KEMENTERIA.c"\ LTh"GKu~GA: - HIDL!> DA . .:- KEHL"T.A~ -~-\~­

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNG AI DAN HUT AN LINDUNG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG

NOM OR : SK.1;/ POASHL I S~l/ t>AS. ~ /'f f ~OlO

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH

ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG NOMOR

SK.14/PDASHL/SET/DAS.2/4/2020 TENTANG KEBUN BIBIT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL

PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan sekaligus peningkatan

kesejahteraan masyarakat, perlu dilaksanaka n kegiatan

pengembangan tanaman prospektif yang memiliki nilai

ekonomi tinggi;

b. bahwa pengembangan tanaman prospektif yang memiliki nilai

ekonomi tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah

satunya dilaksanakan melalui pengembangan Makadamia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Direktur J enderal Pengendalian Daerah Ali ran Sungai dan

Hutan Lindung tentang Perubahan atas Keputusan Direktur

.Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan

Lindung Nomor SK.l4/PDASHL/SET/DAS.2/4/2020 tentang

Kebun Bibit Desa;

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Menetapkan

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran .

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan

L;-embaran Negara Republik Indonesia No1nor 4412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6518);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten tang

Pengadaan Barang/ J as a Pemerin tah (Lem baran N egara

Republik Indonesia Tahun 2018 Non1or 33);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang Tata

Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif,

Serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi

Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 16) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.2/MENLHK/ SETJEN /KUM.1 /1/2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 69);

6. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran

Sungai dan Hutan Lindung Nomor SK.l4/PDASHL/SET/

DAS.2/4/2020 tentang Kebun Bibit Desa;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH

ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG TENTANG PERUBAHAN

ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN

DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG NOMOR

SK.14/PDASHL/SET/DAS.2/4/2020 TENTANG KEBUN BIBIT

DESA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Keputusan Direktur ,Jenderal Pengendalian

Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor

SK.14/PDASHL/SET/DAS.2/4/2020 Bab II huruf C diubah

sebagai berikut:

C. JUMLAH DAN JENIS BIBIT

1. KBD dilaksanakan melalui pembuatan atau penyediaan

bibit dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling sedikit 60.000 (enam puluh ribu) batang untuk

wilayah Jawa dan Madura;

b. paling sedikit 40.000 (empat puluh ribu) batang untuk

wilayah di luar Jawa dan Madura; dan

c. paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) batang untuk KBD

yang mengembangkan jenis Makadamia.

2. Jenis tanaman KBD terdiri dari jenis tanaman penghasil

kayu dan tanaman penghasil HHBK yang disesuaikan

dengan tempat tumbuhjhabitat, fungsi hutan, dan minat

masyarakat.

3. Khusus pada areal rawan dan/ a tau pasca bencana tanah

longsor, dikembangkan jenis yang sistem perakarannya

dapat meningkatkan stabilitas tanah, antara lain jenis

rumput vetiver.

4. Benih atau bahan tanaman untuk penyediaan bibit dapat

berasal dari generatif (biji) atau vegetatif (stek, cangkok,

okulasi, dan kultur jaringan)

Pasal II

(1) Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku,

Surat Edaran Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran

Sungai dan Hutan Lin dung Nomor SE.8 I PDASHLI SET I DAS.2I11I2019 tentang Pembangunan Kebun Bibit Desa

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal

di teta pkan.

Plt.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Jul.t' :lo~o

HUDOYO

NIP. 19610111 198703 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; @ Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal PDASHL; 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal PDASHL.