Upload
others
View
14
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2019
1
RKT-2019 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan pertanian, khususnya pembangunan perkebunan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembagunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman
kepada Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen
perencanaan tahunan nasional dan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang memuat: 1) prioritas pembangunan,
2) rancangan kerangka ekonomi makro, 3) program Kementerian/Lembaga
(K/L), dan 4) program lintas K/L dan kewilayahan dalam bentuk kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.Berdasarkan RPJM,
setiap K/L menyusun Rencana Strategis (Renstra) K/L dan untuk program
tahunan dituangkan kedalam Rencana Kinerja Kementerian/Lembaga (Renja
KL) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibangun dalam rangka
mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu
terus di kembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem
penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor
17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang secara tegas telah dinyatakan
bahwa Pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan
pendekatan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan
penganggaran berbasis kinerja.
Berdasarkan amanat undang-undang tersebut di atas, Direktorat Perlindungan
Perkebunan memandang perlu menyusun Rencana KinerjaTahunan (RKT)
tahun 2019 yang menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam tahun
2019. Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan dokumen yang
mempresentasikan nilai kuantitatif dikaitkan dengan setiap indikator kinerja, baik
pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan proses
pengukuran keberhasilan atau kegagalan Direktorat Perlindungan Perkebunan
pada tahun yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut maka
penyiapan dan penyusunan rencana kinerja tahunan harus mengacu pada
Rencana Strategis.
2
RKT-2019 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
1.2. Maksud dan Tujuan
A. Maksud
Penyusunan RKT tahun 2019 dimaksudkan sebagai acuan Direktorat
Perlindungan Perkebunan dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan sebagai tolok ukur yang
digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan
kegiatan dalam tahun 2019.
B. Tujuan
Penyusunan RKT tahun 2019 bertujuan untuk: 1. Memberikan arah dalam pelaksanaan dan pencapaian target kegiatan;
2. Menyediakan alat pengukur/dasar penilaian kinerja;
3. Membantu dalam penetapan target kinerja, pemantauan dan evaluasi
kinerja.
1.3. Sasaran
Tercapainya target kinerja tahun 2019 sesuai dengan rencana strategis
1.4. Dasar Hukum
1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi tahun 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135 tahun 2013 tentang Pedoman
Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian
7. Peraturan Menteri Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP
8. Peraturan Menteri Reformasi Birokrasi 25 tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi
Pemerintah;
3
RKT-2019 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
1.1 Visi dan Misi
A. Visi
Sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan
Perkebunan, serta memperhatikan Renstra Pembangunan Perkebunan tahun
2015- 2019 maka dirumuskan visi Direktorat Perlindungan Perkebunan yaitu
“Profesional dalam Memfasilitasi Perlindungan Perkebunan”.
B. Misi
Sebagai penjabaran dari misi ke 4(empat) Direktorat Jenderal Perkebunan
yaitu: Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan,
pengamatan dan pengendalian OPT dan penanganan gangguan usaha serta
dampak perubahan iklim maka ditetapkan Misi Direktorat Perlindungan
Perkebunan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM petugas dan petani,
ketersediaan teknologi, pemanfaatan sarana dan prasarana dan
pemantapan sistem perlindungan perkebunan;
2. Meningkatkan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, dan
pengendalian OPT serta antisipasi dampak perubahan iklim dan
pencegahan kebakaran lahan perkebunan;
3. Memantapkan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan
Puslit/Balit, Perguruan Tinggi, BBPPTP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan,
dan pihak terkait lainnya;
4. Memperkuat sistem informasi perlindungan perkebunan.
2.2 Tujuan dan Sasaran
A. Tujuan:
Tujuan dukungan perlindungan perkebunan adalah untuk mendukung
peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan
melalui: Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan; Penanganan
Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebarakaran Lahan dan Kebun;
Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan;
Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan; dan Penanganan
Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan.
4
RKT-2019 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
B. Sasaran:
Sasaran utama yang ditetapkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan
dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan
tahun 2019adalah :
1. Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan seluas 7.350 Ha;
2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebarakaran
Lahan dan Kebun sejumlah 7 KT;
3. Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan
sejumlah 155 Desa;
4. Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan selama 12 Bulan;
5. Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan sejumlah 20
Provinsi.
2.3 Strategi
Berdasarkan strategi pembangunan perkebunan tahun 2015- 2019 maka strategi yang ditempuh Direktorat Perlindungan Perkebunan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan adalah:
1. Fasilitasi Peningkatan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, dan
pengendalian OPT melalui Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT dan Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan.
2. Fasilitasi antisipasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun melalui antisipasi dampak perubahan iklim dan Operasional Brigade Pencegahan kebakaran lahan dan kebun.
3. Pemantapan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan Puslit/Balit, Perguruan Tinggi, BBPPTP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan, dan pihak terkait lainnya melalui Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan;
4. Penguatan sistem informasi perlindungan perkebunan melalui Koordinasi pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan
2.4. Kebijakan dan Program
A. Program
Program pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 adalah
“Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
berkelanjutan.
B. Arah Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan
Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1995 tentang Perlindungan
5
RKT-2019 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
Tanaman mengamanatkan bahwa pengendalian OPT dilaksanakan dengan
Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
Selanjutnya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan mengamanatkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau menggunakan lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut maka
Kebijakan teknis Direktorat Perlindungan Perkebunan sebagai berikut :
1. Aspek OPT
a. Perlindungan merupakan tanggung jawab masyarakat, pemerintah
dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang ada.
b. Perlindungan Tanaman dengan sistem PHT yaitu Budidaya
Tanaman Sehat, pengamatan, pemanfaatan dan pelestarian musuh
alami. Mendorong agar petani mau dan mampu secara mandiri
menerapkan PHT yang memperhatikan keragaman ekologi dan
sosial budaya, aspek ekonomi, keunggulan komparatif dan
kompetitif, keberlanjutan produksi dan mutu produk.
c. PHT harus menjiwai Sistem dan Usaha Agribisnis
d. Dalam keadaan Eksplosi pemerintah secara berjenjang dapat
membantu sarana atau peralatan pengendalian sesuai dengan
kemampuan.
e. Fasilitasi Penyediaan Data dan Informasi
f. Penyediaan dan pendistribusian Informasi keadaan OPT dan Non
OPT (komponen iklim) kepada user.
g. Karantina sebagai garda terdepan perlindungan tanaman.
2. Aspek Non OPT
a. Mendorong optimalisasi sistem peringatan dini kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim
b. Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim
6
RKT-2019 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
BAB III
PERENCANAAN KEGIATAN
2.1 Kegiatan dan Penjabaran Kegiatan dalam Sub Kegiatan
Rencana kerja tahunan dukungan perlindungan perkebunan tahun 2019
merupakan bagian dari rencana kerja tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan
Tahun 2019. Out put kegiatan perlindungan perkebunan adalah luas areal
pengendalian OPT, jumlah Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dan luas
penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI).
Rencana kerja dukungan perlindungan perkebunan tahun 2019 adalah:
A. Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman
Perkebunan
Penanganan OPT Perkebunan melalui Pengendalian OPT Tanaman
Perkebunan terdiri dari Pengendalian Tahunan dan Penyegar dan
Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah dengan luas areal
pengendalian OPT seluas 7.350 Ha dengan rincian sebagai berikut:
1. Gerakan Pengendalian OPT Kopi seluas 2.000 Ha;
2. Gerakan Pengendalian OPT Kakao seluas 1.650 Ha;
3. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Kelapa (Brontispa.sp) seluas
200 Ha; Sexava seluas 200 Ha
4. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Kakao seluas 350 Ha;
5. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Kopi seluas 300 Ha;
6. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Karet (JAP) seluas 150 Ha;
7. Gerakan Pengendalian OPT Tebu seluas 400 Ha;
8. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Lada seluas 400 Ha;
9. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Cengkeh seluas 1.200 Ha;
10. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Pala seluas 500 Ha;
B. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahanan Kebakaran
Lahan dan Kebun
1. Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim sejumlah 7 KT;
C. Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasisi Komoditi Perkebunan
1. Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasisi Komoditas
Perkebunan sejumlah 155 Desa;
D. Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan
1. Operasional Laboratorium Lapangan sejumlah 27 unit;
7
RKT-2019 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
2. Operasional Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH) sejumlah
4 unit;
3. Operasional Brigade Proteksi Tanaman sejumlah 31 Unit;
4. Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT sejumlah 1.054 Orang;
E. Penanganan Gangguan dan Konfik Usaha Perkebunan
1. Fasilitasi, Inventarisasi, Identifikasi serta Penanganan Kasus Gangguan
Usaha Perkebunan sejumlah 20 Provinsi.
F. Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan Pusat
1. Pembuatan Buku;
2. Pengawalan Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan
Rempah;
3. Pengawalan Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan
Penyegar;
4. Pengawalan Penerapan PHT Tanaman Semusim dan Rempah;
5. Pengawalan Penerapan PHT Tanaman Tahunan dan Penyegar;
6. Pembinaan Dalam Rangka Pemberdayaan Perangkat Perlindungan
Perkebunan;
7. Pengawalan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan;
8. Pengawalan Penanganan Kebakaran Lahan dan Kebun;
9. Pengawalan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
10. Pengawalan dalam rangka Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian
Organik Berbasis Komoditas Perkebunan;
11. Surveilens Penerapan ISO 9001-2015;
12. Pertemuan Konsolidasi Perlindungan Perkebunan;
13. Pembahasan Program dan Anggaran;
14. Pemantauan dan Pengendalian Interen Perlindungan Perkebunan;
15. Pengawalan dan Pembinaan Kedinasan Perlindungan Perkebunan;
2.2 Cara Melaksanakan Kegiatan
Cara melaksanakan kegiatan mengacu pada pedoman teknis dukungan
perlindungan perkebunan tahun 2019 sebagai berikut:
1. Pendekatan umum
Pendekatan umum meliputi hal yang terkait dengan administrasi dan manajemen kegiatan, yaitu : SK Tim Pelaksana Kegiatan; Rencana kerja; Juklak, Juknis; Koordinasi dan Sosialisasi; Pelelangan/pengadaan; Monitoring dan Evaluasi; Pelaporan
2. Pendekatan Teknis setiap kegiatan sebagai berikut:
a. Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman
Perkebunan.
Melakukan pengendalian OPT pada pusat-pusat serangan dan pada
8
RKT-2019 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
daerah–daerah serangan dengan intensitas serangan yang secara
ekonomis masih dapat dikendalikan.
b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
Lahan dan Kebun
Memberikan cara penanganan dampak perubahan iklim kepada petani
melalui adaptasi dan mitigasi penanganan dampak perubahan iklim
dalam bentuk demplot.
c. Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasisi Komoditi
Perkebunan
Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani dalam
rangka proses sertifikasi produk perkebunan yang dihasilkannya.
d. Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan.
Meningkatkan kemampuan teknis petugas LL, LUPH, Brigade Proteksi
Tanaman Perkebunan dan Pemberdayaan petugas pengamat OPT
dalam melaksanakan kegiatan pengamatan, pelaporan dan
pengendalian OPT serta Menyelenggarakan kegiatan administrasi
dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Dukungan perlindungan
perkebunan.
e. Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan.
Memfasilitasi, inventarisasi, serta mengidentifikasi serta menangani
kasus yang terjadi.
9
RKT-2019 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perlindungan Perkebunan dibuat
dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pencapaian target kinerja
kegiatan yang dipercayakan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan,
berdasarkan sasaran yang ditetapkan. Pencapaian target kinerja tersebut
memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh intansi terkait pusat dan
daerah serta partisipasi masyarakat.
Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan acuan yang dapat digunakan di
Direktorat Perlindungan Perkebunan mulai dari perencanaan, pelaporan dan
evaluasi serta tindak lanjutnya.
10
RKT-2019 – Direktorat Perlindungan Perkebunan
Lampiran 1
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019
DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Perilndungan Perkebunan Tahun : 2019
Sasaran Strategis
Indikator Kerja Target
1 Penurunan Luas Areal Serangan OPT
2 Peningkatan Penanganan Kebakaran Lahan dan Kebun
3 Peningkatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim
1 Penanganan Organisme Pengganggu (OPT) Tanaman perkebunan
7.350 Ha
2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun
7 KT
3 Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan
155 Desa
4 Fasilitasi Teknis dukungan Perlindungan Perkebunan
12 Bulan
5 Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan
20 Prov