DIRECTORATE GENERAL OF POSTS AND INFORMATION

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

DIRECTORATE

GENERAL OF

POSTS

AND

INFORMATION

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT 2013

Laptah DJPII 2013.indd 3 9/9/14 10:10 AM


DAFTAR ISI

CONTENTS

6Kata SambutanWellcome Speech

12Profil Pejabat DJPIIOfficials of Directorate General of Posts and Information

24Tentang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan InformatikaDirectorate General of Post and Informatics in Brief

36BAB 1Dukungan Manajemen Ditjen PPIChapter 1Supporting Management of Directorate General of PPI

66BAB 2Bidang PosChapter 2Post

84BAB 3Bidang TelekomunikasiChapter 3Telecommunications

134BAB 4Bidang PenyiaranChapter 4Broadcasting

176BAB 5Bidang Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal Chapter 5Special Telecommunication, Public Broadcast adn Universal Obligation

218BAB 6Bidang Pengendalian Pos dan InformatikaChapter 6Post and Information Control

258BAB 7Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi & Informatika (BP3TI)Chapter 7Telecommunications and Informatics Financing and Management Center Provider (BP3TI

302BAB 8Anggaran Ditjen PPI Tahun 2013 dan Kegiatan Prioritas Tahun 2014Chapter 8Budget of the DG of PPI Year 2013 and Prioritized Activities in 2014

307LampiranAttachment


Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

6 Laporan Tahunan 2013

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang

Maha Esa karena berkat Rahmat dan Karunia-

Nya Laporan Tahunan Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Pos dan Informatika Tahun

2013 ini dapat kami selesaikan seperti yang

diharapkan. Sesuai dengan yang diamanatkan

oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik, laporan

ini dibuat dalam rangka pertanggungjawaban

hasil kegiatan Tahun Anggaran 2013 yang telah

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan

dengan berlandaskan semangat anti korupsi

dan visi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos

dan Informatika (Ditjen PPI) yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang Merata, Efektif, Efisien dan Berdaya Saing Tinggi Melalui Birokrasi yang Profesional menuju Indonesia Informatif .”

Thanks to God the Almighty for His blessing

and mercy so that we are able to complete this

Annual Report of Directorate General of Post and

Information for Year 2013 as our expectation.

In accordance to the provision stipulated in

the Constitution Number 14 Year 2008 on

Transparency of Public Information, this report

is created as a responsibility of our activities held

in the Financial Year of 2013 that have been

conducted for the on going 1 (one) year based

on the spirit of anti corruption and the vision of

the Directorate General of Post and Information

(Ditjen PPI), “The Realization of Equitable

Distribution, Effective, Efficient, and Highly

Competitive Post and Information Providence

Through a Professional Bureaucracy towards

informative Indonesia.”

Prof. Dr. -Ing. Ir. Kalamullah Ramli, M.Eng


Directorate General of Posts and Information

Annual Report 2013 7

DI tahun 2013 ini peningkatan daya saing ekonomi menjadi fokus utama dalam menyongsong integrasi ekonomi regional, yang direncanakan akan dicapai pada tahun 2015 dalam AEC (ASEAN Economic Community).

In 2013, the increase of economic

competition has become the main

focus in facing the regional economic

integration, which, in 2015, we aimed

to accomplish in the AEC (ASEAN

Economic Community).

DI tahun 2013 ini peningkatan daya saing ekonomi

menjadi fokus utama dalam menyongsong

integrasi ekonomi regional, yang direncanakan

akan dicapai pada tahun 2015 dalam AEC (ASEAN

Economic Community). ASEAN akan menjadi

pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi

arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil

yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas.

Adanya aliran komoditi dan faktor produksi

tersebut diharapkan membawa ASEAN menjadi

kawasan yang makmur dan kompetitif dengan

perkembangan ekonomi yang merata, serta

menurunnya tingkat kemiskinan dan perbedaan

sosial-ekonomi di kawasan ASEAN.

In 2013, the increase of economic competition

has become the main focus in facing the regional

economic integration, which, in 2015, we aimed

to accomplish in the AEC (ASEAN Economic

Community). ASEAN will become a single market

and a production base where free goods and

service flow, investment and skilled workforce

and a much open capital flow take place. The

existence of commodity flow and such production

factors are expected to lead ASEAN to become a

prosperous and competitive region with equitable

economic development distribution and a

decrease of poverty level an economic-social gap

in ASEAN region.




KATA SAMBUTAN

WELCOME SPEECH

Bagi Indonesia, peluang integrasi ekonomi

regional tersebut harus dapat dimanfaatkan

dengan semaksimal mungkin. Jumlah populasi,

luas dan letak geografi, dan nilai PDB terbesar di

ASEAN berpeluang menjadi aset agar Indonesia

bisa menjadi pemain besar dalam AEC.

Menjadi suatu keniscayaan bagi kami untuk

berperan aktif dalam membangun ekosistem

broadband dengan mengembangkan instrumen

pengembangan broadband, antara la in

melalui: Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),

Indonesia Broadband Plan (IBP), Kebijakan

Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi

Sebagai Infrastruktur Esensial Indonesia,

Pembangunan Palapa Ring melalui ICT Fund

dan pengembangan smart city melalui inisiatif

pemerintah daerah.

Di tahun 2013 ini melalui ketersediaan Infrastruktur

telekomunikasi menjadi salah satu pendorong

pengembangan ekonomi, terutama infrastruktur

layanan broadband. Dalam program Palapa Ring

sendiri, ditargetkan membangun jaringan serat

optik sepanjang 9.800 Km yang rencananya

akan menjangkau 51 kabupaten kota yang tidak

dijangkau oleh Operator Telekomunikasi.

Indonesia must be able to maximize the use of

such regional economic integration opportunity.

The number of population, width, and geographic

position and the highest Gross Domestic Product

value in ASEAN are assets opportunity for Indonesia

to be a main player in AEC.

It becomes a necessity for us to play an active

role in creating a broadband ecosystem

by establishing a broadband development

instrument, among others through: Master plan

for Acceleration and Expansion of Indonesia’s

Economic Development - Masterplan Percepatan

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(MP3EI), Indonesia Broadband Plan (IBP), Policy of

Telecommunication Infrastructure Development As

Indonesia’s Essential Infrastructure, Establishment

of Palapa Ring through ICT Fund and the

development of smart city through regional

government initiatives.

In this 2013, the provision of telecommunication

infrastructure has become one of the boosters

for economic development, especially the

broadband infrastructure service. For Palapa Ring

program itself, it has been targeted to establish

a 9,800 km fibre optic network intended to

cover 51 city regencies that are not covered by

Telecommunication Operator.




Melalui penggelaran Palapa Ring, Pemerintah

dapat memberikan kesempatan yang sama kepada

seluruh masyarakat untuk diakses dan mengakses

informasi domestik dan global dengan kecepatan

tinggi guna meningkatkan taraf kehidupan sosial

dan ekonomi masyarakat, dan pada akhirnya dapat

mendorong tumbuhnya industri kreatif yang

memerlukan bandwidth dan kecepatan tinggi.

Pararel dengan itu, untuk mengatasi kesenjangan

akses komunikasi dan informatika di daerah

tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan,

daerah perbatasan, dan daerah yang tidak layak

secara ekonomis, di tahun 2013 ini kami terus

berupaya meningkatkan kualitas pelayanan

penyediaan jasa akses telekomunikasi dan

informatika KPU/USO di Wilayah Pelayanan

Universal Telekomunikasi (WPUT), diantaranya

yaitu dengan melakukan upgrading Desa Dering

menjadi Desa Pinter, pengembangan PLIK Sentra

Produktif dan penambahan NIX yang mencakup

ke-33 provinsi di seluruh Indonesia. Selain itu

terdapat pula program seperti International

Internet Exchange (IIX) yaitu tempat pertukaran

trafik internet dengan source (berasal) dan

destination (tujuan) dari internasional ke lokal dan

sebaliknya serta antar internasional.

Through the establishment of Palapa Ring, the

Government is able to provide equal opportunity

for the entire society to be accessed and to access

high speed domestic and global information in

order to increase the society’s social and economic

living standard, and eventually may boost the

growth of creative industry that requires high

speed bandwidth.

Parallel with the above-stated, in order to

overcome communication and information access

gap in underdeveloped regions, rural areas,

pioneering areas, border areas, and economically

insufficient areas, in 2013 we continue our

effort to increase the quality of Universal Service

Obligation (KPU/USO) telecommunication and

information access service providence in the

Telecommunication Universal Service Area, among

others by conducting upgrading for Desa Dering

(Basic Telephony Service Village) to become Desa

Pinter (Smart Village), development of Sentra-

productive Sub-District Internet Service Centre

and addition of NIX that covers all 33 provinces

in Indonesia. In addition, there are also programs

such as International Internet Exchange (IIX),

internet traffic exchange spot with source and

destination from international to local and vice

versa, and also international to international

connection.




Di bidang penyiaran, dalam rangka menuju

konvergensi TIK dan meningkatkan kualitas

penyiaran nasional, Ditjen PPI melalui kebijakannya

mendorong para penye lenggara untuk

mengadopsi sistem penyiaran digital. Televisi

digital adalah jenis televisi yang menggunakan

modulasi digital dan sistem kompresi untuk

menyiarkan sinyal video, audio, dan data ke

pesawat televisi. Teknologi Ini sudah menjadi

tuntutan global dilihat dari berbagai aspek baik

itu teknologi maupun sumberdaya frekuensi. Pada

tahun 2013, telah dillakukan seleksi tahap II untuk

wilayah Aceh, Medan, Kalimantan Selatan dan

Kalimantan Timur.

Kami optimis bahwa program kebijakan kami

dapat sejalan dengan hasil kajian World Bank

bahwa setiap peningkatan penetrasi broadband

sebesar 10% di negara berkembang akan

berdampak pada peningkatan ekonomi sebesar

1,38%, sehingga dengan ekonomi yang kuat

niscaya Indonesia dapat menjadi negara yang

berdaulat, adil dan makmur.

KATA SAMBUTAN

WELCOME SPEECH

In broadcasting area, in order to move toward

the Information and Communication Technology

convergence and to increase the quality of national

broadcasting, the Directorate General of Post

and Information, through its policy, encourages

providers to adopt digital broadcasting system.

Digital television is a type of television that use

digital modulation and compression system

to broadcast video, audio, and data signals to

television. Viewing from various aspects, both

technological aspect and also frequency sources,

this technology has become global demand. In

2013, phase II selection has been conducted for

Aceh, Medan, Kalimantan Selatan and Kalimantan

Timur area.

We are optimist that our policy program is inline

with the World Bank review result whereas

every 10% broadband penetration increase in

developing countries shall give a 1.38% impact

on economic increase and thus with a strong

economy, Indonesia will become a sovereign,

equitable and prosperous country.




Prof. Dr. -Ing. Ir. Kalamullah Ramli, M.EngDirektur Jenderal Penyelenggara Pos dan InformatikaDirector General of Posts and Information

Akhir kata semoga dengan terbitnya Buku Laporan

Tahunan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan

Pos dan Informatika ini dapat menjadi bahan

evaluasi khususnya bagi Direktorat Jenderal

Penyelenggaran Pos dan Informatika dan dalam

rangka keterbukaan publik buku ini dapat

menghadirkan informasi yang lengkap bagi

masyarakat dan stake holder di bidang Pos dan

Informatika

And lastly, we hope that the issuance of this

Annual Report of Directorate General of Post and

Information can be used as evaluation especially

for the Directorate General of Post and Information

and in order to establish public transparency, this

report can present complete information for the

society and stake holders of Post and Information

field.




PROFIL PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

OFFICIALS OF DIRECTORATE GENERAL OF POSTS AND INFORMATION TECHNOLOGY IMPLEMENTATION

Periode Januari 2011 - Januari 2014

Dr. H. Syukri Batubara, MMDirektur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

The Director General of Post and Informatics

Sutarman, SHSekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan informatika

Secretary of Directorate General of Posts and Informatics

Dr. Wiryanta, MADirektur Pos

Post Director

From January 2011 - January 2014




Dr. Ir. Ismail, MTDirektur Telekomunikasi Telecommunications Director

Dra. Agnes WidiyantiDirektur Penyiaran

Broadcasting Director

Ir. Woro Indah WastutiDirektur Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal Director of Special Telecommunications, Public Broadcasting & Universal Obligation

Rd. Susanto, SE MMBATDirektur Pengendalian Pos dan Informatika Director of Post and Informatics Controls



14 Laporan Tahunan 201314 Laporan Tahunan 2013

Periode Januari 2014 - SekarangFrom January 2014 until present




1) Prof. Dr. -Ing. Ir. Kalamullah Ramli, M.Eng

2) Rd. Susanto, SE MMBAT

3) Ir. Bonie M. Thamrin Wahid, MT

4) Benyamin Sura, SE, MM

5) Dra. Agnes Widiyanti

6) Dr. Ir. Ismail, MT

7) DR. Yan Prianto, M.Eng

Annual Report 2013 15Laptah DJPII 2013.indd 15 9/9/14 10:21 AM



PROFIL PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

OFFICIALS OF

DIRECTORATE

GENERAL OF POSTS

AND INFORMATION




Prof. Dr. -Ing. Ir. Kalamullah Ramli, M.Eng.Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

The Director General of Post and Informatics

Bapak Kalamullah Ramli adalah Profesor di

bidang teknik komputer sejak 1 juli 1999.

Setelah lulus S1 dari Teknik Elektro Universitas

Indonesia, beliau menyelesaikan S2 di bidang

Teknik Telekomunikasi dari University of

Wollongong, Australia, pada 1997. Gelar Doktor

didapatnya dari dari Universitaet Duisburg-Essen,

Jerman pada 2003.

Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal

Penyelenggaraan Pos dan Informatika, tugas

beliau adalah merumuskan serta melaksanakan

kebijakan dan standarisasi teknis di bidang

Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Mr. Kalamullah Ramli is Professor in computer

engineering since July 1, 1999. After graduating

Bachelor degree in Electrical Engineering at

Universitas Indonesia, he completed a master’s

degree in Telecommunications Engineering from

the University of Wollongong, Australia, in 1997.

He received Doctorate degree from Universitaet

Duisburg-Essen, Germany in 2003.

Currently, he served as Director General of Post

and Informatics, his tasks are formulating and

implementing policies and technical standard in

the field of Post and Informatics.

Periode Desember 2013 - Sekarang

From December 2013 until present




Rd. Susanto, SE MMBATSekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan informatika

Secretary of Directorate General of Posts and Informatics

Pemegang gelar Magister Administrasi Bisnis

dan Tekhnologi dari Institut Teknologi Bandung

ini mulai menjabat sebagai Sekretaris Ditjen PPI

sejak 29 Januari 2014.

Sebagai seorang Sekretaris Ditjen

Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Beliau

mengemban tugas untuk melaksanakan

koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan

dan pemberian dukungan administrasi

kepada semua unsur di lingkungan Ditjen

Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Master’s degree of business administration and

engineering from Institut Teknologi Bandung

starting served as Secretary of Directorate General

of PPI since January 29, 2014.

As a Secretary of Directorate General Post and

Informatics, he performs the task of coordinating

the execution of tasks and developing and

provision of administrative support to all of

elements in Post and Informatics area.

Periode Januari 2014 - Sekarang

From January 2014 until present




Ir. Bonie M. Thamrin Wahid, MTDirektur Pos

Post Director

Alumni Trisakti Magister Teknik Elektro ini

menjabat sebagai Direktur Pos sejak 29 Januari

2014.

Sebagai seorang Direktur Pos, tugas beliau

adalah menyusun Peraturan Pelaksanaan UU

No.38 tahun 2009 tentang pos, Melakukan

Verifikasi terhadap pelaksanaan program PSO,

dan Membangun Kantor Pos Cabang Layanan

Universal (KPCLU) sebagai sasaran penerima

dana PSO.

Master of electrical engineering of Trisakti

University served as Post Director since January

2014.

As a Post Director, his task is drafting the

Regulations Implementing Act No. 38 of 2009

about Post, verifying the implementation of PSO

program, and build Universal Service Branch

Post Office (KPCLU) as target recipients of PSO

funds.






Benyamin Sura, SE, MMDirektur Telekomunikasi Telecommunications Director

Master’s degree in Business Administrat ion

from Mastrich School of Management became

Telecommunications Director since 29 January 2014.

As Director of telecommunications, his task is drafting

Regulation on technical infrastructure towards the

era of convergence, promoting legal security based

on the principles of Justice and transparency for

the perpetrators of telecommunications industry,

completing regulation of telecommunication services

rates, implementation of NGN/ convergence based

interconnection, and the development of information

and communication technology, preparing for the

migration of network technology based on internet

protocol (IP), as well as implementing national internet

network security.

Pemegang gelar Master Buisness Administration

dari Mastrich School of Management menjadi

Direktur Telekomunikasi sejak 29 Januari 2014.

Sebagai Direktur Telekomunikasi, tugas

beliau adalah menyusun Regulasi teknis

infrastruktur menuju era konvergensi,

meningkatkan kepastian hukum berdasarkan

prinsip keadilan dan transparansi bagi pelaku

industri telekomunikasi, menyelesaikan regulasi

tarif layanan telekomunikasi, penerapan

interkoneksi berbasis NGN/Konvergensi,

dan pengembangan teknologi informasi dan

komunikasi, mempersiapkan migrasi jaringan

teknologi berbasis protokol internet (IP), serta

melaksanakan pengamanan jaringan internet

nasional.






Alumni of social and political sciences faculty at

Parahyangan Catholic University starting served

as Broadcasting Director since January 27, 2011.

As the Director of broadcasting, she took on

the task of renewed institutional regulation

and policies due to digitalization and industrial

development, improving the accurate

completion of permitting services, perform the

migration of broadcasting system from analog

to digital and reviewing the broadcasting

legislation.

Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Katolik Parahyangan ini mulai

menjabat Direktur Penyiaran sejak tanggal 27

Januari 2011.

Sebagai Direktur Penyiaran, beliau mengemban

tugas memperbaharui kebijakan regulasi

dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi

dan perkembangan industri, meningkatkan

pencapaian terhadap ketepatan penyelesaian

pelayanan perijinan, melakukan migrasi sistem

penyiaran dari analog ke digital dan mereview

Undang- Undang Penyiaran.

Dra. Agnes WidiyantiDirektur Penyiaran

Broadcasting Director






Dr. Ir. Ismail, MTDirektur Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal Director of Special Telecommunications, Public Broadcasting & Universal Obligation

Master’s degree of Engineering from University

of Indonesia and Doctoral graduate of Bandung

Institute of Technology served as Director Special

telecommunications, public broadcasting and

Universal obligations since 29 January 2014.

As Director of Special Telecommunications, public

broadcasting, and Universal obligation, his task is

developing infrastructure in terms of strengthening

and improving the range of the transmitters for

radio and TV in the blank spot border areas and

remote areas, preparing regulations to support

the implementation of migration from analog to

digital broadcast systems, devise grand design and

road map implementation of radio and tv digital

broadcasting and equitable implementation of

infrastructure, access and services in the field of

communication and Informatics.

Pemegang gelar Magister Teknik dari Universitas

Indonesia dan Doktor lulusan Institut Teknologi

Bandung ini menjabat sebagai Direktur

Telekomunikasi Khusus Penyiaran Publik &

Kewajiban Universal sejak 29 Januari 2014.

Sebagai Direktur Telekomunikasi Khusus,

Penyiaran Publik dan kewajiban Universal, tugas

beliau adalah mengembangkan infrastruktur

dalam hal penguatan pemancar dan peningkatan

jangkauan untuk TV dan radio di daerah blank

spot daerah perbatasan dan daerah terpencil,

mempersiapkan regulasi untuk mendukung

terlaksananya migrasi sistem siaran analog ke

digital, menyusun grand design dan road map

penyelenggaraan penyiaran radio dan tv digital

dan pemerataan penyelenggaraan infrastruktur,

akses dan layanan di bidang Komunikasi dan

Informatika.






DR. Yan Prianto, M.EngDirektur Pengendalian Pos dan Informatika Director of Post and Informatics Controls

Doctorate from Tokai University Japan starting

served as Controlling Director of Posts and

Informatics since January29, 2014.

As Controlling Director of Posts and Informatics,

his task is making policies and regulations related

to the control of posts and informatics as well

as regulate to improve compliance for post,

telecommunications and broadcasting.

Pemegang gelar Doktor dari Tokai University

Japan ini mulai menjabat menjadi Direktur

Pengendalian Pos dan Informatika sejak 29

Januari 2014.

Sebagai Direktur Pengendalian Pos dan

Informatika, tugas beliau adalah membuat

kebijakan dan regulasi berkaitan dengan

pengendalian penyelenggaraan pos dan

informatika serta melakukan penertiban untuk

meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pos,

telekomunikasi, dan penyiaran.






VisionNational implementation

of post and Informatics

which evenly distributed,

effective, efficient,

Competitive Through

professional Bureaucracy

Towards informative

Indonesia.

VisiTerwujudnya

Penyelenggaraan Pos

dan Informatika yang

Merata, Efektif, Efisien

dan Berdaya Saing

Tinggi Melalui Birokrasi

yang Profesional Menuju

Indonesia Informatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor 17 Tahun 2010, Kementerian

Komunikasi dan Informatika memiliki struktur

organisasi yang baru, didalamnya terdapat direktorat

jenderal baru yang merupakan sinergitas dari

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan

Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi

Informasi, yaitu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan

Pos dan Informatika. Langkah ini merupakan upaya

memperkuat organisasi dalam rangka memenuhi

tuntutan perkembangan industri dibidang pos,

telekomunikasi, dan penyiaran yang makin dinamis

dan konvergen.

Based on the regulation of the Minister of

communication and Informatics Number 17 in 2010,

the Ministry of communications and Informatics

have a new organizational structure, therein lies the

new Directorate General which is the synergy of the

Directorate General of posts and telecommunications

and Directorate General of communication and

dissemination of information, that is Directorate

General Of posts and Informatics. This action taken as

an effort to strengthen the Organization in order to

meet the demands of industrial development of postal,

telecommunications, and broadcasting in which more

dynamic and convergent.




Misi1. Mendorong Pemerataan pembangunan sarana

dan prasarana pos, komunikasi dan informatika

di seluruh Indonesia

2. Mendorong terselenggaranya layanan pos,

komunikasi dan informatika yang efektif dan

efisien

3. Menyelenggarakan Birokrasi Pelayanan pos,

komunikasi dan informatika yang profesional dan

memiliki integritas moral yang tinggi

4. Mendorong berkembangnya industri komunikasi

dan informatika yang berdaya saing tinggi dan

ramah lingkungan

Mission1. Encourage equitable development of postal

facilities and infrastructure, communications and

Informatics all across Indonesia.

2. Encourage postal service, communication and

Informatics that is effective and efficient.

3. Organizes posta l serv ice bureaucracy,

communications and informatics in professionals

and having high moral integrity

4. Encourage the development of communication

and informatics industry which is competitive

and environment-friendly

Tujuan1. Tersedianya akses komunikasi pos dan informatika

yang mudah, murah dan lancar di seluruh

indonesia

2. Terwujudnya kepuasan publik dan iklim usaha

yang kondusif dalam layanan penyelenggaraan

pos dan informatika melalui regulasi yang tepat

3. Terwujudnya pelayanan prima perizinan

penyelenggaraan di bidang pos, telekomunikasi

dan penyiaran menuju tata kelola kepemerintahan

yang baik (good governance)

4. Terwujudnya tertib penyelenggaraan Pos dan

Informatika sesuai ketentuan yang berlaku

5. Terwujudnya layanan administrasi dan dukungan

teknis yang terbaik bagi Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Pos dan Informatika

6. Terciptanya industri komunikasi dan informatika

yang sehat

Goals1. The availability of communications access of post

and Informatics that are easy, affordable and

current access throughout the country

2. Maintaining public satisfaction and conducive

business climate in the service of organizing posts

and Informatics through appropriate regulatory

3. Realization of excellent service permissions

in the field of post, telecommunications and

broadcasting towards good governance

4. The realization of orderly conduct of post and

Informatics according to applicable provisions

5. The realization of best administrative services and

technical support for the Directorate General of

posts and Informatics

6. Establishment of healthy industrial communication

and informatics




National implementation

of post and Informatics

which evenly distributed,

Competitive Through

professional Bureaucracy

Towards informative

Indonesia by embody

policies:Terwujudnya

Penyelenggaraan Pos

dan Informatika yang

Merata, Berdaya Saing

Tinggi Melalui Birokrasi

yang profesional Menuju

Indonesia informatif dengan

mewujudkan kebijakan:




Pengembangan broadband (jaringan

pita lebar) yang diharapkan mampu

menjadi katalisator pembangunan

teknologi informasi dan komunikasi

dengan tujuan utama pemerataan akses

masyarakat terhadap informasi.

RPP tentang Pos diupayakan dapat

mengakomodasikan semua kepentingan

selama dua puluh tahun kedepan

sampai dengan tahun 2020.

Penyiaran digital sebagai alternatif

sistem penyiaran dengan format digital

pengganti sistem analog.

1

2

3

Broadband Development (broadband

network), which is expected to become

catalyst for development of information

and communication technologies

with the primary purpose of equitable

public access to information.

Draft concerning post are attempted

to accommodate all interests for next

twenty years up to 2020.

Digital broadcasting as alternative of

broadcasting system with digital format

as replacement for analog systems.









Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika nomor 17 tahun 2010 tentang Organisasi

dan Tata Laksana Direktorat Jenderal Penyelenggaraan

Pos dan Informatika mempunyai tugas merumuskan

serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis

di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.

Untuk menjalankan tugas tersebut , Direktorat

Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan

pos dan informatika;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan

pos dan informatika;

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;

4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang penyelenggaraan pos dan informatika;

5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Tasks dan Functions

Based on the regulation of the Minister of

communication and Informatics number 17 year

2010 concerning organization and Governance

Directorate General Of posts and Informatics has

the task of formulating and implementing policies

and technical standards in the field of posts and

informatics.

To perform the task, the Directorate General Of

posts and Informatics organizes the following

functions:

1. Policy formulation in the field of posts and

Informatics

2. Implementation of policies in the field of posts

and Informatics

3. Drafting norm, standard, procedure, and criteria

in the field of post and informatics

4. Provision of technical guidance and evaluation

in the field of posts and Informatics

5. Administrative implementation of the

Directorate General of Posts and Informatics






Struktur OrganisasiOrganizational Structure




Direktorat Jenderal PPI adalah unit kerja setingkat eselon satu berfokus dalam pengaturan, dan pengelolaan penyelenggaraan pos dan informatika. Dalam mengemban tanggungjawabnya Ditjen PPI memiliki satuan kerja atau bidang yang merupakan organ kelembagaan sebagaimana yang ditunjukkan pada Bagan dibawah, yaitu terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pos, Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Penyiaran, Direktorat Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, serta Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).

1. Sekretariat Direktorat JenderalSekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas: memantau, memeriksa dan mengkoordinir terlaksananya Pelayanan Teknis dan Administratif kepada seluruh satuan organisasi di Sekretariat Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika agar berjalan tertib melalui koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran serta evaluasi dan pelaporan, koordinasi dan pelaksanaan administratif kerjasama dalam dan luar negeri, pelaksanaan keuangan kepegawaian dan rumah tangga untuk mewujudkan tata kelola Organisasi yang baik.

2. Direktorat PosDirektorat Pos mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang layanan pos universal, prangko dan filateli, iklim usaha pos dan pentarifan pos, sedangkan kebijakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan pos dirumuskan dan dilaksanakan Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika.

3. Direktorat TelekomunikasiTugas yang diemban Direktorat Telekomunikasi, yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang telekomunikasi, sedangkan kebijakan monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika.

Directorate General of PPI is working-level unit equal to first Echelon that focused in settings, and management of post and informatics. In carrying out his responsibilities Directorate General of PPI has working unit PPI or field which is the institutional organ, as shown in the Chart below, which consists of Secretariat of Directorate General, Directorate of Postal, Directorate of telecommunications, Directorate of Broadcasting, Directorate of Special Telecommunications, Public Broadcasting and Universal Obligation, Directorate of Post and Informatics Controls, and Telecommunication and Informatics Financial Provision and Management (BP3TI).

1. Secretariat of Directorate GeneralSecretariat of Directorate General has the tasks: monitor, review and coordinate the implementation of the Technical and Administrative Services to all organizational units of the Secretariat of Directorate General of Posts and Informatics to operate orderly through coordination of plan preparation, program, budget, and evaluation and reporting, coordination and implementation of administrative cooperation domestic and foreign, implementing financial and household for staffing in order to create good organizational governance.

2. Directorate of PostalDirectorate of Postal has the task to implement the formulation and implementation of policies, drafting norms, standards, procedures, and criteria, as well as the provision of technical guidance and evaluation in the field of universal postal service, Postage stamps and philately and post business climate, and post rates, while the monitoring and evaluation policy of postal services are formulated and implemented by Directorate of Post and Informatics Controls.

3. Directorate of TelecommunicationsDirectorate of Telecommunications has the tasks that is formulating and implementing policies, drafting norms, standards, procedures, and criteria, as well as the provision of technical guidance and evaluation in the field of telecommunications, while monitoring and evaluation policy in the field of telecommunications is carried out by Directorate of Post and Informatics Controls.




4. Direktorat PenyiaranTugas dari Direktorat Penyiaran, yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiaran. Sebagaimana telah diketahui bahwa penyelenggaraan penyiaran meliputi penyiaran radio dan televisi.

5. Direktorat Telekomunikasi Khusus PP&KU

Tugas yang diemban Direktorat TKPPKU, yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang telekomunikasi khusus, penyiaran publik, dan kewajiban universal.

6. Direktorat Pengendalian PPISesuai Permenkominfo No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, tugas dan fungsi pengendalian pos dan informatika, yang meliputi monitoring, evaluasi, serta pencegahan dan penertiban terhadap penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran dilaksanakan oleh Direktorat pengendalian Pos dan Informatika. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika berfokus pada upaya-upaya untuk mengawal ketiga penyelenggaraan tersebut agar berjalan sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang- undangan.

7. BP3TI

Merupakan Badan Layanan Umum (BLU) dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, yang bertugas menyediakan berbagai infrastruktur layanan akses telekomunikasi untuk masyarakat pedesaan dan daerah terpencil di seluruh pelosok Indonesia, yaitu melalui program USO (Universal Service Obligation), sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 tahun 2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi.

4. Directorate of BroadcastingDirectorate of broadcasting has the tasks that are carrying out formulation and implementation of policies, drafting norms, standards, procedures, and criteria, as well as the provision of technical guidance and evaluation in the field of broadcasting. As it has been noted that broadcasting includes radio and television broadcasting

5. Directorate of Special Telecommunications, Public Broadcasting and Universal Obligation

Directorate of Special Telecommunications, Public Broadcasting and Universal Obligation has responsibility of formulating and implementing policies, drafting norms, standards, procedures, and criteria, as well as the provision of technical guidance and evaluation in the field of special telecommunications, public broadcasting, and universal obligation.

6. Directorate of Post and Informatics ControlsAccording to Permenkominfo No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 concerning the Organization and work procedures of the Ministry of communication and Informatics, tasks and functions of posts and Informatics controls includes monitoring, evaluating, as well as preventing and controlling of postal, telecommunications, and broadcasting services is carried out by the Directorate of posts and Informatics controls. In order to perform the duties and functions, Directorate of posts and Informatics Controls are focused on efforts to control the three subject field in accordance with the regulations or legislations.

7. Telecommunication and Informatics Financial Provision and Management (BP3TI)

This institution is public service bureau (BLU) which is under the coordination of the Directorate General of posts and Informatics, has the tasks to provide various telecommunication access service infrastructure to rural communities and remote areas in all across Indonesia, namely through the USO program (Universal Service Obligation), as regulated in Regulation of the Minister of communication and Informatics No. 32 in 2008 concerning Universal Service Obligation of telecommunications.




Sumber Daya Manusia

Dalam dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika pada tahun 2013 didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan jumlah sebanyak 310 orang dan BP3TI dengan 30 pegawai. Komposisi pegawai berdasarkan pangkat, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan diklat penjenjangan selengkapnya dapat dilihat sebagaimana gambar berikut ini:

a. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkatan pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian, atas dasar periode dan kedudukan dalam jabatan ataupun prestasi. Oleh karena itu Pangkat dan golongan setiap tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2012 komposisi pegawai bedasarkan pangkat dan golongan sebagaimana tersebut di atas.

Human Resources In actual, the implementation of organizational duties and functions of Directorate General of posts and Informatics by the year 2013 was supported by human resources of 310 employees and BP3TI with 30 employees. The composition of the employees based on the rank, position, education, gender, training level, for more information can be seen in following figure:

a. Composition of employees based on position, category and space

Position is the rank that indicates levels of employees in a set order of employment, on the basis of period and place in position or achievement. Therefore, the rank and category are changed in each year. In 2012, the composition of employees is based on officer ranks and classes as stated above.




b. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

Mengingat peran Direktorat Jenderal Penyelenggaran Pos dan Infromatika yang strategis yaitu sebagai regulator bidang pos dan informatika, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang didukung dengan parameter pendidikan formal. Saat ini, pendidikan formal Strata 1 dengan berbagai konsentrasi keilmuan masih mendominasi dari segi jumlah, sehingga diharapkan ke depan pegawai Ditjen PPI dituntut untuk mempunyai jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi.

c. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Pada prinsipnya jabatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional yang saling berhubungan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, adapun jumlah komposisi pegawai Ditjen PPI berdasarkan jabatan dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

b. Composition Of The Employees Based On The Level Of Formal Education

Directorate General of post and Infromatika having strategic role as regulator of post and Informatics, then this institution required human resources who have the competencies that are supported with the parameters of formal education. Currently, Strata 1 (Bachelor degree) in formal education with variaties academic concentration is still dominated in terms of numbers, so the employess of Directorate General of PPI are expected to have formal education in higher level.

c. Composition of employees based on the position

In principle the postion is divided into 2 (two), namely structural and functional positions which are interconnected in the implementation of tasks limited, as for the number of employee composition based on Directorate General of PPI can be seen in the chart below.




d. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam hal kesetaraan gender peran pegawai wanita dan pria di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika sejatinya mempunyai kedudukan dan kualitas yang sama dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi. Namun demikian dari segi jumlah pegawai pria masih relatif tinggi dibanding dengan pegawai wanita hal tersebut dapat dilihat dalam grafik dibawah.

d. Composition Of Employees Based On Gender

In terms of gender equality, roles of male and female employees in the Directorate General Of posts and Informatics actually have same status and quality in terms of carrying out the tasks and functions. However, in terms of number, male employees are still relatively high compared with female employees, thus can be seen in the graph below.




1. PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

a. Untuk pelaksanaan kegiatan Perencanaan penyusunan program dan anggaran, telah tersusun sejumlah dokumen, yaitu:• Renja K/L (Rencana Kinerja Kementerian/

Lembaga)• RKA K/L (Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga)• RKT (Rencana Kerja Tahunan)• RKP (Rencana Kerja Prioritas)• PK (Penetapan Kinerja)

b. Untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan dan evaluasi telah tersusun sejumlah dokumen, yaitu:• LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Publik)• LAPTAH (Laporan Tahunan)• Laporan UKP4• Laporan Monev Pengadaan Barang dan

Jasa• Laporan Realisasi Fisik

1. THE IMPLEMENTATION OF PLANNING AND REPORTING ACTIVITIES

a. For the implementation of planning program and budget preparation, are composed a number of documents, they are:• Renja K/L (performance plans of the

Ministry/institutions)• RKA K/L (work plan and budgeting of

ministry / institution)• RKT (annual work plan)• RKP (Rencana Kerja Prioritas) - priorities

work plan• PK (Penetapan Kinerja) - determination

of performance

b. For the implementation of the reporting and evaluation activities have been arranged in a number of documents, namely:• LAKIP (Accountability report of public

agencies performance)• LAPTAH (annual report)• UKP4 Report• Monev report on procurement of goods

and services• Physical realization reports




2. PELAKSANAAN ADVOKASI HUKUM, RANCANGAN PERATURAN, DAN KERJASAMA

Jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2013 yaitu antara lain; perkara perdata Nomor 423/PDT.G/2012/PN.JKT.PST yaitu tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait Pembangunan Menara Telekomunikasi Milik Indosat di Kabupaten Bekasi yang Menimbulkan Kerugian pada Pihak Lain, dengan putusannya yaitu; Perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Indosat tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I (Menkominfo) dan PT. Indosat harus memberikan ganti rugi kepada Penggugat. Dan perkara perdata TUN No.86/G/2010/PTUN.MDN tentang Permasalahan Perizinan PT. Radio Pelangi Lintas Nusa dengan hasilnya yaitu sudah melaksanakan putusan In kracht yang meliputi: 1. Menteri Kominfo sudah memberikan

penjelasan kepada Presiden RI;2. Plt. Dirjen PPI sudah memberikan tanggapan

terhadap permohonan perlindungan hukum PT. Radio Kardopa.

2. IMPLEMENTATION OF LEGAL ADVOCACY, DRAFT REGULATIONS, AND COOPERATION

The number of cases handled in 2013 that is civil suit Number 423/PDT.G/2012/PN.JKT.PST about Lawsuits related to construction of a telecommunications tower owned by Indosat in Bekasi regency which cause harm to the other party, with the award that is violation conducted by PT. Indosat can not be accounted to the Defendant I (Ministry of communication) and PT. Indosat should give compensation to the plaintiff. Another civil suit TUN No.86/G/2010/PTUN.MDN about Licensing Issues of PT. Radio Pelangi Lintas Nusa with the result that already comply In kracht which includes:1. Communication and information minister

has given an explanation to the president of Indonesia;

2. Executor duties of Directorate General of PPI has given response to the petition for legal protection of PT. Radio Kardopa.



DUKUNGAN MANAJEMEN DITJEN PPI

MANAGEMENT SUPPORT OF DIRECTORATE GENERAL OF POSTS AND INFORMATION TECHNOLOGY IMPLEMENTATION


Saat ini, Kementerian Kominfo sedang menunggu arahan Presiden dan telah mengadakan FRB Sumatera Utara tanggal 11 Desember 2013 yang menyetujui pemberian IPP Prinsip pada Frekuensi 106,2 MHz pada PT. Radio Kardopa.

kemudian diselenggarakan pula Focus Group Disscussion mengenai Dampak Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Pada Sektor Telekomunikasi, di Semarang tanggal 2 Mei 2013, FGD Kepemilikan dan Penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta di Bidang Penyiaran, di Makassar tanggal 23 Mei 2013, Workshop Advokasi hukum, Regulasi dan Teknis Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Penyiaran (November 2013), dan FGD Perbuatan Pemerintah dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata pada Desember 2013.

NO. PERATURAN KETERANGAN REGULATION DESCRIPTION

A.

1.

BIDANG POS / POSTAL

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos / Government Regulation No. 15 of 2013 on the implementation of Act No. 38 of 2009 about the post

Materi muatan Peraturan Pemerintah ini meliputi: jenis layanan pos, penyelenggara pos, tata cara penyelenggaraan pos, standar pelayanan pos, perizinan, layanan pos universal, interkoneksi, sistem kode pos, serta peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pos dalam rangka memberikan penjelasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pos / Material charge on Government regulations include: types of the postal service, postal operator, procedures for organizing mail, postal service standard, licensing, interconnection, universal postal service, postal code system, as well as an increase in the development and implementation of the post in order to provide explanations and legal certainty in postal services.

CAPAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2013PRODUCT REGULATIONS in 2013

Currently, the Ministry of Communication and Informatics is awaiting direction from President and has held FRB North Sumatra on December 11, 2013 who approved the granting of IPP Principles on Frequency 106,2 MHz on PT. Radio Kardopa. Then also hosting Focus Group Disscussion about the impact of merger, Takeover and consolidation company shares in Telecommunications Sector in Semarang on May 2, 2013, FGD Ownership and mastery of private broadcasting institutions in the field of broadcasting, in Makassar on 23 May 2013, legal Advocacy Workshop, Technical Implementation and Regulation of telecommunications and broadcasting (November 2013), and the FGD Government’s Actions in perspective of state administrative law, criminal law, and civil law on December 2013.




A.

2.

3.

BIDANG POS / POSTAL

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Layanan Pos Universal / Regulation of the Minister of communication and Information No. 22 of 2013 on the implementation of Universal Postal Service

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Pos Universal / Regulation of the Minister of communication and Informatics Number 29 of 2013 about Universal Postal Service Rates

•PMKominfodibentukuntukmenjaminterselenggaranya Layanan Pos Universal untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia; / this regulation is formed to guarantee Universal Postal Service can reach out the entire territory of the State Union of Republic of Indonesia which allows people to send and/or receive shipment from one place to another all around the world;

•sesuaidenganPasal50Undang-UndangNomor38 Tahun 2009 tentang Pos, untuk menjamin kesinambungan Layanan Pos Universal, penugasan pelaksana Layanan Pos Universal tetap dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang telah ditugaskan oleh Pemerintah saat ini sampai jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos; / in accordance with Article 50 Act No. 38 of 2009 about the post, to ensure the continuity of Universal Postal Service, the assignment remains conducted by State-owned enterprises that have been commissioned by the current Government to the longest period of 5 (five) years since the promulgation of Act No. 38 of 2009 about the post

•PMKominfoinimenggantikanPeraturanMenteriKomunikasi dan Informatika Nomor 06/PER/M.KOMINFO/05/2010 tentang Layanan Pos Universal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. / This Regulation replaces Regulation of the Minister of communication and Information Number 06/PER/M.KOMINFO/05/2010 about Universal Postal Service which is not in accordance with the development of current situation.

•PMKominfoinibentukuntukmelaksanakanketentuanPasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos / This regulation to carry out the provisions of Article 34 Paragraph (2) Government Regulation No. 15 of 2013 on the implementation of Act No. 38 of 2009 about the post

•PMinimengaturmengenaitatacarapenetapantariflayanan pos universal / this is regulating the procedures for determination of the rates of universal postal service







B.

1.

2.

3.

4.

BIDANG TELEKOMUNIKASI / TELECOMMUNICATIONS

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan / Regulation of the Minister of communication and Information No. 1 of 2013 on the provision of Internet Access Services in the area of Telecommunication Universal services of Subdistrict Internet

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Tanpa Kabel (Wireless) pada Program Kewajiban Pelayanan Universal. / Regulation of the Minister of communication and Information No. 2 of 2013 on the provision of services of Internet access Wirelessly (Wireless) on Universal Service Obligation Programme.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Perluasan Jangkauan Layanan Telekomunikasi dan Informatika Pada Program Kewajiban Pelayanan Universal. / Regulation of the Minister of communication and Informatics No.3 by 2013 on the provision of Telecommunication Services Range expansion of Services and Informatics on the Program of Universal Service Obligations

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika / Regulation of the Minister of communication and Information No. 10 of 2013 about Organization of work of the Center for Telecommunications providers and provider of Financing and Informatics

•PMKominfoinimenggantikanPeraturanMenteriKomunikasi dan Informatika Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 19/PER/ M.Kominfo/10/2010 / this regulation replaces regulation of communication and informatics Number 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 About the provision of Internet Access Services in the area of Telecommunication Universal services of Kecamatan Internet as modified by a minister regulation Number 19/PER/ M.Kominfo/10/2010

•PMKominfoinimengaturmengenaipenyediaanPusatLayanan Internet Kecamatan (PLIK), pelimpahan PLIK, dan permohonan penyediaan PLIK di lokasi tertentu / this is regulating about the provision of Internet Service Center District (PLIK), PLIK submission, and requests for the provision of PLIK in particular location

PM Kominfo ini dibentuk dalam rangaka meningkatkan penetrasi penggunaan layanan akses internet bagi masyarakat luas dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan terhadap masyarakat, dibutuhkan layanan akses internet tanpa kabel (wireless) / This regulation was formed in order to increase the penetration of the usage of internet access service to the wider community and improving the quality of services infrastructure to the community, it takes wireless internet access service (wireless)

PM Kominfo ini dibentuk dalam rangka menjamin jangkauan layanan telekomunikasi sera aksesibilitas bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, pulau terluar dan daerah yang tidak layak secara ekonomis / this regulation was formed in order to guarantee a range of telecommunications services accessibility for the people that sera is lagging, remote areas, pioneering areas, border areas and outlying islands, Area which is not economically viable

PM Kominfo ini mengatur mengenai struktur organisasi BP3TI serta mengatur mengenai tugas dan fungsi. / regulating about the organizational structure of BP3TI as well as a set of tasks and functions.





B.

5.

6

BIDANG TELEKOMUNIKASI / TELECOMMUNICATIONS

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas. / Regulation of the Minister of communication and Information No. 21 by 2013 about Providence Services Providing content on mobile networks mobile and Local Fixed Wireless Network with limited mobility.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2013 tentang Layanan Jelajah (roaming) Internasional / Regulation of the Minister of communication and Informatics Number 24 of 2013 regarding the service of International Roaming (roaming)

a. PM ini dibentuk didasar dengan pertimbangan: / this regulation formed on the basis of considerations:•perkembanganteknologitelekomunikasidaninternet

yang semakin konvergen telah menimbulkan beragam jenis jasa layanan baru yang salah satunya adalah jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas; / the development of telecommunication technology and the internet are increasingly converging has led to a wide range of new services, one of which is the provision of services and content on the move network of mobile and fixed wireless local network with limited mobility;

•penyelenggaraanjasapenyediaankontenpadajaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas diperlukan pengaturan agar tercipta iklim usaha yang dapat mendorong pertumbuhan industri kreatif dalam negeri di tengah iklim usaha global; dan / Organization of services providing content on mobile networks mobile and local fixed wireless network with limited mobility required settings to business climate is created that can encourage the growth of creative industries in the country amid the global business climate; and

•penyelenggaraanjasapenyediaankontenpadajaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas berpotensi bersinggungan dengan privasi pengguna jaringan. / Organization of services providing content on mobile networks mobile and local fixed wireless network with limited mobility, potentially affecting the privacy of network users.

b. PM ini mengatur mengenai tata cara dan persyaratan perizinan serta pelaksanaan Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas. / regulating the procedures and licensing requirements as well as the implementation of the provision of the Services of organizing content on mobile networks mobile and Local Fixed Wireless Network with limited mobility.

c. PM ini menggantikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/ 01/2009 tentang Penyelenggaran Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Messaging Service/SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast). / This Regulation replaces Minister of communication and Information number: 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 on Services Premium Messages and short message Service Delivery (Short Message Service/SMS) to multiple Destinations (Broadcast).

PM ini dibentuk dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk menjamin kepastian serta transparansi penyediaan layanan jelajah (roaming) internasional dalam penyelenggaraan jaringan bergerak seluler. / This regulation was formed in order to maintain fair business competition and to ensure the certainty and transparency of service provision of international roaming (roaming) in implementing cellular mobile networks.







C.

1.

2.

BIDANG PENYIARAN / BROADCASTING

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial / Regulation of the Minister of communication and Informatics Number 28 of 2013 on procedures and Licensing Requirements For Television Broadcasting Services, Broadcasting Digitally via the Terrestrial System

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial / Regulation of the Minister of communication and Information No. 32 2013 about holding of television broadcasting In the Digital Broadcasting and Terrestrial Systems Through Multiplexing

PM ini mengatur mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi secara digital melalui sistem terestrial / Regulating the procedures and licensing requirements of broadcasting organization of the broadcast television services digitally via the terrestrial system

•PMinimengaturmengenaipelaksanaanpenyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, tata persyaraan dan perizinan , serta monitoring dan evaluasi. / Regulating the implementation of television broadcasting In the Digital Broadcasting and Terrestrial Systems, Multiplexing Through the requirements and permissions, as well as monitoring and evaluation.

•PMKominfoinimenggantikanPeraturanMenteriKomunikasi dan Informatika Nomor 22/PER /M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) yang dicabut oleh Mahkamah Agung. / This Regulation replaces Kominfo MINISTER number 22/PER /M.KOMINFO/11/2011 on the implementation of Digital television Terrestrial Broadcasting Reception is still not Paid (Free to Air) was revoked by the Supreme Court.





Kedua pihak sepakat mengadakan kerja sama dalam rangka pemanfaatan dan menjamin keamanan data Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Layanan Bidang Kominfo. Ruang Lingkup yang lebih konkrit akan dimasukkan dalam Perjanjian Kerja Sama (saat ini masih draf). / Both parties agreed to hold cooperation in order the utilization of data and guarantee security of the population, the main number of demographic data and electronic id cards in the field of communication information service.Scope that more concrete will be included in a cooperation agreement (currently in draft ).

Pengamanan dan penegakan hukum di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi tukar menukar informasi, peningkatan sumber daya manusia, bidang operasional, dan sosialisasi. / Security and law enforcement in the field of communication and Informatics that covers the exchange of information, improvement of human resources, field operations, and socialization.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi: / Scope memorandum of understanding covering:1. penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan teknologi informasi

dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan. / Provision, development and utilization of information and communication technologies in the framework of the implementation of communication, information, and education in the field of youth and sports.

2. pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemudaan dan keolahragaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. / Human resources development in the field of youth and sports in the utilization of information and communication technology.

3. pemanfaatan media promosi sosialisasi, pelatihan, dan pemantauan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan. / Utilization of media promotion of socialization, training, and monitoring the use of information and communication technologies in the field of youth and sports.

4. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK. / Other activities agreed upon by the PARTIES.

CAPAIAN PRODUK PERJANJIAN KERJASAMA 2013PRODUCTS OF COOPERATION AGREEMENTS IN 2013

No. TanggalPenanda-tanganan Date of signing

Ruang LingkupScope

JudulTitle

1.

2.

3.

Jakarta,29 Januari 2013 / Jakarta,January 29 , 2013

Jakarta,16 September 2013 / Jakarta,September 16 , 2013

Jakarta, 7 Mei 2013 / Jakarta,May 7, 2013

Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor. 471.12/288/SJ dan Nomor 32/M.KOMINFO/HK.03.02/1/2013 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Layanan Bidang Kominfo / Memorandum of understanding between the Ministry of Home Affairs and the Ministry of communications and Informatics Number 471.12/288/SJ dan Nomor 32/M.KOMINFO/HK.03.02/1/2013 About cooperation the utilization of the main number of population, demographic data and electronic id cards in the field of communication information service.

Kesepakatan Bersama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan Kepolisian Republik Indonesia No. 827/M.KOMINFO/HK.03.02/09/ 2013 dan No. B/33/IX/2013 tentang Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Komunikasi dan Informatika / Mutual agreement between the Ministry of communications and Informatics with Indonesian National Police No. 827/M.KOMINFO/HK.03.02/09/ 2013 dan No. B/33/IX/2013 about Security and law enforcement in the field of communication and Informatics

Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: 162/MOU/MENPORA/5/2013 dan 296/KOMINFO/HK.01.03.02/5/2013 tentang Kerja Sama Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dalam Rangka Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi / Memorandum of understanding between State Minister for Youth and Sports Affairs and the Ministry of communication and Informatics Number 162/MOU/MENPORA/5/2013 dan 296/KOMINFO/HK.01.03.02/5/2013 About cooperation youth and sport sectors in order utilization of information technology and communication






1. penyajian daerah sebaran penggunaan program KPU (USO) dan lokasi sebaran penempatan PSP3; / regional distribution of rendering the use of the program (USO) and location distribution of the placement of PSP3;

2. pemanfaatan infrastuktur KPU (USO) oleh peserta Program PSP3 di desa lokasi penempatan; / Utilization infrastuktur KPU ( uso ) by participants PSP3 lokasi placement program in the villages

3. pemanfaatan sumber daya teknologi yang tersedia pada KPU (USO) untuk mendukung pelaksanaan program PSP3; / the utilization of technology resources that are available on (USO) to support program implementation PSP3;

4. pemantauan dan penilaian atas efektivitas penggunaan dan pemanfaatan KPU (USO) oleh PARA PIHAK; / monitoring and assessing the effectiveness of the use and utilization of KPU (USO) by the parties;

5. pembekalan dan pembimbingan teknis penggunaan perangkat yang tersedia pada program KPU (USO); / supply of technical supervision and use of devices that are available on the KPU program (USO);

6. pengembangan kemitraan antara program PSP3 dan KPU (USO); / Development of partnerships between PSP3 program and KPU (USO)

7. pemanfaatan sumber data yang telah tersedia di unit kerja PARA PIHAK; dan / the utilization of the data sources that are already available in the work units of the PARTIES; and

8. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK. / other activities agreed upon by the PARTIES.

Peningkatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang komunikasi dan informatika secara optimal guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan, yang meliputi: / Increasing in research and development as well as education and training in the field of Informatics and communication optimally to support the process of sustainable development, which includes:1. penelitian dan pengembangan di bidang kominfo; / Research and

development in the field of communication and information;2. pengkajian kebijakan di bidang kominfo; / Policy studies in the field

of communication and information;3. pengembangan sumber daya manusia di bidang kominfo; dan /

Developing human resources in the field of communication and information; and

4. kegiatan-kegiatan lain. / Other activities.

4.

5.

Makassar,23 Mei 2013 / Makassar,May 23, 2013

Jakarta, 16 September 2013 / Jakarta, September 16, 2013

Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: 596 /MOU/MENPORA/5/2013 dan 209/KOMINFO/HK.01.03.02/5/ 2013 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Program Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation) dalam Mendukung Pelaksanaan Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan. / Cooperation Agreement between the Ministry of Youth Development Field Deputy youth and sports with the Director General Of the post and Communications Ministry of Informatics and Informatics Number 596 /MOU/MENPORA/5/2013 dan 209/KOMINFO/HK.01.03.02/5/ 2013 About utilization and utilization program obligation universal service (the universal service obligation ) in supporting the program pemuda scholar engine of development in urban.

Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan LIPI tentang Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Komunikasi dan Informatika Nomor: 828/M.KOMINFO/HK.03.02/09/2013 dan Nomor: 22/KS/LIPI/IX/2013. / Memorandum of understanding between the Ministry of communications and Informatics with LIPI on research and development as well as education and training in the field of communication and Informatics Number: 828/M.KOMINFO/HK.03.02/09/2013 and Nomor: 22/KS/LIPI/IX/2013.


Ruang LingkupScope

JudulTitle




Dukungan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan advokasi Pemilu 2014 Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Nota Kesepahaman ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu, yang meliputi, antara lain: / Support in the implementation of the activities of socialization, education, and advocacy for the Election 2014, DPD, House members of parliament, as well as the election of President and Vice President in 2014. This memorandum of understanding is intended to increase the awareness and involvement of the community in order to facilitate the implementation of the elections, which include, among other:1. penyediaan informasi aktual tentang Pemilu 2014; / the provision of

the actual information about the 2014 Election;2. pengemasan materi sosialisasi, edukasi, dan advokasi Pemilu 2014; /

packaging material of socialization, education, and advocacy for the 2014 Election;

3. penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi, edukasi, dan advokasi Pemilu 2014; / provision of resources in the socialization, education and advocacy election 2014;

4. pemanfaatan TIK untuk sosialisasi, edukasi, dan advokasi Pemilu 2014; / utilization ICT to socialization, education, and advocacy for the 2014 Election;

5. pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan advokasi Pemilu 2014; dan / implementation of the socialization, education, and advocacy for the 2014 Elections; and

6. kegiatan lain yang disepakati para pihak. / other activities agreed upon by the parties.

Peningkatan kerja sama dan koordinasi antara KPK dan Kominfo dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien dengan kewenangan masing-masing, yang meliputi kerja sama dalam hal: / Increased cooperation and coordination between the KPK and ministry of communication and informatics in criminal acts of corruption eradication efforts effectively and efficiently with the respective authority, which covers cooperation in terms of:1. data dan/atau informasi; / Data and/or information;2. tata kelola kepemerintahan yang baik; / good Governance

administration;3. pendidikan dan pelatihan; / education and training;4. sosialisasi dan diseminasi informasi; / socialisation and dissemination

of information;5. penelitian dan pengembangan; / research and development;6. penyediaan narasumber dan tenaga ahli; dan / Provision of the

speakers and experts; and7. pemanfaatan TIK. / The utilization of information technology;

6.

7.

Jakarta, 16 September 2013 / Jakarta, September 16, 2013

Jakarta, 15 Mei 2013 / Jakarta, May 15, 2013

Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kemkominfo Tahun 2014 Nomor: 17/KB/KPU/TAHUN 2013 dan Nomor: 829/M.KOMINFO/HK.03.02/09/2013 tentang Kerjasama Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi Pelaksanaan Pemilihan Umum. / Memorandum of understanding between General Elections Commission with Ministry of Communication and Informatics in 2014 Number: 17/KB/KPU/TAHUN 2013 dan Nomor: 829/M.KOMINFO/HK.03.02/09/2013 about Socialization, educational Cooperation and advocate the implementation of the general election.

Nota Kesepahaman antara KPK dengan Kementerian Kominfo Nomor: SPJ-69/01-55/05/2013 dan Nomor: 333/M.KOMINFO/HK.03. 02/05/2013 tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. / The memorandum of understanding between the KPK (Corruption Eradication Commission) with the ministry of communication and information Number SPJ-69/01-55/05/2013 dan Nomor: 333/M.KOMINFO/HK.03. 02/05/2013 about Cooperation in efforts for the eradication of criminal acts of corruption.


Ruang LingkupScope

JudulTitle






PENANGANAN KASUS-KASUS HUKUM BIDANG PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA SAMPAI DENGAN TAHUN 2013

LEGAL CASES HANDLINGOF POSTS AND INFORMATICS UNTIL 2013

NO PERKARA PARA PIHAK POKOK GUGATAN KETERANGAN CASES THE PARTIES SUBJECT OF LAWSUIT DESCRIPTION

1

2

3

Perkara TUN No.166/G/ 2008/PTUN Jakarta / Case TUN No.166/G/ 2008/PTUN Jakarta

Perkara Perdata No. 345/PDT.G/2008/PN. Jkt-Pst /Civil Case No. 345/PDT.G/2008/PN. Jkt-Pst

Perkara TUN No.86/G/ 2010/PTUN-MDN /Case TUN No.86/G/ 2010/PTUN-MDN

• PT. Radio Harapan Semesta (Penggugat) / PT. Radio Harapan Semesta (plaintiff)

• Menteri Komunikasi dan Informatika (Tergugat) / ministry of communication and information (defendant)

• PT Radio Suara Harapan Semesta (Penggugat) / PT Radio Suara Harapan Semesta (plaintiff)

• Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (Tergugat) / Chairman of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) (defendant)

• Menteri Komunikasi dan Informatika (Turut Tergugat I) / ministry of communication and informatics (co-defendant I)

• Kedutaan Besar Republik Rakyat China (Turut Tergugat II) / China ambassadors (co-defendant II)

• PT. Radio Pelangi Lintas Nusa (Penggugat) / PT. Radio Pelangi Lintas Nusa (plaintiff)

• Menteri Komunikasi dan Informatika (Tergugat I); / ministry of communication and informatics (co-defendant I)

• Kepala Balai Monitoring Kelas II Medan (Tergugat II). / Head of the Center for monitoring Kelas II Medan (defendant II).

• PT Radio Kardopa (Tergugat intervensi) / PT Radio Kardopa (Defendant intervention)

Pokok gugatan perkara adalah sebagai berikut:Penggugat merasa dirugikan akibat ditolaknya permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) melalui Surat Tergugat No.162A/K.KOMINFO/VII/2008, tanggal 30 Juli 2008 / Subject matter of suit is as follows: The plaintiffs feel aggrieved as a result of rejected license of broadcasting application (IPP) via letter of Defendants No.162A/K.KOMINFO/VII/2008 on July 30, 2008

Pokok gugatan perkara adalah sebagai berikut:Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menolak permohonan IPP Penggugat melalui Surat Tergugat I No.162A/KOMINFO/VII/2008, tanggal 30 Juli 2008 /Subject matter of suit is as follows: The plaintiff claimed that defendant and also to first defendant has committed an illegal action in refuse such ipp the plaintiff by letter first defendant No.162A/KOMINFO/VII/2008

Pokok gugatan perkara adalah sebagai berikut: / Subject matter of suit is as follows:1. Penggugat merasa dirugikan

akibat ditolaknya permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam Surat Tergugat I No. 77\M.KOMINFO\02\2010, tanggal 10 Februari 2010, perihal: Izin Penyelenggaraan Penyiaran; / The plaintiffs feel aggrieved as a result of Conducting Broadcasting License application is turned (IPP) of the plaintiff, as mentioned in the letter of Defendant I No. 77\M.KOMINFO\02\2010, on 10 february 2010 regarding: the license broadcasting

2. Selain itu, Penggugat juga merasa dirugikan karena dinyatakan bersiaran secara ilegal pada frekuensi 99,5 MHz, sebagaimana

Telah diputus hingga tingkat kasasi, dimana dalam amar putusan, MA menyatakan bahwa penolakan terhadap permohonan IPP Penggugat adalah sah menurut hukum; / Has been decided until the level of Cassation, where in amar verdict, MA claimed that the rejection of the petition of the plaintiff is the IPP legally valid;

• PN Jakarta Pusat menolak gugatan Penggugat; / Jakarta district court rejected a lawsuit the plaintiff;

• Saat ini, sedang menunggu Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Jakarta. / At this time, waiting for the verdict of the High Court of appeal from Jakarta

Putusan No. 86/G/2010/PTUN-MDN Jo. No. 120/B/2011/PT.TUN-MDN Jo. No. 39 K/TUN/2012 dengan amar putusan: / Judicial No. 86/G/2010/PTUN-MDN Jo. No. 120/B/2011/PT.TUN-MDN Jo. No. 39 K/TUN/2012 with judicial verdict:1. Mengabulkan gugatan

Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; / Granted a lawsuit penggugat/ appellee to enclose an area

2. Menyatakan batal Surat Keputusan No.77/M.KOMINFO/02/2010, tanggal 10 Februari 2010, perihal: Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Tergugat I/Pembanding I; / Declare null and void of decree No.77/M.KOMINFO/02/2010, February 10, 2010 regarding: Broadcasting Licence issued by the Minister of




disebutkan salam Surat Tergugat II No.852\II.c\B.II\VIII\2010, tanggal 09 Agustus 2010, perihal: Peng Off-Air kan Perangkat Pemancar / In addition, the plaintiff also feel aggrieved because otherwise broadcasts across illegally on the frequency 99.5 MHz, as mentioned in the letter of Defendants II No.852\II.c\B.II\VIII\2010, on 09 August 2010, regarding: Peng off-air kan Transmitter Devices

communication and Informatics as Defendants I/ appellant I;

3. Mewajibkan Tergugat I/ Pembanding I untuk mencabut Surat Keputusan No.77/M.KOMINFO/02/2010, tanggal 10 Februari 2010, perihal Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Tergugat I/Pembanding I; / require Defendants I/ appellant I to revoke the Decree No.77/M.KOMINFO/02/2010, on February 10, 2010 regarding: Broadcasting Licence issued by the Minister of communication and Informatics as Defendants I/ appellant I;

4. Menyatakan batal Surat Keputusan No.852/II.c/B.II/VIII/2010, tanggal 9 Agustus 2010, perihal: Peng-off-air-kan Perangkat Pemancar PT. Radio Pelangi Lintas Nusa yang diterbitkan oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan selaku Tergugat II/Turut Pembanding I; / Declare null and void of decree No.852/II.c/B.II/VIII/2010 on August 9, 2010, regarding: Peng-off-air-kan Device Transmitter PT. Radio Pelangi Lintas Nusa published by Head Hall Monitor Radio Frequency Spectrum class II Medan as Defendant II/ co- appellant I;

5. Mewajibkan Tergugat II/Turut Pembanding untuk mencabut Surat Keputusan No.852/II.c/B.II/VIII/2010, tanggal 9 Agustus 2010, perihal: Peng-off-air-kan Perangkat Pemancar PT. Radio Pelangi Lintas Nusa yang diterbitkan oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan selaku Tergugat II/Turut Pembanding; / Requires that Defendants II/ co- appellant to revoke the Decree No.852/II.c/B.II/VIII/2010, on August 9, 2010, regarding: Peng-off-air-kan Transmitter Devices PT. Radio Pelangi Lintas Nusa published by Head of Hall Monitor Radio Frequency Spectrum class II Medan as Defendant II/ co- appellant;

6. Mewajibkan Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat II/Turut Pembanding untuk memproses lebih lanjut permohonan Penggugat/Terbanding tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada frekuensi 99,50 MHz untuk dan atas nama Penggugat/Terbanding sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan / Requires that Defendant I/ appellant I and Defendant II/ co- appellant to process further requests for Plaintiffs/ appellee about Permission For broadcasting and publishing Permissions For Broadcasting on the frequency 99,50 MHz for and on behalf of Plaintiffs/ appellee in accordance with the applicable legislation; and







4 Perkara Perdata No.156/Pdt.G/2011/PN. JakPus /Civil case No.156/Pdt.G/2011/PN. JakPus

• Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI) (Penggugat) / Entrepreneurs association of Indonesian telecommunication kiosks (APWI) (plaintiff)

• PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Tergugat I); / PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (defendant I);

• PT. INDOSAT, Tbk (Tergugat II) / PT. INDOSAT, Tbk (defendant II)

• Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) (Turut Tergugat I) / Indonesian telecommunication regulation agency (BRTI) (co- defendant I)

• Menteri Komunikasi dan Informatika cq Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Turut Tergugat II); / Minister of communications and Informatics cq Directorate General Of posts and Informatics (co- defendant II);

Pokok gugatan perkara adalah sebagai berikut: / Subject matter of suit is as follows:1. Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan

perbuatan melawan hukum dengan tidak membayar hak Penggugat atas biaya airtime sebesar Rp. 54.565.354.003.12 (lima puluh empat milyar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga koma dua belas rupiah); / Defendant I and Defendant II has committed an illegal action by not to pay for the costs of the plaintiff’s right to airtime amounted to Rp. 54.565.354.003.12 (fifty-four million five hundred sixty-five million three hundred and fifty-four thousand three comma twelve rupiahs)

2. Untuk itu, Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar hak Penggugat atas biaya airtime karena Penggugat telah menyetorkan tarif dasar airtime kepada Tergugat I hingga 30 Januari 2007; / Therefore, the plaintiff asked the Defendant I and Defendant II to immediately pay for the costs of the plaintiff’s right to airtime because the plaintiff had deposit base rate airtime to the Defendant I to January 30, 2007;

3. Tergugat I tidak melakukan pembayaran karena hanya berkedudukan sebagai fasilitator, dimana biaya airtime telah diserahkan seluruhnya kepada Tergugat II; / Defendant I do not make the payment the because they only serves as a facilitator, where the cost of airtime has been handed over entirely to the Defendants II

4. Tergugat II belum membayar hak Penggugat atas biaya airtime karena Turut Tergugat I dan Tergugat II belum menetapkan periodisasi pelaksanaan airtime. / Defendants II has not paid for the costs of the plaintiff’s right to airtime since co-Defendants I and Defendant II have not set execution periodization airtime.

7. Menghukum Tergugat I/ Pembanding I, Tergugat II/Turut Pembanding dan Tergugat II Intervensi/pembanding II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / To adjudge defendant I / appellant I, defendant II / co-appellant and defendant intervention II / defendant II to pay the legal costs shall jointly at the level of appeal was set Rp. 250,000 ( two hundred and fifty thousand rupiahs )

• Menurut informasi dari PT. Telkom kepada Biro Hukum: / According to information from the PT. Telkom to the law firm:1. Penggugat menang di tingkat pertama

dan banding. / The plaintiff won in the first degree and appeals.

2. Saat ini PT Telkom dan PT Indosat mengajukan kasasi. / currently, PT Telkom and PT Indosat filed a cassation.

• Kemkominfo belum menerima putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. / Ministry of Communication and Informatics have not received court decisions on the first degree and appeals.





5

6

Perkara Perdata

No.209/Pdt.G/2011/

PN JakSel /

Civil case No.209/

Pdt.G/2011/PN

Jaksel

Perkara TUN

No.39/G/2009/

PTUN-Jakarta /

Perkara TUN

No.39/G/2009/

PTUN-Jakarta

• Asosiasi Pengusaha

Wartel Indonesia (APWI)

(Penggugat) / Entrepreneurs

association of Indonesian

telecommunication kiosks

(APWI) (plaintiff)

• PT. Telekomunikasi Indonesia,

Tbk (Tergugat I); / PT.

Telekomunikasi Indonesia, Tbk

(defendant I);

• PT. Telekomunikasi Seluler,

Tbk (Tergugat II) / PT.

Telekomunikasi Seluler, Tbk

(defendant II)

• Badan Regulasi

Telekomunikasi Indonesia

(BRTI) (Turut Tergugat

I) / Indonesian

telecommunication regulation

agency (BRTI) (co- defendant

I)

• Menteri Komunikasi dan

Informatika cq Dirjen

Penyelenggaraan Pos dan

Informatika (Turut Tergugat II)

/ Minister of communications

and Informatics cq Directorate

General Of posts and

Informatics (co- defendant II);

• PT. Corbec Communication

(Penggugat) / PT. Corbec

Communication (plaintiff)

• Menteri Komunikasi dan

Informatika (Tergugat I) /

Minister of communications

and Informatics (defendant I)

Pokok gugatan perkara adalah sebagai berikut: /

Subject matter of suit is as follows:

1. Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan

perbuatan melawan hukum dengan tidak

membayar hak Penggugat atas biaya airtime

sebesar Rp. 54.565.354.003.12 (lima puluh

empat milyar lima ratus enam puluh lima juta

tiga ratus lima puluh empat ribu tiga koma dua

belas rupiah); / Defendant I and Defendant II

has committed an illegal action by not to pay

for the costs of the plaintiff’s right to airtime

amounted to Rp. 54.565.354.003.12 (fifty-four

million five hundred sixty-five million three

hundred and fifty-four thousand three comma

twelve rupiahs);

2. Untuk itu, Penggugat meminta kepada

Tergugat I dan Tergugat II untuk segera

membayar hak Penggugat atas biaya airtime

karena Penggugat telah menyetorkan tarif

dasar airtime kepada Tergugat I hingga

30 Januari 2007; / Therefore, the plaintiff

asked the Defendant I and Defendant II to

immediately pay for the costs of the plaintiff’s

right to airtime because the plaintiff had

deposit base rate airtime to the Defendant I to

January 30, 2007;

3. Tergugat I tidak melakukan pembayaran

karena hanya berkedudukan sebagai fasilitator,

dimana biaya airtime telah diserahkan

seluruhnya kepada Tergugat II; / Defendant I

do not make the payment the because they

only serves as a facilitator, where the cost of

airtime has been handed over entirely to the

Defendants II;

4. Tergugat II belum membayar hak

Penggugat atas biaya airtime karena Turut

Tergugat I dan Tergugat II belum menetapkan

periodisasi pelaksanaan airtime. / Defendants II

has not paid for the costs of the plaintiff’s right

to airtime since co-Defendants I and Defendant

II have not set execution periodization airtime

Pokok gugatan perkara adalah sebagai berikut:

Penggugat sebagai penyelenggara jaringan

telekomunikasi berbasis packet switced, merasa

dirugikan karena tidak dapat mendapatkan

penmoran dan jaminan interkoneksi sebagaimana

tercantum dalam izin. / Subject matter suit

is as follows: the plaintiff as an organizer of

telecommunications networks based on packet

switced, feel aggrieved because it cannot get

numberization and Interconnection Security as

stated in the permit.

• Menurut informasi dari PT. Telkom kepada Biro

Hukum: / According to information from the PT.

Telkom to the law firm:

1. Penggugat menang di tingkat pertama dan

banding. / The plaintiff won in the first degree

and appeals.

2. Saat ini PT Telkom dan PT Telkomsel

mengajukan kasasi. / currently, PT Telkom and

PT Indosat filed a cassation.

• Kemkominfo belum menerima putusan pengadilan

tingkat pertama dan banding. / Ministry of

Communication and Informatics have not received

court decisions on the first degree and appeals

Mahkamah Agung telah memutus permohonan

Peninjauan Kembali melalui Putusan No.149

PK/TUN/2011, tanggal 31 Januari 2012, yang

menyatakan permohonan Peninjauan Kembali tidak

dapat diterima karena telah melampaui tenggang

waktu 180 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 69

huruf c UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung. / The supreme court has terminated entreaty

review through the Decree No.149 PK/TUN/2011,

on January 31, 2012, which declared the petition for

Review is not acceptable because it has exceeded the

180 days period as regulated in Article 69 Letter c of

ACT No. 14 of 1985 on the Supreme Court.







7

8

Perkara Perdata No.105/PDT.G/2011/ PN.Jakpus /Civil case No.105/PDT.G/2011/ PN.Jakpus

Perkara Perdata No.351/PDT.G/2011/ PN.Jaksel /Civil case No.351/PDT.G/2011/ PN.Jaksel

• PT. Extent Media Indonesia, yang diwakili oleh Yusuf Kyber Hasnoputro (Direktur Utama) (Penggugat I) / PT. Extent Media Indonesia, represented by Yusuf Kyber Hasnoputro (director) (plaintiff I)

• PT. Era Cahaya Brilians, yang diwakili oleh Iwan Tantra (Direktur Utama) (Penggugat II) / PT. Era Cahaya Brilians, represented by Iwan Tantra (director) (plaintiff II)

• Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (Tergugat) / Chairman of Indonesian telecommunication regulation agency (defendant)

• LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia (Penggugat) / LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia (plaintiff)

• PT. First Media Tbk (Tergugat I) / PT. First Media Tbk (defendant I)

• PT. Link Net (Tergugat II) / PT. Link Net (defendant II)

• PT. Berca Hardaya Perkasa (Tergugat III) / PT. Berca Hardaya Perkasa (defendant III)

• PT.Berca Global Access (Tergugat IV) / PT.Berca Global Access (defendant IV)

• Pemerintah c.q Menteri Komunikasi dan Informatika (Turut Tergugat) / Government c.q Minister of communications and Informatics (co- defendant)

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Surat No.177, tangal 14 Oktober 2011 dengan tidak melaksanakan atau menjalankan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.01/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Massaging Services) Ke Banyak Tujuan (Broadcast) / Defendant has committed an illegal action in published Letter No.177, tangal 14 Oktober 2011 by not implementing or complying the regulation of the Minister of communication and Informatics No.01/PER/M.KOMINFO/01/2009 about the Organization and delivery of Premium Messaging services are services of a short message (Short Massaging Services) to multiple Destinations (Broadcast).

Pokok gugatan perkara adalah: / Subject matter of suit is as follows:• Penggugat mengajukan gugatan perbuatan

melawan hukum terhadap Tergugat I, II, III, dan IV, dengan alasan telah melakukan kebohongan publik dalam menyelenggaraan WIMAX sebagai layanan telekomunikasi 4G. / The plaintiff filed illegal actions against Defendant I, II, III, and IV, by reason of the public falsehood of promoting WIMAX as 4G telecommunication services.

• Pemerintah sebagai Regulator dianggap telah melakukan pembiaran terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV. / The government as a regulator considered allowing illegal actions committed by Defendant I, II, III, and IV.

• PN Jakarta Pusat tidak menerima gugatan Penggugat, dengan alasan kurang pihak. / Jakarta District Court did not accept the plaintiff’s lawsuit, by reason lack of parties.

• Sampai saat ini salinan Putusan No.105/ PDT.G/2011/ PN.Jakpus belum diterima oleh Tergugat. / Until this moment a copy of the Decree No.105/ PDT.G/2011/ PN.Jakpus has not been received by defendants.

• Penggugat telah mendaftarkan permohonan Banding ke PN Pusat pada tanggal 19 November 2012, namun Penggugat belum mengajukan memori Banding karena sampai dengan saat ini, salinan Putusan PN Pusat belum diterima oleh Penggugat. / The plaintiff has registered appeal to civil court on 19 November 2012, but the plaintiff have not filed memory appeal because up to now, a copy of the ruling court from the District Court Center has not been received by the plaintiff.

• Telah diputus oleh PN Jakarta Selatan, pada hari Kamis, 15 April 2012 dengan Putusan Sela: “Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat. / It was decided by the South Jakarta District Court, on Thursday, April 15, 2012 with interlocutory decision: receive exception of Defendants I, Defendants II, Defendants III Defendants IV and co- Defendant.

• Adapun Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lanjutan / As for the Plaintiffs did not submit further legal efforts





9

10

Permohonan Uji Materiil No.37P/HUM/2011, tanggal 5 September 2011 /Application of the test material No.37P/HUM/2011, on 5 September 2011

Perkara Judicial Review No.18P/HUM/2012 / Judicial Review Case No.18P/HUM/2012

Denny A.K, SH (Pemohon) / Denny A.K, SH (applicant)

PT. Global Mediacom, Tbk (Pemohon) yang diwakili oleh kuasa hukumnya Ihza & Ihza Law Firm / PT. Global Mediacom, Tbk (applicant) Represented by legal counsel from Ihza & Ihza Law Firm

Permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 25 ayat (1) PP No. 52 Tahun 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. / Petition test materially against Article 25, Paragraph (1) of Regulation No. 52 of 2005 Broadcasting Subscription from Broadcasters against the provisions of Article 25, paragraph (1) of ACT No. 32 of 2002 on Broadcasting.

• Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 29 Mei 2012. / Lawsuit was filed in at Registrar of Supreme Court on May 29, 2012.

• Alasan Pengajuan Judicial Review: Pasal 31 ayat (1) PP 52 Tahun 2005 : “Lembaga Penyiaran Berlangganan yang badan hukumnya berbentuk P.T. Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh” 1) dianggap telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu: (a) ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No.32 Tahun 2002 : “Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham”. (b) ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No.32 Tahun 2002: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) berlaku pula bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan”. 2) dianggap telah bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: Ketentuan Pasal 17 ayat (1) PP No. 52 Tahun 2005 telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan pencatatan saham di bursa sehingga menimbulkan kerugian dari Pemohon dimana salah satu anak perusahaannya PT. MNC Skyvision (Indovision) yang menghendaki adanya partisipasi warga negara dan badan hukum Indonesia dalam rencana penawaran saham yang akan dilakukan di bursa efek. / Reason of filing judicial review:

Telah dikeluarkan putusan terhadap perkara No.37P/HUM/2011 pada tanggal 22 Desember 2011, dengan amar putusan: / Has been approved by a ruling on the case No.37P/HUM/2011 on December 12, 2011, with judicial verdict: 1. Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materil

Pemohon. / Refuse the petition objections of applicant’s right to Test Material.

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul. / To adjudge the applicant to pay the legal costs arising.

Saat ini sedang menunggu putusan dari Mahkamah Agung. / Currently awaiting the verdict of the Supreme Court.







Article 31, paragraph (1) Regulation 52 of 2005: “Subscription broadcasting agency in

which legal entity of P.T (Open company) as

regulated in Article 30, may only be listed its

shares on the stock exchange market at most

20% (twenty-percent) of capital amount that

placed and paid in full”

1) Considered to be conflicted with higher rules

that is: (a) provisions of Article 17, paragraph

(2) Act No. 32 of 2002: “Private broadcasting

institutions can perform the addition and

development within the framework of the

fulfillment of the capital comes from foreign

capital, totaling no more than 20% (twenty

percent) of entire investment and minimum

owned by 2 ( two ) the shareholders.

(b) Provisions of Article 29, paragraph (1) of Act

No. 32 of 2002: “Provisions referred to in Article

16 paragraph (2), Article 17, Article 18, Article

33, paragraph (1) and paragraph (7), Article 34

paragraph (4) and paragraph (5) also applies

to Subscribing Broadcasters Paragraph (4) and

paragraph (5) are also prevail for Customized

Broadcasting Institution”

2) assumed was in contradiction to formation

of legislation, i.e: Stipulation of Article 17

paragraph (1) Governmental Regulations No. 52

Year 2005 raised law indeterminacy concerned

with stock registry in the stock exchange, so

that it raises a disadvantage from requester

where one of its branch company, PT. MNC Sky

vision (Indovision) which requires the existence

of citizen participation and Indonesian body

corporate in the stock offering plan which will be

done in the stock exchange.





11

12

Perkara Judicial Review No. 33P/HUM/Th.2012 /Judicial CaseReview No. 33P/HUM/Th. 2012

Perkara Judicial Review No. 38P/HUM/2012. / Judicial CaseReview No. 38P/HUM/2012.

Pemohon: / Requester:1. Ketua LP3NKRI (Lembaga

Pemantau Pelaksanaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia) Daerah Istimewa Yogyakarta. / Head of LP3NKRI (Lembaga Pemantau Pelaksanaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia - The Government Implementation Monitoring Institution of Unity Country of Indonesian Republic) Special District of Yogyakarta.

2. Direktur INCODE (Institut of Community and Media Development) Daerah Istimewa Yogyakarta. / Director of INCODE (Institute of Community and Media Development) Special District of Yogyakarta.

Pemohon: Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) / Requester: ATVJI (Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia - Indonesian Network Television Association)

Keberatan Hak Uji Materil terhadap Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) TERHADAP Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. / Existence of Material Test Right towards Article 3, Article 5, Article 9, Article 10 and Article 18 of Regulation of Ministry of Communication and Informatics Number 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 Concerning Digital Television Broadcasting Implementation of Acceptance Terestrial of Unpaid Persistent (Free to Air) TOWARDS Legislation Number 32 Year 2002 concerning Broadcasting.

Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 3, pasal 5 ayat (2) huruf (c), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9,Pasal 10 ayat (1), dan/atau Pasal 14 ayat (6) Permen 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Teresterial Penerimaaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) terhadap UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. / Objection of Material Test Right towards Article 3, article 5 paragraph (2) letter (c), Article 7 paragraph (1), Article 9, Article 10 paragraph (1), and/or Article 14 paragraph (6) Ministry Regulation Number 22 Year 2011 concerning Digital Television Broadcasting Implementation of Acceptance Terestrial of Unpaid Persistent (Free To Air) towards Legislation No 32 Year 2002 concerning Broadcasting.

Permohonan Uji Materill ditolak oleh MA pada tanggal 25 Februari 2013. / Proposal for Material Test is ignored by Appellate on February 25, 2013.

Permohonan Pemohon diterima oleh MA pada tanggal 3 April 2013 / The Proposal of the Requester is received by Appellate on April 3, 2013.







13

14

Perkara Judicial Review No. 40P/HUM/Th.2012 /Judicial CaseReview No. 40P/HUM/Th. 2012

Perkara Perdata No. 423/PDT.G/2012/PN .JKT.PST /Civil Suit No. 423/PDT.G/2012/PN.JKT.PST

Pemohon: IMAWAN MASHURI, Ketua Umum Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) /Requester: IMAWAN MASHURI, General Head of Indonesian Local Television (ATVLI-Asosiasi Televisi Lokal Indonesia)

• Cartje B Talahatu (Penggugat) / Cartje B Talahatu (Plaintiff)

• Pemerintah Republik Indonesia CQ Menteri Komunikasi dan Informatika (Tergugat I) / Government of Indonesian Republic in this case Minister of Communication and Informatics (Befendant I)

• Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi CQ Bupati Bekasi (Tergugat II) / Local Government of Bekasi Regency in this case Bekasi Regent (Befendant III)

• PT Indosat Tbk (Tergugat III) / Indosat Tbk Inc. (Befendant III)

• Eneng, ahli waris Alm. Sumarsono (Turut Tergugat) / Eneng, inheritor the deceased of Sumarsono (Join in Befendant)

Keberatan Hak Uji Materil Pasal 7; Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) TERHADAP Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12); Pasal 6; Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPS. / Objection of Material Test Right, Article 7; Article 9 paragraph (1) and paragraph (2); Article 10 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), paragraph (4) and paragraph (5); Article 19 paragraph (1) and paragraph (2); Article 20 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) Ministry Regulation of Communication and Informatics Number 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 Concerning Digital Television Broadcasting Implementation of Acceptance Terestrial of Unpaid Persistent (Free to Air) TOWARDS Article 5 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), paragraph (4), paragraph (5), paragraph (6), paragraph (7), paragraph (8), paragraph (9), paragraph (10), paragraph (11) and paragraph (12); Article 6; Article 8 paragraph (3) and paragraph (4) Governmental Regulations Number 50 Year 2005 concerning LPS Broadcasting Implementation.

“Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang “memberikan izin pembangunan menara telekomunikasi pada tahun 2002 dan pengoperasiannya sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh Tergugat III diatas tanah Turut Tergugat” TELAH DENGAN NYATA-NYATA BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN HUKUMNYA / “That the action of Befendant I and Befendant II who giving a permission for telecommunication tower building in the year 2002 and the operation to date done by Befendant III on the land of the Join in Befendant” WAS WITH REAL IN CONTRADICTION TO THE DUTY OF LAW

Permohonan Pemohon diterima oleh MA pada tanggal 3 April 2013. / Proposal of Requester is received by Appellate on April 3, 2013.

• Selesai di Tingkat Pertama (Putusan, 5 Februari 2014) / Finished in the First Level (Verdict, February 5, 2014)

• Menteri Kominfo tidak dibebankan pertanggungjawaban ganti rugi kepada Penggugat. / Minister of Communication and Informatics is irresponsibility of indemnification for the Plaintiff

• PT. Indosat (Tergugat III) diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp. 404.200.000. / Indosat Inc. (Befendant III) is obligated to pay the indemnification as much as 404.200.000 IDR

• PT. Indosat sedang mengajukan banding. / Indosat Inc. is submitting an appeal





15

16

17

Perkara Konstitusional Review No. 71/PUU-XI/2013 / Constitutional Case I Review No. 71/PUU-XI/2013

Perkara Judicial Review No. 72 P/HUM/Th.2013 / Judicial Case Review No. 72 P/HUM/Th.2013

Perkara Judicial Review No. 16P /HUM/Th.2014 mengenai Permohonan uji materiil Permen Kominfo No. 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem TerestrialPerkara Judicial Review No. 16P /HUM/Th.2014 mengenai Permohonan uji materiil Permen Kominfo No. 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi

Pemohon adalah Solidaritas Advokat Publik Untuk Pengendalian Tembakau Indonesia (Sapta Indonesia) / The Requester is Public Lawyer Solidarity For Indonesian Tobacco Control (Indonesia Seven)

Pemohon adalah PT MNC Sky Vision Tbk / The requester is MNC Sky Vision Tbk Inc.

Pemohon Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) / The Requester of Indonesian Network Television Association (ATVJI-Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia)

Permohonan pengujian Pasal 46 ayat (3) huruf c UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28 A, Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945. / The proposal of testing Article 46 paragraph (3) letter c Legislation No. 32 Year 2002 concerning Broadcasting towards Article 28 A, Article 28 B paragraph (2), Article 28 C paragraph (1), Article 28 D paragraph (1) and Article 28 H paragraph (1) Constitution of Indonesian Republic Year 1945.

Permohonan Uji Materi Pasal 30 ayat (1) dan (2) serta Pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (PP Penyiaran Berlangganan) / Proposal of Material Test Article 30 paragraph (1) and (2) and Article 31 paragraph (1), (2), (3) and (4) Government Regulations of Indonesian Republic No. 52 Year 2006 concerning Customized Broadcasting Institution Broadcasting Implementation (Government Regulations of Customized Broadcasting)

Permohonan Uji Materiil Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Permen Kominfo No. 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial / Proposal of Material Test Article 4 paragraph (2), Article 8 paragraph (1), Article 9 paragraph (1) and Article 25 paragraph (1) Minister Regulations of Communication and Informatics No. 32 Year 2013 concerning Digitally Television Broadcasting Implementation and Multiplexing Broadcasting through Terestrial System

Perbaikan permohonan Pemohon, 28 Agustus 2013. / The improvement of the Requester proposal, August 28, 2013.

Telah diputus melalui Putusan No. 72P/UM/Th 2013, tanggal 29 Januari 2014, dengan amar: Permohonan Pemohon Ditolak. / It was cutted through Decision No. 72P/UM/Th.2013, on January 29, 2014, with order: The Proposal of the Requester is Ignored.

Sedang menunggu putusan Mahkamah Agung /It is awaiting a decision of Appellate







18

Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial /Judicial Case Review

No. 16P/HUM/Th.

2014 concerning

Proposal of material

test of Minister

Regulations of

Communication

and Informatics

No. 32 Year

2013 concerning

Digitally Television

Broadcasting

Implementation

and Multiplexing

Broadcasting

through Terestrial

System

Konstitutional

Review No. 78/PUU/

XI/2011 /

Constitutional

Review No. 78/PUU/

XI/2011

Diajukan oleh Koalisi Independen

Untuk Demokritasasi Penyiaran.

/ Submitted by Independent

Coalition For Broadcasting

Democratization.

Permohonan Pengujian Pasal 18 ayat (1) dan

Pasal 34 ayat (4) UU No.32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran Terhadap Pasal 28 D, 28 F, dan Pasal

33 UUD 1945. / Proposal of Testing Article

18 paragraph (1) and Article 34 paragraph

(4) Legislation No. 32 Year 2002 concerning

Broadcasting Towards Article 28 D, 28 F, and Article

33 Constitution 1945

Putusan terhadap perkara No. 78/PUU/XI/2011 telah

dibacakan pada tanggal 3 Oktober 2012, yang telah

berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan

sebagai berikut: “Menyatakan menolak permohonan

para Pemohon untuk seluruhnya”. / Decision towards

the case No. 78/PUU/XI/2011 was read on October 3,

2012, which was strength a persistent law with order

a decision as follows: “Clarify to ignore the Requesters’

proposal for whole”.

3. PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN (LK)

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tahun 2013 merupakan Laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Ditjen PPI. Laporan keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntasi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari:

3. DOCUMENT ARRANGEMENT OF FINANCIAL STATEMENT

Financial Statement of Directorate General of Implementation of Post and Informatics year 2013 is a Report which including all of financial aspects managed by accounting entity of the Directorate General of PPI. The financial statement is resulted through SAI (Sistem Akuntansi Instansi-Instance Accounting System) which consists of SAK (Sistem Akuntansi Keuangan-Financial Accounting System) and SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara-Management Information System





1. Laporan Realisasi Anggaran2. Neraca3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Penyusunan Laporan Keuangan ini merupakan amanat regulasi:1. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara2. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Laporan Keuangan Ditjen PPI telah disampaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

4. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Adapun untuk penerapan Reformasi Birokrasi ini, dokumen-dokumen yang telah selesai disusun adalah sebagai berikut:1. Analisis Jabatan, yaitu proses, metode, dan

teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.

2. Peta Jabatan, yaitu susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan,

and State Owned Goods Accounting). SAI is designed to produce Work Unit Financial Report which consists of:1. Budget Realization Report2. Balance3. Notes for Financial Statement

This Financial Statement Arrangement is a regulation mandate:1. Law Number 17 year 2003 concerning State

Financial2. Law Number 1 year 2004 concerning State

Treasury3. Governmental Regulations Number 71 Year

2010 concerning Government Accounting Standard

4. Governmental Regulations Number 8 Year 2006 concerning Financial Statement and Government Instance Work

5. Finance Ministry Regulations of Indonesian Republic Number 171/PMK.05/2007 concerning Accounting System and Central Government Financial Statement.

Financial Statement of the Directorate General of PPI was delivered in accordance with time target which was determined by Ministry of Finance.

4. BUREAUCRACY REFORMATION IMPLEMENTATION

For this Bureaucracy Reformation application, the documents, which were arranged, are as follows:1. Job Analysis, that is process, method, and

technique to obtain job data managed to be job information and displayed for personnel program importance and giving a feedback for organization, formation, monitoring and accountability.

2. Job Map, that is a job arrangement described vertically and horizontally according to the structure of authority, duty, and job responsibility and job conditions. Job map describes all of jobs which is exist and the






tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.

3. Evaluasi Jabatan, yaitu suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class). Nilai dan kelas suatu jabatan digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut.

4. Informasi Faktor Jabatan, yaitu data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.

5. Quick Wins, merupakan program percepatan atau program unggulan yang berupaya untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui program yang mendukung kepentingan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau. Adapun program Quick Wins Ditjen PPI pada tahun 2013 yaitu Penyelesaian Izin Jasa Titipan (Jastip) / Pos maksimal dalam 10 (sepuluh) hari kerja, program ini dipandang tepat karena sesuai dengan tujuan dari Quick Wins yang tersebut diatas.

5. PENCATATAN ASET NEGARA

Laporan BMN Ditjen PPI terdiri atas : 1. Laporan BMN Unit Akuntansi Kuasa

Pengguna Barang (UAKPB) Tingkat Satker yang merupakan gabungan antara Unit Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB) dalam hal ini Direktorat/Unit

position is in the work unit.3. Job Evaluation, that is a process to valuate

a job systematically by using criteria’s mentioned as job factor towards job factor information to determine job value and job class. Value and class a job used to determine the amount of salary which is fair and proper with work load and the responsibility of job.

4. Job Factor Information, that is data needed in the event of structural job evaluation implementation and functional job from the results of structural job analysis and functional job and other sources, for example, interview result.

5. Quick Wins is acceleration program or superior program that makes serious effort to build society trusty through the program which supporting the importance and accomplishment of basic rights for society in the service which is fast, easy, and reached. The Quick Wins program of the Directorate General of PPI in the year 2013 is The Completion of Entruted Goods Service Permission / Post in 10 (ten) work days in maximum, this program is viewed exactly in accordance with objective from Quick Wins mentioned above.

5. COUNTRY ASSET RECORDING

The State Owned Goods Report of the Directorate General of PPI consists of:1. State Owned Goods Report of Goods User

Authority Accounting Unit (UAKPB-Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) in the Work Unit Level which is a composite




Kerja di Lingkungan Ditjen PPI yang terdiri atas : Sekretariat, Direktorat Pos, Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Penyiaran, Direktorat Telekomunikasi Khusus PPKU, Direktorat Pengendaliamn Pos dan Informatika. Laporan BMN UAKPB tk.Satker wajib direkonsiliasi ke KPKNL (Kantor Kekayaan Negara dan Lelang) Jakarta V tiap semester.

2. Laporan BMN Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB) Eselon I yang merupakan gabungan antara Ditjen PPI tk.Satker dengan BLU-BP3TI. Laporan BMN UAPPB Eselon I wajib direkonsiliasi kepada Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) tingkat Kementerian tiap semester.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Nilai Barang Milik Negara (BMN) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) perlu disajikan secara akurat, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, dalam hal ini Ditjen PPI selaku bagian dari Kementerian Kominfo diharuskan untuk menyajikan laporan BMN secara akurat dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Uraian Capaian : 1. Rekonsiliasi BMN UAKPB tingkat Satker

Ditjen PPI Semester I Tahun 2013 ke KPKNL sudah dilaksanakan pada pekan ke-2 Bulan

between Goods User Authority Assistant Unit (UAPKPB-Unit Pembantu Kuasa Pengguna Barang) in this matter Directorate/Work Unit in the Area of the Directorate General of PPI which consists of : Secretariate, Directorate of Post, Directorate of Telecommunication, Directorate of Broadcasting, Directorate of Telecommunication Special for PPKU, Directorate of Control for Post and Informatics. State Owned Goods Report of Goods User Authority Accounting Unit (UAKPB-Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) in the Work Unit must be reconciled to KPKNL (Kantor Kekayaan Negara dan Lelang-The Office of National Wealth and Auction) Jakarta V in each semester.

2. State Owned Goods Report of UAPPB (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Goods User Assistant Accounting Unit) of Echelon I which is a composite between Directorate General of PPI in the Work Unit Level with BLU-BP3TI. State Owned Goods Report of UAPPB of Echelon I must be reconciled to the UAPB (Unit Akuntansi Pengguna Barang-Goods User Accounting Unit) in the Ministry level in each semester.

In accordance with Regulations of Finance Minister Number 171/PMK.05/2007 concerning Accounting System and Financial Statement of Central Government, The value of State Owned Goods in the Financial Statement of Central Government needs to be presented accurately, so that it needs to be done a reconciliation between Directorate General of Treasury, Directorate General of State Property and Ministry of State/Institution, in this matter Directorate General of PPI as if a part of Ministry of Communication and Informatics to present the State Owned Goods report accurately and can be finished on time.

Performance Explanation:1. State Owned Goods Reconciliation of UAKPB

(Goods User Authority Accounting Unit-Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) in the






Juli 2013.2. Rekonsiliasi BMN UAKPB tingkat Satker

Ditjen PPI Semester II Tahun 2013 ke KPKNL sudah dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2014 dengan No. BA Rekonsiliasi : BAR-703/WKN.07/KNL.05/2014.

Rekonsiliasi BMN UAPPB E-1 Ditjen PPI ke UAPB tingkat Kementerian Kominfo dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2014.

6. APRESIASI DESA INFORMASI

Dalam rangka pemerataan akses komunikasi dan informatika, maka Kementerian Kominfo memprogramkan pembentukan Desa Informasi dengan prioritas desa terpencil dan berada di perbatasan. Desa informasi ini memiliki program diantaranya; 1) Program Desa Berdering (Desa Sambungan Telepon), 2) Desa punya internet (Desa PINTER), 3) Radio Komunitas, 4) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan, 5) Televisi Penerima Siaran Berlangganan, 6) Media Pertunjukan Rakyat, dan 7) Mobile - Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) dan 8) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Dasar hukum pencanangan Desa Informasi:a. UUD 1945 pasal 28 f; “Setiap orang berhak

untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan

Work Unit Level of the Directorate General of PPI in the First Semester Year 2013 to KPKNL (Kantor Kekayaan Negara dan Lelang-The Office of National Wealth and Auction) was implemented on second week of July 2013.

2. State Owned Goods Reconciliation of UAKPB (Goods User Authority Assistant Unit-Unit Pembantu Kuasa Pengguna Barang) in the Work Unit Level of the Directorate General of PPI in the Second Semester Year 2013 to KPKNL was implemented on January 17, 2014, with Reconciliation BA Number : BAR-703/WKN.07/KNL.05/2014.

State Owned Goods Reconciliation of UAPPB E-1 (Echelon-1) of the Directorate General of PPI to UAPB in the level of Ministry of Communication and Informatics is implemented on January 18, 2014.

6. INFORMATION VILLAGE APPRECIATION

In order to access distribution of communication and informatics, then Ministry of Communication and Informatics makes a program concerning formation of Information Village with cloistered village as priority and at border. This information village has some programs, these are; 1) Tinkling Village Program (Line-Phone Village), 2) Village has internet (SMART Village), 3) Community Radio, 4) Frontier Society Information Group Empowering, 5) Customized Broadcast Receiver Television, 6) Media for People Show, and 7) Mobile- Internet Service Center for Subdistrict, and 8) Society Information Group.

Basic of Law for formation of Information Village: a. Constitution 1945 article 28 f; “Each person

has a right to communicate and to obtain information to develop their privacy and social environment themselves and has a right to search, to obtain, to possess, to keep, to manage, and to deliver information




informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Menkominfo 2010 - 2014 ; “Tersedianya layanan informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan ekonomi di seluruh indonesia.”

c. Instruksi Menkominfo No.1 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Desa Informasi di Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Negara Tetangga.

Pada tahun 2013 ini telah dilaksanakan peresmian 152 Desa Informasi yang dipusatkan di 2 (dua) pusat lokasi peresmian, yaitu:1. Desa Pasar Enam Kuala Namo, Kecamatan

Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 13 Desember 2013

2. Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 15 Desember 2013.

Sebagai informasi, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ini, jumlah Desa Informasi yang sudah diresmikan adalah 350 Desa, dari jumlah tersebut baru 80 Desa Informasi yang dilengkapi dengan Radio Komunitas, sedangkan sisanya belum dapat dilengkapi dengan perangkat Radio Komunitas. Hal ini disebabkan masih diperlukannya penyelarasan regulasi Radio Komunitas. Dalam hal ini, Kementerian Kominfo telah membentuk draft Permen tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Desa Informasi dan Tim Perumus Program Desa Informasi.

by using all kind of available channels”b. Middle Long-Term Development Plan

of the Minister of communication and informatics 2010 - 2014 ; “Information and communication services which are available to support economy activity in the whole of Indonesia.”

c. Instruction of the Minister of communication and information No. 1 year 2011 concerning Information Village Program Implementation in the Frontier Area of Indonesia with Neighbor Countries.

In the recent year 2013, it was implemented some official appointments as many as 152 Information Villages centralized in 2 (two) official appointment location centers, these are:1. Pasar Enam Kuala Namo Village, Beringin

Sub district, Deli Serdang Regency, North Sumatera Province on December 13, 2013.

2. Petung village, Penajam Sub district, North Penajam Paser Regency, East Kalimantan Province on December 15, 2013.

As information, since year 2009 up to this year 2013, the amount of Information Village which was official led is 350 Villages, from those amounts, just 80 Information Villages completed with Community Radio, whereas the another cannot be completed yet with Community Radio device. This matter is caused by still need of Community Radio regulation harmonization. In this matter, Ministry of Communication and Informatics had formed a draft of Minister regulations concerning Implementation Manual for Information Village Program and Formation Team of the Information Village Program.






Bapak Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring, sedang memberikan pidato sambutan pada Program Peresmian Desa Informasi 2013 di Deli Serdang

The Minister of Communication and Informatics, Tifatul Sembiring, is welcoming on the Information Village Official Appointment Program 2013 in Deli Serdang

Bapak Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring, sedang menandatangani prasasti Desa Informasi 2013 di Deli Serdang, dengan disaksikan Dirjen PPI dan Pemda terkait

The Minister of Communication and Informatics, Tifatul Sembiring, is signing up on an epigraphy of Information Village 2013 in Deli Serdang witnessed by Directorate General of PPI and related Local Government

Bapak Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring, sedang menyaksikan bantuan televisi berlangganan pada peresmian Desa Informasi di Deli Serdang

The Minister of Communication and Informatics, Tifatul Sembiring, is watching customized television aid on the official appointment of Information Village in Deli Serdang

Bapak Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring, menyerahkan bantuan televisi berlangganan kepada Pemda terkait pada peresmian Desa Informasi di Deli Serdang

The Minister of Communication and Informatics, Tifatul Sembiring, is giving customized television aid to the related Local Government on Information Village official appointment in Deli Serdang

Bapak Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring, sedang melakukan video-conference pada peresmian Desa Informasi di Deli Serdang

The Minister of Communication and Informatics, Tifatul Sembiring, is doing a video-conference on Information Village official appointment in Deli Serdang

Bapak Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring, sedang melakukan video-conference pada peresmian Desa Informasi di Deli Serdang

The Minister of Communication and Informatics, Tifatul Sembiring, is doing video-conference on Information Village official appointment in Deli Serdang

Bapak Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring, sedang melakukan konferensi pers pada peresmian Desa Informasi di Deli Serdang

The Minister of Communication and Informatics, Tifatul Sembiring, is doing pers conference on Information Village official appointment in Deli Serdang

Bapak Hendri Subiakto, Staf Ahli Menteri Bidang Media dan Komunikasi Publik selaku Ketua Panitai Penyelenggara membacakan laporan peresmian Desa Informasi 2013 di Penajem Paser Kalimantan Timur

Mr. Hendri Subiakto, Minister Expert Staff in the field of Media and Public Communication as if Head of Caretaker Committee is reading an Information Village office appointment report 2013 in Penajem Paser of East Kalimantan

Penanda tanganan Prasasti oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika pada peresmian Desa Informasi 2013 di Penajem Paser

Epigraphy signing by Directorate General of the Implementation of Post and Informatics on Information Village official appointment 2013 in Penajem Paser

Penyerahan Cinderamata dari Kab Penajam Paser kepada Kementerian Kominfo di terima oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemen Kominfo bapak Kalamullah Ramli

Souvenir Delivery from Penajam Paser Regency to the Minister of Communication and Informatics accepted by Directorate General of the Implementation of Post and Informatics of Ministry of Communication and Informatics, Mr. Kalamullah Ramli




7. ICT PURA

ICT Pura is a movement with all of Indonesian people in mapping, measuring, and appreciating cities and regencies in archipelago concerned with pertinent readiness in entering digital era.

The term of ICT Pura is from Indonesian government’s success in introducing the concept of “Adipura” award - given to the autonomy region which is assumed success in managing clean and health environment. ICT Pura means “Digital City” - a city which is success to manage Communication and Informatics Technology favorably, so that it contributes significance benefit towards its social development.

ICT Pura Program is designed to meet a number of main objective, that is as follows:• Knowing the readiness level of each city and

regency which are exist in NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia - Unitary State of Indonesian Republic) in facing digital economy era begun in 2015;

• Measuring the amount of real gap between true target and condition on each city and regency which are exist in NKRI in order to able to be arranged national strategy to accelerate in facing it; and Giving motivation, support, appreciation, and incentive needed for city and regency which is seriously hard work to unlimber in facing the era of digital society through the various of development program and TIK (Teknologi Informatika dan Komputer-Informatics and Computer Technology) in each regions.

Penghargaan ICT Pura 2013 yang diserahkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Tifatul Sembiring kepada Kadis Infokom Deli Serdang Drs Neken Ketaren di Ball Room Hotel Bumi Senyiur Kota Samarinda, Kalimantan Timur

ICT Pura 2013 Award delivered by Minister of Communication and Informatics, Mr. Tifatul Sembiring to the Official Head of Informatics and Communication, Drs. Neken Ketaren, in Ball Room Hotel Bumi Senyiur, Samarinda City, East Kalimantan.

7. ICT PURA

ICT Pura yaitu gerakan bersama seluruh komponen bangsa dalam memetakan, mengukur, dan mengapresiasi kota-kota dan kabupaten-kabupaten di nusantara terkait dengan kesiapan yang bersangkutan dalam memasuki era digital.

Istilah ICT Pura berkaca pada keberhasilan pemerintah Indonesia dalam memperkenalkan konsep penghargaan “Adipura” - yang diberikan kepada daerah otonom yang dianggap berhasil mengelola lingkungan yang bersih dan sehat. ICT pura berarti “Kota TIK” atau “Digital City” - sebuah kota yang berhasil mengelola TIK dengan baik sehingga memberikan kontribusi manfaat yang signifikan terhadap pengembangan masyarakatnya.

Program ICT Pura dirancang untuk memenuhi sejumlah obyektif utama, yaitu sebagai berikut:• Mengetahui tingkat kesiapan setiap kota

dan kabupaten yang ada di NKRI dalam menghadapi era ekonomi digital yang dimulai pada tahun 2015;

• Mengukur besaran gap riil antara target dan kondisi sebenarnya pada setiap kota dan kabupaten yang ada di NKRI agar dapat disusun strategi nasional untuk mempercepat mengatasinya; dan Memberikan motivasi, dukungan, apresiasi, dan insentif yang diperlukan bagi kota dan kabupaten yang secara serius bekerja keras mempersiapkan diri dalam menghadapi era masyarakat digital melalui beragam program pembangunan dan penerapan TIK di wilayahnya masing-masing.

Souvenir Delivery from Penajam Paser Regency to the Minister of Communication and Informatics accepted by Directorate General of the Implementation of Post and Informatics of Ministry of Communication and Informatics, Mr. Kalamullah Ramli






Daftar pemenang ICT Pura 2013 adalah sebagai berikut :

1. KATEGORI UTAMA • Bupati Deli Serdang• Bupati Aceh Utara• Bupati Banyuwangi• Bupati Luwu Timur• Bupati Kebumen• Bupati Sindereng Rappang• Bupati Sukoharjo• Bupati Kepulauan Selayar• Bupati Malang

2. KATEGORI MADYA • Bupati Purwakarta• Bupati Hasundutan• Bupati Batang• Bupati Pakpak Barat• Bupati Lamongan• Bupati Pangkajene dan Kepulauan• Bupati Pasuruan• Walikota Semarang• Bupati Purbalingga

3. KATEGORI MUDA• Bupati Luwu Utara• Bupati Lamandau• Bupati Blitar• Bupati Padang Lawas• Bupati Asahan• Bupati Samosir• Bupati Penajam Paser Utara• Bupati Dairi • Bupati Banjarnegara

The list of ICT Pura 2013 winners are as follows:

1. MAIN CATEGORY• Deli Serdang’s Regent• North Aceh’s Regent• Banyuwangi’s Regent• East Luwu’s Regent• Kebumen’s Regent• Sindereng Rappang’s Regent• Sukoharjo’s Regent• Selayar Archipelago’s Regent• Malang’s Regent

2. MEDIUM CATEGORY• Purwakarta’s Regent• Hasundutan’s Regent• Batang’s Regent• West Pakpak’s Regent• Lamongan’s Regent• Pangkajene and Archipelago’s Regent• Pasuruan’s Regent• Semarang’s Mayor• Purbalingga’s Regent

3. YOUNG CATEGORY• North Luwu’s Regent• Lamandau’s Regent• Blitar’s Regent• Padang Lawas’s Regent• Asahan’s Regent• Samosir’s Regent• North Penajam Paser’s Regent• Dairi’s Regent• Banjarnegara’s Regent




PENGHARGAAN KHUSUS• Bupati Malinau• Bupati Banggai Laut• Bupati Penukal Adab Lematang Hilir• Bupati Jayapura

SPECIAL AWARD• Malinau’s Regent• Banggai Laut’s Regent• Penukal Adab Lematang Hilir’s Regent• Jayapura’s Regent




Ir. Bonie M. Thamrin Wahid, MT

1. KEBIJAKAN DAN REGULASI

Pada tahun anggaran 2013, Direktorat Pos telah menyelesaikan penyusunan draft Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Layanan Pos Komersial sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pos. Juga telah menyelesaikan draft Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pos.

1. POLICY AND REGULATION

In the budget year 2013, Directorate of Post had finished draft arrangement of Minister Regulations of Communication and Informatics concerning Commercial Post Service Standard as mandate from Governmental Regulations Number 15 Year 2013 concerning Post Implementation. Also, in the budget year 2013, Directorate of Post had finished draft of Minister Regulations of Communication and Informatics concerning Rules and Procedures for Giving Permission, Monitoring and Evaluation of Post Implementation.




Berkaitan dengan Tarif Layanan Pos Universal, telah diselesaikan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perhitungan Tarif Layanan Pos Universal dan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tarif Layanan Pos Universal. Saat ini, Tarif Layanan Pos Universal masih mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Pos Dasar Dalam Negeri dan Luar Negeri. Tarif tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian saat ini. Kedua Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut menunggu pertimbangan Menteri Keuangan, mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos disebutkan bahwa penetapan Tarif Layanan Pos Universal dapat dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

Concerned with Universal Post Service Tariff, it was finished Design of Minister Regulations of Communication and Informatics concerning Universal Post Service Tariff Calculation and Design of Minister Regulations of Communication and Informatics concerning Universal Post Service Tariff. To the present time, Universal Post Service Tariff is still refer to Decree of Communication Minister Number KM. 32 Year 2002 concerning Domestic and Abroad Post Service Tariff. These tariffs were appreciated no more proper in conformity with current economy condition.

The both designs of Minister Regulations of Communication and Informatics are awaiting the consideration of the Finance Minister, considering that Governmental Regulations Number 15 year 2013 concerning Implementation of the Law Number 38 year 2009 concerning Post mentioned that determining of Universal Post Service Tariff can be implemented after got the consideration of the Finance Minister.



BIDANG POS

POST


2. PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2013 2.1. Verifikasi Kewajiban Layanan Pos Umum Kegiatan verifikasi dilaksanakan berdasarkan survey sampling terhadap Kantor Pos Cabang Layanan Pos Umum (KpC LPU) yang diselenggarakan Kantor Pos di seluruh Indonesia yang berjumlah 2357 Kantor Pos. Pelaksanaan kegiatan verifikasi ini merupakan bentuk implementasi peran pengawasan pemerintah terhadap pemenuhan standar minimal Kewajiban Layanan Pos Universal (Public Service Obligation), yang meliputi ketersediaan infrastruktur perposan, tarif layanan standar, menjangkau semua tempat di luar negeri, dan standar kinerja yang reasonable. Sebagaimana tertuang dalam prinsip Single Postal Territory dan Freedom of Transit yang dihasilkan dari Kongres UPU (Universal Postal Union) di Beijing tahun 1999.

2.2. Lomba Menulis Surat Remaja Nasional Tahun 2013

Penyelenggaraan Lomba Menulis Surat Remaja Nasional Tahun 2013 (LMSRN 2013) oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (c.q Direktorat Pos) adalah bentuk partisipasi Indonesia pada ajang International Letter-Writing Competition for Young People 2013 yang diselenggarakan UPU. LMSRN 2013 ini diselenggarakan pada 28 Januari sampai dengan 28 Pebruari 2013 dengan tema “Tulislah Sebuah Surat yang Menjelaskan Mengapa Air Merupakan Sumber Daya yang Berharga”. Pelaksanaan penilaian dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap pertama penilaian diberikan oleh juri dari ber-bagai instansi/lembaga yang berkompeten dalam tulis menulis. Tahap pertama ini dilaksanakan dari 13 ? 14 Maret 2013, penilaian para juri menghasilkan 6 orang sebagai nominasi pemenang lomba. Selanjutnya, pada tahap kedua dilakukan validasi oleh para

2. PRIORITY PROGRAM YEAR 2013

2.1. Duty Verification of General Public Service

Verification activity is implemented based on sampling survey towards Post Office of General Public Service Branch held by Post Office in the whole of Indonesia which are amount to 2357 Post Offices. This verification activity implementation is a form of government monitoring role implementation towards minimum standard accomplishment of Public Service Obligation, including post infrastructure availability, standard service tariff, reaching all of places in abroad, and reasonable work strandard. As in the Single Postal Territory and Freedom of Transit principles resulted from Universal Postal Union Congress in Beijing year 1999.

2.2. National Adult Letter-Writing Competition Year 2013

The implementation of National Adult Letter-Writing Competition Year 2013 by Directorate General of Implementation of Post and Informatics (in this case Directorate Post) is a form of Indonesian participation in the International Letter-Writing Competition for Young People 2013 held by UPU (Universal Postal Union). This National Adult Letter-Writing Competition 2013 is held on January 28 up to February 28, 2013, with theme “Write A Letter That Explaining Why Water Valuable Resource Is”.

Assessment implementation is divided into two phases, the first phase is assessment given by jury from various of competence instances/institutions in paperwork. This first phase is implemented from March 13 up to March 14, 2013, the assessment of the juries determine 6 persons as the nominator of the competition winners. Further, the second phase is done




juri mengenai keabsahan karya para nominator. Tahap kedua ini dilaksanakan dari 26 - 27 Maret 2013 di Hotel Akmani Jakarta.

Keputusan para juri pada tahap kedua menghasilkan tiga surat terbaik sebagai pemenang LMSRN 2013. Surat terbaik pertama akan dikirimkan kepada International Bureau UPU untuk diikutsertakan dalam International Letter-Writing Competition for Young People 2013. Penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba dilaksanakan pada 28 Maret 2013 di Gedung Filateli Jl. Pos No. 2 Jakarta bersamaan dengan penyelenggaraan Pameran Filateli Kreatif 2013 oleh Pengurus Daerah Perkumpulan Filatelis Indonesia DKI Jakarta.

2.3. Lomba Desain Prangko Nasional 2013 Sesuai dengan kebijakan Pemerintah di bidang pos, Perposan Nasional memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Selain sebagai prasarana komunikasi, Pos juga berperan dalam

Peringkat N a m a Pekerjaan/Sekolah Alamat RumahRank Name Occupation/School Address

Juara I / First Champ

Juara II / Second Champ

Juara III / Third Champ

Gabriella Gloria Stephanie

Fatima Ulya Salmiya

Mariah Agnes Matakena

Sekolah Pelita Harapan InternationalJl. Dago Permai No. 1, Komp. Dago Villas, Lippo Cikarang, Bekasi /Student at Pelita Harapan International SchoolDago Permai Street No. 1, Komp. Dago Villas, Lippo Cikarang, Bekasi.

SMP Negeri 2 PamekasanJl. Balaikambang No. 16, Pamekasan /Student at State Junior High School 2 Pamekasan.Balaikambang Street No. 16, Pamekasan

SMP Kristen Kalam KudusJl. Cendrawasih No. 7A, Ambon /Student at Christian Junior High School Kalam Kudus.Cendrawasih Street No. 7A, Ambon.

Jalan Pakis Permai 2 No. 8, Taman Tuscani Meadow, Green Lippo Cikarang Desa Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat / Pakis Permai Street 2 No. 8, Tuscani Meadow Park, Green Lippo Cikarang, Cibatu Village, South Cikarang Sub district, Bekasi Regency, West Java.

Jalan Pintu Gerbang IV No. 73, Kel. Bugih, Kec. Kota Pamekasan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur / Pintu Gerbang Street IV No. 73, Bugih Village, Pamekasan City Subdistrict, Pamekasan Regency, East Java.

Soa Nehel RT 001/04, Kampung Nussy, Kec. Nusaniwe, Kab. Ambon, Maluku /Soa Nehel Neighborhood Association Number 001 and Administrative Unit Number 04, Nussy Village, Nusaniwe Sub district, Ambon Regency, Maluku

validation by the juries about the work validity of the nominee. This second phase is implemented from March 26 up to March 27, 2013, in Akmani Jakarta Hotel.

The decision of the juries in the second phase determine three best letters as National Adult Letter-Writing Competition Year 2013. The first best letter will be sent to the UPU (Universal Postal Union) International Bureau to be participated in the International Letter-Writing Competition for Young People 2013. Award delivery to the competition winners are implemented on March 28, 2013, in Philately Building at Pos Street Number 2 Jakarta coincide with Creative Philately Exhibition implementation 2013 by Regional Committee of Indonesian Philatelist Club, Special Capital District of Jakarta.

2.3 National Stamp Design Competition 2013

In accordance with Government’s olicy in the post field, National Postal has strategic role in the national development. Beside as communication infrastructure, also, Post has role in strengthen



BIDANG POS

POST


memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta mempererat hubungan antar bangsa. Prangko adalah salah satu benda pos yang selain memiliki keunikan dan nuansa keindahan, juga mengandung nilai-nilai sosiologis, historis, dan ekonomis.

Selain sebagai bukti pembayaran biaya pengiriman pos, prangko juga merupakan benda filateli dan karya seni yang diminati sebagai benda koleksi baik oleh kalangan filatelis maupun masyarakat luas pada umumnya. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, bahwa gambar dalam prangko bisa menjadi media penyebarluasan informasi publik, seperti promosi perihal kebudayaan, pariwisata, memperingati peristiwa-peristiwa penting, mensosialisasikan program pemerintah, memperkenalkan para negarawan dan tokoh nasional kepada masyarakat dan dunia. Dalam konteks itulah, prangko dapat berperanan sebagai salah satu bentuk media pendidikan dan pembelajaran masyarakat, membangkitkan berbagai ketrampilan dan inovasi, juga menumbuhkan sifat cermat, tekun dan disiplin. Proses pendidikan dan pembelajaran tersebut diharapkan dapat berdampak positif terhadap pembentukan karakter bangsa, khususnya bagi generasi muda. Disamping itu, berkaitan dengan rasa kebanggaan nasional dan kedaulatan negara, prangko juga berperan menjadi identitas suatu negara. Penyelenggaraan Lomba Desain Prangko Nasional Tahun 2013 (LDPN 2013) adalah salah satu bentuk manifestasi fungsi pembinaan Pemerintah sebagai penerbit prangko yang melibatkan peran masyarakat, sehingga proses penerbitan prangko Indonesia dapat menyerap aspirasi yang tumbuh di lingkungan masyarakat Indonesia. Untuk itu, LDPN 2013 dilaksanakan secara terbuka bagi masyarakat umum. Dari lomba ini diharapkan lahir berbagai desain prangko yang dapat memperkaya khazanah

the unity and coalescence’s country and tighten the relationship among countries. Stamp is one of post object which except has uniqueness and beautiful nuance, also contains the values of sociology, historic, and economic.

Beside as a payment proof of post sending cost, stamp is also philately object and art work which is interested as collection object as well as by philatelists or people widely and generally. As Law mandate Number 38 Year 2009 about Post, that picture in the stamp can be a media of public information spreading, such as promotion as for culture, tourism, commemorating the important events, socializing the governmental program, introducing the statesman and national figure to the society and world.

In that context, stamp can play role as one of education media form and people learning, raising up various of skills and innovations, also growing up the attitude of accurate, diligent and discipline. The process of education and learning are expected to able to be positive to the forming of country’s character, especially for young generation. Beside that, in accordance with the feel of national proud and country’s souvereignty, stamp also plays role to be identity of a country.

National Stamp Design Competition Implementation Year 2013 is one of Government development function manifestation form as the publisher of stamp that involving the people’s role, so that the process of Indonesian stamp publishing can absorb aspiration that growing in the Indonesian people environmental. For that, National Stamp Design Competition Implementation Year 2013 is implemented openly as general people. From this competition, it is expected to create various of stamp design




desain prangko Indonesia, sehingga banyak alternatif yang bisa diusulkan sebagai desain prangko pada penerbitan prangko di tahun mendatang.

LDPN 2013 mengusung tema ”Pemilihan Umum 2014 untuk Indonesia Lebih Baik” dengan sub tema ”Gunakan Hak Pilih, Jangan Golput”. Tema tersebut ditetapkan sebagai bentuk sosialisasi dan dukungan Pemerintah terhadap penyebaran informasi tentang pelaksanaan Pemilu 2014. LDPN 2013 dilaksanakan sejak 1 Agustus hingga 30 September 2013 dengan dewan juri yang terdiri dari para pakar di bidangnya dan berasal dari berbagai instansi/lembaga. Dalam hal ini, Dewan Juri LDPN 2013 ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 126 Tahun 2013 tertanggal 15 Maret 2013.

Institut Kesenian Jakarta (IKJ) / Institute

of Jakarta Art

PP Perkumpulan Filatelis Indonesia /

Indonesian Philatelist Club PP

-

-

Universitas Sebelas Maret Surakarta /

University of Eleventh March Surakarta

Dinas Pendidikan Kota Bogor /

Education Department of Bogor City

PT. Pos Indonesia

Institut Pertanian Bogor (IPB) / Bogor

Institute of Agriculture

-

No. NamaName

Jabatan/ProfesiOccupation/Profession

LembagaInstitution

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Siti Turmizi Kustiah RZ, M.Sn

(Ketua Dewan Juri LDPN 2013 / Siti

Turmizi Kustiah RZ, M.Sn Head of

Grand Jury of National Stamp Design

Competition Implementation Year 2013)

Letjen TNI (Purn) R. Soeyono /

Lieutenant general (Retired) R. Soeyono.

Nadjib Dahlan

Dandung B. Kahono

Drs. Mohamad Suharto

Riana Yani, S.Pd., M.Pd

Tata Sugiarta

Guruh Ramdhani

Lutfie

Dosen / Lecturer

Ketua Umum / General Head

Pengamat Seni, Budaya, dan Lingkungan /

Observer of Art, Culture, and Environment

Pelukis dan Pengamat Seni / Painter and Ob-

server of Art

Ketua Jurusan Desain Komunikasi Visual / Head

of Visual Communication Design Department

Pengawas SMA / Controller of Senior High

School

Manajer Filateli / Philately Manager

Dosen / Lecturer

Praktisi Filateli / Philately Practitioner

which can enrich the treasure of Indonesian stamp design, so that many alternatives which can be suggested as stamp design on stamp publishing in the further year.

National Stamp Design Competition Implementation Year 2013 carries the theme “General Election 2014 for Better Indonesia” with sub-theme “Use Your Suffrage, Don’t be Neutral”. The theme is defined as socialization form and Government support towards information spreading about General Election implementation 2014. National Stamp Design Competition Implementation Year 2013 is implemented since August 1 up to September 30, 2013, with grand jury who consists of experts in their fields themselves and comes from various of instances/institutions. In this matter, the grand jury of the National Stamp Design Competition Implementation Year 2013 is defined based on Decree of the Directorate General of Implementation of Post and Informatics Number 126 Year 2013 dated on March 15, 2013.



BIDANG POS

POST


Peserta lomba diklasifikasikan berdasarkan usia, yaitu Kategori A untuk usia lebih dari 20 tahun, Kategori B untuk usia 13 ? 20 tahun, dan Kategori C untuk usia di bawah 13 tahun. Pemenang lomba untuk setiap kategori akan memperoleh penghargaan berupa:1. Piagam Penghargaan Menteri Komunikasi

dan Informatika.2. Trophy dan Blow Up Desain Karya

Pemenang.3. Kompensasi Pengalihan Hak Atas Desainer

Pemenang, masing-masing sebesar Rp 12 juta untuk Kategori A, Rp 10 juta untuk Kategori B, dan Rp 9 juta untuk Kategori C. Pajak penghargaan sebesar 20% ditanggung Pemenang.

Hasil seleksi berdasarkan penilaian Dewan juri, dari keseluruhan peserta LDPN 2013 yang berjumlah 605 desain terdiri 216 desain Kategori A, 332 desain Kategori B, dan 57 desain Kategori C, telah diputuskan pemenang dari setiap kategori sebagaimana yang di-tunjukkan dalam tabel berikut.

Gambar Desain PrangkoPicture of Stamp Design

KategoriCategory

PemenangThe Winner

A

(Usia > 20 tahun) /

A

(Age > 20 years old)

Nama: Azis Yudha Pernadiwangsa

Tempat/Tanggal Lahir: Subang/27 Desember 1973

Alamat: Kp. Cipondo Rt 010/008

Kel. Semanan Kalideres, Tangerang, Jawa Barat. 15140.

Pekerjaan: Karyawan Swasta

Nilai: 745

Name: Azis Yudha Pernadiwangsa

Place/Date of Birth: Subang/December 27, 1973

Address: Cipondo Village, Neighborhood Association

Number 010, Administrative Unit Number 008,

Semanan Kalideres Village, Tangerang, West Java,

15140.

Occupation: Private Employee

Grade: 745

Competition’s participants are classified based on age, that is A Category for age more than 20 years old, B Category for age 13 up to 20 years old, and C Category for age under 13 years old. The winners of the competition for each category will get award in the form of:1. Minister Award Charter of Communication

and Informatics2. Trophy and Winner Work Design Blow Up.3. Compensation of Right Transfer For The

Designer of Winner, each of them as much as 12 million IDR for A Category, 10 million IDR for B Category, and 9 million IDR for C Category. Award tax is as much as 20% guaranteed by the winner.

The result of selection is based on Grand Jury’s assessment, from all of participants of National Stamp Design Competition Implementation Year 2013 who amounted to 605 designs consist of 216 designs for A Category, 332 designs for B Category, and 57 designs for C Category, were decisioned the winners from each of categories as showed in the following table.




Gambar Desain PrangkoPicture of Stamp Design

KategoriCategory

PemenangThe Winner

B

(Usia 13 - 20 tahun) /

B

Age 13 up to 20 years

old)

C

(Usia < 13 tahun) /

C

(Age < 13 years old)

Nama: Ayumna Alif Lumeksi

Tempat/Tanggal Lahir: Magelang/1 November 2000

Alamat: Rt 01 Rw 02, Tuksongo, Kalisari, Tempuran,

Magelang, Jawa Tengah. 56162

Pekerjaan: Pelajar

Nilai: 740

Name: Ayumna Alif Lumeksi

Place/Date of Birth: Magelang/November 1, 2000

Address: Neighborhood Association Number 01,

Administrative Unit Number 02, Tuksongo, Kalisari,

Tempuran, Magelang, Middle Java, 56162.

Occupation: Student

Grade: 740

Nama: Rissa Amanda Putri

Tempat/Tanggal Lahir: Semarang/25 Maret 2002

Alamat: Bukit Beringin Lestari III/B-81

Rt 09 Rw 14, Wonosari, Ngaliyan, Semarang, Jawa

Tengah. 50186.

Pekerjaan: Pelajar

Nilai: 735

Name: Rissa Amanda Putri

Place/Date of Birth: Semarang/March 25, 2002.

Address: Bukit Beringin Lestari III/B-81, Neighborhood

Association Number 09, Administrative Unit Number

14, Wonosari, Ngaliyan, Semarang, Middle Java, 50186.

Occupation: Student

Grade: 735

2.4. Pembangunan Tugu Pos Pada tahun 2013, pembangunan Tugu Pos sebagai sarana/tugu berkode pos di wilayah perbatasan dan pulau terdepan telah memasuki tahap kedua, sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informa-tika Nomor 188 Tahun 2012 tentang Wilayah Penempatan dan Pembangunan Sarana/Tugu Berkode Pos. Pada tahap kedua telah dilaksanakan pembangunan Tugu Pos di lima lokasi perbatasan Indonesia, yaitu terdiri dari lima desa di tiga provinsi sebagai berikut:

2.4. Post Monument Development

In the year 2013, Post Monument development as facility/monument coded post in the border area and island front had entered second phase, in accordance with Minister’s Decree of Communication and Informatics Number 188 Year 2012 about the Region of Placement and Facility Development/Monument Coded Post. In the second phase, it was implemented Post Monument development in five locations of Indonesian border, that is consist of five villages in three provinces as follows:



BIDANG POS

POST


Tugu Pos Desa Badau, Kec. Badau, Kabupaten Kapuas Hulu

Propinsi Kalimantan BaratProvince of West Kalimantan

The Post Monument of the Badau Village, Badau Subdistrict, Kapuas Hulu Regency

Tugu Pos Desa Sebunga, Kec. Sajingan Besar, Kabupaten Sambas

The Post Monument of the Sebunga Village, Sajingan Besar Subdistrict, Sambas Regency

Tugu Pos Desa Long Nawan, Kec. Kayan Hulu, Kabupaten Malinau

Propinsi Kalimantan UtaraProvince of North Kalimantan

The Post Monument of Long Nawan Village, Kayan Hulu Sub district, Malinau Regency

Tugu Pos Desa Limau, Kec. Sebatik, Kabupaten Nunukan

The Post Monument of the Limau Village, Sebatik Sub district, Nunukan Regency

Tugu Pos Desa Berakit, Kec. Teluk Sebong, Kabupaten Bintan

Propinsi Kepulauan RiauProvince of Riau Archipelago

The Post Monument of Berakit Village, Teluk Sebong Sub district, Bintan Regency.

Tugu Pos Desa Berakit, Kec. Teluk Sebong, Kabupaten Bintan

The Post Monument of the Berakit Village, Teluk Sebong Sub district, Bintan Regency.

1. Berakit Village, Teluk Sebong Subdistrict, Bintan Regency, Riau Archipelago.

2. Badau Village, Badau Subdistrict, Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan.

3. Sebunga Village, Sajingan Subdistrict, Sambas Regency, West Kalimantan.

4. Long Nawan Village, Kayan Hulu Subdistrict, Malinau Regency, North Kalimantan.

5. Limau Village, Middle Sebatik Subdistrict, Nunukan Regency, North Kalimantan.

1. Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

2. Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

3. Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

4. Desa Long Nawan, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

5. Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.




3. PENERBITAN IZIN JASA TITIPAN TAHUN 2013 Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pos, bahwa penyelenggaraan pos dilaksakan oleh negara dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada penyelenggara layanan, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk sesuai dengan perundangan yang berlaku dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri Komunikasi dan Informatika.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Komunikasi dan Informatika, bahwa perumusan kebijakan dan regulasi di bidang perposan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan informatika (c.q Direktorat Pos). Dalam hal ini, termasuk penerbitan izin penyelenggaraan layanan pos komersial bagi Badan Usaha Milik Swasta yang berupa izin penyelenggaraan jasa titipan.

Sepanjang tahun 2013, Direktorat Pos telah menerbitkan izin penyelenggaraan jasa titipan bagi 88 penyelenggara layanan pos komersial, yang terdiri dari 77 izin penyelenggaraan yang baru dan 11 izin penyelenggaraan perubahan karena berbagai hal, antara lain perubahan nama perusahaan, pindah alamat perusahaan, pergantian pimpinan perusahaan, dan perubahan NPWP perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan lokasi perusahaan yang mendapatkan izin tersebut, terdiri dari 69 perusahaan penyelenggara jasa titipan berlokasi di Pulau Jawa dan sisanya sebanyak 19 perusahaan di Luar Pulau Jawa.

3. PUBLISHING OF ENTRUSTED GOODS SERVICE PERMISSION YEAR 2013

As regulated in the Law Number 38 Year 2009 about Post and Governmental Regulations Number 15 Year 2013 about Post Implementation, that the post implementation is implemented by country and its implementation are profused to the service implementer, that is BUMN (Badan Usaha Milik Negara-State Owned Corporation) formed in accordance with prevail legislation and BUMS (Badan Usaha Milik Swasta-Private Owned Corporation) which getting implementation permission from Minister of Communication and Informatics.

Pursuant to Minister Regulations of Communication and Informatics Number 17 Year 2010 about Organization and Ministry’s Procedure of Communication and Informatics, that policy arrangement and regulation in the postal field is implemented by Directorate General of Implementation of Post and Informatics (in this case is Directorate Post). In this matter, including publishing of commercial post service implementation permission for Private Owned Corporation in the form of entrusted goods service implementation permission.

As long as in 2013, Directorate Post had published implementation permission for entrusted goods service for 88 commercial post service implementers which consist of 77 new implementation permissions and 11 change implementation permissions, because of various things, inter-alia the change of company’s name, company’s address moving, company’s leader commutation, and the change of company’s Tax Identification Number. Further, based on company’s location which get the permission, it consist of 69 companies of the entrusted goods service implementer located in Java Island and the another is as many as 19 companies in the outside of Java Island.



BIDANG POS

POST


Dalam gambar berikut ditunjukkan perkembangan jumlah izin penyelenggaraan jasa titipan yang terbit selama tahun 2013. Tampak bahwa pada bulan Juli dan Nopember 2013, jumlah izin penyelenggaraan jasa titipan mencapai puncaknya dan terendah terjadi pada bulan Agustus 2013.

Keseluruhan izin penyelenggaraan jasa titipan yang diterbitkan pada tahun 2013 adalah seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

In the following picture, it is showed the development of entrusted goods service implementation permission amount which publish during year 2013. It appears that on July and November 2013, the amount of entrusted goods implementation permission achieves its peak and the lowest happened on August 2013.

All of entrusted service implementation permission issued in 2013 is like showed in the following table.

KeteranganRemark

1

2

3

4

5

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Perubahan /

Modified

Baru / New

001 Tahun 2013

9 Januari 2013 / January 9, 2013

002 Tahun 2013


003 Tahun 2013


004 Tahun 2013


005 Tahun 2013


PT. DULANGMAS TIRTA

PT. ARADEX SUKSES

PT. PUSPASARI PERKASA

PT. PANDU SIWI SENTOSA

PT. HASANAH TRANSMULTI UTAMA

Nomor dan Tanggal SIPJTNumber and Date of SIPJT

No. Nama PerusahaanCompany Name

Alamat PerusahaanCompany Address

Jl. F. Raya No. 7 Rt 002/010, Kel. Cempaka Baru, Kec.

Kemayoran, Jakarta Pusat.

Ruko Grand BSI Blok A2 No. 3, Kel. Belian,

Kec. Batam Kota, Batam.

Jl. Wanbira Sakti No. 59 X, Kel. Pemecutan Kaja, Kec.

Denpasar Utara, Denpasar.

Jl. Raya Bekasi Timur, Km.18 No.30, Kel. Jatinegara,

Kec. Cakung, Jakarta Timur. 13930

Jl. Gamprit II No. 42 Rt 005/014, Kel. Jatiwaringin Kec.

Pondok Gede, Kota Bekasi.




KeteranganRemark

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Perubahan /

Modified

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Perubahan /

Modified

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

006 Tahun 2013


007 Tahun 2013


008 Tahun 2013

6 Februari 2013 / February 6, 2013

009 Tahun 2013


010 Tahun 2013


011 Tahun 2013


012 Tahun 2013


013 Tahun 2013

4 Maret 2013 / March 4, 2013

014 Tahun 2013

4 Maret 2013 / March 4, 2013

015 Tahun 2013

5 Maret 2013 / March 5, 2013

016 Tahun 2013

6 Maret 2013 / March 6, 2013

017 Tahun 2013

7 Maret 2013 / March 7, 2013

018 Tahun 2013

11 Maret 2013 / March 11, 2013

019 Tahun 2013

11 Maret 2013 / March 11, 2013

020 Tahun 2013

021 Tahun 2013

18 Maret 2013 / March 18, 2013

022 Tahun 2013

5 April 2013 / April 5, 2013

023 Tahun 2013

8 April 2013 / April 8, 2013

024 Tahun 2013

09 April 2013 / April 9, 2013

025 Tahun 2013

10 April 2013 / April 10, 2013

PT. PRIMA EKSPRES KARGO

PT. TRANS EXPRESS NUSANTARA

PT. WINDU PRATAMA COURIER

PT. SAFARI JAVATRANS

PT. GLOBAL DISTRIBUTION ALLIANCE

PT. DINO LOGISTICS PERKASA

PT. TRANS BINATAMA INDONESIA

PT. ENSTI EXPRES

PT. INDO EFTI

PT.NUSANTARA INDOGLOBAL CARGO

PT. WAHYU KREASI UTAMA

PT. LEX INDONESIA

PT.BERLIAN EKSPRESSINDO MANDIRI

PT. ELCO BERKAT MANDIRI

PT. RISA PRATAMA NUSANTARA

PT. TRANS ANUGRAH LOGISTIK

PT. JIL MAKMUR SENTOSA

PT. WASKITA ELANG PERKASA

PT. BANDUNG UTAMA

PT. KEKAL SUKSES




Jl. Putri Candramidi Rt 002/09, Kel. Sungaibangkong,

Kec. Pontianak Kota, Pontianak.

Jl. Sun Yat Sen No.19, Kel. Sei Rengas I,

Kec. Medan Kota, Medan

Jl. Kesehatan Raya No. 54-B (Jl. Tanah Abang IV),

Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir Jakarta Pusat. 10180

Jl. Stasiun Barat No. 11-A Rt 02/02, Kel. Kebon. Jeruk,

Kec. Andir, Bandung. 40181

Jl. Raya Bekasi KM. 18 No. 99 Rt 001/007,

Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung,

Jakarta Timur. 13930

Jl. Agung Timur 4 Blok O-1 No. 42-43, Kel. Sunter

Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara

Wisma PT. Setia Tjiliwung Blok A 305 Jl. Bukit Duri

Tanjakan No. 54 Rt 002/011, Kel. Bukit Duri,

Kec. Tebet, Jakarta Selatan. 12840

Perkantoran SELMIS Jl. Asem Baris Raya No. 52

Rt 001/05, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan

Jl. Mitra Sunter Boulevard Blok B No. 24 Rt. 009/011,

Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara

PTB Tegal Alur Blok J.3 No. 25-26 Rt. 007/00,

Kel. Tegal Aluri, Kec. Kalideres, Jakarta Barat.

Perkantoran Yos Sudarso Megah Blok B-32

Jl. Yos Sudarso No. 1 Rt. 006/06, Kel. Kebon Bawang,

Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Jl. Batununggal Indah No. 199 Rt. 008/001,

Kel. Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung.

Jl. Maribaya No. 179 Rt. 004/012, Desa. Langensari,

Kec. Lembang, Kabupaten, Bandung Barat. 40391

Jl. Taman Mekar Agung I No. 22 Rt. 008/002, Kel.

Mekarwangi, Kec. Bojong Loa Kidul, Kota Bandung.

Jl. Raya Pondok Kelapa No. 7B Rt. 002/002,

Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur

Wisma BNI 46 Kota BNI Lt. 46-50

Jl. Jend. Sudirman I, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah

Abang, Jakarta Pusat. 10220

Jl. Majapahit 404 A Rt. 001/001, Kel. Palebon,

Kec. Pedurungan Semarang.

Ruko No. 5 Jl. I Gusti Ngurah Rai Terusan,

Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

Jl. Raya Palinggihan No. 25 Kp. Pesantren Rt. 008/004,

Kel. Paling-gihan, Kec. Plered, Kabupaten Purwakarta,

Jawa Barat

Jl.Sakti Wiratama No. 01-E Sekoyo Ujung Rt. 002/001,

Kel. Sri Mulya, Kec. Sematang Borang, Palembang.



BIDANG POS

POST


KeteranganRemark

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Perubahan /

Modified

Perubahan /

Modified

Perubahan /

Modified

Baru / New

Baru / New

Perubahan /

Modified

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

026 Tahun 2013

15 April 2013 / April 15, 2013

027 Tahun 2013

15 April 2013 / April 15, 2013

028 Tahun 2013

26 April 2013 / April 26, 2013

029 Tahun 2013

26 April 2013 / April 26, 2013

030 Tahun 2013

30 April 2013 / April 30, 2013

031 Tahun 2013

3 Mei 2013 / May 3, 2013

032 Tahun 2013

16 April 2013 / April 16, 2013

033 Tahun 2013

13 Mei 2013 / May 13, 2013

034 Tahun 2013

22 Mei 2013 / May 22, 2013

035 Tahun 2013

23 Mei 2013 / May 23, 2013

036 Tahun 2013

23 Mei 2013 / May 23, 2013

037 Tahun 2013

23 Mei 2013 / May 23, 2013

038 Tahun 2013

3 Juni 2013 / June 3, 2013

039 Tahun 2013

3 Juni 2013 / June 3, 2013

040 Tahun 2013

17 Juni 2013 / June 17, 2013

041 Tahun 2013

17 Juni 2013 / June 17, 2013

042 Tahun 2013

17 Juni 2013 / June 17, 2013

043 Tahun 2013

19 Juni 2013 / June 19, 2013

044 Tahun 2013

20 Juni 2013 / June 20, 2013

045 Tahun 2013

1 Juli 2013 / July 1, 2013

PT. MUSTIKA SEKARTAJI

PT. PERJASA TRANS LOGISTIC

PT. TEHA MULTI SOLUTION

PT. ELNUSA PETROFIN

PT. MITRA BUANA EXPRESS

PT. ELZA PRATAMA

PT. PANCA SARANA MAKMUR

PT.CARCO PLAZA INDAH

PT. PRIMAJAYA ABADI LOGISTIK

PT. ABSY CIPTA MANDIRI

PT. KOPERASI TELEKOMUNIKASI

SELULER (KISEL)

PT. ARSITA UTAMA INDONESIA

PT. NIRWANA INDAH CEMERLANG

PT. RAISA NADIRA

PT. MAJU BERSAMA LOGISTIK

PT. PUTRA ALAM MANDIRI SEJAHTERA

PT. ANGGUNCIPTA INTERNUSA

PT. BEN SINERGI TRANSLOGISTIK

PT. WAHANA PRESTASI LOGISTIK

PT. RAJASA DINAMIKA EKPRES




Ruko Rajawali Center Blok B-27 Rt. 007/001,

Kel. Pasar. Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Jl.Ilham No. 3B, Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak

Kota Pontianak

Jl. Bambu Apus Raya No. 12 B Rt. 003/03,

Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur

Graha Elnusa Lt. 12 Jl. TB. Simatupang Kav. 1 B

Rt. 009/003, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu,

Jakarta Selatan

Jl. Dewi Sartika No. 234 Rt. 004/004, Kel.Cililitan,

Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

Komplek Bengkong City Centre B Blok A No. 4,

Kel. Bengkong Laut, Kec. Bengkong, Batam.

Jl. Masjid III No.20 Kel. Bendungan Hilir,

Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat.

Jl. Kebon Kacang V No.30A Rt. 001/006,

Kel. Kebon. Bawang, Kec. Tanjung. Priok, Jakarta Utara

Jl. Flamboyan Blok Z No. 08 Komp. 1000 Ruko Fantasy

Rt. 004/08, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng

Jakarta Barat. 11730

Jl. Keuangan Raya No. 7, Kel. Cilandak Barat,

Kec. Cilandak Jakarta Selatan. 12430

Graha Sucofindo Lt. 1 Jl. Pasar Minggu Kav. 34,

Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan.

Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 79, Kel. Tebet Timur,

Kec. Tebet Jakarta Selatan.

Jl. Utan Kayu Raya No. 67 C Rt. 002/010, Kel. Utan Kayu

Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur.

Jl.Sarijadi Blok 23 No.71, Kel.Sukawarna, Kec. Sukajadi,

Bandung. 40164

Jl.Budi Karya Blok G No. 4, Kel. Benua Melayu Darat,

Kec. Pontianak Selatan, Pontianak

Jl.A. Yani KM. 11 Komp. Pesona Modern Blok W No. 4

Rt. 02/01, Desa Mekar Raya, Kec. Kertak Hanyar,

Kab. Banjar, Banjarmasin.

Nuansa Commercial Estate Jl.TB. Simatupang Kav. 17

Blok A01-03, Kel.Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur.

Komp. Kalideres Permai Blok E1 No. 6B, Kel. Kalideres,

Kec. Kali-deres, Jakarta Barat.

JL. Rempoa Raya No. 12A Rt. 004/003, Kel. Rempoa,

Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Jl. Kuini Komp. Ruko Kuini Mas No. 19E,

Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai,

Pekanbaru, Riau.




KeteranganRemark

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Perubahan /

Modified

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Perubahan /

Modified

Baru / New

Baru / New

Baru / New

046 Tahun 2013

1 Juli 2013 / July 1, 2013

047 Tahun 2013

5 Juli 2013 / July 5, 2013

048 Tahun 2013

8 Juli 2013 / July 5, 2013

049 Tahun 2013

18 Juli 2013 / July 18, 2013

050 Tahun 2013

19 Juli 2013 / July 19, 2013

051 Tahun 2013

19 Juli 2013 / July 19, 2013

052 Tahun 2013

19 Juli 2013 / July 19, 2013

053 Tahun 2013

19 Juli 2013 / July 19, 2013

054 Tahun 2013

25 Juli 2013 / July 25, 2013

055 Tahun 2013

26 Juli 2013 / July 26, 2013

056 Tahun 2013

18 Juli 2013 / July 18, 2013

057 Tahun 2013

25 Juli 2013 / July 25, 2013

058 Tahun 2013

22 Agustus 2013 / August 22, 2013

059 Tahun 2013

30 Agustus 2013 / August 30, 2013

060 Tahun 2013

30 Agsutus 2013 / August 30, 2013

061 Tahun 2013

3 September 2013 / September 3, 2013

062 Tahun 2013


063 Tahun 2013


064 Tahun 2013


065 Tahun 2013


066 Tahun 2013

2 Oktober 2013 / October 2, 2013

PT. LION EXPRESS

PT. REKHA TRANS UTAMA

PT. PENTA PRIMA UTAMA

PT. CENTRAL SARANA SEMESTA

KOPERASI PEGAWAI PT. INDOSAT, Tbk

PT. SARANA DAYA SEMESTA

PT. ANUGRAH KARGO PRATAMA

PT. ALANG ANUGRAH MANDIRI

PT. CERIA KARYA UTAMA

PT. UNI LOGISTIK INDONESIA

PT. MERPATI LINTAS CAKRAWALA

PT. SUMBAWA UTAMA

PT. SYNERGY FIRST LOGISTICS

PT. DIAN PERSADA SOLUSI

PT. INDO EXPRESS LOGISTICS

PT UNILOG INTERNUSA

PT. JASAMITRA EKSPRES NUSANTARA

PT. 4848 IRAWAN SARPINGI

PT. CAHAYA ABADI LENTERA LOGISTIC

PT. MEGATAMA INDOTRANS GLOBAL

PT. CAHAYA HANTARAN NUSANTARA




Jl. Agave Raya No. 55, Kel. Kedoya Selatan,

Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 11520

Jl. Kalibata Timur I No. 17 Rt. 002/08, Kel. Kalibata,

Kec. Pancoran Jakarta Selatan. 12740

Jl. Kayu Putih VII Blok A No.8 Rt. 003/06,

Kel. Pulo Gadung, Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur.

Jl. Mangga Dua Raya Blok 8 O, Rt. 005/03,

Kel. Pinangsia, Kec. Tamansari, Jakarta Barat.

Jl. Kebagusan I No. 4, Kel. Kebagusan,

Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Jl. Kemanggisan Utama Raya No. 19, Rt. 011/06,

Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat.

Kampung Cihurang Rt. 02/08, Kel. Cidadap,

Kec. Simpenen, Kabupa-ten Sukabumi, Jawa Barat.

Jl. Peta/Lingkar Selatan No. 124 Rt. 008/005,

Kel. Suka Asih, Kec. Bojong Loa Kaler, Bandung.

Jl.M. Husni Thamrin Kebon Jahe Komp. Ceria Hotel

Ex. Mall Kapuk Rt. 03, Kel. Beringin, Kec. Pasar Jambi.

Gd. UOB Plaza Lt. 37 Unit 2,3,4 Jl. MH. Thamrin

No. 10, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang

Jakarta Pusat. 10230

Jl. Amir Hamzah No. 102 Lingkungan Kr. Sukun Baru,

Kel. Mataram Timu, Kec. Mataram, Kota Mataram

Jl. Diponegoro No. 8A Rt. 02/11, Kel. Bugis,

Kec. Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa,

Nusa Tenggara Barat.

Jl. Pondok Betung Raya No. 45.Rt. 002/004,

Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren,

Kota Tangerang Selatan.

Jl. Husein Sastranegara Ruko Duta Garden Square Blok E

No. 26, Kel. Jurumudi, Kec. Benda, Kota Tangerang

Komplek Ruko Mitra Sunter Blok D No. 3A, Kel. Sunter

Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. 14350

Jl. Tuan Tambusai Komp. Pergudangan Nangka

No. 814, Kel. Delima, Kec. Tampan, Kota Tangerang

Ruko Mega Legenda Blok E1 No. 30, Kel. Baloi Permai,

Kec. Batam Kota, Kota Batam.

Jl. Suniaraja Timur No. 39, Kel.Braga,

Kec. Sumur Bandung, Bandung 40111.

Griya Rajeg Lestari Blok B-10 Rt. 16/06, Kel.Tanjakan,

Kec. Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten.

Jl. Ring Rudal Rt. 002/07, Kel. Jatirahayu,

Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi.

Ruko Cempaka Mas Blok L No. 27 Jl. Letjen Suprapto,

Kel. Sumur Batu, Kec Kemayoran, Jakarta Pusat.



BIDANG POS

POST


KeteranganRemark

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Perubahan /

Modified

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Baru / New

Perubahan /

Modified

Baru / New

Baru / New

Baru / New

067 Tahun 2013


068 Tahun 2013


069 Tahun 2013


070 Tahun 2013


071 Tahun 2013


072 Tahun 2013


073 Tahun 2013


074 Tahun 2013


075 Tahun 2013


076 Tahun 2013

6 Nopember 2013 / November 6, 2013

077 Tahun 2013


078 Tahun 2013


079 Tahun 2013


080 Tahun 2013


081 Tahun 2013


082 Tahun 2013


083 Tahun 2013


084 Tahun 2013


085 Tahun 2013


086 Tahun 2013


PT. PAKETKU GLOBAL SEMESTA

PT. RAPID DELIVERY SPECIALIST

PT. BIMASENA AGUNG

PT. STAR EXPRESS INDONESIA

PT. BARINDO CAHAYA LOGISTIK

PT. PANCA SARI ABADI

PT. ANDALAN EKA PERDANA

PT. MARDITAMA KANACAN

PT. RAVERA ANGKASA MANDIRI

PT. UTAMA BAHAGIA

PT. BEE BERSAMA KARGO

PT. EKAMATRA RIZQI ANUGRAH

PT. DIGDAYA GALANG SEMESTA

PT. DELTA ANUGERAH LESTARI

EKSPRES

PT. NAFASTINDO TRANS

LOGISTIK

PT. CIPTA PESONA ABADI

PT. WINA MULIA

PT. BALYSUN

PT. KADEKA DHARMA NIAGA

PT. BULAN CAHAYA ANGKASA




Taman Tekno BSD. Sektor XI Blok J-2/, Kel. Setu,

Kec. Setu, Tange-rang Selatan, Banten

Jl. Seulawah Raya Puri Sentra Niaga Blok A No. 16

Rt.12/07 Kec. Makasar, Kel. Cipinang Melayu,

Jakarta TImur

Jl. Gunung Lempuyang No. 39 Lt. I, Kel. Tegal Harum,

Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. 80119

Gedung JPT 1 No. D 03 Area Cargo Bandara Soekarno-

Hatta, Kel. Panjang, Kec. Benda, Kota Tangerang.

Jl. Kasuari No. 80 Rt. 001/002, Kel. Heledula,

Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo.

Jl. Diponegoro No. 49 Rt. 002/010, Kel. Bugis,

Kec. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Jl. Jatayu Raya F3/1 Jatibening Estate Rt. 011/013,

Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi. 17412

Jl Teuku Raja Imum Lueng Bata No. 10 Gampong

Lamseupeung, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

Jl. Albaidho Raya No.15 Rt. 006/006, Kel. Lubang

Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur.

Jl. Waspada 78 Kel. Bongkaran, Kec. Pabean Cantikan,

Surabaya, Jawa Timur.

Graha Permata Pancoran Blok C-16, Jl. Raya Pasar

Minggu No. 32, Kel. Pancoran, Kec. Pancoran,

Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Jl. Warung Sila No. 111 Rt. 011/04, Kel. Cipedak,

Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Jl. Adil No. 32 Lubang Buaya Rt. 003/006, Kel. Lubang

Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Komplek Mutiara Taman Palem Blok C2 No. 1

Rt. 007/014, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng,

Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Jl. Kebayoran Lama No. 36 Rt. 004/011, Kel. Grogol

Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,

DKI Jakarta.

Jl. Nayaga No. 10 Rt. 001/003, Kel. Turangga,

Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Jl. Angkasa No. 18 - F Kel. Gunung Sahari Selatan,

Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Villa Taman Bandara N-6 No. 5 Rt. 004/010,

Kel. Dadap, Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang,

Banten.

Jl. Raya Kaligawe No. 331 Kavling 1-A, Kel. Genuksari,

Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Jl. Kapten Pattimura No. 382/110, Kel. Darat, Kec.

Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara.




87

88

Baru / New

Baru / New

087 Tahun 2013


088 Tahun 2013


PT. LINTAS EXPRESSINDO

NUSANTARA

PT. ARTHA PRIMA GLOBAL

Jl. TMP Kalibata No. 3 Rt. 001/07, Kel. Rawajati, Kec.

Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Puri Mansion Blok A No. 26, Jl. Lingkar Luar Barat

Rt.002/001 Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan,

Jakarta Barat, DKI Jakarta.

KeteranganRemark




4. PENERBITAN PRANGKO TAHUN 2013 Di Indonesia, penerbitan prangko diselenggarakan oleh Pemerintah (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika c.q. Direktorat Pos). Biasanya setiap tahun diterbitkan prangko dalam tiga seri, yaitu seri prangko definitif, seri prangko non definitif, dan seri prangko kemasan khusus. Seri prangko definitif bisa diterbitkan secara berulang-ulang, sedangkan seri prangko non definitif diterbitkan hanya satu kali sesuai permintaan dan pertimbangan dari Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Prangko, seperti prangko istimewa, peringatan, dan Joint Issue of Stamps.

Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika c.q. Direktorat Pos telah menerbitkan sebanyak 18 seri prangko yang terdiri satu seri prangko definitif, 14 seri prangko non definitif, dan 3 seri prangko kemasan khusus, sebagaimana yang ditunjukkan

dalam tabel berikut.

4. THE ISSUANCE OF STAMPS IN 2013

In Indonesia, the issuance of stamps organized by the Government (Directorate General of Post and Informatics in particular the postal Directorate of Posts). In each year stamps usually published in three series, they are definitive stamps series, non-definitive stamps series, and special packaging series. The definitive stamp series can be published repeatedly, while the non-definitive stamp series published only one time upon request and the consideration of the Working Group’s consideration of National Postage stamps, such as Special, Commemorative, and the Joint Issue of Stamps.

In 2013 Directorate General of The Post And Informatics c.q. Directorate of Postal has issued 18 series stamps consisting of one series of Definitive stamps, 14 series of Non definitive stamps, and 3 series of special packaging stamps, as shown in following table.



BIDANG POS

POST


Prangko Stiker / Stamps stickers

Istimewa / Special

Istimewa / Special

Istimewa / Special

Istimewa / Special

Peringatan / Commemorative



Istimewa / Special


Istimewa / Special

Istimewa / Special

Istimewa / Special

Istimewa / Special

Istimewa / Special

Tanggal Terbit Tema Seri KeteranganEdition date Theme Series Description

Seri Prangko Definitif / Definitive stamps series

26 Agustus / 26 August

22 Januari / 22 January

20 Februari / 20 February

9 Maret / 9 March

6 April / 6 April

1 Mei / 1 May

2 Mei / 2 May

8 Mei / 8 May

5 Juni / 5 June

14 Juni / 14 June

23 Juli / 23 July


17 September / 17 September

5 Oktober / 5 October

5 Nopember / 5 November

Seri Prangko Non Definitif / Non definitive stamps Series

Pelayanan Pos / Postal services

Astrologi / Astrology

Kebudayaan / Culture

Kebudayaan / Culture

Joint Issue of Stamp

Sejarah / History

Sejarah / History

Sejarah / History

Hari Lingkungan Hidup Sedunia /

World Environment Day

Sejarah / History

Kemanusiaan / Humanity



Sejarah / History

Hari Cinta Puspa dan Satwa

Nasional / Flora and fauna national

day

Shio Ular / Shio snakes

Cagar Budaya Candi Ratu Boko /

Cultural Heritage Ratu Boko Temple

Alat Musik Tradisional /

Traditional musical instruments

Indonesia-Mexico

50 tahun Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi /

50 years of West Irian returned to Indonesia

100 Tahun Tulisan Ki Hadjar Dewantara

“Als Ik een Nederlander was” /

100 years of Ki Hajar Dewantara Writing

“Als Ik een Nederlander was”

150 Tahun Palang Merah Indonesia / 150 years of the

Indonesian Red Cross

Peduli Lingkungan / Environmental care

100 Tahun Kepurbakalaan Indonesia / 100 years

Indonesian Antiquities

SOS Children’s Village Indonesia “A Loving Home for

Every Child” / SOS Children’s Village Indonesia “A

Loving Home for Every Child”

Indonesia-Suriname

Indonesia-Korea Selatan

Kontingen Garuda dalam Operasi Pemeliharaan

Perdamaian (OPP) / Garuda contingent in Peacekeeping

Operation

(OPP)

Flora dan Fauna / Flora and Fauna




10 Mei / 10 May



Peristiwa / Event

Peristiwa / Event

Peristiwa / Event

Pameran Filateli Dunia di Melbourne, Australia /

Philately World exhibition in Melbourne, Australia

Pameran Filateli Dunia di Bangkok, Thailand / Philately

world exhibition in Bangkok Thailand

Pameran Filateli Nasional “Bandoeng 2013” / Philately

national exhibition Bandoeng 2013

Tanggal Terbit Tema Seri KeteranganEdition date Theme Series Description

Seri Prangko Kemasan Khusus / Special packaging stamps series




Benyamin Sura, SE, MM

1. KEBIJAKAN DAN REGULASI Berkaitan dengan kebijakan di bidang telekomunikasi, Direktorat Telekomunikasi pada tahun anggaran 2013 telah menyelesaikan dokumen kebijakan telekomunikasi yang terdiri dari Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pengembangan Infrastruktur Broadband Untuk Mendukung Perluasan Implementasi E-Learning, E-Health, E-Government, dan Layanan Konvergensi di


In connection with the policy in the field of telecommunications, the Directorate of Telecommunications has completed 2013 budget year telecommunications policy document consisting of the Draft Presidential Decree on Accelerating Development of Broadband Infrastructure Expansion to Support Implementation of E-Learning, E-Health, E-Government, and Convergence Services in




Indonesia. Dokumen Kebijakan Broadband Nasional, Dokumen Indonesia National Telecommunication Critical Infrastructure Policy (INTCIP), dan Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi. 1.1. Dokumen Kebijakan Broadband Nasional

Dokumen Kebijakan Broadband Nasional memuat tentang rencana aksi dan target dalam konstelasi pengembangan ekosistem broadband di Indonesia. Rencana aksi dan target tersebut meliputi berbagai aspek, yaitu aspek supply (infrastruktur), aspek demand (pemanfaatan), aspek kerangka regulasi atau kelembagaan, dan aspek pembiayaan (dana). Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki kemandirian nasional dalam berbagai aspek pembangunan, menguasai berbagai kemajuan yang lebih baik, dan menikmati peri kehidupan yang lebih adil dan makmur, maka tahap pengembangan ekosistem broadband dalam Indonesia Broadband Plan diselaraskan dengan target pembangunan nasional yang

Indonesia . National Broadband Policy Documents, Indonesian National Telecommunication Critical Infrastructure Policy (INTCIP) Documents, and the Draft of Law on Telecommunications.

1.1. National Broadband Policy Documents

National Broadband Policy Documents contain about action plans and targets in the constellation of broadband ecosystem development in Indonesia. Action plans and targets include various aspects, namely supply (infrastructure) aspects, demand (utilization) aspects, the regulatory framework or institutional aspects, and financing (funds) aspects.

To realize the people of Indonesia who have national independence in various aspects of development, control of better advances, and enjoy fairer and more prosperous life, the stage of development ofin the broadband ecosystem of Indonesia Broadband Plan is aligned with national development targets contained in the Long Term National Development Plan (RPJPN), Medium



BIDANG TELEKOMUNIKASI

TELECOMMUNICATIONS


terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Sebagaimana laporan ITU tahun 2013, bahwa broadband merupakan priority enabler pada kurun Abad 21 yang menjadi kekuatan transformatif dan mendorong pertumbuhan ekonomi, perbaikan taraf kesejahteraan sosial dan masyarakat, menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan masyarakat, serta membuat layanan dan konten berbasis teknologi. 1.2. Dokumen Indonesia National

Telecommunication Critical Infrastructure Policy (INTCIP)

Dokumen INTCIP memuat antara lain mengenai pentingnya infrastruktur broadband sebagai infrastruktur esensial sebagaimana halnya dengan infrastruktur sipil lainnya, seperti jaringan jalan, listrik, pengairan, dan sebagainya. Upaya mengoptimalkan peran para pemangku kepentingan (stakeholders), seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara layanan telekomunikasi, dan masyarakat, untuk bersama-sama menjaga kelangsungan pembangunan infrastruktur broadband Nasional. Upaya pemetaan zona broadband yang meliputi Zona Nasional, Zona Propinsi, dan Zona Kotamadya/Kabupaten. Juga upaya untuk menyediakan proteksi terhadap infrastruktur broadband yang berada di zona darat maupun di zona laut. 1.3. Rancangan Undang-Undang

Telekomunikasi

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh BUMN dan BUMS melalui mekanisme

Term National Development Plan (RPJMN), and the Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development (MP3EI) 2011-2025.

As the ITU report in 2013, that the broadband is the enabler priority over the 21st Century and the transformative power of stimulating economic growth, improving social welfare and community, to be an effective tool for empowering the community, as well as create services and technology-based content.

1.2. Indonesian National Telecommunications Critical Infrastructure Policy (INTCIP) Documents

INTCIP documents contain, among others, the importance of broadband infrastructure as an essential infrastructure as well as the other civilian infrastructure, such as roads, electricity, irrigation, and so on. Efforts to optimize the role of the stakeholders, such as central government, local government, telecommunication service providers, and the community, to jointly maintain the sustainable development of national broadband infrastructure. Broadband zone mapping efforts which includes the National Zone, Provincial Zone, and Municipal / Regency Zone. Also efforts to provide protection against the broadband infrastructure that is on the ground zone or or in the sea zone.

1.3. Draft of Telecommunications Law

As the mandate of Law Number 36 of 1999 on Telecommunications, that the operation of telecommunications is carried by SOEs and private enterprises through a mechanism that is




persaingan yang adil dan sehat di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika c.q. Direktorat Telekomunikasi). Berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggara BUMN dan BUMS melaksanakan pembangunan berbagai infrastruktur telekomunikasi di Indonesia sebagai tulang punggung Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Namun demikian, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) selama sepuluh tahun terakhir berkembang sangat cepat yang berimplikasi terhadap perkembangan dunia bisnis serta peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi dan informasi. Juga munculnya kecenderungan menyatunya communication, content, dan computer yang lebih dikenal sebagai gejala konvergensi media. Dalam kaitan itulah, maka dipandang perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Upaya revisi tersebut didasarkan pada beberapa keterbatasan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 antara lain:• Keterbatasan untuk mengantisipasi

terjadinya konvergensi teknologi dalam sektor telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi.

• Adanya potensi interpretasi hukum yang beragam diantara para penyelenggara layanan telekomunikasi, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian berinvestasi di sektor telekomunikasi.

• Keterbatasan untuk mengakomodasi adanya per-geseran pola bisnis dan teknis penyelenggaraan telekomunikasi.

Dalam upaya mengantisipasi permasalahan dan keterbatasan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, maka dirumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Telekomunikasi yang baru. Adanya RUU tersebut diharapkan dapat

fair and healthy competition under the guidance and supervision of Government (Directorate General of Post and Informatics cq Directorate of Telecommunications). In connection with the operation of telecommunications, organizers of SOEs and private companies carry out the development of telecommunications infrastructure in Indonesia as the Technology Information and Communication Industry backbone (ICT).

However, the advancement of information and communication technology (ICT) over the last ten years is growing very rapidly with implications for the development of business and increased public demand for communication services and information. Also the emergence of the tendency to merge communication, content, and computers, is better known as media convergence phenomenon. In that regard, it is necessary to revise Law No. 36 of 1999 on Telecommunications.

Efforts for such revisions are based on some limitations of the Law No. 36 of 1999, among others: • Limitations to anticipate the convergence

of technologies in telecommunications, broadcasting, and information technology.

• There is the potential for diverse legal interpretations among telecommunication service providers, which can cause uncertainty to invest in the telecommunication sector.

• Limitations to accommodate the presence of pattern and technical operation shift of telecommunications business.

In an effort to anticipate problems and limitations in the Law No. 36 of 1999, then the Bill of new Telecommunications is formulated. The existence of the bill is expected to accommodate business pattern shifting and technical operation




TELECOMMUNICATIONS


mengakomodasi pergeseran pola bisnis dan teknis penyelenggaraan telekomunikasi. Dalam RUU Telekomunikasi tersebut dimuat beberapa hal pokok sebagai berikut:• Penyederhanaan struktur penyelenggaraan

telekomunikasi.• Fleksibilitas penggunaan sumber daya.• Pengintegrasian layanan telekomunikasi

dengan layanan lainnya. 1.4. Regulasi Pendukung Percepatan

Pengembangan Broadband Nasional

Untuk mendukung upaya percepatan pengembangan Broadband Nasional, Direktorat Telekomunikasi menyusun Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Infrastruktur Secara Bersama pada Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Keterbukaan Akses Jaringan Telekomunikasi pada Penyelenggaraan Telekomunikasi. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Infrastruktur Secara Bersama pada Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah RPM terkait dengan masalah infrastruktur sharing yang dapat dipraktekkan oleh penyelenggara telekomunikasi. Dalam hal ini, penyelenggara telekomunikasi dapat melakukan sharing infrastruktur yang dimilikinya dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya, seperti infrastruktur duct, menara, maupun infrastruktur lainnya.

Tujuan kebijakan infrastruktur sharing adalah untuk terciptanya iklim bisnis infrastruktur yang efisien. Karena sifat infrastruktur sharing adalah saling berbagi sumber daya, maka pihak yang memiliki infrastruktur dan pihak penyewa akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk biaya infrastruktur yang lebih efisien. Saat ini, dalam hal infrastruktur sharing pada menara telekomunikasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi

of telecommunications, the Telecommunications bill contain several key points as follows: • Simplification of the telecommunications

operation structures. • Flexibility the use of resources. • Integration of telecommunication services

with other services.

1.4. Supporting Regulations to Accelerate Development of National Broadband

To support efforts to accelerate the development of the National Broadband, Directorate of Telecommunications prepare the Regulation Draft of the Minister of Communications and Information Technology on the Use of Shared Infrastructure and Telecommunication and Ministerial Draft of the Regulation on Disclosure of Communications and Informatics on Telecommunications Network Access Opennes on the Provision of Telecommunication.

Regulation Draft of the Minister of Communications and Information on the Use of Shared Infrastructure in the Provision of Telecommunication is RPM related to sharing infrastructure problems that can be practiced by the telecommunication providers. In this case, the telecommunications providers can share its infrastructure with other telecommunication providers, such as duct infrastructures, towers, and other infrastructures.

Sharing infrastructure policy objective is to create a infrastructure business climate that is efficient. Due to the nature of sharing infrastructure is the sharing of resources, then the party that has the infrastructure and the tenant will benefit in the form of a more efficient infrastructure costs. Currently, in terms of sharing infrastructure, telecommunication towers have been set in the Minister of Communications and Information




dan Informatika Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Keterbukaan Akses Jaringan Telekomunikasi pada Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah RPM terkait dengan kebijakan open access, yaitu kebijakan untuk membuka akses setiap jaringan yang dimiliki penyelenggara jaringan, sehingga penyelenggara jasa telekomunikasi lainnya berhak menggunakannya melakui skema sewa ataupun perjanjian yang fair. Berkaitan dengan kebijakan open access, peran Pemerintah sebagai regulator menyediakan peraturan mengenai penggunaan akses secara universal dan non diskriminasi, juga mengatur teknis penggunaan open access oleh setiap pihak. Tujuan implementasi kebijakan open access adalah untuk terciptanya iklim kompetisi di kalangan penyelenggara jasa/konten melalui peningkatan customer experience dan kualitas pelayanan (Quality of Service/QoS).

1.5. Regulasi di Bidang Tarif dan Interkoneksi Telekomunikasi

Pada tahun anggaran 2013, terkait regulasi di bidang tarif dan interkoneksi telekomunikasi, Direktorat Telekomunikasi telah menyelesaikan satu Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Layanan Jelajah (Roaming) Internasional, dua draft revisi Peraturan Menteri, yaitu draft revisi Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Seluler dan draft revisi regulasi tentang Interkoneksi, serta perhitungan biaya interkoneksi tahun 2013.

Technology Number 19 of 2009 on Guidelines for the Development and Use of Shared Telecommunication Towers.

Regulation Drafts of the Minister of Communications and Information on the Disclosure of Access Telecommunication Networks in Telecommunications Operations are RPM related to open access policies, the policies for open access to any networks owned by network providers, so that other telecommunication service providers are entitled to use them through leasing arrangements or fair agreements.

In connection with the open access policy, the role of government as regulator provides the use of regulations regarding universal and non-discrimination access, also regulate the use of technical open access by each party. The implementation purpose of open access policy is to create a climate of competition among service / content providers through enhanced customer experience and quality of service (QoS).

1.5. Regulations in Telecommunication and Interconnection Rates

In fiscal year 2013, the related regulations in the field of rates and telecommunication interconnection, Directorate of Telecommunications has completed a Regulation of the Minister, namely the Minister for Communications Regulation No. 24 of 2013 on International Roaming Services, two revised draft of the Ministerial Regulation, namely the revised draft of Ministerial Regulation No. 9 of 2008 on Procedures for Determination of Tariff for the telecommunication Service Channeled Through Mobile Network and revised draft of regulations on Interconnection, as well as the calculation of interconnection fees in 2013.




TELECOMMUNICATIONS


Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Layanan Jelajah (Roaming) Internasional ditandatangani dan diterbitkan dalam kerangka merespon beberapa persoalan terkait layanan jelajah internasional, yaitu antara lain:• Jelajah (roaming) internasional untuk

layanan seluler telah menjadi kebutuhan masyarakat luas.

• Selama ini, pelaksanaan komersialisasi layanan jelajah (roaming) internasional belum memberi-kan informasi yang transparan bagi pelanggan, antara lain mengenai informasi besaran tarif dan perlindungan konsumen.

• Indonesia telah menandatangani ITRs (International Telecommunication Regulations) pada penyelenggaraan WCIT 12 di Dubai.

Penyusunan draft revisi Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Seluler dilaksanakan mengingat belum memuat aturan mengenai formula perhitungan untuk layanan data akses internet, juga untuk menyempurnakan aturan mengenai tarif promosi. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi, penyelenggaraan industri telekomunikasi menunjukkan trend yang terus meningkat, sehingga kebijakan dan regulasi interkoneksi perlu disempurnakan. Dalam hal ini, draft revisi regulasi interkoneksi disusun sebagai rekomendasi bagi perubahan kebijakan dan regulasi interkoneksi di masa datang.

Rekomendasi tersebut disesuaikan dengan kondisi industri telekomunikasi saat ini, antara lain meliputi:• Konsistensi penggunaan istilah interkoneksi

(keterhubungan antara sesama penyelenggaran jaringan telekomunikasi)

Minister for Communications Regulation No. 24 of 2013 on International Roaming Services was signed and published in the framework to respond several issues related to international roaming services, which include: • International roaming for cellular service has

become a community-wide needs. • During this time, the implementation

of international roaming service commercialization does not yet give transparent information to customers, including information regarding the tariffs and consumer protection.

• Indonesia has signed the ITRs (International Telecommunication Regulations) on the implementation of WCIT 12 in Dubai.

The preparation of the revised draft of Ministerial Regulation No. 9 of 2008 on Procedures for Determination of Tariff for telecommunications Service Channeled Through Mobile Network implemented considering not contain rules regarding the calculation formula for internet access data services, as well as to enhance the rules on promotion rates.

Since the issuance of the Minister of Communication and Informatics Regulation No. 8 of 2006 on Interconnection, the implementation of the telecommunications industry shown an increasing trend, so that interconnection policies and regulations need to be improved. In this case, a revised draft of interconnection regulations is arranged as a recommendation for a change of interconnection policy and regulation in the future.

Recommendations are tailored to the current state of the telecommunication industry, among others, include: •Consistencyuseofthetermininterconnection(interconnection among telecommunications network providers) and connections (connectivity




dan koneksi (keterhubungan antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi).

• Penyempurnaan pola perhitungan biaya interkoneksi, Evaluasi pelaporan dan DPI.

• Pengaturan POI dan POC.• Kriteria penyelenggara dominan dan

penegasan sanksi. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi, Direktorat Telekomunikasi telah selesai melaksanakan perhitungan biaya intekoneksi tahun 2013 yang dibantu oleh pihak ketiga. Perhitungan biaya interkoneksi tersebut merupakan hasil evaluasi perhitungan cost based interconnection terhadap jaringan milik penyelenggara dominan. 1.6. Regulasi di Bidang Jasa Telekomunikasi dan

Jaringan Telekomunikasi. Pada tahun 2013, terkait regulasi jasa telekomunikasi, Direktorat Telekomunikasi telah menyelesaikan dua Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM), yaitu RPM tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan RPM tentang Ruang Lingkup Minimal dalam Kerjasama Layanan antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyedia Layanan Over The Top (OTT).

RPM tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dimaksudkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 yang telah mengalami tiga kali perubahan. RPM ini disusun mengingat lebih dari satu dekade industri jasa telekomunikasi telah mengalami banyak perubahan, baik dari sisi teknologi, jenis layanan, model bisnis, maupun perilaku masyarakat pengguna, sehingga diharapkan dengan adanya RPM ini dapat menjembatani transisi ke undang-undang telekomunikasi yang baru yang rancangannya juga tengah disusun.

between telecommunication service providers and telecommunications network operators). • Completion of the interconnection cost

calculation pattern, Evaluate reporting and DPI.

• POI and POC arrangement • Criteria of dominant operators and

affirmation sanctions.

Pursuant to the Minister of Communication and Informatics Regulation No. 8 of 2006 on Interconnection, Telecommunications Directorate has completed to carry out the calculation of interconnection fee in 2013, assisted by a third party. Calculate the cost of interconnection is the calculation evaluation result to the cost based interconnection of dominant operators owned networks.

1.6. Regulation in Telecommunications Services and Telecommunications Network.

In 2013, related to regulation of telecommunication services, Directorate of Telecommunications has completed two Drafts of Regulations Minister of communications and Informatics (RPM) they are regulations concerning Telecommunication Services and regulations concerning Minimum Scope of Cooperation Services between Telecommunications Providers and Over The Top Service Providers (OTT).

RPM concerning Telecommunication services was intended as replacement for the decision of minister of transportation Decree No KM 21 of 2001 which has undergone three changes. This RPM is compiled considering more than a decade that telecommunications services industry has undergone many changes, both in terms of technology, services, business models, as well as the behavior of the user community, so hopefully with this RPM can bridge the transition to the new Telecommunications Act which its draft are recently composed.




TELECOMMUNICATIONS


RPM tentang Ruang Lingkup Minimal dalam Kerjasama Layanan antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyedia Layanan OTT. RPM ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kerjasama penyediaan layanan antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyedia layanan OTT, sehingga dapat mendorong terciptanya kerjasama yang adil dan saling menguntungkan dengan memperhatikan kualitas layanan, keamanan data pengguna, dan efisiensi dalam manajemen trafik.

Terkait regulasi jaringan telekomunikasi, Direktorat Telekomunikasi juga telah menyusun revisi Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan. Revisi ini dilaksanakan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan bisnis telekomunikasi, juga untuk menjaga kompetisi yang sehat dan keseimbangan supply dan demand, serta untuk mendorong penyebaran jaringan telekomunikasi yang lebih merata.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam revisi tersebut antara lain:• Desain penyelenggaraan, dalam hal

ini diperlukan adanya perencanaan penyelenggaraan yang mencakup jenis izin, cakupan layanan dan materi penyelenggaraan termasuk komponen sumber daya telekomunikasi.

• Desain pasar, aspek yang diatur meliputi antara lain mengenai pembangunan minimal setiap jenis penyelenggaraan, bentuk penjualan produk retail dan wholesale dari materi penyelenggaraan.

• Perizinan, untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pasar yang ideal.

1.7. Regulasi di Bidang Penomoran

Telekomunikasi

Pada tahun 2013, terkait regulasi penomoran telekomunikasi, Direktorat Telekomunikasi

RPM concerning Minimum Scope of Cooperation Services between Telecommunication Network Providers and OTT Service Providers. This RPM is intended to facilitate cooperation in the provision of services between the telecommunications network provider with OTT service providers, so it could encourage the creation of fair partnership and mutual benefit considering attention to service quality, user data security, and efficiency in the management of traffic.

Related to regulation of telecommunication network, Directorate of Telecommunications also has compiled a revised regulation of the Minister of Communications No. 1 of 2010 concerning network services. This revision was carried out in anticipation of technology development and telecommunications businesses, as well as to maintain fair competition and the balance of supply and demand, as well as to encourage the spread of telecommunications network which is more evenly distributed.

Some of basic matters of this subject to revision, such as: • Implementation design, in this case it is

required proceeding in planning include type of permission, scope of services and materials organization including components of telecommunications resources.

• Market design, aspects that are regulated including minimum construction of every type of organization, retail product sales form and wholesale of material organization.

• Licensing, in order to realize the ideal venue and market.

1.7. Regulations in Telecommunication Numbering

In 2013, related to regulations of telecommunications numbering, Directorate of




telah menyusun mengenai Revisi Fundamental Technical Plan (FTP), Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Implementasi Roadmap IPv6, dan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengelolaan Internet Protocol (IP).

Revisi FTP dilakukan terhadap beberapa hal berikut:• Penetapan Wilayah Kritis.• Kewajiban pelaporan tentang penggunaan

penomoran sebagai bahan evaluasi dan pengawasan bagi regulator (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika).

• Perubahan kode wilayah untuk penomoran Jaringan Tetap Lokal.

• Syarat pengajuan tambahan blok nomor dan NDC serta ketentuan penggunaan kembali nomor yang sudah tidak digunakan.

• Perubahan terhadap penetapan Ikhtisar Penggunaan Nomor.

• Perubahan dan penambahan nomor layanan da-rurat (11X).

• Pengaturan penomoran short code layanan pesan singkat (SMS). Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas, bahwa penomoran untuk short code SMS ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Dalam RPM mengenai Perubahan Ketujuh FTP 2000, kode akses short code SMS dibagi menjadi dua, yaitu Kode Akses SMS Layanan Masyarakat untuk Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMS, dan Kode Akses SMS Layanan Premium.

• Penetapan penomoran untuk teknologi baru.

Telecommunications has compiled the revision of Fundamental Technical Plan (FTP), draft of regulations of Minister of communication and Informatics concerning Implementation of Roadmap IPv6, and draft regulations of Minister of communication and Informatics concerning management of Internet Protocol (IP).

FTP revision is undertaken on several factors: • Determination of critical area • Reporting obligations concerning

numberization as a regulator for monitoring and evaluation (Directorate General of Posts and Informatics)

• Changing region code for Local Fixed Network numbering

• Additional filing requirements of block number and NDC and provisions of reuse number which is expired

• Changes in selecting Number Usage Overview

• Changes and additions to the emergency service number (11X).

• Numbering settings short code of short message service (SMS). In accordance with the regulations of the Minister of communication and Informatics Number 21 2013 about content services providers on mobile networks mobile and Local Fixed Wireless Network with limited mobility, that short code numbering for SMS are established by the Director General of Posts and Informatics. In RPM about the seventh changes of FTP 2000, states that short code access for SMS is divided into two, namely Community Service SMS access codes to government agencies, BUMN, and BUMS, and SMS Premium Service Access Code.

• Fixing numbering for new technology




TELECOMMUNICATIONS


Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Implementasi Roadmap IPv6 disusun terkait keterbatasan IPv4, sehingga perlu migrasi ke IPv6. Dalam penyusunan RPM ini, Direktorat Telekomunikasi bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, khususnya sertifikasi perangkat yang mendukung IPv6 dan sosialisasi IPv6 kepada masyarakat Juga bekerjasama dengan APJII sebagai partner dalam implementasi IPv6 kepada para anggotanya. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengelolaan Internet Protocol (IP) disusun terkait pentingnya keterlibatan Pemerintah dalam pengelolaan Internet Protocol. Tujuan keterlibatan Pemerintah tersebut antara lain:• Untuk melindungi kepentingan umum

dari penyalahgunaan dan resiko akibat pengelolaan dan penggunaan penomoran IP yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

• Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengelola dan pengguna internal.

• Mendorong pertumbuhan internet di Indonesia.

2. ROADMAP PENERAPAN TEKNOLOGI IPV6 DI INDONESIA

Selama satu dekade terakhir, pertumbuhan industri internet di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat cepat, sehingga meningkatkan kebutuhan atas IP address. Ketersediaan IP Address sangat diperlukan oleh para operator internet untuk melebarkan layanannya ke seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, jaringan internet di Indonesia berikut perangkat pendukungnya hingga tingkat end-user masih menggunakan teknologi IPv4, dimana ketersedian IP address yang bisa dialokasikan sudah memasuki kondisi kritis. Data terakhir

The draft minister of communication and informatics about implementation of Roadmap IPv6 Arranged related to the limitation of IPv4, so it needs to migrate to IPv6. In the preparation of this RPM, Directorate of Telecommunications, in collaboration with the Directorate General of Informatics Applications and Directorate General of Postal Equipment, Resources and Informatics, in particular certification tool that supports IPv6 and IPv6 socialization to the community and also collaborates with APJII as a partner in the implementation of IPv6 to its members.

The draft regulation of Minister of communication and Informatics concerning management of Internet Protocol (IP) compiled related the importance of government participation in the management of the Internet Protocol. The purpose of Government participation such as: • To protect the common interest from the

abuse and risk management by the use of IP numbers those are not in accordance with the legislation.

• Provide a sense of security, justice, and legal certainty for the providers and internal users.

• Encourage the internet growth in Indonesia.

2. ROADMAP IMPLEMENTATION OF IPV6 TECHNOLOGY IN INDONESIA

Over the last decade, the growth of the internet industry in Indonesia showed rapid development, thereby increasing need for IP address. The availability of IP Address is required by the internet operators to expand their services to all regions of Indonesia. Currently, the internet network devices and end-user level in Indonesia still use IPv4 technology, where the availability of IP address to be assigned have entered the critical condition. The latest Data on the level of the Internet Assigned Number Authority (IANA) the amount of the remaining live IP address as




di tingkat Internet Assigned Number Authority (IANA) jumlah IP address tinggal tersisa sebanyak 7 persen. Sebagaimana diketahui, teknologi IPv6 didesain untuk mengatasi keterbatasan IPv4. Dari segi jumlah IP address, IPv6 dapat mendukung 2 128 bits, sedangkan IPv4 hanya 2 32 bits, sehingga penerapan IPv6 dapat mengatasi ketersediaan IP address untuk waktu yang panjang dan dapat menampung berbagai fitur aplikasi internet di masa depan. Teknologi IPv6 juga didesain untuk mengatasi masalah pada teknologi IPv4 secara permanen. Keunggulan teknologi IPv6 antara lain terkait dengan keamanan jaringan yang terintegrasi, kemampuan multicast, dukungan terhadap mobilitas yang tinggi, dan kualitas layanan lebih baik dari IPv4 dalam mendukung konvergensi teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan hal tersebut, sebagai upaya percepatan migrasi IPv4 ke IPv6, Pemerintah c.q Direktorat Telekomunikasi telah menyusun Roadmap Penerapan IPv6 di Indonesia yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, peralihan, dan pasca peralihan. Tahapan pencapaian yang menjadi target setiap pemangku kepentingan dan indikator tingkat keberhasilan kegiatan meliputi antara lain:1. Untuk Instansi Pemerintah, pada tahap

persiapan diharapkan telah ditetapkan standar kemampuan IPv6 dalam tender pengadaan. Pada tahap peralihan diharapkan perangkat TIK yang tersedia sudah mendukung IPv6 dan penggunaan alamat IPv6 pada program-program pemerintah. Pada tahap pasca peralihan diharapkan sebagian besar perangkat TIK yang tersedia secara nasional telah mendukung dan terhubung ke layanan IPv6.

2. Untuk operator utama, pada tahap persiapan, sementara layanan IPv4 masih tersedia, diharapkan telah menyediakan infrastruktur yang mendukung layanan IPv6 dan mulai merencanakan pemasaran layanan

much as 7 percent.

As it is known, the IPv6 technology is designed to overcome the limitations of IPv4. In terms of number of IP addresses, IPv6 can support 2 128 bits, whereas IPv4 only 2 32 bits, so that the application can address the availability of IPv6 IP address for a long durability and can accommodate wider variety of features internet applications in the future. IPv6 technology is also designed to tackle problems on IPv4 technology permanently. Advantages of IPv6 technology, among others, related to integrated network security, multicast capability, supporting for high mobility, quality of service and better than IPv4 in supporting the convergence of information and communication technologies.

Based on such reasons, as the acceleration effort of migrating from IPv4 to IPv6, the Government c. q Directorate of Telecommunications has compiled a Roadmap implementation of IPv6 in Indonesia which consists of three stages, namely preparation, transition, and post transition stages. Milestone to be the target of each stakeholder and indicators of the success rate of activities include, among others:1. For government agencies, at the preparation

stage is expected to set the standard IPv6 capability in procurement tenders. At transition stage is expected to available ICT devices that already support IPv6 and IPv6 address usage in government programs. At post transition stages is expected most of the available ICT devices nationwide has supported and connected to the IPv6 service.

2. For the main operator, at the stage of preparation, IPv4 service is still available in while, it is expected to have provided the infrastructure that supports IPv6 and IPv6 service marketing plan started. At this stage of the transition, it is expected to have been able to provide IP address in IPv6 for new




TELECOMMUNICATIONS


IPv6. Pada tahap peralihan diharapkan telah dapat menyediakan IP address pada IPv6 bagi pelanggan baru yang mengajukan permintaan per Juni 2014 dan end to end trafik IPv6 diharapkan telah mencapai 5 persen. Pada tahap pasca peralihan diharapkan end to end trafik IPv6 meningkat menjadi 10 persen.

3. Untuk Medium Small Operator, pada tahap persiapan telah menetapkan kebijakan perusahaan dan mulai menerapkan IPv6 di jaringan mereka. Pada tahap peralihan, diharapkan telah mulai update perangkat baru yang memiliki kemampuan IPv6. Pada tahap pasca peralihan diharapkan semakin banyak medium small operator yang telah menerapkan IPv6.

Pada tahap peralihan diharapkan di pasaran telah mulai tersedia perangkat-perangkat yang mendukung IPv6 dan pada tahap pasca peralihan diharapkan ketersediaan perangkat yang berkemampuan IPv6 telah beredar luas di pasaran. Roadmap Penerapan IPv6 di Indonesia disusun atas dasar tujuan sebagai berikut:1. Menyediakan panduan penerapan IPv6 bagi

para stakeholder di Indonesia.2. Memberikan gambaran tentang arah dan

strategi pemerintah dalam penerapan IPv6 di Indonesia.

3. Menetapkan tahap-tahap pelaksanaan migrasi ke IPv6 dan indikator tingkat pencapaian pada setiap tahapan penerapan IPv6 di Indonesia.

Penyusunan Roadmap Penerapan IPv6 di Indonesia tidak terlepas dari upaya perintisan penerapan IPv6 ke jaringan internet Indonesia yang dilaksanakan sejak tahun 2006 - 2013 atas prakarsa dan koordinasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang juga melibatkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan IPv6 Forum Indonesia sebagaimana ditunjukkan tabel berikut:

customers who have requested on June 2014 that IPv6 end to end traffic is expected to have reached 5 percent. At the stage of post transition, it is expected end to end IPv6 traffic to increase up to 10 percent.

3. For Medium Small operators, at the stage of preparation have set corporate policy and start implementing IPv6 on their networks. At this stage of the transition, it is expected to start updating new device that has the capability of IPv6. At this stage of post transition it is expected an increasing number of medium small operators that have implemented IPv6.

At the stage of transition it is expected in the market has started to provide devices that support IPv6 and at post transition stages it is expected the availability of IPv6-capable devices that have been circulating in the market.

Roadmap for the implementation of IPv6 in Indonesia counted at base purpose as follows: 1. Providing guidelines of IPv6 application for

stakeholders in Indonesia.2. Providing description of direction

and strategy from government in the implementation of IPv6 in Indonesia.

3. Specify the stages implementation in migration to IPv6 and achievement level indicators at each stage of the implementation of IPv6 in Indonesia.

Drafting of the roadmap implementation of IPv6 in Indonesia were inseparable from the pioneering efforts which was implemented since 2006-2013 on the initiative and coordination of Directorate General of Posts and Informatics also involves Internet Service Providers Association of Indonesia (APJII) and IPv6 Forum Indonesia as indicated in the following table:




Dilaksanakan pada tahun 2006-2007. Materi trial meliputi pengujian static dan dynamic routing, DNS (Domain Name Server), web, mail, interoperability, tunneling, native looking glass dan BGP (Border Gateway Protocol). Hasil trial dibuka ke publik dengan demo pada acara Asia Pacific Regional Internet Conference on Operational Technologies ( APRICOT ) tahun 2007. / Implemented in 2006-2007. The trial material includes testing static and dynamic routing, DNS (Domain Name Server), web, mail, interoperability, tunneling, native looking glass and BGP (Border Gateway Protocol). The trial opened to the public with a demo at the Asia Pacific Regional Internet Conference on Operational Technologies (APRICOT) in 2007.

Pada tahun 2008, Tim Indonesia IPv6 Task Force (ID-IPv6TF) dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (sekarang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika) dengan melibatkan APJII, perwakilan operator, dan pemangku kepentingan dalam industri internet pada Indonesian Internet Exchange dan Open. / In 2008, Team Indonesia IPv6 Task Force (ID-IPv6TF) is formed by the Directorate General of posts and telecommunications (now Directorate General Of posts and Informatics) and involves the APJII, representatives of operators and stakeholders in the internet industry on the Indonesian Internet Exchange and Open.

Sebagai bagian dari persiapan Infrastruktur jaringan, kemampuan IPv6 telah diterapkan di Indonesian Internet Exchange dan Open Internet Exchange Point. Best Practice di negara-negara yang sudah lebih dulu menerapkan IPv6 menunjukan bahwa pendekatan top-down dimana peralihan dimulai dari tingkat teratas (core network ) yang dilanjutkan ke tingkat lebih rendah (end- user) telah terbukti efektif, sehingga Internet Exchange di Indonesia sudah dapat mengakomodasi trafik IPv6 dari dalam ke luar negeri dan sebaliknya. / As part of the preparation of the infrastructure networks, IPv6 capability has been implemented in the Indonesian Internet Exchange and Open Internet Exchange Point. Best Practice in countries that have already implemented IPv6 first showed that a top-down approach where the transition starts from the top level (core network) which was submitted to the lower levels (end-users) have proven to be effective, so the Internet Exchange in Indonesia can already accommodate IPv6 traffic from abroad and vice versa.

Trafik IPv6 dapat melalui jaringan IPv4 melalui infrastruktur Tunnel Broker yang dibangun oleh APJII. / IPv6 traffic can be through the IPv4 network through Tunnel Brokers infrastructure that built by the APJII.

IDNIC sebagai National Internet Registry (NIR) telah mengalokasikan 39 prefiks IPv6 bagi pelaku internet Indonesia berdasarkan permintaan. Sejak tahun 2003, APJII telah memberikan alamat IPv6 untuk keperluan eksperimen kepada anggota ISP. / IDNIC as a National Internet Registry (NIR) has allocated the 39 IPv6 prefix for the perpetrator internet in Indonesia upon request. Since 2003, APJII has been providing IPv6 address for the purposes of experimentation to members of ISP.

Tingkat kesadaran yang masih rendah dari pemangku kepentingan di industri internet dan masyarakat umum di Indonesia terhadap kondisi semakin menipisnya persediaan alamat IPv4. Hal ini tercermin dari lambatnya kemajuan kerja Task Force terkait masih sedikitnya partisipasi sejumlah pemangku kepentingan. Untuk itu, sejak tahun 2010, seiring dengan akselerasi dunia internasional dalam migrasi ke IPv6, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menyegarkan kembali kinerja ID-IPv6TF dengan menyelenggarakan pertemuan antara Ditjen PPI dan perwakilan dari industri internet pada tanggal 10 Maret 2010. Pada kesempatan ini Plt Dirjen PPI memerintahkan pembentukan kembali ID-IPv6TF. / Low-level awareness of stakeholders in the internet industry and the general public in Indonesia against the conditions of the supply of IPv4 address depletion. This is reflected from the slow progress of work related Task Force which still lacks the participation of numerous stakeholders. To respond to that, in 2010, along with the accelerated the international world in migration to IPv6, the Directorate General of Posts and Informatics refresh performance ID-IPv6TF by organizing meetings between Directorate General of PPI and representatives of internet industry on March 10, 2010. On this occasion the Director of executor duties PPI ordered the re-establishment of ID-IPv6TF.

Nama Kegiatan Uraian KegiatanProgram activities Description

IPv6 Trial / IPv6 Trial

Pembentukan IPv6 Task Force /IPv6 Task Force established

Internet Exchange Point /Internet Exchange Point

Indonesia IPv6 Tunnel Brokers oleh APJII / Indonesia IPv6 Tunnel Brokers by APJII

Alokasi prefiks IPv6 oleh Indonesia Network Information Center (IDNIC)/ Allocation prefix IPv6 by Indonesia Network Information Center (IDNIC)

Penyegaran IPv6 Task Force /Refreshment of IPv6 Task Force




TELECOMMUNICATIONS


Untuk mendukung penyegaran ID-IPv6TF, dibentuk IPv6 Forum Indonesia yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan dalam industri TIK Indonesia. Forum ini menginduk kepada IPv6 Global Forum. Negara-negara yang membentuk Task Force pada umumnya juga membentuk Forum dan keduanya tergabung dalam satu entitas. Tugas keduanya secara umum adalah sama yaitu mensosialisasikan IPv6 dan mengedukasi industri. Namun menyesuaikan dengan konteks Indonesia, Task Force dan Forum dipisahkan. Task Force adalah gugus tugas bentukan Pemerintah dimana secara hukum keanggotaannya esklusif dan tidak menerima dana dari pihak luar, sedangkan Forum bersifat terbuka dan inklusif dalam mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat dan industri TIK Indonesia. Dalam fungsinya sebagai pelengkap Task Force, Forum diharapkan mampu mengambil peluang dari dana-dana riset, pendidikan dan sosialisasi dari dalam dan luar negeri. Keanggotaan Forum terbuka untuk perorangan maupun organisasi sebagai pendukung. / To support ID-IPv6TF refreshment, IPv6 Forum Indonesia is created which consists of all the stakeholders in ICT industry of Indonesia. This Forum referred to the IPv6 Global Forum. The countries that form the Task Force generally also formed the Forum and both were incorporated in a single entity. Both tasks generally is the same that is promotes IPv6 and educate the industry. But adapted to the Indonesian context of, the Task Force and the Forum are separated. Task Force is a task force formed by the Government for which an exclusive membership and legally does not receive funds from outsiders, while the Forums are open and inclusive in inviting all elements of society and ICT industry in Indonesia. In its function as complementary of Task Force, the Forum is expected to take up the opportunities of funds research, education and socialization from home and abroad. Membership of the Forum is open for individuals and the Organization as its supporter.

Pada bulan Desember 2010, Ditjen Postel (sekarang Ditjen PPI) menyelenggarakan Konferensi IPv6 Tingkat Nasional yang pertama bersamaan dengan Rakernas APJII yang dikemas sebagai National IPv6 Summit 2010 yang berlangsung selama dua hari di Bali. Hadir dan ikut berkontribusi para praktisi dunia dari IPv6 Forum, APNIC, AP IPv6, dan Tim Task Force negara-negara sahabat. Agenda ini memiliki nilai strategis sebagai ajang deklarasi tekad Indonesia untuk kesiap-an penerapan IPv6 di jaringannya yang dituangkan dalam Deklarasi Bali. Deklarasi ini diharapkan menjadi entry-point bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan upaya penerapan IPv6 selama beberapa tahun terakhir. Penandatanganan Deklarasi Bali yang diwakili operator utama layanan internet di level nasional dan daerah serta perwakilan akademisi merupakan bentuk komitmen kesiapan industri TIK Indonesia terhadap implementasi IPv6. / On December 2010, Directorate of Post and Communications-Postel (now Directorate of Post and Informatics - PPI) held first Conference on the National Level IPv6 in conjunction with the Rakernas APJII that packaged as National IPv6 Summit 2010 takes place in Bali for two days. Attended and contribute to world practitioners of the IPv6 Forum, APNIC, AP IPv6 Task Force Team, and foreign countries. This Agenda has strategic value as the Declaration of Indonesia’s resolve to readiness of implementation of IPv6 in the network which declared in Bali Declaration. The Declaration is expected to be entry-point for Indonesia to further enhance the implementation of IPv6 efforts during the last few years. The signing of the Bali Declaration main internet service provider was represented at the national and regional level as well as representatives of academia is a form of ICT industry readiness Indonesia’s commitment to the implementation of IPv6.

Kegiatan ini diselenggarakan pada bulan Mei 2011 di Jogja yang dihadiri hampir 200 peserta dari ISP lokal, perwakilan departemen, dan pemerintah daerah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan awareness akan IPv6 di level ISP daerah dan institusi pemerintah. / This event was held on May 2011 in Yogyakarta which was attended by almost 200 participants from the local ISP, representative departments, and local governments. The purpose of these activities is to increase awareness of IPv6 in the ISP regional level and Government institutions.

Kegiatan ini diselenggarakan PT. Telkom Indonesia yang didukung ID-IPv6TF di Bandung pada 8 Juni 2011 dalam rangka menyemarakkan World IPv6 Day. Penyelenggaraan WIDEX 2011 adalah sebagai sarana pengetesan interoperabilitas antar perangkat jaringan terhadap IPv6. Dalam kegiatan ini juga ditandatangani Deklarasi Bandung yang memuat komitmen kesiapan beberapa perusahaan penyedia layanan internet terhadap implementasi IPv6. /This event was held by PT. Telkom Indonesia supported ID-IPv6TF in Bandung on June 8, 2011 in order to celebrate World IPv6 Day. This WIDEX 2011 venue as a means of testing interoperability between network devices to IPv6. In this activity the Bandung Declaration also signed that contains commitment of the company’s internet service provider readiness to the IPv6 implementation.

Kegiatan ini diselenggarakan di Bali dengan fokus pada penyerahan sertifikasi assessment IPv6 Fase 1 dan pelaporan kegiatan IPv6 Task Force kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. / This event held in Bali which focusing on cession certification assessment IPv6 Phase 1 and reporting activities of IPv6 task force to Director General of Post and Informatics.


IPv6 Forum Indonesia /IPv6 Forum Indonesia

National IPv6 Summit 2010 / National IPv6 Summit 2010

National Seminar on IPv6 Awareness for Government Agency / National Seminar on IPv6 Awareness for Government Agency

World IPv6 Day and Exbition (WIDEX 2011) / World IPv6 Day and Exbition (WIDEX 2011)

National IPv6 Summit 2011 / National IPv6 Summit 2011




Kegiatan ini diselenggarakan pada bulan Juni 2012 atas permintaan para deklarator penyedia layanan internet sebagai usaha untuk mendorong kesiapan vendor dalam menyediakan perangkat yang support IPv6. Dalam pertemuan ini disimpulkan bahwa vendor perangkat jaringan sudah siap 100 persen, tetapi vendor perangkat lunak dan vendor CPE belum sepenuhnya siap. Untuk itu diperlukan peraturan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mewajibkan vendor perangkat lunak dan vendor CPE segera menyiapkan produk yang sudah support IPv6. /This event is held on June 2012 at the request of the declaratory internet service provider as an effort to encourage vendors’ readiness in providing devices that support IPv6. In this meeting it was concluded that the vendor of the network device is ready 100 percent, but the software vendor and vendor of the CPE is not fully ready. It is necessary for the regulation of the Ministry of communication and Informatics which require the software vendor and vendor CPE prepare products that already support IPv6.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai pertanggungjawaban atas penandatanganan Deklarasi Bali dan Deklarasi Bandung. Assessment IPv6 dilaksanakan dalam tiga fase, yaitu Fase 1 merupakan assessment kesiapan mengenai jaringan internal, Fase 2 merupakan assessment kesiapan mengenai layanan IPv6 kepada pelanggan korporat, dan Fase 3 merupakan assessment kesiapan mengenai layanan IPv6 kepada pelanggan retail. / This event was held as responsibility upon the signing of Bali Declaration and Bandung Declaration. IPv6 Assessment was carried out in three phases, namely, Phase 1 is the internal network of the readiness assessment, Phase 2 is a readiness assessment regarding IPv6 services to corporate customers, and Phase 3 is the readiness assessment regarding IPv6 services to retail customers.


Pertemuan dengan Vendor Perangkat Jaringan dan End- user / Meeting with Vendor network device and End- user

Assessment IPv6 (2011- 2013 ) /Assessment IPv6 (2011- 2013 )

Terselenggaranya berbagai kegiatan tersebut, tidak berarti upaya penerapan IPv6 di Indonesia telah selesai. Dari sisi infrastruktur jaringan utama Indonesia telah siap untuk mengimplementasikan teknologi IPv6, sebagaimana tahapan pencapaian dalam dokumen Roadmap Penerapan IPv6 di Indonesia. Namun demikian, dari sisi kebijakan, tata aturan, sumber daya manusia, riset, konten, standarisasi, sertifikasi, dan sekuritas belum sepenuhnya terpenuhi dan masih perlu mendapat perhatian para stakeholders. Penerapan teknologi IPv6 di Indonesia bukan hanya sebagai peralihan protokol internet semata-mata, tetapi juga merupakan adopsi teknologi mutakhir yang dapat memberikan manfaat strategis. Ketika koneksi end-to-end melalui IPv6 yang aman dengan jaminan kualitas layanan terbaik sudah bisa terealisasi, maka banyak sektor yang akan menikmati keunggulan teknologi IPv6. Sektor-sektor tersebut antara lain:• Sektor Teknologi Informasi dan Informatika

(TIK), yaitu tersedianya solusi bagi aplikasi-aplikasi yang membutuhkan IP address dalam jumlah besar, seperti sensor, RFID, car-IP, IP-

Organizing several of events does not mean that IPv6 implementation efforts in Indonesia have been completed. From the standpoint of network infrastructure, Indonesia has ready to implement IPv6 technology, as stage attainments of roadmap for the implementation of IPv6 in Indonesia. However, from the standpoint of policy, rules, human resources, research, content, standardization, certification, and securities has not been fully fulfilled and should receive further attention of the stakeholders.

The implementation of IPv6 technology in Indonesia is not only a matter of transitional internet protocol, but also the adoption of current technology that can deliver strategic benefits. When the end-to-end connection through IPv6 secure best quality services were able to be realized, then many sectors will enjoy the benefits of IPv6 technology. These sectors include:• Informatics and information technology

sector (ICT), namely the availability of solutions for applications that require large amount of IP address, such as sensors, RFID, car-IP, IP-CCTV. Data traffic more smoothly




TELECOMMUNICATIONS


CCTV. Trafik data yang lebih lancar melalui jaringan yang lebih sederhana. Terwujudnya konvergensi informasi dan komunikasi serta pengembangan multimedia.

• Sektor Perbankan dan Finansial, yaitu tersedianya keamanan jaringan melalui autentifikasi dan enkripsi, sehingga keamanan transaksi elektronik lebih terjamin. Personalisasi layanan dengan alokasi IP address untuk setiap pelanggan.

• Sektor Pertanian dan Kehutanan, yaitu tersedianya marka wilayah perbatasan melalui tagging dengan IP address. Pemantauan dan manajemen sumber daya melalui jaringan sensor.

• Sektor Pertahanan dan Intelijen, yaitu tersedianya keamanan jaringan seluler dan komunikasi bergerak dalam situasi pertempuran. Pemantauan aset dan logistik militer. Solusi keamanan perbatasan dengan menggunakan teknologi sensor nirkabel, dan deteksi terhadap lalu lintas barang dan manusia yang lebih baik.

• Sektor Pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan aplikasi multimedia dan konvergensi komunikasi dan informasi, serta proses belajar mengajar jarak jauh melalui telepresence.

• Sektor Perhubungan dan Pos, yaitu pemantauan distribusi kontainer/paket pos melalui jaringan sensor. Pemantauan dan manajemen lalu lintas oleh instansi terkait secara real-time. Penyampaian informasi lalu lintas dan cuaca ke pengguna jasa perhubungan secara real-time.

• Sektor Kesehatan, yaitu tersedianya keamanan catatan medis dan manajemen rumah sakit. Manajemen kesehatan personal secara terintegrasi, dan proses pengobatan melalui telepresence.

Manfaat yang dinikmati sektor-sektor tersebut hanya bentuk permulaan dari keunggulan teknologi IPv6. Lebih jauh, manfaat lebih luas dari keunggulan teknologi IPv6 adalah

through a simpler network. The realization of the convergence of information and communication as well as the development of multimedia.

• Banking and financial sector, namely the availability of network security through authentication and encryption, so that the electronic transaction security were assured. Personalized services with allocation of IP address for each customer.

• Agriculture and forestry sector that is the availability of territory marking in border area by tagging with IP address. Monitoring and management resources through the censorships.

• Defense and intelligence sectors that are the availability of mobile communications and network security that is engaged in battle situation. Monitoring the military and logistical assets. Border security solutions using wireless sensor technology, and detection of traffic of goods and human in better ways.

• Education sector that is education process using multimedia applications and the convergence of communication and information, as well as teaching and learning remotely via telepresence.

• Transportation and post sectors that is monitoring distribution of package posts/ container through the sensors networking. Monitoring and traffic management by relevant agencies in real-time. The delivery of weather and traffic information to the transport service users in real-time.

• Medical sector that is the availability of the security of medical records and hospital management. Integrated personal health management, and the treatment process through telepresence.

The benefits enjoyed by these sectors are only the beginning of IPv6 technology advantages. Furthermore, the wider benefits of this technology are realization of a more equitable distribution of




terwujudnya penyebaran informasi yang lebih merata ke berbagai wilayah Indonesia dan menjaga kelangsungan serta mempercepat perkem-bangan internet di Indonesia. Dalam konteks itulah, maka penerapan IPv6 di Indonesia perlu mendapat dukungan penuh dari para stakeholders industri internet Indonesia dan mengantisipasi berbagai peluang serta dampak dari penerapan IPv6 tersebut. 3. MIGRASI IPV4 KE IPV6 Perlu dipahami oleh para stakeholders industri internet bahwa semakin menipisnya jumlah IP address pada teknologi IPv4 di Indonesia adalah fakta tak terbantahkan yang memaksa Indonesia segera melaksanakan migrasi IPv4 ke IPv6. Berbagai hasil riset para ahli dari organisasi Internet Registry memperkirakan bahwa krisis persediaan IP address pada teknologi IPv4 terjadi dalam waktu dekat. Persediaan IP address IPv4 di pool internasional telah habis pada tahun 2011 dan di tahun berikutnya pada tingkat Regional Internet Registries (RIR) sebagai organisasi yang mengatur alokasi dan pendaftaran sumber daya internet di tingkat regional. Asia Pasific Network Information Center (APNIC) sebagai RIR untuk wilayah Asia Pasific menyatakan bahwa alokasi IP address pada IPv4 ke wilayah Asia Pasifik adalah tertinggi di dunia dengan kenaikan 35 persen selama dua tahun terakhir. Dari hasil penelitiannya, APNIC juga menyatakan bahwa jumlah alokasi alamat IPv6 di kawasan Asia Pasifik telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 2006. Negara-negara di Asia Timur, seperti Cina, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan, telah memesan dan mendapat jumlah alamat IPv6 melebihi alokasi bagian lainnya di Asia Pasifik. Untuk wilayah Asia Tenggara, total alokasi alamat IPv6 untuk Indonesia tidak berbeda jauh dengan Malaysia dan Singapura. Namun demikian, jika populasi Malaysia dan Singapura digabungkan, maka tidak sebanding dengan 40 juta pengguna internet dan 150 juta pelanggan seluler di

information to various regions in Indonesian and sustainability as well as acceleration of internet development in Indonesia. In that context, the adoption of IPv6 in Indonesia needs to be fully supported by the internet industry stakeholders in Indonesia and to anticipate opportunities and impacts of the adoption.

3. MIGRATION OF IPV4 TO IPV6

It should be understood by the stakeholders of the internet industry that the depletion of the number of IP addresses in IPv4 technology in Indonesia is an undisputed fact that forces Indonesia to immediately implement the migration of IPv4 to IPv6. Various research results from the Internet Registry experts predict that crisis of IP address supplies on IPv4 technology will occur in the near future. The supplies of IPv4 addresses in the international pool had been exhausted in 2011 and in the following year at the Regional Internet Registries (RIRs) as an organization that manages the allocation and registration of Internet resources at regional level. Asia Pacific Network Information Center (APNIC) as an RIR for the Asia Pacific Region stated that the allocation of IP addresses in IPv4 for the Asia-Pacific region is highest in the world with a 35 percent increase over the last two years.

From the results of its research, APNIC also stated that the number of IPv6 address allocation in The Asia Pacific region has been doubled since 2006. Countries in East Asian, such as China, Japan, Taiwan, and South Korea, have ordered and received IPv6 addresses that exceed allocations for other countries in Asia Pacific. For Southeast Asia, the total allocation of IPv6 addresses for Indonesia is not much different from Malaysia and Singapore. However, if the populations of Malaysia and Singapore are combined, then they won’t be equal to the 40 million Internet users and 150 million mobile subscribers in Indonesia,




TELECOMMUNICATIONS


Indonesia, sehingga permintaan alokasi alamat IPv6 untuk Indonesia dinilai masih sangat sedikit. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa negara-negara tetangga telah bergerak cepat mengantisipasi krisis alamat IPv4 dengan bermigrasi ke IPv6 yang telah menjadi trend global saat ini. Di negara-negara maju, migrasi teknologi IPv4 ke IPv6 telah dimulai sejak awal. Trend global ini berpengaruh terhadap peta transaksi elektronik dan arah perkembangan aplikasi serta perangkat menjadi support IPv6.

Saat ini, Indonesia telah memasuki tahap percepatan migrasi IPv4 ke IPv6, sebagaimana yang dicanangkan dalam Roadmap Penerapan IPv6 di Indonesia. Upaya percepatan ini menjadi bagian penting terkait persiapan Indonesia memasuki era konvergensi teknologi informasi dan informasi. Saat ini, trend teknonogi informasi dan komunikasi mengarah ke teknologi Next Generation Network (NGN), dimana layanan tetap, seluler, penyiaran, dan internet dilak-sanakan melalui jaringan internet publik. Teknologi NGN tersebut memerlukan jumlah alamat IP yang sangat besar untuk pemberian identitas perangkat-perangkat di dalam sistemnya, mengingat jumlah perangkat jaringan dan layanan aplikasi juga akan meningkat pesat. Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk mendukung sustainabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka percepatan migrasi IPv4 ke IPv6 sudah merupakan pilihan yang tidak bisa ditawar lagi. Dalam beberapa pertemuan diungkapkan bahwa persediaan sumber daya (IP address) IPv4 akan habis pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 diperkirakan sudah ada pelanggan yang hanya memiliki pilihan native IPv6. Jika saat itu belum terwujud migrasi ke IPv6, maka akan terjadi kesenjangan konektivitas. Tabel berikut menunjukkan perbandingan fitur-fitur yang dimiliki Teknologi IPv4 dan IPv6.

so that the demand of IPv6 address allocation for Indonesia is still very small.

The condition was indicated that neighboring countries have moved rapidly in anticipating the IPv4 address crissis by migrating to IPv6 which has become global trend today. In developed countries, migration from IPv4 technology to IPv6 has started from the beginning. This global trend effected on electronic transaction mapping and direction of application development and supported IPv6 devices.

Currently, Indonesia has entered the acceleration stage of migration of IPv4 to IPv6, as defined in the IPv6 Implementation Roadmap in Indonesia. This acceleration efforts became an important part related to Indonesian preparation in entering the convergence era of information technology and information. Nowadays, the trend of information and communication technologies leading to the Next Generation Network (NGN), where fixed services, mobile, broadcasting, and internet is carried out through public internet networking. The NGN technology requires a number of very large IP addresses for administering identity devices in the system, given the number of network devices and application services will also increase rapidly. Based on such matters, to support Indonesia’s economic growth sustainability, then the acceleration of IPv4 to IPv6 migration is the very best option available. In some of the meeting disclosed that the inventory of IPv4 resources (IP address) will be exhausted in 2014, whereas in 2015 are estimated that customers only have option of IPv6 native. If in that moment migration to IPv6 has not been realized then there will be gaps in connectivity. The following table shows features comparison between IPv4 and IPv6 Technology.




Menggunakan 128 bits untuk mendukung 3.4 x 1038 alamat IP yang unik. Jumlah yang luar biasa besar ini adalah lebih dari cukup untuk menyelesaikan masalah keterbatasan jumlah alamat pada IPv4 secara permanen. / Using 128 bits to support 3.4 x 1038 unique IP addresses. This huge amount is more than enough to resolve the problem of limited number of IPv4 address on a permanent basis

Proses routing jauh lebih efisien dari pendahulunya dan IPv6 memiliki kemampuan untuk mengelola tabel routing yang besar. / Routing process is much more efficient than its predecessor and IPv6 has ability to manage large routingtable

Memenuhi kebutuhan mobilitas tinggi melalui roaming dari satu jaringan ke jaringan lain dengan tetap mempertahankan kelangsungan sambungan, sehingga bisa mendukung perkembangan aplikasi-aplikasi mobile di masa mendatang. /Meet the need of high mobility through roaming from one network to another by keeping maintaining continuity of connection, so it can support development of mobile applications in the future.

IPsec dikembangkan sejalan dengan implementasi IPv6. Header IPsec menjadi fitur wajib dalam standar implementasi IPv6. /IPsec is developed in line with IPv6 implementation. IPsec header becomes a mandatory feature in the standard

Ukuran header tetap 40 oktet. Sejumlah header pada IPv4 seperti Identification, Flags, Fragment offset, Header Checksum, dan Padding telah dimodifikasi. / fixed header size is 40 octet. A number of headers on the IPv4 such as Identification, Flags, Fragment Offset, Header Checksum, and padding has been modified.

Proses checksum tidak dilakukan di tingkat header, melainkan secara end-to-end. Header IPsec telah menjamin keamanan yang memadai. / Checksum process is not performed at the level of header, but end-to-end. IPsec header has guaranteed security adequately.

Hanya dilakukan oleh host yang mengirimkan paket data. Juga terdapat fitur MTU discovery yang menen-tukan fragmentasi lebih tepat sesuai dengan nilai MTU terkecil yang terdapat dalam sebuah jaringan dari ujung ke ujung. / Only done by a host that transmit data packets. There is also a MTU discovery feature that determines fragmentation to be more exact according to the smallest MTU value contained in a network from end to end.

Fitur / Fitures IPv4 IPv6

Jumlah Alamat /Most number of Address

Routing /Routing

Mobilitas /Mobility

Keamanan /Security

Ukuran Header /Size of Header

Header Checksum /Header Checksum

Fragmentasi /Fragmentation

Menggunakan 32 bits, sehingga jumlah alamat unik yang didukung terbatas, yaitu 4.294.967.296 alamat IP saja. NAT mampu untuk sekedar memperlambat habisnya jumlah alamat IPv4, tetapi tetap IPv4 tidak bisa diandalkan untuk mengimbangi laju pertumbuhan Internet dunia. / Using 32 bits, so the number of supported unique address is limited, ie 4,294,967,296 only. NAT is only able to slow down the depletion of the IPv4 address amount, but still the IPv4 does not can be relied upon to keep pace of the world Internet growth.

Performa routing menurun seiring dengan membesar-nya ukuran tabel routing. Penyebabnya pemeriksaan header Maximum Transmission Unit (MTU) disetiap router dan hop switch. / Performance of routing is lowering in line by enlarged size of the routing table. It is caused by checks of Maximum Transmission Unit (MTU) header on each hop router and switche.

Dukungan terhadap mobilitas yang terbatas oleh ke-mampuan roaming saat beralih dari satu jaringan ke jaringan lain. /Mobility Support for mobility is limited by into-roaming ability when switching from one network to another.

Meskipun umum digunakan dalam mengamankan ja-ringan IPv4, header IPsec merupakan fitur tambahan pilihan pada standar IPv4. /Although it is commonly used in securing IPv4 network, IPsec header is additional feature option on IPv4 standard.

Ukuran header dasar 20 oktet ditambah ukuran header options yang dapat bervariasi. / Size of basic header is 20 octet plus the size of option header that can be variable

Terdapat header checksum yang diperiksa oleh setiap switch (perangkat lapis ke-3), sehingga menambah delay. /There is a header checksum that is checked by each switch (the 3rd layer), thereby increasing delay.

Dilakukan di setiap hop yang memperlambatkan kinerja router. Proses menjadi lebih lama lagi apabila ukuran paket data melampaui MTU, sehingga paket dipecah-pecah sebelum disatukan kembali di tempat tujuan. / Done in every hop that slows down the router performance. The process can be much longer if data package size is bigger than MTU, so the package is broken down before put back together in a point of interest.




TELECOMMUNICATIONS


Memiliki fitur stateless auto configuration dimana ketika sebuah host terhubung ke sebuah jaringan, konfigurasi dilakukan secara otomatis. / It has stateless auto configuration feature wherein when a host is connected to a network, configuration is done is done automatically.

Memakai mekanisme best level of effort yang memas-tikan kualitas layanan. Header traffic class menentukan prioritas pengiriman paket data berdasarkan kebutuh-an akan kecepatan tinggi atau tingkat latency tinggi. / It uses mechanisms of a best level of effort that guarantee service quality. Header traffic class determines priority of delivery data packet based on the need for high speed or high latency level.

Fitur / Fitures IPv4 IPv6

Configuration /Configuration

Kualitas Layanan / Quality Services

Ketika sebuah host terhubung ke sebuah jaringan, konfigurasi dilakukan secara manual. / When a host is connected to a network configuration is done manually

Memakai mekanisme best effort tanpa membedakan kebutuhan. /It uses mechanism of best effort without comparing needs.




4. KEGIATAN Id-SIRTII/CC Id-SIRTII/CC (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrasructure/Coordination Center) adalah kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet. Fungsi Id-SIRTII/CC adalah untuk mengatasi penyalahgunaan jaringan internet dengan tujuan memberikan dukungan bagi penegakan hukum, terwujudnya pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang aman, dan terlaksananya koordinasi dengan pihak-pihak terkait di dalam dan luar negeri. Pada tahun 2013, Id-SIRTII/CC berupaya meningkatkan capacity building melalui dukungan terhadap terbentuknya Tim Insiden Respon Sektoral, berperan aktif di forum internasional, dan memberikan layanan respon terhadap insiden keamanan internet, menyelenggarakan kegiatan seminar, sosialisasi, workshop, dan pelatihan yang dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain. Id-SIRTII/CC juga telah menjalin kerjasama dengan Kemeterian Pertahanan Republik Indonesia dalam rangka persiapan menghadapi Cyber War. Di tingkat regional dan internasional, Id-SIRTII/CC pada tahun 2013 telah menyelenggarakan Asia Pasific CERT Technical Workshop on Security, FIRST Technical Colloquium, dan Organization of Islamic Conference-CERT Annual General Meeting. Dalam hal riset keamanan internet, Id-SIRTII/CC memberikan dukungan dengan mempertemukan berbagai pihak yang concern terhadap keamanan internet. Hingga September 2013, ancaman dan gangguan keamanan internet banyak mengarah kepada sektor ekonomi dan stabilitas negara. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Id-SIRTII/

4. Id 4SIRTII / CC ACTIVITIES

Id-SIRTII / CC (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrasructure / Coordination Center) is a working group established based on the Regulation of the Minister of Communications and Information Technology Number 26 of 2007 regarding Security of Internet-Based Protocol Telecommunications Network.The function of Id-SIRTII / CC is to address abuse of internet network with the purpose of providing support for the rule of law, realization of Internet protocol-based telecommunications network that is safe, and coordination with relevant parties inside and outside the country.

In 2013, Id-SIRTII / CC seeks to improve capacity building by supporting for the establishment of Sectoral Incident Response Team, taking active role in international forums, and delivering services in response to intenet security incidents, organizing seminars, socialization, workshops, and trainings that are self-hosted or in cooperation with other parties. Id-SIRTII / CC also has formed a partnership with the Ministry of Defense of Indonesia in preparation for Cyber War.

At the regional and international levels, Id-SIRTII / CC in 2013 organized the Asia Pacific CERT Technical Workshop on Security, FIRST Technical Colloquium, and the Organization of Islamic Conference-CERT Annual General Meeting. In terms of Internet security research, Id-SIRTII / CC gave support by bringing the various parties who have concerns in Internet security.

As of September 2013, many internet security threats and disturbances leads to economic sectors and stability of the country. To anticipate these things, Id-SIRTII / CC gave responds to the




TELECOMMUNICATIONS


CC memberikan respon bagi keamanan penyelenggara internet ISP (Internet Service Provider) dan laporan insiden keamanan internet dari masyarakat luas. 5. PEMANTAUAN DAN DETEKSI DINI

KEAMANAN INTERNET TAHUN 2013 Hasil pemantauan dan deteksi dini oleh Id-SIRTII/CC mengenai anomali trafik menunjukkan bahwa hingga November 2013 terjadi 71.479.922 serangan. Jumlah serangan terbanyak terjadi pada November 2013, yaitu 25.159.625 serangan, sedangkan paling sedikit pada Pebruari 2013, yaitu 1.943.478 serangan. Per hari rata-rata serangan tertinggi terjadi pada bulan November 2013, yaitu 838.654 serangan dan terendah pada bulan Agustus 2013, yaitu 65.529 serangan, seperti ditunjukkan dalam grafik berikut.

Berdasarkan target serangan, Port 16471 adalah paling banyak menerima serangan, yaitu 28.9 juta serangan. Jenis serangan paling banyak adalah Malware-CNC, negara yang paling banyak diserang adalah Indonesia, dan negara sumber serangan terbanyak adalah Indonesia. Incident

security of the internet providers ISP (Internet Service Provider) and Internet security incident reports from the wider community.

5. MONITORING AND EARLY DETECTION OF INTERNET SECURITY IN 2013

Results of monitoring and early detection by Id-SIRTII / CC regarding traffic anomalies showed that up to November 2013 there were 71,479,922 attacks occurred. Most number of of attacks occurred in November 2013, ie 25,159,625, and the least in February, 2013, ie 1,943,478. Per day the highest average attack occurred in November 2013, ie 838 654 and the lowest in August 2013, ie 65 529, as shown in the following graph.

Based on the target of attacks, port 16471 is the most often attacked, ie 28.9 million attacks. Most attacks is of Malware CNC type, the most attacked country is Indonesia, and most attacks is from Indonesian. Most Web Deface Incidents occurs in May 2013, which is 3,126. Most




Web Deface terbanyak pada Mei 2013, yaitu 3.126. Phising terbesar terjadi pada Oktober 2013, yaitu 116 website. Data leakage terbesar terjadi pada Agustus 2013, yaitu 60 site domain dengan 423, dan Celah Keamanan terbesar pada Mei 2013, yaitu 3.834.

5.1. Pemantauan dan Deteksi Anomali Trafik Periode Januari - November 2013

Hasil pemantauan periode Januari-November 2013, menunjukkan bahwa total serangan terbesar terjadi di bulan November 2013, yaitu 25.159.625 serangan atau rata-rata per hari sebesar 838.654 serangan. Puncak serangan terjadi pada 17 November 2013, yaitu 1.342.723 serangan dan terendah terjadi pada 24 November 2013, yaitu 77.839 serangan. Total serangan paling sedikit terjadi di bulan Pebruari 2013 sebanyak 1.943.478 serangan atau rata-rata per hari sebesar 69.140 serangan, dengan puncak serangan terjadi pada 2 Pebruari 2013, yaitu 169.047 serangan dan terendah terjadi pada 16 Pebruari 2013, yaitu 54.140 serangan. Hasil pemantauan selengkapnya sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

phishing occurred in October 2013, on 116 websites. Most data leakage occurred in August 2013, on 60 domain sites with 423, and the largest Security Gap in May 2013, ie 3834.

5.1. Monitoring and Traffic Anomaly Detection per January - November 2013

Results of the monitoring period from January to November, 2013, show that the total attacks occurred in November, 2013, namely 25,159,625 or average per day of 838 654 attacks. The peak attack occurred on 17th November 2013, ie 1,342,723 and the lowest attack occurred on 24 November 2013, ie 77 839. Total least attack occurred at February 2013 as many as 1,943,478 or an average per day of 69,140 ,with a peak attack occurred on 2 February 2013, ie 169 047 and the lowest occurred on 16 February 2013, ie 54 140. The results of the monitoring are as shown in the following table.

TerendahLowest

Jumlah SeranganThe Amount of Attack

BulanMonth

Rata-rata per hariEvery Day Average

TotalTotal

TertinggiHighest

Januari / January

Pebruari / February

Maret / March

April / April

Mei / May

Juni / June

Juli / July

Agustus / August

September / September

Oktober / October

November / November

2.458.230

1.943.478

10.744.727

9.924.525

5.770.688

3.145.529

3.774.028

2.031.396

2.441.343

4.086.353

25.159.625

79.298

69.410

346.604

330.817

186.151

104.851

121.742

65.529

81.378

131.817

838.654

103.435/26 Jan

169.047/2 Peb

411.289/19 Mar

516.618/5 Apr

325.899/9 Mei

203.194/23 Jun

340.459/14 Jul

107.328/27 Agt

197.660/16 Sep

558.314/29 Okt

1.342.723/17 Nov

79.298/9 Jan

54.140/16 Peb

61.347/1 Mar

88.157/29 Apr

79.768/4 Mei

49.727/16 Jun

50.904/23 Jul

39.318/21 Agt

39.667/3 Sep

54.003/19 Okt

77.839/24 Nov




TELECOMMUNICATIONS


5.2. Pemantauan dan Deteksi Serangan Berdasarkan Severity Periode Januari - November 2013

Hasil pemantauan periode Januari-November 2013, terdeteksi jumlah serangan dengan klasifikasi sangat berbahaya (severity high) berkisar dari 66 persen hingga 99 persen. Persentase tertinggi serangan dengan severity high terjadi pada November 2013, dari total serangan sebesar 25.159.625 sebanyak 99 persennya adalah serangan dengan severity high. Puncak serangan dengan severity high terjadi pada 18 November 2013, yaitu 1.321.000 serangan. Persentase terendah serangan dengan severity high terjadi pada Juli 2013, dari total serangan sebesar 3.774.028 sebanyak 66 persen adalah serangan dengan severity high. Puncak serangan dengan severity high terjadi pada 14 Juli 2013, yaitu 194 ribu serangan. Hasil pemantauan selengkapnya sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

5.2. Monitoring and Detection of Attacks Based on Severity period of January - November 2013

Results of monitoring period January to November 2013, show the number of attacks detected with very dangerous classification (high severity) ranges from 66 percent to 99 percent. The highest percentage of attacks with high severity occurred in November 2013, of a total of 25,159,625 attacks as much as 99 percent is with a high severity. Peak attack with high severityoccurred on 18 November 2013, ie 1.321 million. The lowest percentage with high severity attack occurred in July 2013, of a total of 3,774,028 attacks 66 percent is an with a high severity. Peak of attacks with high severity occurred on July 14, 2013, which is 194 thousand. Detail monitoring results is as shown in the following table.




Jumlah Puncak SeranganQuantity of Peak Severity High Attack (ribu / Thousand)

BulanMonth

Persentase SeranganPercentage of Severity High Attack

Tanggal Puncak SeranganDate of Peak Severity High Attack

70%

76%

94%

91%

67%

72%

66%

72%

69%

92%

99%

26 Januari / 26 January

26 Pebruari / 26 February

19 Maret / 19 March

5 April / 5 April

9 Mei / 9 May

23 Juni / 23 June

14 Juli / 14 july



29 Oktober / 29 October

18 November / 18 November

74

71

519

516

221

203

194

85

197

550

1.321

Januari / January

Pebruari / February

Maret / March

April / April

Mei / May

Juni / June

Juli / July

Agustus / August


Oktober / October

November / November




TELECOMMUNICATIONS


5.3. Pemantauan dan Deteksi Serangan Berdasarkan Port yang Menjadi Target Serangan Periode Januari - November 2013

Hasil pemantauan periode Januari - November 2013, menunjukkan bahwa jumlah serangan terbesar diarahkan kepada Port 16471 dengan total serangan sebanyak 31.3 juta serangan. Berdasarkan frekuensi serangan per bulan selama periode pemantauan diperoleh hasil bahwa serangan terbesar pertama sering diarahkan ke Port 1434, serangan terbesar kedua sering diarahkan ke Port 53, dan serangan terbesar ketiga sering diarahkan ke Port 80. Pada puncak serangan di bulan November 2013, dari total serangan sebesar 25.2 juta serangan, sebanyak 21.7 juta serangan diarahkan ke Port 16471, sebanyak 1.1 juta serangan diarahkan ke Port 16464, dan sebanyak 573 ribu serangan diarahkan ke Port 16470. Ringkasan hasil pemantauan seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.

Terbesar Pertama/The 1’st Biggest Terbesar Kedua/The 2’nd Biggest Terbesar Ketiga/The 3’rd BiggestBulanMonth

Port Jumlah Serangan The Amount of Attack (ribu / thousand)



1434

1434

16471

16471

1434

1434

1434

1434

1434

1434

16471

381

283

4000

3900

3000

1200

2000

586

507

586

21000

53

53

16464

16464

16464

16471

53

53

1433

53

16464

336

176

2000

1900

514

366

289

287

463

287

1100

1433

1433

80

80

16471

53

80

16464

16465

16464

16470

199

134

691

687

362

359

179

199

250

199

573

5.3 Monitoring and Detection of Attacks Based on Targeted Ports Attacks January - November 2013

Results of monitoring period January to November, 2013, showed that most number of attacks is directed to Port 16471 for a total of 31.3 million attacks. Based on the frequency of attacks per month during the period of monitoring, the first major attacks are often directed to Port 1434, the second ones are often directed to port 53, and the third ones are often directed to Port 80 At the peak of attack in November 2013, of a total of 25.2 million attacks, as many as 21.7 millions were directed to port 16471, as many as 1.1 million were directed to Port 16464, and as many as 573 thousand were directed to Port 16470. Summary of the monitoring results is as shown in the following table.

Januari / January

Pebruari / February

Maret / March

April / April

Mei / May

Juni / June

Juli / July

Agustus / August


Oktober / October

November / November




Port Total Per hari

16471164641647014345314338069144316465Other

Total

21.657.0101.143.676

573.373465.863140.93589.64371.26429.94325.68815.938

946.292

25.159.625

746.79339.43719.77116.0644.8593.0912.4571.032 885549

32.630

867.573

Port Total Per hari

1434531433802181044525700330669132115Other

Total

283.970176.065134.55856.88824.45217.74714.10212.2438.6158.225

1.206.613

1.943.478

10.1426.2884.8062.032

873634504437308294

43.093

69.410

5.4. Pemantauan dan Deteksi Serangan Berdasarkan Metode Penyerangan/Jenis Serangan Periode Januari- November 2013

Hasil pemantauan periode Januari - November 2013, menunjukkan bahwa jenis serangan terbesar pertama adalah MALWARE-CNC dengan total serangan 46.1 juta serangan, terbesar kedua adalah SQL dengan total serangan 13.1 juta serangan, dan terbesar ketiga adalah SERVER-MSSQL dengan total serangan 10.9 juta serangan. Hasil pemantauan per bulan, jenis serangan yang sering muncul adalah SQL, MALWARE-CNC, SERVER-MYSQL, SERVER-MSSQL, DOS, BLACKLIST, dan BOTNEC-CNC. Pada puncak serangan di bulan November 2013,

5.4. Monitoring and Detection of Sttacks Based on Methods of Attach/ Types of attack period January-November 2013

Results of monitoring period January to November, 2013, show that the first biggest is of MALWARE-CNC type with a total of 46.1 million attacks, the second one is of SQL with a total of 13.1 million attacks, and the third is of MSSQL SERVER with a total of 10.9 million attacks. From the results of monthly monitoring, the types of attacks that often arises are SQL, MALWARE-CNC, SERVER-MYSQL, MSSQL SERVER, DOS, BLACKLIST, and BOTNEC-CNC. The peak of the attack occured in November 2013, of the total of 25.9 million attacks, as many as 24.2 million is




TELECOMMUNICATIONS


dari total serangan sebesar 25.9 juta serangan, sebanyak 24.2 juta adalah MALWARE-CNC. Ringkasan hasil pemantauan seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.

Terbesar Pertama/The 1’st Biggest Terbesar Kedua/The 2’nd Biggest BulanMonth

Jenis Jumlah Serangan The Amount of Attack

SQL

SQL

MALWARE-CNC

MALWARE-CNC

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

MALWARE-CNC

MALWARE-CNC

1.930.299

1.602.666

8.040.174

7.054.186

3.151.921

1.070.117

1.478.125

686.171

926.702

2.466.381

24.240.338

Jenis Total Per hari

MALWARE-CNCSERVER-MSSQLSQLSERVER MYSQLBOTNET-CNCDOSBLACKLISTSERVER-WEBAPPBAD-TRAFFICEXPLOITOther

Total

24.240.3381.010.217

563.53619.98917.59611.35510.9359.7166.3512.831

12.199

25.905.063

808.01133.67318.784

666586378364323211

94406

863.502

Jenis Jumlah Serangan The Amount of Attack

BOTNET-CNC

BOTNET-CNC

SERVER-MSSQL

SERVER-MSSQL

SERVER-MSSQL

MALWARE-CNC

SERVER-MSSQL

MALWARE-CNC

MALWARE-CNC

SERVER-MSSQL

SERVER-MSSQL

403.921

218.776

1.387.644

1.781.534

2.205.504

366.021

1.412.157

634.322

808.127

977.460

1.010.217

Jenis Total Per hari

SQLBOTNET-CNCPOLICYSPYWARE-PUTDOSSHELLCODEWEB-PHPMYSQLBAD-TRAFFICSPECIFIC-THREATSOther

Total

1.602.666218.776

24.18523.65118.15317.78912.8489.5426.2402.0677.561

1.943.478

57.2387.813

864845648635459341223

74270

69.410

of MALWARE-CNC. Summary of the monitoring results is as shown in the following table.

Januari / January

Pebruari / February

Maret / March

April / April

Mei / May

Juni / June

Juli / July

Agustus / August


Oktober / October

November / November




5.5. Sosialisasi Keamanan Internet Upaya sosialisasi keamanan internet adalah salah satu tugas dari Id-SIRTII/CC dalam rangka upaya pengamanan terhadap pemanfaatan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Pada tahun 2013, pelaksanaan sosialisasi telah diselenggarakan di sembilan Ibukota Provinsi, seperti ditunjukkan dalam gambar dan tabel berikut.

5.5. Internet Security Socialization

Socialization of internet security is one of duties of the Id-SIRTII / CC in order to safeguard against the use of Internet protocol-based telecommunications infrastructure and networks. In 2013, socializations had been held in nine Provincial Capitals, as shown in the following figures and tables.

ProvinsiProvince

No. Tanggal PelaksanaanDate of implementation

Tempat PelaksanaanLocation of Implementation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Selasa, 9 April 2013

Kamis, 18 April 2013

Kamis, 2 Mei 2013

Kamis, 16 Mei 2013

Kamis, 30 Mei 2013

Senin, 24 Juni 2013

Kamis, 4 Juli 2013

Kamis, 22 Agustus 2013

Kamis, 4 - 5 September 2013

Hotel Novotel, Kota Bandar lampung

Ratu Hotel Bidakara, Kota Serang

Abadi Suite Hotel, Kota Jambi

Hotel Novotel, Kota Palembang

Hotel Mercure, Kota Padang

Swiss-Belhotel, Kota Palangkaraya

Swiss-Belhotel, Kota Kendari

Billiton Hotel dan Klub, Kota Belitung

Harris Hotel Batam Center, Kota Batam

Lampung

Banten

Jambi

Sumatera Selatan

Sumatera Barat

Kalimantah Tengah

Sulawesi Tenggara

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

Acara Sosialisasi Keamanan Internet di sembilan ibukota provinsi di Indonesia

Socialization Event Security in nine provinces in the Indonesian capital




TELECOMMUNICATIONS


5.6. Pameran dan Eksibisi Tahun 2013 Penyelenggaraan pameran dan eksibisi yang dilaksanakan Id-SIRTII adalah dalam rangka diseminasi layanan informasi tentang ancaman dan gangguan keamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Di tahun 2013, Id-SIRTII juga berpartisipasi dalam pameran dan eksibisi yang diselenggarakan institusi lainnya yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pameran dan Eksebisi 2013 Fairs and Exhibition 2013

Pameran APSDEX di Jakarta / APSDEX Exhibition in JakartaId-SIRTII/CC bersama dengan Direktorat Keamanan Informasi dan Pusat Informasi dan Humas Kementerian

Kemenkominfo ikut berpartisipasi dalam kegiaan pakeran Asia Pasific Defence Expo 2013 (APSDEX 2013) yang

dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 20 - 21 Meret 2013. / Id-SIRTII / CC along with the Directorate of

Information Security and Information Center and Public Relations of Ministry Kemenkominfo took participation in

the Asia Pacific Defence Expo 2013 (APSDEX 2013)

held for 2 days from 20th to 21st of March 2013.

Pameran Malang Cyberpark di Kota Malang / Malang Cyberpark Exhibition in MalangDalam rangka peresmian dan Penyerahan Bantuan PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) kepada Pondok

Pesantren Bachrul Maghfiroh Jl. Joyo Agung No. 2 Kel. Merjosari Malang dan Launching Malang Cyber Park di

Alun Alun Merdeka Jl. Merdeka Barat Malang. Id-SIRTII/CC bersama BP3TI ikut berpartisipasi pada pameran yang

dilaksanakan pada hari Sabtu, 4 Mei 2013. / In order to launch and Delivery of PLIK (Subdistrict Internet Service

Center) to thePesantren of Bachrul Maghfiroh Jl. Joyo Agung No. 2 Kel. Merjosari Malang and Launching of Malang

Cyber Park in Alun Alun Jl Merdeka. Malang Merdeka Barat. Id-SIRTII / CC along with BP3TI participated in the

exhibition held on Saturday, May 4, 2013.

Pameran ICT USO di Makassar, Sulawesi Selatan / USO ICT Exhibition in Makassar, South SulawesiPameran Teknologi Terbesar ICT USO EXPO 2013 yang diselenggarakan BP3TI (Balai Penyedia dan Pengelola

Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika), Direktorat Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika, pada 23 - 25

Mei 2013. Id-SIRTII/CC ikut perpartisipasi bersama Direktorat Telekomunikasi Direktorat dalam pameran tersebut.

/ The largest ICT USO Technology EXPO 2013 held by BP3TI (Provider and Administrator of Telecommunications

and Information Financing), Directorate General of Post and Informatics, at 23rd - 25th May 2013. Id-SIRTII / CC

took participation along with Directorate of Telecommunications Directorate in the exhibition.

Pameran NISD Bandung - Jawa Barat / NISD Exhibition in Bandung - West JavaDalam rangka mendukung kegiatan National Internet Security Day. Id-SIRTII mengadakan pameran yang

dilaksanakan pada tanggal 19 - 21 November 2013 di Hotel Hilton Bandung. / In order to promote activities of

the National Internet Security Day. Id-SIRTII hosted an exhibition held from 19th to 21st of November 2013 in the

Hilton Hotel Bandung.

5.6. Fairs and Exhibitions in 2013

Organizations of fairs and exhibitions held by the Id-SIRTII are in order to disseminate information about security threats and disturbances in utilization of internet protocol-based telecommunications networks. In 2013, ID-SIRTII also participated in fairs and exhibitions held by other institutions related to Information and Communication Technology (ICT). Fairs and Exhibition 2013




5.7. Penyelenggaraan Pelatihan Tahun 2013 Penyelenggaraan pelatihan adalah salah satu tugas yang diemban Id-SIRTII/CC dalam rangka meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterampilan terkait dengan keamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Pada tahun 2013, Id-SIRTII telah menyelenggarakan pelatihan publik sebanyak 21 batch yang diikuti oleh peserta dari berbagai institusi terkait.

5.7. Implementation of Trainings in 2013

Training is one of the duties of Id-SIRTII / CC in order to increase awareness, understanding, and skills related to the security of internet protocol-based telecommunications networks. In 2013, Id-SIRTII hosted as many as 21 batches of public trainings attended by participants from various relevant institutions.

No. Tanggal PelatihanDate of Training

Judul Pelatihan The Title of Training

Deskripsi Singkat Pelatihan Brief of Training Subject

Jumlah PesertaThe Amount of Participant

Asal Institusi PesertaThe Origin of Participant’s Institution

1

2

3

19 Maret 2013 /March 19, 2013

20 Maret 2013 /March 20, 2013

21 Maret 2013 /March 21, 2013

Digital Forensic “Forensic Fundamental” / Digital Forensic “Forensic Fundamental”

Digital Forensic “Komputer Forensic” / Digital Forensic “Computer Forensic”

Digital Forensic “Network Forensic” / Digital Forensic “Network Forensic”

Membahas dasar-dasar teknik digital forensic pada system operasi Win-dows dan Linux. /Discussing the basics of digital forensic techniques on windows operating system

Membahas teknik digital forensic pa-da system operasi Windows dan Linux lanjutan / Discussing digital forensic techniques on operating system window and Linux

Membahas teknik digital forensic pada jaringan / Discussing Techniques Digital

35 orang / 35 People

35 orang /35 People

35 orang /35 People

BUMN, Pemda, Kemenhan, Polri, Kejaksaan, ISP, dan Umum / SOEs, Local Government, Ministry of Defense, Police

BUMN, Pemda, Kemenhan, Polri, Kejaksaan, ISP, dan Umum /SOEs, Local Government, Ministry of Defense, Police


Partisipasi dalam pameran APSDEX di Jakarta

Participation in APSDEX exhibition in Jakarta

ICT USO Expo di Makassar

ICT USO Expo in Makassar




TELECOMMUNICATIONS







4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

22 Maret 2013 /March 22, 2013

3 April 2013 /April 3, 2013

4 April 2013 /April 4, 2013

11 April 2013 / April 11, 2013

12 April 2013 /April 12, 2013

16 April 2013 /April 16, 2013

17 April 2013 /April 17, 2013

18 April 2013 /April 18, 2013

19 April 2013 /April 19, 2013

17 Juni 2013 /June 17, 2013

Digital Forensic “Mobile Forensic” / Digital Forensic “Mobile Forensic”

Network Security Administrator “Introduction To Free BSD” /Network Security Administrator “Introduction to Free BSD

Network Security Administrator ”Linux Security Administrator” /Network Security Administrator ”Linux Security Administrator”

Cyber 6 / Cyber 6

Incident Handling / Incident Handling

Security Assessment “Security Assessment Basic” / Security Assessment “Security Assessment Basic”

Security Assessment “Web Security Assessment” / Security Assessment “Web Security Assessment”

Security Assessment “Wireless Security Assessment” / Security Assessment “Wireless Security Assessment”


Mikrotik / Mikrotik

Membahas implementasi teknik pengamanan pada bahasa pemrograman PHP / Discussing implementation techniques security on language program PHP

Membahas implementasi Free BSD / Discussing implementation Free BSD

Membahas konsep keamanan administrator pada system operasi Linux / Discussing concepts of security Administrator of Linux Operating

Membahas konsep domain keamanan Internet / Discussing of Concept on domain

Membahas tentang bagaimana cara menangani apabila terjadi insiden di internet / Discussing about how to handling in case of an insident in the internet

Membahas pengenalan teknik teknik pengujian kelemahan sistem / Discussing introduction to Techniques testing weakness

Membahas teknik pengujian kelemahan sistem berbasis Web /Discussing Techniques testing of weaknessess of web based system

Membahas teknik pengujian kelemahan sistem berbasis jaringan / Discussing Techniques testing of weaknessess of network based system

Membahas teknik pengujian kelemahan sistem berbasis Wireless / Discussing Techniques testing of weaknessess of Wireless based system

Membahas tentang implementasi dan konfigurasi Bridge, QOS, dan VPN Mikrotik pada wireless, firewall / Discussing obout implementation and configuration of Bridge, QOS, Wireless, firewall

35 orang /35 People

35 orang /35 People

35 orang /35 People

30 orang /30 People

30 orang /30 People

35 orang /35 People

35 orang /35 People

35 orang /35 People

35 orang /35 People

30 orang /30 People


ISP, Kemenhan, Pemda, Id-SIRTIII / ISP, Ministry of Defanse, Local Government ID SIRTIII

ISP, Kemenhan, Pemda, Id-SIRTIII / ISP, Ministry of Defanse, Local Government ID SIRTIII

BUMN, Pemda, Kemenhan,Id-SIRTIII / ISP, Ministry of Defanse, Local Government ID SIRTIII

BUMN, Pemda, Kemenhan,Id-SIRTIII / ISP, Ministry of Defanse, Local Government ID SIRTIII

BUMN, Pemda, Kemenhan, ISP, dan Umum / ISP, Ministry of Defanse, Local Government ID SIRTIII













14

15

16

17

18

19

20

21

18 Juni 2013 /June 18, 2013

19 Juni 2013 /June 19, 2013

20 Juni 2013 /June 20, 2013

21 Oktober 2013 /October 21, 2013





Mikrotik / Mikrotik

Mikrotik / Mikrotik

Mikrotik / Mikrotik

Security Assessment “Security Assessment Basic” / Security Assessment “Security Assessment Basic”

Security Assessment “Network Security Assessment” / Security Assessment “Network Security Assessment”


Security Assessment “Web Security Assessment” / Security Assessment “Web Security Assessment”

Security Assessment “Web Security Assessment 2” / Security Assessment “Web Security Assessment 2”




Membahas pengenalan teknik teknik pengujian kelemahan sistem / Discussing introduction to Techniques testing weakness

Membahas teknik pengujian kelemahan sistem berbasis Network / Discussing Techniques testing of weaknessess of network based system

Membahas teknik pengujian kelemahan sistem berbasis Wireless / Discussing Techniques testing of weaknessess of Wireless based system

Membahas teknik pengujian kelemahan sistem berbasis web / Discussing Techniques testing of weaknessess of web based system

Membahas teknik pengujian kelemahan sistem berbasis web / Discussing Techniques testing of weaknessess of web based system

30 orang /30 People

30 orang /30 People

20 orang /20 People

40 orang /40 People

40 orang /40 People

40 orang /40 People

40 orang /40 People

20 orang /20 People




Id-SIRTII

Id-SIRTII

Id-SIRTII

Id-SIRTII

Id-SIRTII




TELECOMMUNICATIONS


5.8. Implementation of Id-SIRTII Researches in 2013

One of the Id-SIRTII’s duties is to conduct research and development in the field of internet protocol-based telecommunications network security. In 2013 Id-SIRTII had conducted researches and seminars presentation of researches as shown in the following table.

5.9. Internet Security Competition in 2013

Internet security competition is implementation of Id-SIRTII duty in research and development in the field of network security of Internet protocol-based telecommunications involving institutions, academics, practitioners, analysts, and community having interest in the field of security of Internet in Indonesia. In 2013, Id-SIRTII / CC had organized two Internet security-related competitions, namely i-Cross (Indonesia Creative Open Source Software) and Cyber Jawara.

5.8. Penyelenggaraan Riset Id-SIRTII Tahun 2013

Salah satu tugas Id-SIRTII adalah menyelenggarakan riset dan pengembangan di bidang pengamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Pada tahun 2013 Id-SIRTII telah menyelenggarakan riset dan seminar paparan riset sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

5.9. Kompetisi Keamanan Internet Tahun 2013 Penyelenggaraan kompetisi keamanan internet adalah implementasi tugas Id-SIRTII terkait dengan riset dan pengembangan di bidang pengamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang melibatkan institusi, akademisi, praktisi, pengamat, serta komunitas masyarakat peminat di bidang keamanan internet di Indonesia. Pada tahun 2013, Id-SIRTII/CC telah menyelenggarakan dua event kompetisi terkait keamanan internet, yaitu i-Cross (Indonesia Creative Open Source Software) dan Cyber Jawara.

Aplikasi UnggulanThe best of Application Software

Penyelenggaraan RisetResearch Implementation

Seminar Paparan RisetSeminar of Research Presentation

1. Prediksi Aktivitas Malware di Indonesia / Prediction of Malware Activity in Indonesia

2. Malware Online Scanner / Malware Online Scanner

3. AMOS (Android Malware Operating System) / AMOS (Android Malware Operating System)

4. Yealink VoIP Phones Application Vulnerability / Yealink VoIP Phones Application Vulnerability

5. Wireless Honeyspot / Wireless Honeyspot6. Analisis Perbandingan Kinerja Tools

Digital Forensic Terhadap Efektivitas Recovery Data / Comparative Analysis of Performance Digital Forensic Tools Against Recovery Effectiveness Data

7. Analisis Data Pada Perangkat Smartphone / Data Analysis on Tools Smartphone

1. Seminar Pemaparan Keamanan Internet I, Hotel Royal Panghegar, Bandung / Seminar of Presentation Internet Security I, Hotel of Royal Panghegar, Bandung

2. International Symposium, Hotel Boro-budur, Jakarta / International Symposium, Boro-Budur Hotel, Jakarta

3. Seminar Pemaran Keamanan Internet II NISD, Hotel Hilton, Bandung / Presentation of Security Internet II NISD, Hotel Hilton, Bandung

1. Mata Garuda / Mata Garuda2. AMOS (Android Malware

Operating System) / AMOS (Android Malware Operating System)

3. Malware Online Scanner / Malware Online Scanner




5.10. Cyber Jawara Competition 2013 Tujuan penyelenggaraan Cyber Jawara Competition 2013 adalah untuk mendukung kegiatan simulasi serangan dan pengamanan yang bukan hanya terbukti di Laboratorium Id-SIRTII/CC, tetapi juga diakui secara nasional dan internasional. Kompetisi ini juga sebagai wadah dan sarana bagi komunitas peminat keamanan internet untuk meningkatkan kemampuannya, sehingga dapat menghasilkan karya di bidang Cyber Technology yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya dalam menjaga kedaulatan NKRI. Pelaksanaan Cyber Jawara 2013 diselenggarakan secara online dan offline. Kompetisi secara online diselenggarakan agar dapat memfasilitasi peserta di seluruh Indonesia yang berada di luar Jabodetabek. Bagi peserta yang lolos pada kompetisi online dapat mendaftarkan kembali di kompetisi offline sebagai tahap final yang diselenggarakan di Balai Kartini Jakarta pada 12 Juni 2013. Jumlah peserta pada tahap final terdiri dari 33 tim yang berasal dari seluruh Indonesia. 5.11. ICrOSS (Indonesia Creative Open Source

Soft-ware)

Kegiatan ICrOSS diselenggarakan oleh Id-SIRTII/CC dan AOSI yang bekerjasama dengan beberapa institusi, yaitu Komunitas Open Source Kementerian Riset dan Teknologi, FTII, APJII, PANDI, BP3TI, dan Kementerian Pertahanan. Pada hari pertama pelaksanaan ICrOSS, sebagai keynote speaker ialah Menteri Riset dan Teknologi. Pada hari pertama workshop, Id-SIRTII menyampaikan perihal Vulnerability Analysis, Malware Forensic, dan Pengamanan dengan Snort. Pada hari kedua, sebagai keynote speaker ialah Menteri Pertahanan, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kompetisi Cyber Defence oleh Id-SIRTII dengan fokus utama kompetisi adalah perihal defense.

5.10. Cyber Jawara Competition 2013

The objective of the Cyber Jawara Competition 2013 was to support attack and security simulations that were not only proven in the Id-SIRTII / CC Laboratory, but also acknowledged nationally and internationally. This competition was also as a forum and a means for internet security enthusiasts to improve their abilities, so they can produce products in Cyber Technology areas that are beneficial to the nation, particularly in maintaining the sovereignty of the Republic of Indonesia.

The Cyber Jawara 2013 was held online and offline. The online competition was held in order to facilitate participants throughout Indonesia residing outside Jabodetabek. The participants who passed the online competition could register to the offline competition as the final stage held at Balai Kartini Jakarta on June 12, 2013 Number of participants in final stage was 33 teams from all over Indonesia.

5.11. ICrOSS (Indonesia Creative Open Source Soft-ware)

ICrOSS was organized by Id-SIRTII / CC and AOSI in cooperation with several institutions, namely the Open Source Community of Ministry of Research and Technology, FTII, APJII, PANDI, BP3TI, and the Ministry of Defence. On the first day of ICrOSS event, the Minister of Research and Technology acted as the keynote speaker. On the first day of the work-shop, Id-SIRTII presented Vulnerability Analysis, Malware Forensic and Security with Snort. In the second day, as the keynote speaker was the Minister of Defence, continued with the implementation of Cyber Defense competition by Id-SIRTII with the main focus on a matter of defense.




TELECOMMUNICATIONS


5.12. Partisipasi Id-SIRTII/CC pada Event Nasional dan Internasional Tahun 2013

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet, bahwa tujuan dibentuknya IdSIRTII/CC adalah untuk mendukung terlaksananya proses penegakan hukum, menciptakan lingkungan dan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang aman dari berbagai macam potensi ancaman dan gangguan, dan mendukung terlaksananya koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di dalam maupun luar negeri dalam upaya pencegahan, pendeteksian, peringatan dini, dan mitigasi insiden pada struktur strategis. Dalam kaitan itulah, Id-SIRTII/CC pada tahun 2013 ikut berpartisipasi sebagai saksi ahli di pengadilan dan sebagai narasumber maupun peserta pada berbagai pertemuan tentang keamanan internet, seperti APCERT-Technical Workshop, FIRST-Technical Colloquium, OIC-CERT Technical Workshop, dan NIDS (National Internet Security Day).

5.12. Participations of Id-SIRTII / CC at National and International Events in 2013

As mandated in the Regulation of the Minister of Communication and Information Number 16 of 2010 regarding Security of the Use of Telecommunications Network Based on Internet Protocol, the main purpose of IdSIRTII / CC is to support implementation of the law enforcement process, creating an environment and utilization of Internet protocol-based telecommunications network that are safe from a wide range of potential threats and disturbances, and to support the implementation of coordination with relevant parties both inside and outside the country in the attemp of prevention, detection, early warning, and mitigation of the incident on the strategic structures.

In that regard, Id-SIRTII / CC in 2013 participated as an expert witness in courts and as a source person or participant at various meetings about internet security, such as APCERT-Technical Workshop, -FIRST Technical Colloquium, OIC-CERT Technical Workshop, and NIDS (National Internet Security Day).

Acara Cyber Jawara Competition 2013

Cyber Event Jawara Competition 2013

Acara IcroSS (Indonesia Creative Open Source Software)

Event IcroSS (Indonesia Creative Open Source Software)




APCERT (Asia Pasific Emergency Response Team) yang didirikan tahun 2003, menyelenggarakan pertemuan dan workshop dengan tema “IT Security” pada 23-24 September 2013 bertempat di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta. Dari acara ini, diharapkan para peserta bisa meningkatkan pengetahuan IT security dan saling berbagi informasi mengenai isu di masing-masing negara.

Pada FIRST (Forum Incident Response and Security Team) Technical Colloquium yang diselenggara-kan pada 25-26 September 2013 di Yogyakarta, juga dilaksanakan workshop dengan tema “IT Security”. Dari kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan IT security dan saling berbagi informasi mengenai isu di negara masing-masing. OIC-CERT (Organization of Islamic Conference for Computer Emergency Response Team) adalah orga-nisasi yang dibentuk sebagai platform bagi negara-negara anggota OKI untuk bekerjasama dalam hal keamanan cyber. OIC-CERT ini pertama kali diusulkan pada Pertemuan Tahunan IDB (Islamic Development Bank) yang diselenggarakan 21-23 Juni 2005 di Putrajaya, Malaysia. Selanjutnya pada Sidang ke-35 Dewan Menteri Luar Negeri Pertemuan OKI, 18-20 Juni 2008 di Kampala Uganda menyetujui dan menerima Resolusi dibentuknya OIC-CERT dengan Resolusi Nomor 3/35-INF/2008.

APCERT (Asia Pacific Emergency Response Team) which was established in 2003, organized meetings and workshops with the theme of “IT Security” on 23rd-24th of September 2013 held at Hotel of Sheraton Mustika Yogyakarta. From this event, participants were expected to increase the knowledge in IT security and shared information about issues in each country.

At FIRST (Forum of Incident Response and Security Team) Technical Colloquium which was held on 25th-26th of September, 2013 in Yogyakarta, also a workshop with the theme of “IT Security” was also conducted. From this activity, the participants were expected to increase the knowledge in IT security and shared information about the issues in their respective countries.

OIC-CERT (Organization of Islamic Conference for Computer Emergency Response Team) is organization formed as a platform for countries of OIC members to cooperate in terms of cyber security. OIC-CERT was first proposed at the Annual Meeting of the IDB (Islamic Development Bank) which was held on June 21 to 23, 2005 in Putrajaya, Malaysia. Later the 35th Session of Foreign Ministers Council of the OIC meeting, June 18 to 20, 2008 in Kampala Uganda agreed and accepted the establishment of OIC-CERT with Resolution No. 3/35-INF / 2008.




TELECOMMUNICATIONS


Pada tahun 2013, Indonesia mendapat kehormatan sebagai tuan rumah sidang Annual General Meeting (AGM) dan Annual Conference OIC-CERT. Sebagai penyelenggaranya adalah Id-SIRTII/CC bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta didukung Sekretariat OIC-CERT yang ditangani Cybersecurity Malaysia. Acara tersebut dilaksanakan pada 18-20 November 2013 di Hotel Hilton Bandung dengan tema “Cyber Security for Economic Growth”, yang dihadiri perwakilan 19 negara anggota OKI yang berasal dari Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Jumlah peserta yang hadir dan mengikuti seluruh kegiatan lebih dari 200 orang. Ajang tahunan ini adalah yang kelima, sebelumnya telah diadakan di Kuala Lumpur, Brunei Darussalam, Dubai Uni Emirate Arab, dan Kesultanan Oman. Kegiatan pada AGM dan Annual Conference OIC-CERT tahun 2013 meliputi: • Technical Workshop in Cyber Security yang

diikuti 60 peserta yang dibagi menjadi dua track masing-masing terdiri dari 30 peserta dan melibatkan delapan narasumber.

• Annual General Meeting (AGM), dan• Diskusi Panel mengenai isu perkembangan

dan tantangan Cyber Security.

Pada sidang AGM kelima, Indonesia terpilih sebagai anggota Steering Committee bersama Malaysia, Nigeria, Oman, Tunisia, Mesir, dan UEA, sedangkan yang menjadi Chairman terpilih Mr. Badar Ali Said Al-Saleh dari Oman-CERT.

5.13. NISD 2013 (National Internet Security Day 2013)

Penyelenggaraan NISD 2013 merupakan rangkaian dari upaya menumbuhkan awarness terhadap Internet Security yang telah dilakukan sejak tahun 2004. Sebagaimana diketahui, serangan dan gangguan terhadap keamanan internet semakin gencar dan kompleks. Untuk itu diperlukan kesiapan dalam menghadapi kondisi terburuk yang diakibatkan oleh peningkatan

In 2013, Indonesia had the honor to host the Annual General Meeting (AGM) and Annual Conference of OIC-CERT. As organizer was Id-SIRTII / CC with the Ministry of Communications and Informatics and supported by the Secretariat of the OIC-CERT handled by Cybersecurity Malaysia. The event was held on November 18 to 20, 2013 in the Hilton Hotel Bandung with the theme of “Cyber Security for Economic Growth”, which was attended by 19 representatives from the OIC member countries from Asia, Africa, and Middle East. The number of attendees who following all of the activities was more than 200 people. This annual event was the fifth, previously held in Kuala Lumpur, Brunei, Dubai United Arab Emirate, and the Sultanate of Oman.

The activities in the AGM and Annual Conference of OIC-CERT in 2013 were: • Technical Workshop in Cyber Security which

is followed by 60 participant divided by two tracks, each consisted of 30 participants and involved eight source persons.

• Annual General Meeting (AGM), and• Pannel discussion concerning in Cyber

Security Development and Challenges.

At the fifth AGM session, Indonesia was elected as a member of the Steering Committee with Malaysia, Nigeria, Oman, Tunisia, Egypt, and the UAE, as for the Chairman Mr. Badar Ali Said Al-Saleh of Oman-CERT was elected. 5.13. NISD 2013 (National Internet Security Day

2013)

The NISD 2013 was a series of efforts to foster awarness on the Internet Security which has been conducted since 2004. As is known, the attack and disruption to the internet security are more intense and complex. These require preparedness in facing the worst condition caused by the increase in attacks and disruptions to the Internet security, through strong capacity




serangan dan gangguan terhadap keamanan internet, yaitu melalui capacity building yang kuat, khususnya untuk sektor infrastruktur informasi strategis, yang terdiri dari organization, people, dan research.

Dalam konteks itulah, NISD 2013 diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan arah dan implementasi capacity building yang kuat dari aspek organization, people, dan knowledge (research). NISD 2013 dilaksanakan pada 21 November 2013 di Hotel Hilton Bandung. Pada acara puncak, diselenggarakan seminar dengan tema “Preparing Capacity Building on Internet Security”. Agenda pelaksanaan NISD 2013 terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Nama KegiatanActivity Name

Uraian KegiatanActivity Description

Pembukaan Acara / Opening Event

Presentasi Makalah / Presentation of Paper

Presentasi Makalah / Presentation of Paper

Panel Sesi I / Panel Session I

Panel Sesi II / Panel Session II

Acara dibuka dengan Pengantar Acara/Pidato Pembukaan oleh Bapak Kalamullah Ramli (Staff Ahli Menkominfo) dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengawas Id-SIRTII/CC. / The event was opened with Opening Speech by Mr. Kalamullah Ramli (Staff Expert of MCIT) in his capacity as Chairman of the Supervisory of Id-SIRTII / CC. Presentasi Makalah Pembicara Utama dengan topik “Cyber Army untuk Pertahanan dan Keamanan Cyber Space Indonesia” yang disampaikan oleh Bapak Purnomo Yusgiantoro (Menteri Pertahanan Republik Indonesia) / Paper Presentation from Keynote Speaker on the topic of “Cyber Army for Defense and Security of Cyber Space in Indonesia” presented by Mr. Purnomo Yusgiantoro (Minister of Defence of the Republic of Indonesia)Presentasi makalah dengan topik “Outlook Keamanan Internet di 2013 “ oleh Bapak Rudi Lumanto (Ketua Pelaksana Id-SIRTII/CC), yang dilanjutkan dengan peluncuran Sistem Pemantauan Trafik Internet Nasional “Mata Garuda” dan Aplikasi Scanning Malware di OS Android. / Paper presentation on the topic “Internet Security Outlook in 2013” by Mr. Rudi Lumanto (Chief Executive of Id-SIRTII / CC), followed by the launch of the National Internet Traffic Monitoring System “Mata Garuda” and Malware Scanning Application in Android OSPanel Sesi I dengan tema “Preparing Capacity Building on Financial Sector” dengan pembicara dari Bank Mandiri, Bank BNI, dan Praktisi Perbankan. / Panel Session I with theme of “Preparing Capacity Building on Financial Sector” with speakers from Bank Mandiri, Bank BNI, and Banking Practitioners. Panel Sesi II dengan tema “Preparing Internet Security Infrastructure for 2014 Election” dengan pembicara dari PT.Telkom, PANDI, dan LEMSANEG (Lembaga Sandi Negara). / Panel Sesi II with theme of “Preparing Internet Security Infrastructure for 2014 Election” with the spesker from PT.Telkom, PANDI, and LEMSANEG (State Symbol Institution).

building, especially for infrastructure sector of strategic information, which consists of organization, people, and research.

In that context, NISD 2013 was held with the aim of getting direction and implementing robust capacity building from the aspects of organization, people, and knowledge (research). NISD 2013 was held on 21 November 2013 at Hilton Hotel Bandung. For the key event, a seminar was held with the theme of “Preparing Capacity Building on Internet Security”. NISD 2013 Agenda consists of activities as shown in the following table.

Acara NISD 2013 (National Internet Security Day 2013)

Event 2013 NISD (National Internet Security Day 2013)




TELECOMMUNICATIONS


Dalam rangka NISD 2013 yang ketiga, juga dilaksanakan kegiatan technical workshop dengan tema “Enhance Capacity Building of Cyber Security to Protect Our Nation” yang diselenggarakan di Hotel Hilton Bandung, pada 21 November 2013. Topik workshop meliputi:• Workshop for Media “Freedom vs Ethics to

Speak on Cyber Space”. Bagaimana media seharusnya bersikap serta meningkatkan pengetahuan dan etika dalam memberitakan dan berkomunikasi secara online sesuai Kode Etik Pers, UU KIP, dan UU ITE.

• Workshop for Local Goverment “Creating and Managing CSIRT”. Bagaimana Pemerintah Daerah membangun CSIRT dalam rangka melindungi in-formasi strategis yang dimilikinya. Pembicara dari Id-SIRTII/CC dengan peserta berasal dari Pemda Jawa Barat.

• Workshop for Local Government “Security Policy”. Bagaimana Pemerintah Daerah sudah harus menerapkan security policy dalam pemerintahannya. Pembicara dari Id-SIRTII/CC dengan peserta dari Pemda Jawa Barat.

5.14. Kerjasama Id-SIRTII/CC dengan Lembaga

Dalam dan Luar Negeri, Tahun 2013.

Penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri adalah salah satu tugas yang diemban Id-SIRTII/CC. Berbagai bentuk kerjasama telah dilaksanakan oleh Id-SIRTII sejak tahun 2008, hingga tahun 2013 telah ditandatangani MoU kerjasama dengan sebelas institusi dalam negeri dan tujuh institusi luar negeri, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

In the third NISD 2013, technical workshops were also conducted with theme of “Enhance Capacity Building of Cyber Security to Protect Our Nation” held at Hotel Hilton Bandung, on November 21 2013. The workshop topics include: • Workshop for “Freedom vs Ethics to Speak

on Cyber Space” media should behave and improve knowledge and ethics in preach and communicate online according to Code of Press, Freedom of Information Law, and UU ITE.

• Workshop for Local Goverment “Creating and Managing CSIRT”a Local Government shall build CSIRT in order to protect information on strategic assets. Speaker was from Id-SIRTII / CC with participants coming from local government of West Java.

• Workshop for Local Government “Security Policy”. Shall implement security policy in the Government.Speaker was from Id-SIRTII / CC with participants coming from West Java.

5.14. Cooperations of Id-SIRTII / CC with Domestic and Foreign Institutions, in 2013.

The implementation of cooperation with domestic and foreign institutions is one of the duties of Id-SIRTII / CC. Various forms of cooperation have been implemented by Id-SIRTII since 2008. Until 2013 eleven cooperation MoUs had been signed with domestic institutions and seven with foreign institutions, as shown in the following table.




Institusi Dalam NegeriDomestic Institutions

Institusi Luar NegeriForeign Institutions

PT. Iman Teknologi Informasi (SecurityFirst)

Swiss German University (SGU)

Asosiasi Warung Internet Indonesia

Swiss German University (SGU) - Sans Institute (SANS)

STMIK KUWERA

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

PT. Iman Teknologi Informasi (XecurelIT)

Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya (EEPIS)

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementrian Pertahanan

Electrical Engineering Dept, Faculty of Engineering, University

Indonesia (UI)

Universitas Langlangbuana (UNLA)

JPCERT/CC

Cyber Security Malaysia

APJII

EC-COUNCIL

CQCloud

JPCERT/CC

Telecom-ISAC Japan

Pada tahun 2013, Id-SIRTII/CC juga telah menjalin kerjasama dengan salah satu mass media dalam negeri yang concern terhadap permasalah Internet Security, yaitu Majalah CISO yang memiliki tag line “Indonesia’s Information Security Resources”.

Id-SIRTII/CC bekerjasama dengan Departemen Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia telah menyelenggarakan diskusi panel dengan tema “Menghadapi Tantangan di Era Cyber Security” pada 28 Mei 2013 bertempat di Hotel Pullman Jakarta. Tampil sebagai panelis ialah Prof. Dr-Ing. Kalamullah Ramli (Guru Besar FTUI yang juga sebagai Staf Ahli Kemkominfo, Dr. Pos Hutabarat (Direktur Jenderal Potensi Keamanan, Kementerian Pertahanan), Dr. Rudi Lumanto (Id-SIRTII), Didik Partono, MSc (Aspiluki), dan Irwin Day, S.Kom (Nawala). Dari para panelis tersebut diharapkan dapat mengeksplorasi secara lebih luas dan mendalam perihal pentingnya keamanan informasi dan upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul di bidangnya.

In 2013, Id-SIRTII / CC also has formed a partnership with one of the mass media in the country that has concern in the Internet security issues, which is CISO Magazine

which has a tag line of “Indonesia’s Information Security Resources”.

Id-SIRTII / CC in collaboration with the Department of Electrical, Faculty of Engineering, University of Indonesia had organized a panel discussion with the theme of “Facing Challenges in the Cyber Security Era” on May 28, 2013 held at Hotel Pullman Jakarta. Appeared as panelists were Prof. Dr.-Ing. Dr-Ing. Kalamullah Ramli (Professor of FTUI who is also a Kemkominfo expert staff, Dr. Pos Hutabarat (Director General of Potential Security, Ministry of Defence), Dr. Rudi Lumanto (Id-SIRTII), Didik Faiz, MSc (ASPILUKI), and Irwin Day, S.Kom (Nawala). From the panelists it was expected to explore more broadly and deeply about the importance of information security and efforts to prepare human resources who excel in their fields.

The panel discussion “Facing Challenges in the Age of Cyber Security”

Diskusi panel “Menghadapi Tantangan di Era Cyber Security”




TELECOMMUNICATIONS


5.15. Partisipasi Id-SRTII/CC di International Events Tahun 2013

Partisipasi Id-SIRTII/CC di berbagai pertemuan berskala internasional merupakan implementasi dari tugasnya terkait dengan kegiatan penyajian, pertukaran, dan pelaporan hasil kegiatan analisis dan pengolahan data dan informasi tentang keamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2013, Id-SIRTII/CC menghadiri dan berpartisipasi dalam Annual General Meeting (AGM) dan Conference APCERT ke-10 yang diselenggarakan di Hotel Novotel Brisbane, Australia, pada 24-27 Maret 2013. Pada pertemuan tersebut, Id-SIRTII/CC menyampaikan hasil kegiatan APCERT berkaitan dengan cleaning environment. Dalam hal ini, Indonesia di masa mendatang harus memiliki sistem Botnet untuk mengetahui infected PC Nasional. Selanjutnya pada 25-27 April 2013, Bapak Muhammad Salman menyampaikan antara lain mengenai country report, Id-SIRTII/CC activity report, dan kegiatan Nawala. Pada pertemuan tersebut juga terjalin komunikasi dengan US-CERT untuk menjajagi kerjasama lebih lanjut.

5.15. Participation of Id-SRTII / CC in International Events in 2013

Participation of Id-SIRTII / CC in various international meetings is implementation of its duty related to presentation, exchange, and reporting of analysis results and processing of data and information about security of the use of internet protocol-based telecommunications network in accordance with the statutory provisions.

In 2013, Id-SIRTII / CC attended and participated in the Annual General Meeting (AGM) and 10th APCERT Conference held at the Hotel Novotel Brisbane, Australia, on 24 to 27 March 2013. At the meeting, ID-SIRTII / CC presented the outcome of APCERT activities related to cleaning environment. In this regard, Indonesia in the future must have a Botnet system Botnet to determine National infected PCs. Furthermore, on April 25 to 27, 2013, Mr. Muhammad Salman presented, among others, country report, ID-SIRTII / CC activity reports, and Nawala activities. At the meeting communication was also established with US-CERT to explore further cooperation.

10th Annual General Meeting & APCERT Cenference in Brisbane, Australia

Annual General Meeting & 10th APCERT Cenference di Brisbane, Australia




Pada tahun 2013, Id-SIRTII memenuhi undangan untuk menghadiri APECTel di Bali yang merupakan pertemuan tahunan negara-negara anggota APEC di bidang telekomunikasi, dimana Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara APEC 2013. Hasil dari APECTel dibahas dalam Senior Official Meeting (SOM) yang dihadiri para menteri terkait dari negara-negara peserta APEC. Puncak acara APEC 2013 di Bali diselenggarakan pada 5-7 Oktober 2013 yang dihadiri para Kepala Negara/Pemimpin Pemerintahan dari China, Amerika Serikat, Austrasia, Selandia Baru, dan sebelas negara anggota ASEAN. Selama tahun 2013, Id-SIRTII/CC juga telah ikut berpartisipasi dalam beberapa pertemuan internasional, baik diselenggarakan di dalam negeri maupun luar negeri, seperti pertemuan yang diselenggarakan di Tokyo, Seoul, Bangkok, New York, Manado, dan Yogyakarta. Pertemuan-pertemuan internasional tersebut selengkapnya ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

In 2013, Id-SIRTII fulfilled the invitation to attend APECTel in Bali which is the annual meeting of APEC member countries in the field of telecommunications, where Indonesia became the host of APEC 2013. Results of APECTel were discussed in the Senior Official Meeting (SOM) which was attended by relevant ministers from the APEC member countries. The APEC 2013 in Bali was held on 5 to 7 October 2013, which was attended by the Heads of State / Government Leaders from China, USA, Austrasia, New Zealand, and eleven member countries of ASEAN.

In the year of 2013, Id-SIRTII / CC also participated in several international meetings, held both domestically and abroad, such as meetings in Tokyo, Seoul, Bangkok, New York, Manado and Yogyakarta. The international meetings are shown in the following table:


Uraian Agenda KegiatanDescription of Activity Agenda

Japan-ASEAN Information Security Workshop, Tokyo

Japan-ASEAN Cyber Security Workshop, Tokyo

Asean Network Security Action Council, Manado

Agenda workshop terkait Information Security yang meliputi pengenalan dan simulasi penggunaan ISO 27001 untuk negara-negara ASEAN serta kunjungan ke beberapa perusahaan di Jepang yang telah mengimplementasikan ISO 27001. / The Workshops related to the Information Security agendas including the introduction and use of ISO 27001 simulations for ASEAN countries as well as visits to several companies in Japan that have implemented ISO 27001.

Agenda workshop terkait Information Sharing, Security Awareness Update, Kebijakan bersama Jepang - ASEAN dalam menghadapi tantangan Cyber Security. Pada pertemuan ini disetujui pembentukan Network Operation Center di ASEAN Secretariat sebagai koordinator kegiatan terkait dengan information sharing dan incident handling di negara ASEAN. Selanjutnya, hasil ini akan dibahas dalam JAPAN-ASEAN Ministrial Meeting pada September 2013. / Workshops agenda related to Information Sharing, Security Awareness Update, along with Japan-ASEAN policy in the face of the challenges of Cyber Security. In this meeting approved estab-formed Network Operations Center at the ASEAN Secretariat as coordinator of activities related to information sharing and incident handling in the ASEAN countries. Furthermore, these results will be discussed in JAPAN-ASEAN Ministerial Meeting in September 2013.

Pertemuan ini diselenggarakan di Manado pada 19 Agustus 2013, dimana Id-SIRTII/CC sebagai perwakilan The Asean Network Security Action Council (ANSAC). Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan sebagai berikut: / This meeting held in Manado on August 19, 2013, where ID- SIRTII / CC as representatives of the Asean Network Security Action Council (ANSAC). This meeting resulted in the following agreements:• Menyepakati draft Term of Refence pembentukan ANSAC yang selanjutnya akan dibahas pada pertemuan ATRC. /

Agreed the draft Term of refence ANSAC formation which would then be discussed at a meeting ATRC.• Akan dilakukan tindaklanjut berupa “stock taking” yaitu inventarisasi yang sudah dimiliki setiap negara ASEAN terkait

dengan prosedur, regulasi, guideline, standard, awareness program dan hal-hal lainnya terkait cyber security. / There will be a follow up in the form of “stock-taking” that is already owned inventories of each ASEAN country associated with the procedures, regulations, guidelines, standards, awareness programs and other matters related to cyber security.

• Mewujudkan kerjasama security di ASEAN / Achieving security cooperation in ASEAN• Aktifitas bersama untuk keamanan di ASEAN / Concerted activities for the security in the ASEAN




TELECOMMUNICATIONS



Uraian Agenda KegiatanDescription of Activity Agenda

ASEAN-Japan Security Workshop, Tokyo

Workshop ICT Integrated Course II: Information Security, Seoul, Korea Selatan

International Cyber Security Academy (ICSA) & International Conference on Cyber Security (ICCS) 2013

25 th Annual FIRSTConference 2013 dan National CSIRT Meeting

APCERT SC Meeting 2013

Pertemuan ini diselenggarakan di Tokyo, Jepang pada 14-15 Agustus 2013 dengan agenda update atas policy dan program awareness yang telah dilakukan setiap negara anggota ASEAN. Pada pertemuan ini, Id-SIRTII/CC memaparkan kegiatan awareness dan capacity building yang telah dilakukan di Indonesia selama ini. / This meeting was held in Tokyo, Japan on 14-15 August 2013 with an update on the policy agenda and awareness programs have been conductedeach ASEAN member country. At this meeting, Id-SIRTII / CC explained awareness and capacity building activities that have been conducted in Indonesia during this time.

Pertemuan ini diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan, pada 2-6 September 2013 dengan agenda yang memfokuskan pada pengembangan capacity building dan juga kunjungan ke KISA. Pada pertemuan ini, Id-SIRTII/CC memaparkan tentang kondisi security di Indonesia. / This meeting was held in Seoul, South Korea, on 2 to 6 September 2013, with an agenda that focuses on the development of capacity building and also a visit to KISA. At this meeting, Id-SIRTII / CC describes about security conditions in Indonesia.

ICSA & ICCS 2013 diselenggarakan pada 3-8 Agustus 2013 bertempat Fordham University, New York. Agenda pertemuan ini meliputi antara lain, Incident Response, Forensic Computing, hingga Management yang diperuntukkan bagi law enforcement, akademisi, dan Expert. / ICSA & ICCS 2013 held on 3-8 August 2013 housed Fordham University, New York. The meeting agenda includes, among others, Incident Response, Forensic Computing, by Management intended for law enforcement, academia, and Expert.

Pertemuan ini diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada 16-21 Juni 2013. Tema 25 th Annual FIRSTConference adalah Incident Response: Sharing To Win. Pada pertemuan ini, Id-SIRTII/CC mengikuti berbagai acara, yaitu panel session, pertemuan AGM (Annual General Meeting) untuk anggota, dan pembicara pada satu panel dengan judul paparan National CSIRT Community to Protect Key Strategic Resources and Critical Information Infrastructures. / This meeting was held in Bangkok, Thailand, on 16 to 21 June 2013 25 th Annual FIRSTConference theme is Incident Response: Sharing To Win. At this meeting, Id-SIRTII / CC attend events, namely the panel session, meeting AGM (Annual General Meeting) for members, and speakers on a panel with the title of National CSIRT Community exposure to Protect Key Strategic Resources and Critical Information Infrastructures.

ID-SIRTII/CC menyelenggarakan APCERT SC Meeting di Sheraton Mustika Hotel Yogyakarta pada 23 - 24 September 2013, dimana jumlah Negara APCERT yang hadir pada acara yang Steering Committee meeting di Jogjakarta sebanyak 9 Negara yaitu: Indonesia, Jepang, Korea Selatan, RRC, Malaysia, Australia, Taiwan, Macau, dan Thailand. / ID-SIRTII / CC APCERT SC Meeting held at the Sheraton Mustika Yogyakarta Hotel on September 23 to 24, 2013, where the number of State APCERT who attended the event that the Steering Committee meeting in Jogjakarta as much as 9 countries, namely: Indonesia, Japan, South Korea, PRC, Malaysia , Australia, Taiwan, Macau, and Thailand.




6. IMPLEMENTASI SISTEM PERIZINAN TELEKOMUNIKASI BERBASIS ELEKTRONIK (E-LICENSING)

Pada tanggal 1 Juli 2013 Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI), Bapak Syukri Batubara, melalui jumpa pers memberlakukan Sistem Layanan Online Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi (e-Licensing) dengan alamat website : http://dittel.kominfo.go.id/e-licensing/.

Kementerian Kominfo telah mengeluarkan berita resmi perihal Launching e-Licensing perizinan telekomunikasi melalui Siaran Pers No. 49/PIH/KOMINFO/7/2013 tentang Sistem Layanan Online Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi (e-Licensing).

Sistem Layanan Online Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi (e-Licensing) tersebut merupakan bagian dari sistem pelayanan publik Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, yang dikembangkan sebagai sarana untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan lebih mudah dijangkau serta dalam rangka menghindari terjadinya praktik KKN dan percaloan dalam proses perizinan dan uji laik operasi (ULO) penyelenggaraan telekomunikasi.

E-Licensing Perizinan Telekomunikasi ini muncul dikarenakan adanya tuntutan terhadap keterbukaan layanan terhadap masyarakat dalam melakukan proses perizinan jasa dan jaringan telekomunikasi, serta sebagai bentuk komitmen dari Ditjen PPI terhadap layanan kepada masyarakat untuk dapat melakukan proses perijinan yang transparan.

6. IMPLEMENTATION OF LICENSING SYSTEM TELECOMMUNICATIONS BASED ELECTRONIC (E-LICENSING)

On July 1, 2013 the Director General of Post and Information (PPI), Mr. Syukri Batubara, through a press conference implemented Online Service System for Telecommunication Licensing (e-Licensing) at the website address: http://dittel.kominfo.go.id/e-licensing/.

Ministry of Communications had issued an official news about the launching of the e-Licensing for telecommunications licensing through a Press Release No. 49 / PIH / KOMINFO / 7/2013 regarding Online Service System for Telecommunication Licensing (e-Licensing).

The e-Licensing is a part of public service system of the Directorate General of Post and Information Ministry of Communications Technology, developed as a means to achieve public service that is transparent, accountable and more accessible and in order to avoid corrupt practices and brokering in the licensing process and operational acceptance test (ULO) for telecommunications.

This telecommunications E-Licensing arises due to the demand for openness of service to the community in the process of licensing of telecommunications services and networks, as well as a form of commitment from DG of PPI for services to the community to be able to perform transparent licensing process.




TELECOMMUNICATIONS


Penggunaan teknologi aplikasi berbasis web adalah jawaban untuk lebih mempermudah memberikan layanan jasa kepada masyarakat. Penerapan Teknologi dengan menggunakan aplikasi Form Generator yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi Content Management System (CMS) merupakan bentuk antisipasi terhadap cepatnya perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan pada format permohonan.Manfaat dari E-Licensing Perizinan Telekomunikasi ini antara lain :

The use of application technology based on web is the answer to more facilitate services to the public. Application of Technology using Form Generator application that can be integrated with Content Management System (CMS) application is a way of anticipation of rapid technological developments and changes in the licensing format. Benefits of Telecommunications E-Licensing, among others:




Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, disebutkan bahwa penyelesaian evaluasi terhadap permohonan jaringan dan jasa telekomunikasi dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap. Dengan adanya sistem e-Licensing pemohon dapat memantau langsung status permohonan izin jasa dan jaringan serta uji laik operasi (ULO) yang sedang diajukan.

Dari sisi calon pemohon izin dan ULO, sistem e-Licensing ini akan sangat memudahkan dalam pengajuan dokumen permohonan. Dokumen yang sebelumnya harus diserahkan dalam bentuk hardcopy yang sangat tebal sekarang cukup diunggah lewat website e-Licensing saja. Pemohon hanya menyampaikan surat permohonan, surat pernyataan bermaterai, serta tanda terima dokumen untuk proses pengajuan permohonan izin.

In accordance with MoC Decree No. KM.21 of 2001 regarding Operation of Telecommunication Services, as last amended by Regulation of the Minister of Communication and Information No. 31 / PER / M.KOMINFO / 09/2008 and the Regulation of the Minister of Communication and Information Numbers 01 / PER / M.KOMINFO / 01/2010 regarding the Operation of Telecommunications Networks, it is noted that the evaluation of the application of telecommunications network and services shall be done no later than 60 (sixty) calendar days after complete application is received. Using the e-Licensing system the applicant can directly monitor the status of the license application as well as operational acceptance test (ULO) is being applied.

In terms of prospective applicants for license and ULO, the e-Licensing system facilitate submission of application documents easily. Documents that previously must be submitted in hardcopies that can be very thick now can be uploaded via the e-Licensing website. The applicant only needs to submit an application letter, statement letter duly stamped and a receipt for the documents license application process.




TELECOMMUNICATIONS


Dalam sistem e-Licensing ini juga dipublikasikan daftar penyelenggara untuk izin jasa dan jaringan telekomunikasi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan bagi instansi yang ingin mengetahui siapa saja penyelenggara telekomunikasi yang legal/berizin.

Lebih lengkapnya, fitur-fitur yang terdapat dalam website e-Licensing Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah sebagai berikut :a. Perizinan : pengajuan izin prinsip,

perpanjangan izin prinsip, uji laik operasi dan izin penyelenggaraan

b. Monitoring Status Perizinanc. Daftar penyelenggara jasa dan jaringan

telekomunikasid. Daftar regulasi UU, PP, Peraturan Presiden,

PM/KM, Perdirjen/Kepdirjen terkait telekomunikasi

e. FAQ mengenai alur proses perizinan telekomunikasi & ULO, tata cara permohonan izin & ULO, serta download

In the e-Licensing system, a list of administrators for the telecommunications services and networks license is published. It aims to make it easier for an institution to know official telecommunication administrator.

More detail features contained in the Telecommunications e-Licensing website are as follows: a. Licensing: principle permit application,

principle permit extension, operational acceptance test and operation license

b. Licensing Status Monitoring c. List of telecommunication services and

networks administratorsd. List of regulatory laws, government

regulations, Presidential Decrees, Ministerial Regs/Decs, Dirgen Regs/Decs related to telecommunications

e. FAQ regarding telecommunications licensing and ULO process flow, prosedures for license




formulir permohonan izin prinsip dan materi ULO.

f. Kuesioner sebagai masukan atas pelayanan publik pada unit kerja perizinan penyelenggaraan telekomunikasi.

and ULO application, and downloads of principle permit application form and ULO materials.

f. Questionnaires for input on the public service to the work unit of telecommunications operations licensing.




Dra. Agnes Widiyanti


1.1. Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam implementasinya menghadapi berbagai kendala, Adanya ketentuan-ketentuan yang menimbulkan multitafsir, terkait dengan mekanisme proses perizinan penyiaran, adanya pemusatan kepemilikan, kepemilikan


1.1. Revision of Law No. 32 of 2002 regarding Broadcasting

Implementation of Law Number 32 of 2002 regarding Broadcasting faces many obstacles, some provisions give rise to multiple interpretations, related to the mechanism of licensing in broadcasting, concentration of ownership, cross-ownership,license alienation,




silang, pemindahtanganan izin, serta adanya perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus dapat mengakomodasi perkembangan-perkembangan teknologi informasi di bidang penyiaran yang tidak dapat dihindari penerapannya yakni dengan adanya digitalisasi yang mengubah penggunaan sistem analog ke sistem digital, terlebih dengan adanya era konvergensi yang memungkinkan dinikmatinya berbagai macam layanan dalam satu perangkat seperti layanan penyiaran, telekomunikasi dan internet. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan berbagai pembahasan melalui rapat konsultasi/koordinasi dengan instansi/institusi terkait. Dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap RUU Penyiaran usul Inisiatif DPR RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membentuk tim antar kementerian, terdiri dari:1. Kementerian Hukum dan HAM2. Kementerian Keuangan3. Kementerian Dalam Negeri4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur

as well as rapid development of information technology. The Law Number 32 Year 2002 regarding Broadcasting should be able to accommodate developments of information technology in the field of broadcasting that can not be avoided for example digitalization that changes analog system to digital one, especially in the presence of a convergence era that enables a wide range of services enjoyed in a single device such as broadcasting, telecommunications and internet services. The government in this case the Ministry of Communications and Information Technology has conducted numerous discussions through consultation meetings/coordination with relevant agencies/institutions.In preparing Problem Inventory List (DIM) for the Draft Broadcasting Law initiated by the Parliament, the Ministry Communication and Information Technology formed an inter-ministerial team, comprising of: 1. Ministry of Law and Human Rights 2. Ministry of Finance 3. Ministry of Domestic Affairs 4. Ministry of Administrative Reform and

Bureaucratic Reform



BIDANG PENYIARAN

BROADCASTING


Negara dan Reformasi Birokrasi5. Kementerian Sekretariat Negara6. Kepolisian Repulik Indonesia7. Otoritas Jasa Keuangan

Dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas RUU tentang Penyiaran usul inisiatif DPR-RI, telah dilakukan beberapa kali rapat antar kementerian, 3 (tiga) kali yaitu tanggal 14 Desember 2012, 12 April 2013, dan 15 April 2013 yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden serta dihadiri Menteri atau Wakil Menteri yang telah ditunjuk untuk mewakili Presiden.

1.2. Regulasi di Bidang Penyiaran

Penyiaran menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah. Sehubungan adanya perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika di Bidang Penyiaran, masih diperlukan adanya Peraturan Menteri dan Informatika.

Pada Tahun 2013 Direktorat Penyiaran telah menyusun beberapa peraturan perundangan, antara lain :1. Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun

2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial (telah dimuat dalam Lembaran Berita Negara oleh Kementerian Hukum dan HAM)

2. Keputusan Menteri Kominfo Tentang Peluang Penyelenggaraan Penyiaran LPS Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial (draft sudah final dan sudah diproses untuk paraf oleh Bagian Hukum PPI)

3. Permen Kominfo tentang Perubahan terhadap Permen Kominfo No. 11 Tahun 2010 tentang IPTV (sudah dibahas di forum regulasi Eselon I Kemkominfo dan diputuskan untuk diharmonisasi dengan PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

5. Ministry of the State Secretary 6. Indonesian National Police 7. Financial Services Authority

In the preparation of the list of problems (DIM) on the Draft Law on the Broadcasting initiated by the House of Representatives, several meetings have been done among the ministries, 3 (three) times, ie on 14th December 2012, 12th April 2013, and 15th April 2013 chaired by the Vice President and attended by Minister or Deputy Minister appointed to represent the President. 1.2. Regulations in the Field of Broadcasting

Broadcasting became one of the means of communicating to the public, broadcasters, businesses and governments. In respect of the development of Information and communication technology in the field of broadcasting, Regulations of the Minister of Information is still needed.

In 2013 the Directorate of Broadcasting set some regulations, such as:1. Regulation of MCIT No. No. 28 of 2013

regarding Procedures and Requirements2. Decree of Ministry of Communication

and Informatics concerning The Chance for Acting the LPS broadcasting into Broadcasting Services in digital television using Terestrail System (the draft had been final and processed to be signed by PPI Legal Division)

3. Regulation of MCIT regarding revision to the Regulation of MCIT No. 11 of 2010 regarding IPTV (discussed in the regulation forum of Echelon I of the MCIT and decided to be harmonized with PP No. 82 of 2012 regarding Implementation of Electronic System and Transactions)

4. Regulation of MCIT regarding SSJ Radio (draft is processed in the Legal Section of DG of PPI).




Sistem dan Transaksi Elektronik) 4. Permen Kominfo tentang SSJ Radio (draft

sudah di Bagian Hukum Ditjen PPI).5. Standar Pelayanan Perizinan

Penyelenggaraan Penyiaran (draft sudah jadi dan sudah dilakukan uji publik dengan mengundang KPI/KPID dan lembaga penyiaran).

6. Peraturan Presiden RI tentang Grand Design Penyiaran (sudah dilakukan kajian akademis, draft awal sudah jadi dan target penetapan menjadi Peraturan Presiden pada Tahun 2014).

7. Peraturan mengenai Pembatasan Modal Minimal permohonan IPP untuk LPS dan LPB (draft awal sudah jadi).

8. Keputusan Menteri Kominfo tentang Peluang Penyelenggaraan Penyiaran LPS Radio (format dan formula perhitungan peluang penyelenggaraan penyiaran sudah ada, saat ini sedang dilakukan validasi dan update data progress perizinan).

2. PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN RADIO DAN TELEVISI

2.1. Rapat Koordinasi Pra Forum Rapat Bersama (Pra FRB)

Rapat koordinasi tentang sinkronisasi dan validasi kelengkapan berkas persyaratan perizinan yang diajukan pemohon setelah memperoleh Rekomendasi Kelayakan (RK) yang diterbitkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), sebagai kesiapan materi untuk diajukan dalam Forum Rapat Bersama (FRB). Rapat dilakukan oleh Pemerintah (unsur Ditjen PPI dan unsur Ditjen. SDPPI), KPI Pusat /KPID, unsur Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Provinsi/Kab/Kota. Materi rapat yaitu berkas permohonan perizinan jasa penyiaran radio dan televisi, meliputi data administrasi, program siaran, data teknis, usulan kanal frekuensi, dan wilayah siaran. Pada TA. 2013 kegiatan Pra FRB dilaksanakan sejumlah 8

5. Standards for Licensing in the Operations of Broadcasting Services (draft is completed and has been through public testing by inviting KPI / KPID and broadcasters).

6. Regulation of the President regarding Broadcasting Grand Design (has been through academic study, initial draft is completed and targeted to be Presidential Decree in 2014).

7. Regulation on Minimum Capital Restrictions for IPP application for LPS and LPB (preliminary draft completed).

8. Decree of the MCIT regarding Opportunity for Operation of Radio LPS Broadcasting (format and calculation formula for probabilty on the broadcasting are prepared, validation and data updating on the license progress are being done).

2. ISSUENCE OF LICENSE IN OPERATION OF BROADCASTING RADIO AND TELEVISION

2.1. Coordination Meeting Pre Joint Meeting Forum (Pre FRB)

Coordination meeting on synchronization and validation of the license requirement files submitted by the applicants after obtaining Eligibility Recommendations (RK) issued by the National Broadcasting Commission (KPI) or Regional Broadcasting Commission (KPID), as preparation of materials to be filed to the Joint Meeting Forum (FRB). The meeting was conducted by the Government (elements from DG of PPI and DG of SDPPI), National KPI / Regional KPID, Province / Regency / City Communication Institutions. The meeting materials were the applications for radio and television broadcasting licenses, including administrative data, broadcast programs, technical data, frequency channel proposal , and area of broadcast. At FY of.



BIDANG PENYIARAN

BROADCASTING


kegiatan membahas 845 Rekomendasi Kelayakan (RK) dari KPI Pusat/KPID.

Hasil Yang DicapaiResult

No Tempat & Tanggal PerlaksanaanPlace and Date of Implementation

ProvinsiProvince

Jumlah Lembaga Penyiaran (Lp)Number of Broadcasting Agency (Lp)

1. Bekasi, 4 - 6 Maret 2013Bekasi,4 -6 March 2013

1. Bangka Belitung /Bangka Belitung

2. Bengkulu / Bengkulu

3. Maluku / Maluku

4. Nusa Tenggara Barat / West Nusa Tenggara

5. Sumatera Barat / West Sumatera

6. Jawa Barat / West Java

LPS Radio / Radio LPS 9LPS Televisi / Television LPS 3Jumlah / Total : 12

Radio / Radio 21. LPPL 12. LPS 2Jumlah / Total : 2

LPS Radio / Radio LPS 1LPS Televisi / Television LPS 2Jumlah : 3

1. LPS Radio / Radio LPS 12. LPK Radio / Radio LPK 2LPS Televisi / Television LPS 3Jumlah / Total : 6

Radio / Radio 121. LPS 112. LPK 1Televisi / Television 61. LPS 42. LPB 2Jumlah / Total : 18

Radio / Radio 231. LPS 121. LPK 11Televisi / Television 81. LPS 52. LPB 23. LPK 1Jumlah / Total: 31

Radio / Radio :Lengkap / Complete 3 (LPS 3)Tidak lengkap 6 (LPS 6)TV / Television :Lengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 3 (LPS 3)

Radio / Radio:Lengkap / Complete 1 (LPS 1)Tidak lengkap / Incomplete 1 (LPPL 1) (LPS 1)

Radio / Radio :Lengkap / Complete 1 (LPS)TV / Television :Lengkap 1 (LPS)Tidak lengkap / Incomplete 1 (LPS)

Radio / Radio :Lengkap / Complete 1 (LPS)Tidak lengkap 2 (LPK)TV / Television:Lengkap / Complete 1 (LPS)Tidak Lengkap / Incomplete 2 (LPS)

Radio / Radio :Lengkap / Complete 7 (LPS)Tidak lengkap 4 (LPS 3) (LPK 1) Televisi / Television :Lengkap / Complete : 2 (LPS)Tidak lengkap / Incomplete 2 (LPS 2) (LPB 2)

Radio / Radio :Lengkap / Complete 12 (LPS 9)Tidak lengkap / Incomplete 14 (LPS 3) (LPK 11)TV / Television:Lengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 8 (LPS 5) (LPB 2) (LPK 1)

2013 the Pre FRB had been done 8 times and had discussed 845 Eligibility Recommendations (RK) from KPI / KPID. In the fiscal year 2013, as Pre-FRB activities, 8 activities had been held discussing 845 Feasibility Recommendations (RKs) from Central/Regional KPIs.




Hasil Yang DicapaiNo Tempat & Tanggal Perlaksanaan

Provinsi Jumlah Lembaga Penyiaran (Lp)

2. Bali,3 - 5 April 2013Bali,3-5 April 2013

7. Bali / Bali

8.Lampung / Lampung

9. Aceh / Aceh

10. Riau / Riau

11. Kepulauan Riau / Riau Island

12. Nusa Tenggara Timur / East Nusa Tenggara

13. Jawa Timur / East Java

Radio / Radio 251. LPS 232. LPK 2Jumlah / Total : 25

Radio / Radio 161. LPS 92. LPK 7Televisi / Television 1LPS 1Jumlah / Total : 17

Radio / Radio 51. LPS 42. LPK 1Jumlah / Total : 5

Radio / Radio 16LPS 16Televisi 151. LPS 42. LPB 11Jumlah / Total : 31

Radio / Radio 51. LPS 32. LPK 2Televisi / Television 31. LPPL 12. LPS 13. LPB 1Jumlah / Total : 8

Radio / Radio 171. LPS 62. LPPL 53. LPK 6Televisi / Television 31. LPPL 12. LPS 2Jumlah / Total : 20

Radio / Radio 741. LPPL 32. LPS 343. LPK 34Televisi / Television 15 Jumlah / Total : 89

Radio / Radio :Lengkap / Complete 14 (LPS)Tidak Lengkap / Incomplete 11 (LPS 9) (LPB 2)

Radio / Radio : Lengkap / Complete 14 (LPS 8) (LPK 6)Tidak lengkap / Incomplete 2 (LPS 1) (LPK 1)TV / Television :Lengkap / Complete 1 (LPS 1)

Radio / Radio :Lengkap / Complete 4 (LPS 3) (LPK 1)Tidak lengkap / Incomplete 1 (LPS)

Radio / Radio :Lengkap / Complete 11 (LPS)Tidak Lengkap / Incomplete 5 (LPS)TV / Television:Lengkap / Complete : 4 (LPB)Tidak lengkap / Incomplete 11 (LPS 4) (LPB 7)

Radio / Radio :Lengkap / Complete 1 (LPS 1)Tidak lengkap / Incomplete 4 (LPS 2) (LPK 2)TV / Television :Lengkap / Complete 1 (LPB 1)Tidak lengkap / Incomplete 2 (LPPL 1) (LPS 1)

Radio / Radio :Lengkap :11 (LPPL 4) (LPS 4) (LPK 3)Tidak lengkap / Incomplete 6 (LPPL 1) (LPS : 2) (LPK 3)TV / Television :Lengkap / Complete : 3 (LPPL 1) (LPS 2)

Radio / Radio :Lengkap 58 (LPPL 2) (LPS 30) (LPK :26)Tidak lengkap / Incomplete 16 (LPPL 1) (LPS 7) (LPK 8)TV / Television :Lengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 15 (LPPL 1) (LPS 13) (LPK 1)



BIDANG PENYIARAN

BROADCASTING


14. Papua Barat / West Java

15. Sumatera Utara /North Sumatera

16. Jambi / Jambi

17. DKI Jakarta / DKI Jakarta

18. Papua / Papua

19. D.I. Yogyakarta /D.I. Yogyakarta

20. Kalimantan Timur / East Kalimantan

21. Sulawesi Utara / North Sulawesi

Radio / Radio 0Televisi / Television 1 (LPS)Jumlah / Total : 1

Radio / Radio 33Televisi / Television 8Jumlah / Total : 41




Radio / Radio 131. LPS 32. LPK 10Televisi / Television l1. LPK 1Jumlah / Total : 14

Radio / Radio 5Televisi / Television 11. LPB 1Jumlah / Total : 6


TV / Television :Lengkap / Complete : 0Tidak lengkap / Incomplete : 1 (LPS)

Radio / Radio:Lengkap / Complete : 19 (LPS)Tidak lengkap :14 (LPPL 2) (LPS 10) (LPK 2)TV / Television : Lengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 8 (LPS 7) (LPK :1)

Radio / Radio:Lengkap / Complete 3 (LPPL 1) (LPS 2) Tidak lengkap / Incomplete 8 (LPS)TV / Television :Lengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete : 2 (LPPL)

Radio / Radio :Lengkap / Complete 2 (LPS)Tidak lengkap 4 (LPS)TV / Television :Lengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 29 (LPS 25) (LPB 4)

TV / Television:Tidak lengkap / Incomplete 2 (LPB 2)

Radio / Radio :Lengkap / Complete 7 (LPS 2) (LPK 5)Tidak lengkap / Incomplete 6 (LPS 1) (LPK 5)TV / TelevisionLengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 1 (LPK 1)

Radio / RadioLengkap / Complete 2 (LPS 2)Tidak lengkap / Incomplete : 2 (LPPL 1) (LPS 2)TV / TelevisionLengkap / Complete 0Tidak Lengkap / Incomplete 1 LPB 1)

Radio / Radio Lengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 2 (LPS 2)TV / TelevisionLengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 4 (LPB 4)



ProvinsiProvince





3. Balikpapan, 1 - 3 Mei 2013Balikpapan1 - 3 May 2013

22. Sulawesi Selatan / South Sulawesi

23. Maluku Utara / North Maluku

24. Jawa Tengah / Central Java

25. Kalimantan Selatan /South Kalimantan

26. Kalimantan Tengah / Central Kalimantan

27. Sulawesi Tengah / Central Sulawesi

28. Kalimantan Timur /East Kalimantan





Radio / Radio 4 (LPS)Televisi / Television 2Jumlah / Total : 6

Radio / Radio 9l.LPS 72. LPK 2Televisi / Television 31. LPS 22. LPB 1Jumlah / Total: 12

Radio / Radio 0Televisi / Television 1 ( LPS)Jumlah / Total: 1

Radio / RadioLengkap / Complete 3 (LPS 2) (LPK 1)Tidak lengkap / Incomplete 6TV / TelevisionLengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 4

Radio / RadioLengkap / Complete (LPS 5)Tidak lengkap / Incomplete 2 (LPPL 10) (LPS 2)TV / TelevisionLengkap / Complete 1 (LPS 1)Tidak lengkap 2 (LPS 2)

Radio / RadioLengkap / Complete 21 (LPS 21)Tidak lengkap / Incomplete 43 (LPPL 7) (LPS 35) (LPK 1)TV / TelevisionLengkap / Complete 3 (LPS 2) (LPB 1)Tidak lengkap / Incomplete 3 (LPS 3)

Radio / RadioLengkap / Complete 4 (LPS 4)Tidak lengkap / Incomplete 2 (LPPL 1) (LPS 1)Televisi / TelevisionLengkap / Complete 0Tidak lengkap 2 (LPS 1) (LPB 1)

Radio / RadioLengkap / Complete 4 (LPS 3)Tidak lengkap / Incomplete 1 (LPS)Televisi / TelevisionLengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 2 (LPS l) (LPB 1)

Radio / RadioLengkap / Complete 7 (LPS 6) (LPK 1)Tidak lengkap 2 (LPS 1) (LPK 1)Televisi / TelevisionLengkap / Complete 1 (LPS)Tidak lengkap / Incomplete 2 (LPS 1) (LPB 1)

Radio / Radio 0Televisi / TelevisionLengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 1 ( LPS)



ProvinsiProvince




BIDANG PENYIARAN

BROADCASTING


29. Gorontalo / Gorontalo

30. Sumatera Selatan / South Sumatera

31. Bangka Belitung / Bangka Belitung

32. Banten / Banten.

33. Aceh / Aceh

34. Kalimantan Barat / West Kalimantan

35. Sulawesi Barat / West Sulawesi


Radio / Radio 5 ( LPS)Televisi / Television 1 (LPS)Jumlah / Total : 6

Radio / Radio 1 (LPS)Televisi / Television 4 ( LPS)Jumlah / Total : 5

Radio / Radio: 1 ( LPPL)Televisi / Television 5 (LPS)Jumlah / Total : 6

Televisi / Television 6Jumlah / Total : 6

Televisi / Television 1 (LPB)Jumlah : 1

Radio / Radio 4 ( LPS)Televisi / Television 4Jumlah / Total : 8


Radio / Radio 311. LPPL 12. LPS 113. LPK 19Televisi / Television 101. LPK 82. LPK 2Jumlah / Total : 41

Radio / RadioLengkap / Complete 3 (LPS 3)Tidak lengkap / Incomplete 2 (LPS)Televisi / TelevisionLengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 1 (LPS 1)

Radio / RadioLengkap / Complete 1 (LPS 1)Tidak lengkap / Incomplete 0Televisi / TelevisionLengkap / Complete 1 (LPS 1)Tidak lengkap / Incomplete 3 (LPS 3)

Radio / RadioLengkap / Complete 0Tidak lengkap 1 (LPPL 1)Telvisi / TelevisionLengkap / Complete 5 (LPS 5)- Tidak lengkap / Incomplete : 0

Televisi / TelevisionLengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 6 (LPS 4) (LPB 2)

Televisi / TelevisionLengkap / Complete 1 (LPB 1)Tidak lengkap / Incomplete 0

Radio / RadioLengkap / Complete 3 (LPS 3)Tidak lengkap / Incomplete 1 (LPS 1)Televisi / Television- Lengkap / Complete : 0- Tidak lengkap / Incomplete : 4 (LPS : 2) (LPB : 1) (LPK : 1)

Radio / RadioLengkap / Complete 1 (LPS 1)Tidak lengkap / Incomplete 1 (LPPL 1)Televisi / TelevisionLengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 1 (LPB 1)

Radio / Radio 31Lengkap / Complete 19 (LPS 9) (LPK 10)Tidak lengkap / Incomplete 12 (LPPL 1) (LPS 2) (LPK 9)Televisi / Television 10Lengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 10 (LPS 8) (LPK 2)



ProvinsiProvince





4.

5.

Bogor , 11 - 13 Juli 2013 / Bogor , 11 - 13 July 2013

Bali, 1 - 3 September 2013Bali, 1 - 3 September 2013

37. Sumatera Utara / North Sumatera


39. Kepuluan Riau / Riau Island


41. Sulawesi Utara / North Sulawesi

42.Kalimantan Barat / West Kalimantan

43. Papua / Papua

44. D.I. Yogyakarta /D.I. Yogyakarta

45. Sumatera Selatan / South Sumatera

Radio / Radio 121. LPS 112. LPK 1Televisi / Television 31. LPS 12. LPB 2Jumlah / Total : 15

Radio / Radio 181. LPS 152. LPK 3Televisi 5 (LPS)Jumlah / Total : 23


Radio / Radio 1Televisi / Television 0Jumlah : 1


Radio / Radio 2LPPL 2Televisi / Television 51. LPS 42. LPB 1Jumlah / Total : 7

Radio / Radio 0Televisi 12Jumlah / Total : 12



Radio / RadioLengkap 4 (LPS)Tidak Lengkap / Incomplete 8 (LPS 7) (LPK 1)Televisi / TelevisionLengkap / Complete 1 (LPB)Tidak lengkap / Incomplete 2 (LPS 1) (LPB 1)

Radio / RadioLengkap / Complete 13 (LPS 11) (LPK 2)Tidak lengkap / Incomplete 5 (LPS 4) LPK 1)Televisi / TelevisionLengkap / Complete 4 (LPS)Tidak Lengkap / Incomplete 1 (LPS)

Radio / RadioLengkap / Complete 1 (LPS)Tidak lengkap / Incomplete 1 (LPPL)

Radio / RadioLengkap / Complete 1 (LPS)Tidak lengkap / Incomplete 0

Radio / RadioLengkap 4 (LPS)Televisi / Television 3Lengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 3 (LPB)

Radio / RadioLengkap 0Tidak lengkap / Incomplete 2 (LPPL)Televisi / TelevisionLengkap / Complete 0Tidak lengkap 5 (LPS 4) (LPB 1)

Radio / Radio 0Televisi / TelevisionLengkap / Complete 3 (LPS)Tidak Lngkap / Incomplete 9 (LPS 5) (LPB 4)

Radio / Radio 1Lengkap 0Tidak Lengkap 1 (LPPL )Televisi / Television 13 Lengkap / Complete 2 (LPS 2)Tidak Lengkap / Incomplete 11 (LPS 8) (LPK 3)

Radio / Radio 3Lengkap / Complete 1 (LPS 1)Tidak Lengkap / Incomplete 2 (LPS)Televisi / Television 21. Lengkap / Complete : 1 (LPS :1)2. Tidak Lengkap / Incomplete : 1 (LPS )



ProvinsiProvince




BIDANG PENYIARAN

BROADCASTING




48. Sulawesi Barat / West Sulawesi

49.Riau / Riau

50. Bengkulu / Bengkulu

51. Bali / Bali

52. Kalimantan Tengah / Central Kalimantan

53. Nusa Tenggara Barat /West Nusa Tenggara

Radio / Radio 1Televisi / Television 3 Jumlah / Total : 4



Radio / Radio 4Televisi / Television 6Jumlah / Total :10

Radio / Radio 71. LPS 62. LPK 1Televisi / Television 0Jumlah / Total : 7

Radio / Radio 4 ( LPS)Televisi / Television 0Jumlah / Total : 4

Radio / Radio 21. LPPL 12. LPK 1Televisi / Television 1LPB 1Jumlah / Total :3

Radio / Radio 31. LPS 22. LPK 1Televisi / Television 0Jumlah / Total : 3

Radio / Radio 1Lengkap / Complete 1 (LPS 1)Tidak Lengkap / Incomplete 0Televisi / Television 3Lengkap / Complete 1 (LPS)Tidak lengkap / Incomplete 2 (LPB 2)

Radio / Radio 15Lengkap / Complete 10 (LPS 10)Tidak lengkap 1 (LPS 4) (LPK 1)Televisi / Television 5Lengkap / Complete 1 (LPB 1)Tidak lengkap / Incomplete 4 (LPS 3) (LPB 1)

Radio / Radio 0Televisi / Television 0Lengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 2 (LPS 2)

Radio / Radio 4Lengkap / Complete 2 (LPS 2)Tidak lengkap 2 (LPPL 1) (LPK 1)Televisi / Television 6Lengkap / Complete 1 (LPB 1)Tidak lengkap / Incomplete 5 (LPPL 1)(LPB 3) (LPS 1)

Radio / Radio 7Lengkap / Complete 2 (LPS 1) (LPK 1)Tidak lengkap / Incomplete 5 (LPS 5)Televisi / Television 0

Radio / Radio 4Lengkap / Complete 4 (LPS)Tidak lengkap / Incomplete 0Televisi / Television 0

Radio / Radio 2Lengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 2 (LPPL 1) (LPK 1)Televisi / Television 1Lengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 1 (LPB)

Radio / Radio 3Lengkap / Complete 1 (LPS 1)Tidak lengkap / Incomplete :2(LPS 1) (LPK 1)Televisi / Television 0



ProvinsiProvince





6. Bandung, 2 - 4 Oktober 2013Bandung, 2 - 4 October 2013

54. Sumatera Utara / North Sumatera


56.Jawa Timur / East Java

57. Aceh / Aceh

58. Papua / Papua

59. Jambi / Jambi

60.Sulawesi Tenggara / South East Sulawesi

61. Sulawesi Tengah / Central Sulawesi


Radio / RadioTelevisi / Television 1 (LPB)Jumlah / Total : 1




Radio / Radio: 0Televisi / Television 12Jumlah / Total : 12

Radio / Radio 6LPS 6Televisi / Television :0Jumlah / Total : 6

Radio / Radio 1 (LPS)Televisi / Television :0Jumlah / Total : 1

Radio / Radio 2LPS 2Televisi / Television: 0 Jumlah / Total : 2

Radio / Radio : 24Televisi / Television : 5Jumlah / Total : 32

Radio / Radio 0Televisi / TelevisionLengkap / Complete 0Tidak Lengkap / Incomplete 1 (LPB)

Radio / Radio 39Lengkap / Complete 19 (LPS 9) (LPK 10)Tidak Lengkap / Incomplete 1 (LPPL 1) (LPS 2) (LPK 9)Televisi / Television 10Lengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 10 (LPS 8) (LPK 2)

Radio / Radio 2Lengkap / Complete 2 (LPS 2)Tidak lengkap / Incomplete 2 (LPPL 1) (LPS 1)Televisi / Television 0

Radio / Radio 3Lengkap / Complete 1 (LPS 1)Tidak lengkap / Incomplete 2 (LPS 1) (LPPL 1) Televisi / Television 1 Lengkap / Complete 1 (LPB 1)

Radio / Radio 0Televisi / Television 12Lengkap / Complete 3 (LPS 3)Tidak lengkap / Incomplete 9 (LPS 5) (LPB 4)

Radio / Radio 6Lengkap / Complete 5 (LPS 5)Tidak lengkap / Incomplete 1 (LPS 1)Televisi / Television 0

Radio / Radio 1Lengkap / Complete 1 (LPS 1)Tidak lengkap / Incomplete 0Televisi / Television 0

Radio / Radio 2Lengkap / Complete 2 (LPS 2)Televisi / Television 0

Radio / Radio 24Lengkap / Complete 13 (LPS 11) (LPK 2)Tidak lengkap / Incomplete 5 (LPS 4) (LPK 1)Televisi / Television 5Lengkap / Complete 4 (LPS 4)Tidak lengkap / Incomplete 1 (LPS 1)



ProvinsiProvince




BIDANG PENYIARAN

BROADCASTING


7.

8.

Semarang, 6 - 8 November 2013Semarang,6 - 8 November 2013

Bogor, 1 - 3 Des. 2013Bogor, 1-3 Dec 2013

63. Gorontalo / Gorontalo

64. Kalimantan Selatan /South Kalimantan

65. Banten / Banten

66. Kalimatan Timur / East Kalimantan

67.Sulawesi Tenggara / South East Sulawesi

68. Jawa Timur / East Java

69. Nusa Tenggara Timur / East Nusa Tenggara


71. Kepulauan Riau / Riau Island

72. Nusa Tenggara Barat / West Nusa Tenggara

Radio / Radio 0 Televisi / Television 2Jumlah / Total : 2

Radio / Radio 21. LPS 12. LPK : 1Televisi / Television 0Jumlah / Total : 2

Radio / Radio 51.LPS 22. LPK 3Televisi / Television 0Jumlah / Total : 5

Radio / Radio 2LPK 2Televisi / Television 0Jumlah / Total : 2

Radio / Radio 2 (LPS)Televisi / Television : 0 Jumlah / Total : 2

Radio / Radio 13 (LPK)Televisi / Television 2 (LPB)Jumlah / Total : 15

Televisi / Television 1 (LPS)Jumlah : 1

Televisi / Television 2 (LPB)Jumlah / Total : 2

Radio / Radio 1 (LPS)Televisi / Television 2 (LPS)Jumlah / Total : 3

Radio / Radio 1 (LPK)Jumlah / Total : 1

Radio / Radio 0Televisi / Television 2Lengkap / Complete 0Tidak lengkap / Incomplete 2 (LPS : 1) (LPB : 1)

Radio / Radio 2Lengkap / Complete 0Tidak lengakp / Incomplete 2 (LPS 1) (LPK 1)Televisi / Television 0

Radio / Radio 5Lengkap / Complete 2 (LPS 2) (LPK 1)Tidak lengkap / Incomplete 3 (LPS 2) (LPK 1)Televisi / Television : 0

Radio / Radio 21. Lengkap / Complete 2 (LPK 2)2. Tidak lengkap / Incomplete 2 (LPK 2)Televisi / Television 0

Radio / Radio 01. Lengkap / Complete 1 (LPS 1)2. Tidak lengkap / Incomplete 1 (LPS 1)Televisi / Television 0

Radio / RadioTidak lengkap / Incomplete 13 (LPK )TV / TelevisionLengkap / Complete 1 (LPB )Tidak lengkap / Incomplete 1 (LPB)

Televisi / TelevisionTidak lengkap / Incomplete 1 (LPS 1)

Televisi / TelevisionLengkap / Complete 1 (LPB 1)Tidak lengkap / Incomplete 1 (LPB 1)

Radio / RadioTidak lengkap / Incomplete 1 (LPS 1)Televisi / TelevisionLengkap / Complete 1 (LPS 1)Tidak Lengkap / Incomplete 1 (LPS 1)

Radio / RadioTidak Lengkap / Incomplete : 1 ( LPK 1)



ProvinsiProvince





73. Riau / Riau


Radio / Radio 1 (LPS)Televisi / Television 2 (LPS)Jumlah / Total : 3

Radio / Radio 1 (LPS)Televisi 2 (LPS)Jumlah / Total : 3

Radio / RadioTidak Lengkap 1 ( LPS 1)Televisi / TelevisionTidak lengkap / Incomplete 2 (LPS 2)

Radio / RadioLengkap / Complete 1 (LPS 1)Televisi / TelevisionTidak lengkap / Incomplete 2 (LPS 2)

2.2. Forum Rapat Bersama (FRB)

Pelaksanaan Forum Rapat Bersama antara Pemerintah (Kemkominfo) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Kepesertaan FRB terdiri dari Pemerintah (unsur Ditjen PPI dan Ditjen SDPPI), KPI/KPID, dan unsur Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Provinsi/Kab/Kota.

Pada TA. 2013 dilaksanakan sejumlah 10 kegiatan membahas 964 lembaga penyiaran dengan hasil disetujui 674 lembaga penyiaran, dipending 185 lembaga penyiaran, dan ditolak 105 lembaga penyiaran.

2.2. Joint Meeting Forum (FRB)

The Joint Meeting Forum held between the Government (the Ministry of Communication and Information Technology) and the Indonesian Broadcast Commission (KPI) is authorized to accept or reject applications for Broadcast License. The FRB consists of the Government (the Directorate General of PPI and the Directorate General of SDPPI), KPI/Regional KPI and Provincial/Local Government Communication Agencies.

In the 2013 Fiscal Year, had been held 10 activities discussing 964 broadcast agencies’ applications with the results as follows: 674 applications of broadcast agencies are approved, 185 applications of broadcast agencies are pending and 105 applications of broadcast agencies are rejected.



ProvinsiProvince




BIDANG PENYIARAN

BROADCASTING


No Tempat & Tanggal Perlaksanaan Place and Date of Implementation

Provinsi Yg Dibahas Province

Jumlah Lp Yg Dibahas LP Discussed

1.

2.

Bogor, 13 - 15 Februari 2013 /Bogor,13 - 15 February 2013

Bogor20 Februari 2013 /Bogor20 February 2013

Sematera Selatan /South Sumatra

Kalimantan Barat / West Kalimantan

Aceh / Aceh

Sumatera Utara / North Sumatra

Bengkulu / Bengkulu

Sumbar / West Sumatra

NTB / West Nusa Tenggara

Jatim / East Java

Banten / Banten

Sulteng / Central Sulawesi

Gorontalo / Gorontalo

DKI Jakarta / DKI Jakarta

DI. Yogyakarta / DI. Yogyakarta

Jateng / Central Java

Babel / Babel

15 Permohonan IPP, terdiri dari 8 LPS Radio, 4 LPK Radio dan 3 LPS Televisi / 15 IPP Applications, consisting of8 Radio LPSs, 4 Radio LPKsand 3 TV LPSs

17 Permohonan IPP, terdiri dari 10 LPS Radio, 2 LPK Radio, 2 LPS TV dan 3 LPB TV / 17 IPP Applications, consisting of 10 Radio LPSs, 2 Radio LPKs, 2 TV LPSsand 3 TV LPBs

17 Permohonan IPP, terdiri dari 11 LPS radio, 5 LPS TV dan 1 LPB TV / 17 IPP Applications, consisting of 11 Radio LPSs, 5 TV LPSsand 1 TV LPBs

9 Permohonan IPP terdiri dari 7 LPS Radio dan 2 LPB TV / 9 IPP Applicationsconsisting of 7 Radio LPSsand 2 TV LPBs

25 Permohonan IPP terdiri dari 16 LPS radio, 8 LPS TV, 1 LPB TV / 25 IPP Applicationsconsisting of 16 Radio LPSs, 8 TV LPSs, 1 TV LPB

12 permohonan IPP terdiri dari 7 LPS Radio, 5 LPS TV / 12 IPP Applicationsconsisting of 7 Radio LPSs, 5 TV LPSs

24 Permohonan IPP terdiri dari 14 LPS radio, 4 LPK Radio, 5 LPS TV dan 1 LPB TV / 24 IPP Applicationsconsisting of 14 Radio LPSs, 4 Radio LPKs, 5 TV LPSsand 1 TV LPBs

11 Permohonan IPP terdiri dari 11 LPS Radio / 11 IPP Applications consisting of 11 Radio LPSs

24 Permohonan IPP terdiri dari 6 LPS Radio, 15 LPK Radio, 2 LPB TV, 1 LPK TV / 24 IPP Applicationsconsisting of 6 Radio LPSs, 15 Radio LPKs, 2 TV LPBs, 1 TV LKSs

15 Permohonan IPP terdiri dari 12 LPS Radio, 1 LPK Radio, 2 LPS TV / 15 IPP Applicationsconsisting of 12 Radio LPSs, 1 Radio LPK, 2 TV LPSs

11 Permohonan IPP terdiri dari 11 LPS / 11 IPP Applicationsconsisting of 11 LPS

18 Permohonan IPP terdiri dari 4 LPS Radio, 8 LPK Radio, 2 LPS TV, 4 LPB TV / 18 IPP Applicationsconsisting of 4 Radio LPSs, 8 Radio LPKs, 2 TV LPSs, 4 TV LPBs

27 Permohonan IPP terdiri dari 14 LPS Radio, 11 LPK Radio, 1 LPK TV, 1 LPB TV / 27 IPP Applicationsconsisting of 14 Radio LPSs, 11 Radio LPKs, 1 TV LKSs, 1 TV LPB

10 Permohonan IPP terdiri dari 10 LPS Radio / 10 IPP Applications consisting of 10 Radio LPSs

12 Permohonan IPP terdiri dari 3 LPPL Radio , 9 LPS TV / 12 IPP Applications consisting of 3 Radio LPPL , 9 TV LPSs







3.

4.

5.

Bogor, 27 - 1 Maret 2013 /Bogor,27 - 1 March 2013

Bogor,20 - 22 Maret 2013 /Bogor,20 - 22 March 2013

Jakarta,17 - 19 April 2013 / Jakarta,17 - 19 April 2013

Jambi / Jambi

Papua / Papua

Papua Barat / West Papua

Maluku / Maluku

Sulawesi Utara / North Sulawesi

Nusa Tenggara Timur / East Nusa Tenggara


Banten / Banten

Jawa Barat / West Java

Aceh / Aceh

Lampung / Lampung

Bengkulu / Bengkulu

Bangka Belitung / Bangka Belitung

Bali / Bali



8 Permohonan IPP, terdiri dari 7LPS TV, 1 LPB TV / 8 IPP Applications, consisting of 7TV LPSs, 1 TV LPB

12 Permohonan IPP, terdiri dari: 1 LPPL Radio 6 LPS Radio, 1 LPPL TV, 2 LPS TV dan 2 LPB TV / 12 IPP Applications, consisting of: 1 Radio LPPL 6 Radio LPSs, 1 TV LPPL, 2 TV LPSsand 2 TV LPBs

4 Permohonan IPP, terdiri dari 1 LPK Radio, 2 LPS TV, 1 LPB TV / 4 IPP Applications, consisting of 1 Radio LPKs, 2 TV LPSs, 1 TV LPB

6 Permohonan IPP terdiri dari: 5 LPS TV, 1 LPB TV / 6 IPP Applicationsconsisting of: 5 TV LPSs, 1 TV LPB

7 Permohonan IPP, terdiri dari 3LPS Radio, 4 LPK Radio / 7 IPP Applications, consisting of 3Radio LPSs, 4 Radio LPKs

4 Permohonan IPP, terdiri dari 4 LPS Radio, / 4 IPP Applications, consisting of 4 Radio LPSs

18 Permohonan IPP, terdiri dari 8 LPS Radio, 2 LPK Radio,2 LPS TV, 4 LPB TV, 2 LPK TV / 18 IPP Applications, consisting of8 Radio LPSs, 2 Radio LPKs,2 TV LPSs, 4 TV LPBs, 2 TV LKSs

3 Permohonan IPP, terdiri dari 3 LPS Televisi / 3 IPP Applications, consisting of 3 TV LPSs

296 Permohonan IPP, terdiri dari 31 LPS Radio, 225 LPK Radio, 26 LPS TV, 14 LPK TV / 296 IPP Applications, consisting of 31 Radio LPSs, 225 Radio LPKs, 26 TV LPSs, 14 TV LKSs

5Permohonan IPP, terdiri dari 4 LPS Radio, 1LPK Radio / 5 IPP Applications, consisting of 4 LPS Radio, 1Radio LPKs 18 Permohonan IPP, terdiri dari 9 LPS Radio, 8 LPK Radio dan 1 LPS TV / 18 IPP Applications, consisting of 9 Radio LPSs, 8 Radio LPKsand 1 TV LPS

9 Permohonan IPP, terdiri dari 2 LPPL Radio, 1 LPS Radio,6 LPS TV / 9 IPP Applications, consisting of 2 Radio LPPL, 1 Radio LPS,6 TV LPSs

12 Permohonan IPP, terdiri dari 9 LPS Radio, 3 LPS TV / 12 IPP Applications, consisting of 9 Radio LPSs, 3 TV LPSs

33 Permohonan IPP, terdiri dari 22 LPS Radio, 3 LPK Radio, 8 LPS TV /33 IPP Applications, consisting of 22 Radio LPSs, 3 Radio LPKs, 8 TV LPSs

28 Permohonan IPP, terdiri dari 20 LPS Radio, 5 LPS TV, 2 LPB TV, 1 LPK TV / 28 IPP Applications, consisting of 20 Radio LPSs, 5 TV LPSs, 2 TV LPBs, 1 TV LKS

15 Permohonan IPP, terdiri dari 5 LPPL Radio, 6 LPS Radio, 6 LPK Radio,1 LPPL TV dan 2 LPS TV / 15 IPP Applications, consisting of 5 Radio LPPL, 6 Radio LPSs, 6 Radio LPKs,1 TV LPPLand 2 TV LPSs



BIDANG PENYIARAN

BROADCASTING





6. Makasar22-24 Mei 2013 /Makassar22-24 May 2013

Sumatera Barat / West Sumatra

Riau / Riau

Nusa Tenggara Barat / West Nusa Tenggara

Maluku / Maluku


Banten / Banten

Kepri / Riau Islands





Jawa Timur / East Java



Jambi / Jambi


18 Permohonan IPP, terdiri dari 11 LPS Radio, 1 LPK Radio, 4 LPS TV, 2 LPB TV / 18 IPP Applications, consisting of 11 Radio LPSs, 1 Radio LPK, 4 TV LPSs, 2 TV LPBs

31 Permohonan IPP, terdiri dari 16 LPS Radio, 4 LPS TV, 11 LPB TV /31 IPP Applications, consisting of 16 Radio LPSs, 4 TV LPSs, 11 TV LPBs

9 Permohonan IPP, terdiri dari 3 LPS Radio, 3 LPK Radio, 3 LPS TV / 9 IPP Applications, consisting of 3 Radio LPSs, 3 Radio LPKs, 3 TV LPSs

6 Permohonan IPP, terdiri dari 1 LPS Radio, 5 LPS TV /6 IPP Applications, consisting of 1 Radio LPS, 5 TV LPSs

10 Permohonan IPP, terdiri dari 10 LPS TV, / 10 IPP Applications, consisting of 10 TV

13 Permohonan IPP, terdiri dari 13 LPK Radio / 13 IPP Applications, consisting of 13 Radio LPKs

8 Permohonan IPP, terdiri dari 3LPS Radio, 2 LPK Radio, 1 LPPL TV, 1 LPS TV, 1 LPB TV / 8 IPP Applications, consisting of 3Radio LPSs, 2 Radio LPKs, 1 TV LPPL, 1 TV LPSs, 1 TV LPBs


7 Permohonan IPP, terdiri dari 3LPS Radio, 4 LPK Radio /7 IPP Applications, consisting of 3Radio LPSs, 4 Radio LPKs

4 Permohonan IPP, terdiri dari 4 LPS Radio, / 4 IPP Applications, consisting of 4 Radio LPSs,


91 Permohonan IPP, Terdiri dari 37 LPS Radio, 35 LPK Radio, 1 LPS TV, 13 LPB TV, 1 LPK TV / 91 IPP Applications, Consisting of 37 Radio LPSs, 35 Radio LPKs, 1 TV LPS, 13 TV LPBs, 1 TV LKSs

1 Permohonan IPP, terdiri dari LPS TV / 1 IPP Applications, consisting ofTV LPSs

10 Permohonan IPP, Terdiri dari 2 LPS Radio, 4 LPK Radio, 4 LPB TV / 10 IPP Applications, Consisting of 2 Radio LPSs, 4 Radio LPKs, 4 TV LPBs

13 Permohonan IPP, terdiri dari 1 LPPL Radio, 10 LPS Radio, 2 LPPL TV /13 IPP Applications, consisting of 1 Radio LPPL,10 Radio LPSs, 2 TV LPPL

22 Permohonan IPP, terdiri dari 6 LPS Radio, 8 LPK Radio, 8 LPB TV /22 IPP Applications, consisting of 6 Radio LPSs, 8 Radio LPKs, 8 TV LPBs







7. Bekasi22-24 Agustus 2013 /Bekasi22-24 August 2013

Sumatera Selatan / South Sumatra

Papua / Papua

Sulawesi Selatan / South Sulawesi

Maluku Utara / North Maluku

Bali / Bali


Kalimantan Timur / East Kalimantan

DI Yogyakarta / DI Yogyakarta

Jawa Tengah / Central Java


Aceh / Aceh


Banten / Banten



Sulawesi Barat / West Sulawesi

Sulawesi Tengah / Sulawesi Tengah

1 Permohonan IPP, terdiri 1 LPS Radio / 1 IPP Applications, consisting of 1 Radio

11 Permohonan IPP, terdiri dari 9 LPS TV, 2 LPB TV / 11 IPP Applications, consisting of 9 TV

13 Permohonan IPP, terdiri dari 4 LPS Radio, 5 LPK Radio, 4 LPB TV / 13 IPP Applications, consisting of 4 Radio LPSs, 5 Radio LPKs, 4 TV LPBs

11 Permohonan IPP, Terdiri dari 1 LPPL Radio, 7 LPS Radio, 3 LPS TV /11 IPP Applications, Consisting of 1 Radio LPPL, 7 Radio LPSs, 3 TV LPSs

8 Permohonan IPP, Terdiri dari 8 LPS TV / 8 IPP Applications, Consisting of 8 TV LPSs

5 Permohonan IPP, terdiri dari 5 LPS TV / 5 IPP Applications, consisting of 5 TV LPSs

23 Permohonan IPP, terdiri dari 1 LPPL Radio, 16 LPS Radio, 4 LPK Radio, 1 LPS TV, 1 LPB TV / 23 IPP Applications, consisting of 1 Radio LPPL, 16 Radio LPSs, 4 Radio LPKs, 1 TV LPSs, 1 TV LPB

28 Permohonan IPP, 4 LPS Radio, 21 LPK Radio, 1 LPS TV, 2 LPK TV /28 IPP Applications, 4 Radio LPSs, 21 Radio LPKs, 1 TV LPS, 2 TV LKSs

72 Permohonan IPP, terdiri dari 7 LPPL Radio, 57 LPS Radio, 3 LPK Radio, 5 LPS TV, 2 LPB TV / 2 IPP Applications, consisting of 7 Radio LPPL, 57 Radio LPSs, 3 Radio LPKs, 5 TV LPSs, 2 TV LPBs

72 Permohonan IPP, terdiri dari 5 LPPL Radio, 53 LPS Radio, 3 LPK Radio, 10 LPS TV, 1 LPB TV / 72 IPP Applications, consisting of 5 Radio LPPL, 53 Radio LPSs, 3 Radio LPKs, 10 TV LPSs, 1 TV LPBs

1 Permohonan IPP, terdiri dari 1 LPB TV / 1 IPP Applications, consisting of 1 TV LPBs

6 Permohonan IPP, terdiri dari 1 LPPL Radio, 5 LPS TV / 6 IPP Applications, consisting of 1 Radio LPPL, 5 TV LPSs

8 permohonan IPP, terdiri dari 4 LPS TV, 4 LPK TV / 8 IPP Applications, consisting of 4 TV LPSs, 4 TV LKSs

13 Permohonan IPP, 4 LPS Radio, 6 LPS TV, 2 LPB TV, 1 LPK TV /13 IPP Applications, 4 Radio LPSs, 6 TV LPSs, 2 TV LPBs, 1 TV LKS

1 Permohonan IPP, terdiri dari 1 LPS TV / 1 IPP Applications, consisting of 1 TV LPS

3 Permohonan IPP, terdiri dari 1 LPPL Radio, 1 LPS Radio, 1 LPB TV / 3 IPP Applications, consisting of 1 Radio LPPL, 1 Radio LPSs, 1 TV LPB

14 Permohonan IPP, terdiri dari 9 LPS Radio, 2 LPK Radio, 2 LPS TV, 1 LPB TV / 14 IPP Applications, consisting of 9 Radio LPSs, 2 Radio LPKs, 2 TV LPSs, 1 TV LPB



BIDANG PENYIARAN

BROADCASTING





8.

9.

Bandung 20 September 2013 /Bandung20 September 2013

Serpong17 oktober 2013Serpong17 october 2013

Kalimantan Selatan / South Kalimantan


Papua / Papua


Kep. Riau / Riau Islands


Maluku / Maluku

Jambi / Jambi




Riau / Riau

Yogyakarta / Yogyakarta


Bali / Bali

Banten / Banten

Bengkulu / Bengkulu

8 Permohonan IPP, terdiri dari 1 LPPL Radio, 5 LPS Radio, 1 LPS TV, 1 LPB TV / 8 IPP Applications, consisting of 1 Radio LPPL, 5 Radio LPSs, 1 TV LPS, 1 TV LPB

6 Permohonan IPP, terdiri dari 5 LPS Radio, 1 LPS TV / 6 IPP Applications, consisting of 5 Radio LPSs, 1 TV LPSs

8 Permohonan IPP, terdiri dari 5 LPS TV, 3 LPB TV /8 IPP Applications, consisting of 5 TV LPSs, 3 TV LPBs

14 Permohonan IPP, terdiri dari 11 LPS Radio, 1 LPK Radio, 2 LPB TV /14 IPP Applications, consisting of 11 Radio LPSs,1 Radio LPK, 2 TV LPBs

2 Permohonan IPP, terdiri dari 1 LPPL Radio, 1 LPS Radio / 2 IPP Applications, consisting of 1 Radio LPPL, 1 Radio LPS

27 Permohonan IPP, terdiri dari 19 LPS Radio, 4 LPK Radio, 4 LPS TV /27 IPP Applications, consisting of 19 Radio LPSs,4 Radio LPKs, 4 TV LPSs


3 Permohonan IPP. Terdiri dari 3 LPS Radio / 3 IPP Applications. Consisting of 3 Radio LPSs

2 Permohonan IPP, terdiri dari 1 LPPL Radio, 1 LPB TV / 2 IPP Applications, consisting of 1 Radio LPPL, 1 TV LPB

15 Permohonan IPP, terdiri dari 1 LPPL Radio, 14 LPS Radio /15 IPP Applications, consisting of 1 Radio LPPL, 14 Radio LPSs

14 Permohonan IPP, terdiri dari 2 LPPL Radio, 6 LPS Radio, LPK Radio /14 IPP Applications, consisting of 2 Radio LPPL, 6 Radio LPSs, Radio LPKs

9 Permohonan IPP, terdiri dari 1 LPPL Radio, 1 LPS Radio, 1 LPK Radio, 1 LPPL TV, 1 LPS TV, 4 LPB TV / 9 IPP Applications, consisting of 1 Radio LPPL, 1 Radio LPSs, 1 Radio LPK, 1 TV LPPL, 1 TV LPSs, 4 TV LPBs

21 Permohonan IPP, terdiri dari 1 LPPL Radio, 20 LPK Radio / 21 IPP Applications, consisting of 1 Radio LPPL, 20 Radio LPKs

3 Permohonan IPP, terdiri dari 1 LPS Radio, 2 LPB TV / 3 IPP Applications, consisting of 1 Radio LPS, 2 TV LPBs

5 Permohonan IPP, terdiri dari 5 LPS Radio / 5 IPP Applications, consisting of 5 Radio LPSs


7 Permohonan IPP, terdiri dari 6 LPS Radio, 1 LPK Radio /7 IPP Applications, consisting of 6 Radio LPSs, 1 Radio LPK







10. Bandung11-13 Desember 2013 /Bandung11-13 December 2013







Papua / Papua



Sulawesi Tenggara / Southeast Sulawesi

Bangka Belitung


Jambi / Jambi

Aceh / Aceh

Maluku / Maluku


3 Permohonan IPP, terdiri dari 1 LPS Radio, 2 LPK Radio / 3 IPP Applications, consisting of 1 Radio LPS, 2 Radio LPKs

15 Permohonan IPP, terdiri dari 5 lps Radio, 9 LPK Radio, 1 LPB TV /15 IPP Applications, consisting of 5 Radio LPSs, 9 Radio LPKs, 1 TV LPB

6 Permohonan IPP, Terdiri dari 4 LPS Radio, 2 LPS TV / 6 IPP Applications, Consisting of 4 Radio LPSs, 2 TV LPSs



7 Permohonan IPP, Terdiri dari 6 LPS Radio, 1 LPB TV /7 IPP Applications, Consisting of 6 Radio LPSs, 1 TV LPB

4 Permohonan IPP, Terdiri dari 2 LPS TV, 2 LPB TV / 4 IPP Applications, Consisting of 2 TV LPSs, 2 TV LPBs

23 Permohonan IPP, 1 LPPL Radio, 20 LPS Radio, 1 LPK Radio, 1 LPB TV / 23 IPP Applications, 1 Radio LPPL, 20 Radio LPSs, 1 Radio LPK, 1 TV LPBs

3 Permohonan IPP, Terdiri dari 2 LPS Radio, 1 LPS TV / 3 IPP Applications, Consisting of 2 Radio LPSs, 1 TV LPS

6 Permohonan IPP, Terdiri dari 6 LPS Radio / 6 IPP Applications, Consisting of 6 Radio LPSs


3 Permohonan IPP, Terdiri dari 1 LPPL Radio, 2 LPS Radio / 3 IPP Applications, Consisting of 1 Radio LPPL, 2 Radio LPSs

3 Permohonan IPP, Terdiri dari 3 LPS Radio / 3 IPP Applications, Consisting of 3 Radio LPSs

3 Permohonan IPP, Terdiri dari 1 LPPL Radio, 1 LPS Radio, 1 LPB TV /3 IPP Applications, Consisting of 1 Radio LPPL, 1 Radio LPSs, 1 TV LPBs


4 Permohonan IPP, Terdiri dari 4 LPB TV / 4 IPP Applications, Consisting of 4 TV LPBs



BIDANG PENYIARAN

BROADCASTING


2.3. Seleksi Penyelenggara Jasa Penyiaran Radio dan Televisi

Seleksi lembaga penyiaran adalah penyaringan pengguna spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran melalui metode evaluasi komparatif, dilakukan apabila jumlah pemohon penyelenggaraan penyiaran di suatu wilayah layanan siaran melebihi jumlah kanal yang tersedia. Adapun pelaksanaan seleksi meliputi pembahasan metoda seleksi, penilaian, dan pleno mengenai aspek administrasi, program siaran, dan teknis.

Pada TA. 2013 telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan seleksi lembaga penyiaran memperebutkan kanal frekuensi di 16 provinsi dengan 37 wilayah layanan siaran membahas 135 lembaga penyiaran, terdiri dari 91 jasa penyiaran radio dan 44 jasa penyiaran televisi.


Provinsi Yg DibahasProvince

Jumlah Lp Yg Dibahas Number of LP discussed

1. Bogor, 6 - 8 Februari 2013 /Bogor, 6 - 8 February 2013

Jawa Barat /West Java

Ciawi, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Kab. Bogor LPS Radio / Radio LPS : 6Catatan / Note : Tim Seleksi tidak melaksanakan seleksi untuk Wilayah Layanan Ciawi, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Kabupaten Bogor dikarenakan terdapat peserta seleksi yang harus dipastikan wilayah layanannya dan diusulkan untuk dibahas kembali dalam FRB. Pelaksanaan seleksi jasa penyiaran radio untuk Wilayah Layanan Ciawi, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat diperlukan pembahasan evaluasi teknis. / The selection team did not perform selection for Ciawi, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Bogor Regency as there were selection participants whose service areas must be confirmed and discussed again in the FRB. Selection of radio broadcast service for Ciawi, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Bogor Regency, West Java Province required technical evaluation.

Subang LPS Radio / Radio LPSs : 4Limbangan, Cibiuk, Cibatu, Kab. GarutLPS Radio / Radio LPSs : 3Kuningan LPS Radio / Radio LPSs : 7 LPS TV / TV LPSs : 6Catatan / Note: Pelaksanaan seleksi jasa penyiaran televisi di Wilayah Layanan Kuningan akan dibahas dan dilakukan penilaian kembali karena diperlukan evaluasi teknis / Selection of television broadcast service in Kuningan Service Area will be discussed and reevaluated as it required technical evaluation

Sumedang LPS TV / TV LPSs : 9Catatan / Note : Pelaksanaan seleksi jasa penyiaran televisi di Wilayah Layanan Sumedang akan dibahas dan dilakukan penilaian kembali karena diperlukan evaluasi teknis. / Selection of television broadcast service in Sumedang Service Area will be discussed and reevaluated as it required technical evaluation

2.3. Selection of Radio and Television Broadcast Service Provider

Selection of broadcast service provider is a screening of users of radio frequency spectrum for broadcast through the use of comparative evaluation method done if the number of viewers of broadcast in a broadcast region exceeds the number of canals available. The selection includes the discussion of the selection method, evaluation and plenary session on the administrative, broadcast program and technical aspects.

In the 2013 Fiscal year, had been done 7 (seven) activities of selection of broadcast agency competing for frequency canals in 16 provinces with 37 broadcast services discussing 135 broadcast agencies consisting of 91 radio broadcast services and 44 television broadcast services.







2.

3.

4.

5.

Serpong,18 - 19 Maret 2013 /Serpong,18 - 19 Maret 2013

Serpong, 15 - 16 April 2013 /Serpong, 15 - 16 April 2013

Bekasi,13 - 14 Mei 2013 /Bekasi,13 - 14 May 2013

Bogor,15 - 16 Juli 2013 /Bogor,15 - 16 July 2013

Jawa Barat (Lanjutan Seleksi Febr.) / West Java (continuance of February Selection)

Bengkulu /Bengkulu

Maluku / Maluku





Bali / Bali


Jawa Tengah / Central JavaJawa Timur /East Java

Jambi / Jambi

Ciawi, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Kab. BogorLPS Radio / Radio LPSs : 6Sumedang LPS TV / TV LPSs : 9Kuningan LPS TV / TV LPSs : 6Catatan / Note: Pelaksanaan seleksi jasa penyiaran televisi di Wilayah Layanan Kuningan akan dibahas dan dilakukan penilaian kembali karena diperlukan evaluasi teknis / Selection of television broadcast service in Kuningan Service Area will be discussed and reevaluated as it required technical evaluation

Kota Bengkulu LPS TV / TV LPSs : 6

Kota Ambon LPS TV / TV LPSs : 3

Lombok Timur LPS Radio / Radio LPSs : 2

Kota Gorontalo LPS TV / TV LPSs : 10

Kota Balikpapan / Balikpapan City LPS Radio / Radio LPSs : 2Kota Tarakan / Tarakan City LPS Radio / Radio LPSs : 4Kabupaten Paser / Paser Regency LPK Radio / Radio LPKs :2

BukittinggiLPS Radio / Radio LPSs : 2Pasaman BaratLPS Radio / Radio LPSs: 3

Singaraja

LPS TV / TV LPSs : 8

Jawa Barat IKab. Cimahi LPK Radio / Radio LPKs : 2Bekasi LPK Radio / Radio LPKs : 2Subang 1 LPK Radio / Radio LPKs : 3Bogor LPK Radio / Radio LPKs : 4Indramayu 2 LPK Radio / Radio LPKs : 4

Jawa Barat II Kab. Sumedang 1 LPK Radio / Radio LPKs : 3Kab. Garut 1 LPK Radio / Radio LPKs : 2Depok LPK Radio / Radio LPKs : 4Cianjur 1 LPK Radio / Radio LPKs : 2Kab. Cirebon LPK Radio / Radio LPKs : 3

Pati LPS Radio / Radio LPSs: 3

Magetan LPS Radio / Radio LPSs : 2Kediri LPS Radio / Radio LPSs : 4

Jambi LPS Radio / Radio LPSs : 3



BIDANG PENYIARAN

BROADCASTING


2.4. Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) untuk Mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)

EUCS dilakukan oleh Tim EUCS yang dibentuk Menteri, terdiri dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI), Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika (SDPPI), Balai Monitor / Loka Monitor, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)/ Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), serta dapat melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang ruang lingkup tugasnya di bidang komunikasi dan informatika. EUCS dilaksanakan setelah lembaga penyiaran mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan IPP Prinsip/perpanjangan dan ISR. Aspek yang dievaluasi adalah kelayakan tentang persyaratan administrasi, program siaran, dan data teknis penyiaran. Mekanisme pelaksanaan meliputi klarifikasi/tanya jawab dengan Pimpinan/Direktur/Manajemen, peninjauan/penilaian langsung ke lokasi lembaga penyiaran dan pleno hasil evaluasi masing-masing aspek untuk menentukan lulus dan atau tidak lulus yang selanjutnya disusun berita acara sebagai laporan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.




6.

7.

Bogor, 9 - 10 September /Bogor, 9 - 10 September

Bogor, 11 - 12 November 2013 / Bogor, 11 - 12 November 2013

Sulawesi Tengah / Central Sulawesi

Kalimantan Tengah / Central Kalimantan



Kota Palu / Palu city LPS Radio / Radio LPSs : 5 LPS TV / V LPSs : 2

Kota Palangkaraya / Palangkaraya City LPS Radio / Radio LPSs: 3

Kabupaten Deli Serdang / Deli Serdang Regency LPS Radio / Radio LPSs : 2Kabupaten Serdang / Serdang Regency LPS Radio / Radio LPSs : 3

Wilayah Layanan Temanggung / Temanggung Service Area LPS Radio / Radio LPSs : 2

2.4. Evaluation of Test Broadcast (EUCS) to Obtain Broadcast License (IPP)

EUCS is done by the EUCS Team formed by the Minister consisting of the Directorate General of Post and Informatics (the DG of PPI), the Directorate General of Post and Informatics Resources (SDPPI), Monitor Center and the Indonesian Broadcast Commission (KPI) / Regional Indonesian Broadcast Commission (KPID) and can include the elements of provincial and local governments whose jurisdiction is in the field of communication and informatics. EUCS is performed after the broadcast agencies have filed written application to the Minister of Communication and Informatics by attaching the Principle/extension IPP and ISR. The aspects to be evaluated are fulfillment of the administrative requirements, broadcast program and broadcast technical data. The mechanism includes clarification with the Leadership/Director/Management, direct visit to the broadcast agency location and plenary session of the result of evaluation of each aspects to determine whether or not a broadcast agency passes and after that the minutes will be prepared and submitted as a report to the Minister of Communication and Informatics.




Pada TA. 2013 telah dilaksanakan sejumlah 35 kegiatan di 29 Provinsi terhadap 156 lembaga penyiaran. Telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan IPP Tetap 100 lembaga penyiaran dan 91 lembaga penyiaran yang ditunda/belum memenuhi persyaratan kelulusan. Untuk EUCS LPPL pelaksanaannya menggunakan anggaran Direktorat Penyiaran dengan tindaklanjut oleh Direktorat Telekomunikasi Khusus.

In the fiscal year 2013, had been held 35 activities in 29 provinces and 156 broadcast agencies. 100 broadcast agencies met the requirements to obtain permanent IPP and 91 broadcast agencies’ applications were pending/had not met the passing requirements. The implementation of EUCS LPPL used the budget of the Broadcast Directorate with the follow up by the Special Telecommunication Directorate.

Pelaksanaan

Evaluasi Uji Coba

Siaran Lembaga

Penyiaran Jasa

Penyiaran Radio

dan Televisi

Implementation of

Broadcast Test of

Broadcast Agencies

Radio and

Television

Broadcast Service

Peninjauan

ke Kantor/studio

Lembaga Penyiaran

Pada saat Evaluasi

Uji Coba Siaran

Visit to Office/

Studio of Broadcast

Agencies during

Broadcast Test

Evaluation



BIDANG PENYIARAN

BROADCASTING


a. Lembaga Penyiaran yang lulus EUCS

No Nama Lembaga PenyiaranName of Broadcast

Jenis LPType of LP

ProvinsiProvince

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

PT. Media Visual Nusantara

PT. Pilar Mediatama

PT. Jambi Vision (JBV)

PT. SKY LBS TV

PT. Batanghari Vision Plus (Batanghari Vision)

LPK Radio Komunitas Pendidikan Suara SMK Yapema

PT. Vision Cemerlang

PT. Optimus Prima Vision

PT. Trans TV Ambon Ternate (Trans TV Ambon)

PT. Trans 7 Ambon Ternate (Trans7 Ambon)

PT. Thunggal Manise Vision (Thunggal Vision)

PT. Radio Mentari Surya Citra

PT. Radio Tadzkya Lintas Swara

PT. Radio Swara FM Radial

PT. Bandung Visual Mandiri

PT. Radio Aloisia Megaswara (Amega FM)

PT. Saranainsan Mudaselaras (Jogja Medianet)

PT. Handep Mitra Visual

PT. GTV Palangkaraya

PT. Trans 7 Balikpapan Palangkaraya

(Trans 7 Palangkaraya)

PT. Cakrawala Andalas Televisi Semarang dan

Palangkaraya (AN TV palangkaraya)

PT. Panen Raya Indonesia Jaya

PT. Trans TV Palangkaraya Palu (Trans TV Palangkaraya)

PT. Wahana Semesta Bengkulu Televisi (RB TV)

PT. Radio Swara Karya Gorontalo

PT. Cakrawala Andalas Televisi Manado dan Goronta

(ANTV Gorontalo)

PT. Televisi Pandji Gemilang Persada (Sky TV)

PT. Radio Gema Al Falah

PT. Trans TV Balikpapan

PT. Balikpapan Media Televisi

PT. Kaltim Televisi

PT. Yasifat TV Media

PT. Mahakamvision Network

PT. Erutia Multi Media

PT. Paser Media

PT. Surya Paguntaka

PT. Borneo Visual Multimedia Pro

PT. Manakarra Televisi

PT. Nadira Intermedia Nusantara (Smartvision)

PT. Pesona Nusa Vision

TV LPB Kabel / Cable LPB



TV LPB Satelit / Satellite LPB


Radio LPK



TV LPS

TV LPS


Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS


Radio LPS



TV LPS

TV LPS

TV LPS

TV LPS

TV LPS

TV LPS

Radio LPS

TV LPS

TV LPS

Radio LPS

TV LPS

TV LPS

TV LPS












Jambi / Jambi


Jambi / Jambi

Lampung / Lampung


Kep. Riau / Riau Island

Maluku / Maluku

Maluku / Maluku

Maluku / Maluku





D.I Jogyakarta / D.I Jogyakarta

D.I Jogyakarta / D.I Jogyakarta







Bengkulu / Bengkulu




Kalimatan Timur / East Kalimantan











DKI Jakarta II / DKI Jakarta II


a. Broadcast Agencies Passing the EUCS





Jenis LPType of LP

ProvinsiProvince

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

PT. Televisi Tanah Liat Semesta

PT. Liiur Persada

PT. Media Visual Banyuwangi

PT Krista Rafi Nusantara

PT. Radio Bhumi Pertiwi Supraindo Firman Media

(Smartfm)

PT. Sun Televisi Makassar

PT. Yusma Vision Pare

PT. Mitra kabel Sidrap

PT. Andalas Cavis

PT. Citra Intel Pratama

PT. Cakrawala Andalas Televisi Lampung dan Kendari

(ANTV Kendari)

PT. Radio Persada Gunung Slamet

PT. Digital Media Asia (VivaSky)

PT. Digital Vision Nusantara (K Vision)

PT. Jakarta Vision Cable (JV Cable)

PT. Minang Media Televisi Sumbar (Minang TV)

PT. Lativi Mediakarya Semarang-Padang

(tvOne Padang)

PT. Triarga Media Televisi (Triarga TV)

PT. Lintas Antariksa (TV9)

PT. Radio Suara Bima Perdana

PT. Cakrawala Andalas Televisi Bali dan Mataram

(ANTV)

PT. Saluran Radio Media Yadinu Masbagik

PT. Radio Pelangi Citra Nuansa Bima

PT. Trans7 Batam Mataram (Trans 7 Mataram)

PT. Radio Selong Citra

PT. Surya Citra Sentosa (SCTV Aceh)

PT. Radio Suara Setia Hati (RASSATI FM)

PT. Radio Samudra Pase (SAPA FM)

PT. Cahaya Televisi Indonesia

PT. Cakrawala Andalas Televisi Banten dan Ternate

PT. Cahaya Tara Vision

PT. Pacific Televisi Anugerah (Pacific TV)

PT. Manado Semesta Televisi (M Channel)

PT. Radio Nuansa Giri (Radio Nuansa Giri)

PT. Radio Bali Gema Pusaka Yudha (98,1 Gia FM Bali)

PT. Radio Bali Suara Mitra Dewata (101,2 D’Oz FM Bali)

PT. Radio Swara Bukit Bali Indah (BBI)

PT. Radio Click Gita Saraswati (Click Radio)

PT. Radio Semeton Takdir (Semeton Takdir FM)

PT. Radio Citra Bali FM (Radio Citra Bali)

PT. Radio Gema Bali Mandiri (Radio Megantara Bali)

TV LPS

Radio LPS



Radio LPS

TV LPS





TV LPS

Radio LPS




TV LPS

TV LPS

TV LPS

TV LPS

Radio LPS

TV LPS

Radio LPS

Radio LPS

TV LPS

Radio LPS

TV LPS

Radio LPS

Radio LPS

TV LPS

TV LPS


TV LPS

TV LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS









Riau / Riau

Riau / Riau



DKI Jakarta III / DKI Jakarta III













Aceh / Aceh

Aceh / Aceh

Aceh / Aceh

Banten / Banten

Banten / Banten

Banten / Banten



Bali / Bali

Bali / Bali

Bali / Bali

Bali / Bali

Bali / Bali

Bali / Bali

Bali / Bali

Bali / Bali



BIDANG PENYIARAN

BROADCASTING



Jenis LPType of LP

ProvinsiProvince

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

PT. Radio Bali Eling Ajeg Lan Trepti

PT. Berita Bagus Sejati (News FM)

PT. Radio Musica Idola Belitung

PT. Radio Media Duta Cipta

PT. Radio Suluh Qolbu

PT. Lativi Mediakarya Bangka Belitung dan Ternate

(TVOne Babel)

PT. TPI Lintas Babel (MNC Babel)

PT. Cakrawala Andalas Televisi Palembang dan Bangka

Belitung (ANTV Babel)

PT. Mitra Maxima Media

PT. Bamega Visual

PT. Cendrawasih Wiputra Mandiri

PT. Mega Vision Geralindo

PT. Radio Jazirah Universitas Muhammadiyah Bengkulu

(Jazirah FM)

PT. Trans7 Ambon Ternate (Trans7 Ternate)

PT. Trans TV Ambon Ternate (Trans TV Ternate)

Perkumpulan Pendengar Radio Mitra FM Gereja

PT. Lativi Mediakarya Lombok dan Palu (TV One Palu)

PT. Cakrawala Andalas Televisi Makassar dan Palu

(ANTV Palu)

PT. Palu Perdana Telemedia

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

TV LPS

TV LPS

TV LPS





Radio LPS

TV LPS

TV LPS

Radio LPK

TV LPS

TV LPS


Bali / Bali

Bali / Bali











Bengkulu II / Bengkulu II



Jawa Tengah II / Central Java II




b. Lembaga Penyiaran yang ditunda/belum memenuhi persyaratan EUCS


Jenis LPType of LP

ProvinsiProvince

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

PT. Mackianos Network

PT. Radio Duta Muda Indonesia (DMI)

PT. Garuda Bintang Anggada

PT. Handep Mitra Visual

PT. Pro Vision Mandiri Netlink

LPK Candradimuka Televisi

PT. Paser Media

PT. Surya Paguntaka

PT. Manakarra Televisi

PT. Garuda Media Nusantara (Matrix TV)

PT. Radio Artha Prima Perdana

PT. Kartika Pusaka Bangsa

PT. Radio Citra Mandiri Perkasa Mandiri

PT. Radio Bahana As-Sunnah


Radio LPS

TV LPS



TV LPK





Radio LPS

TV LPS

Radio LPS

Radio LPS


Maluku / Maluku








DKI Jakarta II / DKI Jakarta II





b. Broadcast Agencies not Passing the EUCS Requirements





Jenis LPType of LP

ProvinsiProvince

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

PT. Saluran Bintang Cemerlang Televisi Jawa Timur

PT. Malomo Vision

PT. Meranti Vision

PT. Baubau Televisi

PT. Cakrawala Andalas Televisi Lampung dan Kendari

(ANTV Kendari)

PT. Radio Inganta Gray FM

PT. Naufalia Vision Mandiri Kotapinang

PT. Kabanjahe Vision

PT. GTV Kupang

Perkumpulan Aktivis Peduli Hak Anak

PT. Lativi Mediakarya Semarang-Padang (tvOne

Padang)

PT. Triarga Media Televisi (Triarga TV)

PT. Radio Suara Bima Perdana

PT. Saluran Radio Media Yadinu Masbagik

PT. Radio Pelangi Citra Nuansa Bima

PT. Trans7 Batam Mataram (Trans 7 Mataram)

PT. Radio Selong Citra

PT. Radio Hamzanwadi

PT. Surya Citra Sentosa (SCTV Aceh)

PT. Radio Suara Setia Hati (RASSATI FM)

PT. Radio Samudra Pase (SAPA FM)

PT. Dimensi Global Televisi

PT. Radio Citra Swara Indonesia

PT. Radio Dutaswara Banten

PT. Radio Suara Teluk Amurang (Radio Star FM)

PT. Radio Kabar Baik (Radio Kabar Baik)

PT. Radio Nuansa Giri (Radio Nuansa Giri)

PT. Radio Bali Gema Pusaka Yudha (98,1 Gia FM Bali)

PT. Radio Bali Suara Mitra Dewata (101,2 D’Oz FM Bali)

PT. Radio Swara Bukit Bali Indah (BBI)

PT. Radio Click Gita Saraswati (Click Radio)

PT. Radio Semeton Takdir (Semeton Takdir FM)

PT. Radio Citra Bali FM (Radio Citra Bali)

PT. Radio Gema Bali Mandiri (Radio Megantara Bali)


PT. Berita Bagus Sejati (News FM)

PT. Radio Musica Idola Belitung

PT. Radio Voice Of Belitung

PT. Radio Putra Bangka Cemerlang

PT. Radio Media Duta Cipta

PT. Radio Suluh Qolbu

PT. Pangkalpinang Vision

PT. Pesona Visual Mandiri





TV LPS

Radio LPS



TV LPS

Radio LPK

TV LPS

TV LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

TV LPS

Radio LPS

Radio LPS

TV LPS

Radio LPS

Radio LPS

TV LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS





Riau / Riau






NTT / East Nusa Tenggara

NTT / East Nusa Tenggara









Aceh / Aceh

Aceh / Aceh

Aceh / Aceh

Banten / Banten

Banten / Banten

Banten / Banten



Bali / Bali

Bali / Bali

Bali / Bali

Bali / Bali

Bali / Bali

Bali / Bali

Bali / Bali

Bali / Bali

Bali / Bali

Bali / Bali










BIDANG PENYIARAN

BROADCASTING



Jenis LPType of LP

ProvinsiProvince

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

PT. Lativi Mediakarya Bangka Belitung dan Ternate

(TVOne Babel)

PT. TPI Lintas Babel (MNC Babel)

PT. Cakrawala Andalas Televisi Palembang dan Bangka

Belitung (ANTV Babel)

PT. Cakrawala Andalas Televisi Banjarmasin dan Padang

(ANTV Banjarmasin)

PT. Anugerah Media Televisi

PT. Gema Oskar Lestari

PT. Radio Bahana Publika Olahswara Tata

Perkumpulan Radio Komunitas Thiess Satui FM

Radio Komunitas Fakultas Dakwah IAIN Antasari

PT. Annur Vision Barabai

PT. Tibung Raya Multimedia

PT. Media Rantau Nusantara

PT. Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu

(ANTV Bengkulu)

PT. Bengkulu Televisi (Bengkulu TV)

Perkumpulan Penyiaran Komunitas Radio Muria Jepara

PT. Radio Pantura Duta Swara

PT. Kudus Televisi Indonesia

Perkumpulan Penyiaran Radio Komunitas Radio Swara

Tani

PT. Radio Shoutu An-Nawawi Berjan

Perkumpulan Radio Komunitas Kumbaya FM

PT. Radio Nahdlah

Perkumpulan Radio Komunitas Peduli Lingkungan

Hidup Javanose Christian Church

PT. Radio Kampoeng Langgeng

Lembaga Penyiaran Komunitas Manggala FM

PT. Radio Semesta Banyumas Swara

PT. Radio Gempita Indah Swara

PT. Radio Talenta Gema Nada

PT. Radio Cahaya Bintang Snada

PT. GTV Palu

PT. Trans 7 Palu Gorontalo (Trans 7 Palu)

PT. Trans TV Palangkaraya Palu (Trans TV Palu)

PT. Lativi Mediakarya Lombok dan Palu (TV One Palu)

PT. Cakrawala Andalas Televisi Makassar dan Palu

(ANTV Palu)

PT. Palu Perdana Telemedia

TV LPS

TV LPS

TV LPS

TV LPS

TV LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPK

Radio LPK




TV LPS

TV LPS

Radio LPK

Radio LPS

TV LPS

Radio LPK

Radio LPS

Radio LPK

Radio LPS

Radio LPK

Radio LPS

Radio LPK

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

Radio LPS

TV LPS

TV LPS

TV LPS

TV LPS

TV LPS







































2.5. Verification of Broadcast Agency

Upon the issuance of Ministerial Regulation No. 38 of 2012 dated 17 October 2012 concerning Procedures for the Reporting of Change of Data of Broadcast License, any broadcast agencies either radio or television that will change administrative, technical and broadcast program data must file report to the Minister of Communication and Informatics. The change of data will be evaluated and verified by the relevant work units. The administrative aspects will be evaluated by the DG of PPI and the technical aspects by the DG of SDPPI and the technical implementing units. Based on the results of evaluation and verification, the Minister shall issue approval or rejection to the applying agency. The verification activities of broadcast agencies are as follows:1. Holders of principal IPP aiming at directly

knowing the administrative factual progress of administrative and legal requirements/compliance of administrative data, technical data, and operational feasibility of broadcast for the preparedness of broadcast test.

2. Issues/case/follow up of FRB to the Radio Broadcast Service and Television Broadcast Servicerequiring verification, either directly or indirectly.\

3. Change of data such as Name, domicile, directors, statutes, change of transmitting location (radio station) and frequency, expansion of subscribed service area, change of broadcast program of subscribed service area and change of membership of private broadcast agency requiring verification, either directly or indirectly.

In the 2014 fiscal year, had been held 95 activities of broadcast agency verification on 221 broadcast agencies consisting of 79 activities of principal IPP verification (193 broadcast

2.5. Verifikasi Lembaga Penyiaran

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2012 Tanggal 17 Oktober 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran, setiap lembaga penyiaran baik Radio maupun Televisi yang akan melakukan perubahan data administrasi, teknis dan program siaran harus melaporkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Perubahan data yang telah disampaikan tsb. akan dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh unit kerja terkait, aspek administrasi oleh Ditjen PPI dan aspek teknis oleh Ditjen SDPPI beserta unit pelaksana teknisnya. Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tsb. Menteri menerbitkan surat persetujuan atau penolakan kepada lembaga penyiaran yang mengajukan. Adapun jenis pelaksanaan kegiatan verifikasi lembaga penyiaran, sebagai berikut : 1. Pemegang IPP Prinsip yang bertujuan untuk

mengetahui secara langsung/faktual progres dari kelengkapan secara administratif dan legalitas/kesesuaian data administrasi, data teknik, dan kelayakan operasional penyiaran guna kesiapan dalam uji coba siaran.

2. Adanya permasalahan/kasus/tindaklanjut FRB terhadap Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi yang memerlukan tindakan verifikasi, baik langsung maupun tidak langsung.

3. Adanya perubahan data, seperti : Nama, Domisili, Susunan Pengurus, Anggaran Dasar Lembaga Penyiaran, Perubahan Lokasi Pemancar (Stasiun Radio) dan Frekuensi, Perluasan Jangkauan Wilayah Layanan Lembaga Penyiaran Berlangganan, Perubahan Program Siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, dan Perubahan keanggotaan sistem stasiun jaringan lembaga penyiaran swasta yang memerlukan tindakan verifikasi, baik langsung maupun tidak langsung.

Pada TA. 2013 Kegiatan verifikasi lembaga penyiaran dilaksanakan sejumlah 95 kegiatan, memverfikasi 221 lembaga penyiaran, terdiri dari verifikasi IPP Prinsip 79 kegiatan (193 lembaga



BIDANG PENYIARAN

BROADCASTING


penyiaran), Tindaklanjut FRB 8 kegiatan (18 lembaga penyiaran), perubahan data penyiaran 8 kegiatan (10 lembaga penyiaran).

d. Verifikasi IPP Prinsip

agencies), 8 activities of FRB follow up (18 broadcast agencies), 8 activities of change of broadcast data (10 broadcast agencies). d. Verification of Principle IPP

No. Tgl. PelaksanaanImplement

Kot/Kab.City/Regenc

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

26 - 28 Maret /

26 - 28 March

21 - 23 Maret /

21 - 23 March

20 - 22 Maret /

20 - 22 March

20 - 22 Maret /

20 - 22 March

26 - 28 Maret /

26 - 28 March

27 - 29 Maret /

27 - 29 March

10 - 12 Maret /

10 - 12 March

3 - 5 April /

3 - 5 April

10 - 12 April /

10 - 12 April

Sleman dan Kulonprogo

D.I. Yogyakarta

Sleman and Kulonprogo D.I.

Yogyakarta

Bangli dan Gianyar

Bali / Bangli and Gianyar Bali

Kota Waringin Timur

Kalteng / Kota waringin, Central

Kalimantan

Sikka, NTT / Sikka, East Nusa

Tenggara

Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai

Selatan, Kalsel / Hulu Sungai Tengah

Hulu Sungai Selatan, Kalsel

Bolaang Mongondow

Sulut / Bolang, North Sulawesi

Manado, Sulut / Manado, North

Sulawesi

Bone dan Wajo

Sulsel / Bone and Wajo

South Sulawesi

Makassar, Pare-pare

Sidrap, Sulsel / Makassar, Pare-pare,

Sidrap, south sulawesi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Lembaga PenyiaranBroadcast Agency

LPK TV MMTC

PT. Aloisia Megaswara

LPK Radio Murakabi

LPK Radio Swaradesa

PT. Radio Click Gita Saraswati


PT. Radio Bali Gema Pusaka Yudha

PT. Trans TV Palangkaraya Palu

PT. Pro Vision Mandiri Netlink

PT. Media Sampit Indonesia

PT. Global TV Palangkaraya

PT. LPK Aktivis Peduli Hak Anak

PT. Annur Vision Barabai

PT. Tibung Raya Multimedia

PT. Radio Swara Akbar Kota Mania

PT. Manado Semesta TV

PT. Surya Sentosa Multimedia

PT. Aspetika Manasa Sulut

PT. Jet Visi Mandiri

PT. Radio Al Maarif Bone

PT. Bone Ade Visual Mandiri

PT. Fiqri Kabel

PT. Ujung Pero TV Kabel

PT. Sun TV Makassar

PT. Yusma Vision Pare

PT. Mitra Kabel Sidrap

PT. Malomo Vision

PT. Visual Kabel Vision




10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

11 - 13 April /

11 - 13 April

11 - 13 April / 11 - 13 April

24 - 26 April / 24 - 26 April

17 - 19 April / 17 - 19 April

17 - 19 April / 17 - 19 April

7 - 8 Mei / 7 - 8 May

24 - 26 April /

24 - 26 April

24 - 26 April /

24 - 26 April

8 - 10 Mei /

8 - 10 May

1 - 3 Mei / 1 - 3 May

6 - 8 Mei / 6 - 8 May

7 - 9 Mei / 7 - 9 May

7 - 9 Mei / 7 - 9 May

Minahasa, Sulut / Minahasa, North

Sulawesi

Pemalang, Jateng / Pemalang, Central Java

Karimun, Kep. Riau / Karimun, Riau Island

Banyuwangi, Jatim / Banyuwangi, East Java

Tegal, Jateng / Tegal, Central Java

Lhoksuemawe, Aceh / Lhoksuemawe, Aceh

Palu, Sulteng / Palu, South East Sulawesi

Tomohon, Sulut /

Tomohon, North Sulawesi

Solo, Sragen, Klaten

Jateng / Solo, Sragen, Klaten, Central Java

Tarakan, Kaltara / Tarakan, Kaltara

Singaraja, Bali / Singaraja, Bali

Makassar, Sulsel / Makassar, South

Sulawesi

Kendari, Sultra / Kendari, Southeast

Sulawesi

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

PT. Radio manguni Suara Anugrah

PT. Radio Trivana Jaya

PT. Radio Suara Teluk Amurang Ranoiapo

PT . Radio Persada Gn. Slamet (TL EUCS)

PT. Radio Azam Mitra Umat

LPK Citra Buana FM

LPK Suara Kalibaru FM

PT. Media Visual Banyuwangi

PT. Radio Suara Arum Kamelia FM

LPK Yaumi

LPK Sahabat Muslim

PT. Samudera Pase

PT. Trans TV Palangkaraya Palu

PT. Global TV Palu

PT. Cakrawala Andalas TV Makassar dan Palu

PT. Multi Media Sarana Kuranga

PT. Radio Swara Sahabat

PT. Radio Citra Mandiri Perkasa Lestari

LPK Pengajian Muhammadiyah Suara Anda

LPK Renata

LPK Purwo Kencono

LPK Lawu

PT. Surya Paguntaka

PT. Radio Citra Bali FM

PT. Radio Singaraja

PT. Radio Semeton Takdir

PT. Radio Nusa Giri FM

PT. Media Surya Pratama

PT. Phinisi Citra Vision

PT. Vision Graha Multimedia

PT. Gama Komunikasi

PT. Radio Sangia Kandai

PT. Radio Muadz Bin Jabal

PT. Televisi Kabel Sultra Vision


Kot/Kab.City/Regenc

No. Lembaga PenyiaranBroadcast Agency



BIDANG PENYIARAN

BROADCASTING


23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

16 - 18 Mei /

16 - 18 May

13 Mei / 13 May

29 - 31 Mei /

29 - 31 May

29 - 31 Mei / 29 - 31 May

29 - 31 Mei / 29 - 31 May

27 - 29 Mei / 27 - 29 May

3 - 5 Juni / 3 - 5 June

12 - 14 Juni / 12 - 14 June

13 - 15 Juni / 13 - 15 June

19 - 21Juni / 19 - 21June

19 - 21Juni / 19 - 21June

19 - 21Juni / 19 - 21June

19 - 21Juni / 19 - 21June

1 - 3 Juli / 1 - 3 July

Bulukumba, Gowa

Sulsel / Bulukumba, Gowa

South Sulawesi

Jakarta / Jakarta

Aceh Selatan / Aceh Selatan

Aceh Besar / Aceh Besar


Bengkalis dan Pekanbaru / Bengkalis and

Pekanbaru

Toraja Utara , Luwu, Sulsel / Toraja Utara ,

Luwu, South Sulawesi

Badung, Tabanan, Bali / Badung, Tabanan

Bali

Bulungan, Kaltara / Bulungan, Kaltara

Lombok Timur, NTB / Lombok Timur, NTB

Deli Serdang, Sumut / Deli Serdang, North

Sumatra

Labuhan Batu Selatan / Labuhan Batu Selatan

Indramayu, Cirebon

Majalengka, Jabar / Indramayu, Cirebon

Majalengka, West Java

Kupang, Timur Tengah Selatan / Kupang,

Timur Tengah Selatan

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

PT. Gantarang Vision

PT. Polewali TV Kabel

PT. Gowa Visi Utama

PT. Media Visual Nusantara (TL EUCS)

PT. Radio Kuta Naga Pesona

LPK Pekka Barona

PT. Surya Citra Sentosa

PT. Radio Al Adha

PT. Radio Focus Media

PT. Andalaz Cable Vision

PT. Citra Intel Pratama

LPK Suska FM

PT. Toraja Media Mandiri

PT. Aspetika Luwu

PT. Radio Bali Suara Mitra Dewata

PT. Radio Gema Bali Mandiri

PT. Radio Swara Bukit Bali Indah

PT. Berita Bagus Sejati

PT. Radio Swara Swarga

PT. Syarma Vision

PT. Radio Maraqittaklimat Mediaswara

PT. Radio Andicho Swara Pingkopingko

LPK Suara Akar Rumput

PT. Naufalia Vision Mandiri Kota Pinang

LPK Al Huda

PT. Radio Multi Niaga Hadena

PT. Radio Pelangi Nuansa Swaratama

PT. Pelangi Raya Televisi

PT. Radio Mezik FM

PT. Radio Mutiara Elok

PT. GTV Kupang

PT. Radio Mercy


Kot/Kab.City/Regenc





37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

18 - 20 Juli /

18 - 20 July

31 Juli - 2 Agst. /

31 July - 2 August

31 Juli - 2 Agst. / 31 July - 2

August

19 - 20 Juli /

19 - 20 July

24 - 25 Juli / 24 - 25 July

25 - 27 Juli /

25 - 27 July

25 - 27 Juli /

25 - 27 July

2 - 4 Sept. /

2 - 4 September

2 - 4 Sept. /

2 - 4 September

8 - 10 Sept. /

8 - 10 September

11 - 13 Sept. / 11 - 13 Sept

19 - 21 Sept. /

19 - 21 Sept

25 - 27 Sept. / 25 - 27 Sept

25 - 27 Sept. /

25 - 27 Sept

25 - 27 Sept. / 25 - 27 Sept

Tanah Bumbu, Banjar Baru /

Tanah Bumbu, Banjar Baru

Wonogiri / Wonogiri

Purworejo, Jawa Tengah /

Purworejo, Central Java



Serang, Banten /

Serang, Banten

Tangerang, Banten / Tangerang,

Banten

Subang, Jawa Barat / Subang,

West Java


West Java

Pandeglang, Banten /

Pandeglang, Banten

Gn. Kidul, DIY. / Gn. Kidul, DIY.


West Java

Indragiri Hilir, Riau / Indragiri

Hilir, Riau

Surabaya, Sidoardjo

Jatim / Surabaya, Sidoardjo

East Java

Bengkalis / Bengkalis

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

LPK Thiess Satui FM

PT. Ira Visual Multimedia (tdk dpt menunjukkan data)

LPK Khalda

PT. Radio Gempita Indah Swara

PT. Televisi Tanah Liat

PT. Digital Vision Nusantara

PT. Jakarta Vision Cable

PT. Digital Media Asia

PT. Dimensi Global TV

Pt. Cakrawala Andalas TV

PT. Cahaya TV Indonesia

PT. Cahaya Tara Vision

PT. Radio Duta Suara Subang

PT. Radio Suara Tama Anugrah

PT. Radio Gita Pantura Selatas Nada

PT. Radio Suara Mustika Pantura

PT. Radio Suara Adya Samudra

PT. Media Informasi Lintas Dimensi

PT. Radio Dutaswara Banten

PT. Radio Swara Angkasa Megah

LPK Wiladeg Karangmojo Gn. Kidul

PT. Radio Makmur Raya Suksestama

PT. Radio Swara New Soneta

LPK Dakwah Islam Dais Masjid Agung

PT. Aidea Vision

PT. Radio Media As - Salam

PT. Radio Shamsindo Indonesia

LPK Pendowo

LPK Awang-awang

PT. Sri Junjungan Televisi


Kot/Kab.City/Regenc




BIDANG PENYIARAN

BROADCASTING


52.

53.

54

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

26 - 28 Sept. /

26 - 28 September

21 - 23 Okt. /

21 - 23 October

17 - 19 Okt. /

17 - 19 October

3 - 5 Okt. /

3 - 5 October

7 - 9 Okt. /

7 - 9 October

9 - 11 Okt. /

9 - 11 October

9 - 11 Okt. /

9 - 11 October

9 - 11 Okt. /

9 - 11 October

9 - 11 Okt. /

9 - 11 October

23 - 25 Okt. / 23 - 25 Oct

17 - 19 Okt. /

17 - 19 October

7 - 9 Okt. /

7 - 9 October

19 - 21 Okt./

19 - 21 October

23 - 25 Okt. / 23 - 25 Oct

28 - 30 Okt. /

28 - 30 October

28 - 30 Okt. / 28 - 30 Oct

Enrekang, Maros, Makassar, Sulsel /

Enrekang, Maros , Makassar, South Sulawesi

Banjarmasin, BanjarbaruKalsel / Banjarmasin,

Banjarbaru, South Kalimantan

Gresik, Lamongan, Jatim / Gresik, Lamongan

East Java

Lampung Tengah

Way Kanan, Lampung / Lampung Tengah

Way Kanan, Lampung

Tanjungpinang, Kepri / Tanjungpinang, Riau

Islands

Donggala, Poso / Donggala, Poso

Palu, Poso, Sulteng / Palu, Poso

Central Sulawesi

Aceh Barat Daya, Aceh Selatan / Aceh Barat

Daya, Aceh Selatan

Lampung Utara, Bandar Lampung / Lampung

Utara, Bandar Lampung

Karo, Sumut / Karo, North Sumatra

Purbalingga, Jateng / Purbalingga, Central

Java

Dharmasraya, Padang, Sumbar /

Dharmasraya, Padang, West Sumatra

Tanah Laut, Martapura, Kalsel / Tanah Laut,

Martapura, Central Kalimantan

Denpasar, Bali / Denpasar, Bali

Tapin Utara, Banjar, Kalsel / Tapin Utara,

Banjar, South Kalimantan

Bangka Barat, Babel / Bangka Barat, Babel

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

PT. Radio Erlina

PT. Radio Dejavu Pratama

PT. Radio Nusary Swara Interaktive

PT. Ira Visual Multimedia

LPK Majta TV

PT. Marsindo Media

PT. Radio Mahkota

Lpk Petani Tirta Kencana

PT. Radio Formula Jaya

PT. Radio Pandu Swara

PT. Radio Green Voice

PT. Radio Suara Avicom Mandiri

PT. Radio Swara Donggala

PT. Radio Matahari Mitra Persada

PT. Suara Maesa Sejahtera

LPK Mahasiswa Untad

PT. Waskita Wicaksana Visual

PT. Radio Kluetezz

LPK Pekka Khairatunnisa

LPK Pekka Srikandi

PT. Radio Bahana Surya Melati

PT. Multimedia Indonusa

PT. Radio Irfa Clarissa


PT. Radio Baturaden

PT. Voice Proklamator

PT. Radio Dharmasraya

PT. Radio Elang Pranada

PT. Radio Kenanga Martapura

PT. Radio Gelora Nusa Mediatama

PT. TPI Lintas Kalteng

PT. Kapuas Multimedia

PT. Radio Pilar Yuda Nusantara


Kot/Kab.City/Regenc





68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

28 - 30 Okt. /

28 - 30 October

31 Okt. 2 Nov. /

31 Oct - 2 Nov

31 Okt. 2 Nov.

1 Oct - 2 Nov

13 - 15 Nov. /

13 - 15 November

7 - 9 Nov. /

7 - 9 November

7 - 9 Nov. /

7 - 9 November

13 - 15 Nov. /

13 - 15 November

13 - 15 Nov. /

13 - 15 November

13 - 15 Nov. /

13 - 15 November

18 - 20 Nov. /

18 - 20 November

20 - 22 Nov. /

20 - 22 November

20 - 22 Nov. /

20 - 22 November

Tapin Utara, Banjar, Kalsel / Tapin Utara,

Banjar, South Kalimantan

Ciawi, Cianjur / Ciawi, Cianjur

Jambi / Jambi

Balikpapan

Kutai Kartanegara / Balikpapan

Kutai Kartanegara

Serang, Lebak, Banten / Serang, Lebak

Banten

Serang, Lebak, Banten / Serang, Lebak

Banten

Lampung / Lampung

Jambi, Tanjung Jabung Barat /

Jambi, Tanjung Jabung Barat

Purworejo, Jateng /

Purworejo, Central Java

Lombok Tengah / Lombok Tengah

Blora, Rembang, Kudus

Subang, Jateng / Blora, Rembang, Kudus

Subang, Central Java

Cilacap, Wonosobo

Jateng / Cilacap, Wonosobo

Central Java

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

PT. Media Rantau Nusantara

PT. Gema Madinah

PT. Bahana Suara Alam

PT. Radio Pertanian Ciawi

PT. Radio El Ditry

PT. Radio Zabak

PT. Radio Gema Baya Persada

PT. Radio Swaramaha

PT. Radio Phalma

PT. Mahakam Vision Balikpapan

PT. Radio Iramanada Suara Selaras

PT. Radio Citra Banten

PT. Radio Kecapi Nada Selaras

PT. Radio Afta Kreasi Serang

PT. Radio Swara Media Banten

PT. Radio Agnesta

PT. Radio Suara Menbau Sunnah

PT. Radio Erawa

PT. Radio Angkasa Biru

PT. Radio Cahaya Untuk Kito

PT. Duta Jambi Utama

PT. Radio Shoutu An - Nawiwi

LPK GKJ Purworejo

PT. Radio Gema Suara Lombok Satu

PT. Radio Mitra Tara Persada

PT. Radio Cahaya Soma Lombok

PT. Lombok Post FM

PT. Radio Mataram Jaya Media Swara

LPK Radio Suara Tani

PT. Radio Nahdlah

LPK Radio Kumbaya

PT. Radio Pantura Duta Swara

PT. Radio Kampoeng Langgeng Cipta Swara


PT. Radio Talenta Gema Nada

LPK Peduli Lingkungan Hidup Javanose Christian

Church


Kot/Kab.City/Regenc




BIDANG PENYIARAN

BROADCASTING


e. Verifikasi Tindaklanjut FRB


Kot/Kab. City/Regenc

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

TL FRB JAWA BARAT

WEST JAVA TL FRB

31 Jan. - 2 Feb .

31 Jan. - 2 February

6 - 8 Feb. / 6 - 8 February

1- 3 Agst. / 1- 3 August

2 - 4 Sept. / 2 - 4 September

16 - 18 Okt. / 16 - 18

October

31 Okt. 2 Nov. / 31 October

2 November

TL FRB SUMUT

NORTH SUMATRA TL FRB

2 - 4 Juli / 2 - 4 July

TL FRB SUMSEL

SOUTH SUMATRA TL FRB

24 - 26 Okt. / 24-26 Oct

Indramayu, Jabar / Indramayu,

West Java

Bandung dan Sumedang

Jabar / Bandung and Sumedang

West Java

Garut, Jawa Barat / Garut, West

Java

Tasikmalaya, Jawa Barat /

Tasikmalaya, West Java

Karawang, Subang

Majalengka, Jabar / Karawang,

Subang, Majalengka, West Java

Ciawi, Cianjur / Ciawi, Cianjur

Deli Serdang, Sumut / Deli

Serdang, North Sumatra

Palembang, Sumsel /

Palembang, South Sumatra

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Lembaga PenyiaranBroadcast Agency

LPK TV Mimi Hajah Een (Jangkar TV)

LPK TV Universitas Widyatama

LPK TV Unisba

LPK TV UPI

LPK TV Diurna Visual Akademika

PT. Radio Swara Runtutraut Gemahripah

PT. Radio Baraya Prima Swara

PT. Radio Buanajaya

PT. Radio Haryani Swara Utama

PT. Radio Citra Bewara Sukapura

PT. Radio Gaya Jaya Sakti

PT. Radio Prima Angkasa

PT. Radio suara Adyasamudra

PT. Radio Suara Tama Anugrah

PT. Radio Duta Suara Subang

PT. Radio Gita Puspa

PT. Radio Anugrah Selaras

PT. Bahana Commercial

e. Verification of FRB Follow up




c. Verification of Change of Broadcast DataData Change

2.6. Monitoring and Evaluation of Broadcast PNBP

The purpose is to see the implementation of activities in the field fromthe aspects of realization of Broadcast agencies with the status of having receivables and to know the reasons/constraints of non-payment of IPPs by the broadcast agencies. Its purpose of implementation is to identify the problems that arise in the field so that action can be taken as early as possible with regard to Broad cast License and Broadcast PNBP receivables. The Monitoring and Evaluation have been performed on 19 broadcasting agencies,with the results as follows: • 4 (four) broadcasting agencies have not

paid according to the Minutes: PT. Ira Visual Multimedia, PT. Vision Graha Multimedia, PT.Visual Kabel Vision, PT. BhinekaTelevisi Nusantara Network.

• 2 (two) broadcasting agencies are able and

PT. Biznet Multimedia

PT. Televisi Anak Spacetoon

PT. Indonesia Media TV (IMTV)

PT. Banten Sinar Dunia (BSTV)

PT. Mora Quatro Multimedia



PT. Mora Quatro Multimedia

PT. Oxcy Media Televisi


c. Verifikasi Perubahan Data PenyiaranPerubahan Data

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PERUBAHAN DATA

DATA CHANGE

25 Maret / 25 March

14 Mei / 14 May

10 Sept. / 10 September

24 Sept. / 24 September

3 - 6 Okt. / 3 - 6 October

17 - 19 Okt. / 17 - 19 October

16 - 18 Oktober / 16 - 18

October

12 Nov. / 12 November

Bogor, Jabar / Bogor, West Java




Banten / Banten

Bandung / Bandung

Denpasar / Denpasar

Surabaya, Jatim / Surabaya, East

Java


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2.6. Monitoring dan Evaluasi PNBP Penyiaran

Maksud dilaksanakannya kegiatan adalah untuk melihat realisasi dilapangan baik dari aspek keberadaan Lembaga penyiaran yang berstatus piutang dan untuk mengetahui alasan/kendala belum dibayarnya IPP oleh lembaga penyiaran. Tujuan dilaksanakannya untuk mengidentifikasi masalah yang timbul dilapangan sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin terkait dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan piutang PNBP Penyiaran. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sudah dilakukan terhadap 19 Lembaga Penyiaran, adapun hasil dari kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :• 4 (empat) Lembaga Penyiaran yang belum

membayar sesuai dengan Berita Acara : PT. Ira Visual Multimedia, PT. Vision Graha Multimedia, PT.Visual Kabel Vision, PT. Bhineka Televisi Nusantara Network.


Kot/Kab. City/Regenc




BIDANG PENYIARAN

BROADCASTING


willing to pay according to the official report at the latest in January 2014: PT. Bone Ade Visual Mandiri, PT. Toraja Media Mandiri.

• 5 (five) broadcast agencies resigned and the approval letters of cancellation of IPPs have been issued for them: PT. Noor Brothers Network, PT.NovaErwin, PT. Nafira Vision Vision, PT.Biewaa Multimedia, PT. GowaVisi Utama.

• 8 (eight) broadcast agencies already made the payment: PT. Mahakam Vision Balik papan, PT. Fiqri Kabel, PT. Broadband Communications, PT. Batam indo Nusa Vision, PT. Merdeka Media, PT. Resik Telemedia, PT. Radio Gema Krakatau, PT. Multimedia Indonusa.

2.7. Implementationof Broadcast Exhibition

Broadcast exhibition was held to provide information to the public, especially about broadcast in Indonesia. The material presented was on broadcast licensing process and information about legislationsin the field of broadcast. The exhibitions held in the 2013 fiscal year wereas follows:

• 2 (dua) Lembaga Penyiaran yang sanggup dan bersedia membayar sesuai dengan Berita Acara paling lambat bulan Januari 2014 : PT. Bone Ade Visual Mandiri, PT. Toraja Media Mandiri.

• 5 (lima) Lembaga Penyiaran yang mengundurkan diri dan sudah dibuat surat pembatalan persetujuan penerbitan IPP : PT. Noor Brothers Network, PT. Nova Erwin, PT. Nafira Vision Vision, PT. Biewaa Multimedia, PT. Gowa Visi Utama.

• 8 (delapan) Lembaga penyiaran yang sudah melakukan pembayaran : PT. Mahakam Vision Balikpapan, PT. Fiqri Kabel, PT. Broadband Communication, PT. Batamindo Nusa Vision, PT. Merdeka Sarana Media, PT. Resik Telemedia, PT. Radio Gema Krakatau, PT. Multimedia Indonusa.

2.7. Penyelenggaraan Pameran di Bidang Penyiaran

Pameran di bidang penyiaran dilaksanakan guna memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya tentang penyiaran di Indonesia. Adapun materi yang disajikan mengenai proses perizinan penyiaran dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran. Kegiatan pameran TA. 2013 yang dilaksanakan sebagai berikut :

No. Nama PameranName of Exhibitions

1.

2.

3.

PelaksanaanDate of Implementation

Pameran ICT USO / ICT USO exhibition

Pameran Pekan Informasi Nasional (PIN) / The

National Information Week Exhibition (PIN)

Pameran Indonesia Broadcasting Expo (IBEX) /

The Indonesian Broadcasting Expo (IBEX)

Makassar, 21 - 26 Mei 2013 /

Makassar, 21 - 26 May 2013

Medan, 23 - 28 Mei 2013 /

Medan, 23 - 28 May 2013

Jakarta, 18 - 20 April 2013 /

Jakarta, 18 - 20 April 2013




Participation in other activities exhibits TA. 2013, among others:

2.8. Clearing house Forum of Foreign Broadcast Agency

Based on the Regulation of the Minister of Communication and Informatics No.42/PER/M.KOMINFO/10/2009 concerning Procedures for Obtaining Licenses For Foreign Broadcast Agencies Engaging in Coverage Events in Indonesia, any incoming request to the Indonesian government will first be discussed by the Clearing house Forum.

The clearing house is a forum or meeting coordination and surveillance of foreigners and foreign NGOs entering Indonesia coordinated by the Ministry of Foreign Affairs by Decree of the Minister of Foreign Affairs in charge to prevent and tackle issues that threaten the Republic of Indonesia. The Clearing house is routinely held every Thursday at the Foreign Ministry Office. Its participants consist of the Ministry of Foreign

Partisipasi pada kegiatan Pameran lainnya TA. 2013, antara lain :

2.8. Forum Clearinghouse Lembaga Penyiaran Asing

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 42/PER/M.KOMINFO/10/2009 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Bagi Lembaga Penyiaran Asing Yang Melakukan Kegiatan Peliputan di Indonesia, maka setiap permohonan yang masuk ke Pemerintah Indonesia terlebih dahulu dibahas melalui Forum Clearinghouse.

Clearinghouse adalah forum atau rapat koordinasi dan pengawasan terhadap orang asing dan Lembaga Swadaya Masyarakat asing yang masuk ke Indonesia yang dikoordinir oleh Kementerian Luar Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri yang bertugas guna mencegah dan menanggulangi masalah-masalah yang menjadi ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Clearinghouse dilaksanakan rutin setiap hari

No. Nama PameranName of Exebition

1.

2.

3.

4.

Pameran dalam rangka Sail Komodo di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. /

Exhibitionin Sail Komodo in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara

Pameran dalam rangka Desa Informasi di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. /

Exhibition for Village Information in Deli Serdang, North Sumatra Province

Pameran dalam rangka Lombok Sumbawa Inafact 2013 di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. /

Exhibition for Lombok Sumbawa Ina fact 2013 in Mataram, West Nusa Tenggara Province

Pameran dalam rangka Rapat Koordinasi Kementerian Kominfo Tingkat Nasional di Jakarta. /

Exhibition for the National Coordination Meeting of the Ministry of Communications in Jakarta

Kegiatan

Pameran

Direktorat

Penyiaran

Exhibition

Activity of

the Broadcast

Directorate



BIDANG PENYIARAN

BROADCASTING


kamis di Kantor Kementerian Luar Negeri. Peserta terdiri dari : Kementerian Luar Negeri, Bais TNI, BIN, Kementerian Polhukam, Badan Intelejen Mabes Polri, Ditjen Kesbang Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal Wantanas, Sekretariat Negara, dan Kementerian Agama.

Affairs, The Indonesian Military Intelligence, The National Intelligence Agency, the Coordinating Ministry for Politics, Law and Security, The Police Headquarters Intelligence Agency, The Directorate General for National Unity Ministry of Interior, The Directorate General of Immigration of the Ministry of Law and Human Rights, the Attorney General Office, the Ministry of Education and Culture, The Secretariat General of the National Resilience Agency, the Secretariat of State, and the Ministry of Religious Affairs.






Dr. Ir. Ismail MT

1. PELAYANAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS PEMERINTAH

Dalam rangka mendukung implementasi layanan telekomunikasi khusus pemerintah yang lebih baik, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika c.q Direktorat Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal (Dit Telsus PPKU) pada tahun anggaran 2013 telah melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain Evaluasi Regulasi Telekomunikasi

1. GOVERNMENT SPECIAL TELECOMMUNICATION SERVICE

In order to supportthe implementation of better special government telecommunications services, the Directorate General of Post and Informatics through the Directorate of Special Telecommunications, Public Broadcast and Universal Obligation (DIT Telsus PPKU) in the fiscal year 2013 had carried out various activities, including Government Special Telecommunication




Khusus Pemerintah, Evaluasi dan Pelayanan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintah, Dukungan Fasilitas Telekomunikasi Khusus Untuk Kelancaran Hari Raya Idul Fitri Tahun 2013, Pelaksanaan ULO Telsus Instansi Pemerintah, dan Persiapan Penyusunan ISO Perizinan Telekomunikasi Khusus.

1.1. Evaluasi Regulasi Telekomunikasi Khusus Pemerintah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Dokumen Kajian Kebijakan Telekomunikasi Khusus yang mendukung pelaksanaan pelayanan prima dan rekomendasi bagi peningkatan mutu pelayanan. Terkait dengan pelayanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus, pelaksanaan pelayanan prima adalah dasar pijakan proses perizinan yang mengutamakan kepuasan pemohon izin. Untuk mewujudkan upaya tersebut, Tim Sub Direktorat Telekomunikasi Khusus telah melaksanakan serangkaian rapat pembahasan dengan melibatkan tenaga ahli di bidang hukum dan manajemen mutu serta narasumber.

Regulatory Evaluation, Government Agencies Special Telecommunication Licenses Service License, Special Telecommunications Facilities Support for Smooth Idul Fitri of 2013, Implementation of Government Agency Special Telecommunication ULO, and Preparation of Special Telecommunication Licensing ISO.

1.1. Evaluation of Government Special Telecommunications Regulation

This work was conducted within the frame work of preparation of the Special Telecommunication Review Policy that supports excellent service and recommendations for the improvement of service quality. With regard to the operation of special telecommunications licensing services, the implementation of excellent serviceis the basis for a licensing process that gives priority to the applicant’s satisfaction. To realize these efforts, The Team of the Special Telecommunications Sub-Directorate has conducted a series of meetings involving discussions with experts in the field of law and quality management as well as resource persons.



BIDANG TELEKOMUNIKASI KHUSUS PENYIARAN PUBLIK DAN KEWAJIBAN UNIVERSAL

SPECIAL TELECOMMUNICATION, PUBLIC BROADCASTING AND UNIVERSAL OBLIGATION


1.2. Evaluasi dan Pelayanan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintah

Tujuan kegiatan ini adalah agar pemberian izin prinsip dan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dievaluasi secara bertahap, dan dapat dimonitor penggunaan frekuensinya. Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika c.q Sub Direktorat Telekomunikasi Khusus Pemerintah telah menerbitkan Izin Prinsip untuk 33 Instansi Pemerintah dan Izin Penyelenggaraan untuk tiga Instansi Pemerintah, sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

No. Nomor SK Dirjen PPI / Number of Decree of The DG of PPI

1

2

3

Tanggal Terbit SK Dirjen PPI / Date of Issuance of Decree of The DG of PPI

285

323

340

22 Juli 2013 /

22 July 2013

17 September 2013 /

17 September 2013

25 September 2013 /

25 September 2013

Nama Instansi Name of agency

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Jawa Timur. /

The 10th of September Institute of TechnologySurabaya, East Java

Badan Narkotika Nasional Kota Banjarbaru, Kalimantan selatan. /

National Narcotics AgencyBanjarbaru City, South Kalimantan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi

Aceh. / Indonesian State Audit Board Aceh province Representative

Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus PemerintahGovernment Special Telecommunication Operation Licenses

1.2. Government Agency Special Telecommunication License Evaluation and Service

The purpose of this activity is to allow the principle licensing and operation of government special telecommunication run properly in accordance with the legislation in force, can be evaluated in stages, and the frequency use can be monitored. In 2013, the Directorate General of Post and Informatics cq the Special Telecommunications Sub Directorate issued 33 Principle License for Government Agencies and Operation License for 3 Government Agencies, as shown in the following table.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19

77

82

86

87

88

102

157

165

187

19 Pebruari 2013 /

19 February 2013

19 Pebruari 2013 /

19 February 2013

19 Pebruari 2013 /

19 February 2013

19 Pebruari 2013 /

19 February 2013

19 Pebruari 2013 /

19 February 2013

20 Pebruari 2013 /

20 February 2013

4 Maret 2013 /

4 March 2013

1 April 2013 /

1 April 2013

4 April 2013 /

4 April 2013

16 April 2013 /

16 April 2013

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Bali, Kementerian Agama. /

The State Institute of Hindu Dharma Denpasar, Bali, the Ministry of

Religious Affairs

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Karangasem,

Bali. / The Office of Communication sand Information Technology

Government of Karangasem regency, Bali

Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, Kementerian Kesehatan.

SMKN Penerbangan, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh / Polytechnic

ofHealth of EastKalimantan, the Ministryof Health.

SMKN Penerbangan, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh

Aviation Vocational School, Office of Education of Aceh Province

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten

Badung, Bali. / The Regional Disaster Management Agency

Government of Badung regency, Bali.

Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, Manggarai, NTT, Ditjen

Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. / Frans Sales Lega

Airport Ruteng, Manggarai, East Nusa Tenggara, the Directorate

General of Land Transportation, Ministry of Transportation

Dinas Kebersihan dan Pemakaman Pemerintah Kota Jayapura, Papua. /

The Office of Health and Cemetery of Jayapura City, Papua.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kota Banjarbaru,

Kalimantan Selatan. / The Department of Hygiene and of Banjarbaru

City, South Kalimantan

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Malang, Jawa

Timur. / Center for Bromo Tengger Semeru National Park, Malang,

East Java.

Kantor Wilayah Ditjen Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah,

Banjarmasin, Kalimantan Selatan. / The Regional Office of Directorate

General of Taxation South and Central Kalimantan, Banjarmasin, South

Kalimantan.

Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus PemerintahGovernment Special Telecommunication Operation Principle Licenses









11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

189

190

191

192

211

212

213

214

215

236

237

16 April 2013 /

16 April 2013

16 April 2013 /

16 April 2013

16 April 2013 /

16 April 2013

16 April 2013 /

16 April 2013

20 Mei 2013 /

20 May 2013

20 Mei 2013 /

20 May 2013

20 Mei 2013 /

20 May 2013

20 Mei 2013 /

20 May 2013

20 Mei 2013 /

20 May 2013

3 Juni 2013 /

3 June 2013

3 Juni 2013 /

3 June 2013

Dinas Peternakan dan Perikanan Darat Pemerintah Kabupaten Bangli,

Bali. / The Office of Animal Husbandry and In land Fisheries of the

Government of Bangli Regency, Bali.

Badan Karantina Pertanian Stasiun Karantina Pertanian Kelas I, Banda

Aceh, NAD, Kementerian Pertanian / The Agricultural Quarantine

Agency for Class I Agricultural Quarantine Station, Banda Aceh, NAD,

the Ministry of Agriculture

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten

Aceh Barat, NAD. / The Regional Disaster Management Agency of the

Government of West Aceh Regency, NAD

Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

/ The Secretariate of the Regional Government of Banjar Regency,

South Kalimantan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh, NAD, Kementerian

Kesehatan. / Class III Port Health Office of Banda Aceh, NAD, the

Ministry of Health.

Badan Investasi dan Promosi Pemerintah NAD / The Investment

Promotion Agency of the Government of NAD

Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. /

The Secretariat of the Regional Government of Sintang Regency, West

Kalimantan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Pemerintah

Kabupaten Aceh Besar, NAD. / The Civil Service Police Unit and

Wilayatulhisbah of the Government of Aceh Besar Regency, NAD

Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Kementerian Hukum

dan HAM. / The Office of Immigration of NgurahRai, Denpasar, Bali,

Ministry of Justice and Human Rights

Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, NTT, Kementerian Perhubungan.

/ Labuan Bajo Komodo Airport, East Nusa Tenggara, the Ministry of

Transportation

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan

Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali. / The Department of Education,

Youthand Sport, Tourismand Culture, the Government of Jembrana

Regency, Bali.







22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

244

245

272

278

291

292

317

337

338

339

378

379

10 Juni 2013 /

10 June 2013

10 Juni 2013 /

10 June 2013

12 Juli 2013 /

12 July 2013

18 Juli 2013 /

18 July 2013

30 Juli 2013 /

30 July 2013

30 Juli 2013 /

30 July 2013

6 September 2013 /

6 September 2013

25 September 2013 /

25 September 2013

25 September 2013 /

25 September 2013

25 September 2013 /

25 September 2013

30 Oktober 2013 /

30 October 2013

30 Oktober 2013 /

30 October 2013

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Pemerintah Kota

Banda Aceh, NAD. / The Civil Service Police Unit and Wilayatulhisbah

of the Government of Banda Aceh City, NAD

Badan Layanan Umum Daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah

Raga, Pemerintah Kota Banda Aceh, NAD. / The Office of Public

Service, Office of Education, Youthand Sports, the Government of

Banda Aceh City, NAD

Badan Penanggulangan Bencana Dareah Pemerintah Provinsi Bali. /

The Disaster Management Agency of Bali Provincial Government.

Komite Penguatan Aqidah dan Peningkatan Amalan Islam, Kota Banda

Aceh, NAD. / The Committee on Strengthening and Improvement of

Practices Aqeedah of Islam, Banda Aceh City, NAD.

Balai Taman Nasional Meru Betiri, Jember, Jawa Timur, Ditjen

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan. /

Meru Betiri National Park, Jember, East Java, the Directorate General of

Forest Protection and Nature Conservation, the Ministry of Forestry

Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Badung, Bali. /

The Office of Tourism of the Government of Badung regency, Bali

Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Denpasar, Bali. / The Office Tourism

of theGovernment of Denpasar City, Bali.

Perbekel Bongkasa Pertiwi Pemerintah Kabupaten Badung, Bali. /

Perbekel Bongkasa Pertiwi of the Government of Badung,Bali.

Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Banda Aceh, NAD, Ditjen Sumber

Daya Air, Kementerian PU. / River Region Center I Sumatra, Banda

Aceh, NAD, the Directorate General of Water Resources, Ministry of

Public Works

Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan

Selatan. / The Civil Service Police Unit of Banjarbaru CityGovernment,

SouthKalimantan.

Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Banda Aceh, NAD. / SMTI

Vocational School Banda Aceh, NAD

Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kota Bengkulu, Bengkulu. /

The Office of Marine and Fishery of the Government of Bengkulu City,

Bengkulu









1.3. Dukungan Fasilitas Telekomunikasi Khusus Untuk Kelancaran Hari Raya Idul Fitri Tahun 2013

Pelaksananaan kegiatan ini adalah sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomu-nikasi, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10, 11, 12, 13, dan 14 Tahun 2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Telekomunikasi. Tujuannya adalah untuk membantu kelancaran arus mudik dan memberikan kenyamanan masyarakat pengguna telekomunikasi selama musim mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 2013.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penggalangan dan pendistribusian dukungan alat komunikasi, pengukuran/pengecekan kualitas layanan telekomunikasi, mendirikan posko lebaran, dan memantau kegiatan posko lebaran. Melalui rapat koordinasi Direktorat Telsus PPKU bersama Kementerian Perhubungan yang melibatkan sembilan operator telekomunikasi dan organisasi radio amatir, berhasil disepakati dukungan alat komunikasi dari operator telekomunikasi yang berupa dukungan fasilitas telekomunikasi dan pulsa untuk 44 lokasi terminal di 12 provinsi, sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

1.3. Support of Special Telecommunication Facilities For the Smooth 2013 Idul Fitri

The implementation of this activity is a manifestation of the mandate of Law No. 36 of 1999 concerning Telecommunication, Government Regulation No.52 of 2000 concerning Telecommunication, and Regulations of the Minister of Communication and Information No.10, 11, 12, 13, and 14 of 2008 concerning Standard Quality of Telecommunication Services. The goal is to help smooth the flow of people coming to their hometown for the festive period give the public the convenience of Telecommunication during th e2013 Idul Fitri homecoming.

The activities undertaken included the raising and distribution of communication tool support, measuring/checking the quality of Telecommunication services, establishment of Idul Fitri Posts and monitoring of activities of post Idul Fitri. Through coordination meeting of the PPKU Special Communication Directorate and the Ministry of Transportation involving nine telecommunication operators and amateur radio organization, had been agreed communication tool support from these telecommunication operators in the form of support Telecommunicatio nfacilities and phone credits for 44 terminal locations in 12 provinces, as shownin the following table.




Operator TelekomunikasiTelecommunicationOperator

Fasilitas TelekomunikasiTelecommunication Facility

PT. Telkom

PT. Indosat

PT. Telkomsel

PT. XL Axiata

PT. Bakrie Telecom

• 20 lines sambungan telepon yang bisa digunakan untuk koneksi

internet termasuk fax dan pulsa isi ulang @ Rp. 300.000 / 20 lines of

telephone lines which can be used for fax and internet connections

including top up credits @Rp. 300,000

• Dukungan Bandwidth 10 MB / 10 MB Support Bandwidth

• 1 Portable fax beserta kartu perdana dan pulsa isi ulang @ Rp.

300.000 / 1 Portable fax along with starter packs and top up credit@

Rp. 300.000

• 4 fasilitas telepon desktop untuk komunikasi dua arah beserta voucher

pulsa isi ulang @ Rp. 400.000 / 4 desktop telephone facilities for two

way communication and top up voucher @ Rp 400,000

• 7 Hand set telepon seluler dan voucher pulsa isi ulang dengan

fasilitas dapat mengirimkan gambar/video dan data serta internet

browser @ Rp. 200.000 / 7 cell phone hand sets and top up vouchers

with the ability to send pictures/videos and internet browser @ Rp

200,000


pulsa isi ulang @ Rp. 300.000 / 2 facilities of desktop telephone for

two way communication and top up voucher @ Rp 300,000


internet / 2 lines of telephone connection that can be used for

internet connection

• 7 Modem Data beserta kartu perdana (SIM Card) dan pulsa isi ulang

@Rp. 250.000 / 7 data modems and SIM card and top up vouchers

@ Rp 250,000





200,000



internet connection





200,000



internet connection

PulsaCredit

Rp1.500.000,-

Rp1.500.000,-

Rp1.500.000,-

Rp1.500.000,-

Rp1.500.000,-






PT. HCPT

PT. Smart Telecom

PT. AXIS Telecom

Indonesia

PT. STI/Ceria





400,000





200,000





200,000





100,000


pulsa isi ulang @ Rp. 100.000 / 4 facilities of desktop telephone for

two way communication and top up voucher @ Rp 100,000

Rp1.500.000,-

Rp500.000,-

Rp1.300.000,-

Rp500.000,-

Rp250.000,-

Dukungan alat komunikasi tersebut digunakan sebagai sarana koordinasi Kementerian Perhubungan dan pihak-pihak terkait selama pelaksanaan Angkutan Lebaran Terpadu 1-19 Agustus 2013, dengan pendistribusian untuk setiap Sub Kelompok Kerja sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

The communication device support was used as coordination means of the Ministry of Transportation and relevant parties during the Integrated Idul Fitri Transportation 1-19 August 2013 with the distribution for Each Work Unit as shown in the Table below

Operator TelekomunikasiTelecommunicationOperator

Fasilitas TelekomunikasiTelecommunication Facility

PulsaCredit




Operator TelekomunikasiSub Work Unit

Fasilitas TelekomunikasiTelecommunication Facility Support

Pos Koordinasi Lapangan /

Field Coordination Post

Traffic Counting / Traffic Counting

Posko Terminal / Terminal Post

Pos Koordinasi Lapangan Mobile /

Mobile Field Coordination Post

Sekretariat / Secretariat

RTTMC / RTTMC

• 21 Handet telepon seluler / 21 cell phone handsets

• Pulsa Rp5.700.000,- / Top up credit Rp 5,700,000

• 8 buah handset telepon seluler / 8 cell phone handset modems

• 8 buah modem data / 8 data modems

• Voucher pulsa sebesar Rp2.700.000,- / Top up credit Rp 2,700,000

• 1 buah handset telepon seluler; / 1 cell phone handset


• 4 buah handset telepon seluler / 4 cell phone handsets

• 1 buah modem data / 1 data modem




internet connection

• Voucher pulsa Rp2.600.000,- / Top up credit RP 2,600,000

• 8 buah telepon desktop / 8 desktop telephones

• 1 buah telepon / 1 telephone

• 2 handset telepon seluler / 2 cell phone handsets

• Dukungan bandwith 10 Mb / 10 MB bandwidth support

• Voucher pulasa Rp300.000,- / Top up credit Rp 300,000

Foto-foto Serah

Terima Alat

Komunikasi

dari Operator

Telekomunikasi

Kepada

Kementerian

Perhubungan

disaksikan Dit

Telsus PPKU, 24 Juli

2013.

Photos of

Communication

Equipment Handover

from Telecommunication

Operators to

the Ministry of

Transportation witnessed

by the PPKU Special

Telecommunication

Directorate, 24 July

2013.

Kegiatan pengukuran/pengecekan kualitas layanan telekomunikasi dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2013, dimana trafik percakapan dan SMS cenderung meningkat secara signifikan. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informatika di Lapangan Depan Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika. Acara ini juga dihadiri oleh BRTI, Pusat Informasi dan Humas

Activity of survey/checking of the quality of telecommunication services was implemented be fore the 2013 Idul Fitri in which voice and SMS traffictended to increase significantly. This activity was officially opened by the Minister of Communications and Information Technology at the Yard of the Office Building of the Ministry of Communications and Information Technology. The event was also attended by BRTI, Center






Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Aptika, Dit Telsus PPKU, dan sembilan operator telekomunikasi.

Kegiatan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi dilaksanakan oleh operator telekomunikasi dan Dit Telsus PPKU di sepanjang jalur Jakarta-Bandung-Nagrek-Tasik. Hasil pengukuran kualitas layanan telekomunikasi tersebut sebagaiman ditunjukkan dalam tabel berikut.

Foto-foto

Pelaksanaan Apel

Siaga Persiapan

Pengukuran

Kualitas Layanan

Telekomunikasi

Hari Raya Idul Fitri

2013

Photos of Standby

Ceremony for the

Preparation of Survey

of Telecommunication

Service Quality for the

2013 Idul Fitri

Jenis TestType of Test

QoS ParameterQoS Parameter

Voice Mobile (On-net)

Voice Static (On-net + Off-net)

SMS Static (On-net + Off-net)

Success Call (%) > 90%

Dropped Call (%) < 5%

Success Call (%) > 90%

Dropped Call (%) < 5%

% Delivered SMS (< 3 min)

Rata-rataAverage

97.63%

0.63%

99.50%

0.33%

99.50%

MinimumMinimum

90.22%

0.00%

97.81%

0.00%

94.96%

MaksimumMaximum

100%

2.23%

100%

1.62%

100%

for Information and Public Relations of the Ministry of Communications and Information Technology, The DG of Aptika, The PPKU Special Telecommunication Directorate, and nine telecom operators.

The telecommunication service quality survey activities were carried out by telecommunication operators and the PPKU Special Telecommunication Directorate along the path of Jakarta-Bandung-Nagrek-Tasik. The results of the quality of telecommunication service survey are shown int he following table.

The activity for forming the 2013 Idul Fitri Posts was officially opened by the Minister of Transportation. The Post which was located in the Building of the Ministry of Transportation served

Kegiatan mendirikan Posko Lebaran 2013 secara resmi dibuka oleh Menteri Perhubungan, Posko yang bertempat di Gedung Kementerian Perhubungan berfungsi sebagai administrator




as the administrator of all posts in various regions within the framework of the 2013 Integrated Idul Fitri Transportation 2013 by personnel of the PPKU Special Telecommunication Directorate and Police Partners. This post periodically prepared daily reports based on the reports from the post in the areasenton a real-time basis.

To determine the post implementation activities in regions, the PPKU Special Telecommunication carried out direct monitoring on 13 to 17 August 2013 in each post along Jakarta-Cikampek and Jakarta-Sadang lines. The aspects to be monitored include the following: • Distribution of Telecommunication facility

support from the operators to the posts of the Ministry of Transportation.

• Activity of telecommunication posts during the festive season.

• Facilities available to support the implementation of activities.

• Strategic value of location of establishment of post.

• Speed and accuracy of coordination between Telecommunication posts and related parties.

seluruh posko di berbagai daerah dalam rangka Angkutan Lebaran Terpadu 2013 dengan personil dari Dit Telsus PPKU dan Senkom Mitra Polr. Posko ini secara berkala menyusun laporan harian berdasarkan laporan dari posko di daerah yang dikirim secara real-time.

Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan posko di daerah, Direktorat Telsus PPKU melakukan pemantauan langsung pada 13-17 Agustus 2013 di setiap titik posko sepanjang jalur Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Sadang. Aspek yang dipantau meliputi hal-hal sebagai berikut:• Pendistribusian dukungan fasilitas

telekomunikasi dari operator kepada posko-posko Kementerian Perhubungan.

• Aktifitas pelaksanaan posko telekomunikasi selama musim mudik lebaran.

• Fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

• Nilai strategis lokasi pendirian posko.• Kecepatan dan ketepatan koordinasi antara

posko telekomunikasi dengan pihak terkait.

Foto-foto

Peresmian Kegiatan

Posko Angkutan

Lebaran Terpadu

2013 oleh Menteri

Perhubungan

Photos of

Inauguration

of the 2013

Integrated Idul

Fitri Transportation

Activity by the

Minister of

Transportation

Foto-foto

Kegiatan di Posko/

Booth Fasilitas

Telekomunikasi

Dit Telsus PPKU

di Gedung

Kementerian

Perhubungan

Photos of Activity

in the Post/Booth

of PPKU Special

Telecommunication

Directorate in

the Ministry of

Transportation

Building






1.4. Pelaksanaan Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Pemerintah

Kegiatan ULO dilaksanakan terhadap pemohon (Instansi Pemerintah) yang telah mendapatkan Izin Prinsip, yaitu izin yang diberikan untuk membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dan Badan Hukum. Sebagaimana amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintah dan Badan Hukum, bahwa untuk penyelenggaraan telekomunikasi khusus keperluan instansi pemerintah dan badan hukum yang telah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarananya dan siap menyelenggarakan telekomunikasi khusus wajib mengajukan permohonan Uji Laik Operasi (ULO) kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Kegiatan ULO meliputi pemeriksaan lapangan, pemeriksaan fungsi, dan pemeriksaan sistem perangkat yang ada. Hasil kegiatan ULO ini dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Lapangan sebagai dasar penilaian untuk menyatakan bahwa Instansi Pemerintah (pemohon) layak mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) yang ditandatangani Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Selanjutnya pemohon (Instansi Pemerintah) yang telah mendapatkan SKLO dapat segera mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.

Pelaksanaan kegiatan ULO oleh Tim Pelaksana Kelayakan Sistem Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus diselenggarakan sejak Januari hingga Desember 2013, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

1.4. Implementation of Worthiness Test of Government Special Telecommunication Operation

ULO activities were conducted against the applicants (Government Agencies) that have obtained Principle Licenses, namely the Licenses granted to build and prepare special Telecommunication infrastructure for the purposes of government agencies and legal entities. As mandated by Article 15 of the Regulationof the Minister of Communication and Information No.18 of 2005 concerning Provision of Government Agenciesand Legal Entity Special Telecommunication, the implementation of special telecommunication for the needs of government agencies and legal entities that have carried out the construction of facilities and infrastructure and are ready to host special telecommunication, an Operation Worthiness Test (ULO) application shall be lodged to the Director General of Postand Informatics.

ULO activities included field inspection, function test, and examination of the existing system. The results of ULO activities are outlined in the Minutes fiel devaluation as a basis for the assessment to state that the Government Agency(applicant) deserves the Operation Worthiness Certificate(SKLO) signed by the Director General of Postand Informatics. Furthermore, the applicant(Government Agency) that has earned SKLO can immediately apply for a Special Telecommunication License.

ULO activities were implemented by the Special Telecommunication Operation System Worthiness Team from January to December 2013, as shownin the following table.




Tanggal PelaksanaanImplementation

Tempat PelaksanaanLocation

5-6 Pebruari 2013 /

5-6 February 2013

5-6 Maret 2013 /

5-6 March 2013

15-16 Maret 2013 /

15-16 March 2013

20-22 Maret 2013 /

20-22 March 2013

3-5 April 2013 /

3-5 April 2013

24-26 April 2013 /

24-26 April 2013

20-22 Mei 2013 /

20-22 May 2013

17-19 Juni 2013 /

17-19 June 2013

24-26 Juni 2013 /

24-26 June 2013

21-23 Agustus 2013 /

21-23 August 2013

28-30 Agustus 2013 /

28-30 August 2013

2-4 September 2013 /

2-4 September 2013

29 Sep-1 Okt 2013

29 Sep-1 October 2013

10-12 Oktober 2013 /

10-12 October 2013

17-19 November 2013 /

17-19 November 2013

24-26 November 2013 /

24-26 November 2013

Hotel Grand Zuri, Tangerang /

Grand Zuri Hotel, Tangerang

Hotel Santika, Surabaya /

Santika Hotel, Surabaya

Hotel Twin Plaza, Jakarta /

Twin Plaza Hotel, Jakarta

ITS, Surabaya / ITS, Surabaya

Hotel Swiss Bell, Banjarmasin /

Hotel Swiss Bell, Banjarmasin

BNN, Banjarbaru /

BNN, Banjarbaru

Hotel Best Western, Semarang /

Best Western Hotel, Semarang

BPK RI, Nanggroe Aceh Darussalam /

State Audit Board, Nanggroe Aceh Darussalam

PSDA, DI Yogyakarta /

PSDA, DI Yogyakarta

Bakorkamla Satgas Batam /

Maritime Security Agency Batam

Bakorkamla Satgas Manado / Maritime Security

Agency Manado

Bakorkamla Satgas Ambon /

Maritime Security Agency Ambon

Satpol PP Badung, Bali /

Civil Service Police of Badung, Bali

Kanwil DJP Kalsel dan Kalteng /

Regional Office of the DGT of Central and

South Kalimantan

Hotel Serela Kuta, Bali /

Serela Kuta Hotel, Bali

SMKN Penerbangan, NAD /

Aviation Vocational School, NAD

Nama KegiatanName of Activity

Rapat Persiapan Tim Kelayakan Sistem / System Worthiness Team Preparation

Meeting

Rapat Koordinasi tentang Tata Cara ULO Telsus / Coordination Meeting on the

Procedures of Special Telecommunication ULO

Rapat Koordinasi tentang Penyusunan Tata Cara ULO Telsus / Coordination

Meeting on the Preparation of Procedures of Special Telecommunication ULO

Pelaksanaan ULO Telsus ITS / Implementation of Special Telecommunication

ULO of ITS

Pelaksanaan Rapat Koordinasi tentang Tata Cara ULO Telsus / Coordination

Meeting on the Procedures of Special Telecommunication ULO

Pelaksanaan ULO Telsus BNN Banjarbaru / Implementation of Special

Telecommunication ULO of BNN Banjarbaru

Pelaksanaan Rapat Koordinasi tentang Tata Cara ULO Telsus / Coordination

Meeting on the Procedures of Special Telecommunication ULO

Pelaksanaan ULO Telsus BPK RI, NAD / Implementation of Special

Telecommunication ULO of the State Audit Board, NAD

Pelaksanaan ULO Telsus PSDA, DI Yogyakarta / Implementation of Special

Telecommunication ULO of PSDA, DI Yogyakarta

Pelaksanaan ULO Telsus Bakorkamla Satgas Batam / Implementation of Special

Telecommunication ULO of Maritime Security Batam

Pelaksanaan ULO Telsus Bakorkamla Satgas Manado / Implementation of

Special Telecommunication ULO of Maritime Security Manado

Pelaksanaan ULO Telsus Bakorkamla Satgas Ambon / Implementation of Special

Telecommunication ULO of Maritime Security Ambon

Pelaksanaan ULO Telsus Bakorkamla Satpol PP Badung, Bali / Implementation

of Special Telecommunication ULO of Civil Service Police of Badung, Bali

Pelaksanaan ULO Telsus Kanwil DJP Kalsel dan Kalteng / Implementation of

Special Telecommunication ULO of the Regional Office of the DGT of Central

and South Kalimantan

Pelaksanaan Rapat Koordinasi tenteng Tata Cara ULO Telsus /

Coordination Meeting on the Procedures of Special Telecommunication ULO

Pelaksanaan ULO Telsus SMKN Penerbangan NAD / Implementation of Special

Telecommunication ULO of the Aviation Vocational School, NAD






1.5. Persiapan Penyusunan ISO Perizinan Telekomunikasi Khusus

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, pada tahun 2013 Direktorat Telsus PPKU telah melaksana-kan kajian persiapan penyusunan ISO perizinan telekomunikasi khusus Pemerintah dan Badan Hukum yang melibatkan tenaga ahli manajemen mutu dan manajemen publik. Persiapan penyusunan ISO ini terkait dengan upaya memperoleh ISO 9001:2008 mengenai quality management system. Sebagaimana diketahui, dalam ISO 9001:2008 ditetapkan syarat-syarat dan rekomendasi desain penilaian dari suatu sistem manajemen mutu, dimana syarat-syarat dan desain penilaian tersebut dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi.

Untuk mewujudkan upaya tersebut, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi:1. Rapat konsolidasi anggota Tim yang

dikoordinasikan Sub Direktorat Telekomunikasi Khusus Pemerintah dalam rangka perencanaan kegiatan Tim.

2. Penunjukan tenaga ahli untuk melakukan kajian.

3. Rapat Direktorat Telsus PPKU dengan tenaga ahli dalam rangka penyusunan persiapan ISO.

4. Penyusunan laporan kajian persiapan ISO perizinan telekomunikasi khusus oleh tenaga Ahli.

2. PELAYANAN PERIZINAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS NON PEMERINTAH (BADAN HUKUM)

Pada tahun 2013, Direktorat Telsus PPKU c.q Sub Dit Telsus Non Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan antara lain, Pelayanan Perizinan Telsus untuk Keperluan Badan Hukum, Pelaksanaan ULO Penyelenggaraan Telsus Badan Hukum, Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Telsus untuk Keperluan Badan Hukum, dan Pendataan

1.5. PreparationofSpecialTelecommunication Licensing ISO

In an effort to improve the quality of service, in 2013 the PKU Special Telecommunication Directorate conducted study in preparation of ISO Government and Legal Entity special telecommunication licensing involving quality management experts and public management. The preparation of ISO is associated with efforts to obtain ISO9001: 2008 for quality management systems. As known, ISO9001: 2008 sets out the requirements and recommendations of the assessment design of a quality management system, in which the terms and assessment designs is specified by the customer and the organization.

To realize these efforts, the following activities have been carried out: 1. Consolidation Meeting of the Team members

coordinated by the Government Special Telecommunication Sub Directorate in the framework of planning theteam’sactivities.

2. Appointment of experts to conduct a study. 3. Meeting of the PKPUS pecial

Telecommunication Directorate with experts in the preparation of ISO.

4. Preparation of ISO preparation study for special telecommunication licensing by experts.

2. NON-GOVERNMENT (LEGAL ENTITY) SPECIAL TELECOMMUNICATION LICENSING SERVICES

In 2013, the PPKU Special Telecommunication Directorate of cq Non Government Special Telecommunication SubDirectorate organized, among others Special Telecommunication Licensing Services for Legal Entity Purposes, Implementation of ULO for Legal Entity Special Telecommunication, Technical Guidance of




Implementation Special Telecommunication for Legal Entity Purposes, Implementation and Data Collection and Inventory of Special Telecommunication for Legal Entity purposes.

2.1. Special TelecommunicationLicensing ServicesforLegal Entity Purposes

In 2013, the Directorate General of Post and Informatics cq the Non-Government Special telecommunication Sub Directorate issued Principle Licenses for10 Legal Entities (companies) and Operation Licenses for three legal entities (company), as show in the following table.

dan Inventarisasi Penyelenggaraan Telsus untuk Keperluan Badan Hukum.

2.1. Pelayanan Perizinan Telsus untuk Keperluan Badan Hukum

Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika c.q Sub Direktorat Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah telah menerbitkan Izin Prinsip untuk 10 Badan Hukum (perusahaan) dan Izin Penyelenggaraan untuk tiga Badan Hukum (perusahaan), sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

No. Nomor SK Dirjen PPINumber of Decree of the DG of PPI

1

2

3

Tanggal Terbit SK Dirjen PPI Date of Issuance of Decree of the DG of PPI

381

404

405

31 Oktober 2013 / 31 October 2013

26 November 2013 / 26 November 2013


Nama InstansiName of Company

PT. ASMIN BARA BRONANG, Jakarta

PT. RIAU PRIMA ENERGY, Jakarta

PT. ANEKA TAMBANG, Jakarta

Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus PemerintahNon-Government Special Telecommunication Operation License

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

154

166

227

230

231

232

360

361

362

391

1 April 2013 / 1 April 2013

4 April 2013 / 4 April 2013

29 Mei 2013 / 29 May 2013

3 Juni 2013 / 3 June 2013

3 Juni 2013 / 3 June 2013

3 Juni 2013 / 3 June 2013





CV. ANNISA ABADI, Jakarta

PT. MEGA SARANA TRANSPORINDO, Jakarta

PT. PRIMA MULTI MINERAL, Jakarta

PT. BINA GUNA MEDIKTAMA, Jakarta

PT. HOTEL INDONESIA NATOUR (INNA

GRAND BALI BEACH), Jakarta

PT. SARANA POLARIS JAYA, Jakarta

PT. MULIA INTI PELANGI, Jakarta

PT. QUEST GEOPHYSICAL ASIA, Jakarta

PT. SENAYAN TRIKARYA SEMPANA, Jakarta

PT. DONGGI SENORO LNG, Jakarta

Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus PemerintahNon-Government Special Telecommunication Operation Principle License

No. Nomor SK Dirjen PPINumber of Decree of the DG of PPI

Tanggal Terbit SK Dirjen PPI Date of Issuance of Decree of the DG of PPI

Nama InstansiName of Company






2.2. Pelaksanaan ULO Penyelenggaraan Telsus Badan Hukum

Kegiatan ULO ini wajib dilaksanakan bagi perusahaan yang telah memiliki izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi khusus badan hukum, perusahaan pemilik izin penyelenggaraan telsus badan hukum yang menambah kapasitas dan perluasan lokasi atau relokasi yang mengalami perubahan teknologi, juga telah mengajukan permohonan Uji Laik Operasi (ULO) kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Pelaksanaan ULO mencakup pemeriksaan administrasi, yaitu pemeriksaan dokumen administrasi pemohon ULO sesuai yang dipersyaratkan, pemeriksaan sistem, pengujian sistem, dan pengukuran unjuk kerja perangkat yang tersedia. Setelah melakukan pemeriksaan di lapangan, Tim ULO menyusun Berita Acara Pelaksanaan ULO sebagai dasar untuk evaluasi yang hasilnya dinyatakan Berita Acara Evaluasi ULO. Selanjutnya Tim ULO membuat draft sertifikat ULO yang telah lulus, dimana kelulusan diputuskan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika berdasarkan rekomendasi Tim ULO sebagai dasar diterbitkannya SKLO. Pada tahun 2013 telah diterbitkan SKLO untuk lima perusahaan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

1

2

3

4

5

PT. ASMIN BARA

BRONANG

PT. RIAU PULP AND PAPER

PT. RIAU ANDALAN

KERTAS

PT. RIAU PRIMA ENERGI

PT . ANEKA TAMBANG

Desa Bronang, Kalimantan Tengah

Pangkalan Kerinci, Riau



Halmahera Timur

Lulus dan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) /

Passing and Operation Worthiness Certificate (SKLO)









2.2. Implementationof ULO for the Operation of Legal Entity Special Telecommunication

ULO activities must be carried out by companies that already have legal entity special telecommunication operation principle license, companies having legal entity special telecommunication operation license that increase theirc apacity and expand location or perform relocation with atechnology change and have applied for Operation Worthiness Test(ULO) to the Director General of Postand Informatics.

ULO implementation includes a dministration examination, namely examination of the ULO applicant administrative documentsas required, system inspection, systems test and performance measurement of the tools available. After examination in the field, the ULO team compiles ULO Implementation Minutesas a basis for the evaluation of the results expressed in ULO Evaluation Minutes. Furthermore, the ULO team drafts ULO passing certificate, in which the passing is decided by the Director General of Post and Informatics based on the recommendations of the ULO Team as the basis for the issuance of Team SKLO. In 2013, SKLOs have been published to five companies as shownin the following table.

No. Nama PerusahaanName of Company

LokasiLocation

KeteranganRemarks




2.3. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Telsus untuk Keperluan Badan Hukum

Tujuan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penyelenggaraan telsus untuk keperluan badan hukum, yaitu memberikan pemahaman secara teknis tentang tatacara, perizinan, dan proses uji laik penyelenggaraan telekomunikasi khusus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan telsus untuk keperluan badan hukum wilayah Zona Timur yang diselenggarakan pada 25-27 Maret 2013 bertempat di Hotel Aston Balikpapan, sedangkan untuk Zona Barat diselenggarakan pada 23-25 Juni 2013 bertempat di Hotel Grand Zuri Pekanbaru.

2.4. Pendataan dan Inventarisasi Penyelenggaraan Telsus untuk Keperluan Badan Hukum

Pelaksanaan kegiatan pendataan dan inventarisasi ini meliputi monitoring dan evaluasi secara langsung di lapangan terhadap perusahaan (badan hukum) yang telah mengajukan permohonan izin penyelenggaraan telsus, baik izin penyelenggaraan maupun izin prinsip. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan layanan yang optimal kepada pemilik izin penyelenggaraan dan pengguna telsus non pemerintah, meningkatkan jenis dan kualitas pelayanan perizinan telsus non pemerintah, mengetahui pengaturan penggunaan frekuensi terkait izin penyelenggaraan telsus, dan terciptanya pembinaan penyelenggaraan telsus non pemerintah yang dinamis dan tepat guna sesuai dengan perizinannya.

Pada tahun 2013, kegiatan pendataan dan Inventarisasi dilaksanakan oleh Sub Dit Telsus Non Pemerintah pada Maret-November 2013

2.3. Special Telecommunication Technical Implementation Guidance for Legal Entity Purposes

The purpose of the implementation of technical assistance for Special Telecommunication for legal entity purposes is to provide the technical understanding of the procedures, licensing, and acceptance test processfor the operation of special Telecommunication in accordance with the applicable legislation. In 2013, technical guidance for Special Telecommunication for legal entity purposes was held at the East Zone on 25-27March 2013 at Aston Hotel Balikpapan, while for the West Zone it was held on 23-25 June 2013 at Grand Zuri Hotel Pekanbaru.

2.4. Implementation of Data Collection and Inventory for the Operation for Special Telecommunication for Legal Entity Purposes

The implementation of data collection and inventory activities include monitoring and evaluation in the field directly to the company(legal entity) that has applied for Special Telecommunication operating license, both operating license or principle license. The purpose of this activity is to provideo ptimal services to owners and users of the non-government Special Telecommunication operating license, increase the type and quality of non-government Special Telecommunication licenses, know the arrangement with regard to the Special Telecommunication operation license and foster the creation of non-government Special Telecommunication license which is dynamic and effective in accordance with the licenses.

In 2013, the data collection and inventory activities were carried out by the Non Government Special Telecommunication SubDirectorate in






March-November 2013 on 13 companies(legal entities), as shownin the following table.

From the implementation of the data collection and inventory, several issues had been identified, namely:• Submission of information regarding

the implementation of Special Telecommunication for the purposes of legal entities and procedures for the licensing process was still poor andnot evenly distributed, thus slowing down the implementation of the Special Telecommunication for legal entity purpose. It requires continual special telecommunication technical guidance.

• There was still a lack of information regarding the implementation of Special Telecommunication for legal entity technical guidance for applicants resulting in numerous radio communications operating illegally and disturbing aviation frequency. In this case, the local Monitoring Center needs to implement sweeping to non licensed radio communications(ISR), provide information about obtaining special telecommunication operation license, as well as the importance of taking care of

terhadap 13 perusahaan (badan hukum), sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Dari pelaksanaan kegiatan pendataan dan inventarisasi tersebut teridentifikasi beberapa permasalahan antara lain, yaitu:• Penyampaian informasi mengenai

penyelenggaraan telsus untuk keperluan badan hukum dan tata cara proses perizinannya dinilai masih kurang dan belum merata, sehingga memperlambat perizinan penyelenggaraan telsus berbadan hukum. Untuk itu perlu diselenggarakan bimbingan teknis perizinan penyelenggaraan telsus yang berkesinambungan.

• Masih kurangnya informasi terkait bimbingan teknis penyelenggaraan telsus berbadan hukum bagi pemohon yang berimplikasi terhadap banyaknya radio komunikasi yang beroperasi secara ilegal, sehingga yang mengganggu frekuensi penerbangan. Dalam hal ini, Balai Monitoring setempat perlu melaksanakan sweeping terhadap pengguna radio komunikasi tanpa izin (ISR), memberikan informasi mengenai pengurusan izin penyelenggaraan telsus, serta pentingnya mengurus izin penyelenggaraan telsus agar

1

2

3

4

5

7

6

7

8

9

10

11

12

13

PT. RIAU PULP AND PAPER

PT. RIAU ANDALAN KERTAS

PT. RIAU PRIMA ENERGI

PT. KRAKATAU STEEL

PT. CIPAGANTI

PT. ASMIN BARA BRONANG

PT. CIKARANG LISTRINDO

PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR

PT. BRITISH AMERICAN TOBASCO

PT. SARI HUSADA

CV. HARAPAN

PT. ASAHIMAS

PT. DOULTON

PT. INDO MULTI GUNA

Pangkalan Kerinci - Riau



Batam - Riau

Bandung

Barito Utara- Kalimantan Tengah

Bekasi

Surabaya

Cirebon

Yogyakarta

Yogyakarta

Banten

Banten

Surabaya

Izin Penyelenggaraan / Operation License






Izin Prinsip / Principle License








No. Nama PerusahaanName of Company

LokasiLocation

KeteranganRemarks




dapat menggunakan radio komunikasi secara legal dan tertib frekuensi.

• Masih kurangnya kesadaran pemilik izin prinsip penyelenggaraan telsus non pemerintah untuk segera melakukan ULO setelah membangun jaringan telsusnya, sehingga dapat diperiksa dan dievaluasi kesiapan kesiapan yang bersangkutan dalam penyelenggaraan telsus non pemerintah.

3. PELAYANAN PERIZINAN LAYANAN KHUSUS PENYIARAN

Pada tahun anggaran 2013, Direktorat Telsus PPKU c.q Sub Direktorat Layanan Khusus Penyiaran telah menyelenggarakan kegiatan antara lain, Bimbingan Teknis tentang Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPLP), Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPPL, dan Pelaksanaan Proses Perizinan LPPL.

3.1. Bimbingan Teknis Tentang Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)

Kegiatan Bimbingan Teknis Perizinan LPPL tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 113 Tahun 2013 tentang Tim Bimbingan Teknis Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan Surat Perintah Tugas dari Direktur Telsus PPKU. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang proses perizinan penyiaran publik lokal Radio dan Televisi kepada lembaga yang akan mendirikan LPPL. Juga memberikan pencerahan kepada LPPL yang sudah berizin dan Dinas Kominfo di daerah tentang keterlibatannya dalam proses perizinan LPPL.

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Perizinan LPPL tahun 2013 telah diselenggarakan di lima kota sejak Pebruari-Desember 2013, sebagaimana

the special telecommunication operating licenses to use radiocommunications legally and orderly.

• There was still a lack of awareness of the licensee of non government special telecommunication organizing principle license to immediately conduct ULO after building the special telecommunication network, allowing the readiness of the licensee in the operation ofnon-government special telecommunication.

3. BROADCAST SPECIAL LICENSING SERVICE

In the fiscal year 2013, the PPKU Special Telecommunication Directorate cq the Broadcast Special Service organized activities such as Technical Guidance on the Licensing of Local Public Broadcast (LPLP), Issuance of LPPL Broadcast License, and Implementation of LPPL Licensing Process.

3.1. Technical Guidance on Local Public Broadcast Licensing (LPPL)

The Technical Guidance on LPPL Licensing was implementedin 2013 based on Decree of the Director General of Post and Informatics No.113of 2013 concerning Technical Guidance Team for Local Public Broadcast and Letter of Duties of the PPKU Special Telecommunication Director. The purpose of this activity is to provide an understanding of the process of licensing of local public radio and television broadcast to the institutions that will establish LPPL and to provide enlightenment to LPPLs that are already licensed and the Office of Communications and Informatics in regions of their involvement inLPPL licensing process.

The 2013 LPPL Technical Guidance Licensing activities in 2013 were held in five citiessince February-December 2013, as show in the






following table.

From the implementation of the Technical Guidance have identified several issues related to LPPL broadcast, namely: • LPPL broadcast licensing is processed by the

Government(cq PPI Directorate) with the involvement of the Indonesian Broadcast Commission (KPI), the Regional Broadcast Commission (KPID), and the Regional Office of Communications and Informatics.

• It is proposed that Regional Regulation Requirement in LPPL be abolished for applying for LPPL license, because LPPL face difficulties in dealing with regional regulations as there are regional parliaments that do not accept Radio as LPPL.

• Currently, LPPL lacks of budget allocation support from regent or governor level.

• LPPL is still underestimated, because its audiences are less than Private Broadcast (LPS).

• There are confused founders of LPPL with regard to advertising as advertising can only be given and aired by15%.

• Founders of LPPL face difficulties in finding the source of operation fund, so tha tthe budget for employee salaries and facilitate the establishment of LPPL becomes unclear, although sources of LPPL budget has been described in Law No.32 of 2002 concerning Broadcast.

• There are complaints that the LPPL licensing process is too long. LPPL is calling for the Government (the Ministry of Communication and Informatics cq the PPI Directorate) to

yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis tersebut teridentifikasi beberapa permasalahan terkait penyelenggaraan penyiaran LPPL, yaitu:• Perizinan penyelenggaraan penyiaran LPPL

diproses Pemerintah (c.q Ditjen PPI) dengan melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Penyiaran Indonesai Daerah (KPID), dan Dinas Kominfo Daerah.

• Usulan LPPL agar Perda dihapuskan dalam persyaratan pembuatan izin LPPL, karena LPPL menghadapi kesulitan dalam pengurusan Perda terkait pendapat DPRD yang tidak menerima Radio sebagai LPPL.

• Saat ini, LPPL kurang mendapatkan dukungan anggaran terkait ketidakjelasan alokasi anggaran, apakah dari Bupati atau dari tingkat Gubernur.

• LPPL masih dipandang sebelah mata, karena jumlah audiencenya lebih sedikit dibandingkan dengan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

• Masih adanya pendiri LPPL yang kebingungan terkait terkait penyiaran iklan mengingat iklan hanya boleh disiarkan 15%.

• Pendiri LPPL menghadapi kesulitan untuk mendapatkan sumber biaya, sehingga anggaran untuk gaji pegawai dan menfasilitasi pendirian LPPL menjadi tidak jelas, meskipun sumber pembiayaan anggaran LPPL telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

• Ada keluhan LPPL bahwa proses perizinan terlalu panjang, sehingga LPPL menghimbau

Tanggal Pelaksanaan / Date of Implementation

Tempat Pelaksanaan Location

18 Pebruari 2013 / 18 February 2013

15 April 2013 / 15 April 2013

16 Mei 2013 / 16 May 2013

25 Juni 2013 / 25 June 2013

17 Desember 2013 / 17 December 2013

Hotel Equator, Surabaya, Jawa Timur / Hotel Equator, Surabaya, East Java

Purwokerto, Jawa Tengah / Purwokerto, Central Java

Lampung / Lampung

Hotel Abadi, Jambi / Hotel Abadi, Jambi

Hotel Titra Sanita, Kuningan, Jawa Barat / Hotel Titra Sanita, Kuningan, West Java




agar Pemerintah (Kominfo c.q Ditjen PPI) untuk menyederhanakan proses perizinan tersebut.

• Perlu adanya pembinaan terhadap LPPL Televisi terkait proses migrasi TV Analog ke TV Digital.

Sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut di atas direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:• Perlu diadakan pembinaan kepada LPP

dan LPPL terkait kesiapan TVRI bermigrasi ke penyiaran TV Digital mengingat TVRI sebagai penyelenggara Mux yang juga harus menggendong LPPL.

• Perlu diselenggarakan workshop tentang teknologi penyiaran TV digital bagi LPP dan LPPL yang sudah mempunyai izin serta daerah yang akan mendirikan LPPL.

• Perlu diadakan pembinaan kepada LPPL terkait kebutuhan masyarakat terhadap Radio sebagai media pendidikan yang dapat mencerdaskan masyarakat. Dalam hal ini, perlu adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

• Perlu diselenggarakan Bimbingan Teknik tentang perizinan LPPL dan sosialisasi mengenai Perda baik di daerah yang sudah ada LPPL maupun daerah yang akan mendirikan LPPL.

3.2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPPL

Selama tahun anggaran 2013, Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika telah menerbitkan 52 Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) LPPL dengan rincian sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

simplify the licensing process. • The need for guidance related to the

migration process of TVLPPL from Ana log TV to Digital TV.

As a follow up of the above mentioned issues, the following things are recommended:• LPP and LPPL should be developed with

regard to TVRI readiness to migrate to digital TV broadcast considering TVRI as Muxoperator who must also carry LPPL.

• It is necessary to organize a workshop on digital TV broadcast technology for LPP and LPPLthat already have licensesas well as the region to set up LPPL.

• LPPL should be developed with regard to the needs of the community of radio as a medium of education that can educate the public. In this case, there is a need for synergy between the Central and Local Government.

• It is necessary to organize Technical Guidance on LPPL licensing and dissemination of regional regulation in areas with LPPL as well as areas that will establish LPPL.

3.2. Issuance of LPPL Broadcast Operation License

During the fiscal year 2013, the Ministr yof Communications and Informatics cq the Directorate Generalof Post and Informatics issued 52 LPPL Broadcast License(IPP) with the details as shownin the following table.






Jenis LPPLType of LPPL

Jenis IPP / Type of IPP

Radio / Radio

Televisi / Television

Jumlah / Total

43

6

49

IPP PrinsipPrinciple IPP

IPP TetapFixed IPP

JumlahTotal

2

1

3

45

7

52

No. Nomor SK MenkominfoNumber of Decree of the Minister of Communication and Informatics

1.

2.

3.

Tanggal Terbit Date of Issuance

572

1255

1320

3 Juli 2013 / 3 July 2013

14 Nopember 2013 / 14 November 2013


Nama LPPLLPPL Name

Radio Kabupaten Kebumen Radio IN FM

Televisi Kabupaten Kebumen

Radio Guyub Rukun Tulungagung

Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPPL (Izin Tetap)LPPL Broadcast Operation License (Permanent License)

ProvinsiProvince




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19

20

113

280

281

282

283

284

285

286

287

288

9 Januari 2013 / 9 January 2013

9 Januari 2013 / 9 January 2013

12 Pebruari 2013 / 12 February 2013

9 April 2013 / 9 April 2013

9 April 2013 / 9 April 2013

9 April 2013 / 9 April 2013

9 April 2013 / 9 April 2013

9 April 2013 / 9 April 2013

9 April 2013 / 9 April 2013

9 April 2013 / 9 April 2013

9 April 2013 / 9 April 2013

9 April 2013 / 9 April 2013

Radio Abirawa TOP FM

Radio Singosari 1

Radio Suara Banjarnegara FM Kab.

Banjarnegara

Radio Siaran Publik Kapuas

Radio Suara Tipalayo

Radio Suara Torani Pangkep FM

Radio Suara Bandar Madani

Radio Pemerintah Bantaeng “Suara

Pemersatu”

Kab. Wajo Radio Wajo Berprestasi FM

Kab. Sinjai “Sinjai Televisi”

Radio Pemerintah Daerah Lampung Tengah

Radio Pemerintah Daerah Lampung Selatan

Radio Gema Hibridah FM

Radio Luhak Nan Tuo FM

Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPPL (Izin Prinsip) LPPL Broadcast Operation License (Principle License)




Kalimantan Tengah / Kalimantan







Lampung / Lampung

Lampung / Lampung



Nama LPPLLPPL Name

ProvinsiProvince




13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

311

312

464

465

466

572

573

571

574

893

890

888

889

891

892

1129

1130

1131

1132

1116

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1307

1315

1316

1318

1319

1351

1317

1397

1428

11 April 2013 / 11 April 2013

11 April 2013 / 11 April 2013

5 Juni 2013 / 5 June 2013

5 Juni 2013 / 5 June 2013

3 Juli 2013 / 3 July 2013

3 Juli 2013 / 3 July 2013

3 Juli 2013 / 3 July 2013

3 Juli 2013 / 3 July 2013

3 Juli 2013 / 3 July 2013

10 September 2013 / 10 September 2013




























Radio Gema Hibridah FM

Radio Luhak Nan Tuo FM

Radio Kharisma Ratusamban

Kab. Bengkulu Utara

Radio Junjung Besaoh Kab. Bangka Selatan

Radio Selawang Segantang 93.9 FM

Radio Bunda Tanah Melayu FM

Radio Pem. Daerah Kab. Belitung Timur

Radio Kabupaten Ketapang

Byak Televisi Kab. Biak Numfor

Radio Swara Bersujud

Radio Kab. Manggarai Timur

Radio Suara Sikka

Radio RSPD Kab. Sabu Raijua

Radio Suara Kab. Kupang

Televisi Kepri Cyber School

Radio Magelang FM Kota Magelang

Radio Pradya Suara Kab. Tuban

Radio Gemilang Kab. Magelang

Radio Mahardhika FM Suara Bondowoso

Radio Gelora FM Pemerintah Kab. Gianyar

Radio Suara Salatiga FM

Radio Kabupaten Karanganyar Swiba FM

Radio Suara Pasuruan

Radio Pemerintah Kabupaten Dairi

Radio Siaran Publik Pemerintah

Kabupaten Toba Samosir

Radio Kota Santri

Radio Suara Kota Wali

Televisi Sungai Penuh - Sakti Alam Kerinci

Radio Kutai Kartanegara

Radio Siaran Pemerintah Daerah

Tanjung Jabung Barat

Radio Purwodadi FM

Radio Siaran Publik Daerah

Kabupaten Labuhanbatu


Kabupaten Sumba Timur

Televisi Alor

Tungkal Televisi


Kabupaten Asahan

Radio Siaran Publik Simalungun


Sumatera Barat / West Sumatera

Bengkulu / Bengkulu



Kepulauan Riau / Riau Islands



Papua / Papua




Nusa Tenggara Timur /

Sumatera Utara / North Sumatera

Kepulauan Riau / Riau Islands





Bali / Bali








Jambi / Jambi


Jambi / Jambi





Jambi





Nama LPPLLPPL Name

ProvinsiProvince






3.3. Pelaksanaan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran LPPL

Proses perizinan penyelenggaraan penyiaran LPPL dilaksanakan setelah permohonan perizinan mendapat-kan rekomendasi kelayakan dari KPI Pusat. Tahap berikutnya, permohonan perizinan diikutkan dalam Rapat Koordinasi Pra FRB (Forum Rapat Bersama) setelah sebelumnya diperiksa mengenai kelengkapan administrasi. Syarat minimal menjadi peserta Pra FRB LPPL Radio dan Televisi ialah memiliki Peraturan Bupati atau Peraturan Gubernur atau sebaiknya memiliki Peraturan Daerah (Perda).

Dalam kegiatan Pra FRB akan dinilai mengenai kesiapan LPPL yang mencakup aspek administrasi, teknis, dan program. Jika peserta Pra FRB belum memenuhi kelengkapan aspek administrasi, maka LPPL bersangkutan harus melengkapinya. Selanjutnya jika semua persyaratan telah dilengkapi dan di daerah bersangkutan tidak ada LPP RRI atau LPP TVRI serta tersedia kanal frekuensi, maka LPPL bersangkutan diikutkan dalam Forum Rapat Bersama (FRB). Pada tahun 2013 telah diselenggarakan kegiatan Pra FRB di lima kota sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation


4-6 Maret 2013 /

4-6 March 2013

3-5 April 2013 /

3-5 April 2013

Bekasi, Jawa Barat / Bekasi, West Java

Hotel Mercure Kuta, Bali / Hotel Mercure

Kuta, Bali

Keterangan KegiatanRemarks

Rapat Koordinasi Pra FRB / Pra FRB Coordination

Meeting

Rapat Koordinasi (Pra FRB) Provinsi Jawa Timur, Papua

Barat, Sumatera Utara, Jambi, DKI Jakarta, Sumatera

Selatan, Papua, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur,

Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan

Jawa Tengah. / Coordination Meeting (Pre FRB) of

East Java, West Papua, North Sumatera, Jambi, DKI

Jakarta, South Sumatera, Papua, DI Yogyakarta, East

Kalimantan, North Sulawesi, South Sulawesi, North

Maluku, and Central Java.

3.3. LPPL Broadcast Operation License Licensing Process

LPPL Broadcast licensing process was carried out after the licensing applicant gets eligibility recommendation from the Central KPI. In the next phase, the licensing application is included in the Pre FRB Coordination Meeting (Joint Meeting Forum) having been previously examined for administrative requirements. The minimum requirement to be a participant of the Radio and Television Pre FRB LPPL is to have Regent Decree or Governor Regulation or at least Regional Regulation.

Pre FRB activity will assess the readiness of the LPPL which includes aspects of administrative, technical, and program. If the Pre FRB participant has not met the administrative aspects, the relevant LPPL must complete it. Furthermore, if all requirements have been completed and in the regions concerned there is no RRI LPP or TVRI LPP and frequency channels available, the LPPL concerned is included in the Joint Meeting of Forum (FRB). In 2013 had been organized Pre FRB activities in five cities as shown in the following table.




1-3 Mei 2013 /

1-3 May 2013

11-13 Juli 2013 /

11-13 July 2013

2-3 Oktober 2013 /

2-3 October 2013

Hotel Aston Balikpapan, Kalimantan Timur /

Hotel Aston Balikpapan, East Kalimantan

Bogor, Jawa Barat / Bogor, West Java

Bandung, Jawa Barat / Bandung, West Java

Rapat Koordinasi (Pra FRB) Provinsi Kalimantan

Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah,

Kalimantan Timur, Gorontalo, Sumatera Selatan,

Bangka Belitung, Banten, Aceh, Kalimantan Barat,

dan Sulawesi Barat. / Coordination Meeting (Pre

FRB) of South Kalimantan, Central Kalimantan,

Central Sulawesi, East Kalimantan, Gorontalo, South

Sumatera, Bangka Belitung, Banten, Aceh, West

Kalimantan, and West Sulawesi.

Koordinasi (Pra FRB) Provinsi Jawa Barat, Sumatera

Utara, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan,

Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Papua. /

Coordination Meeting (Pre FRB) of West Java, North

Sumatera, Central Java, Riau Islands, South Sulawesi,

North Sulawesi, West Kalimantan, and Papua.

Rapat Koordinasi (Pra FRB) Provinsi Jawa Barat,

Sumatera Utara, Jawa Timur, Aceh, Papua, Sulawesi

Tenggara, dan Sulawesi Tengah. / Coordination

Meeting (Pre FRB) of West Java, North Sumatera, East

Java, Aceh, Papua, Southeast Sulawesi, and Central

Sulawesi.

Tim FRB terdiri dari KPI Pusat, KPID, SDPPI, Direktorat Telsus PPKU yang diwakili Sub Dit Layanan Khusus Penyiaran, dan Direktorat Penyiaran menentukan frekuensi dan wilayah layanan yang dinyatakan dalam Berita Acara FRB. Selanjutnya, Direktorat Telsus PPKU c.q Sub Dit Layanan Khusus Penyiaran membuat draft Izin Prinsip, dimana setelah di paraf tujuh pejabat dari Kominfo dan SDPPI dan ditandatangani Menteri Kominfo, maka Izin Prinsip LPPL Radio atau Televisi dapat diterbitkan yang selanjutnya diserahkan kepada LPPL bersangkutan melalui KPI Pusat dan KPID. Untuk tahun 2013, pelaksananaan FRB diselenggarakan sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

FRB team consists of KPI, KPID, SDPPI, PKPU Special Telecommunication Directorate Represented by the Special Broadcast Service Sub Directorate, and the Broadcast Directorate determining the frequency and area of ??service stated in the Minutes of FRB. Furthermore, the PPKU Special Telecommunication Sub Directorate cq the Broadcast Special Services Sub Directorate drafts the Broadcast Principle License, where after being signed by seven officials of the Ministry of Communication and Informatics and SDPPI and the Minister of Communication and Informatics, the Principle License of the radio or television LPPL may be issued which will be transferred to the relevant LPPL through KPI and KPID. For 2013, FRB organization was as shown in the following table.









27 Pebruari -1 Maret 2013

/ 27 February -1 March

2013

17-19 April 2013 / 17-19

April 2013

22-24 Mei 2013 / 22-24

May 2013

22-24 Agustus 2013 /

22-24 August 2013

19-21 September 2013 /

19-21 September 2013

11-13 Desember 2013 /

11-13 December 2013

Bogor, Jawa Barat / Bogor, West Java

Jakarta, DKI Jakarta /

Jakarta, DKI Jakarta

Makasar, Sulawesi Selatan /

Makasar, South Sulawesi




FRB / FRB

Forum Rapat Bersama Provinsi Bangka Belitung,

Bengkulu, Maluku, NTB, Sumatera Barat, Jawa Barat,

Bali, Lampung, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD),

Riau, Kepulauan Riau, dan NTT. / Joint Meeting Forum

of Bangka Belitung, Bengkulu, Maluku, NTB, West

Sumatera, West Java, Bali, Lampung, Nanggroe Aceh

Darussalam (NAD), Riau, Riau Islands, and East Nusa

Tenggara Provinces.

Forum Rapat Bersama Provinsi Jawa Timur, Papua

Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jambi, DKI

Jakarta, Sumatera Selatan, Papua, DI Yogyakarta,

Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,

dan Maluku Utara. / Joint Meeting Forum of East Java,

West Papua, Central Java, North Sumatera, Jambi,

DKI Jakarta, South Sumatera, Papua, DI Yogyakarta,

East Kalimantan, North Sulawesi, South Sulawesi, and

North Maluku Provinces.

Forum Rapat Bersama Provinsi NAD, Bangka Belitung,

Banten, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi

Tengah, dan Papua. / Joint Meeting Forum of NAD,

Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, West Kalimantan,

South Kalimantan, East Kalimantan, West Sulawesi,

Central Sulawesi, and Papua Provinces.

Forum Rapat Bersama Provinsi Jawa Barat, Sumatera

Utara, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara,

Kalimantan Barat, Jambi, Maluku, dan Jawa Timur. /

Joint Meeting Forum of West Java, North Sumatra,

Central Java, Riau Islands, North Sulawesi, West

Kalimantan, Jambi, Maluku, and East Java.

Forum Rapat Bersama Provinsi Aceh, Jambi, Sumatera

Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur,

Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera

Selatan, Papua, dan Maluku. / Joint Meeting Forum of

Aceh, Jambi, North Sumatera, Central Sulawesi, West

Java, East Java, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Central

Java, South Sumatera, Papua, and Maluku.







Untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan (Izin Tetap) LPPL diharuskan mengajukan permohonan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS). Dimana setelah dilakukan verifikasi faktual oleh Sub Dit Layanan Khusus Penyiaran untuk memeriksa dan memantau LPPL bersangkutan mengenai aspek pembangunan yang memenuhi persyaratan EUCS. Jika hasil evaluasi verifikasi faktual dinyatakan telah memenuhi persyaratan, maka LPPL bersangkutan dapat diikutkan dalam EUCS.

Syarat mengikuti EUCS adalah LPPL Radio atau Televisi harus sudah memiliki Perda, Izin Stasiun Radio (ISR), dan alat perangkatnya telah bersertifikat. Selama kegiatan EUCS, LPPL diwajibkan tidak menyiarkan iklan. Setelah dinyatakan Lulus EUCS akan diterbitkan izin penyelenggaraan penyiaran (izin tetap) untuk LPPL bersangkutan. Selama tahun 2013, Sub Dit Layanan Khusus Penyiaran telah melaksanakan kegiatan verifikasi faktual terhadap 13 LPPL yang terdiri dari 11 LPPL Radio dan 2 LPPL Televisi. Juga mengikuti kegiatan EUCS yang dilaksanakan terhadap 15 LPPL yang terdiri dari 13 LPPL Radio dan 2 LPPL Televisi.

4. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL (UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION)

Pada tahun anggaran 2013, Direktorat Telsus PPKU c.q Sub Direktorat Penyediaan Kewajiban Universal telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait, antara lain berupa Kegiatan Koordinasi Terpadu Interdep dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU)/Universal Service Obligation (USO) dan Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KPU/USO.

To get the Operation License (Permanent License), the LPPL is required to apply for Broadcast Test Evaluation (EUCS) wherein after factual verification by the Sub Directorate of Special Broadcast Service for checking and monitoring the LPPL concerned about aspects of development that meet the EUCS requirements. If the results of the evaluation of factual verification comply with the requirements, the LPPL may be included in EUCS.

The requirement to follow EUCS is that the radio or TV should already have regional legislation, Radio Station License (ISR), and certified instruments. During EUCS activities, LPPL is required not to broadcast advertisements. After being declared of having passed the EUCS, the LPPL will be given broadcast license (permanent license). During the year 2013, the Broadcast Special Service Sub-Directorate carried out activities on 13 LPPLs consisting of 11 Radio LPPLs and 2 Television LPPLs and EUCS activities carried out on 15 LPPLs consisting of 13 Radio LPPLs and 2 Television LPPLs.

4. IMPLEMENTATION OF USO (UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION)

In the fiscal year 2013, the PKPU Special Telecommunication Directorate cq the Universal Service Obligation Sub Directorate carried out various related activities, among others, in the form of Integrated Inter-departmental Coordination Activity in order to optimize the utilization of Universal Service Obligation (KPU) and the implementation of monitoring and evaluation of KPU / USO activities.






4.1. Kegiatan Koordinasi Terpadu Interdep Pemanfaatan Kewajiban Pelayanan Universal Tahun 2013

Kegiatan koordinasi terpadu interdep dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan pembangunan jaringan telekomunikasi di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT). Tujuan pelaksanaan koordinasi ini ialah agar pembangunan jaringan telekomunikasi di WPUT dapat terintegrasi dengan program pembangunan nasional berdasarkan masukan dari instansi terkait, seperti Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian PDT. Untuk itu, Direktorat Telsus PPKU c.q Sub Direktorat Penyediaan Kewajiban Universal membentuk Tim Koordinasi Terpadu Interdep dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan kesinambungan penyediaan KPU/USO yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 250 Tahun 2013 tentang Tim Koordinasi Terpadu Interdep dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal.

Pelaksanaan Koordinasi Terpadu Interdep ini diselenggarakan pada Maret-Desember 2013 dalam bentuk rapat koordinasi mengenai Monitoring dan Evaluasi Program KPU/USO dengan Dinas Kominfo di Ambon, Surabaya, Mataram, Kendari, dan Bangka Belitung. Rapat koordinasi tentang pengawasan terkait Telsus, PPKU di Semarang dan Manokwari. Rapat koordinasi mengenai tindak lanjut PLIK Sentra Produktif di Bogor, Rapat koordinasi dengan BP3TI dan Penyedia Jasa mengenai Peningkatan Desa Dering KPU/USO di Jakarta, mengenai Progress Report Penyediaan Wifi Kabupaten dan Telinfo Tuntas di Bekasi.

Dari kegiatan pelaksanaan Koordinasi Terpadu Interdep tersebut dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

4.1. Integrated Inter-departmental Coordination Activity in order to optimize the utilization of Universal Service Obligation in 2013

Integrated inter-departmental coordination activities were carried out in order to optimize the utilization of telecommunication network development at Universal Telecommunication Service Area (WPUT). The purpose of this coordination is for the construction of telecommunication networks in WPUT can be integrated with national development programs based on input from relevant agencies, such as the Coordinating Ministry for Economic Affairs, Ministry of Home Affairs, Bappenas, and the Ministry of PDT. To that end, the PPKU Special Telecommunication Directorate the Universal Service Obligation Sub Directorate formed the Integrated Inter-departmental Coordination Team in order to optimize the utilization and continuity of provision of USO as outlined in Decree of the Minister of Communication and Informatics No. 250 of 2013 concerning the Integrated Inter-departmental Coordination Team in USO provision.

The Integrated Inter-departmental Coordination was held in March-December 2013 in the form of coordination meeting on the Monitoring and Evaluation of KPU / USO Program with the Offices of Communication and Informatics in Ambon, Surabaya, Mataram, Kendari, and Bangka Belitung. The coordination meeting on the supervision of Special Telecommunication, PPKU in Semarang and Manokwari. Coordination meeting on the follow-up of Productive Centers in Bogor, meeting coordination with BP3TI and Service Provider on the Enhancement of Desa Dering KPU / USO in Jakarta, regarding the progress report of the provision of Wifi in Regency and Telinfo Tuntas in Bekasi.

The Integrated Inter-departmental Coordination produced some conclusions as follows:




• Kegiatan koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q Direktorat Telsus, PPKU dan BP3TI dengan Pemda (Provinsi dan Kabupaten/Kota) harus lebih ditingkatkan untuk memperkuat hubungan kerja dan penguatan SKPD bidang Kominfo. Dalam hal ini, Penyedia Jasa diwajibkan melaporkan setiap perkembangan operasional PLIK dan MPLIK kepada Pemerintah Daerah.

• Pemda/Dinas Kominfo Daerah agar dapat bekerjasama dengan penyedia PLIK, MPLIK, dan Desa Dering untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan ICT bagi keperluan ICT literasi, KIM, pendidikan, pertanian, dan keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

• Pemda mengusulkan adanya dukungan regulasi bagi Pemda terkait alokasi anggaran monitoring dan penyelenggaraan program KPU/USO. Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q Direktorat Telsus, PPKU akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• Untuk integrasi SIMMLIK, BP3TI akan menyurati para operator terkait integrasi dan tahapan penyelesaian pelaksanaan serta pemutakhiran data PLIK/MPLIK (validasi data, lokasi dan IP address).

• Tidak adanya aturan mengenai kewajiban integrasi MPLIK dan adanya SIMMLIK, sedangkan PLIK Sentra Produktif belum termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan SIMMLIK, sehingga belum dapat dimonitor oleh SIMMLIK. Dalam hal ini, penambahan ruang lingkup pekerjaan SIMMLIK akan mengubah kontrak dan nilai pekerjaan dengan penyedia jasa SIMMLIK.

• Pelaksanaan program-program KPU/USO selama empat tahun terakhir yang belum dapat dikomersilkan harus tetap berjalan, namun skema bisnisnya perlu diupgrade atau dapat dilakukan alih program.

• The coordination activity of the Ministry of Communications and Information cq the Special Telecommunication Directorate, PPKU and BP3TI and regional government (provincial and local) should be increased to strengthen the working relationships and strengthen the communication and information technology apparatuses. In this case, Service Providers are required to report any operational development of MPLIK PLIK to local government.

• Local Government / Regional Office of Communication and Informatics shall cooperate with the provider of PLIK, MPLIK, and Desa Dering to optimize and improve the ability of ICT for purposes of ICT literacy, KIM, education, agriculture, and other purposes in accordance with local needs.

• Regional Government should propose a regulatory support for the local government with regard to budget allocation and implementation of KPU / USO program. In this regard, the Ministry of Communications and Informatics cq the Special Telecommunication Directorate, PPKU will follow the proposal in accordance with applicable regulations.

• For integration of SIMMLIK, BP3TI will write to the operator with regard to integration and implementation stages of completion and updating of data of PLIK / MPLIK (data validation, location and IP address).

• Lack of rules regarding mandatory MPLIK integration and SIMMLIK, while the Productive Center PLIK is not included in the scope of work of SIMMLIK, so it cannot be monitored by SIMMLIK. In this case, SIMMLIK additional scope of work will change the value of the contract and work with SIMMLIK service providers.

• The implementation of KPU / USO programs over the past four years that has not been commercialized must keep running, but the business scheme needs to be upgraded or can be transferred for other program.






4.2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan KPU/USO dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah terpencil. Tujuan pelaksanaan kegiatan Monev tersebut adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program sarana dan prasarana KPU/USO, juga untuk mendapatkan penyelesaian masalah pembangunan KPU/USO dan menindaklanjutinya.

Pada tahun 2013, kegiatan Monev Pelaksanaan KPU/USO diselenggarakan selama 10 bulan dari Maret sampai dengan Desember 2013 di berbagai provinsi seluruh Indonesia. Ringkasan hasil dari kegiatan Monev tersebut sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

WilayahArea

Jumlah ProvinsiNo. of Province

Zona Indonesia Barat / West Indonesia

Zona Indonesia Tengah / Central Indonesia

Zona Indonesia Timur / East Indonesia

8

5

1

Jumlah Lokasi MonevNo. of M&E Location

29

24

1

BeroperasiOperating

23 77

11 45

1 100

Tidak BeroperasiNot Operating

6 23

13 65

- -

Hasil Monev PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan)PLIK (Sub district Internet Service Center) M & E results

Jml %Number

Jml %Number




2

2

1

7

6

2

5 70

6 100

1 50

2 30

- -

1 50

Hasil Monev PLIK Sentra ProduktifProductive Center PLIK M&E Result

4.2. Monitoring and Evaluation of Universal Service Obligations

Monitoring and Evaluation (M & E) of the Implementation of KPU / USO was implemented in order to optimize the development of telecommunications networks in remote areas. The purpose of the implementation of the M & E activity is to evaluate the implementation of KPU / USO infrastructure program and to get the settlement construction issue of KPU / USO and follow up.

In 2013, the Implementation of KPU / USO Monitoring and Evaluation activities was held for 10 months from March to December 2013 in various provinces throughout Indonesia. The summary of the results of the monitoring and evaluation activities is as shown in the following table.

WilayahArea



BeroperasiOperating


Jml %Number

Jml %Number







9

4

1

33

25

6

25 75

25 100

1 15

8 25

- -

5 85

Hasil Monev MPLIK (Mobile PLIK)MPLIK (Mobile PLIK) M&E Results




3

1

1

4

1

3

1 25

1 100

3 100

3 75

- -

- -

Hasil Monev WiFI KabupatenDistrict WIFI M&E Results



3

1

100

100

Hasil Monev NIX (Nusantara Internet Exchange)NIX (Nusantara Internet Exchange) M&E Results

Zona Indonesia Barat / West Indonesia 3 6 5 80 1 20

Hasil Monev Desa DeringDesa Dering M&E Results

WilayahArea



BeroperasiOperating


Jml %Number

Jml %Number

WilayahArea



BeroperasiOperating


Jml %Number

Jml %Number

WilayahArea


Progress %Progress%

WilayahArea



BeroperasiOperating


Jml %Number

Jml %Number






Dari hasil Monev Pelaksanaan KPU/USO juga teridentifikasi beberapa permasalahan dan kendala sebagai berikut:• Permasalahan dan kendala yang terkait

pelaksanaan program PLIK dan MPLIK, yaitu lemahnya koneksi internet, tidak diberikannya SOP dan pelatihan kepada pengelola, serta terlambatnya pemberian subsidi biaya operasional dari Penyedia Jasa Telekomunikasi kepada pengelola. Permasalahan tersebut dibiarkan terlalu lama dan tindak ada tindak lanjut dari Penyedia Jasa dan BP3TI yang berakibat PLIK menjadi tidak operasional sama sekali.

• Permasalahan dan kendala terkait Wifi Kabupaten, yaitu perangkat tidak bisa beroperasi karena ioperasionalkan yang disebabkan karena lemahnya koneksi dan daya jangkau internet dan juga keterbatasan pengelola dalam memelihara dan menghidupkan perangkat.

• Keterbatasan pengelola dalam memelihara dan menghidupkan perangkat juga disebabkan karena kurangnya pelatihan yang diberikan dari penyedia jasa kepada pengelola.

• PLIK Sentra Produktif yang sudah mulai operasional juga dalam pelaksanaannya di lapangan juga terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan syarat penempatan PLIK Sentra Produktif sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menkominfo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan.

• Desa Dering dalam pelaksanaannya di lapangan juga sudah tidak sesuai lagi karena banyaknya sinyal seluler yang sudah masuk ke desa-desa sehingga pemanfaatannya sangat minimal kepada masyarakat.

The Implementation of KPU / USO Monitoring and Evaluation also identified several problems and constraints as follows: • Problems and constraints related to the

implementation of programs and MPLIK PLIK, namely the lack of internet connection, no SOP and training to administrators, as well as delays in the provision of subsidized operating costs from the Telecommunications Service Provider to the organizer. This problem was left too long and there was no follow up from the Service Provider and BP3TI resulting in PLIK non-operational at all.

• Issues and problems related to Regency Wifi, namely the device cannot operate due to operation caused by weak connections and a range of internet and also limitations in the poor performance of the manager in maintaining and turning on the device.

• Limitation of the managers in maintaining and turning on the device is also caused by the lack of training given to the manager from the service provider.

• Productive Center PLIK that has begun operations in the field there also experienced some conditions that are not in accordance with the terms of Productive Center PLIK placement as contained in Regulation of the Minister of Communication and Informatics No. 1 of 2013 concerning Provision of Internet Access Services At Universal Telecommunication Service of District Internet.

• The implementation of Desa Dering was no longer appropriate because of the numerous cellular signals that have entered the villages so that its utility was minimal to the community.




5. MIGRASI SUSTEM PENYIARAN ANALOG KE DIGITAL

5.1. Sosialiasi Program Migrasi Sistem Penyiaran TV Analog Menuju Sistem Penyiaran TV Digital

Televisi digital adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal video, audio, dan data ke pesawat televisi. Stasiun televisi memanfaatkan sistem teknologi digital (khususnya perangkat studio) untuk memproduksi program, editing, recording dan menyimpan data. Teknologi ini terbilang teknologi yang baru di tanah air dan belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Perlu upaya aktif dari pemerintah untuk memperkenalkan teknologi ini kepada masyarakat. Teknologi sistem penyiaran ini merupakan suatu keniscayaan, suatu fenomena yang tidak dapat terelakkan oleh negara-negara mana pun di dunia. Teknologi Ini sudah menjadi tuntutan global dilihat dari berbagai aspek baik itu teknologi maupun sumberdaya frekuensi sehingga mau tidak mau suka tidak suka kita diharuskan mengadopsi sistem penyiaran digital tersebut.

Beberapa program kegiatan yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2013 untuk memperkenalkan teknologi penyiaran TV digital di tengah-tengah masyarakat antara lain:

5. MIGRATION FROM ANALOG TO DIGITAL BROADCAST SYSTEM

5.1. Dissemination of Analog TV Broadcast System Migration Program Towards Digital TV Broadcast System

Digital television is a type of television that uses digital modulation and compression systems for broadcast video signals, audio, and data to the television. Television stations utilize digital technology system (especially the studio) to produce programs, editing, recording and storing data.

This technology is a fairly new technology in Indonesia and has not been widely recognized by the public. It requires the active efforts of the government to introduce this technology to the public. This broadcast technology system is a necessity, an inevitable phenomenon that cannot be evaded by any countries in the world. This technology has become a global demand seen from various aspects of both the technology and frequency resources so we are inevitably required to adopt the digital broadcast system.

Some program activities that have been carried out during fiscal year 2013 to introduce digital TV Broadcast technology to the public include:






No

program kegiatan 2013 untuk memperkenalkan teknologi penyiaran TV digitalThe 2013 activity program to introduce digital tv broadcast technology

1

2

3

4

5

6

7

8

Pembuatan iklan layanan masyarakat dalam rangka

promosi siaran digital / Preparation of public service

announcements in order to promote digital Broadcast

Pembuatan dan penayangan media luar ruang (bill

board) dalam rangka promosi tv digital / Preparation

and delivery of outdoor media (bill boards) in order to

promote digital TV

Penyediaan layanan call center dalam rangka

implementasi siaran televisi digital di indonesia /

Provision of call center services for the implementation

of digital television Broadcast in Indonesia

Penayangan iklan layanan masyarakat dalam rangka

promosi siaran digital di media televisi / Community

service ads in order to promote digital broadcast in

television media

Penayangan advetorial dan banner tentang tv digital

di media cetak dan elektronik / Presentation of ads and

banners on digital tv in the print and electronic media

Penyelenggaraan pameran dan event mall to mall

dalam rangka promosi siaran digital / Organizing

exhibitions and events from mall to mall in order to

promote digital Broadcast

Pengadaan special dialog talkshow live tentang

sosialisasi tv digital di media televisi / Broadcast of

special live talk show on the socialization of digital TV

in the media

Penyelenggaraan seminar digital broadcasting

technology in Indonesia / Implementation of

broadcasting technology digital seminar in Indonesia

Output KegiatanActivity Output

Iklan layanan masyarakat versi pasir / public service

announcements sand version

Iklan layanan masyarakat versi tweet / Public service

announcements tweet version

Advetorial Era Penyiaran TV digital / Era of digital TV

Broadcast ads

Media luar ruang di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat,

Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur,

Sumatera Utara, Bali / outdoor media in Banten, Jakarta,

West Java, Yogyakarta, Central Java, East Java, North

Sumatra, Bali

Layanan call center 24 jam / 24-hour call center

Penayangan iklan layanan masyarakat di TV swasta

nasional / public service announcements on national

private TVs

Penayangan advetorial dan banner TV digital di media

cetak dan elektronik nasional / Display of ads and banner

of digital TV in national print and electronic media

Pameran mall to mall di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat,

Jawa Tengah, daerah Istimewa Yogykarta, Jawa Timur

/ Mall to mall exhibition in Banten, Jakarta, West Java,

Central Java, Special Yogyakarta area, East Java

Special dialog talkshow live tentang sosialisasi TV digital

di Berita Satu TV dan Metro TV / Live special television talk

show dialogue about dissemination of digital TV on Berita

Satu TV and Metro TV

Seminar kerjasama antara Kemkominfo dan Universita

Trisakti /Seminar under cooperation of the Ministry of

Information and University of Trisakti

KegiatanActivity




5.2. Implementasi Sistem Penyiaran TV Digital

Melalui kajian panjang dimulai sejak tahun 2007 dimana dibentuk Steering Committee & Working Group Preparation yang merupakan kelompok kerja yang bertugas melakukan kajian guna mempersiapkan segala informasi terkait persiapan adopsi sistem penyiaran digital. Setelah melakukan berbagai macam kajian dan juga kunjungan ke sentra-sentra kekuatan teknologi modern Pemerintah melalui Depkominfo saat itu menetapkan DVB-T sebagai standar nasional sistem penyiaran TV digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar yang kemudian pada tahun 2007 diupgrade menjadi DVB-T2.

Pada tahun 2012 yang lalu Kemkominfo telah menyelsaikan seleksi tahap I penyelenggara penyiaran TV digital di seluruh pulau Jawa dan kepulauan Riau. Tahun ini 2013 ini Kemkominfo melanjutkan seleksi tahap II untuk wilayah Aceh, Medan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Regulasi pendukung guna melaksanakan seleksi juga telah dipersiapkan yaitu :1. Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing.

2. Keputusan Menteri Nomor 24 Tahun 2013

5.2. Digital TV Broadcast System Implementation

Through long study started in 2007 which formed the Steering Committee and Working Group Preparation which are the working groups in charge of reviewing all relevant information in order to prepare for the preparation of the adoption of digital Broadcast systems. After doing various kinds of studies and visits to the centers of power of modern technology, the government through the Ministry of Communication and Informatics set DVB-T as the national standard of unpaid fix receipt terrestrial digital TV Broadcast system in 2007 which was later upgraded to DVB-T2.

In 2012 the Ministry of Communication and Informatics completed the first selection of digital TV Broadcast operators across the island of Java and Riau islands. In 2013 the Ministry of Communication and Informatics proceeded to the second stage of selection for Aceh, Medan, South Kalimantan and East Kalimantan.

Regulatory support in order to carry out the selection has also been prepared, namely: 1. Ministerial Regulation No. 6 of 2013 on

Amendment to Regulation No. 17 of 2012 on the Implementation of Determination of Multiplexing Broadcast.

2. Ministerial Decree No. 24 of 2013 on Multiplexing Broadcast Implementation






Tentang Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Pemnyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air).

Selain 2 (dua) regulasi di atas, Tim juga menyusun Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital danPenyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial. Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2013 ini merupakan pengganti Peraturan Menteri nomor 22 tahun 2011. Beberapa hal yang berbeda dari peraturan sebelumnya adalah 1. Lebih compatible dengan UU32/2002 dan

PP (PP11/2005, PP50/2005, PP51/2005)2. Penggantian istilah :

a. LPPPM --> Lembaga penyiaran (LPP-TVRI/LPS) yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing melalui sistem teresrial

b. LPPPS --> Lembaga penyiaran (LPP-TVRI/LPP lokal/LPS/LPK) yang menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital melalui sistem terestrial

3. Tidak ada penghentian siaran analog (Analog Switch-off/ASO), jaminan keberlangsungan usaha bagi Lembaga Penyiaran

4. Wilayah layanan berbasis PM 23/2012 (Master Plan Frekuensi TV Digital), TIDAK menggunakan istilah Zona Layanan untuk lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing melalui sistem teresrial.

LPS dapat menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital dalam 1 (satu) atau beberapa wilayah layanan dalam 1 (satu) propinsi.

Broadcast Institution Selection Team in the Implementation of Unpaid Fix Receipt Terrestrial Digital TV Broadcast System (Free To Air).

In addition to two (2) regulations above, The Team was also preparing Ministerial Regulation No. 32 Year 2013 on the Implementation of Digital Television Broadcast and Multiplexing Broadcast Through Terrestrial Systems. Ministerial Regulation No. 32 Year 2013 is the replacement of the Minister Regulation No. 22 of 2011. Some of the things that are different from the previous regulations are: 1. It is more compatible with Law No. 32 /2002

and Government Regulation (Government Regulation 11 / 2005, Government Regulation 50 / 2005, Government Regulation 51 / 2005)

2. Replacement of the terms: a. LPPPM -> Broadcast Agency (LPP-TVRI /

LPS) holding multiplexing broadcast via terrestrial system

b. LPPPS -> Broadcast Agency (LPP-TVRI / local LPP / LPS / LPK) which organizes digital television Broadcast through terrestrial systems

3. There is no Analogue Switch-off / ASO, business continuity assurance for Broadcast Agency

4. The service area under Ministerial Regulation 23/2012 (Master Plan of Digital TV Frequency), does NOT use the term of Services Zone for broadcast agency who operating multiplexing broadcast through terrestrial system.

LPS can organize digital television broadcast in 1 (one) or some service area within 1 (one) province or several service areas.




Below is the second stage selection process flow:

In contrast with the previous first stage selection, the second stage selection phase is more compact due to the cut of some processes that are considered less strategic namely the pre-qualification process.

Full results of the implementation of the selection are set out in tabular form as represented below:

5.3. Monitoring and Evaluation of the Implementation of LPPPM Infrastructure Development

The document submitted by the participants at the beginning of the selection process mentions the commitment of development for each service area selected. This commitment must be met if the participant selection is and determined as the awardee by the Minister of Communication and Informatics.

Zona Layanan + ProvinsiService Zone + Province

No Rencana Realisasi*Realization Plan*

Berikut alur tahapan seleksi tahap II :

Berbeda dengan seleksi tahap I sebelumnya, seleksi tahap II lebih ringkas karena memangkas beberapa proses yang dianggap tidak terlalu strategis yaitu proses pra-kualifikasi.

Hasil lengkap pelaksanaan seleksi sebagaiman dijabarkan dalam bentuk tabel di bawah ini :

5.3. Monitoring dan Evaluasi Palaksanaan Pembangunan Infrastruktur LPPPM

Dalam dokumen yang disampaikan oleh peserta seleksi pada awal proses menyebutkan komitmen pembangunan untuk setiap wilayah layanan yang diseleksikan. Komitmen ini harus dipenuhi apabila peserta seleksi dinyatakan dan ditetapkan sebagai pemenang oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

1 (Aceh dan Sumatera Utara)

1 (Aceh and North Sumatra)

14 (Kalsel dan Kaltim)

14 (South Kalimantan and East Kalimantan)

1

2

LPPPMLPPPMBSTV, tvOne, Metro TV, SCTV, Trans TV

ANTV, Indosiar, Metro TV, RCTI, Trans TV

Juni 2013 - Februari 2015 /

June 2013 - February 2015

Juni 2013 - Maret 2015 /

June 2013 - March 2015

* Komitmen setiap LPPPM berbeda-beda / Commitment of each LPPPM is different






Pasal 19 Peraturan Menteri nomor 22 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) disebutkanMenteri melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar.

Guna melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, Menteri membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap komitmen pembangunan dari setiap penyelenggara. Sampai dengan akhir tahun 2013 tim telah melaksanakan monev 2 kali yaitu:

1. Monev tahap I a. Waktu pelaksanaan tanggal 26 Februari

2013 s/d 21 Maret 2013.b. Objek Monev Komitmen LPPPM Hasil

seleksi tahap I bulan September 2012 sampai dengan Januari 2013

c. Tim Monev Pejabat dan Staf dari Ditjen PPI dan Ditjen SDPPI

d. Kriterian Monev Progres pembangunan Infrastruktur, Jangkauan populasi (min. 70%), Kapasitas Multiplekser (MBps).

2. Monev tahap II,a. Waktu pelaksanaan tanggal 19 Agustus

2013 s/d 21 September 2013b. Objek Monev Komitmen LPPPM Hasil

seleksi tahap I bulan Februari 2012 sampai dengan Agustus 2013 danLPPPM yang dinyatakan tidak memenuhi komitmen pada monev tahap I.

c. Tim Monev Pejabat dan Staf dari Ditjen PPI dan Ditjen SDPPI.

d. Kriterian Monev Progres pembangunan Infrastruktur, Jangkauan populasi (min. 70%), Kapasitas Multiplekser (MBps).

Article 19 of Regulation No. 22 of 2011 concerning Implementation of Unpaid Fix Receipt Terrestrial Digital TV Broadcast System (Free To Air) notes that the Minister shall done supervision and comprehensive evaluation of the Implementation of Unpaid Fix Receipt Terrestrial Digital TV Broadcast System.

In order to implement the provisions as mentioned above, the Minister formed a Monitoring and Evaluation team to implement the Monitoring and Evaluation of the development commitment of each organizer. As of the end of 2013 the team has been carrying out monitoring and evaluation 2 times as follows:

1. Monitoring and Evaluation Phase I a. On 26 February 2013 up to 21 March

2013. b. LPPPM M & E Commitment from the

Result of Phase I Selection in September 2012 to January 2013

c. The M & E Team of Officers and staff of the Directorate General of PPI and SDPPI and

d. Criteria of M&E of Progress of Infrastructure development, population range (min. 70%), Capacity of Multiplexer (MBps).

2. Monitoring and Evaluation Phase II, a. on 19 August 2013 up to 21 September

2013 b. The M & E Object was Selection Results

of Phase I in February 2012 to August 2013 and LPPPM not meeting the commitments stated in the monitoring and evaluation phase I.

c. The M & E Team of Officers and staff of the Directorate General of PPI and SDPPI and

d. Criteria of M&E of Progress of Infrastructure development, population range (min. 70%), Capacity of Multiplexer (MBps).




TALKSHOW

SOSIALISASI TV

DIGITAL

KEGIATAN MALL

TO MALL

DIGITAL TV

DISSEMINATION

TALK SHOW

MALL TO MALL

ACTIVITIES

DOKUMENTASI

KEGIATAN MONEV

TV DIGITAL

DOCUMENTATION

OF DIGITAL

TV M&E

ACTIVITIES






6. REKONSILIASI DENGAN PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI TERKAIT KABUPATEN DAN KOTA YANG TERJANGKAU PALAPA RING

Dalam mewujudkan Masterplan Percepatan dan Perluaasan Pembangunon Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015, Kemkominfo melakukan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi di Kawasan Indonesia Timur, Kabupaten terluar dan kabupaten dimana operator swasta dan BUMN tidak menjangkaunya. Infrastruktur yang diberi nama sebagai Palapa Ring.Berikut ilustrasi dan rencana jangkauan Palapa Ring :

Proyek Palapa Ring memiliki nilai yang sangat strategis dan kami yakini keberadaannya sebagai backbone telekomunikasi akan dapat menunjang percepatan pembangunan perekonomian. Melalui penggelaran Palapa Ring selain dapat mendorong berbagai inovasi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan daya saing daerah, Papapa Ring juga membuka berbagai kemungkinan guna mempercepat pembangunan di berbagai provinsi dan KTI pada umumnya.Beberapa manfaat Palapa Ring diantaranya:1. Meningkatkan Efisiensi penggunaan

Resources ICT Infrastructure secara Nasional dalam mewujudkan Network & Service Convergence.

2. Mengurangi hambatan pertukaran informasi antar masyarakat, antar daerah dalam wilayan NKRI.

6. RECONCILIATION OF TELECOMMUNICATIONS OPERATORS WITH REGARD TO REGENCY AND CITY COVERD BY PALAPA RING

In order to realize the Master Plan for the Acceleration and Expansion of Development of Indonesian Economy (MP3EI) 2011-2015, the Ministry of Communication and Informatics carried out the development of telecommunication infrastructure in Eastern Indonesia, outer regencies and regencies not covered by private and SOE operators. The Infrastructure is named as Palapa Ring. Below is the illustration and plan of Palapa Ring:

Palapa Ring project has a strategic value and we believe its existence as the telecommunications backbone will be able to support the accelerated development of the economy. Through the deployment of Palapa Ring, in addition to encourage innovation, increase labor productivity, improve regional competitiveness, Palapa Ring also open up various possibilities in order to accelerate development in various provinces and East Indonesia in General. The benefits include: 1. To increase the Efficiency of ICT Infrastructure

in the National Resources in realizing Network & Service Convergence.

2. To reduce barriers to the exchange of information between people, between regions within Indonesia.

3. To provide equal opportunity to all people to access information and be accessed




3. Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk diakses dan mengakses informasi domestik dan global dengan kecapatan tinggi guna meningkatkan taraf kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

4. Mendorong tumbuhnya industri kreatif yang memerlukan bandwidth dan kecepatan tinggi.

Selain itu, backbone Palapa Ring ini juga diharapkan akan meningkatkan jumlah titik akses ke jaringan pita lebar dan menyediakan komunikasi yang lebih efisien, aman dan berdaya jangkau luas bagi sektor publik moaupun pemerintahan termasuk militer, polisi, meteorologi dan pencegahan krisis. Keberadaan Palapa Ring juga dapat mengurangi biaya komunikasi di dalam wilayah-wilayah yang tercakup serta mendorong penggunaan akses pita lebar; serta memenuhi kebutuhan telekomunikasi saat ini dan mendorong yang bergantung pada jaringan pita lebar. Ketersediaan Infrastruktur telekomunikasi tenyata menjadi salah satu pendorong pengembangan ekonomi, terutama infrastruktur layanan broadband. Hal ini diperkuat oleh hasil kajian World Sank yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan penetrasi broadband sebesar 10% di negara berkembang akan berdampak pada peningkatan ekonomi sebesar 1,38%. Kominfo turut berperan aktif dalam pengembangan broadband melalui program Palapa Ring yang ditargetkan sepanjang 9.800 Km akan akan selesai dalam waktu 18 bulan.Palapa Ring akan menjangkau 51 kabupaten kota yang tidak dijangkau oleh Operator Telekomunikasi. Sebelumnya Kemkominfo telah melakukan koordinasi dengan para operator untuk menghindari tumpang tindih pembangunan jaringan serat optik hingga tahun 2017. Model pembangunan yang direncanakan adalah belanja modal. Jadi jaringan serat optik beserta kelengkapannya yang dibangun akan menjadi milik negara (BMN) yang akan dioperasikan oleh pihak ke-3. Ada dua macam tender yang akan dilaksanakan yaitu tender pengadaan barang dan tender pengoperasiannya.

domestically and globally with high speed to improve the social and economic life of the community.

4. To encourage the growth of creative industries that requires bandwidth and high speed.

In addition, the backbone of Palapa Ring is also expected to increase the number of access points to the network and provide broadband communication which is more efficient, safer and wider for the public sector including the government and the military, police, meteorology and crisis prevention. The existence of the Palapa Ring can also reduce the cost of communication in the areas covered as well as encourage the use of broadband access and meet the needs of today’s telecommunications and encourage broadband network use.

The availability of telecommunication infrastructure becomes one of the drivers of economic development, especially infrastructure broadband services. This was confirmed by the results of the World Bank studies showing that any increase in broadband penetration by 10% in developing countries will have an impact on economic improvement of 1.38%. The Ministry of Communication and Informatics takes an active role in the development of the Palapa Ring broadband through programs targeted 9,800 km range that will be completed within 18 months. Palapa Ring will reach 51 regencies and cities that are not reached by Telecommunication Operator. Previously The Ministry of Communication and Informatics has coordinated with operators to avoid overlapping construction of fiber optic network to 2017. The planned development model is capital expenditures making the fiber optic network that will be built along with the accessories will belong to the state (BMN) which will be operated by a 3rd party. There are two kinds of the tender to be carried out ie procurement tenders and operation tender.




DR. Yan Prianto M. Eng

Sesuai Permenkominfo No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, tugas dan fungsi pengendalian pos dan informatika, yang meliputi monitoring, evaluasi, serta pencegahan dan penertiban terhadap penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran dilaksanakan oleh Direktorat pengendalian Pos dan Informatika. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika berfokus pada upaya-upaya untuk mengawal ketiga

In accordance with Permenkominfo No. 17 / PER / M.KOMINFO / 10/2010 on Organization and Administration of the Ministry of Communications and Information Technology, duties and functions of the control of post and informatics, which includes monitoring, evaluation, and prevention and control of the conduct of postal, telecommunications, and broadcast service is carried out by the Directorate of Post and Informatics control. In order to perform the duties and functions, the Directorate of Post and Informatics Control focuses on efforts




penyelenggaraan tersebut agar berjalan sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang- undangan.

Di tahun 2013 Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika telah berhasil memetakan penyelenggara pos secara keseluruhan di 33 provinsi, meliputi jumlah penyelenggara, produktifitas, sumber daya manusia yang terlibat, dan aspek-aspek penting lainnya dalam penyelenggaraan pos. Upaya-upaya penertiban juga telah dilaksanakan dalam bentuk melakukan penyegelan terhadap penyelenggara pos yang tidak berizin.

Untuk penyelenggaraan telekomunikasi, disamping upaya terus-menerus untuk melakukan pembinaan, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika pada tahun 2013 melaksanakan operasi penertiban di beberapa wilayah. Operasi penertiban ini berhasil meluruskan kembali penyelenggaraan telekomunukasi yang mulai melenceng dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghentikan beberapa penyelenggara telekomunikasi ilegal.

to oversee the implementation of all three to run in accordance with the regulations or legislation.

In the year 2013 the Directorate of Post and Information Control has successfully mapped the organizers of post in all 33 provinces, including the number of organizers, productivity, human resources involved, and other important aspects in the implementation of post. Enforcement efforts have also been implemented in the form of sealing of postal providers who are not licensed.

For telecommunications operations, in addition to ongoing efforts to conduct training, the Directorate of Post and Information Control in 2013 carried out policing operations in some areas. This enforcement operation successfully realigned the organization of telecommunication that began to deviate from the provisions of the legislation and to stop some illegal telecommunication providers.



BIDANG PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA

CONTROL OF POSTS AND INFORMATION TECHNOLOGY


Sementara itu, di bidang penyiaran, pada tahun 2013 Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika berfokus untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggara penyiaran radio yang telah memasuki masa perpanjangan izin. Hasil monev ini selanjutnya digunakan oleh Menteri sebagai bahan pertimbangan dalam memperpanjang atau mencabut izin penyelenggaraan penyiaran.

1. MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PENYELENGGARAAN POS

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, penyelenggaraan pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, yang terdiri atas badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; badan usaha milik swasta; dan koperasi.

Sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pos. Dalam PP tersebut, disebutkan bahwa penyelenggara pos yang telah menjalankan usahanya tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini, yaitu pada bulan Maret 2015.

Penyelenggara pos dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa

Meanwhile, in the field of broadcast, in 2013 the Directorate of Post and Informatics Control focuses to conduct monitoring and evaluation of radio broadcast operators who have entered the license renewal period. The results of monitoring and evaluation are then used by the Minister for consideration in extending or revoke their broadcast licenses.

1 MONITORING AND EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF POST SERVICES

Pursuant to Article 4 paragraph (1) of Law No. 38 of 2009 on Post, post services can be made by business entities incorporated in Indonesia, which consists of state-owned enterprises; regionally owned enterprises; private enterprise; and cooperatives.

As the implementation of the law, has been issued Government Regulation No. 15 of 2013 on the implementation of Law No. 38 of 2008 on Post. In the Government Regulation, it is mentioned that the organizers of post that have run their business can continue to run activities with the provision of not more than 2 (two) years since this government regulation comes into force they shall adjust with this government regulation, ie in March 2015.

The organizers intended by Regulation of the Minister of Transportation Number: KM 5 Year 2005 on Courier are referred to as courier services




Titipan, disebut sebagai penyelenggara jasa titipan yang izinnya dikeluarkan oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dari lebih dari 900 izin jasa titipan yang telah dikeluarkan, yang masih beroperasi sebanyak 633 penyelenggara. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak adalah dalam bentuk Perseroan Terbatas ( PT ) sebesar 97%, kemudian dalam bentuk CV sebesar 2%, dan paling sedikit adalah dalam bentuk Koperasi dan PO masing-masing sebesar 1%.

Demi efektifitas pelaksanaan monev terhadap penyelenggara jasa titipan, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika terlebih dahulu memastikan para penyelenggara menyempaikan laporan penyelenggaraan pos sesuai dengan ketentuan, melalui surat tertulis, e-mail, website, dan media komunikasi lainnya. Laporan penyelenggaraan pos digunakan sebagai indikator penting dalam tingkat kepatuhan penyelenggara pos mengingat kelalaian terhadap kewajiban penyampaiannya dapat berujung pada sanksi pencabutan izin. Disamping itu, laporan penyelenggaraan juga dibutuhkan Pemerintah

whose licenses are issued by the Director General of Post and Information. As of 31 December 2013, more than 900 courier service licenses have been issued, and 633 organizers are still operating. Of this figure, most are in the form of Limited Liability Companies (PT) at 97%, in the form of limited partnership at 2%, and the least is in the form of cooperatives and POs at 1%.

For effective implementation of monitoring and evaluation of courier service providers, the Directorate of Post and Informatics Control ensures the providers of post service to deliver report in accordance with the provisions, through written letter, e-mail, websites, and other communication media. The reports are used as an important indicator of the level of compliance in the post recall organizers negligence against its delivery obligation may result in sanction of license revocation. In addition, the report is also required by the Government to calculate the contribution of this sector to the national






untuk menghitung kontribusi sektor ini pada perekonomian nasional, mengetahui kualitas layanan, dan merumuskan kebijakan di bidang pos.

Target laporan penyelenggaraan yang masuk pada tahun 2013 adalah sebanyak 60% (331) laporan. Realisasinya, penyelenggara yang menyampaikan laporan kegiatan operasional semester 1 dan 2 tahun 2013 adalah sebanyak 465 (84,24%) dari 552 penyelenggara.

Sementara itu, evaluasi terhadap layanan PT Pos Indonesia, dalam hal Standar Waktu Penyerahan atau dikenal dengan SWP yang merupakan rentang waktu pengiriman surat dan paket sampai diterima oleh si alamat (penerima), hasilnya sebagaimana berikut.

Pada semester 2 tahun 2013, dari 37.727.681 kiriman surat, paling banyak 9,4 juta surat dapat dikirimkan dalam H+1. Dan paling sedikit 250.381 surat dapat dikirimkan dalam H+14.

Untuk pengiriman paket, pada semester 2 tahun 2013, dari 1.183.817 kiriman paket, paling banyak 224.391 paket dapat dikirimkan dalam H+3. Dan paling sedikit 3.442 paket dapat dikirimkan dalam H+9.

economy, know the quality of the service and formulate policy in the field of post.

The targeted implementation reports in 2013 were 60% (331) reports. As the realization, the organizers submitting operational report in semesters 1 and 2 of 2013 were as many as 465 (84.24%) out of the 552 organizers.

Meanwhile, the result of evaluation of the services of PT Pos Indonesia, in the case of Standard Time Delivery or known by the SWP which is the time span until the delivery of letters and packets is received by the addressee (recipient) is as follows.

In the 2nd half of 2013, out of 37,727,681 letters, maximally 9.4 million letters may be sent on D+1. And at least 250,381 letters can be sent on D+14.

For delivery package, in the 2nd half of 2013, from 1,183,817 parcels, at most 224,391 parcels can be sent on D+ 3. And at least 3,442 parcels may be sent on D + 9.




2. MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Pelaksanaan Evaluasi Tahunan dan Lima Tahunan terhadap penyelenggara telekomunikasi merupakan amanah Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelengaraan Telekomunikasi, beserta turunannya, dan secara eksplisit komitmen yang hendak dievaluasi dituangkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk masing-masing penyelenggara.

Evaluasi (penilaian) bertujuan untuk menilai apakah penyelenggara telekomunikasi sudah memenuhi standar penyelenggaraan yang telah ditetapkan dan apakah penyelenggara telah memenuhi komitmen yang ada dalam izin penyelenggaraan (modern licencing).

Sampai dengan Desember 2013, jumlah izin penyelenggaraan telekomunikasi yang menjadi obyek monev adalah sebanyak 440 izin. Dari 440 izin, ditargetkan dapat dievaluasi sebanyak 80%. Pelaksanaan evaluasi dimulai dari penerimaan dokumen LKO tahun 2012 dilanjutkan dengan verifikasi faktual ke lapangan dengan melakukan sampling.

2. MONITORING AND EVALUATION OFTHE IMPLEMENTATION OF TELECOMMUNICATIONS

The implementation of Annual and Five-Year Evaluation of telecommunication provider is a mandate of Law Number 36 of 1999 on Telecommunications and Government Regulation No. 52 of 2000 on organization of Telecommunications and its derivatives, and the commitment to be evaluated is explicitly stipulated in Decree of the Minister of Communications and Information Technology on Telecommunication Operation Licenses for each operator.

The evaluation (assessment) aims to assess whether the telecommunication providers already met the standards of organization that has been set and whether the providers have met the commitments contained in the operating license (modern licensing).

As of December 2013, the number of licenses operation of telecommunications which became the object of monitoring and evaluation is as much as 440 licenses. Out of 440 licenses, it was targeted that 80% of which can be evaluated. The evaluation begun from the receipt of LKO documents in 2012 followed by factual verification to the field by sampling.






In 2013, out of 450 licenses of telecommunications operations, 440 (82.95%) LKO met the obligations to submit LKO in 2012.

For the evaluation of telecommunication network, has been implemented a 5-year evaluation on 9 (60%) of 15 operating licenses and annual evaluation on 76 (60.80%) of 125 operating licenses. The results of the evaluation are as follows.

Meanwhile, for evaluation of telecommunication service operation, has been implemented a 5-year evaluation on 53 (88.33%) of 60 operating licenses and annual evaluation of 289 (91.75%) of 315 operating licenses. The results are as follows.

Pada tahun 2013, dari 450 izin penyelenggaraan telekomunikasi, 440 (82,95%) diantaranya memenuhi kewajibannya menyampaikan LKO tahun 2012.

Untuk evaluasi penyelenggaraan jaringan telekmunikasi, telah dilaksanakan evaluasi 5 tahunan terhadap 9 (60%) dari 15 izin penyelenggaraan dan evaluasi tahunan terhadap 76 (60,80%) dari 125 izin penyelenggaraan. Adapun hasil evaluasinya antara lain sebagai berikut.

Sementara, Untuk evaluasi penyelenggaraan jasa telekmunikasi, telah dilaksanakan evaluasi 5 tahunan terhadap 53 (88,33%) dari 60 izin penyelenggaraan dan evaluasi tahunan terhadap 289 (91,75%) dari 315 izin penyelenggaraan. Hasilnya antara lain sebagai berikut.

No Pencapaian PembangunanDevelopment Achievement

1

2

3

4

Kurang dari 40 % dari kewajiban pembangunan / Less than 40 % of development obligations

41 % - 70 % dari kewajiban pembangunan / 41 % - 70 % of development obligations

71 % - 90 % dari kewajiban pembangunan / 71 % - 90 % of development obligations

Diatas 90% dari kewajiban pembangunan / Above 90% of development obligations

Prosentase (%) dari 76 Izin PenyelenggaraanPercentage (%) of 76 operation license

53%

12%

9%

26%

No Izin PenyelenggaraanOperation license

1

2

3

4

5

6

Dapat diusulkan pembaharuan izin / Operation license

Diusulkan mengembalikan izin / Extension can be allowed

Diusulkan proses pencabutan / Proposed to return license

Selesai dievaluasi namun data pendukung belum lengkap al: pembayaran

bhp tel dan uso, audit bpkp / Have been evaluated but not supported with

data: payment of bhp tel dan uso, bpkp audit

Selesai dievaluasi / Have been evaluated

Belum dapat dievaluasi karena tidak kooperatif / Not evaluated for not

cooperating

Jumlah Keseluruhan / Grand total

Jumlah IzinLicense number

22

1

3

27

53

7

60




2.1. Pencapaian TKDN Penyelenggaraan Telekomunikasi

Sebagai upaya untuk melindungi dan mengembangkan industri dalam negeri, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor : 07/PER/M.KOMINFO/2/2006, tentang ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang mewajikan Penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 2,1 untuk melakukan pembelanjaan dan pembiayaan di dalam negeri dan atau produk dalam negeri minimal 30 % dari pembelanjaan modal (Capital Expenditure/Capex) per tahun; dan minimal 50 % dari pembiayaan operasional (Operating Expenditure/Opex) per tahun. Selain itu dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Penyelenggara Telekomunikasi, diatur bahwa TKDN Capex pada penyelenggara jasa telekomunikasi seluler berbasis 3G sebesar minimal 30 %.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri nomor : 19/PER/M.KOMINFO/09/2011 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Untuk Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi yang di dalamnya memuat ketentuan bagi penyelenggara untuk memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) untuk subscriber station (SS) dan 40% (empat puluh persen) untuk base station (BS). Penetapan Capaian minimal TKDN ini diharapkan dapat:a. Mendorong penggunaan produk dalam

negeri secara maksimal b. Memacu industri telekomunikasi untuk

selalu meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta mutu produknya guna meraih kepercayaan konsumen dalam negeri.

2.1. Achievement of DCL in Telecommunication Operation

In an effort to protect and develop the domestic industry, the Government has issued Decree No. 07 / PER / M.KOMINFO / 2/2006, on the provision of use of 2.1 GHz Radio Frequency Band for Mobile Cellular Network, which requires mobile cellular network provider on 2.1 radio frequency band to make domestic spending and financing at least 30% of the capital expenditure per year; and at least 50% of the operating expenditures per year. In addition, in Regulation of the Minister of Communications and Information Technology Number 41 Year 2009 on Procedures for Assessment of Domestic Component Achievement on Telecommunication Providers, it is stipulated that DCL capital expenditure on telecommunications 3G based cellular carrier must at least be 30%.

The government also issued Ministerial Regulation number: 19 / PER / M.KOMINFO / 09/2011 on the Use of2.3 GHz Radio Frequency Band for Wireless Broadband Service based on Neutral technology which contains provisions for providers to meet the DCL of at least 30% (thirty percent) for subscriber station (SS) and 40% (forty percent) for base station (BS).

The Determination of minimum achievement of DCL is expected to: a. To encourage the use of domestic products

to the maximum b. To encourage the telecommunications

industry to constantly improve the level of Domestic Component (DCL) as well as product quality in order to gain the trust of consumers in the country.






c. Mendorong tumbuhnya produk-produk baru dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi.

d. Memperkuat basis produksi nasional agar mampu bersaing di pasar dalam negeri dan menjadi prioritas bagi belanja

e. Membangun kesadaran serta menciptakan pemahaman bahwa industri dalam negeri telah mampu memenuhi kebutuhan pada tingkat tertentu.

f. Membangun kecintaan bangsa Indonesia terhadap produk dalam negeri.

2.1.1. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Capital Expenditure (Capex)

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Penyelenggara Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, ditentukan bahwa TKDN Capex pada penyelenggara jasa telekomunikasi seluler berbasis 3G minimal sebesar 30%.

Berikut pencapaian TKDN Capex Tahun Buku 2012 dari self assessment dan hasil verifikasi Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika terhadap 6 perusahaan penyelenggara 3G, yakni Telkomsel, Axis Telekom Indonesia, XL Axiata, Smart Telecom, HCPT, dan Indosat. Bahwa 2 perusahaan (Telkomsel dan Indosat) sudah diambang batas dari nilai minimal TKDN Capex sebesar 30%, 2 perusahaan tersebut hanya memiliki nilai TKDN Capex dari hasil verifikasi sebesar 30,05% untuk Telkomsel dan 30,31% untuk Indosat. Sedangkan XL Axiata dari hasil verifikasi memiliki nilai TKDN Capex paling tinggi yaitu sebesar 39,86%.

c. To encourage the growth of new products in the country to meet the needs of the community in the field of telecommunications.

d. To strengthen national production base in order to compete in the domestic market and a priority for expenditure

e. To build awareness and create an understanding that the domestic industry has been able to meet the needs at a particular level.

f. To develop a love of the Indonesian nation to domestic products.

2.1.1. Domestic Component level (DCL) Capital Expenditure (Capex)

Based on Regulation of the Minister of Communications and Informatics Number 41 of 2009 on Procedures for Assessment of Achievement of Domestic Level Components of Telecommunication Operator and Regulation of the Minister of Communications and Informatics Number 7 Year 2006 regarding the Terms of Use of 2.1 GHz Radio Frequency Band For Mobile Cellular Network, it is determined that the minimum DCL capex for 3G-based telecommunication provider is 30%.

Below is the achievement of DCL Capex for the Fiscal Year 2012 from the self-assessment and verification of the results of the Directorate of Post and Information Control of the 6 companies running 3G, namely Telkomsel, Axis Telekom Indonesia, XL Axiata, Smart Telecom, HCPT, and Indosat. Two companies (Telkomsel and Indosat) have been close to the minimum DCL Capex by 30%, the 2 companies have DCL Capex value of 30.05% to 30.31% for Telkomsel and Indosat, respectively. Meanwhile the verification for XL Axiata shows the highest value at 39.86%.




Berdasarkan penilaian self assessment, total nilai Capex (Capital Expenditure/pengeluaran modal) Tahun Buku 2012 dari 6 perusahaan penyelenggara 3G, yakni sebesar Rp. 13.404.326.098.779. Dari total Capex tersebut, nilai Kandungan Dalam Negeri (KDN) mencapai sebesar Rp 5.018.480.838.851 atau 37,44% dari total Capex. Sementara itu, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika bersama dengan Pihak ke-3 diperoleh total nilai Capex (Capital Expenditure/pengeluaran modal) terhadap 6 perusahaan penyelenggara 3G yakni sebesar Rp. 12.948.773.971.747. Dari total Capex tersebut, nilai Kandungan Dalam Negeri (KDN) mencapai sebesar Rp 4.434.241.438.016 atau 34,24% dari total Capex.

Based on the self-assessment, the total value of CAPEX (Capital Expenditure for Fiscal Year 2012 from 6 companies organizing 3G was Rp. 13,404,326,098,779. Out of the total capital expenditures, the DCL level reached Rp 5,018,480,838,851, or 37.44% of the total Capex. Meanwhile, based on the results of verification carried out by the Directorate of Post and Information Control together with a 3rd Party, it shows that the total value of CAPEX of 6 companies running 3G was Rp. 12,948,773,971,747. Out of the total capital expenditure, the DCL value reached Rp 4,434,241,438,016 or 34.24% of the total Capex.






2.1.2. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Operational Expenditure (Opex)

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Operational (Operational Expenditure/ Opex) pada Penyelenggara Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, ditentukan TKDN Opex pada penyelenggara jasa telekomunikasi seluler berbasis 3G minimal sebesar 50 %.

Berikut pencapaian TKDN Opex Tahun Buku 2012 dari self assessment dan hasil verifikasi Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika terhadap 6 perusahaan penyelenggara 3G, yakni Telkomsel, Axis Telekom Indonesia, XL Axiata, Smart Telecom, HCPT, dan Indosat. Dari hasil verifikasi, PT. Telekomunikasi memiliki nilai TKDN Opex paling tinggi yaitu sebesar 85.07%. Sedangkan XL Axiata memiliki nilai TKDN Opex paling kecil yaitu 57,53%.

2.1.2. Domestic Component Level (DCL) Operational Expenditure (Opex)

Based on Regulation of the Minister of Communications and Informatics Number 14 of 2010 on Procedures for Assessment of Domestic Component Achievement Operational Expenditure of Telecommunications Operator and Regulation of the Minister of Communications and Informatics Number 7 of 2006 regarding the Terms of Use of 2.1 GHz Radio Frequency Band For Mobile Cellular Network, it is determined that the minimum DCL Opex of 3G based mobile telecommunication carrier shall be 50%.

Below is the achievement of DCL Opex in Fiscal Year 2012 from the self-assessment and verification of the results of the Directorate of Post and Information Control of 6 companies running 3G, namely Telkomsel, Axis Telekom Indonesia, XL Axiata, Smart Telecom, HCPT, and Indosat. From the results of the verification, PT. Telekomunikasi has the highest DCL Opex at 85.07%. While XL Axiata has the smallest value of DCL Opex at 57.53%.




Berdasarkan penilaian Self Assessment, total nilai Opex (Operational Expenditure/belanja modal) Tahun Buku 2012 dari 6 perusahaan penyelenggara 3G yakni sebesar Rp. 45.735.649.317.302. Dari total Opex tersebut, nilai Kandungan Dalam Negeri (KDN) mencapai sebesar Rp 36.812.247.397.539 atau 80,49% dari total Opex. Sementara itu, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika bersama dengan Pihak ke-3 diperoleh total nilai Opex (Operational Expenditure/ belanja modal) dari 6 perusahaan penyelenggara 3G, yakni sebesar Rp. 45.499.723.358.143. Dari total Opex tersebut, nilai Kandungan Dalam Negeri (KDN) mencapai sebesar Rp 35.454.956.370.356 atau 77,92% dari total Opex.

Based on the Self Assessment, the total value of Opex for the Fiscal Year 2012 from 6 companies running 3G was Rp. 45,735,649,317,302. Out of the total Opex, the DCL reached Rp 36,812,247,397,539, or 80.49% of the total Opex. Meanwhile, based on the results of verification carried out by the Directorate of Post and Information Control together with the 3rd Party, the total value of Opex of 6 companies running 3G was Rp. 45,499,723,358,143. Out of the total Opex, the total value DCL reached Rp 35,454,956,370,356 or 77.92% of the total Opex.






2.1.3. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Perangkat BWA

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband), ketentuan TKDN Perangkat BWA adalah minimal 30% untuk subscriber station (SS) dan minimal 40% untuk base station (BS) pada penyelenggara jasa BWA.

Pencapaian TKDN Perangkat BWA Tahun Buku 2012 dari 3 (tiga) perusahaan penyelenggara BWA yaitu PT. Berca Hardayaperkasa, PT. First Media, Tbk dan PT. Internux. Gambar 3.2.4.3.1 menunjukkan bahwa Capex dan Opex baik berdasarkan self assessment maupun hasil verifikasi dari masing-masing penyelenggara 3G dan penyelenggara BWA, hampir seluruhnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang standar minimal pencapaian TKDN bidang telekomunikasi kecuali perangkat Base Station (BS) PT Berca Herdaya Perkasa tidak memenuhi batas minimal TKDN.

2.1.3. Domestic Component Level (DCL) of BWA devices

Based on Regulation of the Minister of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia Number 7 of 2009 on Control of Radio Frequency Band For the Purposes of Wireless Broadband Service, the provision of DCL for BWA devices is at least 30% for subscriber station (SS) and 40% for base station (BS) on BWA service providers.

The achievement of DCL of BWA devices in Fiscal Year 2012 was from three (3) companies providing BWA namely PT. Berca Hardayaperkasa, PT. First Media, Tbk and PT. Internux. Figure 3.2.4.3.1 shows that the Opex and Capex based on self-assessment and verification of the results of each 3G and BWA providers has met almost all of the provisions governing the minimum standard of telecommunication DCL achievement field except the Base Station (BS) of PT Berca Herdaya Perkasa which did not meet the minimum limit of DCL.




2.2. Penilaian Pencapaian Standar Kualitas Pelayanan Penyelenggara Telekomunikasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 sampai dengan Nomor 14 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar, penyelenggara jasa telekomunikasi dasar diwajibkan untuk memenuhi standar kualitas pelayanan, baik dalam kinerja jaringan maupun kinerja pelayanannya.

Dalam rangka menjamin kebenaran informasi tentang pencapaian standar kualitas pelayanan yang dilaporkan oleh penyelenggara, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika melakukan penilaian (audit) dan pengukuran tahun berjalan dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 55 /DIRJEN/2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pencapaian Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar.

Data pencapaian kualitas pelayanan dalam hal kinerja jaringan yang meliputi parameter end

2.2. Telecommunication Provider Service Quality Assessment Achievement Standard

In accordance with Regulation of the Minister of Communication and Informatics No. 10 to No. 14 on Service Quality Standards for Basic Telephone Service, basic telecommunications service providers are required to meet the quality standards of service, both in the performance of network and service performance.

In order to ensure the correctness of the information on the achievement of quality standards of service reported by the organizers, the Directorate of Post and Information Control carried out assessment (audit) and measurement of the current year with reference to the Regulation of the Director General of Resources and Post Tool and Informatics No. 55 / DIRJEN / 2011 on Procedure of Method of Assessment Standards Achievement of Service Quality for Basic Telephone Service.

The achievement data of quality of service in terms of network performance parameters includes






point service avaibility dan Kinerja Layanan Pesan Singkat, merupakan hasil pengukuran yang dilakukan di 21 kota (Medan, Jambi, Aceh Besar, Banjar Baru, Surabaya, Tasikmalaya, Palembang, Serang, Yogyakarta, Denpasar, Jakarta, Mataram, Semarang, Padang, Bitung, Kendari, Pontianak, Batam, Kupang, Balikpapan, Mkassar) pada tahun 2013.

Sementara itu, data pencapaian kualitas pelayanan dalam hal kinerja pelayanan yang meliputi parameter Kinerja Tagihan, Pemenuhan Permohonan Aktivasi, Penanganan Keluhan Umum Pelanggan, dan Tingkat Laporan Gangguan Layanan diperoleh dari hasil verifikasi (audit) terhadap kinerja tahun 2013 masing-masing penyelenggara. Khusus untuk service level call center layanan pelanggan, data merupakan hasil pengukuran tahun 2013 yang dilakukan di 5 kota yaitu Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan dan Banjarmasin dengan cara manual, yaitu assessor melakukan panggilan ke call center secara beturut-turut dalam satu rentang waktu untuk setiap penyelenggara.

Secara umum, hampir seluruh operator telah memenuhi standar kualitas pelayanan. Sesuai dengan hasil pengukuran Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, pada kinerja jaringan bergerak seluler, STI tidak memenuhi Standar Endpoint Service Availability untuk parameter dropped call. Sedangkan indosat tidak memenuhi Standar pemenuhan permohonan aktivasi untuk parameter pemenuhan permohonan aktivasi pra bayar dalam waktu 24 jam.

end point service availability and Performance of Short Message Service constitutes the result of measurements in 21 cities (Medan, Jambi, Aceh Besar, Banjar Baru, Jakarta, Tasikmalaya, Palembang, Attack, Yogyakarta, Denpasar, Jakarta, Mataram, Semarang, Padang, Bitung, Kendari, Pontianak, Batam, Kupang, Balikpapan, Makassar) in 2013.

Meanwhile, the achievement data of quality of service in terms of service performance which includes the parameters of Bill Performance, activation request fulfillment, General complaints handling, and level of disturbance report was obtained from the results of the verification (audit) in 2013 on the performance of each operator. Especially for the service level of customer service call centers, the data is the result of the measurement performed in 2013 in 5 cities namely Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan and Banjarmasin with manual method, namely the assessor makes a call to the call center in a consecutive time span for every operator.

In general, almost all operators have met the quality standards of service. As measured by the Directorate of Post and Information Control, on the performance of cellular mobile networks, STI does not meet the Standard Endpoint Service Availability for the parameters of dropped calls, while Indosat does not meet standards activation request fulfillment to compliance parameters of prepaid activation request within 24 hours.




Pada kinerja Jaringan tetap lokal, Telkom, TBK tidak memenuhi standar pemenuhan permohonan pasang baru diselesaikan dalam 7 hari dan juga standar pemulihan layanan. Sedangkan Indosat, TBK tidak memenuhi standar pemulihan layanan.

In the performance of the local fixed network, Telkom, Tbk does not meet new installment request standard to be completed within 7 days and standard service recovery while Indosat TBK does not meet the standards of service recovery.

No Kinerja Jaringan Network

1

2

Standar Panggilan Yang Tidak Berhasil Dalam

Jaringan / Standard of Failed Call in the

Network

Standar Panggilan Yang Tidak Berhasil

Antar Jaringan / Standard of Failed Call

between Networks

ParameterParameter

Presentase panggilan yang tidak berhasil

dalam jaringan / Percentage of failed call in

the network


antar jaringan / Percentage of failed call

between network

Tolak UkurBenchmark

≤6%

≤6%

NilaiScore

0.00%

0.00%

Kinerja PelayananService

1 Standar Kecepatan Jawab Operator /

Standard Operator Response Speed

Prosentase Panggilan yang Dijawab Dalam

30 Detik / Percentage of calls answered in 30

seconds

≤90% 0.00%

I. Standar Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Lokal, PT. Batam Bintan TelekomunikasiI. Standard Service of Basic Telephone Service at Local Fixed Network, PT. Batam Bintan Telekomunikasi

Hasil pengukuran kinerja jaringan tetap lokal adalah sebagai berikut:The results of local fixed network performance measurements are as follows:

No ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore


1

2

Standar Panggilan Yang Tidak Berhasil Dalam

Jaringan / Standard of Failed Call in the

Network



between Networks

ParameterParameter



the network



between network

Tolak UkurBenchmark

≤6%

≤6%

NilaiScore

0.00%

0.00%






seconds

≥90% 93.33%

II. Standar Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Lokal, PT. Indosat TbkII. Standard Service of Basic Telephone Service at Local Fixed Network, PT. Indosat Tbk


Tolak UkurBenchmark

NilaiScore






1

2

3

4


Dalam Jaringan / Standard of Failed Call

in the Network



between Networks

Standar Intra Network

Post Dialing Delay / Standard Intra

Network Post Dialing Delay

Standar Inter Network

Post Dialing Delay / Standard Inter




the network



between network

Prosentase Intra Network

Post Dialing Delay < 13 detik / Percentage

of Intra Network Post Dialing Delay < 13

seconds

Prosentase Inter Network


of Inter Network Post Dialing Delay < 13

seconds

≤6%

≤7,5%

≥ 95%

≥ 95%

0.00%

0.00%

100.00%

99.67%

Hasil pengukuran kinerja jaringan tetap SLJJ adalah sebagai berikut:The result of measurement of SLJJ Fixed network performance is as follows:


1

2


Dalam Jaringan / Standard of Failed Call in

the Network



between Networks

ParameterParameter



the network



between network

Tolak UkurBenchmark

≤6%

≤6%

NilaiScore

0.00%

0.00%






seconds

≥90% 100.00%

III. Standar Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Lokal, PT. Telekomunikasi Indonesia TbkIII. Standard Service of Basic Telephone Service at Local Fixed Network, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk


Tolak UkurBenchmark

NilaiScore


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore

I. Standar Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Lokal, PT. Indosat TbkI. Standard of Basic Telephone Services on SLJJ Fixed Network, PT. Indosat Tbk




1

2

3

4


Dalam Jaringan / Standard of Failed Call

in the Network



between Networks

Standar Intra Network

Post Dialing Delay / Standard Intra







the network



between network

Prosentase Intra Network


of Intra Network Post Dialing Delay < 13

seconds




seconds

≤6%

≤7.5%

≥ 95%

≥ 95%

0.00%

0.00%

100.00%

99.84%


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore

II. Standar Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap SLJJ, PT. Telekomunikasi Indonesia TbkII. Standard of Basic Telephone Services on SLJJ Fixed Network, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk

1

2



between Networks






between network




seconds

≤7,5%

≥ 95%

0.00%

99.22%

Hasil pengukuran kinerja jaringan tetap SLJJ adalah sebagai berikut:The Result of Measurement of Performance of SLI Fixed Network is As follows:


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore

I. Standar Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap SLI, PT. Bakrie Telecom TbkI. Standard of Basic Telephone Service on SLI Fixed Network, PT. Bakrie Telecom Tbk






1

2



between Networks






between network




seconds

≤7,5%

≥ 95%

0.00%

100.00%


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore

II. Standar Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap SLI, PT. Indosat TbkII. Standard of Basic Telephone Service on SLI Fixed Network, PT. Indosat Tbk

1

2



between Networks






between network




seconds

≤7,5%

≥ 95%

0.00%

98.73%


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore

III. Standar Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap SLI, PT. Telekomunikasi Indonesia TbkIII. Standard of Basic Telephone Service on SLI Fixed Network, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk


1

2

Standar Endpoint Service Availability /

Standard Endpoint Service Availability

Standar Kinerja Layanan Pesan Singkat /

Standard of Short Message Service

Performance

ParameterParameter

•PersentaseJumlahpanggilanyangtidak

mengalami dropped call dan blocked call /

Percentage of total calls not dropped and

blocked

•Persentasedropped call / Percentage of

dropped calls

Persentase jumlah pesan singkat yang

berhasil dikirim dengan interval waktu antara

pengiriman dan penerimaannya tidak lebih

dari 3 menit / Percentage of total SMS

delivered and the delivery and receipt is

maximally 3 minutes

Tolak UkurBenchmark

≥90%

≤5%

≥90%

NilaiScore

99.73%

0.27%

100.00%

I. Standar Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Mobilitas Terbatas, PT. Bakrie Telecom TbkI. Standard of Basic Telephone Service on Limited Mobility Fixed Network, PT. Bakrie Telecom Tbk

Hasil pengukuran kinerja jaringan tetap mobilitas terbatas adalah sebagai berikut:The result of measurement of limited mobility fixed network performance is as follows:




Kinerja PelayananService Performance

1 Standar Service Level Call Center

Layanan Pengguna / Standard Service Level

of Customer Call Center

Persentase jawaban operator Call Center

terhadap panggilan pelanggan dalam 30

detik / Percentage of call center operator

response call to customer call within 30

seconds

≥90% 96.67%


Tolak UkurBenchmark

NilaiScore

1

2





Performance




blocked


dropped calls






maximally 3 minutes

≥90%

≤5%

≥90%

96.58%

3.39%

99.00%

II. Standar Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Mobilitas Terbatas, PT. Indosat TbkII. Standard of Basic Telephone Service on Limited Mobility Fixed Network, PT. Indosat Tbk


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore

No








seconds

≥90% 92.22%


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore






1

2





Performance




blocked


dropped calls






maximally 3 minutes

≥90%

≤5%

≥90%

99.38%

0.62%

98.18%








seconds

≥90% 98.89%

III. Standar Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Mobilitas Terbatas, PT. Smartfren Telecom TbkIII. Standard of Basic Telephone Service on Limited Mobility Fixed Network, PT. Smartfren Telecom Tbk

Kinerja Jaringan Network

ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore

No

No

1

2





Performance




blocked


dropped calls






maximally 3 minutes

≥90%

≤5%

≥90%

99.50%

0.50%

99.90%








seconds

≥90% 94.44%

IV. Standar Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Mobilitas Terbatas, PT. Telekomunikasi IndonesiaIV. Standard of Basic Telephone Service on Limited Mobility Fixed Network, PT. Telekomunikasi Indonesia


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore

No

No




1

2





Performance




blocked


dropped calls






maximally 3 minutes

≥90%

≤5%

≥90%

99.23%

0.34%

99.69%

I. Standar Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Jaringan Bergerak Selular, PT. Axis Telekom IndonesiaI. Standard of Basic Telephone Service on Cellular Network, PT. Axis Telekom Indonesia

Hasil Pengukuran kinerja jaringan bergerak selular adalah sebagai berikut:The result of measurement of cellular network performance is as follows:








seconds

≥90% 93.33%


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore

ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore

No

No Kinerja PelayananService Performance

1

2





Performance




blocked


dropped calls






maximally 3 minutes

≥90%

≤5%

≥90%

98.37%

0.53%

100.00%

II Standar Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Jaringan Bergerak Selular, PT. Hutchison CP Telecommunications

II. Standard of Basic Telephone Service on Cellular Network, PT. Hutchison CP Telecommunications


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore

No













seconds

≥90% 98.89%

ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore

No Kinerja PelayananService Performance

1

2

1

2





Performance




blocked


dropped calls






maximally 3 minutes

≥90%

≤5%

≥90%

99.38%

0.25%

100.00%








seconds

≥90% 97.78%

III. Standar Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Selular, PT. Indosat TbkIII. Standard of Basic Telephone Service on Cellular Network, PT. Indosat Tbk


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore

No

No




1

2

1

2





Performance




blocked


dropped calls






maximally 3 minutes

≥90%

≤5%

≥75%

92.34%

7.65%

99.67%


Standard Service Level of Customer Call

Center


30 Detik / Percentage of call center operator


seconds

≥90% 97.78%

IV. Standar Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Selular, PT. Sampoerna Telekomunikasi IndonesiaIV. Standard of Basic Telephone Service on Cellular Network, PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore

No

No

1

2

1

2





Performance




blocked


dropped calls






maximally 3 minutes

≥90%

≤5%

≥90%

99.23%

0.60%

99.67%








seconds

≥90% 97.78%

V. Standar Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Selular, PT. Smart TelecomV. Standard of Basic Telephone Service on Cellular Network, PT. Smart Telecom


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore

No

No






1

2

1

2





Performance




blocked


dropped calls






maximally 3 minutes

≥90%

≤5%

≥90%

99.18%

0.82%

96.62%








seconds

≥90% 93.33%

VI. Standar Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Selular, PT. Smartfren Telecom TbkVI. Standard of Basic Telephone Service on Cellular Network, PT. Smartfren Telecom Tbk


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore

No

No

1

2

1

2





Performance




blocked


dropped calls






maximally 3 minutes

≥90%

≤5%

≥90%

99.50%

0.50%

99.62%








seconds

≥90% 94.44%

VII. Standar Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Selular, PT. Telekomunikasi SelularVII. Standard of Basic Telephone Service on Cellular Network, PT. Telekomunikasi Selular


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore

No

No




1

2

1

2





Performance




blocked


dropped calls






maximally 3 minutes

≥90%

≤5%

≥90%

99.73%

0.27%

100.00%








seconds

≥90% 95.56%

VIII. Standar Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Selular, PT. XL Axiata TbkVIII. Standard of Basic Telephone Service on Cellular Network, PT. XL Axiata Tbk


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore


ParameterParameter

Tolak UkurBenchmark

NilaiScore

No

No

2.3. Financing of Research and HR Development

Below is the data of allocation of research and HR development cost of 10 cellular operators.

2.3. Pembiayaan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berikut ini disajikan data alokasi biaya riset dan pengembangan sumber daya manusia dari 10 operator penyelenggara seluler.

No Nama PerusahaanName of Company

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AXIS TELEKOM INDONESIA

BAKRIE TELECOM TBK

HUTCHINSON C.P. TELECOMMUNICATIONS (HCPT)

INDOSAT

SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA

SMART TELECOM

SMARTFREN TELECOM Tbk

TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)

XL AXIATA

TOTAL

2011

5.177.488.557

7.710.199.641

10.000.000.000

4.259.548.886

724.560.000

6.750.000.000

4.000.000.000

14.271.592.863

46.010.000.000

24.990.807.040

123.894.196.987

Tabel 6.1 Alokasi Biaya Riset Dan Pengembangan SDMTable 6.1 Allocation of Research and HR Development Costs

2012

6.419.055.770

19.449.643.658

1.567.000.000

4.591.418.000

1.069.000.000

11.000.000.000

6.200.000.000

62.208.983.219

64.838.792.922

46.321.266.523

223.665.160.092

2011

3.585.710.126

6.072.784.733

880.000.000

1.429.320.130

655.155.051

6.500.000.000

4.000.000.000

150.046.885.657

43.340.000.000

12.272.812.444

228.782.668.141

2012

2.069.374.448

2.301.329.680

1.694.000.000

11.863.244.506

1.069.000.000

10.700.000.000

6.200.000.000

188.949.037.681

38.962.742.374

13.487.437.722

277.296.166.411

Riset / Research (Rp) Pengembangan SDM /HR Development (Rp)

Sumber / Source : Diolah dari laporan penyelenggaraan tahun 2011 dan 2012 / Adapted from reports on implementation of 2011 and 2012






In 2012, the total allocation of research costs of 10 operators increased almost two times higher than in 2011, while, for the development of human resources decreased slightly. For the allocation of research costs, Telkom, Telkomsel and XL Axiata are far superior to other 7 operators, meanwhile, with the allocation of more than Rp. 150 billion, Telkom seems to be very superior to the other operators in the development of human resources.

2.4. Telephone Teledensity

In 2012, the growth of mobile phone subscribers and FWA increased compared to the previous year, cellular increased by 12.87% and FWA increased by 1.16%. This contrasted with PSTN subscriber growth which shrank by 11.37%.

In 2012, wired telephone teledensity (PSTN) was still below 5% and cordless phone was still under 15%, but cellular telephone density had exceeded 100%. Cellular telephone density continued to increase from the year 2009 until the year 2012 In the year 2012 the number of mobile phone subscribers reached 280 million subscribers and

Pada tahun 2012, total alokasi biaya riset dari 10 operator mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dibanding tahun 2011, sementara, untuk pengembangan SDM mengalami sedikit penurunan. Untuk alokasi biaya riset, Telkom, Telkomsel, dan XL Axiata jauh lebih unggul dibanding 7 operator lain, sementara itu, dengan alokasi dana lebih dari Rp. 150 milyar, Telkom nampak sangat superior dibanding operator lainnya dalam pengembangan SDM.

2.4. Teledensitas Teleponi

Pada Tahun 2012, pertumbuhan pelanggan telepon selular dan FWA mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, selular meningkat sebesar 12,87% dan FWA meningkat sebesar 1,16%. Hal ini bertolak belakang dengan pertumbuhan pelanggan PSTN yang mengalami penyusutan sebesar 11,37%.

Pada tahun 2012, teledensitas telepon tetap kabel (PSTN) masih dibawah 5% dan telepon nirkabel masih dibawah 15%, namun teledensitas telepon seluler sudah melebihi 100%. Teledensitas telepon seluler terus mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2012 jumlah pelanggan telepon




seluler telah mencapai angka 280 juta pelanggan dan melebihi proyeksi jumlah penduduk Tahun 2012 yaitu sekitar 251 juta orang.

exceeded the projected total population in 2012 of around 251 million people.

Tabel 6.2. Teledensitas TeleponiTable 6.2 Telephone Teledensity

No Jumlah PelangganTotal Customers

1

2

3

PSTN / PSTN

FWA / FWA

Selular / Cellular

TOTAL

2009

8.423.973

26.406.854

161.971.251

196.802.078

2010

8.351.937

32.579.126

211.290.235

252.221.298

2011

8.650.716

29.966.764

249.805.619

288.423.099

2012

7.667.184

30.315.671

281.963.665

319.946.520

No Growth PelangganGrowth Customers

1

2

3

PSTN / PSTN

FWA / FWA

Selular / Cellular

2009 (%)

-2,89

21,67

15,86

2010(%)

-0,86

23,37

30,45

2011 (%)

3,58

-8,02

18,23

2012 (%)

-11,37

1,16

12,87






Tabel di atas menunjukkan bahwa teledensitas seluler dari tahun 2009 - 2012 mengalami tren positif, sementara FWA dan PSTN justru sebaliknya.

3. MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika terhadap penyelenggara penyiaran lembaga penyiaran swasta Jasa Penyiaran Radio maupun televisi yang telah memiliki izin penyelengaraan penyiaran (IPP). Monev dilakukan terhadap penyelenggara penyiaran yang akan memasuki masa perpanjangan izin (5 tahun untuk radio dan 10 tahun untuk televisi).

No TeledensitasTeledensity

1

2

3

PSTN / PSTN

FWA / FWA

Selular / Cellular

TOTAL

2009 (%)

2010(%)

2011 (%)

2012 (%)

3,65%

11,45%

70,23%

85,33%

3,51%

13,71%

88,91%

106,14%

3,59%

12,43%

103,65%

119,68%

3,04%

12,04%

111,95%

127,03%

Jumlah PendudukTotal Population

230.632.700 237.641.326 241.000.000*) 251.857.940**)

1. *) Merupakan data proyeksi BPS tahun 2011 / Represents BPS projection data in 2011

2. **) Merupakan data proyeksi BPS tahun 2012 / Represents BPS projection data in 2012

3. Sumber: BPS dan laporan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang telah diolah / BPS and report of telecommunications networks that have been

processed

The tables above show that the cellular teledensity in the year 2009 - 2012 experienced a positive trend, while FWA and PSTN just the opposite.

3. MONITORING AND EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF BROADCASTING

Monitoring and evaluation (M & E) was conducted by the Directorate of Post and Informatics Control to private broadcasters of Radio and television that already have broadcast license (IPP). The M & E was conducted on broadcasting operators who will enter the license renewal period (5 years for radio and 10 years for television).




Hasil Monev 2012 / Result of M&E 2012

No IPP

Terbit JumlahIssued Total

1.

2.

2007

2008

TOTAL

Migrasi AM-FM Diajukan Sebelum Jatuh Tempo IPP

Migration of AM-FM Filed

Tabel 6.3. Capaian Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyelenggara LPS Radio yang telah memasuki masa perpanjangan IPP Tetap

Table 6.3. Outcomes of Monitoring and Evaluation of Operator of LPS radio that has entered Fixed IPP extension

Obyek MonevM&E

Object

Selesai dimonev

M&E Complete

%

390

94

484

39

10

49

351

84

435

351

84

435

100%

100%

100%


3. 2009 40 1 39 39 100%

Berdasarkan Tabel 6.3. di atas menunjukkan bahwa jumlah LPS Radio Pemegang IPP (Tetap/Penyesuaian) Tahun 2009 yang telah dan akan berakhir masa berlaku izinnya pada tahun 2014 sebanyak 40 LPS Radio yang tersebar di 12 Provinsi.

Dari 40 LPS Radio tersebut terdapat 1 LPS Radio di Provinsi Lampung yang melakukan migrasi frekuensi dari AM ke FM yang diajukan sebelum jatuh tempo IPP AM-nya dan migrasi tersebut telah disetujui dalam FRB pada tahun 2009, sehingga total LPS radio yang menjadi obyek monev tahun 2013 sebanyak 39 LPS Radio. Dari 39 LPS Radio telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi seluruhnya atau sebesar 100% dari total obyek monev.

Berbeda dengan jumlah obyek monev tahun 2012, jumlah obyek monev tahun 2013 hanya sebesar 9% dari jumlah obyek monev tahun 2012. Kondisi ini disebabkan karena pelaksanaan monev pada tahun 2012 di laksanakan terhadap LPS Radio yang IPP-nya terbit pada tahun 2007 dan 2008 sebanyak 484. Dari 484 LPS Radio

6.3. Based on the above table the number of Radio LPS Holding IPP (Fixed / Adjustment) in 2009 which has expire and will cease to be valid in 2014 was as many as 40 LPS radios throughout 12 province.

Out of the 40 LPS there is 1 Radio LPS in Lampung Province migrating from AM to FM frequencies filed before the due date of its IPP AM and the migration had been approved in the FRB in 2009, bringing the total LPS radio that became the object of M & E in 2013 was as many as 39 Radio LPSs. Out of 39 radio LPSs, all of them have been subject to monitoring and evaluation or equal to 100% of the total object of evaluation.

In contrast to the number of objects of M & E in 2012, the number of objects of M & E in 2013 was only 9% of the number of objects of M & E in 2012 This is because the implementation of the monitoring and evaluation carried out in 2012 was conducted on Radio IPP whose licenses were issued in 2007 and 2008, namely as many






as 484 licenses. Out of 484 Radio IPPs whose IPPs were issued in 2007 and 2008 there were 49 radio LPS migrating from AM to FM frequencies filed before the due date of its IPP AM and has been approved by the FRB so that the total LPS radio which became the subject of M & E in 2012 was 435 and the number of monitoring and evaluation has been carried out to all objects or equal to 100% of the total objects of evaluation. Table 6.7 to 6.11 below shows the summary results of monitoring and evaluation.

From the above table 6.7 it can be noted that the results of monitoring and evaluation in 2013 of 39 Radio LPSs, no AM to FM migration are filed concurrently with the extension of IPP or migration of AM to FM without permission. This condition is inversely proportional to the results of monitoring and evaluation in 2012 in which 14 Radio LPSs were migrating from AM to FM submitted together with the extension of IPP and 34 Radio LPSs migrating from AM radio to FM without permission.

yang IPP-nya terbit pada tahun 2007 dan 2008 terdapat 49 LPS Radio yang melakukan migrasi frekuensi dari AM ke FM yang diajukan sebelum jatuh tempo IPP AM-nya dan telah mendapat persetujuan FRB sehingga total LPS Radio yang menjadi obyek monev tahun 2012 menjadi sejumlah 435 dan telah dilaksanakan monev seluruhnya atau sebesar 100% dari total obyek monev. Berikut ini disajikan Tabel 6.4. sampai dengan Tabel 6.11 memperlihatkan rekapitulasi hasil monev tersebut.

Dari Tabel 6.7 di atas diketahui bahwa dari hasil monev tahun 2013 dari keseluruhan 39 LPS Radio tidak ditemukenali terdapat migrasi AM ke FM yang diajukan bersamaan dengan perpanjangan IPP atau yang melaksanakan migrasi AM ke FM tanpa izin. Kondisi ini berbanding terbalik dengan hasil monev tahun 2012 yang mana ditemukenali 14 LPS Radio melakukan migrasi AM ke FM yang diajukan bersamaan dengan perpanjangan IPP dan 34 LPS Radio yang melakukan migrasi AM ke FM tanpa izin.


No TahunTerbit IPP Issuance Year

1.

2.

Migrasi AM-FM diajukan Bersamaan dengan Perpanjangan IPPAM- FM Migration Filed together with IPP Extension

Tabel 6.7. Rekapitulasi Hasil Monev Tahun 2012 dan 2013 Terkait dengan Migrasi Frekuensi Table 6.7. Recapitulation of Result of Monitoring and Evaluation Year 2012 and 2013 Related to

Migration Frequency

TetapFixed

Total

12

2

14

48

27

7

34

48


3. 2009 0 0 39 39

Migrasi AM-FM Tanpa IzinIllegal AM-FM Migration

2007

2008

TOTAL

SUB TOTAL

Sumber / Source: Direktorat Pengendalian PPI / Directorate of PPI Control

312

75

387

390

94

435




Berbeda dengan tahun 2012, pada tahun 2013 tidak terdapat LPS Radio yang melakukan migrasi AM ke FM tanpa izin. Hal ini menunjukan terdapat peningkatan kepatuhan LPS Radio dalam penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari Tabel 6.8. dan gambar di atas diketahui bahwa berdasarkan data per 31 Desember 2013 dari 39 LPS Radio obyek monev tahun 2013, sebanyak 25 LPS Radio telah mengajukan perpanjangan IPP atau mencapai 64% dari total obyek monev sedangkan 14 LPS Radio belum mengajukan perpanjangan IPP atau sebesar 36% dari total obyek monev. Terhadap 14 LPS Radio yang belum mengajukan perpanjangan IPP sampai dengan batas akhir pengajuan maka akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana diatur dalam PP No. 50 Tahun 2005 Pasal 43 ayat (1).


No TahunTerbitIPPIPP Issuance Year

1.

2.

Sudah mengajukan Perpanjangan IPP / Applying for IPP

Tabel 6.8. Rekapitulasi Hasil Monev Tahun 2012 dan 2013 Terkait dengan Perpanjangan IPP LPS Radio Table 6.8. Recapitulation of Result of M&E in 2012 and 2013 Related to Extension of Radio LPS IPP

54

3

57

299

42

341

52

42

94


3. 2009 24 1 25 14

2007

2008

TOTAL


Belum dapat IPP PerpanjanganNot obtaining Extension

Sudah dapat IPP PerpanjanganObtaining Extension

Sub Total

Belum Mengajukan Perpanjangan IzinNot filing license extension

Total

245

39

284

35184

435

39

In contrast to 2012, in 2013 there was no Radio LPS migrating from AM to FM without permission. It revealed that there is an increase in the implementation of Radio LPS compliance in accordance with the provisions of the legislation.

From Table 6.8. and the picture above it is known that based on data as of31 December, 2013 from 39 LPS Radio of objects monitoring and evaluation in 2013, a total of 25 radio LPSs had proposed an extension of IPP or reached 64% of the total object monitoring and evaluation while 14 LPS Radio do not have any extension IPP or by 36% of the total object of evaluation. With regard to 14 LPS radio which does not have IPP extension to the deadline for submission shall be given administrative sanctions in the form of written warning as stipulated in Regulation No. 50 of 2005 Article 43 paragraph (1).






Dari Tabel 6.9. di atas diketahui bahwa dari 39 LPS radio obyek monev tahun 2013 posisi sampai dengan bulan Desember 2013 peralatan pemancar yang sudah mendapatkan sertifikasi sebanyak 11 LPS Radio atau sebesar 28% dari total obyek monev sedangkan yang belum sertifikasi pemancar sebanyak 28 LPS Radio atau sebesar 72% dari total obyek monev.


No

1.

2.

2007

2008

TOTAL

Tabel 6.9. Rekapitulasi Hasil Monev Tahun 2012 dan 2013 Terkait dengan Sertifikasi Peralatan Pemancar

Table 6.9. Recapitulation of Result of Monitoring and Evaluation Year 2012 and 2013 related to Broadcast equipment Certification

Total

297

66

363

54

18

72

35184

435


3. 2009 11 28 39

Tahun Terbit IPPIPP Issuannce Year

Sudah SertifikasiCertified

Belum SertifikasiNot Certified


Hasil Monev 2012

No

1.

2.

2007

2008

TOTAL

Tabel 6.10. Rekapitulasi Hasil Monev Tahun 2012 dan 2013 Terkait dengan Sertifikasi Peralatan PemancarTable 6.10. Recapitulation of Result of Monitoring and Evaluation Year 2012 and 2013 with regard to

Status of Operation of Radio LPS

Total

340

79

419

11

5

16

35184

435

Hasil Monev 2013

3. 2009 39 0 39

Tahun Terbit IPPIPP Issuannce Year

AktifActive

Off AirOff Air

Sumber / Source: Hasil Monev Penyiaran Tahun 2012 dan 2013 / Result of M & E Broadcast in 2012 and 2013

Status OperasionalOperation Status

From Table 6.9. above it is known that from 39 radio LPSs of objects of M & E in 2013 in 2013 up to December 2013 the transmitter equipment that has been certified was 11 radio LPSs or 28% of the total object of monitoring and evaluation while the transmitters which have not been certified were 28 Radio LPSs or 72% of the total object of monitoring and evaluation.




Dari Tabel 6.10 di atas diketahui bahwa keseluruhan 39 LPS Radio obyek monev tahun 2013 memiliki status operasional aktif. Kondisi ini berbanding terbalik dengan hasil monev tahun 2012 yang mana dari 435 LPS obyek monev tahun 2012 ditemukenali 16 LPS Radio dalam kondisi tidak aktif atau sebesar 4% dari total obyek monev tahun 2012.

Dari Tabel 6.11 dan gambar di atas diketahui bahwa dari 39 LPS Radio obyek monev tahun 2013, terdapat 1 LPS Radio Siaran FM di Provinsi Jawa Barat yang melakukan perubahan nama panggilan udara dan belum dilaporkan pada Menteri Komunikasi dan Informatika.


2009

Tabel 6.11. Rekapitulasi Hasil Monev Tahun 2013 Terkait dengan Perubahan Nama Panggilan Udara

Table 6.11. Recapitulation of Result of Monitoring and Evaluation Related to Change of Air Call Name

TetapFixed

0 1 38

Tahun Terbit IPPIPP Issuance Year

Sudah Lapor MenteriReported to Minister

Belum Lapor MenteriNot Reported to Minister

Perubahan Nama Panggilan UdaraChange of Air Call Name

Total

39

Sumber / Source : Hasil Monev Penyiaran Tahun 2013 / Result of M & E Broadcast in 2013

From the above table 6.10 it is known that the 39 Radio LPSs of M & E objects in have active operational status. This condition is inversely proportional to the results of monitoring and evaluation in 2012 in which out of the 435 LPSs of object of M & E in 2012 16 radio LPSs were inactive or 4% of the total objects of M & E in 2012.

From the table 6.11. and figure above it is known that out of 39 Radio LPSs of objects of monitoring and evaluation in 2013, there was 1 Radio LPS FM Broadcast in the province of West Java making changes of air call name that has not been reported to the Minister of Communications and Informatics.


2009

TOTAL

Tabel 6.12. Rekapitulasi Hasil Monev Tahun 2012 dan 2013 Terkait dengan Sertifikasi Peralatan PemancarTable 6.12. Summary of Results Monitoring and Evaluation Related to Change of Address in 2013

TetapFixed

5 5


Pelaporan Perubahan Alamat Kantor

Change of Office Address

SudahYes

BelumNo

29

2910

39

2 5 32

327

39

4 0 35

354

39

Sumber / Source : Hasil Monev Penyiaran Tahun 2013 / Result of M & E Broadcast in 2013

TetapFixed

Pelaporan Perubahan Alamat Studio

Report of Studio Address Change

TetapFixed

SudahYes

BelumNo

SudahYes

BelumNo

Pelaporan Perubahan Alamat Pemancar

Report of Address of Transmitter






Dari Tabel 6.12. dan gambar diatas diketahui bahwa dari 39 LPS Radio, terdapat 10 yang melakukan perubahan alamat kantor atau sebesar 26% dari total obyek monev, 7 melakukan perubahan alamat studio atau sebesar 18% dari total obyek monev dan 4 yang melakukan perubahan alamat pemancar atau sebesar 10% dari total obyek monev, dimana sebagian dari perubahan tersebut belum dilaporkan pada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan tabel 6.13. di atas diketahui bahwa dari 37 LPS Radio, ditemukenali 5 melakukan perubahan akte pendirian perusahaan atau sebesar 14% dari total obyek monev. Adapun perubahan akte pendirian perusahaan meliputi perubahan susunan kepengurusan, perubahan anggaran dasar dan kepemilikan saham. Perubahan akte pendirian perusahaan tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham dan telah dilaporkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Hasil Monev 2013

2009

TOTAL

Tabel 6.13. Rekapitulasi Hasil Monev Tahun 2012 dan 2013 Terkait dengan Sertifikasi Peralatan Pemancar

Table 6.13. Recapitulation of Result of M&E Related to Amendment to AoA Year 2013

TetapFixed

5 0


Pelaporan Perubahan Akte Pendirian

Report of Amendment to AOA

SudahYes

BelumNo

32

325

37

TetapFixed

5 0

Pengesahan Akte Pendirian

Ratification of AOA

32

325

37

Ket *) sebanyak 2 perusahaan belum mengirimkan laporan terkait perubahan akte pendirian / 2 companies have not submitted report related to changes in AoA

SudahYes

BelumNo

From Table 6.12. and the picture above it is known that from 39 Radio LPS, there were 10 of which changed the office address or by 26% of the total objects of monitoring and evaluation, 7 changed studio address or 18% of the total M & E objects and 4 changed address of transmitter or 10% of the total objects of monitoring and evaluation, and most of these changes have not been reported to the Minister of Communications and Informatics.

Based on the table 6.13 above, it is known that out of 37 Radio LPS, 5 changes in AOA are identified or 14% of the total objects of monitoring and evaluation. The change of AOA includes changes in the composition of management, changes in the constitution and share ownership. Changes in the company’s certificate of incorporation are approved by the Ministry of Justice and Human Rights and have been reported to the Minister of Communications and Informatics.




Dari 39 LPS Radio obyek monev tahun 2013, sebanyak 37 telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap komposisi kepemilikan saham sedangkan sisanya 2 belum dapat dilakukan evaluasi. Kondisi ini disebabkan kedua LPS radio tersebut belum memberikan data. Saham 37 LPS Radio adalah saham perorangan dalam negeri 100%.

4. PENANGANAN PELANGGARAN KEPATUHAN PENYELENGGARA POS DAN INFORMATIKA

Sesuai Permenkominfo No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, salah satu tugas Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika adalah melakukan penegakan hukum di bidang penyelenggaraan pos dan informatika yang dilakukan mulai dari penyampaian surat peringatan sampai dengan operasi penertiban terhadap penyelenggara pos dan telekomunikasi yang diduga melanggar hukum.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta peraturanpelaksanaannya dan UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos beserta peraturan pelaksanaannya.

Dari 637 kasus pelanggaran yang ditemukenali oleh Direktorat Pengendalian pos dan Informatika pada tahun 2013, dapat ditangani sebanyak 596 (93,56%) kasus. Kasus pelanggaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Out of 39 Radio LPSs which are objects of monitoring and evaluation in 2013, as many as 37 have undergone monitoring and evaluation of the shareholding while the remaining 2 cannot be evaluated as the radio LPSs have not provided the data. The shares of the 37 Radio LPSs are 100% domestic shares.

4. TREATMENT OF COMPLIANCE VIOLATION OF POST AND INFORMATION

In accordance with Permenkominfo No. 17 / PER / M.KOMINFO / 10/2010 on the Organization and Administration of the Ministry of Communications and Informatics, one of the tasks of the Directorate of Post and Informatics Control is to conduct law enforcement in the field of post and informatics done starting submission of letter of warning to the law enforcement operations against the post and telecommunications providers that allegedly violate the law.

The legal basis for the implementation of this activity is Law No. 36 of 1999 on Telecommunications and its implementing regulations and Law No. 38 of 2009 concerning Post and its implementing regulations.

Out of 637 cases of violations identified by the Directorate of Post and Informatics Control in 2013, as many as 596 (93.56%) cases were handled. These offenses can be broken down as follows:






No KasusCase

A

1.

2.

3.

Bidang Pos / Post

Keterlambatan

Penyampaian LKO /

Delay in submission

of LKO

Penyelenggara pos

tidak beroperasi/tidak

ditemukan/pindah

tidak melapor / The

post operator is not

operating / unfound /

move but does not

Penyelenggara Pos

Ilegal / Illegal post

provider

Table 6.14. Rincian Penanganan Kasus Pelanggaran di Bidang Pos dan Informatika Tahun 2013 s.d. 31 Desember 2013Table 6.14. Details of Case Handling Violations in the Field of Post and Informatics in 2013 as of 31 December 2013

DitanganiHandled

179

74

-

Belum DitanganiNot Handle

-

-

6

TOTAL

179

74

6

Bentuk PenangananForm of Handling

Surat peringatan (1-3) /

warning letter (1-3)

Surat peringatan (1-3),

usulan pencabutan izin

/ warning letter (1-3),

recommended revocation

of permission

-

KeteranganRemark

Sampai dengan 29 Januari 2014,

terdapat 38 perusahaan yang

tidak merespon SP1-SP3 (tidak

menyampaikan LKO Tahun Buku

2012) / As of 29 January 2014, there

were 38 companies that did not

respond to SP1-SP3 (not conveying

LKO of the Fiscal Year 2012)

Posisi 30 Desember 2013, 43

penyelenggara pos telah diusulkan

pencabutan izin (6 diantaranya

berinisiatif mengembalikan izin),

30 diberikan SP3, dan 1 diberikan

SP1. Sampai dengan 29 Januari

2014, terdapat 21 Penyelenggara

yang tidak memberikan respon atas

SP1-SP3. Pada tahun 2013 Dit PPI

juga mengusulkan pencabutan izin

terhadap 308 penyelenggara tidak

beroperasi hasil temuan 2012 / As

of 30 December 2013, 43 posts

organizers have proposed revocation

(6 of them took the initiative to return

the license), 30 were given SP3, and

1 was given SP1. As of 29 January

2014, There were 21 providers not

responding the SP1-SP3. In 2013, the

Directorate of PPI also

Recommended the revocation of 308

licenses of non operating provider

found in 2012

Ditangani setelah Peraturan Menteri

sebagai pelaksanaan PP No. 15 Tahun

2013 diterbitkan / Handled after the

issuance of Ministerial Regulation as

the implementation of Government

Regulation No. 15 of 2013




B

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bidang TelekomunikasiTelecommunication Field

Keterlambatan Penyampaian

LKO / Late submission of

LKO

Belum membayar BHP

Telekomunikasi / Not paying

Telecommunication BHP

ISP Tanpa Izin / ISP without

permission

Jasa Teleponi Dasar Satelit

tanpa izin / Non licensed

satellite basic telephone

service

Penyelenggara legal

bekerjasama dengan

perusahaan ilegal / Legal

operator working with illegal

operator

NAP tanpa izin / Unlicensed

NAP

199

48

33

2

13

2

-

-

3

-

-

-

199

48

36

2

13

2

Surat peringatan (1-3),

usulan pencabutan izin /

Warning (1-3), proposed

revocation of permission

Observasi, surat

peringatan, sampai

dengan penertiban

(penutupan, penyegelan,

dan penyitaan) /

Observation, warning

and policing, up to raid

(closing, sealing and

apprehension)

Observasi lapangan,

surat peringatan / Field

observation, warning

Klarifikasi, pemutusan

kerjasama / Clarification,

termination of cooperation

Observasi , klarifikasi, surat

peringatan / Observation,

clarification, warning

Sampai akhir Desember 2013, 36

izin penyelenggaraan telekomunikasi

belum menyampaikan LKO Tahun

Buku 2012 / Up to December 2013,

36 telecommunication licenses had

not submitted the LKO of 2012 fiscal

year

No KasusCase

DitanganiHandled


TOTAL Bentuk PenangananForm of Handling

KeteranganRemark






B

7.

8.

C

1.

2.

Bidang Telekomunikasi

RTTI/SIMBOX /

RTTI/SIMBOX

Penyelenggara

telekomunikasi tidak

beroperasi/ tidak

menyelenggarakan

layanan / Non

operating provider

Bidang Penyiaran Broadcast

Lembaga Penyiaran

/ Illegal subscribed

broadcasting agency

Berlangganan (LPB)

Ilegal

Keterlambatan

penyampaian

permohonan

perpanjangan izin /

Late submission of

license extension

JUMLAH / TOTAL

1

45

-

-

596

-

-

18

14

41

1

45

18

14

637

Awal Administrasi

Penyidikan (Pembuatan

LK) / Initial

Administation of Inquiry

(Manufacture of LK)

Pengecekan lapangan,

pencocokan dan

penelitian (BHP

Telekomunikasi), surat

peringatan, usulan

pencabutan izin / Field

check

-

Surat Teguran (1-2) /

Warning (1-2)

11 di antaranya berinisiatif

mengembalikan izin /

11 of which returned the license

Kasus baru masuk Desember 2013,

akan ditangani pada tahun 2014 /

Cases identified in December 2013

but handled in 2014

Pada 16 Januari 2014 sudah

dikeluarkan Surat Teguran I

terhadap 14 LPS yang belum

menyampaikan permohonan

perpanjangan izin / Cases

identified in December 2013 but

handled in 2014 On 16 January

2014 were issued First Warning to

14 LPSs yang not submitting

License extension

No KasusCase

DitanganiHandled


TOTAL Bentuk PenangananForm of Handling

KeteranganRemark







1.1. Universal Service Obligation (USO) USO adalah suatu program penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika pedesaan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi. Program tersebut akan memenuhi ketersediaan telekomunikasi pedesaan untuk daerah pelosok desa diseluruh Indonesia. Melalui program USO diharapkan terpenuhinya ketersediaan dan keterhubungan akses telekomunikasi diseluruh pelosok daerah di Indonesia khususnya daerah terpencil, perbatasan dan daerah yang secara ekonomis belum berkembang. Target pelaksanaan program USO sampai akhir tahun 2013 mencakup Desa Berdering 33.185 SSL, Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) 5.748 PLIK, Mobile PLIK (M-PLIK) 1.907 M-PLIK, Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Nusantara Internet Exhange (SIMM-NIX) 1


1.1. Universal Service Obligation (USO)

USO is a program for providing rural access to telecommunications and information services implemented based Regulation of the Minister Ministry of Communications and Information No. 32 / PER / M.KOMINFO / 10/2008 on Telecommunication Universal Service Obligation. The program will meet the availability of rural telecommunications to remote rural areas throughout Indonesia. The USO program is expected to fulfill the availability and connectedness of telecommunications access across remote areas in Indonesia, especially in remote areas, border areas and economically underdeveloped areas.

The targeted implementation of the USO program until the end of 2013 includes Desa Berdering with 33,185 SSLs, District Internet Service Center (PLIK) 5,748 PLIKs, Mobile PLIK (M-PLIK) 1.907 M-PLIKs, Nusantara Internet Exchange Information Systems Management and




paket, Nusantara Internet Exchange (NIX) 33 Ibukota Propinsi, Internasional Internet Exchange (IIX) 4 Ibukota Propinsi, Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika di Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar (Telinfo-Tuntas) 286 BTS, Penyediaan Wifi Kabupaten 745 PoP, PLIK Sentra Produktif 1.235 PLIK, Upgrade Desa Pinter 1.330 SSL.

1.2. DESA BERDERING Desa Berdering merupakan layanan teleponi dasar yaitu layanan telepon seluler dan SMS (short message service), bagi daerah-daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan,

Monitoring (SIMM-NIX) 1 package, Nusantara Internet Exchange (NIX) in 33 Provincial Capitals, International Internet Exchange (IIX) in 4 Provincial Capitals, Provision of Telecommunication and Informatics Access Services in the Border Regions and Outer Island (Telinfo-Tuntas) with 286 BTSs, Regency Wifi Provision 745 PoPs, Productive Centers with 1235 PLIKs, Upgrade of Desa Pinter with 1,330 SSLs.

1.2. DESA BERDERING Desa Berdering is a basic telephony service namely cellular phone service and SMS (short message service), for remote areas, pioneering areas, border areas, and areas that are not



BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BP3TI)

OFFICE FOR PROVIDER AND MANAGING FINANCIAL PROVISON FOR TELECOMMUNICATION AND INFORMATICS


dan daerah yang tidak layak secara ekonomis serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya membuka aksesbilitas layanan komunikasi dan informasi didaerah terpencil dengan harga yang terjangkau. Hingga Desember 2013, dari target penyediaan Desa Dering Program KPU/USO sebanyak 33.185 SSL telah terbangun sebanyak 32.208 SSL atau terealisasi sebesar 97%.

1.3. PENYEDIAAN JASA AKSES PUSAT LAYANAN INTERNET PERDESAAN KPU/USO (UPGRADING DESA PINTER)

Program Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO (Upgrading Desa Pinter) merupakan program penyediaan akses internet di desa-desa WPUT yang sebelumnya telah terpasang perangkat telepon umum perdesaan (Desa Dering). Upgrading Desa Pinter dilaksanakan berbasis berbasis Internet Sehat dan Aman (INSAN) dan wajib menggunakan operating system maksimal 1 (satu) berbasis open source, dan berlisensi.

Penyediaan lokasi layanan Upgrading Desa Pinter adalah di Kantor Desa/Kantor Kelurahan setempat melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah TK I/TK II dimana pengoperasian, pemeliharaan dan pengelolaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan serta penghibahan aset dan layanan oleh penyedia jasa kepada Pemerintah Daerah (Desa) sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah masa kontrak berakhir. Sedangkan untuk capaian

economically feasible as well as areas not reached by access and telecommunication services in all regions of Indonesia. The goal is to open the accessibility of information and communication services in remote areas at affordable prices. As of December 2013, from the target of 33,185 SSLs for providing Desa Dering of Program of KPU / USO have been built as many as 32,208 SSLs or 97%.

1.3. PROVISION OF RURAL INTERNET ACCESS SERVICE CENTER OF KPU / USO (UPGRADING OF DESA PINTER)

The Program of Delivery of Rural Telecommunications and Information Access of KPU / USO (Upgrading of Desa Pinter) is a program to provide Internet access in WPUT villages that have been previously installed rural public telephones (Desa Dering). The Upgrading of Desa Pinter is implemented based on Healthy and Safe Internet (INSAN) and the operating system must use a maximum of 1 (one) open source and licensed system.

The provision of location of Desa Pinter service is at the Village Office / Local Sub District Office in coordination with the Regional/Local Government where the operation, maintenance and management for 48 (forty-eight) months and grant of assets and services by the service provider to local government (village) in accordance with applicable regulations after the contract expires. As for the achievement of the




pelaksanaan upgrade Desa Pinter ini, dari target sebanyak 1.330 untuk tahun 2013, telah terbangun semuanya yaitu sejumlah 1.330 atau 100%.

1.4. PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN (PLIK)

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) merupakan penyediaan akses internet yang sehat, murah, dan aman, di ibukota kecamatan yang menjadi wilayah USO. PLIK dibangun untuk memberikan akses informasi dengan media internet kepada masyarakat dengan kontent-kontent yang edukatif dan mampu mendukung perekonomian di kecamatan setempat. Realisasi PLIK sampai Desember 2013 sudah mencapai 5,956 titik atau 110% dikarenakan adanya pekerjaan tambahan sebesar 10% terhadap PT. SIMS untuk paket 5 dan PT. Aplikanusa Lintasarta untuk Paket 7,8 dan 9.

1.5. MOBILE PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN (M-PLIK)

Mobile PLIK (M-PLIK) merupakan Pusat Layanan Internet Kecamatan yang bersifat bergerak (menggunakan mobil) untuk akses internet yang sehat, aman, edukatif, cepat, dan murah. Tujuannya adalah melayani daerah-daerah kecamatan yang belum terjangkau akses informasi dan internet.

implementation of Desa Pinter Upgrading, from a target of 1,330 for the year 2013, all of them have been constructed namely 1,330 or 100%.

1.4. DISTRICT INTERNET SERVICE CENTER (PLIK)

District Internet Center (PLIK) is the provision of access to healthy, cheap, and safe Internet, in the capital district which is an area of USO. PLIK is built to provide access to information by the media to the public internet with educative content which is able to support the economy in the local district.

The realization of PLIK until December 2013 has reached 5.956 points or 110% due to the extra work by 10% of the PT. SIMS for package 5 and PT. Aplikanusa Lintasarta for Packages 7.8 and 9.

1.5. DISTRICT MOBILE INTERNET SERVICE CENTER (M-PLIK)

Mobile PLIK (M-PLIK) is a mobile District Internet Service Center (by car) to access a healthy, safe, educational, fast, and cheap Internet. The goal is to serve the districts areas unreached by the information and internet.






Target penyediaan MPLIK sebanyak 1.907 MPLIK yang tersebar di ibu kota kecamatan seluruh Indonesia. Hingga Desember 2013 sudah terealisasi sebesar 1,857 unit MPLIK atau realisasi mencapai 97%.

1.6. SIMMLIK (SISTEM INFORMASI MONITORING DAN MANAJEMEN LAYANAN INTERNET KECAMATAN)

SIMMLIK (Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan) merupakan Gerbang Layanan Internet Kecamatan (Gateway LIK) di Jakarta yang memungkinkan titik-titik layanan PLIK dapat diselenggarakan secara terpusat dan terjamin keberlangsungan layanannya (sustainability). Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK) memiliki fungsi manajemen jaringan dan monitoring Service Level Agreement (SLA) layanan internet kecamatan dan distribusi konten. Penyediaan SIMMLIK ini merupakan amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 20/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan.

Pengoperasian PLIK dikendalikan oleh SIMMLIK yang berfungsi antara lain mendukung layanan Internet Sehat dan Aman (INSAN) di setiap PLIK, mengatur dan menyebarkan konten, selain itu juga berfungsi mendukung akses komunikasi antar PLIK, yaitu kemampuan untuk melakukan instant messaging (data, voice, video) dan

The target is to provide as many as 1,907 MPLIKs spread in the district capitals throughout Indonesia. As of December 2013 have been realized for 1,857 units of MPLIK or 97%.

1.6. SIMMLIK (MONITORING AND INFORMATION SYSTEM OF DISTRICT INTERNET SERVICE)

SIMMLIK (Monitoring and Information System of District Internet Services) is a District Internet Service Gate (LIK Gateway) ??in Jakarta which allows PLIK service points can be centrally organized and guaranteed for service sustainability.

SIMMLIK (Monitoring and Information System of District Internet Services) has the function of network management and monitoring of Service Level Agreement (SLA) of district internet service and distribution of content. SIMMLIK provision is mandated by Regulation of the Minister of Communication and Informatics No. 20 / PER / M.KOMINFO / 12/2010 on Information Systems Management and Monitoring of District Internet Service. The operation of PLIK is controlled by SIMMLIK that serves, among others, to support the services of Healthy and Safe Internet Service (INSAN) in each PLIK, to manage and deploy content, but it also serves to support the communication between PLIKs, namely the ability to do instant messaging (data, voice, video) and electronic




layanan surat elektronik/ electronic mail ( e-mail ) yang dapat digunakan antar pelanggan/ user PLIK secara aman, serta optimalisasi bandwidth.

Pada tahun 2013 ini, pekerjaan masih dalam tahap penyelesaian yaitu proses integrasi antara SIMM-LIK dengan seluruh PLIK, hal ini masih perlu waktu mengingat adanya perbedaan konfigurasi dan struktur setiap pelaksana PLIK (4 Penyediaan Jasa). 1.7. NIX (NUSANTARA INTERNET EXCHANGE) Nusantara Internet Exchange (NIX) merupakan tempat secara fisik bertemunya koneksi antar penyelenggara internet maupun penyedia konten untuk saling bertukar data. Tujuannya adalah agar para penyelenggara telekomunikasi dan penggunaan layanan internet dapat mengakses internet menjadi lebih cepat, berkualitas dan tarif layanan yang murah. Program ini merupakan amanat dari:1. Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor 21/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Penyediaan Nusantara Internet Exchange Layanan Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal

mail services / electronic mail (e-mail) that can be used between customers / users of PLIK safely, as well as the optimization of bandwidth.

In 2013, the work was still in the stage of completion of the integration process between SIMM-LIK with all PLIK, it still takes time given the differences in configuration and structure of each PLIK executors (4 Provisions of Services).

1.7. NIX (ITS INTERNET EXCHANGE)

Nusantara Internet Exchange (NIX) is a physical meeting connection between content providers and internet providers for each exchange data. The aim is that the use of telecommunication and internet services to access the Internet becomes faster, quality and service rates are cheap. This program is a mandate of: 1. Regulation of the Minister of Communication

and Informatics No. 21 / PER / M.KOMINFO / 12/2010 on the provision of Nusantara Internet Exchange Internet Services At Universal Telecommunication Service Area;

2. Ministerial Regulation No. 02 / PER / M.KOMINFO / 1/2010 on Strategic Plan






Telekomunikasi;2. Peraturan Menteri Nomor : 02/PER/M.

KOMINFO/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014, bahwa Prosentase ibukota provinsi yang memiliki National Internet Exchange pada tahun 2014 adalah 100%.

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, bagian Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik, serta Kebijakan : 003, bahwa pada tahun 2010 tersedia Internet Exchange (IX) KPU/USO di 4 Propinsi.

Nasional Internet Exchange direncanakan akan tersedia diseluruh propinsi Indonesia. Tujuan Nasional Internet Exchange adalah agar para penyelenggara telekomunikasi dan pengguna layanan internet dapat mengakses internet lebih cepat, berkualitas dan tarif layanan yang murah. Hal ini untuk menumbuhkan industri konten nasional agar dapat tumbuh dan pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Adapun dari target beroperasinya NIX di 33 Provinsi, telah beroperasi sebanyak 9 Provinsi. Kendala/permasalahan : pencarian lokasi/tanah, proses perizinan (IMB), cuaca, dan kondisi keamanan.

of the Ministry of Communications and Informatics in 2010-2014, that percentage of the capital of the province that has the National Internet Exchange in 2014 was 100%.

3. Presidential Instruction No. 1 of 2010 on the Acceleration of Implementation of the National Development Priorities in 2010 with the 10 Priorities as follows: Left-Behind, Frontier, Outermost, and Post-Conflict and Policy: 003, that in 2010 there were Internet Exchange (IX) KPU / USO in 4 Provinces.

The National Internet Exchange is planned to be available in all provinces of Indonesia. The purpose of the National Internet Exchange is that telecommunications providers and internet service users can access the Internet faster, quality and the service rates can be cheap. This is to foster national content industry in order to grow and in turn support improved quality of life. The target of the operation of NIX is 33 Provinces, and 9 provinces have operated it. Constraints / problems: search of location / land, licensing process (IMB), weather, and safety conditions.




1.8. IIX (INTERNATIONAL INTERNET EXCHANGE)

IIX (International Internet Exchange) merupakan bentuk perwujudan tersedianya akses internet yang cepat, berkualitas, sehat, aman dan murah untuk akses internasional. Secara teknis pengerrtian IIX adalah tempat pertukaran tempat traffic dengan source (berasal) dan destination (tujuan) dari mancanegara ke lokal dan sebaliknya serta antar mancanegara. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010-2014, dan pada tahun 2012 ada 4 (empat) ibukota provinsi yang memiliki internet exchange. Tujuan tersedianya layanan IIX secara spesifik adalah :1. Mengurangi Latency;2. Meningkatkan kecepatan dan QoS(Quality

of Service);3. Meningkatkan perkembangan konten local;4. Internet Murah melalui Pengurangan Cost

Operasional para penyelenggara Internet Service Provider (ISP)/Network Access Provider (NAP)/Konten;

Adapun dari target beroperasinya IIX di 4 Provinsi, telah beroperasi sebanyak 3 Provinsi, yaitu di Medan, Batam, dan DKI Jakarta. Sedangkan IIX di Pontianak belum beroperasi dikarenakan masih menunggu proses pembangunan NIX Pontianak.

1.9. RADIO KOMUNITAS Radio komunitas adalah radio yang didirikan oleh komunitas di suatu daerah. Radio komunitas yang diberdayakan oleh Kominfo berada di Desa Informasi yang berlokasi terpencil, terutama diperbatasan dengan tujuan memberikan acara informatif dan menghibur kepada masyarakat setempat. Pembangunan radio komunitas ini

1.8. IIX (INTERNATIONAL INTERNET EXCHANGE)

IIX (International Internet Exchange) is a form of embodiment of the availability of fast, quality, healthy, safe and cheap internet access for international access. Technically the definition of IIX is a place of exchange of traffic with a source (derived) and destination (goal) from foreign to local and vice versa as well as between foreign countries.

Based on Ministerial Decree No. 02 / PER / M.KOMINFO / 1/2010 of the 2010-2014 Strategic Plan of the Ministry of Communications and Informatics, and in 2012 there are four (4) provincial capital that has internet exchange. The purpose of the availability of services specifically IIX is: 1. To Reduce Latency; 2. To Increase the speed and QoS (Quality of

Service); 3. To Enhance the development of local

content; 4. To provide Cheap Internet through

Operational Cost Reduction organizers Internet Service Provider (ISP) / Network Access Provider (NAP) / Content;

From the target of the operation of IIX in 4 Provinces, it has been in operation in 3 provinces, namely in Medan, Batam and Jakarta. While IIX in Pontianak has not operated because the development process is still waiting for NIX Pontianak.

1.9. COMMUNITY RADIO

Community Radio is a community radio established by the community in an area. Community radio powered by the Ministry of Communication and Informatics are located in remote villages, especially on the border with the aim of providing informative and entertaining event to the local community. Development






berdasarkan instruksi menteri komunikasi dan informatika Nomor 01/INST/M. KOMINFO/03/ 2011 tentang pelaksanaan Desa Informasi diwilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Hingga saat ini jumlah radio komunitas yang telah berjalan sejumlah 76 titik, yaitu pada setiap wilayah program desa informasi di seluruh Indonesia. Radio komunitas dikelola oleh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk oleh Kementrian Komunikasi dan Infomatika melalui Ditjen IKP (Informasi dan Komunikasi Publik) yang beranggotakan masyarakat setempat di Desa-Desa Informasi.

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ini, sudah 80 Desa Informasi yang dilengkapi dengan Radio Komunitas, sedangkan sisanya belum dapat dilengkapi dengan perangkat Radio Komunitas. Hal ini disebabkan masih diperlukannya penyelarasan regulasi Radio Komunitas. Dalam hal ini, Kementerian Kominfo telah membentuk draft Permen tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Desa Informasi dan Tim Perumus Program Desa Informasi.

2. CAPAIAN KINERJA 2013

2.1. Jumlah Desa Dering yang beroperasi Peraturan Menteri Nomor 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal mengamanatkan dalam pasal 4 penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (Desa

of community radio is based on information and communication minister instruction No. 01 / INST / M. KOMINFO / 03/2011 on the implementation of Rural Information Indonesian side of the border with the neighboring countries. Until now the number of community radio stations that have run is 76 stations, which is in every area of ?? information village program throughout Indonesia. Community radio is managed by the Group of Information Society (KIM) that is formed by the Ministry of Communications and Informatics through IKP DG (Information and Public Communications) consisting of local community in the Information Villages.

Since the year 2009 to 2013, there have been 80 Information Villages that come with community radio, while the rest cannot be fitted with the Community Radio. This is due to the need for harmonization of regulation of Community Radio. In this case, the Ministry of Communications has established a draft Ministerial Regulation on the Implementation Guidelines of Information Village Program and Formulation Team of Information Village Program.

2. PERFORMANCE ACHIEVEMENTS 2013

2.1. Total operating Desa Dering

Ministerial Regulation No. 32 / PER / M.KOMINFO / 10/2008 on the Provision of Universal Service Obligations in Article 4 mandates the provision of Rural Telecommunications and Information Access Services (Desa Dering) in the forms of:




Dering) dalam bentuk :a. Penyediaan akses dan/atau layanan

telekomunikasi di WPUT;b. Penyediaan akses berupa penyediaan

jaringan end-to-end yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

c. Penyediaan layanan telekomunikasi berupa penyediaan layanan teleponi (memanggil dan dipanggil), short message service (SMS), dan jasa akses internet.

Tujuan dari penyediaan akses ini mempunyai peran strategis dalam menunjang dan mendukung kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan serta mencerdaskan kehidupan bangsa serta dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana telekomunikasi didaerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, atau daerah perbatasan serta daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Area Layanan Desa Dering adalah sebagai berikut:

a. Provision of access and / or telecommunications services in WPUT;

b. Providing access to a network providing end-to-end that allows the operation of telecommunications;

c. Provision of telecommunications services such as the provision of telephone services (calling and called), short message service (SMS), and Internet access services.

The purpose of providing this access has a strategic role in supporting economic activities, strengthening defense and security as well as educating the nation and meeting the needs of telecommunications infrastructure of lagging areas, remote areas, planting areas, or border areas as well as areas that are not economically feasible .

Desa Dering Service Areas are as follows:






Hingga Desember 2013, dari target penyediaan Desa Dering Program KPU/USO sebanyak 33.185 SSL telah terbangun sebanyak 32.208 SSL atau terealisasi sebesar 97%. Capaian pembangunan pekerjaan oleh penyedia jasa adalah sebagai berikut :1. PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)

sebagai penyedia di 5 paket pekerjaan, telah membangun sebanyak 25.412 SSL atau sudah terealisasi 100%.

2. PT. Indonesia Comnet Plus (ICON+) yang menyediakan Desa Dering di 2 paket pekerjaan telah menyelesaikan pembangunan sebanyak 6.796 SSL dari target yang telah ditetapkan yaitu sejumlah 7.773 SSL atau sudah terealisasi sekitar 87%.

As of December 2013, from a target of providing 33,185 SSLS of Desa Dering of KPU / USO Program, have been built as many as 32,208 SSL SSL or 97%. The Achievements of development work by the service provider are as follows: 1. PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) as a

provider in 5 work packages, have built as many as 25,412 SSLs or 100%.

2. PT. Indonesia Comnet Plus (ICON +) which provides Desa Dering in 2 package has completed 6,796 SSLs out of the established namely 7,773 SSLs or approximately 87%.




Realisasi / Realized

Penyedia JasaService Provider

PropinsiProvince

Target / Target

PT. ICON+

PT. TELKOMSEL

Sulawesi Utara / North SulawesiGorontalo / GorontaloSulawesi Tengah / Central SulawesiSulawesi Barat / West SulawesiSulawesi Selatan / South SulawesiSulawesi Tenggara / South East SulawesiMaluku / MalukuMaluku Utara / North Maluku

Irian Jaya Barat / West Irian jayaPapua / Papua

TOTAL

NAD / Nanggroe Aceh DarussalamSumatera Utara / North SumatraSumatera Barat / West Sumatra

Jambi / JambiRiau / RiauKep. Riau / Riau IslandKep. Babel / Babel IslandBengkulu / BengkuluSumatera Selatan / South SumatraLampung / Lampung

Kalimantan Barat / West KalimantanKalimantan Tengah / Central KalimantanKalimantan Timur / East KalimantanKalimantan Selatan / South Kalimantan

Bali / BaliNusa Tenggara Barat / West Nusa TenggaraNusa Tenggara Timur / East Nusa Tenggara

Banten / BantenJawa Barat / West JavaD.I. Yogyakarta / D.I. YogyakartaJawa Tengah / Central JavaJawa Timur / East Java

TOTAL

GRAND TOTAL

474184744236905929710576

7682,247

7,773

3,8472,9761,804

80571688

159997

1,704767

9861,128

6361,187

178388

2,027

6821,187

191,5521,579

25,412

33,185

PaketPackage

4

5

1

2

3

5

7

315183506230865839473422

7672,196

6,796

3,8472,9761,804

80571688

159997

1,704767

9861,128

6361,187

178388

2,027

6821,187

191,5521,579

25,412

32,208

Tabel 7.1. Capaian Penyediaan Program Desa Dering Tahun 2013Table 7.1. Achievement of Desa Dering in 2013

Jumlah / Total






2.2. Jumlah Desa Punya Internet (Pinter) Yang Beroperasi (Upgrade Desa Dering menjadi Desa Pinter)

Program Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO (Upgrading Desa Pinter) merupakan program penyediaan akses internet di desa-desa WPUT yang sebelumnya telah terpasang perangkat telepon umum perdesaan (Desa Dering).

Upgrading Desa Pinter dilaksanakan berbasis berbasis Internet Sehat dan Aman (INSAN) dan wajib menggunakan operating system maksimal 1 (satu) berbasis open source, dan berlisensi.

Penyediaan Infrastruktur Upgrading Desa Pinter meliputi :a. Penyediaan infrastruktur jaringan akses end-

to-end untuk penyelenggaraan Jasa Akses Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan KPU/USO (Upgrading Desa Pinter) yang terhubung dengan gateway pengguna jasa di Jakarta;

b. Penyediaan infrastruktur jaringan akses end-to-end berbasis routing yang efisien dan efektif;

c. Penyediakan layanan jasa akses internet yang memiliki kecepatan transfer data (throughput) sekurang-kurangnya sebesar 128 Kbps (uplink) dan 512 Kbps (downlink), dimana referensi pengukurannya dilakukan dari client Desa Pinter ke SIMMLIK;

d. Menggunakan Internet Protocol (IP) publik pada client Desa Pinter dan menyampaikan identitas IP Public tersebut secara berkala ke BP3TI;

e. Menjamin interoperability dari sistem jasa akses internet yang dibangun dengan sistem milik penyelenggara jasa akses internet lainnya;

f. Penyediaan fungsi DNS:g. Penyediaan sistem pembagian dan

penentuan utilisasi bandwith;h. Menjamin integrasi secara end to end.

2.2. Number of Desa Punya Internet (Pinter) Which Operates (Upgrade of Desa Dering into Desa Pinter)

The Program of Delivery of Rural Telecommunications and Information Access for KPU / USO (Upgrading of Desa Pinter) is a program to provide Internet access in WPUT villages that have been previously installed WPUT that has been installed with rural public telephones (Desa Dering).

The Upgrading of Desa Pinter is implemented based on Healthy and Safe Internet (INSAN) and must use maximally 1 (one) open source and licensed operating system.

The provision of Infrastructure of Upgrading of Desa Pinter includes: a. Provision of end-to-end access network

infrastructure for the implementation of services for Rural Telecommunication and Informatics Access in KPU / USO (Upgrading of Desa Pinter) connected to the gateway of service users in Jakarta;

b. Provision of routing based end-to-end access network infrastructure on an efficient and effective manner;

c. Provision of internet access service that has a data transfer rate (throughput) of at least 128 Kbps (uplink) and 512 Kbps (downlink), in which the reference measurement is performed on the client of Desa Pinter to SIMMLIK;

d. Using public Internet Protocol (IP) on Desa Pinter client and conveying the identity of the public IP address periodically to BP3TI;

e. Ensuring the interoperability of systems built with internet access service provider’s system with other Internet access services;

f. Provision of DNS functions: g. Provision of distribution system and

bandwidth utilization; h. Guaranteeing of end-to-end integration.




Perangkat dan Sarana Pendukung Upgrading Desa Pinter terdiri dari :a. Komputer terdiri dari :

• 2 (dua) unit Personal Komputer lengkap dengan peripheralnya;

• Sistem Operasi berlisensi dan maksimal 1 (satu) berbasis open source;

• Aplikasi penggunaan akses konektivitas;• Anti virus berlisensi;

b. 1 (satu) unit Printer Multi Fungsic. Aplikasi perkantoran standardd. Aplikasi Perhitungan Biaya Pemakaian

(Billing System);e. 1 (satu) paket perangkat last mile

connectivityf. 1 (satu) unit Switch Hubg. 1 (satu) unit Wireless Access Pointh. Fungsi Routeri. Horisontal dan vertikal structure cablingj. 1 (satu) unit UPS minimal 1.5 KVAk. Meubeler dan Pendukung lainnya :

• Meja dan kursi komputer 2 (dua) unit• Rambu penunjuk lokasi 1 (satu) unit• Rambu papan nama 1 (satu) unit

Capaian pelaksanaan upgrade Desa Pinter ini, dari target sebanyak 1.330 untuk tahun 2013, telah terbangun semuanya yaitu sejumlah 1.330 atau 100%. Rincian realisasi penyediaan Desa Pinter beserta upgrading Desa Pinter per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

The Devices and Facilities Supporting the Upgrading of Desa Pinter consists of: a. Computer which consists of:

• 2 (two) units of Personal Computer complete with peripheral;

• Licensed Operating Systems and a maximum of 1 (one) open source system;

• Applications for the use of connectivity access;

• Licensed Anti virus; b. 1 (one) unit of Multi Function Printer c. Standard office applications d. Application Usage Fee Calculation (Billing

System); e. 1 (one) package of last mile connectivity f. 1 (one) unit of Switch Hub g. 1 (one) unit of Wireless Access Point h. Router Functions i. Horizontal and vertical structure cabling j. 1 (one) unit of at least 1.5 KVA UPSk. Furniture and other supporting:

• 2 (two) units of computer furniture units• 1 (one) unit of location pointer • 1 (one) unit of nameplate signs

The achievement of the implementation of upgrade of Desa Pinter, from a target of 1,330 for the year 2013, has been built all or 1,330 or 100%. Detail of the realization of the provision of Desa Pinter and the upgrade of Desa Pinter as per 31 December 2013 is as follows:

DilokasiLocation

PropinsiProvince

TargetTarget

NAD / Nanggroe Aceh Darussalam



Jambi / Jambi

Bengkulu / Bengkulu

Riau / Riau


-

340

340

-

-

-

-

No

1

2

3

4

5

6

7

Tabel 7.2. Capaian Upgrading Desa Pintar Tahun 2013

Table 7.2. Achievement of Upgrading of Desa Pinter in 2013

Upgrade Desa PintarUpgrade of Desa Pinter

PenyediaProvider

PT TELKOMSEL

-

340

340

-

-

-

-






DilokasiLocation

PropinsiProvince

TargetTarget

Lampung / Lampung

Kep. Babel / Babel Island

Kepulauan Riau / Riau Island


Banten / Banten



D.I. Yogyakarta / DI Yogyakarta


Bali / Bali







Maluku / Maluku


Papua Barat / West papua

Papua / Papua







TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

140

-

-

100

-

-

-

-

210

-

1.330

No

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Upgrade Desa PintarUpgrade of Desa Pinter

PenyediaProvider

PT TELKOMSEL

RADNET

PT. ICON+

PT. ICON+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

140

-

-

100

-

-

-

-

210

-

1.330

2.3. Jumlah PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) Yang Beroperasi

Target penyediaan PLIK pada awalnya adalah sejumlah 5.748 titik di wilayah kecamatan WPUT (Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi) di seluruh Indonesia. Berikut sebaran penyediaan PLIK berdasarkan paket pekerjaan :

2.3. Number of PLIK (District Internet Service Center) that operates

The targeted provision of PLIK at first is a number of 5,748 points in WPUT (Universal Telecommunication Service Area) district areas throughout Indonesia. Below is the distribution of the provision PLIK based work packages:




Realisasi PLIK sampai Desember 2013 sudah mencapai 5,956 titik atau 110% dikarenakan adanya pekerjaan tambahan sebesar 10% terhadap PT. SIMS untuk paket 5 dan PT. Aplikanusa Lintasarta untuk Paket 7,8 dan 9. Capaian penyediaan PLIK yang telah dilaksanakan oleh 4 penyedia jasa PLIK hingga Desember 2013 adalah sebagai berikut :

1. PT. Sarana Insan Muda Selaras (SIMS).PT. SIMS melaksanakan penyediaan PLIK untuk 2 paket pekerjaan yaitu paket 4 dan 5, dimana telah terbangun sebanyak 1.304 PLIK atau terealisasi 110% (termasuk tambahan pekerjaan 10% untuk paket 5). Dalam kontrak awal, paket pekerjaan 5 sebanyak 591 PLIK dan kemudian mendapatkan tambahan pekerjaan sebesar 10% dari kontrak awal yaitu 59 PLIK. Sehingga total untuk paket pekerjaan 5 adalah sebanyak 650 PLIK.

2. PT. Aplikanusa Lintasarta. PT. Aplikanusa Lintasarta melaksanakan penyediaan PLIK untuk 3 paket pekerjaan yaitu Paket 7, 8 dan 9 dimana telah terbangun sebanyak 1.664 PLIK atau terealisasi 110% (termasuk tambahan pekerjaan 10% untuk paket 7,8 dan 9). Rincian paket 7, 8 dan 9 adalah

Realization of PLIK until December 2013 had reached 5.956 points or 110% due to the extra work by 10% on PT. SIMS for package 5 and PT. Aplikanusa Lintasarta for Packages 7.8 and 9. The Achievement of PLIK provision that has been implemented by 4 PLIK service providers until December 2013 was as follows:

1. PT. Sarana Insan Muda Selaras (SIMS). PT. SIMS implemented the provision of PLIK for 2 work packages namely package 4 and 5, which have built many as 1,304 PLIKs or 110% (including 10% for the additional work package 5). In the initial contract, the work package 5 was 591 PLIK and then obtained an additional 10% of the employment contract namely 59 PLIKs bringing the total for 5 work packages as many as 650 PLIKs.

2. PT. Aplikanusa Lintasarta. PT. Aplikanusa Lintasarta implemented the provision of PLIK for 3 work packages namely Packages 7, 8 and 9, which have built many as 1,664 PLIKs or 110% (including 10% for the additional work package 7.8 and 9). Details of package 7, 8 and 9 are as follows:






sebagai berikut :a. Paket pekerjaan 7 dalam kontrak awal

sebanyak 428 PLIK dan tambahan pekerjaan sebesar 10% dari kontrak awal yaitu 42 titik PLIK, sehingga total paket pekerjaan 7 sebanyak 470 PLIK.

b. Paket pekerjaan 8 dalam kontrak awal sebanyak 619 PLIK dan tambahan pekerjaan sebesar 10% dari kontrak awal yaitu 61 PLIK, sehingga total paket pekerjaan 8 sebanyak 680 PLIK.

c. Paket pekerjaan 9 dalam kontrak awal sebanyak 468 PLIK dan tambahan pekerjaan sebesar 10% dari kontrak awal yaitu 46 PLIK, sehingga total paket pekerjaan 9 sebanyak 514 PLIK.

3. PT. Jastrindo Dinamika. Penyediaan PLIK oleh PT. Jastrindo Dinamika dilaksanakan pada 3 paket pekerjaan yaitu paket 2, 3 dan 6 dimana telah terbangun sebanyak 1.592 PLIK atau sudah terealisasi 100%.

4. PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM).PT. Telkom berkewajiban melaksanakan penyediaan PLIK di 3 paket pekerjaan yaitu paket 1, 10 dan 11 dimana capaian pembangunan adalah sebanyak 1.396 PLIK atau terealisasi 100%

a. Work package 7 in the initial contract was as many as 428 PLIK and 10% additional jobs of the initial contract namely 42 PLIKs, bringing the total package 7 as many as 470 PLIKs.

b. Work package 8 in the initial contract was as many as 619 additional jobs and 10% additional jobs of the initial contract namely 61 PLIKs, bringing a total of work package 8 as many as 680 PLIKs.

c. Work package 9 in the initial contract was as many as 468 additional PLIKs and 10% of the initial contract namely 46 PLIKs, so the total of work package 9 was 514 PLIKs.

3. PT. Jastrindo Dinamika. The Provision of PLIK by PT. Dynamics Jastrindo was carried on 3 work packages namely package 2, 3 and 6 and have built as many as 1,592 PLIKs or already realized 100%. 4. PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM). PT. Telkom was obliged to carry out the provision of PLIK in 3 work packages namely packages 1, 10 and 11 in which the development achievement is 1,396 PLIKs or 100%




PT. TELKOM

PT. JASTRINDO

DINAMIKA

PT. SIMS

PT. APLIKANUSA

LINTASARTA

NAD / NAD








TOTAL


Jambi / Jambi

Bengkulu / Bengkulu

Riau / Riau


Lampung / Lampung




TOTAL


Banten / Banten





TOTAL

Bali / Bali



260

337

128

72

135

88

224

152

1,396

176

125

118

145

182

149

81

78

538

1,592

448

206

478

113

42

17

1,304

90

125

213

1

10

11

2

3

6

4

5

5 (tambahan

10%)

7

Tabel 7.3. Capaian Penyediaan Program PLIK Tahun 2013

Table 7.3. Achievement of Provision of PLIK program year 2013

260

337

134

72

129

88

224

152

1,396

200

134

117

143

180

129

79

78

532

1,592

448

206

478

113

42

17

1,304

90

125

213



PropinsiProvince

Target / Target

PaketPackage

Jumlah / Total






PT. APLIKANUSA

LINTASARTA

Bali / Bali











Maluku / Maluku


Irian Jaya Barat / West Irian Jaya

Papua / Papua

Maluku / Maluku



Papua / Papua

TOTAL

GRAND TOTAL

10

22

10

173

156

132

158

33

10

5

13

84

74

103

207

9

7

10

20

1.664

5.956

7 (tambahan

10%)

8

8 (tambahan

10%)

9

9 (tambahan

10%)

10

22

10

173

156

132

158

33

10

5

13

84

74

103

207

9

7

10

20

1.664

5.956



PropinsiProvince

Target / Target

PaketPackage

Jumlah / Total




2.4. Jumlah PLIK Sentra Produktif

Penyediaan layanan PLIK berbasis sentra produktif untuk pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dan sosialisasi serta pendampingan di PLIK sesuai dengan karakteristik wilayah serta berbasis Internet Sehat dan Aman (INSAN) berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penyediaan layanan PLIK wajib menggunakan operating system dan aplikasi perkantoran yang berbasis Open Sources berlisensi maksimal 1 (satu) client PLIK dan memiliki dukungan purna jual dan lokasi/spot layanan PLIK yang berlokasi pada lembaga pendidikan/kesehatan/pariwisata berbasis koperasi dan atau unit pelaksana teknis lintas sektor di WPUT Internet Kecamatan di lingkungan kabupaten/kota Pengoperasian, pemeliharaan dan pengelolaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan serta penghibahan aset dan layanan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah masa kontrak berakhir.

Spesifikasi PLIK Sentra Produktif sebagaimana dalam program PLIK sebelumnya kecuali kecepatan transfer data (throughput) sekurang-kurangnya sebesar 128 Kbps (uplink) dan 384 Kbps (downlink), dimana referensi pengukurannya dilakukan dari Server PLIK ke SIMMLIK. Berikut sebaran wilayah penyediaan PLIK Sentra Produktif :

2.4. Total Productive Center PLIK

Provision of PLIK based on productive centers for community empowerment through collaboration and dissemination as well as assistance in PLIK accordance with the characteristics of the region as well as Healthy and Safe Internet (INSAN) based on rules and regulations in force.

The provision of PLIK services must use licensed Open Sources operating system and office applications based and maximum of 1 (one) client PLIK and has sales support and the location / spot of PLIK services located at educational institutions / health / tourism-based cooperatives and or cross sector technical implementation unit in the District Internet WPUT in the operation regency / city, maintenance and management for 48 (forty eight) months and grant of assets and services to Local Government in accordance with applicable regulations after the contract expires.

The specification of Productive Center PLIK is as in the previous PLIK programs except the data transfer rate (throughput) of at least 128 Kbps (uplink) and 384 Kbps (downlink), in which the reference of measurement is performed from the PLIK server to SIMMLIK. Below is the area of distribution of providing Productive Center PLIK:






PT. WAHANA

INOVASI NUSANTARA

(WIN)

PT. JASNITA

TELEKOMINDO

NAD / NAD



Jambi / Jambi

Bengkulu / Bengkulu

SUB TOTAL

Riau / Riau


Lampung / Lampung

Kep. Bangka Belitung / Bangka Belitung Island

Kep. Riau / Riau Island

SUB TOTAL



Banten / Banten


D.I. Yogyakarta / D.I. Yogyakarta


SUB TOTAL

TOTAL

Bali / Bali



SUB TOTAL





SUB TOTAL


Maluku / Maluku


Papua / Papua

SUB TOTAL

TOTAL

40

40

40

40

35

195

40

40

40

40

35

195

35

35

35

35

35

35

210

600

35

40

40

115

40

40

40

40

160

35

35

35

40

145

33,185

1

2

3

4

5

7

Tabel 7.4. Sebaran wilayah penyediaan PLIK Sentra ProduktifTable 7.4. Distribution of Area of Provision of Productive Center PLIK

40

40

40

40

35

195

40

40

40

32

35

195

35

35

35

35

35

35

210

592

10

33

72

115

33

36

11

80

160

140

140

415



PropinsiProvince

Target / Target

PaketPackage

Jumlah / Total




PT. MULTIDATA

RANCANA PRIMA

(MRP)







TOTAL

GRAND TOTAL

35

35

35

35

40

35

215

1,235

6 31

45

24

36

50

29

215

1,222

2.5. Jumlah Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) Yang Beroperasi

Target penyediaan MPLIK sebanyak 1.907 MPLIK yang tersebar di ibu kota kecamatan seluruh Indonesia. Hingga Desember 2013 sudah terealisasi sebesar 1,857 unit MPLIK atau realisasi mencapai 97%.

Terdapat 6 penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan program M-PLIK dimana capaian hingga Desember 2013 untuk tiap penyedia jasa adalah:

1. PT. Rahajasa Media Internet (RADNET).PT. Radnet melaksanakan penyediaan MPLIK untuk 2 paket pekerjaan yaitu paket 1 dan 19. Untuk paket pekerjaan 19 dengan target 64 unit MPLIK telah terealisasi 100%, sedangkan paket pekerjaan 1 dengan target 105 unit MPLIK pada saat ini masih dalam progress pekerjaan dimana 55 unit MPLIK sudah berada dilokasi (Propinsi ACEH) tetapi belum beroperasi. Sementara 50 unit masih dalam progress pekerjaan unit.

2. PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM).Penyediaan MPLIK oleh PT. Telkom meliputi 6 paket pekerjaan yaitu paket pekerjaan 4, 12, 13, 14, 17 dan 20. Dari 6 paket pekerjaan tersebut telah terealisasi sebanyak 588 unit MPLIK atau 100%.



PropinsiProvince

Target / Target

PaketPackage

Jumlah / Total

1.5. Number of District Mobile Internet Service Center (M-PLIK) Which Operates

The target of provision of MPLIK was as many as 1,907 MPLIKs spread in the district capitals throughout Indonesia. Until December 2013 have been realized 1,857 units of MPLIK or MPLIK 97%.

There are 6 providers carrying out the M-PLIK work program where the achievement up to December 2013 for each service provider is:

1. PT. Rahajasa Media Internet (RADNET). PT. Radnet implemented the provision of MPLIK for 2 packages namely packages 1 and 19. For Package 19 the target is of 64 units MPLIK which has been realized 100%, while work package 1 with a target of 105 units of MPLIK at the time the work was still in progress with 55 units of MPLIK already the location (Aceh province) but not yet in operation while 50 units are still in progress.

2. PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM). Provision of MPLIK by PT. Telkom includes 6 work packages namely work packages 4, 12, 13, 14, 17 and 20 from 6 work packages has been realized as many as 588 units or 100% MPLIK.






3. PT. Aplikanusa Lintasarta.Kewajiban penyediaan MPLIK oleh PT. Aplikanusa Lintasarta mencakup 6 paket pekerjaan yaitu paket pekerjaan 2, 3, 11, 15, 16, dan 18. Dari 6 paket pekerjaan tersebut telah terealisasi sebanyak 518 unit MPLIK atau 100%.

4. PT. Wahana Inovasi Nusantara (WIN).Penyediaan MPLIK oleh PT. WIN sebanyak 1 paket pekerjaan yaitu paket pekerjaan 5 dan telah terealisasi sebanyak 104 unit MPLIK atau 100%.

5. PT. Jogja Digital.PT. Jogja Digital melaksanakan penyediaan MPLIK di 3 paket pekerjaan yaitu paket pekerjaan 8, 9, dan 10. Dari 3 paket pekerjaan tersebut telah terealisasi sebanyak 324 unit MPLIK atau 100%.

6. PT. Multidata Rancana Prima (MRP).Penyediaan oleh PT MRP meliputi 2 paket pekerjaan yaitu paket pekerjaan 6 dan 7. Dari 2 paket pekerjaan tersebut telah terealisasi sebanyak 204 unit MPLIK atau 100%.

3. PT. Aplikanusa Lintasarta. The provision of MPLIK by PT. Aplikanusa Lintasarta includes 6 work packages which include work packages 2, 3, 11, 15, 16, and 18, from 6 work packages has been realized as many as 518 units or 100% MPLIK.

4. PT. Wahana Inovasi Nusantara (WIN). The provision of MPLIK by PT. WIN was as many as 1 package of work namely work package 5 and have been realized as much as 104 units or 100% MPLIK.

5. PT. Jogja Digital. PT. Jogja Digital implemented the provision of MPLIK in 3 work packages namely work packages 8, 9, and 10 from 3 work packages has been realized as many as 324 units or 100% MPLIK.

6 PT. Multidata Rancana Prima (MRP). The provision by PT MRP includes two work packages namely work packages 6 and 7. Out of the two work packages have been realized as many as 204 units or 100% MPLIK.




PT. RAHAJASA MEDIA INTERNET

PT. APLIKANUSA LINTASARTA

PT. WAHANA INOVASI NUSANTARA (WIN)

PT. MULTIDATA RANCANA PRIMA (MRP)

PT. JOGJA DIGITAL

PT. TELKOM

NAD / NADMaluku / MalukuMaluku Utara / North Maluku

TOTAL

Sumatera Utara / North SumatraSumatera Barat / West SumatraNusa Tenggara Timur / East Nusa TenggaraKalimantan Barat / West KalimantanKalimantan Selatan / South KalimantanKalimantan Timur / East Kalimantan

TOTAL

Bengkulu / BengkuluLampung / LampungKepulauan Bangka Belitung / Babel Island

TOTAL

Sumatera Selatan / South SumatraJawa Barat / West JavaBanten / Banten

TOTAL

D.I. Yogyakarta / D.I. YogyakartaJawa Tengah / Central JavaJawa Timur / East JavaBali / BaliNusa Tenggara Barat / West Nusa Tenggara

TOTAL

Sulawesi Utara / North SulawesiGorontalo / GorontaloSulawesi Tengah / Central SulawesiSulawesi Barat / West SulawesiSulawesi Tenggara / Southeast SulawesiSulawesi Selatan / South SulawesiKalimantan Tengah / Central KalimantanPapua / PapuaIrian Jaya Barat / West Irian JayaJambi / JambiRiau / RiauKepulauan Seribu / Seribu Island

TOTAL

GRAND TOTAL

1053232

169

96114

75778472

518

454514

104

1056435

204

8120132

2440

324

1645502460

105986016505014

588

1.097

119

2311151618

5

67

8

910

12

13

141720

4

Tabel 7.5. Capaian Penyediaan Program M-PLIK Tahun 2013

Table 7.5. Achievement of Provision of MPLIK Program Year 2013

553232

119

9611475778472

518

454514

104

1056435

204

81201322440

324

1645502460

105986016505014

588

1.857



PropinsiProvince

Target / Target

PaketPackage

Jumlah / Total






2.6. Jumlah Kabupaten Yang Memiliki Layanan Wifi Jalin KPU/USO

Program Jalin KPU/USO merupakan penyediaan layanan jasa akses internet untuk umum dengan teknologi Wifi di wilayah Kabupaten/Kota yang ditempatkan di tempat umum/sekolah/kantor instansi pemerintah dimana penetapan lokasi layanan merupakan hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Penyediaan Infrastruktur :a. Jaringan akses end-to-end dari PoP ke NOC

penyedia jasa untuk kemudian terhubung dengan NIX Propinsi KPU/USO terdekat.

b. Jaringan akses end-to-end berbasis routing yang efisien dan efektif (least cost routing);

c. Penyediaan fungsi Wireless Access Point, DNS, PROXY Cache, AAA;

d. Menjamin interoperability dari sistem jasa akses internet yang dibangun dengan sistem milik penyelenggara jasa akses internet lainnya;

Penyediaan layanan jasa akses internet untuk publik dengan teknologi Wifi berbasis Internet Sehat dan Aman (INSAN) dan wajib dioperasikan selama 24 jam. Layanan Internet Wifi kabupaten KPU/USO (JALIN-KPU/USO) merupakan layanan tidak berbayar. Pengoperasian, pemeliharaan dan pengelolaan atas jasa akses internet untuk publik dengan teknologi Wifi oleh penyedia jasa selama 48 (empat puluh delapan) bulan.

2.6. Number of Regency Having Wifi service Jalin KPU / USO

The Program of Jalin KPU / USO is the provision of internet access services to the public with Wi-Fi technology in the district / city placed in public place / school / government offices where the determination of the location service is the result of coordination with the Government Province / Regency / City.

Provision of Infrastructure: a. End-to-end access network from the PoP

to NOC of the Service Provider to be later connected with the NIX of the Provincial KPU / USO nearby.

b. Provision of routing based end-to-end access on an efficient and effective manner (least cost routing);

c. Provision of Wireless Access Point function, DNS, Proxy Cache, AAA;

d. Ensure the interoperability of systems built with the internet access service provider’s system with other Internet access services;

Provision of internet access services to the public with Wifi will be based on Healthy and Safe (INSAN) Internet technologies and shall be operated for 24 hours. Wifi Internet service district KPU / USO (JALIN-KPU / USO) is not a paid service. The operation, maintenance and management of public services for internet access with Wi-Fi technology will be done by the service providers for 48 (forty eight) months.




Penyediaan layanan jasa akses internet untuk umum dengan teknologi wifi yang memiliki spesifikasi sebagai berikut :1. Kecepatan transfer data (throughput)

• sekurang-kurangnya sebesar 1024 Kbps (CIR 1:1) untuk koneksi Terresterial (Lokal dan Internasional);

• sekurang kurangnya sebesar 1024 Kbps (CIR 1:4) untuk koneksi VSAT (Lokal dan Internasional).

2. Latensi maksimal :• 150 ms untuk koneksi terrestrial;• 750 ms untuk koneksi VSAT.

3. Packet loss maksimal :• 2%, untuk koneksi Terresterial;• 5%, untuk VSAT.

Berikut konfigurasi umum Jalin KPU/USO :

Total target pelaksanaan Wifi Kabupaten adalah sebanyak 745 PoP. Hingga Desember 2013 telah tercapai realisasi pembangunan sebanyak 533 PoP atau 72%. Terdapat 4 penyedia jasa yang melaksanakan program Wifi Kabupaten, yaitu :

The provision of internet access services to the public with Wifi technology that has the following specifications: 1. Data transfer rate (throughput):

• At least of 1024 Kbps (CIR 1: 1) for terrestrial connection (Local and International);

• At a minimum of 1024 kbps (CIR 1: 4) for VSAT connection (Local and International).

2. maximum latency: • 150 ms for terrestrial connections; • 750 ms for VSAT connection.

3. Maximum Packet loss: • 2%, for terrestrial connection; • 5% for VSAT.

the following is the general configuration of Jalin KPU / USO:

The Total Regency Wifi target is 745 PoPs. As of December 2013 has been reached the realization of the construction of as many as 533 PoPs, or 72%. There are four service providers who implemented the program of Regency Wifi, namely:






1. PT. Jasnita Telekomindo melaksanakan penyediaan untuk paket pekerjaan 1 yang telah terealisasi sebanyak 75 PoP atau 100%.

2. PT. Rahajasa Media internet berkewajiban melaksanakan penyediaan Wifi Kabupaten untuk paket pekerjaan 2 dan 7 dimana telah terbangun sebanyak 177 PoP atau 55% dari total target sebanyak 213 PoP. Untuk paket pekerjaan 7 telah terbangun 112 PoP atau 100% sedangkan untuk paket pekerjaan 2 telah terbangun sebanyak 65 PoP atau 64% dari target 101 PoP.

3. PT. Aplikanusa Lintasarta melaksanakan penyediaan untuk 3 paket pekerjaan yaitu paket pekerjaan 3, 4, dan 6. Dari 3 paket pekerjaan tersebut telah terealisasi sebanyak 301 PoP atau 66% dari total target 337 PoP.

4. PT. Telekomunikasi Indonesia menyediakan Wifi Kabupaten di paket pekerjaan 5 dan telah terealisasi sebanyak 120 PoP atau 100%.

1. PT. Jasnita Telekomindo carrying out the provision for work package 1 which has been realized as much as 75 PoPs, or 100%.

2. PT. Rahajasa Media internet is obliged to implement the provision of Regency Wifi for work packages 2 and 7 which have built many as 177 PoPs, or 55% of the total target of 213 PoPs. For work package 7 have been built 112 PoPs, or 100%, while for work package 2 have been built as many as 65 PoPs, or 64% of the targeted 101 PoPs.

3. PT. Aplikanusa Lintasarta carries out the provision for 3 work packages namely packages 3, 4, and 6 from the 3 work packages have realized as much as 301 PoPs, or 66% of the total target of 337 PoPs.

4. PT. Telekomunikasi Indonesia provided Regency Wifi in work package 5 and have realized as many as 120 PoPs, or 100%.




PT. JASNITA TELEKOMINDO

PT. RAHAJASA MEDIA INTERNET

PT. APLIKANUSA LINTASARTA

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA

NAD / NADSumbar / West SumatraSumut / North Sumatra

TOTAL

Riau / RiauKepri / Riau IslandBabel / BabelBengkulu / BengkuluJambi / JambiSumsel / South SumatraLampung / LampungBanten / BantenJabar / West JavaJateng / Central JavaDIY / DIYJatim / East Java

TOTAL

Kalteng / Central KalimantanKalbar / West KalimantanKalsel / South KalimantanKaltim / East KalimantanSulbar / West SulawesiSultra / Southeast SulawesiSulsel / South SulawesiSelteng / Central SulawesiSulut / North SulawesiGorontalo / GorontaloBali / BaliNTB / West Nusa TenggaraNTT / East Nusa Tenggara

TOTAL

Maluku / MalukuMaluku Utara / North MalukuPapua / PapuaPapua Barat / West Papua

TOTAL

GRAND TOTAL

233319

75

231414101115148

26355

38

213

282826281024582230129

2042

337

22185822

120

745

1

2

7

3

4

6

5

Tabel 7.6. Capaian Penyediaan Program WiFi Kabupaten (JALIN) Tahun 2013

Chart 7.6. Achievement of Provision of Regency Wifo Program (JALIN) Year 2013

233319

75

65

826355

38

17728282628

-------9

2042

181

36243624

120

553



PropinsiProvince

Target / Target

PaketPackage

Jumlah / Total






2.7. Jumlah Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar (Telinfo-Tuntas) Yang Memiliki Akses Telekomunikasi

Program Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika di Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar (Telinfo-Tuntas) KPU/USO merupakan salah satu upaya penyediaan jaringan akses telekomunikasi di daerah perbatasan dan pulau terluar dalam rangka melayani masyarakat di dearah tersebut dan memperkokoh pertahanan dan keamanan nasional. Dengan adanya layanan tersebut diharapkan akses informasi dapat berjalan dengan lancar dan mempertebal sense of belonging masyarakat di kawasan tersebut.

a. Program tersebut menyediakan sarana dan prasarana telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya jasa akses telekomunikasi dan informatika di daerah perbatasan dan pulau terluar yang berupa:1. Antena;2. BTS, BSC, MSC, SGSN;3. Handphone;4. Sistem monitoring BTS;5. Tower/Menara;6. Ruang perangkat/Kabinet;7. Mechanical electrical antara lain: catu

daya dan cadangan, grounding system, penangkal petir, system pengkabelan;

8. Site reporting system and alarm;9. Pagar pengamanan site.

b. Menyediakan jasa layanan sambungan telepon selular dengan kemampuan:

1. Layanan teleponi (memanggil dan dipanggil/incoming and outgoing)

2. Internasional roaming berupa layanan suara dan layanan data.

3. Layanan Emergency Call4. Layanan Cell Broadcast System

2.7. Number of Border Areas and Outer Islands (Telinfo-Tuntas) that Have Access to Telecommunications

Program of Delivery of Telecommunications and Information Access Service in Border Areas and Outer Islands (Telinfo-Tuntas) KPU / USO is one of the efforts to provide telecommunications access network in the border areas and outer islands in order to serve the community in the strip and strengthen national defense and security. With the access, information service is expected to run smoothly and strengthen the sense of belonging people in the area.

a. The program provides telecommunications infrastructure to enable the access to telecommunications and information services in the border areas and outer islands in the forms of: 1. Antenna; 2. BTS, BSC, MSC, SGSN; 3. Mobile; 4. BTS monitoring system; 5. Tower / Towers; 6. Space device / cabinet; 7. Mechanical electrical among others:

power supply and backup, grounding system, lightning protection, cabling systems;

8. Site and alarm reporting system; 9. site security fence.

b. Providing cellular telephone dialing services with capabilities:

1. telephony services (call and dialed / incoming and outgoing)

2. International roaming services such as voice and data services.

3. Emergency Call Services 4. Cell Broadcast System Service




c. To operate and maintain the infrastructure and services of TELINFO-TUNTAS-AND TELINFO-TUNTAS Service

d. To ensuring the availability of pulse distribution services on site.

c. Mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana TELINFO-TUNTAS serta layanan TELINFO-TUNTAS

d. Menjamin ketersediaan layanan distribusi pulsa di lokasi.

Tahapan proses pelaksanaan penyediaan Telinfo TuntasStages of the implementation process of providing Telinfo Tuntas

Foto Dokumentasi

Pembangunan

Telinfo Tuntas

Telkomsel

Documentation

of Construction

of Telinfo Tuntas

Telkomsel






Rincian realisasi penyediaan telinfo tuntas per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

DilokasiDelocation

PropinsiProvince

TargetTarget

NAD / NAD



Jambi / Jambi

Bengkulu / Bengkulu

Riau / Riau


Lampung / Lampung




Banten / Banten



D.I. Yogyakarta / D.I. Yogyakarta


Bali / Bali







Maluku / Maluku


Papua Barat / East Papua

Papua / Papua







TOTAL

9

17

1

-

2

7

4

1

-

38

1

2

-

-

-

2

3

4

30

28

1

-

20

42

20

21

20

5

-

1

-

6

1

286

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Telinfo TuntasLast Step of Telecommuniceation

PenyediaProvider

PT TELKOMSEL10

16

7

-

2

7

-

1

-

39

2

3

-

-

-

1

-

4

24

28

1

-

20

44

18

17

28

8

-

1

-

-

6

287

Tabel 7.7. Capaian Penyediaan Telinfo Tuntas Tahun 2013

Table 7.7. Achievement of Telinfo Tuntas in 2013

Sumber / Source : Lakip Ditjen PPI 2013 / the Lakip of the DG of PPI 2013

Detail of realization of Telinfo Tuntas per 31 December 2013 is as follows:




2.8. Jumlah Ibukota Provinsi yang memiliki Nusantara Internet Exchange (NIX)

Pekerjaan Penyediaan NIX adalah antara lain meliputi :1. Penyediaan, pengoperasian dan

pemeliharaan perangkat dan ruangan Internet Exchange di ibukota propinsi melalui kegiatan:a. Penyediaan dan pemeliharaan perangkat

interkoneksi internet dan sarana pendukung;

b. Pengoperasian Internet Exchange;c. Penyediaan sarana dan prasarana data

center.d. Pengawasan dan pelaporan kegiatan

pemanfaatan Internet Exchange.

2 Penyediaan Link Penghubung antar Internet Exchange.

Akses dan Link Penghubung ini meliputi :a. Akses dan link penghubung antar Internet

Exchange Propinsi KPU/USO;b. Akses dan link Penghubung dengan

penyedia Internet Exchange Propinsi KPU/USO terdekat.

c. Akses trafik nasional / terhubung dengan IIX atau OIXP.

d. Kapasitas Link Terestrial Minimal 2 x STM1 dan VSAT dengan latency : Min 150 ms dan untuk Kapasital Link VSAT minimal Link Utama = 15 Mbps dan Link Cadangan = 10 Mbps.

2.8. Number of provincial capital Having Nusantara Internet Exchange (NIX)

The Work for Providing NIX includes: 1. The provision, operation and maintenance

of devices and Internet Exchange room in the provincial capital through: a. The provision and maintenance of

Internet interconnection devices and means of support;

b. Operation of Internet Exchange; c. Provision of data center infrastructure. d. Monitoring and reporting the utilization

of the Internet Exchange.

2. Provision of the Internet Link Exchange Connecting Link. The Access and Connecting Link include: a. Access and connecting link between the

Provincial KPU / USO Internet Exchange;b. Access and connecting link with Provincial

Internet Exchange provider KPU / USO nearby.

c. National traffic access / connected with IIX or OIXP.

d. Minimum Terrestrial Link Capacity 2 x STM1 and VSAT with latency: 150 ms Min and Capacity of Link to Main Link VSAT minimum = 15 Mbps and 10 Mbps link = Reserves.






Nusantara Internet Exchange ditempatkan pada data center yang sekurang-kurangnya memiliki fasilitas sebagai berikut :a. Memiliki fasilitas daya listrik yang mencukupi

dengan back up daya ataupun generator;b. Memiliki fasilitas pendingin dan kelembaban

yang baik;c. Memiliki fasilitas akses ke jaringan

telekomunikasi atau internet disertai kapasitas yang mencukupi;

d. Memiliki akses ke jaringan pita lebar;e. Memiliki ketersediaan untuk dapat dibangun

menara telekomunikasi atau duck/shaft untuk jaringan jaringan pita lebar , menara VSAT atau jaringan yang lainnya;

f. Mudah diakses;g. Memiliki keamanan yang baik (CCTV, 24

jam monitoring, deteksi dan alat pemadam kebakaran);

h. Floor , grounding dan anti static yang baik;i. Memiliki ruangan atau tempat yang

mencukupi untuk meletakkan perangkat pertukaran seperti router, media converter ataupun modem;

j. Memiliki ruangan co-location yang memadai untuk meletakkan perangkat lainnya.

Setiap penyediaan Nusantara Internet Exchange sekurang-kurangnya memiliki perangkat sebagai berikut :a. Switching;b. Router;c. Back up daya;d. Rack server.

Penyediaan perangkat Nusantara Internet Exchange terdiri dari perangkat keras dan lunak yang sekurang-kurangnya memiliki kemampuan:a. Informasi routing;b. Monitoring trafik;c. DNS Server;d. Filtering konten;e. Web cache;f. IDS/IPS;g. Traffic log server;h. SIMMLIK mirror;

Nusantara Internet Exchange is placed on the data center, which at least has the following facilities: a. Adequate electric power facilities with back-

up power or generator;b. Cooling facilities and good moisture; c. Having access to a telecommunications

network facility or the Internet with sufficient capacity;

d. Having access to broadband networks; e. Having availability for telecommunication

towers to be built or duck / shafts for network broadband networks, VSAT tower or other network;

f. Easily accessible; g. Having a good security (CCTV, 24 hour

monitoring, detection and fire extinguishers); h. Floor, anti-static grounding and good; i. Have sufficient room or a place to put the

exchange device such as a router, media converter or a modem;

j. Having a co-location room adequate to put other devices.

Each provision of Nusantara Internet Exchange should have at least the following devices: a. Switching; b. Router; c. Back up power; d. Rack of servers.

Provision of Nusantara Internet Exchange archipelago consists of hardware and software which at least has the ability to: a. Routing information; b. Monitoring traffic; c. DNS Server; d. Content filtering; e. Web cache; f. IDS / IPS; g. Traffic log server; h. SIMMLIK mirror;




Program penyediaan NIX terbagi dalam 2 tahap pekerjaan yaitu :

1. Tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2011 oleh 3 penyedia jasa,yaitu :a. PT. Mora Telematika Indonesia untuk 2

paket pekerjaan yaitu paket pekerjaan 1 dan 2. Dari 2 paket pekerjaan tersebut telah terbangun sebanyak 4 lokasi NIX yang telah beroperasi pada akhir tahun 2011.

b. PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM) melaksanakan penyedian untuk 1 paket pekerjaan yaitu paket pekerjaan 3. Dalam paket pekerjaan 3 tersebut terdapat 2 lokasi NIX, dimana 1 lokasi NIX di Makassar - Sulawesi Selatan telah beroperasi sejak Desember 2012 sedangkan 1 lokasi NIX di Balikpapan - Kalimantan Timur masih dalam progress pekerjaan.

c. Paket pekerjaan 4 dilaksanakan oleh Satata Neka Tama (SATNET) meliputi 2 lokasi NIX, dimana 1 lokasi NIX di Jayapura - Papuanberoperasi sejak Desember 2012 sedangkan 1 lokasi NIX di Ternate - Maluku Utara beroperasi sejak Juli 2013.

NIX provision program is divided into two phases of work:

1. The first stage was carried out in 2011 by three service providers,namely: a. PT. Mora Telematika Indonesia for 2 work

packages namely work packages 1 and 2. Out of the 2 work package has been built 4 NIX locations that have been operating at the end of 2011.

b. PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM) implemented the provision of the first work package 3 work packages in the work package 3, there are 2 locations of NIX, NIX 1 location in Makassar - South Sulawesi has been in operation since December 2012 and 1 location of NIX in Balikpapan - East Kalimantan which is still work in progress.

c. work package 4 was carried by Satata Neka Tama (SATNET) including 2 locations of NIX, NIX 1 in Jayapura - Papua and operating since December 2012 and 1 location of NIX in Ternate - North Maluku in operation since July 2013.






PT. Mora Telematika Indonesia

PT. Telekomunikasi Indonesia

PT. Satata Neka Tama

Medan / MedanPalembang / PalembangSurabaya / SurabayaDenpasar / Denpasar

TOTAL

Balikpapan / BalikpapanMakasar / Makasar

TOTAL

Ternate / TernateJayapura / Jayapura

TOTAL

1111

4

11

2

11

2

1

2

3

4

Tabel 7.8. Capaian Penyediaan Program NIX Tahap I Tahun 2013

Table 7.8. Achievement of Provision of NIX PHASE I in 2013

1111

4

-1

1

11

2

2. Tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2012 yang terdiri dari 7 penyedia jasa, yaitu :

a. Kemitraan PT. Interkoneksi Internet Indonesia (III) dan PT. Rahajasa Media Internet melaksanakan penyediaan untuk paket pekerjaan 1 yang meliputi 3 lokasi NIX yang pada saat ini sedang dalam proses pembangunan.

b. PT. Mora Telematika Indonesia pada tahun 2012 melaksanakan penyediaan NIX untuk 2 paket pekerjaan yaitu paket pekerjaan 2 dan 13. Dari 2 paket pekerjaan tersebut telah terbangun 2 lokasi NIX yang sudah beroperasi dimana 1 lokasi NIX di Batam - Kepulauan Riau beroperasi pada akhir Desember 2012 sedangkan 1 lokasi NIX di Jakarta beroperasi pada April 2013.

c. PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa melaksanakan penyediaan NIX untuk 4 paket pekerjaan yaitu paket pekerjaan 3, 7, 9, dan 10. Dari 4 paket pekerjaan tersebut telah terbangun sebanyak 8 lokasi NIX.

d. PT. Multidata Rancana Prima melaksanakan penyediaan NIX untuk 2 paket pekerjaan



PropinsiProvince

Target / Target

PaketPackage

Jumlah / Total

2. The second stage was carried out in 2012 which consisted of seven service providers, namely: a. Partnership with PT. Interkoneksi Internet

Indonesia (III) and PT. Rahajasa Media Internet to carry out the provision of work package 1 which includes 3 NIX locations which are currently under construction.

b. PT. Mora Telematika Indonesia in 2012 implemented the provision of NIX for 2 work packages namely packages 2 and 13. Out of the work packages have been built 2 NIX locations which are already in operation namely 1 NIX location in Batam - Riau Islands operating at the end of December 2012 and 1 NIX location in Jakarta operating in April 2013.

c. PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa implemented NIX provision for 4 work packages namely work packages 3, 7, 9, and 10. Out of 4 work packages have been built as many as 8 NIX locations.

d. PT. Multidata Rancana Prima implemented NIX provision for 2 work packages namely work packages 4 and 12, which are currently




yaitu paket pekerjaan 4 dan 12 dimana pada saat ini sedang dalam proses pembangunan di 4 lokasi NIX.

e. PT. Patra Telekomunikasi Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan penyediaan NIX untuk paket pekerjaan 5 dimana 2 lokasi NIX pada saat ini masih dalam tahap pembangunan.

f. PT. Blue Water Indonesia melaksanakan paket pekerjaan 6 untuk 2 lokasi NIX yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan.

g. PT. Tangara Mitrakom melaksanakan penyediaan NIX paket pekerjaan 8 dan 11 yang meliputi 4 lokasi NIX yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.

under construction at 4 NIX locations. e. PT. Patra Telekomunikasi Indonesia was

obliged to carry out the provision of NIX for work package 5 with 2 NIX locations at this point is still in the development stage.

f. PT. Blue Water Indonesian carried out the work package 6 to 2 NIX locations which were currently under construction.

g. PT. Tangara Mitrakom implemented the provision of NIX for work packages 8 and 11 that include 4 NIX locations which are currently under construction.






PT. Interkoneksi Internet Indonesia dan PT. Rahajasa Media Internet

PT. Mora Telematika Indonesia

PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa

PT. Multidata Rancana Prima

PT. Patra Telekomunikasi Indonesia

PT. Blue Water Indonesia

PT. Tangara Mitrakom

Aceh (NAD) / Aceh (NAD)Padang (Sumbar) / Padang (West Sumatra)Jambi / Jambi

TOTAL

Batam / BatamDKI Jakarta / DKI Jakarta

TOTAL

Bengkulu / BengkuluLampung (Bandar Lampung) / Lampung (Bandar Lampung)Kendari (Sultra) / Kendari (Southeast Sulawesi)Palu (Sulteng) / Palu (Central Sulawesi)Serang (Banten) / Serang (Banten)Bandung (Jabar) / Bandung (West Java)Jogjakarta (DI Jogjakarta) / Jogjakarta (DI Jogjakarta)Semarang (Jateng) / Semarang (Central Java)

TOTAL

Pontianak (Kalbar) / Pontianak (West Kalimantan)Palangkaraya (Kalteng) / Palangkaraya (Central Kalimantan)Pekanbaru (Riau) / Pekanbaru (Riau)Pangkal Pinang (Babel) / Pangkal Pinang (Babel)

TOTAL

Banjarmasin (Kalsel) / Banjarmasin (South Kalimantan)Mamuju (Sulbar) / Mamuju (West Sulawesi)

TOTAL

Manado (Sulut) / Manado (North Sulawesi)Gorontalo / Gorontalo

TOTAL

Ambon (Maluku) / Ambon (Maluku)Manokwari (Papua) / Manokwari (Papua)Mataram (NTB) / Mataram (West Nusa Tenggara)Kupang (NTT) / Kupang (East Nusa Tenggara)

TOTAL

111

3

11

2

11111111

8

1111

4

11

2

11

2

1111

4

1

213

3

7

9

10

4

12

5

6

8

11

Tabel 7.9. Capaian Penyediaan Program NIX Tahap II Tahun 2013

Table 7.9. Achievement of Provision of NIX Program Phase II Year 2013

---

-

11

2

11111111

8

----

-

--

-

--

-

----

-

Realisasi Realized


PropinsiProvince

Target Target

PaketPackage

Jumlah / Total




Server

Electricity Generator

NIX

Realisasi Realized

Network Operating Center

Meeting Room






2.9. Jumlah Ibukota Provinsi Yang Memiliki Internasional Internet Exchange (IIX)

Secara teknis pengertian Internasional Internet Exchange (IIX) adalah tempat pertukaran trafik internet dengan source (berasal) dan destination (tujuan) dari internasional ke lokal dan sebaliknya serta antar internasional. Sehingga Tujuan tersedianya layanan IIX secara spesifik adalah :1. Mengurangi Latency;2. Meningkatkan kecepatan dan QoS (Quality

of Service) ;3. Meningkatkan perkembangan konten local;4. Internet Murah melalui Pengurangan Cost

Operasional para penyelenggara ISP/NAP/Konten.

Target pelaksanaan program International Internet Exchange (IIX) adalah sebanyak 4 lokasi yang akan ditempatkan di 4 lokasi NIX. Terdapat 2 penyedia jasa yang melaksanakan program IIX, yaitu :

1. PT. Media Akses Global IndonesiaMelaksanakan paket pekerjaan 1, dimana lokasi IIX berada di NIX Jakarta dan NIX Pontianak. Untuk IIX yang berlokasi di NIX Jakarta sudah beroperasi pada November 2012 sedangkan untuk IIX yang berlokasi di NIX Pontianak belum beroperasi dikarenakan NIX Pontianak masih dalam progress pembangunan.

2. PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM)Melaksanakan paket pekerjaan 2, dimana lokasi IIX berada di NIX Medan dan NIX Batam. Paket pekerjaan 2 tersebut sudah beroperasi pada Maret 2013.

2.9. Number of Provincial Capitals Having International Internet Exchange(IIX)

In the technical sense International Internet Exchange (IIX) is the exchange of Internet traffic by source (derived) and destination (goal) from local to international and vice versa, and between international. So the purpose of the availability of IIX services is specifically: 1. To Reduce Latency; 2. To increase the speed and QoS (Quality of

Service); 3. To enhance the development of local

content; 4. Cheap Internet through the Reduction of

Operational Cost of ISP / NAP / Content Providers.

The target of the International Internet Exchange (IIX) program is as many as 4 locations that will be placed in 4 NIX locations. There are two service providers that implement the IIX program, namely:

1. PT. Global Access Media Indonesia It carried out work package 1, in which IIX location is in Jakarta NIX and Pontianak NIX. For IIX located in Jakarta NIX are already operating in November 2012 while IIX located in Pontianak NIX has not operated because the construction is still in progress.

2. PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM) It carried out work packages 2, wherein the IIX location is Medan NIX and Batam NIX. Work package 2 is already in operation in March 2013.




PT. MEDIA AKSES GLOBAL INDO

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA

DKI Jakarta / DKI JakartaPontianak (Kaltim) / Pontianak (Kaltim)

TOTAL

Medan (Sumut) / Medan (Sumut)Batam (Kepri) / Batam (Kepri)

TOTAL

11

2

11

2

1

2

Tabel 7.10. Capaian Penyediaan Program International Internet Exchange (IIX) Tahun 2013

Table 7.10. Achievement of Provision of International Internet Exchange (IIX) Program Year 2013

1-

1

11

2

Sumber / Source : Laptah BP3TI 2013 / Annual Report of BP3TI 2013



PropinsiProvince

Target / Target

PaketPackage

Jumlah / Total






2.10. Jumlah Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Jasa Penyiaran Radio Komunitas

Pengembangan radio komunitas meliputi penyediaan alat dan perangkat radio komunitas didaerah perbatasan dan daerah terpencil. Penyediaan ini berdasarkan Instruksi menteri komunikasi dan informatika nomor 01/INS/M.KOMINFO/01/2010 tentang pelaksanaan program desa informasi di wilayah perbatasan indonesia dengan negara tetangga. Realisasi pengadaan radio komunitas sampai dengan tahun 2013 sebanyak 76 set dengan rincian sebagai berikut :

Propinsi Radio Komunitas

a. Nangroe Aceh Darussalam / Nangroe Aceh Darussalam b. Sumatera Utara / North Sumatra c. Riau / Riau d. Riau Kepulauan / Riau Island e. Nusa Tenggara Timur / East Nusa Tenggara

Radio Lhok Nga Radio Leupung Radio Komunitas masy. Sigli Radio Kedue FM Radio Pulo Aceh Padang Hulu - Tebing Tinggi Radio PLIK Kampung rakyat, Labuhan Batu Selatan Pane Asahan Rambutan FM 106,6 FM, Tembilahan, Riau Radio Dermaga Indra Giri, Kec Tambilahan Hulu Riau Radio Banko Husangko Radio Gema FM Radio Dermaga Indra Giri, Tambilahan Hulu Radio Bandar Sekijang 107,7 FM, Pelalawan Riau Radio Tahuna FM, 107,7 FM, Pangkalan Kerinci Radio Bangko FM, Pelalawan Riau Radio Pantai Tanjung 107,7 FM Bunguran Timur laut, Radio Sangga Buana, 106,80 FM Bunguran Tengah, Radio Pulau akar Cemaga 107,7 FM bunguran selatan, RADIO KOMUNITAS GITA SEDANAU 107,65 FM KEC. BUNGURAN BARAT Radio KOMUNITAS SUARA BUNGURAN UTARA 107,9 Fm Kec. Bunguran Utara Radio Praja Utara 107,65 FM Rupat Bengkalis Riau Radio Pemersatu Miomafu Barat 107,7 Radio Suara Tunbaba Miomafu timur Radio Laemanan, Belu Radio komunitas Teluk Mutiara (RKTM 107, 7 FM Teluk Mutiara, Alor, NTT Radio Komunitas Tasbar (RKTB 107.00 FM,)Kec. Tasifeto barat, Belu Radio Kec Tasifeto timur, Belu Radio komunitas Kecamatan Alor Barat Laut (RK-ABAL ) Radio Suara Rakyat (SURA), Janapria, Lombok Tengah

12345 12345 123456 123456 12345678

Tabel 7.11. Capaian Penyediaan Radio Komunitas

Table 7.11. Achievement of Provision of Community Radio

2.10. Number of Community Broadcast Agency (LPK) Community Radio Broadcast Services

The development of community radio includes the provision of community radio device in remote and border area. This provision is based on Instruction of the minister of communication and informatics number 01 / INS / M.KOMINFO / 01/2010 on the implementation of information villages in the border region with the neighboring country. The realization of procurement of community radio to 2013 was as many as 76 sets with the following details:





f. Kalimantan Barat / West Kalimantan g. Kalimantan Timur / East Kalimantan h. Sulawesi Utara / North Sulawesi i. Maluku / Maluku j. Maluku Utara / North Maluku k. Papua / Papua l. Papua Barat / West Papua

Radio Sekayam FM 95.40 fm Balai Karangan Sekayam. Sanggau Radio Noyan 107, Noyan, Sanggau Radio Raja Ria Comunity Lumar 107.80 fm, Bengkayang Radio Komunitas Senganyan 107.60 fm Ledo, Bengkayang Radio Suara Sanggau Ledo 106,70 FM Sanggau Ledo, Bengkayang Radio Anthena 17, Tujuh Belas, Bengkayang Radio Barista FM Jagoi babang, Bengkayang Radio Komunitas Sejangkung 107,70 FM, Sejangkung Sambas Radio Sekura107.70 fm Teluk Kramat, Sambas Radio Cahaya Selimpai 98.20 fm Paloh, Sambas Radio Beduwai 107.7 FM, Beduai Sanggau Radio Suara Perbatasan 107.7 FM Senaning Sintang Radio Komunitas SiBad (Sidaknya Badau) Badau, Kapuas hulu Radio Uncak Empanang, kapuas hulu Radio Puring Kencana, Kapuas hulu Radio Putusibau selatan, Kapuas hulu (Kedamin) Radio Komunitas Suara Selimbau 107,00 Fm Kapuas hulu Radio Sebatik Ambalat 107,5 Fm, Sebatik Induk Nunukan Radio Suara Perbatsan Ambalat 107,7 Fm, Kec Sebatik Tengah Radio Sebuku 107,9 Fm Radio Sembakung 107,7 FM Radio Kec. Lumbis, Nunukan Radio Malka 106,60 FM Radio Malinau Barat 107,7 Fm Radio Malinau Selatan 107,7 Fm, Malinau Selatan Radio Krayan 107,7 Fm, Long Bawan, Krayan Radio Nusantara 106,2 FM. Gedung Koperasi Kec.Melak Rakom Kecamatan Tering 107,9 Fm. Kutai Barat Radio Suara Khatulistiwa 107,7 Fm Long Iram, Kutai Barat Radio Melonguane Radio Beo 107,00 FM Kecamatan Beo Talaud RADIO KOMUNITAS LENGANENG 105,00 FM Tahuna Radio Ureyana Cordis 107.7 Fm Saumlaki, tanimbar selatan, MTB Radio Kom urang waring 107,7 FM, Larat, Tanimbar Utara, MTB RADIO ARU RADIO 107,9 Fm, kepulauan Aru RADIO Aru Selatan, Kepularuan Aru Radio Sanyawa 107,7 Fm. Labuha Halmahera selatan. Radio Duta FM,Morotai Selatan Radio Telaga Biru 107,7 FM Morotai Timur Radio Tabailenge 107,7 FM Morotai Utara Radio Distrik Waris Keerom. Radio Distrik Arso Radio Distrik Sota Radio Distrik Kurik Radio Distrik Malind Radio Kwawi 106,7 Manok Wari Timur Radio Tektona 106,7 FM Manok Wari Barat.

1234567891011121314151617 123456789101112 123 1234 1234 12345 12







Tambahan oleh tim papua Barat / Addition from West papua

Pacitan / Pacitan

Sulawesi Selatan (BONE) / South Sulawesi (BONE)

Radio Gondo Arum, 107,9 FM Wonogondo pacitan Jawa timur

Radio Al-ikhlas 107,7 Fm, Duaboccoe kab. Bone,Pesantren Al-Ikhlas Kantor BP3TI

1

11






1. CAPAIAN PNBP

Capaian PNBP Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika pada tabel dibawah ini dapat terlihat bahwa dari tahun 2011 hingga 2013 realisasi PNBP dapat mencapai target yang ditetapkan. Untuk tahun 2013 realisasi PNBP sebesar Rp. 756,959,634,224.- atau meningkat 114,95% dari target.

Tahun

2011

2012

2013

BHP TelekomunikasiBHP Telecommunication

589.810.355.061

598.541.911.405

649.623.637.561

599.972.916.682

660.259.148.536

739.517.460.910

101,72%

110,31%

113,84%

TargetTarget

RealisasiRealization

%

IPP PenyiaranIPP of Broadcasting

4.796.471.000

4.419.037.000

8.826.362.439

10.038.756.879

11.014.276.106

17.365.173.314

209,29%

249,25%

196,74%

TargetTarget


%

Jasa TitipanService

27.000.000

60.000.000

50.000.000

59.000.000

91.000.000

77.000.000

218,52%

151,67%

154,00%

TargetTarget


%

TotalTotal

594,633,826,061

603,020,948,405

658,500,000,000

610,070,673,561

671,364,424,642

756,959,634,224

102.60%

111.33%

114.95%

TargetTarget


%

Table 8.1. Capaian PNBP Ditjen PPI tahun 2011 s.d. 2013Table 8.1. PNBP achievement of the DG of PPI from 2011 to 2013

1. PNBP ACHIEVEMENT

The PNBP achievement of the DG of Post and Informatics below from 2011 to 2013 shows that the realization of PNBP can reach the target. For 2013, the PNB was Rp 755,959,634,224 or increased 114.95% of the target





ANGGARAN DITJEN PPI TAHUN 2013 DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014

BUDGET OF THE DG OF PPI YEAR 2013 AND

PRIORITIZED ACTIVITIES IN 2014


2. BUDGET CEILING AND REALIZATION

The budget realization of the DG of PPI and BP3TI in 2013 based on the table below was RP 1,755,146,836,421 or 73.28%. If we see the budget realization of the DG of PPI without BP3TI, for 2013 there was increase in budget absorption from 77% in 2011 to be 92% in 2012 and 94% in 2013.

Constraints in budget absorption 2013 are• Revised State Budget took 3 months• New initiative by Rp 77,996 Billion held in

October 2013 was a revised activity from the Set Box to TVRI Transmitter

• Opening of locking for revision in September 2013 (office inventory capex and operational car)

• > Change of PSO to Operational Spending

2. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN Realisasi anggaran Ditjen PPI dengan BP3TI pada tahun 2013 berdasarkan tabel dibawah ini adalah Rp. 1,755,146,836,421.- atau 73,28%. Jika kita lihat realisasi anggaran Ditjen PPI tanpa BP3TI, untuk tahun 2013 terjadi peningkatan dalam penyerapan anggaran, dari 77% di tahun 2011, meningkat menjadi 92% di tahun 2012, dan menjadi hampir 94% di 2013.

Unit KerjaWork Unit

DIPADIPA

DIREKTORAT JENDERAL PPI Terdiri dari / DG PPI consisting of :

IDSRTII / IDSRTII

Direktorat Telsus / Special Communication Directorate

Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika / Post and Informatics Control Directorate

Direktorat Pos / Pos Directorate

Direktorat Telekomunikasi / Telecommunication Directorate

Direktorat Penyiaran / Broadcast Directorate

Sekretariat Ditjen PPI / DG PPI Secretariat

TOTAL PPI

BP3TI

JUMLAH DITJEN PPI / TOTAL DG OF PPI

18.041.978.000

142.251.431.000

20.012.315.000

230.492.954.000

26.439.059.000

21.461.867.000

116.361.777.000

575.061.381.000

1.820.219.533.000

2.395.280.914.000

17.356.144.125

123.244.860.783

19.168.496.746

229.409.262.440

24.046.487.070

20.741.009.776

104.776.343.649

538.742.604.589

1.216.404.231.832

1.755.146.836.421

96,20

86,64

95,78

99,53

90,95

96,64

90,04

93,68

66,83

73,28

REALISASIREALIZATION

%

Table 8.2. Capaian PNBP Ditjen PPI tahun 2011 s.d. 2013Table 8.2. Realization of Budget of the DG of PPI Year 2013

Adapun beberapa kendala dalam penyerapan anggaran tahun 2013 adalah sebagai berikut:• Revisi Anggaran APNBNP, memakan waktu

kurang lebih 3 bulan• Inisiatif baru sebesar Rp. 77,996 M

pelaksanaannya bulan Oktober 2013, merupakan kegiatan yang direvisi dari Set Top Box ke infrastruktur pemancar TVRI

• Pembukaan bintang keluar revisi di bulan September 2013 (belanja modal inventaris




kantor dan mobil operasional).• Perubahan PSO ke Belanja Operasional

secara surat menyurat perizinan pencairan dengan Kementerian Keuangan baru dapat dilakukan di bulan November 2013.

• Self Blokir Anggaran untuk Tunjangan Kinerja

• Sedang untuk BP3TI, kendala penyerapan anggaran di tahun 2013 yaitu dikarenakan moratorium pembayaran selama 3 bulan untuk program PLIK dan M-PLIK yang merupakan keputusan Panja PLIK dan M-PLIk Komisi I DPR-RI.

3. KEGIATAN PRIORITAS 2014

1. Bidang Pos

• Pembangunan sarana tanda tugu pos di wilayah perbatasan Indonesia 6 Tugu berkode pos

2. Bidang Telekomunikas

• Pokja Regulasi Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

• Pemantauan deteksi dan peringatan dini IDSIRTII

3. Bidang Penyiaran

• Penyusunan/Pembahasan: RUU Penyiaran dan Rancangan Peraturan Pemerintah dan RPM sebagai pelaksana UU Penyiaran

4. Bidang Infrastruktur KPU/USO

• Tersedianya Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan 33.185 Titik

• Tersedianya Upgrading Desa Dering ke Desa Pinter sebanyak 1.330 Titik

• Tersedianya Pusal Layanan Internet Kecamatan (PLIK) sebanyak 5.978 Titik di Kecamatan WPUT, adanya Sosialisasi dan publikasi KPU/USO

• Tersedianya Pusal Layanan Internet Kecamatan (PLIK) sebanyak 5.978 Titik di

could only be done with the Ministry of Finance in November 2013

• Self Blocking Budget for Allowance• For BP3TI, the constraints was moratorium of

payment for 3 months for PLIK and M-PLIK which was decided by PLIK Work Committee and MPLIK of Commission I of the Parliament

3. PRIORITY ACTIVITY

1. Post

• Development of Post Pole in Indonesian borders with 6 poles bearing postal code

2. Telecommunication

• Work Team of Regulation of Telecommunication Service

• Monitoring of detection and early warning of IDSIRTII

3. Broadcast

• Preparation and discussion of the Broadcast Bill and Government Regulation and RPM as the implementing regulation of the Broadcast Bill

• Availability of Rural Telecommunications and Information Access Services at 33,185 Points

• Availability of Upgrading of Desa Dering to Desa Pinter as many as 1,330 points

• Availability of District Internet Service Center (PLIK) as many as 5,978 points in the District WPUT point, dissemination and publication of KPU / USO

• Availability of District Internet Service Center



ANGGARAN DITJEN PPI TAHUN 2013 DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014

BUDGET OF THE DG OF PPI YEAR 2013 AND

PRIORITIZED ACTIVITIES IN 2014


Kecamatan WPUT, adanya Sosialisasi dan publikasi KPU/USO

• Tersedianya Pusat Layanan Internet Kecamatan yang bersifat bergerak (MPLIK) sebanyak 1.914 di setiap Kabupaten

• Terpenuhinya Jasa Akses Publik Layanan Internet WIFi Kabupaten KPU/USO di 746 PoP

• Terpenuhinya Sentra Produktif yang Dilayani Akses Internet di 1. 236 PLIK Sentraproduktif

• Penyediaan jaringan backbone nasional, serat optik dan layanan broadband di Ibukota kabupaten/kota

• Tersedianya Internet Exchange untuk Trafik nasional (NIX) atau Tersedianya Tempat Secara Fisik Untuk Bertemunya Koneksi antar Penyelenggara Internet maupun Penyedia Konten Untuk Saling Bertukar Data di 36 lokasi

• Terpenuhinya Jasa Layanan Internasional Intenet Exchange (IIX) sebanyak 4 Provinsi

• Tersedianya jasa akses telekomunikasi dan informatika di daerah perbatasan dan pulau terluar (Telinfo-Tuntas), di 288 Titik

• Pembangunan dan Penyelenggaraan Radio Komunitas (500 Radio Komunitas)

(PLIK) as many as 5,978 points in the District WPUT point, dissemination and publication of KPU / USO

• Availability of mobile Internet Service Center Districts are moving (MPLIK) as much as 1,914 in each district

• Fulfillment of Regency WIFI Internet Service Public Access Service of KPU / USO at 746 PoPs

• Fulfillment of Productive Centers served by Internet access at 1,236 Productive PLIKs

• Provision of national backbone network, fiber optic and broadband services in the regency capital / city

• Availability of Internet Exchange for national Traffic (NIX) or availability of physical Places For connection between the Organizers of Internet and Content Providers to exchange data at 36 locations

• Fulfillment of International Internet Exchange Services (IIX) at as many as 4 Provinces

• Availability of access to telecommunications and information services in the border areas and outer islands (Telinfo-Completed), at 288 points

• Development and Implementation of Community Radio (500 Community Radios)




TahunYear

2009

2010

2011

2012

2013

1. Perkembangan Perizinan PenyiaranGrowth of Broadcast License

Permohonan IPP RadioRadio IPP Application

2.459

2.710

2.931

3.115

3.338

IPP Radio yang DisetujuiRadio IPP Approved

1.005

1.173

1.394

1.735

2.422

LAMPIRAN

ATTACHMENT




TahunYear

2009

2010

2011

2012

2013

Permohonan IPP TVTV IPP Application

167

289

161

158

179

IPP TV yang DisetujuiTV IPP Approved

38

56

128

87

98

LAMPIRAN

ATTACHMENT




TahunYear

2009

2010

2011

2012

2013

2. Perkembangan Jumlah KPC LPU Penerima Dana PSO POSDevelopment of KPC LPU Receiving POST PSO

Jumlah KPC LPUNumber of KPC LPU

2.342

2.363

2.278

2.298

2.357

LAMPIRAN

ATTACHMENT




LAMPIRAN

ATTACHMENT

3. Perkembangan Perizinan Jasa TitipanGrowth of Courier Service

TahunYear

2009

2010

2011

2012

2013

Jumlah Izin Jasa TitipanNumber of Courier Service

2.342

2.363

2.278

2.298

2.357



