Upload
dangkhue
View
232
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Directorate General of Customs and Excise Ministry of Finance of Indonesia
PMK 229/PMK.04/2017
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional
Slide untuk eksternal BC
2
2 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
LATAR BELAKANG PERUBAHAN PMK
Pemberlakuan e-CO Form D
Pengaturan lebih detil terkait tata cara pemberian Tarif Preferensi di TPB
Pengaturan lebih detil terkait tata cara pemberian Tarif Preferensi di PLB
Penegasan ketentuan SKA yang di-reject dan SKA yang dimintakan retroactive check
Pengaturan terkait tata cara pemberian Tarif Preferensi di Kawasan Bebas
Pemberlakuan AJCEP
1
2
3
4
5
6
3
3 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
TUJUAN PMK
Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan skema FTA di Indonesia
Mengakomodasi perubahan terkait ROO, OCP, maupun ketentuan perundangan nasional
Kesepahaman dalam penafsiran ROO, termasuk didalamnya adalah OCP
Panduan dalam penelitian SKA
Panduan dalam pemanfaatan tarif preferensi
4
4 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
APA YANG BARU DALAM PMK ?
PMK 205
vs
PMK 229
e-Form D
Tata cara pemberlakuan
SKA di TPB dan PLB
Pemberian Tarif Preferensi
di Kawasan Bebas
Penjelasan waktu
penyerahan SKA
Penegasan tata cara membaca origin criteria
Penegasan SKA yang dilakukan
Rejection atau Retroactive
Check
Penambahan ketentuan
sanksi atas pemalsuan
SKA
Penambahan ketentuan
terkait SKA yang
dibatalkan
Pemberlakuan AJCEP
5
5 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
STRUKTUR PMK
BAB I : Ketentuan Umum
Pasal 1 : Definisi
BAB II : Tarif Preferensi dan Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
Bagian Kesatu – Tarif Preferensi
Pasal 2: Pengenaan Tarif Preferensi
Pasal 3: Ketentuan Asal Barang
Bagian Kedua – Kriteria Asal Barang
Pasal 4 : Kriteria Asal Barang
Bagian Ketiga – Kriteria Pengiriman
Pasal 5 : Kriteria Pengiriman
Pasal 6 : Dokumen untuk pembuktian Kriteria Pengiriman
6
6 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
STRUKTUR PMK
BAB II : Tarif Preferensi dan Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) (Lanjutan)
Bagian Keempat – Ketentuan Prosedural
Pasal 7 : Ketentuan Penerbitan SKA
Pasal 8 : Back To Back / Movement Certificate
Pasal 9 : Third Party / Country Invoicing
Pasal 10 : Penyerahan SKA / Asas Presentasi
Pasal 11 : Ketentuan penggunaan e-Form D
Pasal 12 : Penelitian SKA
Pasal 13 : Ruang Lingkup Penelitian SKA
Pasal 14 : Penolakan SKA
Pasal 15 : Retroactive Check
Pasal 16 : Tata Cara Pelaksanaan Retroactive Check
7
7 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
STRUKTUR PMK
Bagian Keempat – Ketentuan Prosedural (Lanjutan)
Pasal 17 : Verification Visit
Pasal 18 : Kerahasiaan Informasi
Pasal 19 : Minor Discrepancy
Pasal 20 : Pengenaan Tarif Preferensi (FOB < USD 200)
Pasal 21 : Tarif Preferensi Barang Pameran
Pasal 22 : Self Certification, TPB, PLB, dan Kawasan Bebas
BAB III : Ketentuan Sanksi
Pasal 23 : Ketentuan Sanksi Pemalsuan SKA (Importir)
Pasal 24 : Ketentuan Sanksi Pemalsuan SKA (Eksportir)
8
8 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
STRUKTUR PMK
BAB IV : Ketentuan Lain-Lain
Pasal 25 : Tindak Lanjut Pembatalan SKA
BAB V : Ketentuan Penutup
Pasal 26 : Cut Off Pemberlakuan PMK
Pasal 27 : Keberlangsungan PMK 178/PMK.04/2013
Pasal 28 : Pencabutan PMK 205/PMK.04/2015
Pasal 29 : Pemberlakuan PMK 229/PMK.04/2017
9
9 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
MFN DAN TARIF PREFERENSI Pasal 2
JENIS PMK TARIF 1. ATIGA --> PMK 25/2017
2. ACFTA --> PMK 26/2017
3. AKFTA --> PMK 24/2017
4. IJEPA --> PMK 30/2017
5. AIFTA --> PMK 27/2017
6. AANZFTA --> PMK 28/2017
7. IPPTA --> PMK 29/2017
8. AJCEP --> PMK …/2018
…
PIB TPB PLB Kawasan
Bebas
TARIF BEA MASUK
MFN PREFERENSI a. izin usaha;
b. pemasukan dan sekaligus pengeluaran ke
TLDDP;
c. IT Inventory
d. akses kepabeanan; dan
e. menyampaikan konversi bahan baku menjadi
barang jadi dan blueprint proses produksi
10
10 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
RULES OF ORIGIN Pasal 3
SKA ROO
√ Tarif Pereferensi
X MFN
SKA kriteria asal barang (origin criteria);
kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
ketentuan prosedural (procedural provisions).
√
√
√
ATIGA --> lampiran I (A)
ACFTA --> lampiran I (B)
AKFTA --> lampiran I (C)
IJEPA --> lampiran I (D)
AIFTA --> lampiran I (E)
AANZFTA --> lampiran I (F)
IPPTA --> lampiran I (G)
AJCEP --> lampiran I (H)
Aturan Detailnya
11
11 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
ROO Pasal 3
3. PROCEDURAL
PROVISION
1. ORIGIN CRITERIA Suatu Barang
dinyatakan
memenuhi
ketentuan Asal
Barang (ROO) jika
memenuhi tiga
ketentuan berikut:
WAJIB DIPENUHI
SELURUHNYA !!
2. CONSIGNMENT
CRITERIA
12
12 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
ROO Pasal 3
Apakah
memenuhi kriteria
Origin?
Apakah
memenuhi kriteria
Pengiriman? Apakah memenuhi
ketentuan Prosedural?
FTA CONTRACTING PARTY
PARTY A PARTY B
Produk A
1. ORIGIN CRITERIA 2. CONSIGNMENT CRITERIA
3. PROCEDURAL CRITERIA
CO Issued
CO Inspected
By Customs
13
13 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
ORIGIN CRITERIA Pasal 4
Origin Criteria
Wholly Obtained Sepenuhnya dihasilkan, diambil dan atau diproduksi di suatu negara
Non Wholly Obtain
Regional Value Content (RVC)
Kandungan nilai regional dari nilai FOB, proses akhir produksi di negara anggota
Produced Exclusively
diproduksi di Negara Anggota hanya menggunakan bahan originating dari satu atau lebih Negara Anggota
Change In Tarif Classification Mengalami perubahan hs code dari
bahan baku hingga menjadi barang jadi
Product Specific Rules
Telah dilakukan proses khusus yang harus dilakukan dalam membuat produk tersebut
14
14 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
KRITERIA PENGIRIMAN (CONSIGNMENT CRITERIA) Pasal 5, Pasal 6
Importin
g
Member
State
other
Member
State
Exportin
g
Member
State
non-
Member
State
Route A
Route B
Route C
Barang impor dikirim dari Negara
Anggota yang menerbitkan SKA
melalui negara lain (transit atau
transhipment) dengan ketentuan
(Route B dan Route C):
a. Tidak terjadi proses
pengolahan di negara transit,
kecuali proses bongkar muat,
penyimpanan / proses lain
yang ditujukan untuk menjaga
kualitas dan/atau keamanan
barang;
b. Tidak ada proses jual beli
/kegiatan komersial;
c. dilakukan semata-mata
karena pertimbangan
geografis, ekonomis, dan
keperluan logistik
15
15 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
KETENTUAN PROSEDURAL Pasal 7
• i Prosedural:
a. Bahasa inggris, bentuk, jumlah lembar, dan format (depan dan overleafs) tertentu.
b. No. referensi, tanda tangan Pejabat dan Stempel IPSKA.
c. Tandatangan Eksportir
d. batasan waktu masa berlaku (1 Tahun sejak tanggal terbit)
e. Origin Criteria untuk setiap barang
f. Pengisian Kolom sesuai Overleaf Notes
g. diterbitkan sebelum, pada saat, atau segera setelah Tgl Pengapalan h. diterbitkan segera setelah Tgl Pengapalan : ISSUED RETROACTIVELY
SKA Hilang --> SKA Pengganti, Syarat:
a) ketentuan procedural
b) tanda "CERTIFIED TRUE COPY“
c) terbit ≤1 tahun sejak tanggal penerbitan SKA hilang
Salah isi SKA, koreksi:
a. SKA Baru
b. Perbaikan :
1. Coret
2. menambahkan data yg benar 3. tanda/stempel koreksi, TTD/Paraf
BL/AWB jika ada tanggal terbit dan tanggal dimuat, tanggal pengapalan = tanggal dimuat.
16
16 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
SKA BACK TO BACK / MOVEMENT CERTIFICATE Pasal 9
THAILAND INDONESIA
SINGAPORE Barang dikirim
Dilindungi Form D yang
diterbitkan oleh Thailand
Barang dikirim dilindungi
Back to Back Form D yang
diterbitkan oleh Singapore
16
1
2
3
INTERMEDIATE
1000 pasang
Sepatu 500 pasang
Sepatu
17
17 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
Importir
A
Indonesia
Eksportir
B
Singapore
Eksportir
C
China
Pesan
Importir
A
Indonesia
Eksportir B
China
Eksportir C
China Pesan
Importir A
Indonesia
Eksportir B
Amerika
Eksportir C
China Pesan
Pesan
Kirim Invoice
Kirim Barang
Kirim Invoice
Kirim Barang
Kirim Barang
Kirim Invoice
Pesan
Skema 1 :
(Impor dari
Negara Party)
Skema 2 :
(Impor dari
1 Party beda
Perusahaan)
Skema 3 :
(Impor dari
Negara Non-
Party)
Pesan
THIRD COUNTRY INVOICING/THIRD PARTY INVOICING Pasal 9
18
18 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
SYARAT 3RD PARTY/COUNTRY INVOICING Pasal 9
SKA
Pencantuman 3rd
Invoicing
Nama Perusahan dan negara Pihak ke-3
Nomor Invoice Pihak ke-3 (Kecuali FTA yang
tidak) SKA
Pencantuman 3rd Invoicing
Nama Perusahan dan negara Pihak ke-3
Nomor Invoice Pihak ke-3
Contoh: Form E
19
19 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
ASAS PRESENTASI Pasal 10
Kode fasilitas pada
PIB secara benar
Nomor & Tgl SKA/ID
pada PIB secara
benar
Menyerahkan lembar Asli SKA atau Invoice
Declaration 1
2
3
20
20 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
ASAS PRESENTASI : PENGAJUAN DOKUMEN SKA, KODE FASILITAS, NO DAN TANGGAL SKA
Pasal 10 (Ayat 1-7)
PENGAJUAN SKA DAN DOKAP SKA (ASAS PRESENTASI)
KUNING/MERAH HIJAU MITA / AEO
Waktu Penyerahan SKA
dan DOKAP SKA
(Kantor 24/7)
≤ 12.00 WIB hari berikutnya
(Kantor ≠ 24/7)
≤ 12.00 WIB hari kerja berikutnya
(Kantor 24/7)
≤ 3 hari
(Kantor ≠ 24/7)
≤ 3 hari kerja
≤ 5 hari kerja ≤ 3 hari kerja
AEO :
≤ 5 hari kerja
≤ 3 hari kerja
AEO :
≤ 5 hari kerja
≤ 3 hari kerja
AEO :
≤ 5 hari kerja
sejak PIB mendapat SPJK/SPJM sejak PIB mendapat SPPB sejak PIB mendapat SPPB sejak Pemberitahuan
Pabean Impor untuk
ditimbun di TPB
mendapat SPPB
sejak Pemberitahuan
Pabean Impor untuk
ditimbun di PLB
mendapat SPPB
sejak PPFTZ-01
(pemasukan barang
ke Kawasan Bebas
dari Luar Daerah
Pabean) mendapat
SPPB
Kode Fasilitas
di Pemberitahuan Pabean √ √ √ √ √ √
No. dan Tgl SKA/ID
di Pemberitahuan Pabean √ √ √ √ √ √
Pengusaha TPB Pengusaha PLBApengusaha
Kaw. Bebas
IMPORTIR
21
21 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
LEMBAR ASLI SKA Pasal 10 (Ayat 8 dan 9)
Yang dimaksud dengan lembar asli SKA:
a. SKA
b. SKA B2B
c. SKA Issued Retroactively/Retrospectively
d. SKA Certified True Copy
e. SKA yang telah dikoreksi
“SKA harus masih berlaku pada saat dokumen pemberitahuan impor barang
mendapat NOPEN dari Kantor Pabean “
22
22 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
TIGA BENTUK SKA
TIGA BENTUK SKA
Lembar Asli SKA Form :
D, E, AK, IJ, AANZ, AI, IP, AJ)
Invoice Declaration Electronic Form D
23
23 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
E-Form D Pasal 11
E-Form D
Kode fasilitas
Nomor & Tgl e-Form D
PIB
BC 2.0
TPB
BC 2.3
PLB
PPFTZ-01
24
24 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
E-FORM D : KEGAGALAN SISTEM Pasal 11
KEGAGALAN SISTEM --> BC meminta hasil cetak form D
INSW
kepada Importir, Penyelenggara/ Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, atau pengusaha di Kawasan Bebas
disampaikan:
a) Kantor 24/7 ≤ 12.00 WIB hari berikutnya; atau
b) Kantor ≠ 24/712.00 WIB hari kerja berikutnya
terhitung sejak tanggal permintaan hasil cetak e-Form D disampaikan
25
25 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
KEWENANGAN BC DALAM PENELITIAN SKA Pasal 12
SKA
Invoice Declaration, atau
e-Form D
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap :
dapat dilakukan:
a. Penul Oleh : Kanwil, KPU atau Unit DJBC bidang
Audit/Penul
b. Audit Kepabeanan
Oleh : Dit. Audit
26
26 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
RUANG LINGKUP PENELITIAN SKA Pasal 13 (ayat 1 -2)
Penelitian SKA, ID, e-Form D meliputi:
Kriteria Asal Barang
Kriteria Pengiriman Prosedural
Jenis, Jmlah dan Klasifikasi barang
Tarif Bea Masuk
Kesesuaian data Pemberitahuan
Pabeanan dngan SKA/ID/eFormD
Kesesuaian Fisik barang dengan (1)
Pemberitahuan Pabean (2) SKA/ID/eFormD (3)
Dokap SKA
Secara kumulatif tidak terpenuhi --> SKA ditolak --> MFN
1
2 3
4
5
6
7
27
27 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
Pasal 13 (Ayat 3)
Jumlah Barang pada PIB
Jumlah barang pada
SKA/ID/eFormD
Selisihnya dikenakan MFN
Jenis Barang pada
SKA/ID/eFormD
Spesifikasi Pada Pemberitahuan
Pabean
Atas jenis barang yang berbeda
dikenakan MFN
Klasifikasi barang pada SKA
Klasifikasi yang
ditetapkan BC
1. Klasifikasi yang dipakai = yang ditetapkan BC
2. Penelitian dalam PSR = menggunakan HS penetapan BC
3. Tarif Preferensi dapat diberikan sepanjang klasifikasi
yang ditetapkan BC terdapat di PMK Tarif FTA.
>
≠
≠
Tarif Preferensi Seharusnya
≠
Tarif yang ditetapkan BC
Uraian Barang pada
SKA/ID/eFormD dan
Dokap SKA
Fisik Barang
Atas jenis barang yang berbeda
dikenakan MFN
≠
RUANG LINGKUP PENELITIAN SKA
28
28 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
Objek keraguan kebenaran SKA Pasal 13 (ayat 4)
SKA Diragukan
TTD / Stempel tidak sesuai
dengan specimen
Kriteria Asal Barang
diragukan
SKA B to B informasinya
diragukan
Importir tidak menyerahkan lembar copy
SKA atau hasil cetak e-Form D sebagaimana
Pasal 8 (2) [B2B]
Ketidaksesuaian informasi lainnya antara SKA, ID, e-Form D atau
Dokap SKA
29
29 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
PENOLAKAN SUATU BARANG TIDAK MEMBATALKAN YANG LAINNYA
Pasal 13 (ayat 5)
“Penolakan terhadap salah satu jenis barang, tidak membatalkan tarif preferensi barang lain yang memenuhi
ROO”
Ditolak
Diterima
Diterima
Ditolak
1 SKA terdapat 4
barang
Contoh :
2 barang yang tidak memenuhi ROO, tidak
membatalkan Tarif Preferensi 2 barang yang
memenuhi ROO
30
30 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
SKA DITOLAK Pasal 14 (1-2)
SK
A
√
?
x
DIR
AG
UK
AN
D
ITO
LAK
D
ITER
IMA
Oleh:
a. Direktur Audit DJBC
b. Kakanwil DJBC
c. Ka. KPU
d. Ka. KPPBC
e. Pejabat BC yg ditunjuk
Pemberitahuan : tertulis
(memuat pernyataan Tarif
preferensi tidak dapat
diberikan serta alasannya) +
Copy SKA.
Dalam waktu ≤30 hari sejak
tanggal penolakan.
PEMBERITAHUAN ke
IPSKA Negara Pengekspor
atau institusi yang ditunjuk.
31
31 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
E-FORM D DITOLAK Pasal 14 (3-4)
E-F
OR
M D
√
?
x
DIR
AG
UK
AN
D
ITO
LAK
D
ITER
IMA
Oleh:
a. Direktur Audit DJBC
b. Kakanwil DJBC
c. Ka. KPU
d. Ka. KPPBC
e. Pejabat BC yg ditunjuk
PEMBERITAHUAN
ke IPSKA Negara Pengekspor atau institusi yang ditunjuk.
Pemberitahuan :
secara ELEKTRONIK melalui
ASW (memuat alasannya)
Dalam waktu ≤60 hari sejak
tanggal penerimaan e-Form D
Jika terjadi kegagalan sistem,
disampaikan secara tertulis kepada
IPSKA/Instansi lain + hasil cetak e-
Form D (disertai pernyataan tari
preferensi tidak dapat diberikan dan
alasan penolakan). Dalam jangka
waktu ≤ 30 hari sejak tanggal
penolakan
32
32 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
RETROACTIVE CHECK Pasal 15, Pasal 16 (1,4,5)
SK
A
√
?
x
RETROACTIVE
CHECK menyebutkan alasan
keraguan + penjelasan
kebenaran isi SKA +
permintaan bukti lain.
Oleh:
a. Direktur Audit DJBC
b. Kakanwil DJBC
c. Ka. KPU
d. Ka. KPPBC
e. Pejabat BC yg ditunjuk
MFN
dilampiri:
- Copy SKA/ID/cetakan eFormD -
“Jika masih ragu : Retro dapat >
1x”
SKA/ID/eForm D tidak valid jika jawaban retro
tidak diterima dalam waktu yang ditetapkan.
ISSUING AUTHORITY /INSTANSI LAIN JAWABAN atas Retroactive Check
DIR
AG
UK
AN
D
ITO
LAK
D
ITER
IMA
33
33 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
RETROACTIVE CHECK RANDOM Pasal 16 (2,3,4,5)
Oleh:
a. Direktur Audit DJBC
b. Kakanwil DJBC
c. Ka. KPU
d. Ka. KPPBC
e. Pejabat BC yg
ditunjuk
dilampiri:
- Copy SKA/ID/cetakan
eFormD -
RETROACTIVE CHECK RANDOM
SKA/ID/eForm D tidak valid jika jawaban retro
tidak diterima dalam waktu yang ditetapkan.
ISSUING AUTHORITY /INSTANSI LAIN
“Jika masih ragu : Retro dapat >
1x”
JAWABAN atas Retroactive Check
34
34 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
VERIFICATION VISIT Pasal 17
Retroactive Check
Verification Visits
Dirjen atau Pejabat BC yg ditunjuk
dapat melakukan Verification Visit
jika jawaban retro diragukan
kebenarannya atau tidak cukup
bukti pemenuhan ROO.
untuk VV, menyampaikan
permintaan tertulis (+informasi)
kpd:
a. IPSKA/instansi yg ditunjuk
b. badan yang berwenang
c. pihak lain yang terkait
Hasil VV = barang impor tidak
memenuhi ROO, tindak lanjut
sesuai perundang-undangan.
VV dapat melibatkan K/L terkait
VV tidak dapat dilaksanakan untuk perjanjian internasional yang tidak
mengatur mekanisme VV
35
35 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
KERAHASIAAN DATA VERIFICATION Pasal 18
“Pihak yang terlibat permintaan retro dan pelaksanaan VV harus menjaga KERAHASIAAN INFORMASI. informasi tersebut hanya dapat
diungkap oleh instansi yang berwenang melakukan penelitian dan penindakan terkait ketentuan asal barang”
36
36 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
MINOR DISCREPENCIES Pasal 19
SKA tetap dianggap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (minor discrepancies).
Kesalahan pengetikan/ejaan pada
SKA, sepanjang dpt diketahui kebenaran di
dokap SKA
(1)
perbedaan centang/
silang
(2)
perbedaan kecil ttd dgn specimen
(3)
perbedaan satuan pengukuran SKA dengan dokap SKA
(4)
perbedaan ukuran kertas
(5)
Perbedaaan kecil pada warna tinta (hitam atau biru)
(6)
kesalahan kecil pada penulisan uraian barang SKA dengan dokap
SKA, sepanjang dpt dibuktikan barang sama.
(7)
X √ Kg, mg ..
37
37 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
TIDAK WAJIB SKA Pasal 20
B A (Negara Anggota) Tarif Preferensi (dengan Dok. PIB)
FOB < US$200
SKA
FOB < US$200,0 --> tarif preferensi tanpa SKA.
dapat diberikan sepanjang bukan bagian dari importasi lain yg bertujuan menghindari penyerahan SKA.
hanya PIB
38
38 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
PAMERAN Pasal 21
PAMERAN
diimpor untuk
tujuan pameran
a) tidak ada proses lebih lanjut (Pasal 5 (2))
b) barang masih dalam pengawasan DJBC
Terjual
Pengenaan
Tarif Preferensi
SKA
39
39 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
KETENTUAN SANKSI Pasal 23 (3)
IA (issuing
Authority/
Instansi terkait)
BC (Bea Cukai)
PERMINTAAN Retroactive Check
JAWABAN atas Retroactive Check
ISI JAWABAN
• menyatakan SKA/ID/eFormD
tidak pernah diterbitkan; atau
• terdapat perubahan data yg tidak
disahkan IPSKA
SKA PALSU
SKA DIPALSUKAN
40
40 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
KETENTUAN SANKSI : Pasal 23, 24
EKSPORTIR DAPAT MEMBUKTIKAN IMPORTIR JUGA TERLIBAT
= IMPORTIR DISELESAIKAN SESUAI UU PABEAN
IMPORTIR DIEVALUASI TINGKAT
PENJALURAN
SKA DINYATAKAN
PALSU/DIPALSUKAN dilakukan s.d:
a. Importir terbukti memalsukan
b. Importir dapat membuktikan tidak memalsukan
EKSPORTIR TERLIBAT PEMALSUAN = TIDAK DIBERIKAN
TARIF PREFERENSI SELAMA 2 TAHUN. jangka waktu 2 Tahun selesai,
SKA diteliti mendalam
PEJABAT BC BERKOORDINASI DENGAN NEGARA
PENERBIT SKA/ID/E-FORM D
IMPORTIR TERLIBAT PEMALSUAN =
DISELESAIKAN SESUAI UU PABEAN
41
41 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
SKA DIBATALKAN IPSKA Pasal 25
“Dalam hal SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D DIBATALKAN oleh Instansi Penerbit
SKA, terhadap SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D dimaksud TIDAK DIBERIKAN TARIF PREFERENSI”
42
42 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
SELF CERTIFICATION
Definisi Sertifikasi Mandiri (Self Certification)
“skema pernyataan asal barang dalam bentuk invoice yang dibuat oleh Eksportir Bersertifikat, yang di dalamnya terdapat pernyataan bahwa barang yang akan memasuki
Daerah Pabean dapat diberikan Tarif Preferensi”
Lampiran 2A
“pernyataan dari eksportir bersertifikat yang menyatakan bahwa barang di dalam invoice dapat diberikan Tarif Preferensi”
Definisi Invoice Declaration Fungsi Invoice
Declaration
Invoice
SKA
43
43 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
SELF CERTIFICATION : CONTOH INVOICE DECLARATION
44
44 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
SELF CERTIFICATION
SKA ROO
ATIGA
√ Tarif Pereferensi
X MFN
Invoice Declaration
kriteria asal barang (origin criteria);
kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
ketentuan prosedural (procedural provisions).
√
√
√
Lampiran 2A
45
45 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
SELF CERTIFICATION : KRITERIA PENGIRIMAN
exporting Member State
importing Member State
non- Member State
Invoice Declaration
yang dibuat oleh Eksportir Bersertifikat di Negara
Anggota pengekspor
Through Bill of Lading atau dokumen
pengangkutan lainnya.
yang diterbitkan di negara pengekspor dan
menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari
negara pengekspor, termasuk kegiatan transit atau
transshipment sampai ke Daerah Pabean;
Pemenuhan Kriteria Pengiriman dibuktikan dengan dokumen: Dokumen pendukung lainnya
yang membuktikan pemenuhan terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) atau Lampiran I huruf A angka Romawi II
butir 2 Peraturan Menteri ini.
dan
Apabila pengiriman barang impor melalui transit atau
transshipment di 1 (satu) atau lebih negara bukan anggota.
= Transit
= Transhipment
Lampiran 2A
46
46 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
SELF CERTIFICATION : KETENTUAN PROCEDURAL (1)
Terdapat pernyataan dari Eksportir Bersertifikat bahwa barang ekspor telah
memenuhi kriteria asal barang dengan kalimat sebagai berikut:
“ The exporter of the product(s) covered by this document (Certified Exporter Authorization Code…...) declares that, except where otherwise clearly indicated, the products (HS Code/s’……) satisfy the Rules of Origin to be considered as ASEAN Originating Products under ATIGA (ASEAN country of origin: ………………………) with origin criteria:………….”. …………………………………………….…………………………. Signature over Printed Name of the Authorized Signatory”;
Ketentuan Penerbitan Invoice Declaration
1
Lampiran 2A
47
47 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
SELF CERTIFICATION : KETENTUAN PROCEDURAL (2)
Invoice Declaration harus memuat uraian jenis barang yang jelas dan detail agar dapat diidentifikasi pemenuhan asal barang.
Pernyataan asal barang pada Invoice Declaration
harus ditandatangani oleh orang yang tercantum dalam Daftar Eksportir Bersertifikat;
2
3
Lampiran 2A
48
48 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
SELF CERTIFICATION : KETENTUAN PROCEDURAL (3)
Dalam hal ruang yang tersedia dalam Invoice Declaration tidak mencukupi untuk memuat
seluruh barang, dapat menggunakan lembar tambahan yang memuat uraian barang yang dilengkapi klasifikasi barang, kriteria asal barang, dan tanda tangan serta nama orang yang tercantum dalam daftar penandatangan Invoice Declaration;
Invoice Declaration berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk kepentingan penentuan asal barang, dengan ketentuan Invoice Declaration harus disampaikan pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (7); dan
Invoice Declaration diterbitkan oleh Eksportir Bersertifikat di Negara Anggota Peserta MOU 2nd
SCPP untuk jenis barang tertentu yang tercantum dalam daftar barang (list of product) pada Daftar Eksportir Bersertifikat.
4
5
6
Lampiran 2A
49
49 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
SELF CERTIFICATION : KETENTUAN PROCEDURAL (4)
Back to Back 3
rd Country
Invoicing
Eksportir Bersertifikat di Negara Anggota
pengekspor kedua tidak dapat menerbitkan
Back-to-Back Invoice.
Eksportir Bersertifikat tidak dapat
menggunakan Invoice Declaration
dalam mekanisme Third Country
Invoicing.
Invoice Declaration
Lampiran 2A
50
50 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
SELF CERTIFICATION : KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR (2)
PIB hanya menggunakan skema ATIGA
Importir wajib mencantumkan kode Tarif Preferensi ATIGA yaitu
06, nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (Certified
Exporter Authorization Code) dicantumkan pada Kolom 19
dan/atau Kolom 33 PIB;
Nomor invoice dicantumkan pada Kolom 15 PIB.
Lampiran 2A
51
51 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
SELF CERTIFICATION : KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR (3)
kode 06 wajib dicantumkan pada Kolom 33
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Nomor invoice dicantumkan pada Kolom 15 PIB.
sedangkan nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat
(Certified Exporter Authorization Code) wajib dicantumkan pada
lembar lampiran Dokumen Pelengkap Pabean dan
pemenuhan persyaratan/fasilitas impor PIB;
PIB hanya menggunakan skema ATIGA
Dan Fasilitas Kepabeanan
Lampiran 2A
52
52 Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance
KETENTUAN PENUTUP Pasal 26,27,28,29
• Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
• ATIGA dengan menggunakan sistem Sertifikasi Mandiri (Self Certification) diatur di PMK 178/PMK.04/2013 tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Skema ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dengan menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (Self Certification), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam Peraturan Menteri ini
• 205/PMK.04/2015 dicabut dan tidak berlaku
• PMK ini berlaku setelah 30 hari sejak diundangkan 28 Januari 2018
Directorate General of Customs and Excise Ministry of Finance of Indonesia