DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN …

ISU STRATEGIS DAN PROGRAM AKSI TAHUN 2015 DITJEN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

DIREKTORATJENDERALPENGEMBANGANPERWILAYAHANINDUSTRI

Disampaikan pada Rapat Kerja Kementerian Perindustrian

Jakarta, 5 Februari 2015

IKESENJANGAN WILAYAH ANTARA JAWA DANLUAR JAWA

3

IIPERWILAYAHAN INDUSTRI DALAM PERPRESNO.2/2015 TENTANG RPJMN 2015‐2019 4

III PERWILAYAHAN INDUSTRI 8

IV PROGRAM QUICK WINS 2015‐2019 24

DAFTAR ISI

2

I. KESENJANGAN WILAYAH ANTARAJAWA DAN LUAR JAWA

3

71,99

83,91

58,18

64,67

74,11

83,04

72,78

57,99

28,01

16,09

41,82

35,33

25,89

16,96

27,22

42,01

0 20 40 60 80 100

Luas Lahan Kawasan Industri

Impor Sektor Industri

Ekspor Sektor Indutri

Investasi Sektor Industri (PMDN)

Investasi Sektor Industri (PMA)

Jumlah Unit Usaha Industri BesarSedang

Kontribusi Sektor Industri Non Migas

Kontribusi Ekonomi

Jawa

Luar Jawa

II. PERWILAYAHAN INDUSTRI DALAM PERPRES NO.2/2015 TENTANG RPJMN 2015-2019

SASARANPertumbuhan industri Tahun 2015-2019 ditargetkan lebih tinggi dari pertumbuhan PDBdengan sasaran sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut. Untuk mencapaisasaran tersebut, jumlah industri berskala menengah dan besar perlu meningkatsekitar 9.000 unit usaha selama 5 tahun ke depan

4

1. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa: (a) Wilayah PusatPertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Koridor ekonomi; (b) KawasanPeruntukan Industri; (c) Kawasan Industri; dan (d) Sentra IKM. Strategipengembangan perwilayahan industri adalah:a. Memfasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI) yang mencakup: (i) Bintuni -

Papua Barat; (ii) Buli - Halmahera Timur-Maluku Utara; (iii) Bitung – SulawesiUtara, (iv) Palu - Sulawesi Tengah; (v) Morowali - Sulawesi Tengah; (vi) Konawe –Sulawesi Tenggara; (vii) Bantaeng - Sulawesi Selatan; (viii) Batulicin - KalimantanSelatan; (ix) Jorong - Kalimantan Selatan; (x) Ketapang - Kalimantan Barat; (xi)Landak – Kalimantan Barat, (xii) Kuala Tanjung, Sumatera Utara, (xiii) Sei Mangke– Sumatera Utara; dan (xiv) Tanggamus, Lampung.

b. Membangun paling tidak satu kawasan industri di luar Pulau Jawa.c. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di

Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, NusaTenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia.

d. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membanguninfrastruktur utama (jalan, listrik, air minum, telekomunikasi, pengolah limbah, danlogistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukungkualitas kehidupan (Quality Working Life) bagi pekerja.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

5

6

PEMBANGUNAN 14 KAWASAN INDUSTRI

2. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambahpaling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskalabesar dan sedang dimana 50 persen tumbuh di luarJawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribuunit usaha. Strategi utama penumbuhan populasiadalah dengan mendorong investasi baik melaluipenanaman modal asing maupun modal dalamnegeri,

3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (NilaiEkspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)

7

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (2)

III. PERWILAYAHAN INDUSTRI (Berdasarkan UU No.3/2014 tentang Perindustrian)

8

Perwilayahan Industri

WPPI

Masterplan Pengembangan Perwilayahan Industri

Infrastruktur Pendukung (Soft dan Hard)

KPI

Tata Ruang(lokus industri)

REPIDA(fokus industri)

KI Pembangunan/Pengembangan

Sentra IKM Pembangunan/Revitalisasi di Luar Jawa

Keterangan :Wilayah NKRI terbagi dalam 10 (Sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI)WPPI : Wilayah Pusat Pertumbuhan IndustriKPI : Kawasan Peruntukan IndustriKI : Kawasan IndustriSentra IKM : Sentra Industri Kecil dan Menengah

Didukung dengan Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengembangan Industri Daerah

WILAYAH PENGEMBANGAN INDUSTRI (WPI)

a. Definisi : WPI adalah pengelompokan wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia berdasarkan keterkaitanbackward dan forward sumberdaya dan fasilitaspendukungnya, serta memperhatikan jangkauanpengaruh kegiatan pembangunan industri

b. Kriteria : Pengelompokkan tersebut didasarkan atasbeberapa kriteria seperti : (1) kedekatan rantai pasokandari suatu sumberdaya alam, (2) kedekatan dari sisispasial, (3) konektivitas antar daerah, dan (4) jangkauanpengaruh pembangunan sektor industri di suatu daerahterhadap peningkatan PDRB di daerah lain.

9

PEMBAGIAN 10 (SEPULUH)WILAYAH PENGEMBANGAN INDUSTRI

(Dalam RPP Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional/RIPIN)

10

1.WILAYAH PUSAT PERTUMBUHAN INDUSTRI

11

a. Definisi : WPPI adalah wilayah yang dirancang dengan pola berbasispengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumberdayawilayah melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yangmemiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan wilayah di sekitarnya

b. Kriteria:

No. Uraian

1 Potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas)

2 Kelengkapan sistem logistik dan transportasi

3 Kebijakan affirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa

4 Penguatan dan pendalaman rantai nilai

5 Kualitas dan kuantitas SDM

6 Memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air)

7 Memiliki potensi sumber daya air industri

8 Potensi pewujudan industri hijau

9 Kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi & inovasiCatatan : Daerah yang sudah memiliki pusat‐pusat pertumbuhan industri berupa kawasan industri dan yang

mempunyai rencana pengembangan kawasan industri yang telah didukung oleh industri pendorongutama (anchor industry) dapat langsung ditetapkan sebagai WPPI.

B. DAERAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI WPPI (DALAM RPP RENCANA INDUKPEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL/RIPIN)

No Lokasi Provinsi1 Mimika Papua

2 Teluk Bintuni Papua Barat

3 Halmahera Timur‐Halmahera Tengah ‐ Pulau Morotai

Maluku Utara

4 Bitung‐Manado‐Tomohon‐Minahasa‐Minahasa Utara (termasuk KAPET MANADO BITUNG)

Sulawesi Utara

5 Kendari‐Konawe‐Konawe Utara‐Konawe Selatan‐Kolaka‐Morowali (termasuk KAPET BANK SEJAHTERA SULTRA)

Sulawesi Tenggara

6 Palu‐Donggala‐Parigi Mountong‐Sigi (termasuk KAPET PALAPAS)

Sulawesi Tengah

7 Makassar‐Maros‐Gowa ‐Takalar‐Jeneponto‐Bantaeng

Sulawesi Selatan

8 Pontianak‐Landak‐Sanggau‐Ketapang –Sambas‐Bengkayang (sebagian KAPET Khatulistiwa)

Kalimantan Barat

9 Tanah Bumbu‐Kotabaru (termasuk KAPET BATULICIN)

Kalimantan Selatan

No Lokasi Provinsi

10 Samarinda, Balikpapan, dan Kutai

Kertanegara ‐Bontang‐Kutai Timur

(termasuk KAPET SASAMBA)

Kalimantan Timur

11 Tarakan‐Nunukan Kalimantan Utara

12 Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie ‐

Bireun‐ Lhokseumawe (termasuk

KAPET BANDAR ACEH DARUSSALAM)

Aceh

13 Medan‐Binjai‐Deli Serdang‐Serdang

Bedagai ‐ Karo‐Simalungun‐Batubara

Sumatera Utara

14 Dumai‐Bengkalis‐Siak Riau15 Batam‐Bintan Kep. Riau

16 Banyuasin ‐Muara Enim Sumatera Selatan

17 Lampung Barat‐Lampung Timur‐

Lampung Tengah‐Tanggamus‐

Lampung Selatan

Lampung

18 Cirebon‐Indramayu‐Majalengka Jawa Barat

19 Kendal‐Semarang‐Demak Jawa Tengah

20 Tuban‐Lamongan‐Gresik‐Surabaya‐

Sidoarjo‐Mojokerto‐Bangkalan

Jawa Timur

21 Cilegon‐Serang‐Tangerang Banten

22 Bogor‐Bekasi‐Purwakarta‐Subang‐

Karawang

Jawa Barat

12

13

KOMPONEN‐KOMPONEN DALAM WPPI

JALAN PELABUHAN BANDARA

Bandara

Rel Kereta Api

Pelabuhan

Jalan

SDM

Kawasan Industridan Sentra IKM

WPPI

Perguruan Tinggi danBalai Latihan Kerja

Pusat Riset

2. KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

14

a. Definisi : Kawasan Peruntukan Industri adalah bentanganlahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industriberdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkansesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan

b. Kriteria :No Uraian

1 Ketersediaan sumber air : Memiliki akses ke sumber air permukaan

2 Akses jaringan transportasi : Memiliki akses ke jaringan transportasi (jalan dan

pelabuhan)

3 Ketersediaan energi : Memiliki akses ke sumber energi (listrik dan gas)

4 Ketersediaan tenaga kerja : Memiliki akses ke sumber tenaga kerja

5 Lingkungan hidup : Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan

hidup

6 Kondisi lahan : Tidak mengubah lahan produktif; Relatif tidak subur;

Peruntukan lahan non pertanian, non permukiman

dan non konservasi

KI TERTENTU Industri Kecil Industri

Menengah

KAWASAN INDUSTRI

Industri Kecil dan Industri MenengahMencemari LingkunganIndustri Menengah (IM)Industri Besar (IB)

2% Luas Dialokasikan untuk IKM

LOKASI INDUSTRI DI DALAM SUATU WILAYAHLOKASI INDUSTRI DI DALAM SUATU WILAYAH

IPLK IK IBKK

KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

DI LUAR KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

Keterangan :

IK = Industri Kecil ; IM =Industri Menengah; IBKK = Industri yang menggunakan bahan bakukhusus; IPLK = Industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus 15

IM

IKIK

IKIK

KEWAJIBAN BERLOKASI DI DALAM KAWASAN INDUSTRI

16

Dasar Hukum (Pasal 106 UU No.3/2014 tentang Perindustrian)

(1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.(2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi didaerah kabupaten/kota yang:a. belum memiliki Kawasan Industri;b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan

Industrinya telah habis;(3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) juga berlaku bagi: a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidakberpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau b.Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinyamemerlukan lokasi khusus.

(4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danPerusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajibberlokasi di kawasan peruntukan Industri.

(5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

3. KAWASAN INDUSTRI

IMPLEMENTASI STANDAR KAWASAN INDUSTRI

17

Dasar Hukum (Pasal 105, UU No.3/2014 tentang Perindustrian)a. Setiap kegiatan usaha kawasan industri wajib memiliki izin

usaha kawasan industrib. Izin usaha kawasan industri diberikan oleh Menteri

Perindustrianc. Menteri Perindustrian dapat melimpahkan sebagian

kewenangan pemberian izin usaha kawasan industri kepadaGubernur dan Bupati/Walikota

d. Perusahaan kawasan industri wajib memenuhi standarkawasan industri yang ditetapkan oleh Menteri

e. Setiap perusahaan kawasan industri yang melakukanperluasan wajib memiliki izin perluasan kawasan industri.

GENERASI KAWASAN INDUSTRI

18

G‐1

•1970‐1989

•Permendagri No. 5/1974 ttg penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan

•Kawasan industri hanya dapat dimiliki dan dikelola oleh BUMN/BUMD

G‐2

• 1989‐2009

• Keppres No.53/1989 diperbaharui menjadi Keppres No. 41/1996 ttg kawasan industri

• Membuka kesempatan kepada swasta nasional/asing berusaha kawasan industri

• Pemerintah berperan dalam pengawasan dan pengendalian

G‐3

• Mulai tahun 2010

• PP No.24/2009 ttg Kawasan Industri, diperkuat dengan UU No.3/2014 tentang Perindustrian

• Mewajibkan industri berlokasi di kawasan industri, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

• Berorientasi bukan pada penjualan lahan, tetapi ke arah pelayanan (services)

• Fokus pada pengembangan industri tertentu

• Didukung oleh fasilitas infrastruktur terpadu

• Berwawasan lingkungan

• Inovatif dengan ketersediaan lembaga litbang industri

• Didukung lembaga pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia

• Dilengkapi dengan fasilitas sarana penunjang (kawasan pemukiman, komersial, rekreasi dan penghijauan) yang dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

ARAH PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

19

LUAR JAWA Kawasan industri berbasis sumberdaya alam (terbarukan dan

tidak berbarukan)

Meningkatkan efisiensi sistem logistik

Kawasan industri sebagai penggerak utama pusat-pusatpertumbuhan ekonomi baru

JAWA Kawasan industri berbasis teknologi tinggi

Kawasan industri padat karya

Kawasan industri yang berorientasi pada industri yangmenghasilkan Consumer Goods

20

Ketersediaan Lahan

Daya dukung lingkungan

Isu perburuhan

Relokasi industri

Isu Strategis Kawasan Industri di Jawa

Lahan yang sesuai untuk lokasi KI sulit didapat karena masalah harga, luasan danperuntukan lahan.

Kondisi lingkungan di Jawa untuk mendukung keberadaan kawasan industri relatifmendekati ambang kritis, terkait ketersediaan air akibat kerusakan lingkungan,kepadatan penduduk, dan prioritas peruntukan lahan akibat kepadatan penduduk.

Konsentrasi KI di Jawa Barat menimbulkan dampak terhadap tuntutan kenaikan upahburuh (UMR) setiap tahun yang umumnya dipaksakan melalui demo buruh dan mogokkerja secara besar-besaran.

Dampak terjadinya peningkatan UMR industri padat karya yang relatif tinggi setiap tahunnya dikawasan industri di Jawa Barat dan Banten, mengakibatkan adanya kecenderungan relokasiindustri ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki lahan KI yang masih luas dantingkat UMR nya lebih rendah.

Pendirian industri yang lahap sumberdaya air atau mengolah hasil tambang atau industri yangmenghasilkan polutan tinggi pada kawasan industri di Jawa akan berdampak pada makinmenurunnya daya dukung lingkungan di Jawa. Untuk itu seyogyanya pendirian jenis industritersebut diarahkan/direlokasi ke kawasan industri di Luar Jawa.

20

Infrastrutkur

Tata Ruang

SDM

Minat Pembangunan

Isu Strategis Kawasan Industri di Luar Jawa

Infrastruktur pendukung seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan dan sebagainyadirasa kurang memadai.

Belum semua Kabupaten/Kota telah mempersiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya kawasan peruntukan industri

Kemampuan tenaga kerja dan SDM industrial yang terlatih di daerah kurang baik

Minat swasta untuk membangun kawasan industri masih kurang

21

22

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

Standar Kawasan Industri, Menjamin mutu kawasan industrisesuai dengan ketentuan pemerintah sehingga memberikankepastian kualitas kawasan industri di Indonesia

Kawasan Industri Award, Memacu pengelola kawasanindustri untuk meningkatkan mutu kawasan industri

Kawasan Industri Halal, Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, dalam mencari lokasi, sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan halal. Produk halal tidak lagi diasosiasikan sebagai isu agama, tetapi juga aspek kebersihan, kesehatan dan kualitas.

Eco Industrial Park, Meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan pembangunan industri

Penetapan Kawasan Industri sebagai Objek Vital Nasional Industri (OVNI)

4.SENTRA IKM

23

a. Definisi : Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SentraIKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil danindustri menengah yang menghasilkan produk sejenis,menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakanproses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasaranapenunjang.

b. Tujuan : Mendorong daya saing IKM melalui pemanfaatanteknologi, inovasi dan kreativitas dalam suatu lokasi yangterintegrasi.

c. Daerah : Dalam periode 2015‐2019, pemerintah memprioritaskanpembangunan 22 Sentra IKM baru di luar Pulau Jawa (Papua 3sentra, Maluku 2 Sentra, Nusa Tenggara 4 Sentra, Sulawesi 2Sentra, Kalimantan 5 Sentra dan Sumatera 6 Sentra)

IV. PROGRAM QUICK WINS 2015-2019

A. PEMBANGUNAN 13 KAWASAN INDUSTRI DI LUAR PULAU JAWA

1. Kawasan Industri Teluk Bintuni (Papua Barat)

2. Kawasan Industri Bitung (Sulawesi Utara)

3. Kawasan Industri Palu (Sulawesi Tengah)

4. Kawasan Industri Morowali (Sulawesi Tengah)

5. Kawasan Industri Konawe (Sulawesi Tenggara)

6. Kawasan Industri Halmahera Timur (Maluku Utara)

7. Kawasan Industri Bantaeng (Sulawesi Selatan)

8. Kawasan Industri Batulicin (Kalimantan Selatan)

9. Kawasan Industri Ketapang (Kalimantan Barat)

10. Kawasan Industri Landak (Kalimantan Barat)

11. Kawasan Industri Kuala Tanjung (Sumatera Utara)

12. Kawasan Industri Sei Mangkei (Sumatera Utara)

13. Kawasan Industri Tanggamus (Lampung)

24

B. PEMBANGUNAN 22 SENTRA IKM DI LUAR PULAU JAWA

Rencana Alokasi APBN-P Tahun 2015 untuk Pembangunan 13 Kawasan Industri

Rencana Alokasi APBN-P Tahun 2015 untuk Pembangunan 13 Kawasan Industri

Ada 5(Lima) jenis kegiatan dalam pengalokasian APBN‐Ptahun 2015:1. Pembebasan lahan2. Pembangunan infrastruktur di dalam kawasan industri

(jalan poros).3. Pembangunan fasilitas pendukung di dalam kawasan

industri4. Penyiapan SDM untuk mendukung kawasan industri5. Fasilitasi penyusunan RDTR di sekitar kawasan industri

25

Profil 1. Desa Onar Baru, Distrik Sumuri, Kabupaten TelukBintuni Papua Barat

2. Luas Lahan ±2112 Ha3. Basis Industri Pupuk dan Petrokimia4. Nilai Investasi ± Rp 31,4 T5. Pengelola kawasan PT Pupuk Indonesia

Progres 1. Status lahan sudah dalam bentuk APL (Area Penggunaan Lain);

2. Sudah dilakukan pengukuran lahan oleh BPN Propinsi Papua Barat;

3. Penyusunan Perda tentang penetapan tanah hakulayat marga agofa;

Masalah 1. Penyelesaian Hak Ulayat2. Relokasi Penduduk setempat sebanyak 88 KK3. Belum ada akses jalan ke Kawasan Industri ±30 Km4. Belum ada ketersediaan jaringan listrik dan power

plant ±200 MW5. Belum ada ketersediaan air baku ± 2000 L/detik6. Belum ada penugasan dari Menteri BUMN kepada

PT Pupuk Indonesia sebagai pengelola kawasan

Rencana Aksi 2015

1. Pendidikan dan Pelatihan SDM lokal dan bantuan peralatan pengelasan, electrical, dan permesinan

2. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri

PRODUK

TENAGA KERJA

LANGSUNGTDK

LANGSUNGPENDUKUNG

Polipropilena 3.000 4.500 15.000

Urea 4.000 5.000 20.000

Jumlah 7.000 9.500 35.000

Total 51.500

KAWASAN INDUSTRI TELUK BINTUNI

26

KAWASAN INDUSTRI BITUNG

Penyerapan tenaga kerjasebanyak 90.000 TK

Profil 1. Kelurahan Tanjung Merah Bitung2. Luas Lahan ±534 Ha3. Basis Industri Kelapa, Perikanan dan Logistik4. Nilai Investasi ± Rp 2 T5. Pengelola kawasan PT Sulut Membangun

Progres 1. Status lahan 92,6 Ha Ex HGU milik Propinsi Sulawesi Utara sedang dalamproses dari HGU ke HPL oleh BPN.

2. Sedang dilakukan pembangunan jalan Tol Manado‐Bitung ±43Km olehPemerintah Pusat

3. Penyelesaian penyediaan tenaga listrik ±150 MW4. Penyelesian rencana reklamasi seluas ±247 Ha

Masalah 1. Kajian Amdal di bakal areal reklamasi untuk perluasan Kawasan Industriseluas 247 Ha pada DPA APBD Kota Bitung belum dilakukan.

2. Belum ada infrastruktur jalan menuju kawasan ±5 Km maupun di dalamkawasan.

3. Belum ada ketersediaan air baku ± 1200 L/detik4. Belum selesainya pembebasan seluruh lahan sesuai kebutuhan Masterplan

Rencana Aksi 2015

1. Pembebasan lahan jalan masuk 400 m dan lahan 100 Ha2. Pembangunan infrastruktur kawasan

a. Pematangan lahan 50 Hab. Pembangunan kantor Administrator KEKc. Pembangunan jalan masuk KI 400 meterd. Pembangunan pagar sayap kanan dan kirie. Drainase dan trotoarf. Pembangunan pos jagag. Pembangunan pintu gerbangh. Pembangunan Portal

3. Studi perencanaan detail KI Bitung a. RDTR di sekitar kawasan industrib. DED Kawasan Industri (100 Ha)

27

Profil 1. Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Luas Lahan ±1500 Ha3. Basis Industri Rotan, Rumput laut, kakao dan Mineral 4. Nilai Investasi ± Rp 12,5 T5. Pengelola kawasan PT Bangun Palu Sulteng

Progres 1. Status lahan seluas 110 Ha telah dikuasai oleh PemkotPalu

2. Pembangunan konstruksi pabrik industri karet dan minyakatsiri

3. Sudah terbangun infrastruktur jalan menuju kawasan4. Sudah ada interkoneksi jaringan listrik Sulawesi

Masalah 1. Belum selesainya pembebasan seluruh lahan sesuaikebutuhan Masterplan

2. Belum ada infrastruktur jalan di dalam kawasan.3. Belum ada ketersediaan air baku4. Belum ada jalan layang dari kawasan menuju pelabuhan

Rencan aAksi 2015

1. Pembebasan Lahan 2. Pembangunan infrastruktur kawasan :

a. Pembangunan jalan poros (jalan utama) dalam kawasan 9,96 km

b. Pembangunan komplek manajemen perkantoran pengelola dalam kawasan

3. Studi Perencanaan Detail Kawasan Industri Palua. RDTR di sekitar kawasan industrib. DED Kawasan Industri (300 Ha)

KAWASAN INDUSTRI PALU


Port Of Pantoloan

LogisticZone

28

29

Profil 1. Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali2. Luas Lahan ±1200 Ha3. Integrated Industri Ferronikel, Stainles Steel dan Produk

hilirnya4. Nilai Investasi ± Rp 49,7 T5. Pengelola kawasan Tsinghang Industrial Morowali

Industrial Park

Progres 1. Status lahan seluas 1200 Ha telah dikuasai oleh TIMIP2. Pembangunan konstruksi pabrik ferronikel tahap I

kapasitas 300.000 ton/tahun sudah 90% dan Tahap II kapasitas 600.000 ton/tahun telah dilakukanpemancangan dan konstruksi dasar

3. Pembangunan power plant 65x2 MW sudah 90%4. Pembangunan pelabuhan dan bandara sedang dalam

proses perijinan

Masalah 1. Belum tersedianya instalasi air baku 16.500 Liter/detik2. Belum tersedianya transmisi listrik menuju kawasan

industri3. Kurangnya jumlah dan kualitas SDM Lokal4. Belum tersedianya perumahan untuk buruh yang saat ini

mencapai 3.000 tenaga kerja5. Belum tersedianya rumah sakit tipe C

Rencana Aksi 2015

1. Pembangunan infrastruktur kawasana. Pembangunan gedung pusat layanan manufaktur

industri dan peralatannyab. Pembangunan gedung politeknik industri


INDONESIA MOROWALI INDUSTRIAL PARK

Penyerapan TK sebanyak80.000 TK

29

30

Profil 1. Kecamatan Buli, Kabupaten Halmahera Timur2. Luas Lahan ±300 Ha3. Integrated Industri Ferronikel, Stainles Steel dan Produk

hilirnya4. Nilai Investasi ± Rp 4,4 T5. Pengelola kawasan PT FeNi Haltim

Progres 1. Status lahan seluas 300 Ha telah dikuasai oleh PT AntamPersero

2. Terselesaikannya pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri.

3. Telah terbangunnya fasilitas kawasan industri antara lain: mess, kantor pengelola dan oxygen plant.

4. Permohonan tax holiday PT FeNi Haltim dalam prosespembahasan di tim fiskal Kementerian Keuangan.

Masalah 1. Belum tersedianya instalasi air baku ± 1.000 L/dtk2. Belum tersedianya unit pengolahan air limbah dan TPA3. Belum tersedianya jalan akses pelabuhan ke kawasan

sepanjang 1 Km dan Kawasan ke Town site sepanjang 2 Km

4. Belum tersedianya PLTU sebesar 2x110 MW

Rencana Aksi 2015

1. Pembangunan jalan kawasan industri2. Research and Training Centre Building dan Peralatannya3. Studi perencanaan detail kawasan industri :

a. RDTR di sekitar kawasan industrib. DED Kawasan Industri (1900 ha)c. Studi potensi sumber daya air kawasan industri

KAWASAN INDUSTRI HALMAHERA TIMUR


30

31

Profil 1. Kecamatan Bondoiala dan Kapoiala Kabupaten Konawe2. Luas Lahan ±5500 Ha3. Integrated Industri Ferronikel, Stainles Steel dan Produk

hilirnya4. Nilai Investasi ± Rp 28,7 T5. Pengelola kawasan PT Konawe Putra Propertindo

Progres 1. Sudah dilakukan tahap land clearing dan kontruksi awalberupa pembangunan kantor dan mess serta penyelesaianpelabuhan

2. Telah ada surat dukungan Gubernur Sultra dan BupatiKonawe

Masalah 1. Belum disesuaikannya RTRW Kabupaten Konawe dalamRTRW Propinsi Sulawesi Tenggara

2. AMDAL Kawasan Industri telah disetujui oleh komiteAMDAL Kabupaten namun belum diajukan di KomiteAMDAL tingkat Propinsi

3. Belum keluarnya rekomendasi ijin pelabuhan dariGubernur Sulawesi Tenggara

4. Belum tersediannya tenaga listrik untuk pembangunanawal konstruksi industri sebesar 10 MW

Rencana Aksi 2015

1. Penyiapan SDM lokal (200 orang)2. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri

KAWASAN INDUSTRI KONAWE


32

Profil 1. Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng2. Luas Lahan ± 3000 Ha3. Integrated Industri Ferronikel, Stainles Steel dan

Produk hilirnya4. Nilai Investasi ± Rp 24,4 T5. Pengelola kawasan PT Bantaeng Industrial Persada

Progres 1. Telah diselesaikannya penyusunan Masterplan dan Renstra Kawasan Industri untuk lahan perencanaan seluas 3000 ha.

2. Telah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan PLTU 2x300MW oleh PT Hwadi (China‐Malaysia) dan PT Bantaeng Sigma Energi.

3. Telah dilakukan Land Clearing oleh PT Titan untukindustri Ferronickel seluas 300 Ha

Masalah 1. Belum terselesaikannya AMDAL untuk Kawasanindustri.

2. Belum tersedianya pelabuhan untuk kawasan industri.3. Belum tersedianya pengolahan air baku untuk kawasan

industri.4. Terhalangnya koneksi jalan ke pelabuhan oleh jalan

propinsi

Rencana Aksi 2015

Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri dan perencanaan kawasan lainnya

KAWASAN INDUSTRI BANTAENG


32

Kawasan Industri Kuala Tanjung(Sumatera Utara)

Rencana Aksi 20151. Koordinasi dalam penyiapan lahan, infrastruktur logistik dan penunjang kawasan industri seluas 1000 Ha

2. Pembebasan lahan (100 Ha)3. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri

- Lokasi : Kec. Sei Suka, Kab. Batubara- Luas : 1.000 Ha- Fokus: Industri Alumina- Estimasi Penyerapan TK : ± 113.239 TK

33

Kawasan Industri Sei Mangkei(Sumatera Utara)

Rencana Aksi 20151. Koordinasi dalam penyiapan lahan, infrastruktur logistik dan penunjang kawasan industri

2. Pembangunan tangki timbun CPKO3. Pembangunan tangki timbun CPO4. Pembangunan jalur kereta api5. Pembangunan Instalasi Air Bersih6. Pembangunan jalan poros (1,9km)7. Pembangunan infrastruktur pendukung berupa dry port

- Lokasi : Kab. Simalungun- Luas : 2.002 Ha- Fokus : Industri Pengolahan CPO- Estimasi Penyerapan TK : ± 83.300 TK

34

Kawasan Industri Tanggamus(Lampung)



- Lokasi : Kec. Kota Agung Timur, Kec.Limau dan Kec. Cukuh Balak

- Luas : 3.500 Ha- Fokus : Industri Maritim- Estimasi Penyerapan TK : ± 104.800 TK

35

Kawasan Industri Batulicin (Kalimantan Selatan)


2. Penyusunan DED Kawasan Industri


- Lokasi : Kec.Simpang Empat dan Kec.Karang Bintang

- Luas : 530 Ha- Fokus : Industri Besi Baja- Estimasi Penyerapan TK : ± 10.000 TK

36

Kawasan Industri Ketapang(Kalimantan Barat)



- Lokasi : Kec. Matan Hilir Selatan- Luas : 1.000 Ha- Fokus : Industri Alumina- Estimasi Penyerapan TK : ± 10.000 TK04

04

03

01

01

02

08

06

05

07

25

25

25

25

12

13

13

25

12

04

11

03

01

02

1009

07

08

22

23

2419

2021

18

1814

25

25

15

1716

14

(Ketapang - K

endawangan)

Selat Karimata

Ke

Pe

lab

uh

an

Jalan Propinsi

UMKM

ANEKA INDUSTRI

INDUSTRI SEDANG

INDUSTRI BESAR

PEMADAM KEBAKARAN

POWER STATION

FUEL STATION

IPAL

PENGELOLAAN LIMBAH KERING

INDUSTRI

PERGUDANGAN

LIQUID STORAGE CENTER

PENGELOLAAN AIR BERSIH

PUSAT PENGEPAKAN

INFRASTRUKTUR KAWASAN

FASILITASPENUNJANG

PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha)

01

02

03

04

25,41

61,44

101,63

270,58

05

06

07

08

09

10

11

12

13

5,93

10,70

12,45

42,24

10,12

7,11

11,27

15,86

17,23

PERUMAHAN

SARANA OLAH RAGA

SARANA PERIBADATAN

AREA KOMERSIAL

KANTOR MANAJEMEN

PERKANTORAN

TRADE CENTER

MEDICAL CENTER

IPAL

TAMAN, MEDIAN, JALUR HIJAU JALAN, BUFER, KOLAM

PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN

MEDIA CENTER

CONVENTION CENTER

FASILITAS PENUNJANG

RUANG TERBUKA HIJAU

LUAS KAWASAN INDUSTRI

JALAN DAN SALURAN1.009,90

13

14

16

17

15

18

19

20

21

22

23

24

25

,

22,92

2,94

1,19

3,83

21,69

2,52

2,16

13,68

2,68

6,04

3,70

217,40

117,12 37

Kawasan Industri Mandor(Kalimantan Barat)


2. Penyusunan DED Kawasan Industri


- Lokasi : Kec. Mandor- Luas : 306 Ha- Fokus : Industri Pengolahan Karet- Estimasi Penyerapan TK : ± 33.600 TK

0 7

I N D U S T R I K E C I L

M E N E N G A H

I P A L

P E N G E L O L A A NL I M B A H K E R I N G

P E M A D A M K E B A K A R A N

K A N T O R M A N A J E M E N

P U S A T P E N G E P A K A N

C O N V E N T I O NC E N T E R

M E D I C A L C E N T E R

P O W E R S T A T I O N

I N O V A T I O NC E N T E R

P E M A K A M A N

F U E L S T A T I O N

M E D I A C E N T E R

E X H I B I T I O NC E N T E R

P E N G E L O L A A N A I R

B E R S I H

P E R K A N T O R A N

S A R A N A P E R I B A D A T A N

C O M M U N I T Y C E N T E R

P E R K A N T O R A N

P A R K I R A N G K U T A N

K A R Y A W A N

P E R D A G A N G A N

A R E A K O M E R S I A L

P E R U M A H A N

I N D U S T R I K A R E T

I N D U S T R I S E D A N G

I N D U S T R I B E S A R

I N D U S T R I B E S A R



A N E K AI N D U S T R I






I N D U S T R I K E C I L

M E N E N G A H

KIM I

KIM II

38

Rencana Alokasi APBN‐P Tahun 2015 untuk Pembangunan 6 Sentra IKM

Rencana Alokasi APBN‐P Tahun 2015 untuk Pembangunan 6 Sentra IKM

Mekanisme : kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengansyarat Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai komitmen yang tinggiantara lain:1. Menyediakan lahan untuk pembangunan sentra IKM (minimal 5 Ha)

dengan status clear and clean.2. Menyiapkan rencana bisnis untuk pengelolaan sentra IKM.3. Menyiapkan SDM dan anggaran yang memadai untuk pengelolaan

sentra IKM setelah diserahterimakan dari Ditjen PPI.4. Melakukan pembinaan terhadap IKM yang berlokasi di sentra, yang

difasilitasi oleh Ditjen IKM.

Kegiatan Fisik Pembangunan Sentra IKM:1. Pembangunan landscape dan jalan lingkungan di dalam sentra;2. Pembangunan gedung standar tempat produksi;3. Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sederhana;4. Pembangunan ruang pamer produk‐produk IKM5. Kantor pengelola sentra

39

Lokasi Pembangunan Sentra IKM Tahun 2015

No Wilayah Jumlah Sentra Lokasi Industri Unggulan

1 Sumatera danKalimantan

3 Kabupaten Ogan Komering Ulu

Industri kerajian batu aji

Kota Tanjung Pinang Industri pengolahan hasil laut

Kota Pontianak Industri pengolahan lidahbuaya

2 Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

3 Kota Palu Industri Mebel Rotan

Kota Bitung Pengolahan hasil lautKabupaten Konawe Industri Mebel Rotan

40

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan IndustriGedung Kementerian Perindustrian Lt. 13-14Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12950

TERIMA KASIH

41

Documents

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN …