terluka dalam serangkaian bom yang terjadi di wilayah tersebut.
Hingga kini, konflik antara kaum separatis Muslim dan aparat telah memakan
hampir 5.000 korban jiwa.89
87
Redaksi, Tajuk Rencana; PM Thaksin Bereaksi Cepat Atas Pergolakan di Thailand Selatan,
Kompas, Kamis, 08 Januari 2004. Hlm.4. 88
Separatis Langgar Hak Asasi,
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/09/28/263448/75/19/Separatis-Langgar-Hak-Asasi.
Diakses pada 15 November 2011. 89
Serangan Bom di Thailand Tewaskan 6 Orang.
http://www.kbr68h.com/berita/internasional/14704-serangan-bom-di-thailand-tewaskan-6-orang.
Diakses pada 15 November 2011.
47
Lebih lanjut, dilaporkan tujuh orang tewas dalam dua serangan bom di
Thailand Selatan. Korban tewas sebagian besar adalah anggota pasukan keamanan
Thailand. Selain itu, media Thailand juga melansir setidaknya enam belas orang
terluka dari serangan yang diduga dilakukan separatis Thailand Selatan. Tiga
tentara tewas di provinsi Yala, terkena ledakan bom saat di dalam kendaraan. Dua
tentara lainnya terluka.90
Akibat serangkaian bom dan kontak senjata tersebut, kelompok hak asasi
manusia Amnesti Internasional atau yang disingkat dengan AI, mengecam
tindakan tidak berperikemanusiaan tersebut. AI pun berpendapat bahwa
pemerintah Thailand tersebut harus bertanggujawab atas jatuhnya korban. Tidak
hanya itu, pihak AI pun menyatakan bahwa, ―(Kelompok separatis) telah
menyebarkan teror terhadap warga sipil. Ini merupakan kejahatan perang.‖91
90
Konflik di Thailand Selatan Kembali Pecah, 7 Tewas.
http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/05/09/127849/Konflik-di-Thailand-Selatan-
Kembali-Pecah-7-Tewas/ diakses pada 16 September 2011. 91
Separatis Langgar Hak Asasi.
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/09/28/263448/75/19/Separatis-Langgar-Hak-Asasi.
Diakses pada 15 November 2011.
48
BAB IV
DIPLOMASI THAILAND-MALAYSIA DALAM MENGATASI GERAKAN
SEPARATIS DI THAILAND SELATAN
Bagi negara Thailand, menyelesaikan gerakan separatis Thailand Selatan
merupakan pekerjaan rumah yang menyita perhatian. Berbagai upaya coba ditempuh
untuk mengatasi gerakan separatis yang kembali memanas di tahun tahun 2004. Bagi
Malaysia sendiri, gerakan separatis di Thailand Selatan membuat pemerintahan
Malaysia ini perihatin. Belum lagi terjadinya ketegangan dan saling kecam antara
Malaysia dan Thailand.
Menurut pemimpin Thailand, Surajud, mengatakan bahwa kaum separatis Thailand
Selatan merupakan bagian dari gerakan regional. Ia pun menyatakan bahwa, ―kami tahu
ancaman ini bukan ancaman lokal saja tapi sudah menjadi ancaman global. Jadi bisa
tidaknya ancaman ini diatasi, tergantung pada kerjasama berbagai negara. Kalau kita
tidak bekerjasama, kita tidak bisa mengatasinya.‖92
Mengenai kerjasama memang
terletak pada pencapaian sasaran. Tujuan akhir yang kemudian dijabarkan ke dalam
sasaran-sasaran kerjasama yang ditentukan oleh persamaan kepentingan yang
fundamental dari masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.93
Adapun sebagai bentuk upaya untuk mengakhiri gerakan separatis yakni dilakukan
dengan saling kunjung antara kedua pemimpin berkuasa kedua negara tersebut. Adapun
92
Perdana Menteri Thailand Ingin Mempercepat Kerjasama Regional.
http://www.asiacalling.org/in/arsip/1133-thai-pm-calls-for-greater-regional-security-cooperation/
diakses pada 09 Agustus 2011. 93
R. Soeprapto. Hubungan Internasioanl: Sistem, Interaksi, Dan Perilaku. Jakarta: PT. Raja
Grafindo, 1997. Hlm. 181.
49
rangkaian peristiwa sejak konflik kembali memanas hingga terjadinya berbagai
kesepakatan atau kunjungan yang melibatkan Thailand-Malaysia, dapat penulis jabarkan
sebagai berikut:
1) Di tahun 2000-2004:
Gerakan separatis di Thailand Selatan sepanjang tahun 2000 hingga tahun 2004
terus terjadi, tercatat lebih dari 1843 insiden terjadi.94
Sedangkan hubungan antara
Thailand-Malaysia pada tahun tersebut dapat dikatakan masih berjalan baik dan lancar.
Hal ini ditandai dengan tidak adanya benturan atau kecaman dari kedua belah pihak.
2) Di tahun 2004:
Pada tanggal 4 Januari 2004 merupakan puncak konflik yang dilakukan oleh
gerakan separatis. Hal ini ditandai dengan dicetuskannya kebangkitan Muslim-Melayu.95
Konflik terus terjadi tanpa dapat diatasi, akibat dari adanya kejadian ini berbagai
dampak negatif dialami negara Thailand, misalnya jatuhnya korban jiwa, kerugian harta
benda, menimbulkan instabilitas dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana yang telah
dijelaskan pada bab sebelumnya (bab II).
3) Di tahun 2005:
Terjadi gelombang arus pengungsi besar-besaran penduduk Thailand ke
Malaysia Utara akibat diberlakukannya status darurat militer oleh pemerintah Thailand
pada Agustus tahun 2005 yang kemudian diperpanjang hingga bulan Oktober tahun
94
Srisompob Jitpiromsri with Panyasak Sobhonvasu, Unpacking Thailand’s Southern Conflick;
The Poverty of Structural Explanations, Routledge: Critical Asian Studies 38:1 Tahun 2006. Hlm. 102. 95
Jhon Funston, Thailand’s Southern Fires: The Malaysian Factor. Research of Pacific and Asian
Studies (RSPAS). Canberra: Australian National University. Hlm. 55.
50
2005. Akibatnya, timbullah kekhawatiran dan ketakutan dari penduduk yang tinggal di
wilayah Selatan.
Pemerintah Thailand telah mengeluarkan status darurat militer di tiga provinsi di
wilayah Selatan yakni Pattani, Yala dan Narathiwat pada Agustus 2005. Kebijakan
tersebut dapat memberlakukan banyak hal, misalnya penyadapan, penggeledahan dan
penangkapan terhadap orang yang dicurigai dan mengacaukan situasi. Tidak hanya itu,
pemerintahan Thailand mengeluarkan kebijakan seperti mengeluarkan surat perintah
penangkapan bagi para Muslim yang dituduh mendalangi serangan di Thailand
Selatan.96
Akibat adanya eksodus penduduk Thailand ke wilayah Malaysia yang pada
akhirnya menimbulkan perseteruan antara Thailand dan Malaysia. Hal ini terkait dengan
perlindungan sementara yang diberikan Malaysia terhadap penduduk tersebut. Sejak saat
itulah hubungan kedua negara mulai mengalami ketegangan hubungan diplomatik
karena terjadi saling kecam dan tuduh antara kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana
telah dijelaskan pada bab sebelumnya (bab III).
4) Di tahun 2005-2007:
Rentang tahun 2005 hingga tahun 2007 keadaan konflik separatis di Thailand
Selatan masih terus terjadi tanpa dapat diatasi meskipun pemerintah Thailand telah
berupaya untuk mengatasinya. Hal ini terkait karena para separatis akan terus melakukan
perlawanannya hingga mendapatkan otonomi atau kemerdekaan yang diinginkan.
Sedangkan ketegangan hubungan diplomatik Thailand-Malaysia pun masih terjadi.
96
Wimpi Wibisono, Malaysia Khawatirkan Status Darurat Thailand Selatan, Republika, 9
Februari 2007.
51
5) Di tahun 2007-2009:
Kedua negara mulai menyadari akan pentingnya hubungan baik dan kerjasama
untuk mengatasi gerakan separatis di Thailand Selatan. Hal ini ditandai dengan
dimulainya berbagai kunjungan dan kesepakatan yang dilakukan Thiland-Malaysia
untuk mengatasi gerakan separatis. Para pemimpin Malaysia dan Thailand dijadwalkan
melakukan kunjungan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Thailand selatan yang
bergolak. Najib Razak yang menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia dan Perdana
Menteri Abhisit Vejjajiva dari Thailand, berjuang untuk mengatasi gerakan separatis,
berkunjung ke provinsi selatan Narathiwat.
Menurut Reuben Wong selaku pakar kebijakan luar negeri di Lembaga
Pengkajian Internasional Singapura mengatakan bahwa, ―Ini adalah kunjungan yang
sangat simbolik…kedua pemimpin bersikap sama bahwa perlu adanya dialog dan
penyelesaian aksi kekerasan di sini.‖97
Antara Thailand dan Malaysia telah sepakat
untuk meningkatkan kerjasama untuk mengatasi keresahan di wilayah Thailand Selatan.
Sejak saat itu, kedua negara mulai mengadakan kesepakatan-kesepakatan untuk
mengakhiri konflik dan ketegangan.
a. 11 Februari 2007:
Badawi mengunjungi Thailand. Kedua negara sepakat untuk
memperbaiki hubungan kerjasama ke arah yang lebih positif. Malaysia juga
berusaha untuk memetakan dan mengorganisir konflik, keduanya pun sepakat
bahwa kemiskinan faktor penyebab terjadinya pemberontakan.
97
Pemimpin Malaysia-Thailand Lakukan Kunjungan Perdamaian,
http://www.iannnews.com/news.php?kat=6&bid=102&PHPSESSID=3ba40125a0844f11d336dae
1ff284bd6. Diakses pada 28 September 2011.
52
b. April 2007:
Kunjungan balasan pun dilakukan oleh Thaksin ke Malaysia. Adapun
kunjungan balasan tersebut ditujuakan sebagai upaya dalam memetakan atau
menyelesaikan konflik.
c. 21 Agustus 2007:
Terjadi kesepakatan dengan lahirnya MoU On Education yang ditanda
tangani oleh menteri pendidikan kedua negara yakni Prof. Dr. Wichit Srisa-an
(Thailand) dan Datuk Sri Hishammuddin Tun Hussein (Malaysia).
Di mana kedua negara ini pada akhirnya menandatangi nota kesepahaman
yakni Memorandum of Understanding On Educational Cooperation Between
The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of Malaysia.
MoU tersebut ditandatangani pada 21 Agustus 2007 di Putrajaya oleh menteri
pendidikan kedua negara yakni Prof. Dr. Wichit Srisa-an (Thailand) dan Datuk
Sri Hishammuddin Tun Hussein (Malaysia).
Adapun isi dari MoU tersebut yakni mengenai pendidikan dalam segala
sektor, diperuntukan bagi guru, murid, maupun institusi, pertukaran informasi,
beasiswa, pertukaran pelajar, memberikan kurikulum Islamiyah, dan lain
sebagainya. Hal ini juga demi peningkatan pendidikan secara menyeluruh
khususnya di wilayah Thailand Selatan. Kesepakatan yang telah dibentuk
tersebut hingga saat ini terus diupayakan agar seluruh penduduk dapat
mengenyam pendidikan yang layak.
53
d. Senin, 8 Juni 2009:
Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama mengatasi
kekhawatiran di wilayah Thailand Selatan, hal ini dilakukan oleh Abhisit
Vejjajiva (Thailand) dan Naib Razak (Malaysia). Kedua negara ini sepakat
setelah melakukan pertemuan pada Senin, 8 Juni 2009 lalu. Hal ini merupakan
kunjungan resmi yang pertama bagi Abhisit Vejjajiva (Thailand) ke Malaysia.98
Dalam pertemuan tersebut kedua negara sepakat untuk memberikan
kesempatan kepada para pemuda untuk membantu mencapai kedamaian.
Thailand dan Malaysia juga sepakat untuk bekerjasama di bawah naskah yang
disebut dengan naskah tiga E, yakni pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa wilayah Thailand Selatan
sangat tertinggal bila dibandingkan dengan wilayah lain di Thailand.99
e. Tahun 2009:
Diadakan pertemuan dalam rangka kerjasama bersama antara Thailand-
Malaysia dan sekaligus diadakan siding komite strategi pembangunan daerah
perbatasan bersama. Segala usaha untuk menciptakan keadaan yang aman pun
selalu dilakukan oleh kedua negara, bahkan ketika terjadi ketegangan kedua
negara pun berusaha untuk tetap melakukan upaya kerjasama. Hal ini
sebagaimana diberitakan oleh Suara Merdeka, bahwa kedua negara sepakat
98
Malaysia-Thailand Kerja Sama Tangani Thai Selatan,
http://beritasore.com/2009/06/09/malaysia-thailand-kerja-sama-tangani-thai-selatan/diakses pada
14 Februari 2012. 99
Jhon Funston, Malaysia and Thailand’s Southern Conflict: Reconciling Security and Ethnicity,
Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Vol. 32, No. 2. 2010.
Hlm. 248.
54
untuk mengakhiri perang kata-kata dan ketegangan. Kesepakatan tersebut terjadi
pasca mantan PM Malaysia Mahathir Mohammad melakukan kunjungan dua hari
ke Thailand. Mahathir mengatakan bahwa, ―kami semua sepakat bahwa tidak
akan ada lagi diplomasi megafon. Sikap saling mencela tidak akan pernah
menyelesaikan masalah.‖100
Dalam pertemuannya tersebut, Mahathir bertemu dengan Thaksin pada
Senin malam waktu setempat. Pada hari berikutnya Mahathir dijadwalkan
bertemu dengan ketua Komisi Rekonsiliasi Nasional Thailand Anand
Panyarachun. Mahathir pun memastikan bahwa perselisihan tersebut akan hilang.
Bahkan sebelum pertemuan Thaksin pun menegaskan bahwa kedua negara
memang saling membutuhkan satu sama lain, dan memandang bahwa kedua
negara perlu mempererat kerja sama bilateral.
Pada kunjungan yang lain, Malaysia juga bersedia membantu Thailand
untuk mengakhiri konflik tersebut. Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Thailand
Surapong Tovichakchaikul bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk
Anifah bin Haji Anam. Dalam pertemuannya, kedua petinggi negara tersebut
membahas mengenai hubungan kerjasama kedua negara tersebut dan membahas
mengenai penanganan pemberontakan di wilayah perbatasan. Dalam diskusinya,
Surapong pun mengangkat isu mengenai draf perjanjian lintas batas yang pernah
dibuat beberapa tahun silam akan sedang direvisi. Kesimpulannya bahwa
100
Thailand-Malaysia Berdamai, http://www.suaramerdeka.com/harian/0511/23/int1.htm/ diakses
pada 14 Februari 2012.
55
perjanjian yang baru nantinya dapat memfasilitasi dan mengatasi pergerakan
warga di kedua perbatasan.
Dalam pertemuannya itu, Surapong menyatakan siap untuk menjadi tuan
rumah dalam Kerja sama Bersama ke-12 Thailand-Malaysia dan Sidang Ketiga
Komite Strategi Pembangunan Daerah Perbatasan Bersama (JDS), adapun
pertemuan tersebut rencanya akan diadakan pada akhir tahun 2009.101
Kedua
pertemuan tersebut sebagai salah satu bentuk persiapan untuk pertemuan tahunan
para pemimpin kedua negara dan Malaysia yang akan menjadi tuan rumahnya.
Selain itu, Menteri Luar Negeri Thailand pun sudah dijadwalkan akan
berkunjung ke Malaysia akhir Oktober di tahun yang sama.
Diadakannya kunjungan dan rencana kedua petinggi negara tersebut
menunjukkan bahwa Thailand dan Malaysia saling membutuhkan satu sama lain. Ini
juga sebagai upaya diplomasi Thailand-Malaysia untuk mengatasi gerakan separatis di
Thailand Selatan. Esensi kunjungan tersebut setidaknya dapat memberikan kesempatan
kepada kedua pemimpin untuk memperbarui hubungan personal, kenegaraan dan
melakukan diskusi serta pertukaran pandangan dalam konteks memperkuat hubungan
dekat dan meluaskan bidang kerjasama. Selama keputusan atau kesepakatan yang
diambil itu tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, agar stabilitas keamanan
kondusif dan hubungan baik kembali terjadi, maka boleh saja kedua negara melakukan
kerjasama atau menjalan kebijakan luar negerinya.
101
Malaysia Cooperates With Thailand On South Issues,
http://www.nationalmultimedia.com/2011/09/22/national/Malaysia-Cooperates-With-Thailand-
On-South-Issues-30165865.html/diakses pada 30 Januari 2012.
56
4.2 Program Kerjasama Antara Thailand-Malaysia Dalam Mengatasi Gerakan
Separatis Di Thailand Selatan
Bagi Malaysia dan Thailand hubungan baik untuk mengatasi gerakan separatis
yang terjadi di Thailand Selatan menjadi kepentingan bersama yang harus segera
direalisasikan. Oleh sebab itu, kedua negara sepakat untuk mengadakan hubungan baik
dengan saling kunjung dan memetakan persoalan serta rumusan yang tepat dalam
mengatasi gerakan separatis di Thailand Selatan. Adapun bentuk diplomasi atau
berbagai kesepakatan yang dilakukan oleh Thailand dan Malaysia dalam mengatasi
gerakan separatis di Thailand Selatan, sebagai berikut:
4.2.1. Membangun Ekonomi dan Memberantas Kemiskinan di Wilayah
Perbatasan
Begitu banyak hal yang melatarbelakangi perseteruan yang terjadi di
Thailand Selatan, khususnya wilayah yang terdiri dari provinsi Pattani, Yala,
Narathiwat, Satun dan Songkhla. Dahulunya, Thailand Selatan merupakan
wilayah independen yang memiliki peraturan sendiri. Sistem ekonomi mereka
pun cenderung stabil. Mereka memiliki pemerintahan sendiri. Mereka pun
mengelola keuangan sendiri dan lain sebagainya. Akan tetapi, kehidupan mereka
seakan berubah ketika terjadi aneksasi di tahun 1902, di mana pada saat itu
wilayah di selatan Thailand menjadi satu dengan kerajaan Thailand. Warga
Thailand Selatan yang mayoritas adalah Muslim-Melayu harus menyatukan diri
dengan warga kerajaan Thailand yang mayoritas beragama Buddha.
57
Tidak hanya itu, banyak peraturan dan kebijakan yang dirasakan
merugikan warga di Thailand Selatan. Belum lagi pembagian ekonomi dan
pembangunan yang tidak merata keberbagai wilayah. Tentu saja, warga di
perbatasan Thailand Selatan bereaksi dengan menyuarakan untuk
memberlakukan hak otonomi, bahkan hingga menginginkan pembentukan
pemerintahan sendiri.
Melihat hal tersebut, Malaysia menaruh perhatian mendalam terhadap
konflik di wilayah utaranya ini. Awalnya memang, berbagai bentuk simpati dan
bantuan Malaysia kerap ditolak oleh pemerintah Thailand, bahkan sempat
dipandang sinis oleh Thailand karena Malaysia dianggap terlalu mencampuri
urusan dalam negeri Gajah Putih ini. Akan tetapi, dilain kesempatan rupanya
Thailand mulai menyadari bahwa konflik internal tersebut tidak dapat
diredamnya sendiri, melainkan butuh bantuan dari pihak lain yakni negara
tetangga, Malaysia.
Dalam hal ini antara Malaysia dan Thailand sepakat untuk memetakan
rangkaian upaya untuk mengakhiri gerakan separatis. Salah satu hal yang
disepakati dalam pertemuan kedua negara bertetangga itu, yakni mengenai upaya
sosial ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Hal ini sebagaimana diungkap
oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar yang mengatakan bahwa
krisis di wilayah mayoritas Muslim di negeri mayoritas Budha tidak terkait ke
agama atau Islam. ―Itu tidak ada hubungan dengan Islam. Warga Muslim dan
58
Budha telah hidup dengan damai di sana sebelumnya. Di sana ada perasaan
teralienasi, ditinggal dan problem sosio-ekonomi.‖102
Konflik dapat terjadi akibat adanya kemiskinan. Kemiskinan ini
selanjutnya memicu sejumlah (potensi) kerawanan sosial. Oleh karena itulah
maka kesejahteraan yang baik diasumsikan dapat mengeliminir konflik.
Bentuknya dapat dilakukan dengan melakukan penyediaan lapangan pekerjaan
dan gaji yang mencukupi. Dengan gaji yang mencukupi orang merasa aman.103
Malaysia mengatakan kemiskinan yang melanda muslim di Thailand
Selatan menjadi pemicu ketegangan di wilayah tersebut. Perdana Menteri
Thailand, Abdullah Ahmad Badawi, menyatakan pihaknya akan bekerjasama
dengan Thailand untuk mengatasi masalah tersebut. ―Kemiskinan dan tingkat
ekonomi yang rendah di wilayah selatan menjadi salah satu pemicu terjadinya
masalah keamanan,‖ katanya di Bangkok.104
Selain itu, Badawi pun mengatakan bila telah terwujud stabilitas di
wilayah selatan, maka akan terwujud pula kegiatan ekonomi yang semakin
ramai. Ini akan menjadi muslim di wilayah selatan memiliki tingkat ekonomi dan
kesejahteraan yang lebih baik. Jika stabilitas dan kesejahteraan telah terwujud,
maka perdamaian yang berkelanjutan akan pula hadir di wilayah ini.105
102
Thailand-Malaysia Petakan Atasi Ketegangan di Thailand Selatan.
Dalam http://www.tempo.co.id/hg/luarnegeri/2007/03/23/brk,2007032396136,id.html. Diakses
pada 28 September 2011. 103
Jamil, M. Mukhsin, Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi
Resolusi Konflik. Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC). 2007. Hlm. 40. 104
Malaysia: Kemiskinan Picu Pergolakan di Thailand Selatan.
Pada http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.pp?id=A3851_0_0_M. Diakses pada 16 September 2011.
Baca lebih lanjut pada Republika online, 13 Februari 2007. 105
Ibid.
59
Oleh sebab itu, dalam setiap kesempatan kedua negara bertetangga
tersebut membicarakan formula yang tepat demi mewujudkan kesejahteraan di
selatan. Bentuk pemerataan dan berbagai pendekatan sosial-ekonomi coba untuk
dicanangkan agar pembangunan dapat dirasakan merata kesejumlah titik di bumi
Thailand.
Malaysia pun berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada
Thailand untuk menindak separatis di wilayah perbatasan kedua negara.
Pernyataan itu ia ungkapkan setelah mengadakan pertemuan dengan mitranya
(Senin, 12/4), Perdana Menteri Thailand. Pertemuan itu pun atas inisiatif
Thaksin. Dalam pertemuan tersebut kedua negara juga sepakat untuk memilih
pembangunan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan di kawasan terpencil dan
berpenghasilan rendah di Thailand, khususnya di wilayah kelompok Muslim
sepanjang perbasatan Malaysia. Itu merupakan elemen penting dari strategis
jangka panjang untuk mengurangi masalah separatis di Thailand Selatan.106
Untuk merealisasikan hal tersebut, Badawi pun mengatakan bahwa nota
kesepahaman tentang pembangunan ekonomi di daerah perbatasan
ditandatangani segera baik itu di Kuala Lumpur atau di Bangkok. Dalam hal
strategi pembangunan, Thaksin pun mengatakan bahwa aspek penting dalam
menghadapi bersama tantangan ini adalah strategi pembangunan terpadu di
daerah perbatasan. ―Pertemuan dengan Abdullah telah dilakukan dengan semua
keterusterangan sebagai yang biasa dilakukan di antara teman dalam suasana
106
Redaksi, Malaysia Dukung Thailand Untuk Menindak Separatis, Kompas, Selasa 13 April
2004. Hlm 2.
60
ramah-tamah dan pengertian yang sangat baik,‖ tuturnya. ―Kami memiliki
analisa yang sama tentang keadaan kompleks penyebab masalah dan obat yang
dibutuhkan untuk menghadapinya,‖ lanjutnya.107
4.2.2. Menjaga Stabilitas Wilayah Perbatasan Antar Kedua Negara
Jarak geografis antara Thailand dan Malaysia yang relatif dekat
menyebabkan wilayah perbatasan kedua negara ini rentan untuk dimasuki oleh
para separatis Thailand Selatan. Jika demikian tentu dapat menimbulkan banyak
implikasi. Dilain pihak, perbatasan merupakan wilayah yang sangat krusial dan
memegang peranan penting bagi sebuah negara. Perbatasan juga merupakan
garda depan negara. Oleh sebab itu, perbatasan setiap negara harus dijaga ketat
agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengenai konflik yang terjadi
dan sehubungan dengan stabilitas wilayah perbatasan, maka dua negara yakni
Thailand dan Malaysia sepakat melakukan kerjasama untuk meningkatkan
stabilitas diperbatasan. Malaysia meningkatkan keamanan di perbatasan dengan
Thailand. Hal itu terkait pengetatan masuknya sepeda motor Thailand setelah
seorang pejabat perbatasan Malaysia diserang oleh kelompok penyelundup bahan
bakar minyak.108
Pengamanan di wilayah perbatasan akan ditingkatkan guna mencegah
separatis di pedalaman Thailand Selatan dengan mudah menyebrangi perbatasan.
Thailand maupun Malaysia sepakat untuk selalu meningkatkan dan memperketat
wilayah perbatasan. Setidaknya, demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh
107
Ibid. 108
Tentara Malaysia di Perbatasan Thailand Diserang. Dalam http://www.tempo.co.id/
hg/luarnegeri/2007/01/10/brk,20070110-90990,id.html. diakses pada 16 September 2011.
61
Menteri Pertahanan Thailand Jendral Thammarak Isarangura Na Ayutthaya. Ia
pun menyatakan bahwa pemerintah telah merencanakan pengaturan pengamanan
yang lebih ketat di sepanjang perbatasan Thailand-Malaysia guna mengatasi
masalah tersebut. Pengaturan itu meliputi pembuatan bangunan atau perintang,
yang kuat disepanjang daerah perbatasan di wilayah Thailand. ―Pemerintah
Thailand akan meningkatkan pengaturan pengamanan di sepanjang perbatasan
Thailand-Malaysia dan kami percaya akan memperoleh kerjasama yang baik dari
Kuala Lumpur seperti biasa bagi tindakan baru tersebut,‖ katanya.109
Pihak Thailand yang diwakili oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra,
pada Senin 16 Februari 2004, mengatakan akan membangun pagar sepanjang
650 km pada perbatasannya. Adapun tujuan dibangunnya tembok tersebut untuk
menghentikan militan melarikan diri setelah menyerang pasukan Thailand.
Dikatakan juga bahwa militer akan membangun pagar tersebut disepanjang rute
pelarian yang dicurigai dilewati oleh para pemberontak.110
Selain itu, pendekatan keamanan dan politik juga diperkuat dengan
langkah diplomatik. Hal ini ditandai dengan adanya kunjungan yang dilakukan
oleh Menteri Luar Negeri Thailand Surakiart Sathirathai ke Malaysia demi
membahas permasalahan di kawasan selatan. Apalagi selama ini wilayah tersebut
disinyalir sebagai tempat mondar-mandir antar wilayah perbatasan Thailand dan
109
Pengamanan Perbatasan Thailand-Malaysia Diperketat.
http://www.merdeka.com/politik/internasional/pengamanan-perbatasan-thailand-malaysia-
diperketat-xclyxyk.html. Diakses pada 16 September 2011. 110
Redaksi, Sari Berita Luar Negeri, Kompas, Rabu 18 Februari 2004, hlm.2.
62
Malaysia. Bahkan tidak sedikit penduduk di wilayah tersebut memiliki
kewarganegaraan ganda Thailand-Malaysia.111
Kerjasama dalam peningkatan di wilayah perbatasan juga dilakukan
dengan adanya perjanjian bilateral. Penandatanganan kesepakatan itu bertepatan
dengan pertemuan ke-50 Komite Perbatasan Thailand dan Malaysia (GBC).
Dalam kesempatan itu, kedua negara sepakat untuk meningkatkan keamanan
perbatasan yakni dengan membuat kartu lintas batas elektronik yang
penggunaannya terealisasi tahun 2011. Selain itu, kedua negara bertetangga
tersebut juga meningkatkan kerjasama pelatihan patroli dan militer. Termasuk,
pelatihan hukum yang secara khusus menyangkut masalah imigrasi.112
Selain itu, pemerintah Malaysia juga meningkatkan resimen berkekuatan
3.600 anggota, yang sebelumnya berada di bawah pasukan sukarelawan
cadangan, menjadi tentara profesional yang berada di bawah angkatan bersenjata
Malaysia. ―Resimen baru di perbatasan tersebut memiliki tugas utama menjaga
perbatasan sepanjang 506 kilometer dari pelintas gelap, penyelundupan dan
ancaman keamanan lainnya,‖ kata juru bicara Kementerian Pertahanan Fadzlette
Othman Merican.113
Kesepakatan tersebut dilakukan oleh kedua negara agar tercipta
kedamaian dan keamanan yang selama ini diidamkan. Kedua negara juga
111
Redaksi, Tajuk Rencana; PM Thaksin Bereaksi Cepat Atas Pergolakan di Thailand Selatan,
Kompas, Kamis, 08 Januari 2004. Hlm.4. 112
Thailand dan Malaysia Bekerjasama.
http://www1.kompas.com.read/xml/2010/08/05/17014936/Thailand.dan.malaysia.bekerjasama.
Diakses pada 16 September 2011. 113
Redaksi, Malaysia Perketat Keamanan Di Perbatasan Thailand.
http://beritasore.com/2008/02/11/malaysia perketat keamanan di perbatasan thailand. Diakses pada 16
September 2011.
63
berharap dengan adanya kerjasama tersebut, dapat menjalin rasa kebersamaan
dan meningkatkan hubungan kerjasama dalam berbagai bidang.
4.2.3. Mengatasi Kewarganegaraan Ganda
Kewarganegaraan ganda merupakan agenda yang juga dibahas oleh
Thailand-Malaysia dalam mengatasi gerakan separatis. Hal ini terkait pihak
otoritas Thailand berulang kali mengatakan bahwa setiap pemberontak atau pun
kaum separatis yang diincar kerap kali melarikan diri ke Malaysia. Tidak hanya
itu, pemerintah Thailand pun mengatakan bahwa penembakan, pembakaran dan
pengebomam di daerah selatan yang dilakukan separatis di selatan Thailand itu
selama ini bergerak leluasa menyeberangi perbatasan dengan Malaysia karena
banyak diantaranya yang memegang kewarganegaraan ganda.114
Tidak hanya itu,
bahkan diduga ada sekitar 30.000 orang bahkan lebih yang memiliki
kewarganegraan ganda.115
Selain itu, Malaysia yang diwakili oleh Badawi juga sepakat bekerjasama
dengan Thailand untuk mengatasi masalah kewarganegaraan ganda. Selama ini,
pemerintah Thailand menyatakan sebagian warga Muslim di Selatan memiliki
kewarganegaraan ganda. Bangkok, menengarai mereka yang telah melakukan
serangan kemudian kabur ke Malaysia.116
Tentu ini akan menyulitkan
penyelidikan pemerintah setempat, misalnya jika ada seseorang yang dicurigai
114
Thaksin Tagih Janji Malaysia, Kompas, Jumat 2 April 2004. 115
Jhon Funston, Malaysia and Thailand’s Southern Conflict: Reconciling Security and Ethnicity,
Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Vol. 32, No. 2. 2010.
Hlm. 237. 116
Malaysia: Kemiskinan Picu Pergolakan di Thailand Selatan.
Pada http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.pp?id=A3851_0_0_M. Diakses pada 16 September
2011. Baca lebih lanjut pada Republika online, 13 Februari 2007.
64
sebagai pelaku separatis oleh pemerintah Thailand, bisa saja mereka mengaku
sebagai warga negara lain, yakni Malaysia. Hal ini disebabkan karena mereka
memegang dua kebangsaan.
Oleh sebab itu, kewarganegaraan ganda menjadi hal yang harus diatasi.
Kasus kewarganegaraan ganda dalam mengatasi konflik yang terjadi, memang
memegang peranan yang cukup signifikan bagi kedua negara. Kewarganegaraan
menjadi sebuah sistem administrasi negara. Di mana dengan adanya
kewarganegaraan, pihak pemerintah menjadi tahu mengenai warganya.
Akan tetapi, menjadi sebuah permasalahan tersendiri ketika ada orang
yang melakukan tindak kejahatan maupun kerusuhan yang memiliki
kewarganegaraan ganda. Ini akan menjadi sebuah permasalahan yang dapat
mengacaukan sistem administrasi dari negara yang bersangkutan. Jika terjadi
kasus pemberontakan seperti di Thailand, maka pihak pemerintahan atau pun
pihak berwenang akan mendapatkan kesulitan sendiri dalam mengindentifikasi
pelaku tersebut. Dalam hal ini pemerintah Thailand yang dipimpin oleh
Shinawatra berencana akan menyisir secara periodik. Ia juga akan
memberlakukan pemeriksaan surat identitas warga Thailand Selatan yang diduga
memiliki kewarganegaraan ganda dengan Malaysia.117
Adanya kerjasama ini mengindikasikan bahwa Malaysia dan Thailand
tidak menghendaki adanya kewarganegaraan ganda. Bagi mereka yang
kedapatan menggunakan kewarganegaraan ganda, nantinya akan diberikan
117
Thailand Berencana Bekerjasama dengan Malaysia.
http://berita.liputan6.com/read/110309/thailand_berencana_bekerjasama_dengan_malaysia/
diakses pada 28 September 2011.
65
keluasaan dalam memilih dan menentukan kewarganegaraan. Sedangkan bagi
warga yang bertempat tinggal dalam waktu lama dan memiliki pekerjaan dikedua
negara tersebut, maka nantinya hanya akan diberi izin tinggal sementara, akan
tetapi tidak akan diperkenankan memiliki kewarganegaraan ganda. Kiranya,
kerjasama ini akan menjadi sesuatu yang membuahkan hasil dalam mengurangi
tindak kekerasan yang tidak berujung di selatan Thailand tersebut.118
4.2.4. Mencegah Arus Pengungsi atau Perpindahan Penduduk Secara
Ilegal di Kedua Negara
Masalah separatis telah menimbulkan berbagai kerugian. Satu hal yang
juga menjadi permasalahan yakni mengenai arus pengungsi ilegal yang pergi dari
Thailand Selatan, menuju perbatasan negara tetangganya yakni Malaysia Utara.
Hal ini menjadikan pemerintah Thailand kesulitan dalam mendeteksi apakah para
pengungsi tersebut termasuk orang-orang yang terjaring dalam gerakan separatis
atau hanya warga yang merasa dirinya terancam. Bagi Malaysia sendiri, masalah
pengungsi yang memasuki wilayahnya cukup menimbulkan kecemasan.
Pemerintah Malaysia sangat mengkhawatirkan jika ini dibiarkan maka para
pengungsi yang datang ke wilayah perbatasannya akan semakin melonjak tajam
yang akan menjadikan wilayah perbatasan tidak kondusif.
Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia bahkan menyerukan agar Thailand
menundukan hati dan pikiran warga muslimnya di Thailand selatan. Hal itu
penting untuk mencegah merembesnya persoalan ke Malaysia. Seperti diketahui
118
Jhon Funston, Thailand’s Southern Fires: The Malaysian Factor. Research of Pacific and
Asian Studies (RSPAS). Canberra: Australian National University. Hlm. 57.
66
bahwa pada 30 Agustus 2005, sejumlah 131 warga muslim di Thailand Selatan
melintasi perbatasan dan masuk ke wilayah negara bagian Kelantan, Malaysia
Timur. Mereka yang masuk ke wilayah Malaysia secara ilegal menyatakan
keselamatan diri mereka terancam di Thailand Selatan. Malaysia yang
berpenduduk Muslim telah memutuskan untuk memberi mereka tempat
berlindung sementara sambil menunggu selesainya penyelidikan soal status
mereka serta alasan melarikan diri ke negara tetangga. Namun, Malaysia juga
menyatakan kekhawatiran terkait dengan adanya kemungkinan akan lebih
banyak lagi warga Thailand yang melarikan diri dengan menyebrangi
perbatasan.119
Lebih lanjut, permasalahan ini menjadi hal yang juga menyita perhatian
kedua belah pihak. Thailand dan Malaysia pun memperketat keamanan dan
memperpanjang tembok di wilayah perbatasan negerinya. Tidak hanya itu, usaha
lain pun ditempuh misalnya pada hari Sabtu (3/4) polisi perairan Thailand dan
Malaysia mulai melakukan patroli bersama di wilayah perairan, yang merupakan
perairan perbatasan kedua negara. Patroli dilakukan untuk mencegah lebih
banyak warga Thailand yang menyebrang.120
4.3. Efektivitas Kerjasama Thailand-Malaysia Dalam Mengatasi Gerakan
Separatis di Thailand Selatan
Dalam mengatasi gerakan separatis di Thailand Selatan baik Thailand dan
Malaysia memiliki kesamaan pandangan. Pejabat di Kementerian Luar Negeri Thailand
119
Thailand Selatan, Bangkok Harus Rebut Hati dan Pikiran Kaum Muslim, Kompas Senin, 5
September 2005. 120
Ibid.
67
mengatakan Malaysia terlihat berupaya membantu menyelesaikan masalah di Thailand
Selatan. Sebab, situasi di wilayah selatan juga memberikan dampak bagi Malaysia.121
Atas adanya kepentingan yang sama untuk menciptakan kondisi yang kondusif,
keduanya fokus merumuskan cara yang tepat dan mencari jalan terbaik guna mengatasi
separatis.
Berbagai kunjungan dan kesepakatan yang telah dipetakan terus diupayakan
sampai gerakan separatis teratasi. Perdana menteri Thailand, Abhisit menegaskan bahwa
upaya untuk meredam separatis Thailand Selatan bergerak ke arah yang tepat, hanya saja
hasilnya masih kurang memuaskan. ―Pemerintah mengatasi masalah di arah yang benar,
jumlah insiden kekerasan telah jelas menurun, tapi masih belum memuaskan karena
masih ada orang-orang yang terbunuh.‖122
Dilain kesempatan pemerintah Thailand juga menyatakan bahwa, ―Di pihak
Thailand kami sudah berhasil menurunkan tingkat kekerasan di selatan Thailand. Kami
menghukum banyak orang yang terlibat dalam serangan pembakaran, sergapan dan
pembunuhan warga lokal dan kami melakukan semuanya itu sesuai dengan hukum.123
Perlawanan separatis masih terjadi hingga saat ini, bahkan pihak Thailand yang
telah menerjunkan personilnya dibeberapa titik sering, masih saja belum membuahkan
hasil yang memuaskan. Meskipun Thailand telah menempatkan sekitar 40.000 tentara di
121
Malaysia: Kemiskinan Picu Pergolakan di Thailand Selatan.
Pada http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.pp?id=A3851_0_0_M. Diakses pada 16 September
2011. Baca lebih lanjut pada Republika online, 13 Februari 2007. 122
Thailand Siapkan Operasi Gabungan,
http://www.hariansumutpos.com/2011/02/523/thailand-siapkan-operasi-gabungan. Diakses pada
28 September 2011. 123
Perdana Menteri Thailand Ingin Mempercepat Kerjasama Regional.
http://www.asiacalling.org/in/arsip/1133-thai-pm-calls-for-greater-regional-security-cooperation/
diakses pada 09 Agustus 2011.
68
wilayah perbatasan, hanya membuat kemajuan kecil dalam memadamkan kerusuhan
yang terjadi.124
Hal ini terkait karena para separatis bersumpah akan terus berperang
tanpa kompromi dengan pemerintah Thailand untuk mendirikan sebuah negara merdeka.
Meskipun gerakan separatis masih belum teratasi dan kesepakatan yang telah
dibuat belum menghasilkan hal yang signifikan. Pihak Malaysia menyatakan cukup puas
atas kerjasama yang dilakukan antara Thailand-Malaysia. Hal ini terkait karena tidak
adanya lagi tuduhan yang dilakukan oleh Thailand. Oleh sebab itu, Malaysia akan tetap
bersedia untuk mengadakan kesepakatan dengan Thailand hingga separatis dapat diatasi
dan kesepakatan yang telah disepakati akan dipetakan kembali.125
Pada akhirnya,
meskipun separatis masih belum teratasi karena para separatis telah berjanji akan terus
melakukan perlawanan hingga diberikan hak otonomi khusus atau kemerdekaan. Selain
itu, karena kesepakatan yang dilakukan demi kesejahteraan penduduk Thailand Selatan
masih dirasakan belum merata oleh penduduk yang tinggal di Selatan. Oleh sebab itu,
baik Thailand-Malaysia hingga saat ini masih terus berupaya mewujudkan keadaan yang
kondusif di bumi Thailand. Pada akhirnya, hubungan diplomatik kedua negara yang
sempat mengalami ketegangan dapat kembali membaik.
124
Serangan Pejuang Pattani Kembali Tewaskan 2 Tentara Thailand, http://m.voa-
islam.com/news/south-east-asia/2011/03/22/13870/serangan-pejuang-pattani-kembali-tewaskan-2-tentara-
thailand/ diakses pada 28 September 2011. 125
Jhon Funston, Thailand’s Southern Fires: The Malaysian Factor. Research School of Pacific
and Asian Studies (RSPAS). Canberra: Autralian National University. Hlm. 64-65.
69
BAB V
PENUTUP
Gerakan separatis yang kembali terjadi dan mencapai skala puncak di tahun
2004 yang diakibatkan karena adanya ketimpangan ekonomi-sosial, etnis, agama, politik
dan sebagainya, telah menimbulkan berbagai kerugian misalnya jatuhnya korban jiwa,
materi dan lain-lain. Berbagai upaya yang dilakukan pihak Thailand justru tidak
mencapai hasil yang signifikan. Bahkan, justru menimbulkan perseteruan dan
ketegangan hubungan diplomatik antara Thailand-Malaysia terkait gerakan separatis
tersebut. Akan tetapi, pada akhirnya gerakan separatis yang belum teratasi dan
menimbulkan ketegangan antar kedua pihak, telah menyadarkan Thailand dan Malaysia
untuk bekerjasama mengatasi gerakan separatis dan mengakhiri ketegangan hubungan
diplomatik tersebut.
Upaya yang telah disepakati antara Thailand-Malaysia mencakup beragam hal,
yakni melakukan rumusan untuk meningkatkan sosial-ekonomi di wilayah perbatasan,
mengatasi kewarganegaraan ganda, meningkatkan dan memperketat di wilayah
perbatasan antara Malaysia dan Thailand.
Adanya upaya dan kesepakatan tersebut tentu agar gerakan separatis dapat
teratasi, sehingga kondusif dan stabilitas negara dapat terwujud. Tidak hanya itu, hal ini
juga sebagai upaya agar ketegangan antara Malaysia dan Thailand dapat juga berakhir
dan berfokus untuk mengerjakan proyek perdamaian bersama. Ke depannya upaya yang
dilakukan oleh kedua negara cukup membuahkan hasil, setidaknya antara Malaysia dan
70
Thailand tidak saling kecam dan tuduh. Justru yang ada rasa saling kebersamaan yang
diwujudkan dalam bentuk hubungan yang mulai membaik.
Meskipun hingga saat ini separatis masih terjadi, namun kedua negara pun
merasa puas atas kerjasama yang dilakukan, hal ini setidaknya dapat mengembalikan
hubungan diplomatik yang sempat mengalami ketegangan. Oleh sebab itu, kedua negara
pun masih terus mencari upaya agar gerakan separatis dapat teratasi dan kesepakatan
yang telah dibuat akan ditinjau kembali. Dalam hal ini rupanya Thailand-Malaysia
dituntut untuk bekerja ekstra ketat untuk merumuskan kembali upaya-upaya yang dapat
berjalan lebih efektif. Sehingga tidak ada lagi konflik dan ketegangan yang terjadi.
x
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Badri, Jusuf, Kiat Diplomasi; Pengertian dan Ruang Lingkup, Buku 1, Jakarta: CV.
Restu Agung.
Buzan, Barry, People, State an Fear. Harverster Wheatsheaf: New York, 1990.
Coulumbis, Theodore A & James H. Wolfe, Introduction to International Relations;
Power and Justice, 4th
ed. New Jersey: Prentice Hall, 1990.
Diamond, Louise and Ambassador John McDonald, Multi Track Diplomacy: A
System Approach to Peace, Third Edition. United State of America: Kumarian
Press, inc., 1996.
Djelantik, Sukawarsini, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2008.
Hill, Christoper, The Changing Politics of Foreign Policy. New York: Palgrave
MacMillan, 2003.
Holsti, K. J., Politik Internasional; Kerangka Analisa, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,
1987.
Holsti, K.J, International Politics: A Framwork For Analysis, 6th
ed. New Jersey:
Prentice Hall, Inc., 1992.
Jamil, Mukhsin, Mengelola Konflik Membangun Damai; Teori, Strategi dan
Implementasi Resolusi Konflik, Semarang: Walisongo Mediation Centre
(WMC). 2007.
Kegley, Charles dan Eugene R. Wittkopf, American Foreign Policy. St. Martin’s
Press: New York, 1996.
xi
Oetomo, Dede, Penelitian Kualitatif; Aliran dan Tema, dalam Bagong Suyanto dan
Sutinah (Ed), Metodelogi Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
Pitsuwan, Surin, Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani,
Jakarta: LP3ES, 1989.
Rudy, T. May, Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional, Bandung:
Angkasa.1992.
Soeprapto, R, Hubungan Internasioanl: Sistem, Interaksi, Dan Perilaku, Jakarta: PT.
Raja Grafindo, 1997.
Susanty Hendrarso, Emy, Penelitian Kualitatif; Sebuah Pengantar, dalam Bagong
Suyanto dan Sutinah (Ed), Metodelogi Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif
Pendekatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
SVD, Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
2007.
Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap, Surabaya: Gitamedia Press,
2006.
Viotti, Paul R dan Mark V. Kauppi, International Relation Theory: Realism,
Pluralism, Globalism and Beyond, Allyn and Bacon: London, 1999.
Widagdo, Setyo dan Hanif Nur Widhiyanthi, Hukum Diplomatik dan Konsuler; Buku
Ajar untuk Mahasiswa, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
Wiriatmadja, Suwardi, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung; Pustaka
Tinta Mas, 1967.
Yoder, Amos, International Politics and Policy Makers’ Ideas, Revised Edition,
Ohio: King’s Court Communication, Inc. 1988.
xii
Zuriah, Nurul, Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan; Teori-Aplikasi,
Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
Jurnal
Chandrawati, Nurani, Perkembangan Konsep-Konsep Keamanan Dan Relevansinya
Terhadap Dinamika Keamanan Negara-negara Berkembang, Global vol. II.
Nomor. 8. Jakarta: HI FISIP-UI dengan S2 HI PAsca-Sarjana Ilmu Poitik
FISIP-UI dan Yayasan Obor Indonesia 2001.
Funston, Jhon, Malaysia and Thailand’s Southern Conflict: Reconciling Security and
Ethnicity, Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and
Strategic Affairs, Vol. 32, No. 2. 2010.
Funston, Jhon, Thailand’s Southern Fires: The Malaysian Factor’, Australia National
University, Canberra: Research School of Pacific and Asian Studies (RSPAS).
Jitpiromsri, Srisompob with Panyasak Sobhonvasu, Unpacking Thailand’s Southern
Conflick; The Poverty of Structural Explanations, Routledge: Critical Asian
Studies 38:1 Tahun 2006.
Melvin, Neil J., Conflict in Southern Thailand; Islamism, Violence and the State in
The Patani Insurgency, Sweden: SIPRI (Stockholm International Peace
Research Institute) Policy Paper No.20, September 2007.
Nuchterlein, Donald E., The Concept of Nation Interst, A Time For News
Aproaches. Orbis Jurnal of World Affairs, Vol. 23.
Redaksi, Banjir Darah Muslim Di Pattani. Jurnal Forum Keadilan: No. 2, 9 Mei
2004.
xiii
Rudolf Yuniarto, Paulus, Minoritas Muslim Thailand; Asimilasi, Perlawanan Budaya
dan Akar Gerakan Separatisme, Jakarta: Jurnal Masyarakat dan Budaya,
Volume VII No. 1 Tahun 2005.
Koran
Azhar, Anshori, Malaysia-Thailand Saling Kecam, Kompas, 7 September 2005.
Komplikasi Krisis Thailand Selatan, Harian Kompas, Selasa 13 September 2005.
Melodi, Tifani, Patroli Perbatasan Malaysia-Thailand, Media Indonesia, 29 Agustus
2007.
Militer Dalam Sejarah Politik Thailand, Kompas, Sabtu, 30 September 2006.
Redaksi, Malaysia Dukung Thailand Untuk Menindak Separatis, Kompas, Selasa 13
April 2004.
Redaksi, Sari Berita Luar Negeri, Kompas, Rabu 18 Februari 2004.
Redaksi, Tajuk Rencana; PM Thaksin Bereaksi Cepat Atas Pergolakan di Thailand
Selatan, Kompas, Kamis, 08 Januari 2004.
Redaksi, Tajuk Rencana; PM Thaksin Bereaksi Cepat Atas Pergolakan di Thailand
Selatan, Kompas, Kamis, 08 Januari 2004.
Taufiqulhadi, Mengharap Damai di Pattani, Sinar Harapan, 24 September 2005.
Thailand Selatan, Bangkok Harus Rebut Hati dan Pikiran Kaum Muslim, Kompas
Senin, 5 September 2005.
Thaksin Tagih Janji Malaysia, Kompas, Jumat 2 April 2004.
Wibisono, Wimpi, Malaysia Khawatir Status Darurat Thailand Selatan, Republika, 9
Februari 2007.
Artikel dan Website
xiv
Corben, Ron, Apakah Malaysia Bisa Membantu Mengakhiri Konflik di Thailand
Selatan? http:/asiacalling.kbr68h.com/index.php/archive/528. Diakses pada 25
Agustus 2011.
Kerjasama Bilateral,
http://www.kemlu.go.id/songkhla/Pages/CountryProfile.aspx?IDP=1&l=id/
diakses pada 28 September 2011.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth
Triangle (IMT-GT) ke-5 di Hanoi, Vietnam tanggal 28-29 Oktober 2010.
http://www.deptan.go.id/setjen/detailberita.php?id=404/ diakses pada 28
September 2011.
Konflik di Thailand Selatan Kembali Pecah, 7 Tewas.
http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/05/09/127849/Konflik-di-
Thailand-Selatan-Kembali-Pecah-7-Tewas/ diakses pada 16 September 2011.
Konflik Thailand Selatan, Kenapa Jusuf Kalla,
http://www.antara.co.id/arc/2008/9/21/konflik-thailand-selatan-kenapa-jusuf-
kalla/ diakses pada 15 September 2011.
Malaysia Cooperates With Thailand On South Issues,
http://www.nationalmultimedia.com/2011/09/22/national/Malaysia-
Cooperates-With-Thailand-On-South-Issues-30165865.html/diakses pada 30
Januari 2012.
Malaysia: Kemiskinan Picu Pergolakan di Thailand Selatan.
http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.pp?id=A3851_0_0_M. Diakses pada 16
September 2011. Baca lebih lanjut pada Republika online, 13 Februari 2007.
Malaysia-Thailand Kerja Sama Tangani Thai Selatan,
xv
http://beritasore.com/2009/06/09/malaysia-thailand-kerja-sama-tangani-thai-
selatan/diakses pada 14 Februari 2012.
Malaysia-Thailand Saling Kecam.
http://www.suaramerdeka.com/harian/0510/19/int03.htm. Diakses pada 24
Oktober 2011.
Memorandum of Understanding (MOU) On Educational Coorperation. Malaysia, 21
Agustus 2007.
Memorandum of Understanding Between Malaysia and The Kingdom of Thailand on
The Establishment of The Joint Authority for The Exploitation of The
Resources of Sea Bed in A Defined Area of The Continental Shelf of The Two
Countries in The Gulf of Thailand. Thailand, 21 Februari 1979.
Memorandum of Understanding on The Delimination of The Continental Shelf
Boundary Between The Two Countries in The Gulf of Thailand (with Map).
Malaysia, 24 Oktober 1979.
Pemimpin Malaysia-Thailand Lakukan Kunjungan Perdamaian,
http://www.iannnews.com/news.php?kat=6&bid=102&PHPSESSID=3ba4012
5a0844f11d336dae1ff284bd6. Diakses pada 28 September 2011.
Pengamanan Perbatasan Thailand-Malaysia Diperketat.
http://www.merdeka.com/politik/internasional/pengamanan-perbatasan-
thailand-malaysia-diperketat-xclyxyk.html. Diakses pada 16 September 2011.
Perdana Menteri Thailand Ingin Mempercepat Kerjasama Regional.
http://www.asiacalling.org/in/arsip/1133-thai-pm-calls-for-greater-regional-
security-cooperation/ diakses pada 09 Agustus 2011.
xvi
Redaksi, Badawi Tiba di Thailand untuk Bahas Konflik Thailand Selatan,
http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=3848_0_3_0_M18/ akses pada
16 September 2011.
Redaksi, Malaysia Perketat Keamanan Di Perbatasan Thailand.
http://beritasore.com/2008/02/11/malaysia perketat keamanan di perbatasan
thailand. Diakses pada 16 September 2011.
Redaksi, Thailand Bantah Bantai Penduduk Muslim,
http:/www.detiknews.com/read/2005/06/03/113209/374135/10. Akses 25
Agustus 2011.
Redaksi, Thailand-Malaysia Petakan Atasi Ketegangan di Thailand Selatan,
http://www.tempo.co.id/hg/luarnegeri/2007/03/23/brk,2007032396136,id.html.
Diakses pada 28 September 2011.
Redaksi, Tiga Warga Muslim Tewas Ditembak di Thailand Selatan,
http://antara.co.id/tiga-warga-muslim-tewas-ditembak-di-thailand-selatan/
diakses pada 16 September 2011/14:48 wib.
RI, Malaysia Thailand Kerja Sama SDM, http://www.apindo.or.id/index.php/berita-
a-artikel/news/633?task=view/ diakses pada 30 Oktober 2011.
Separatis Langgar Hak Asasi,
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/09/28/263448/75/19/Separatis-
Langgar-Hak-Asasi. Diakses pada 15 November 2011.
Serangan Bom di Thailand Tewaskan 6 Orang.
http://www.kbr68h.com/berita/internasional/14704-serangan-bom-di-thailand-
tewaskan-6-orang. Diakses pada 15 November 2011.
xvii
Serangan Pejuang Pattani Kembali Tewaskan 2 Tentara Thailand, http://m.voa-
islam.com/news/south-east-asia/2011/03/22/13870/serangan-pejuang-pattani-
kembali-tewaskan-2-tentara-thailand/ diakses pada 28 September 2011.
Storey, Ian, Peran Malaysia Dalam Pemberontakan Thailand Selatan,
http://www.jamestown.org/singel/%3Fno_cache%3D1%26tx_ttnews%255Btt_
news%255D%3D1043. Diakses pada 24 Oktober 2011.
Tentara Malaysia di Perbatasan Thailand Diserang. Dalam http://www.tempo.co.id/
hg/luarnegeri/2007/01/10/brk,20070110-90990,id.html. diakses pada 16
September 2011.
Thailand Berencana Bekerjasama dengan Malaysia.
http://berita.liputan6.com/read/110309/thailand_berencana_bekerjasama_denga
n_malaysia/ diakses pada 28 September 2011.
Thailand dan Malaysia Bekerjasama.
http://www1.kompas.com.read/xml/2010/08/05/17014936/
Thailand.dan.malaysia.bekerjasama. Diakses pada 16 September 2011.
Thailand Siapkan Operasi Gabungan,
http://www.hariansumutpos.com/2011/02/523/thailand-siapkan-operasi-
gabungan. Diakses pada 28 September 2011.
Thailand-Malaysia Berdamai,
http://www.suaramerdeka.com/harian/0511/23/int1.htm/ diakses pada 14
Februari 2012.
Thailand-Malaysia Petakan Atasi Ketegangan di Thailand Selatan. Dalam
http://www.tempo.co.id/hg/luarnegeri/2007/03/23/brk,2007032396136,id.html.
Diakses pada 28 September 2011.
xviii
Tiga Bom Meledak di Thailand Selatan,
http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/06/24/130837/tiga-bom-meledak-
di-thailand-selatan/ diakses pada tanggal 16 September 2011
Lampiran I
Gambar Peta Thailand
(Sumber gambar: http://www.traveltop.net/wp-content/uploads/2011/11/thailand-map-
2.jpg/ akses pada 28 Februari 2012)
Lampiran II
Gambar Perbatasan wilayah Thailand dengan Malaysia
(Sumber gambar: http://cdn3.thailandbusinessnews.net/wp-
content/uploads/2011/09/Souththailandmap-450x306.gif/ akses pada 28 Februari 2012)
