DIREKTORAT JENDERAL

BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Oleh:Yudia Ramli

Kasubdit Fasilitasi Pelayanan Umum

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan

Kerja Sama

OPTIMALISASI PERAN PTSP DAERAH MENDUKUNG OSS

KEMUDAHAN BERUSAHA PENYELENGGARAN PELAYANAN PERIZINAN

11/13/2018Template copyright 2005 www.brainybetty.com3

PTSP DELEGASI SOP PATEN KEC KEL DESA

PROVINSI(34) 34 34 34 2523 7.201 8.479 74.957

KABUPATEN(416)

412 216 183 238

KOTA(98) 98 98 80

* Data Berdasarkan Permendagri No. 137 tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Adm Pemerintahan

Daerah Kelembagaan Pendelegasian SOP Pemanfaatan TIK Pembentukan

Satgas

sudah belum sudah belum sudah belum sudah belum sudah belum

PROVINSI 34 0 34 0 34 0 34 0 34 0

KABUPATEN 414 2 305 111 184 232 271 145 359 57

KOTA 98 0 98 0 79 19 72 26 86 12

JUMLAH 546 2 437 111 297 251 377 171 479 69

% 99.64 79.74 54,19 68,79 87,40

Sumber data dari Ditjen Bangda dan Menkoperekonomian. Per April 2018.

DATA PERKEMBANGAN PTSP

Catatan:

1. Dari 34 Provinsi yang telah membentuk DPMPTSP, masih terdapat 3 provinsi nomenklaturnya belum sesuai dengan

DPMPTSP;

2. Dari 414 Kabupaten yang telah membentuk DPMPTSP, masih terdapat 135 Kabupaten nomenklaturnya belum sesuai dgn

DPMPTSP;

3. Dari 98 Kota yang telah membentuk DPMPTSP, masih terdapat 23 Kota nomenklaturnya belum sesuai dengan DPMPTSP

Landasan dan Arah Kebijakan

KONSTITUSI(Pembukaan UUD 1945)

Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia

Memajukan kesejahteraan umum

Mencerdaskan kehidupan bangsa

Ikut melaksanakan ketertiban dunia

UU 23/2014Tentang Pemerintahan Daerah

Desentralisasi & OTDA

Terciptanyadaya guna & hasil guna

penyelenggaraanPemerintahan Daerah,

baik melaluipeningkatan

pelayanan publikmaupun melalui

peningkatan dayasaing Daerah

Sinergiantara Pemda dengan

Pemerintah Pusatdalam berbagai aspek

penyelenggaraanpemerintahan

K

E

S

E

J

A

H

T

E

R

A

A

N

M

A

S

Y

A

R

A

K

A

T

UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik

PELAYANAN PUBLIK

Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP)

PERMENDAGRI 138/2017

PERPRES 97/2014 UU 23/2014

Penyelenggaraan PTSP Daerah

Pasal 349

1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedurpelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan dayasaing daerah.

2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkandengan Peraturan Daerah.

3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dankomunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

PERMENDAGRI 100/2016

Pedoman Nomenklatur Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1) Daerah wajib membentuk kelembagaan PTSP.

2) Melimpahkan seluruhnya kewenangan perizinan dan non perizinan

kepada PTSP.

3) Izin ditanda tangani oleh Kepala PTSP.

4) Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara elektronik.

5) Jangka waktu penerbitan izin usaha paling lama 7 hari kerja

Sanksi Administratif.

a. Teguran tertulis dari Mendagri ke Gubernur sebanyak 2

kali berturut-turut.

b. Menteri mengambil alih pemberian izin yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah.

c. Anggarannya akan dipangkas oleh Pemerintah Pusat

dalam bentuk Penghilangan Dana Alokasi Khusus

(DAK) dan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU):

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pasal 350

1) Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Daerah membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berpedoman padaketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinandikenai Sanksi Administratif.

PERPRES 91/2017

1) Meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian, hambatan, penyederhanaandan pengembangan sistem online dlm rangka percepatan penyelesaian perizinanberusaha.

2) Membentuk Satgas pada Provinsi dan Kabupaten/Kota, memulai reformasiperaturan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur, Bupati danWali Kota.

PP 24/2018

Pasal 100

Sanksi

1) Gubernur dan Bupati/ Wali Kota yang tidak memberikan pelayanan pemenuhanKomitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersil atau Operasional sesuai OSS kepada PelakuUsaha yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintahini dan peraturan perundang-undangan terkait dikenai Sanksi.

2) Sanksi berupa teguran tertulis kepada:a.Gubernur oleh menteri yang menyelnggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; danb.Bupati/ wali kota oleh gubenur sebagai wakil Pemerintah Pusat

ONLINE SYSTEM PELAYANAN + DIGITALISASI PELAPORAN & ARSIP

Perpres 97/2014

• Pasal 17

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP wajib menggunakan PSE

• Pasal 1 angka 9

Pelayanan Secara Elektronik (PSE) adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.

• Pasal 18

PSE oleh PTSP mencakup aplikasi otomasi proses kerja (business process) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Permendagri 138/2017

• Pasal 35

(1) Dalam penyelenggaraan pelayananPerizinan dan Nonperizinan daerahmenggunakan PSE

(2) PSE bertujuan untuk memberikan aksesyang lebih luas

(3) Pelaksanaan PSE melalui PTSP-el

(4) Daerah Wajib menyelenggarakanSistem Elektronik secara andal danaman serta bertanggung jawab.

SURAT MENDAGRI tgl 25 Jan 2018

Pengintegrasian Sistem Layanan Perizian

dan Nonperizinan secara Online

PP 24 /2018

• Pasal 18

Penerbitan berusaha diterbitkan oleh

Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur,

atau Bupati/Wali Kota

• Pasal 19 angka 3 dan 4

Penerbitan Perizinan Berusaha dalam bentuk

Dokumen Elektornik

Dokumen Elektronik dengan disertai Tanda

Tangan Elektronik

SURAT MENDAGRI tgl 28 Juni 2018

Kesiapan PTSP Daerah Dalam

Menghadapi Implementasi Online Single

Submission (OSS)

PELAYANAN PERIZINAN SESUAI UU 23 TH 2014

KELEMBAGAAN

(Pasal 350 )

KDH wajib memberikan pelayanan

perizinan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Dalam memberikan pelayanan perizinan

Daerah membentuk “Unit PTSP”.

PENUTUP

(Pasal 407 )

Pada saat UU ini berlaku, semua perUU-

an yg berkaitan secara langsung

dengan daerah WAJIB mendasarkan

dan menyesuaikan pengaturannya

pada UU ini.

KELEMBAGAAN DPMPTSP

ImplementasiUU 23/2014

PP 18/2016 Ttg

Perangkat

DaerahMengatur tentang

Nomenklatur

kelembagaan

DPMPTSP

Mengatur SOTK

DPMPTSP

PMDN 100/2016

NSPK

Pemdabentuk

DPMPTSP

Pelayanancepat,

mudah, pastiterjangkau, transparan, bersih dan

bebaskorupsi

Kendala: masih terdapat daerah yang belum sesuai nomenklaturkelembagaan dan struktur organisasi dengan PP 18/2016 danPermendagri 100/2016

Kualitas Layanan

Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah

Menetapkan NSPK, yaitu berupa ketentuan Per-UU yg ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (ygdilaksanakan oleh K/L) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yg menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah. (Pasal 16)

Menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan wajib berpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (Pasal 17)

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah. (Pasal 16)

Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat tidak mempedomani NSPK, Pemerintah/Pemprov membatalkan kebijakan Daerah(Pasal 17)

KEWENANGANDALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KONKUREN (UU 23/2014)

PEMBINAAN TEKNIS:Terhadap

Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan

Kepada Daerah Provinsi

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

Dalam bentuk:Fasilitasi, Konsultasi, Diklat,

dan Litbang

P E M B I N A A N U M U M DA N T E K N I S

Surat MDN No. 503/4032/SJ dan 503/4033/SJ tanggal28 Juni 2018 terkait Persiapan Implementasi OSS diDaerah

Sederhanakan jenis yanjin/non;

Kesiapan PTSP Daerah dalam menghadapi ImplementasiProgram Online Single Submission (OSS) :

(SE MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 503/4032/SJ)

1

Bentuk Satgas Percepatan Pelaks Berusaha;2

Delegasikan seluruh kew yanjin/non kepada Kepala DPMPTSP;3

Siapkan fasilitas Internet, Sistem Aplikasi, SDM danDukung Alat/Fasilitas lainnya;

4

UPGRADE ke SICANTIK CLOUD (Kemenkominfo) danIntegrasikan ke MANTRA;

5

Dukung pembiayaan PTSP;6

Contact OSS: Telp (021) 3857596, (021)3857545 & 21201020Contact SiCAntik: Website. Layanan.kominfo.go.id

Telp. (021) 34830963 & WA. 0815194568222

7

Laporkan kesiapan PTSP Daerah kepada MDN melalui DirjenBina Adwil Kemendagri. (tertulis ttd kdh)

8

SURAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TERKAIT PENYAMPAIAN USERNAME DAN PASSWORD HAK AKSES KE OSS

FILOSOFIPELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PTSP

salah satu program pemerintah dalam

rangka peningkatanpelayanan publik,

memangkas birokrasipelayanan perizinan

dan non perizinan

kepastian hukum kepadamasyarakat;

- memperpendek proses pelayanan;

- mewujudkan proses pelayananyang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan

- mendekatkan dan memberikanpelayanan yang lebih luas kepadamasyarakat

sebagai upaya mencapaigood governance/

kepemerintahan yang baik

PEMDA wajib menjamin yanbik berdasarkan Urpem Kew.Da;

SURAT MDN KEPADA GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTAN0. 503/9533/SJN0. 503/9534/SJ

Tanggal 8 November 2018Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah Melalui

Implementasi OSS

KDH wajib memberikan yanjin melalui PTSP daerah, Pasal344 dan Pasal 350, UU 23/2014;

Dalam menerapkan OSS , Prinsip yang harus diperhatikan :

a. Pelaksanaan perizinan tidak boleh terhenti Pasal 350 ayat(1 dan 2);

b. Diskresi KDH terkait perizinan dilakukan dengan taptus danatau melaks tindakan yang diperlu dalam penyelesaianpermasalahan proses perizinan Pasal 98 ayat (2), PP 24/18;

c. Dukung pembiayaan PTSP;

Selaku GWPP melakukan Binwas kinerja PTSP Kab/Kota diwilayahnya.

KDH mendorong kinerja PTSP daerah melaluia :

a. PSE yang terintegrasi dengan OSS:

b. Bangun dan kembangkan SICANTIK CLOUD atau AplikasiMandiri melalui Mantra;

c. Lakukan Layanan perbantuan, layanan Lai.man atau lai. Prioritas kpd PU untuk NIB, IU dan IK/O:

d. Lakukan sinergi dan koordinasi dengan PD teknis utk penuhikomitmen PU dalam OSS;

e. Tingkatkan Kap. SDM PTSP daerah mendukung ImplementasiOSS.

Kemdagri mendukung pelaks PP 24/2018, panduan bagi PEMDA menyelenggarakan izin melalui OSS;

SURAT MDN KEPADA MENKO BID PEREKONOMIANN0. 503/9532/SJ

Tanggal 8 November 2018Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah Melalui

Implementasi OSS

1

Kemdagri mendukung percepatan pelaks PP No. 24/2018, di Daerah, dengan Rekomendasi hasil Rakor dan Supervisi PTSP utk identifikasi dan solusi masalah izin di daerah;

2

3 Bahan pertimbangan dalam penerapan penyelenggaraan izinmelalui OSS.

A. ASPEK REGULASI :

1⦌ Mendorong K/L, untuk tuntaskan NSPK dan berkoordinasidengan PTSP Daerah;

B. ASPEK TEKNOLOGI INFORMASI :

1). Medorong percepatan integrasi OSS dengan SICANTIK CLOUD/Mantra;

2). Soft skiil detail tentang seluruh atribut OSS yang menjadikewenangan daerah;

3). Melakukan penyeragaman sistem aplikasi K/L melalui OSS dan tidak ada aplikasi tambahan dari K/L yang wajib diaksesoleh daerah;

4). Melakukan penyempurnaan aplikasi OSS sesuai dengan PP No. 24/2018.

2). Lembaga OSS segera terbitkan Pedoman teknis pelaks OSS di Daerah;

3). Mengawal proses harmonisasi regulasi sektoral yang telahterbit terkait perizinan dan non perizinan;

4). Memetakan kembalai kewenangan PP No. 24/2018 dengankewenanangan UU No. 23 /2014.

C. ASPEK KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA:

1). Memperjelas kewenangan dan tanggung jawab perizinanversi OSS;

2). Menegaskan perizinan Non OSS yang diatur oleh Peraturanperundang-undangan;

3). Proses pengaduan dan pendampingan utk daerah dlmpelaksanaan OSS;

4). Optimalisasi peran Satgas percepatan pelaksanaan berusahadalam penerapan OSS.

PEMBANGUNAN SISTEM e-MONEV PTSP DAERAH

MAKSUD

Membangun Sistem Informasi Monitoring Evaluasi PTSP daerah terintegrasi berbasis elektronik.

TUJUAN

Menilai dan mengukur capaian kinerja penyelenggaraanPTSP daerah berbasis daring;

Aplikasi pelaporan kinerja PTSP daerah berbasiselektronik/e-reporting dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pelayananperizinan dan Nonperizinan berbasis daring;

RUANG LINGKUP:

Profil DPMPTSP Daerah;

Sistem Pelaporan;

Proses izin Real Time;

Kinerja PTSP dalam rangka pemeringkatan (Kuadrant);

Forum Komunikasi PTSP Nasional (Via Chat).

1. Tampilan kinerja PTSP Real Time

PTSP daerah dapat ditampilkan proses izinnyasecara Real Time, apabila terintegrasi denganSICANTIK CLOUD atau melalui MANTRA;

2. Profil PTSP Daerah:

Dokumen ditarik melalui aplikasi SICANTIKCLOUD format Profil PTSP Daerah yang telahdisediakan;

Mengisi profil PTSP sesuai dengan Format yangtelah disediakan;

MEKANISME:

3. Pemeringakatan Kinerja PTSP Daerah:

a. Mengisi Kuesioner e-Monev penyelenggaraanPTSP;

b. Terintegrasi dengan menggunakan aplikasiSICANTIK CLOUD/MANTRA;

c. Proses perizinan melalui Online Single Submission(OSS)

4. Sistem Pelaporan

Melaporkan kinerja PTSP Daerah berdasarkanPermendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan PTSP Daerah.

5. Forum Komunikasi PTSP Daerahseluruh Indonesia:a. Media pustaka aturan regulasi

terkait pelayanan publik dan PTSP;b. Media informasi pelayanan publik

dan pelayanan PTSP;c. Media Komunikasi, informasi,

pengaduan dan penyelesaianpermasalahan.

Sosialisasi;

Bimtek;

Pembagian User name danpassword kepada 548 PTSPdaerah;

Implementasi.

6. PENERAPAN

PENYELENGGARAAN PTSP

DEREGULASI DEBIROKRASI

GOAL

PURPOSE

STRATEGY

IKLIM USAHA YANG

LEBIH KONDUSIF

OBJECTIVE

PENINGKATAN PELAYANAN

PERIZINAN

PENGURANGAN

JUMLAH IZIN

Izin menjadi lebih sedikit

PERBAIKAN DALAM

PROSEDUR PELAYANAN

Pelayanan yang murah dan cepat

PTSP

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PTSP PRIMA

KELEMBAGAAN

SDM &

SARPRAS

O

S

S

PSE

OTS

DS

KUALITAS

YAN

IZIN/NON

EODB

PERTUM

BUHAN

EKONOMI

KSMMPP

SP

SOP

DELEGASI

- Kodefikasi

- Standarisasi

- Simplifikasi

KINERJA PTSP DAERAH

Input Strategi Ouput Outcome/

Benefit

PERSOALAN MENDASAR PTSP

• KELEMBAGAAN

• PENDELEGASIAN KEW

• MPP, SP, SOP, PSE,TTE, DS, OTS, OSS

• SARPRAS (6 VERSI)

• PERENCANAAN & ANGGARAN

• KOORDINASI DGN DISKOMINFO

• INTERAKSI DAN KOORD DGN TIM TEKNIS

• SDM

• MINDSET SBG INDIKATOR KINERJA PEMDA

• ANALISA IMPLIKASI TERHADAP EODB

• PELAPORAN

• KOMITMEN RENAKSI KORSUPGAH KORUPSI

KOMPONEN STRATEGIS PTSP PRIMA

1. KEPALA DAERAH

2. SEKDA

3. BAPPEDA

4. KEPALA DPMPTSP

5. DPRD

6. SATGAS PERCEPATAN EODB

7. FORKOM PTSP DAERAH

FAKTOR KUNCI MEKANISME PTSP PRIMA

1. KELEMBAGAAN : NOMENKLATUR DAN STRUKTUR ORGANISASI

2. PENDELEGASIAN KEWENANGAN IJIN/NON DARI KEPALA DAERAH KEPADA KEPALA DPMPTSP

3. PSE

4. PENERAPAN OSS

5. MENJALANKAN PRINSIP SATU PINTU DALAM KOORDINASI DENGAN DINAS TEKNIS MELALUI TIM TEKNIS

6. MEMBANGUN CHECK AND BALANCE MELALUI FORKOM PTSP

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Menetapkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah

mengenai perizinan dengan mengikuti ketentuan PP Nomor 24

Tahun 2018 dan Peraturan Menteri/Kepala mengenai NSPK

Pelaksanaan OSS Perizinan Sektor dan mencabut ketentuan yang

lama yang tidak sesuai dengan bisnis proses OSS.

2. Mengfungsikan PTSP Daerah untuk memberikan fasilitasi

layanan informasi dan layanan berbantuan OSS.

3. Peningkatan fungsi ASN Daerah dan Organisasi Perangkat

Daerah dalam percepatan layanan pemenuhan komitmen Pelaku

Usaha dan pengawasan pelaksanaan Perizinan.

4. Peningkatan pengawasan terhadap ASN dalam rangka

pelaksanaan OSS.

5. PTSP sebagai penyelenggara OSS dalam mempersiapkan SDM

dan perangkat pendukung serta membangun koordinasi dengan

tim teknis terintegrasi secara elektronik

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

6. Jaringan internet, peralatan komputer dan SDM memadai.

7. Meningkatkan Pendanaan OSS di PTSP daerah melalui

perencangan yang proporsional dan berkesinambungan

8. Bimtek OSS dan aplikasi sicantik cloud utk personil PTSP daerah

dan dinas teknis

- Izin Berusaha Kini Lebih Mudah -

VS

PERUBAHAN LAYANAN PERIZINAN

- Izin Berusaha Kini Lebih Mudah -

4

21

6

5

3

√7

1.a. Jika Badan Usaha:Legalitas usaha melalui Notaris, dan didaftarkan ke AHU

Kemenkumham.b. Jika perseorangan, bisa langsung ke

tahap selanjutnya

2. Login untuk akses ke OSS dan mengisidata tambahan untuk pendaftaran berusaha

3. Mendapatkan NIB (Nomor IndukBerusaha) BPJS Perusahaan, RPTKA, izin Lokasi*

*Izin Lokasi otomatis bagi yang sudah memilkii RDTR

ALUR MUDAH BERUSAHA DENGAN OSS

4. Menyetujui untuk pemenuhan IzinLokasi, Standar Lingkungan Bangunan & SLF serta mengisi data usaha danpermohonan fasilitas

5. Penerbitan Izin Usaha Sektoral, IzinLokasi, Izin Lingkungan, IzinPembangunan dan Percetan Fasilitas6. Menyetujui untuk pemenuhan

Sertifikat BPJS, Standar/Sertifikasi danmenyelesaikan Izin Lainnya

7. Penerbitan Izin Komersilal/ Sertifikasi Tertentu

8. Proses selesai, izin dikeluarkan dengan tandatangan elektronik yang dilengkapi barcode

INTEGRASI – ALUR INFORMASI OSSK/L

Perorangan/

02 04 06 08

01AKTA

NOTARISPengesahan

Badan Usaha dan NPWP

REGISTRASI

Mendapatkan Akses

ke OSS

03NIB

MelengkapiData Izin

Dasar danGenerate

NIB

KOMITMEN & COMPLIANCE

PemenuhanStandar

Lingkungan, Bangunan, & SLF

05USAHA

PenerbitanIzin Usaha Sektoral

(Otomatis)

KOMITMEN & COMPLIANCE

IZIN KOMERSIALPemenuhan

Standar/ Sertifikasi

07KOMERSIAL/

OPERASIONAL

PendaftaranIzin/Sertifika

si

30 Menit

MONITO-RING

Proses Izin, tindakan dan

Pelaporan

ALUR MUDAH BERUSAHA DENGAN OSS4

0

DETAIL ALUR

RESPON PTSP TERHADAP OSS

PRODUKTIF

• SEGERA SIAPKAN SARPRAS

• SDM DI BIMTEK

• FAHAMI ATURAN

• DAMPINGI NIB,IU,IK/O

• PERKUAT TIM TEKNIS

• OPTIMIS

KONTRA PRO

• SARPRAS NON DUKUNG

• SDM NON BIMTEK

• GAGAL FAHAM ATURAN

• NON DAMPINGI PU

• DELEGASI DIKEMBALIKAN KE OPD

• PESIMIS

PERAN PTSPDALAM IMPLEMENTASI OSS

• BERI LAYANAN BANTUAN DLM NIB, IU, IK/O

• BERSAMA TIM TEKNIS KAWAL PU PENUHI KOMITMEN

• VERIFIKASI DAN NOTIFIKASI BERDASARKAN PERTEK TIM TEKNIS

• BANGUN KOORD ONLINE DENGAN OPD TEKNIS MELALUI INTEGRASI SICTK

• SUN SOP SUS

• BERI PERTIMBANGAN CABUT/BATAL IZIN ATAS DASAR PERTEK KPD OSS

• BERI IZIN NON OSS DI LUAR PP24

• MENJALANKAN DISKRESI KDH THP HAMBATAN OSS SESUAI PASAL 98 (2) PP 24

• BANGUN TRUST PU

• TINGKATKAN KINERJA SDM, PSE,TTE, DS, OTS

TEMUAN MASALAH ALA PTSP

O S S

I. ASPEK REGULASI :

• 1. NSPK BELUM TUNTAS SELURUH K/L DAN BELUM SEPEUHNYA KOORDINASI DGN DPMPTSP

• 2. BELUM ADANYA PEDOMAN TEKNIS OSS DI PUSAT DAN DAERAH (PERMENKO)

• 3. BELUM HARMONIS REGULASI SEKTOR TERKAIT IJIN/NON

• 4. SINKRONISASI KEWENANGAN PP NO. 24 TAHUN 2018 DENGAN KEWENANGAN UU 23 TAHUN 2014

II. ASPEK TEKNOLOGI INFORMASI

1. PERLU PERCEPATAN INTEGRASI APLIKASI MANDIRI DENGAN APLIKASI MANTRA

2. SOFT SKILL DETAIL ATRIBUT OSS YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

0SS

3. INTERGRASI SIM K/L DENGAN OSS DAN DI DAERAH /PTSP MELALUI SICANTIK CLOUD

4. MENYEMPURNAKAN APLIKASI OSS SESUAI DENGAN PP 24 TAHUN 2018

III. ASPEK KELEMBAGAAN & TATAKELOLA

1. MEMPERJELAS KEWENANGAN DAN TJ IJIN VERSI OSS

2. MENEGASKAN IJIN NON OSS YG DIATUR OLEH PER-UU-AN

3. OPTIMALKAN PROSES PENGADUAN DAN PENDAMPINGAN UTK DAERAH DLM PELAKS OSS

4. OPTIMALISASI PERAN SATGAS PERCEPATAN PELAKS BERUSAHA DLM PENERAPAN OSS

KODISI AKTUAL OSS(FEED BACK KL)

1. KEMENDAGRI (PTSP DAERAH) 20.788

2. PERTANIAN 12

3. PERINDUSTRIAN 1

4. ESDM 5.429

5. PERHUBUNGAN 14

6. DIKBUD 807

7. KESEHATAN 1.630

8. NAKER 4

9. LH & K 23

10. KKP 132

11. PU & PERA 332

12. PARIWISATA 4.664

13. KOPERASI UKM 6

14. ATRBPN 28

15. KOMINFO 830

16. POLRI 20

17. BPTNUKLIR 784

18. PERDAGANGAN 4.330

19. BPJS NAKER 728

PERMENDAGRI NOMOR 138 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PTSP DAERAH

IZIN &

NON IZIN

DELEGASI

GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA

KEPALA DPMPTSP

1. KEW

IZIN/NONIZIN

UR PEMDA

PROV,

KAB/KOTA

SESUAI PER UU-

AN;

2. KEW

IZIN/NONIZIN

UR PEM

DILIMPAHKAN

KPD GUB,

BUP/WALKOT.

KOORDINASI

PERANGKAT DAERAH

TERKAIT

IZIN & NON IZIN

SELENGGARAKAN

PTSPDAERAH

DAPAT MEMBENTUK

TERIMA/TOLAK

BERKAS

TERBIT DOK

IZIN & NON IZIN

SERAH DOK

IZIN & NON IZIN

CABUT/BATAL

DOK

IZIN & NON IZIN

TANGGUNG JAWAB

IZIN & NON IZIN

DOKUMEN IZIN

DPMPTSPPERANGKAT

DAERAH

TEKNISADMINISTRATIF

WAS +

EV

PASCA

TERBIT

KEWENANGAN

TIM TEKNIS

TIMBANG TEKNIS DLM REKOM IZIN & NON IZIN

BENTUK

PTSPDAERAH

DAPAT MEMBENTUK

PD

TERKAIT

SESUAI PER

UU-AN

PD

TERKAIT

SYARAT:

Sejak di

Terima Dok

Lengkap &

Benar

KECUALI:

Yang sudah

di atur

sesuai

Per UU-an

YAN IZIN & NON IZIN

KELOLA ADUAN

YAN IZIN & NON IZIN

PALING LAMA

WAKTU

DPMPTSP

RENC DOK REN BANGDA

Capaian SasaranKat Tata Laksana;

Kualitas; Cepatan Yan Izin &

Non Izin.

BAB IV PERENCANAAN

DAPAT MEMBENTUK

PTSP

KUMHAM

BPN

DUKCAPIL

BANKPIHAK

LAIN

ASURANSI

BPJS

PAJAK

INTEGRASIBAB V PENYEDERHANAAN

Paket paralel izin & nonizin

Jenis Layanan Izin & Nonizin Prosedur Yan Izin & Nonizin

PTSPDAERAH

Sederhanakan

CARA CARA

Satukan beberapa jenis izin saw menjadi

satu izin

DIBAGI

USAHA (12 BIDANG)

(MenkesHub………..)

NONUSAHA (8 BIDANG)

(Pu dan Pr, Trantib Linmas, dll)

1. Integrasikan Yan dengan:

Disdukcapil, BPJS, Dirjen

Pajak, Kemenkumham, BPN,

Bank, Asuransi, dan Pihak

terkait;

2. Integrasikan pel dengan

Kab/Kota;

3. Satukan tempat Yan;

4. Kurangi syarat izin & nonizin.

PERDA

TARGET PENERIMAAN

PTSP

BUKAN

RETRIBUSI

DAERAH

PSE

TUJUAN

Akses lebih luas kpd Masy,

agar paralel yan izin & nonizin

yg lebih: MURAH

CEPAT

TEPAT

EFISISEN

TRANSP

AKUNTABEL

R L a. Sub sis yan info

b. Sub sis yan izin & nonizin

c. Sub sis pendukung

PTSP- el

SISTEM

ELEKTRONIK

SECARA

ANDAL

AMAN

BERTANGGUNG

JAWAB

BAB VI PSE

#Content Informasi#

1. Profil Kelembagaan

2. Profil Struktur

Organisasi

3. MPP Perizinan

& Nonperizinzan

5. Standar Pelayanan

6. Tracking System

8. Penilaian Kinerja PTSP

4. Maklumat layanan

Penyelenggara PTSP

7. Pengelolaan pengaduan

Perizinan & nonperizinan

Penyediaan dan pemberian informasi

Kepada masyarakat tidak dipungut biaya

#

m

a

n

u

a

l

#

#

i

n

f

o

r

m

a

s

i

#

#

i

n

f

o

r

m

a

s

i

#

#

e

l

e

k

t

r

o

n

i

k

#

Arah Kebijakan PSE PTSP

•PTSP el

•Integrasi Sistem

•Layanan On line

•Pemanfaatan Tanda Tangan Digital

(Digital Signature)

contoh: Kota Bogor, Tangsel, DKI Jkt

6 VERSI PSE

Web

Profil

Aplikasi

Sistem

Integrasi

onlineAntar Dinas

Online

Sistem

pemohon

TTE

DS

1 65432

Web

Profil

Aplikasi

Sistem

Integrasi

onlineAntar Dinas

Online

Sistem

pemohon

TTE

DS

Aplikasi

Sistem

Integrasi

onlineAntar Dinas

Online

Sistem

pemohon

TTE

DS

Web

Profil

Aplikasi

Sistem

Integrasi

onlineAntar Dinas

Online

Sistem

pemohon

TTE

DS

Web

Profil

Aplikasi

Sistem

Integrasi

onlineAntar Dinas

Online

Sistem

pemohon

TTE

DS

Web

Profil

Aplikasi

Sistem

Integrasi

onlineAntar Dinas

Online

Sistem

pemohon

TTE

DSx

x

x

xx x

xx

x

x

Manual

x

x

Manual Manual

x

x

Manual Manual Manual

xx

x

x

Profil

Web

xx

x

PTSP

SICANTIK

VERSI 4

Aplikasi

Mandiri

VERSI 5

CLOUD

Aplikasi

Mantra

(Kemenkominfo)

integrasi

OSS

TTE

1. Berkekuatan hukum + Akibat hukum yang sah

Dengan syarat:

a) Data buat TTE utk penandatanganan;

b) Data buat TTE saat ttd hny berada pd kuasa

Penandatangan:

c) Segala perubahan thdp ttd diketahui;

d) Segala perubahan inform thdp ttd diketahui;

e) Cara identifikasi siapa pembuatnya;

f) Cara tertentu tunjukkan penandatangan

telah beri persetujuan terhadap inform terkait.

2. Pemanfaatan TTE pling sdikit penuhi syarat:

a) Laman/websitr PSE menggunakan seritifkat el;

b) Penyelenggara&pemeohon wajib pny sertif;

c) Penerimaan permohonan dan syarat izin & nonizin

dlm bentuk elektronik;

d) Dokumen izin & nonizin diterbitkan dlm bentuk

dokumen elektronik dgn format PDF;

e) Seluruh proses penerbitan dok izin & nonizin melalui

transaksi el yg menggunakan TTE;

f) Tdk mmberikan ket atau notifikasi dlm bntuk kertas;

g) Penyerahan dok izin & nonizin secara el;

h) Arsip digital.

HAK AKSES

Hak akses diberikan kepada:

1. Kepala DPMPTSP;

2. Petugas pelayanan;

3. Pemohon;

4. Pegawai Instansi lain.

PTSP - elTata cara beri Hak Akses

Juknis kepada DPMPTSP

Pemilik Hak Akses

Wajib

1. Menjaga keamanan

Hak Akses;

2. Kerahasiaan kode akses

Pindai Tangan

TJ. Pemilik

Hak Akses

SARPRAS

PTSP EL

5

1. KONEKSI

INTERNET

2. APLIKASI

3. TELEPON PINTAR

4. PUSAT DATA

5. ALAT/FASILITAS

PENDUKUNG LAINNYABERBAGI PAKAI

DGN PEM

DAN/ATAU DGN

OPD LAIN

BAB VII SARPRAS

PTSP

P

TUNJ KHUSUSTIM TEKNIS

TAP KDH

P3K

TAP

Penyelenggara

Tim seleksi

Bertempat

Berkantor

Pendidikan

Formal

Diklat Berkala

BAB VIII SDM

TIM TEKNIS

P

DINAS

DIN

AS

BERTEMPAT

&

BERKANTOR

5 Versi TT1. Bertempat & berkantor

Diberi kewenangan

REKOM/PERTEK

2. Bertempat & berkantor

Tidak diberi kewenangan

REKOM/PERTEK

3. Tidak bertempat &

berkantor di PTSP

Rekom REKOM ONLINE;

4. Tidak bertempat &

berkantor di PTSP

Rekom manual/offline;

5. Bertempat & berkantor

Status pegawai di

pindahkan

Rekom tdk diberikan

Rekom balik ke Dinas.

ETIKA

PELAYANAN

DAPAT MEMBENTUK

SKM

PTSPWAJIB

RAP

1. DISIPLIN

2. CEPAT

3. TEGAS

4. SOPAN

5. RAMAH

1. Ukur Mutu &

Kualitas Yan Kpd

Masy;

2. 1 Thn 1 Kali

periodik minimal;

3. Survey Internal

dan Eksternal.

RAP

DAERAH

BAB IX ETIKA YAN

BAB X SKM

DAPAT

INOVASI

Semua Bentuk

Pembaharuan dalam

penyelenggaraan

PTSP

Meningkatkan

kinerja

Penyelenggaraan

PTSP

PEMDA

Jenis

Prosedur

Metode

PTSP

BAB XI INOVASI

DAPAT

PEMDA + MASY + STAKEHOLDER

(PEMANGKU KEPENTINGAN)

FORKOM PTSP

FUNGSI:

a. Menyelesaikan

permasalahan

Perizinan &

Nonperizinan;

b. Melakukan evaluasi

Penyelenggaraan

PTSP;

c. Memberikan

rekomendasi

kepada Kepala

Daerah.

ANGGOTA:

a. PTSP Provinsi

dan/atau PTSP

Kab/Kota;

b. Perwakilan Asosiasi

penerima layanan;

c. Ombudsman;

d. Unsur lainnya yg

terkait.

BAB XII FORKOM

Dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah

INOVASI

DAPAT MEMBENTUK

FORKOM PTSP

DAPAT

LAKUKAN

1. KINERJA PTSP;

2. BENTUK

PEMBARUAN PTSP.

Anggota :

1. PTSP Prov, Kab/Kota;

2. Asosiasi Penerima

Layanan;

3. Ombudsman;

4. Unsur lain terkait.

BENTUK

PEMDA

BINWAS

UMUM

BINWAS

TEKNIS

PTSP

PTSP

KAB/KOTA

MDN MELALUI

DIRJEN BINA ADWIL

MENTERI TEKNIS +

KEPALA LPNK

B

I

N

W

A

S

G

U

B

(

G

W

P

P)

PENYELENG

TEKNIS IZIN &

NON IZIN DI

DAERAH

PROV

BAB XIII BINWAS

MENTERI

TEKNIK KPD

LPNK

MDN/DIRJEN

BINA ADWILGUBERNUR

Fasilitasi; Konsultasi; Diklat; Litbang.

PEMBINAAN

PTSP

KOORDINASIKAN

DGN

MDN/DIRJEN

BINA ADWIL

K/L

LPNK

Sesuai Kebutuhan Daerah

PENTING

!!!

PTSP

INSPEKTORAT

BPK

KPK

OMBUDSMAN

LKPP

MASYARAKAT

MEDIA

LSM

KEPOLISIAN

KEJAKSAAN

DIRJEN BINA

ADWILMDN

1 BULAN

MAKSIMAL

MINGGU

KEDUA

BULAN

BERIKUTNYALAPOR

JML

IZIN &

NON

IZIN

GUBERNUR

BUP/WALIKOTA

MANUAL IZIN/ELEKTRONIK

3

BULAN

3

BULAN

PTSP PROV,

PTSP

KAB/KOTA

WILAYAHNYA

LAP. PENYELENGGARAANDENGAN FORMAT (14)

1 BULAN

MAKSIMAL

MINGGU

KEDUA

BULAN

BERIKUTNYA

BAB XIV PELAPORAN

FORMAT PELAPORAN

PENGELOLAAN PENGADUAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

MPP, STANDAR PELAYANAN & STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SARANA DAN PRASARANA

SUMBER DAYA MANUSIA

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

KELEMBAGAAN & STRUKTUR ORGANISASIDPMPTSP

KENDALA DAN SOLUSI

RENCANA DAN REALISASI INVESTASI

JUMLAH IZIN & NON IZIN TERBIT

PEMBERIAN INSENTIF & KEMUDAHAN PM

PENYEDERHANAAN JENIS & PROSEDUR

PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

INOVASI LAYANAN

PMDN

138/2017PALING LAMA 2 TAHUN

(27 DES 2017 S.D 27 DES 2019)

Aturan PTSP di

Daerah yg ada DKI JKT

PROV ACEH

PROV PAPUA

DIY

PMDN

24/2006

Berlaku

Berlaku

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

HASIL REKOMENDASI RAPAT KOOORDINASI DAN SUPERVISITANGGAL 26 S.D 28 SEPTEMBER 2018

1. Berdasarkan Pasal 344 dan Pasal 350 UU 23/2014:

- Pemda Wajib menjamin terselenggaranya pelayanan

publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah;

- Kepala Daerah Wajib memberikan pelayanan

perizinan, dan dalam rangka memberikan pelayanan

perizinan daerah membentuk Unit Pelayanan Terpadu

Satu Pintu.

2. Untuk mewujudkan kemudahan, percepatan dan

peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan

berusaha, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor

24 Tahun 2018 sebagai panduan penyelenggaran

pelayanan perizinan terintegrasi melalui aplikasi OSS

bagi K/L dan Pemda dalam rangka meningkatkan EoDB

HASIL REKOMENDASI RAPAT KOOORDINASI DAN SUPERVISITANGGAL 26 S.D 28 SEPTEMBER 2018

3. Implementasi pelaksanaan OSS harus didukung oleh Pemda melalui PTSP.

Adapun peran PTSP daerah antara lain:

a. Memberikan fasilitasi layanan pembantuan/ pendampingan dalam

pendaftaran pelaku usaha sampai dengan terbitanya NIB;

b. Mengawal pemenuhan komitmen bersama tim teknis;

c. Melakukan verifikasi dan notifikasi kepada OSS untuk IU dan IK/O

berlaku secara efektif berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Teknis;

d. Bersama lembaga OSS melakukan pengintegrasian sistem aplikasi

OSS melalui SICANTIK CLOUD dan MANTRA.

e. Membangun koordinasi dengan tim teknis secara online melalui

SICANTIK CLOUD dan MANTRA.

f. Melakukan proses izin tidak melalui sistem OSS sepanjang tidak

tercantum dalam lampiran PP 24/2018; dan

g. Memberikan pertimbangan kepada lembaga OSS untuk

mencabut/membatalkan perizinan yang sudah diterbitkan berdasarkan

hasil rekomendasi perangkat daerah teknis melalui sistem OSS.

HASIL REKOMENDASI RAPAT KOOORDINASI DAN SUPERVISITANGGAL 26 S.D 28 SEPTEMBER 2018

4. Implementasi PP24/2018 dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha

terintegrasi masih mengalami tantangan dan hambatan, antara lain:

I. Aspek Regulasi

- K/L segera menuntas NSPK dan Wajib berkoordinasi dengan

DPMPTSP;

- Segera menerbitan pedoman teknis pelaksanaan OSS di daerah

- Harmonisasi regulasi sektoral yng telah terbit terkait perizinan dan

nonperizinan

- Sinkronisasi kewenangan PP 24/2018 dengan kewenangan UU

23/2014.

II. Aspek Teknologi Informasi

- Mendorong percepatan integrasi dengan OSS dgn aplikasi perizinan

daerah dengan Mantra;

- Soft skill detail tentang seluruh atribut OSS yang menjadi

kewenangan daerah;

- K/L wajib mengintegrasikan sistem aplikasinya melalui OSS dan tidak

ada aplikasi tambahan dari K/L yang wajib diakses oleh daerah;

- Menyempurnakan aplikasi OSS sesuai PP 24/2018.

HASIL REKOMENDASI RAPAT KOOORDINASI DAN SUPERVISITANGGAL 26 S.D 28 SEPTEMBER 2018

III. Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola

- Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab perizinan versi OSS;

- Menegaskan perizinan non OSS yang diatur oleh peraturan

perundang-undangan;

- Proses pengaduan dan pendampingan untuk daerah dalam

pelaksanaan OSS

- Optimalisasi peran Satgas percepatan pelaksanaan berusaha dalam

penerapan OSS.

5. Kemendagri dapat menyampaikan hasil rekomendasi kepada Provinsi dan

Kabupaten/Kota sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan

terkait implementasi PP 24/2018 dan ditembuskan kepada K/L terkait.

6. Kemendagri agar menjembatani penyelesaian permasalahan implementasi

PP 24/2018 antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga

Terkait

“Menuju PTSP Prima di Seluruh Indonesia tahun 2019”

OSS sebagai Katalisator Pelayanan Perizinan

menciptakan Kemudahan Berusaha (Easy of Doing Bussines/EoDB)

Pendorong daya ungkit pertumbuhan ekonomi Daerah yang signifikan

menuju kesejahteraan rakyat

Mendorong PTSP yang terencana, terintegrasi dan terpercaya

Mekanisme pelayanan perizinan dannonperizinan

PemohonFront office Back office

Kadis PMPTSP

SOP Pelayanan perizinan dan nonperizinanFront office Back office Tim Teknis

SekretarisBack office

Back officeSekretaris

Kadis PMPTSP

BACK

BACK

BACK

BACK

BACK