Upload
letu
View
240
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
No. 2078 K/Pdt / 2009
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memer iksa perkara perda ta dalam t i ngka t kasas i te lah
memutuskan sebaga i ber i ku t da lam perkara :
PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA (SECURE
PARKING) , berk anto r d i Komplek Mangga Dua Mas
Blok A N.7, 8, Ja lan Mangga Dua Abdad No.14
Jakar t a Pusat , da lam ha l in i member i kuasa
kepada : 1. DR. Robin tan Sula iman,
SH. ,MH. ,MA. ,MM. , 2. Id r i s Wasahua, SH. , 3.
Novan P.S. Lepap, SH. ,MH. , 4. Ast r i Andiawat i
Ratna , SH. , 5. Melv in L.A. Sarag ih , SH. , 6.
Kes i t Umar Pranoto , SH. , 7. Ruruh Pusp i t asa r i ,
SH. , 8. Rina ld i Hai r l ambang, SH. , 9. Narendra
A. Tar igan , SH, Para Advokat , berkan to r d i
Wisma Mi t ra Sunte r Tower B 9 th - 05, Ja lan Yos
Sudarso Kav. 89 Jakar t a Utara ;
Pemohon Kasas i I juga sebaga i Termohon Kasas i
I I dahulu Tergugat / Pembanding ;
m e l a w a n :
SUMITO Y. VIANSYAH, ber tempat t i ngga l d i
Ja lan Kemuning IV B/35 , RT 13/06 , Peja ten
Timur , Jakar t a Sela tan , da lam ha l in i member i
kuasa kepada : 1. David M.L. Tobing ,
SH.M.Kn. , 2. Eval i na , SH. , 3. Harry F.
Simanjun tak , SH, Para Advokat , berkan to r d i
Wisma Bumi Pute ra lan ta i 15, Ja lan Jendera l
Sudi rman, Kav.75 Jakar t a Sela tan ;
Termohon Kasas i I juga sebaga i Pemohon Kasas i
I I dahu lu Penggugat / Terband ing ;
Mahkamah Agung te rsebu t ;
Membaca sura t - sura t yang bersangku tan ;
Menimbang, bahwa dar i sura t - sura t te rsebu t te rnya ta
bahwa sekarang Pemohon Kasas i I juga Termohon Kasas i I I
dahu lu sebaga i Tergugat te l ah diguga t sekarang Termohon
Kasas i I juga Pemohon Kasas i I I dahulu sebagai Penggugat
Hal . 1 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
di muka pers idangan Pengadi l an Neger i Jakar ta Pusat pada
pokoknya atas dal i l - dal i l :
Bahwa pada tangga l 9 Oktober 2006. puku l 08:10 :01
Wib sebaga imana yang te rbuk t i dar i karc i s park i r yang
dike lua rkan o leh Tergugat (buk t i P- 1) , Penggugat dengan
mengendara i sepeda motor mi l i k nya Honda Tiger 2000 CW
ke luaran tahun 2006, No. Pol i s i B 6858 SFL (se lan ju t n ya
disebu t sepeda motor ) masuk keda lam area park i r yang
dike lo l a oleh Terguga t ya i t u area l park i r Komplek
Fatmawat i Mas te r l e t a k di Ja lan RS. Fatmawat i , Jakar ta
Sela tan , kemudian Penggugat memark i r kan sepeda motornya
te rsebu t ;Bahwa sek i t a r puku l 18.30 Wib saat Penggugat hendak
menggunakan motor te rsebu t , Penggugat sangat te rke ju t
karena t i dak menemukan lag i sepeda motornya di lokas i
tempat Penggugat memark i r kan sepeda motornya , padaha l
Penggugat t i dak memindahkan atau t i dak menyuruh orang
la i n memindahkan sepeda motor te rsebu t , sedangkan karc i s
park i r , kunc i sepeda motor ser ta STNK atas nama Penggugat
masih d ipegang dan dikuasa i o leh Penggugat (buk t i P- 2) ;
Bahwa Penggugat te lah berupaya untuk mencar i sepeda
motor mi l i knya dise lu ruh area l park i r yang dike lo l a
Tergugat , namun usaha Penggugat t i dak berhas i l , seh ingga
Penggugat melaporkan ke jad ian te rsebu t kepada Tergugat .
Bahwa sete lah d i l apo rkan , Tergugat t i dak berupaya mencar i
keberadaan sepeda motor Penggugat , dan pada waktu i t u
hanya membuatkan Sura t Tanda Bukt i Lapor (STBL) ten tang
hi l angnya sepeda motor mi l i k Penggugat te rsebu t (buk t i P-
3) ;
Bahwa pada tangga l 6 November 2006 Penggugat
mengi r imkan sura t kepada Terguga t untuk meminta
per tanggung jawaban Tergugat atas hi l angnya sepeda motor
mi l i k Penggugat di area l park i r yang dike lo l a o leh
Tergugat (buk t i P- 4) , secara hukum Tergugat berkewaj i ban
menjaga dengan baik set i ap kendaraan yang di t i t i p k an di
area l park i r yang dike lo l anya ;
Bahwa Tergugat menjawab sura t Penggugat a quo dengan
sura tnya te r t angga l 20 November 2006, Nomor :
2
2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
364/PT.SPI /OPR/XI / 2006 (buk t i P- 5) , yang menyatakan bahwa
Tergugat tu ru t pr iha t i n dan sangat menyesa l atas ke jad ian
te rsebu t seka l i gus menyatakan t i dak dapat member ikan
per tanggung jawaban dengan didasarkan kepada Perda No. 5
Tahun 1999, Pasa l 36 ayat (2 ) , d ia tu r bahwa keh i l angan
merupakan tanggung jawab pemakai tempat park i r ;
Bahwa dengan alasan te rsebu t membukt i kan bahwa
Tergugat t i dak mempunyai i t i k ad baik da lam menyelesa i kan
permasa lahannya dengan Penggugat , padaha l sepeda motor
te rsebu t h i l ang di area l park i r yang dike lo l a Terguga t
ada lah atas ke la l a i an ser ta perbua tan melawan hukum yang
di l akukan oleh Tergugat , yang berdampak menimbulkan
kerug ian besar bag i Pengugat ;
Bahwa sebe lum gugatan in i d ia j ukan , Penggugat te l ah
mengadukan hi l angnya sepeda motor mi l i k Penggugat di
area l park i r yang dike lo l a oleh Terguga t ke BPSK (Badan
Penye lesa ian Sengketa Konsumen) , Tergugat hanya bersed ia
menggant i kerug ian kepada Penggugat sebesar
Rp.7 .000 .000 , - ( tu j uh ju ta rup iah ) (buk t i P- 7) . Hal in i
ten tu sa ja di to l a k oleh Pengugat karena penawaran yang
dia jukan Terguga t n i l a i n ya jauh dibawah kerug ian yang
dide r i t a oleh Penggugat . Sehingga Medias i d i BPSK gaga l
dan prosesnya d ihen t i k an ;
Bahwa berdasarkan fak ta te rsebu t d i atas , penyebab
hi l angnya sepeda motor mi l i k Pengugat d i area l park i r
yang dike lo l a oleh Tergugat je l as disebabkan karena
ke la l a i an , kekurang hat i - hat i an ser ta perbua tan melawan
hukum yang di l akukan oleh pegawai /bawahan Tergugat yang
ber j aga di p in tu ke lua r , ya i t u :
0. Pegawai /bawahan Tergugat yang ber jaga dip i n t u
ke lua r te l ah membiarkan sepeda motor mi l i k
Pengugat dibawa ke luar area l park i r o leh p ihak
la i n dan t i dak memer iksa karc i s park i r , STNK yang
seharusnya di tun j ukkan oleh orang yang ing in
membawa sepeda motor ke lua r dar i area l park i r ;
a. Bahwa seka l i pun Penggugat te lah melaporkan
ten tang hi l angnya sepeda motor mi l i k Penggugat
Hal . 3 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(v i de bukt i P- 3) , namun Pegawai Tergugat t i dak
melakukan upaya yang maksimal untuk mencar i
kendaraan te rsebu t d i lokas i park i r yang d ike lo l a
Tergugat ;
b. Bahwa sudah je l as dan nyata bahwa pegawai
Tergugat yang ber jaga di p in tu ke lua r te l ah
membiarkan sepeda motor mi l i k Penggugat dibawa
pihak la i n ke lua r dar i area l park i r tanpa
menunjukkan karc i s park i r ataupun STNK te r l i h a t
je l as bahwa pegawai Terguga t te l ah melakukan
kesa lahan besar dan fa ta l seh ingga merug ikan
Penggugat perbua tan pegawai Tergugat yang ber jaga
di p in tu ke lua r , ya i t u t i dak menel i t i dan
menyesua ikan te r l eb i h dahu lu anta ra nomor sepeda
motor dengan karc i s tanda masuk, ser ta membiarkan
sepedamotor te rsebu t ke lua r dar i area l park i r
ada lah merupakan perbua tan melawan hukum dimana
unsur - unsur perbua tan melawan hukumnya te lah
te rbuk t i ;
Bahwa ak iba t dar i perbua tan melawan hukum yang
di l akukan oleh Tergugat in casu pegawai /bawahan
Tergugat , te lah menimbulkan kerug ian besar bag i
Penggugat , adalah merupakan tanggung jawab perda ta dar i
Tergugat sebaga imana yang dia tu r da lam keten tuan :
Pasal 1365 KUH Perda ta , yang berbuny i :
“ Tiap perbua tan melanggar hukum, yang membawa kerug ian
kepada p ihak la i n , mewaj ibkan orang karena sa lahnya
menerb i t kan kerug ian i t u , menggant i
kerug ian t ersebu t ;
Pasal 1366 KUH Perda ta berbuny i ya i t u :
“Set i ap orang ber tanggung jawab t i dak sa ja untuk
kerug ian yang disebabkan karena perbua tannya te tap i juga
untuk kerug ian yang d isebabkan karena ke la l a i an atau
kurang hat i - hat i nya ” ;
Pasal 1367 KUH Perda ta berbuny i ya i t u :
“Seseorang t i dak sa ja ber tanggung jawab untuk kerug ian
yang disebabkan karena perbua tannya send i r i , te tap i juga
4
4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
untuk kerug ian karena perbua tan orang yang menjad i
tanggungannya atau disebabkan oleh barang- barang yang
berada dibawah pengawasannya” ;
“Maj i kan - maj i kan dan mereka yang mengangkat orang- orang
la i n untuk mewaki l i urusan- urusan mereka, adalah
ber tanggung jawab ten tang kerug ian yang di te r b i t k an oleh
pelayan- pelayan atau bawahan- bawahan mereka dida lam
melakukan peker j aan untuk mana orang- orang in i
d ipaka inya ’ ;
Bahwa Tergugat te l ah melakukan perbua tan melawan
hukum dengan masih mencantumkan k lausu la baku penga l i han
tanggung jawab pada karc i s park i r yang dike lua rkan
Tergugat yang ber i s i :
“Asurans i kendaraan dan barang- barang d ida lamnya ser ta
semua res i ko atas sega la kerusakan dan keh i l angan atas
kendaraan yang dipa rk i r k an dan barang- barang dida lamnya
merupakan kewaj i ban pemi l i k kendaraan i t u send i r i ( t i d ak
ada penggant i an berupa apapun dar i penyed ia park i r ) ;
Bahwa pencantuman k lausu la baku te rsebu t
ber ten tangan dengan Pasa l 18 huru f a Undang- Undang No. 8
Tahun 1999 ten tang Per l i ndungan Konsumen (UUPK), yang
berbuny i :
“ Pelaku usaha dalam menawarkan barang / j a sa yang di tu j ukan
untuk dipe rdagangkan di l a r ang membuat atau mencantumkan
k lausu la baku pada set i ap dokumen dan/a tau per jan j i a n
apab i l a :
a. menyatakan penga l i han tanggung jawab pelaku usaha” ;
Dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3 ) UUPK, konsekuens i
te rhadap pencantuman k lausu la baku mengenai penga l i han
tanggung jawab seper t i te r sebu t d i atas ada lah bata l demi
hukum, ya i t u sebaga i ber i ku t :
“Set i ap k lausu la baku yang te l ah di t e t apkan oleh pelaku
usaha pada dokumen atau per j an j i a n yang memenuhi
keten tuan sebaga imana dimaksud pada ayat (1 ) dan ayat (2 )
d inya takan bata l demi hukum” ;
Bahwa dida lam ar res t Ostermann, Hoge Raad, da lam
per t imbangannya menyatakan bahwa yang d imaksud dengan
Hal . 5 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
perbua tan melawan hukum ada lah t i dak hanya perbuatan atau
ke la l a i an yang melanggar hak orang la i n , te tap i juga
perbua tan atau ke la l a i an yang ber ten tangan dengan
kewaj i ban hukum s i pe laku send i r i ;
Bahwa karenanya orang yang melanggar keten tuan
undang- undang, melakukan perbua tan melawan hukum, t i dak
perdu l i apakah keten tuan i t u merupakan keten tuan hukum
yang bers i f a t perda ta maupun publ i k , sama seper t i orang
par t i k e l i r yang melanggar keten tuan undang- undang pidana ,
ber l aku onrech tmat i ge ;
Bahwa ak iba t perbuatan melawan hukum yang di l akukan
Tergugat , Penggugat mengalami kerug ian yang secara nyata
ya i t u hi l angnya sepeda motor Penggugat , merupakan satu -
satunya kendaraan yang sehar i - har i d igunakan oleh
Tergugat untuk beker j a , dan ak iba t h i l angnya sepeda motor
te rsebu t Penggugat harus menyewa kendaraan umum untuk
menja lankan akt i f i t a s n ya sebaga i karyawan yang r inc i annya
ada lah sebaga i ber i ku t :
Harga sepeda motor Rp.20 .000 .000 ,00
Ongkos Penggugat sehar i - har i se jak
tangga l 9 Oktober 2006 s/d 10 Oktober 2007 =
366 har i x Rp.30.000 ,00 /ha r i Rp.10 .950 .000 ,00
Jumlah to ta l Rp.30 .950 .000 ,00
( t i g a pu luh ju ta sembi l an ra tus l ima puluh r ibu
rup iah ) ;
Bahwa se la i n i t u Penggugat juga mender i t a kerug ian
immater i l , ya i t u te r s i t a nya waktu dan pik i r an Penggugat
untuk mengurus perkara in i seh ingga Penggugat t i dak
dapat beker j a dengan baik , j i ka d in i l a i dengan uang
sebesar Rp.100 .000 .000 , - (se ra tus ju ta rup iah ) ;
Bahwa supaya gugatan Penggugat t i dak s ia - s ia , maka
Penggugat mohon Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat untuk
mele takkan s i ta jaminan te rhadap har ta mi l i k Tergugat ,
jumlah dan le taknya akan Penggugat ura i kan bersamaan
dengan sura t permohonan s i t a jaminan ;
Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan
kepada bukt i - bukt i yang akura t , dengan berpedoman kepada
6
6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
keten tuan Pasal 180 (1 ) HIR maka Penggugat mohon kepada
Maje l i s Hakim menyatakan putusan dalam perkara in i dapat
d i j a l ankan te r l eb i h dahu lu walaupun ada verze t , band ing ,
kasas i (u i t v oe rbaa r bi j voor raad) ;
Bahwa permohonan putusan ui t voe rbaa r bi j vooraad
in i te l ah memenuhi syara t yang te rdapa t d ida lam :
Pasal 180 HIR, ya i t u :
a . Apakah ada sura t yang sah (au then t i e ke t i t e l ) ;
b. Apabi l a ada tu l i s an yang mempunyai kekuatan
pembukt i an ;
c . Apabi l a ada putusan Hakim yang te l ah mempunyai
kekuatan hukum te tap ;
d. Apabi l a dikabu l kan suatu tun tu tan prov i s i ona l ; dan
e . Pokok sengketa ada lah perse l i s i h an ten tang hak mi l i k
;
- Sura t Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000,
yang mensyara tkan suatu putusan ser ta merta ya i t u :
a . Harus ada sura t oten t i k atau tu l i s an
tangan (handschr i f t ) yang t i dak d iban tah
kebenaran ten tang is i dan tanda tangannya ,
yang menuru t undang- undang mempunya i
kekuatan bukt i ;
b. Ada keputusan yang sudah mempunya i
kekuatan hukum yang past i ( i n krach t van
gewi j sde ) sebe lumnya yang menguntungkan
pihak Penggugat dan ada hubungannya
dengan gugatan yang bersangku tan ;
c . Dalam sengketa mengena i bez i t s r e ch t ;
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admin is t r a s i
Pengad i l an Buku I I ha l . 127, but i r 36.4 mengenai
syara t - syara t untuk dapat menja tuhkan putusan ser ta
merta :
a. Sura t bukt i yang dia jukan sebaga i bukt i untuk
membukt i kan dal i l gugatan (yang disangka l o leh
pihak lawan) ada lah sebuah akta oten t i k atau
dibawah tangan yang diaku i i s i dan tanda tangannya
oleh Terguga t ;
Hal . 7 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah
berkekua tan hukum te tap ;
c . Apabi l a dikabu l kan suatu gugatan prov i s i ona l ;
d. Apabi l a obyek gugatan adalah barang mi l i k Penggugat
yang dikuasa i ;
C. Bahwa sudah je l as dan nyata bahwa pegawai
Tergugat yang ber jaga dip i n t u ke lua r te lah
membiarkan sepeda motor mi l i k Penggugat dibawa
pihak la i n ke lua r dar i area l park i r tanpa
menunjukkan karc i s park i r ataupun STNK te r l i h a t
je l as bahwa pegawai Tergugat te l ah melakukan
kesa lahan besar dan fa ta l seh ingga merug ikan
Penggugat . Perbua tan pegawai Tergugat yang
ber j aga dip i n t u ke lua r , ya i t u t i dak menel i t i dan
menyesua ikan te r l eb i h dahu lu anta ra nomor sepeda
motor dengan karc i s tanda masuk, ser ta
membiarkan sepedamotor te rsebu t ke lua r dar i
area l park i r ada lah merupakan perbua tan melawan
hukum dimana unsur - unsur perbua tan melawan
hukumnya te l ah te rbuk t i ;
Bahwa ak iba t dar i perbua tan melawan hukum yang
di l akukan oleh Tergugat in casu pegawai /bawahan Tergugat ,
te l ah menimbulkan kerug ian besar bag i Penggugat , adalah
merupakan tanggung jawab perda ta dar i Tergugat
sebaga imana yang dia tu r da lam keten tuan :
Pasal 1365 KUH Perda ta , yang berbuny i :
“T iap perbua tan melanggar hukum, yang membawa kerug ian
kepada p ihak la i n , mewaj ibkan orang karena sa lahnya
menerb i t kan kerug ian i t u , menggant i kerug ian te rsebu t ” ;
Pasal 1366 KUH Perda ta berbuny i :
“Set i ap orang ber tanggung jawab t i dak sa ja untuk
kerug ian yang disebabkan karena perbua tannya te tap i juga
untuk kerug ian yang d isebabkan karena ke la l a i an atau
kurang hat i - hat i nya ” ;
Pasal 1367 KUH Perda ta berbuny i ya i t u :
“Seorang t i dak sa ja ber tanggung jawab untuk kerug ian
yang disebabkan karena perbua tannya send i r i , te tap i juga
8
8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
untuk kerug ian karena perbua tan orang yang menjad i
tanggungannya atau disebabkan oleh barang- barang yang
berada dibawah pengawasannnya” ;
“Maj i kan - maj i kan dan mereka yang mengangkat orang- orang
la i n untuk mewaki l i urusan- urusan mereka, ada lah
ber tanggung jawab ten tang kerug ian yang di te r b i t k an oleh
pelayan- pelayan atau bawahan- bawahan mereka dida lam
melakukan peker j aan untuk mana orang- orang in i
d ipaka inya ” ;
Bahwa Tergugat te l ah melakukan perbuatan melawan
hukum dengan masih mencantumkan k lausu la baku penga l i han
tanggung jawab pada karc i s park i r yang dike lua rkan
Tergugat yang ber i s i :
“Asurans i kendaraan dan barang- barang d ida lamnya ser ta
semua res i ko atas sega la kerusakan dan keh i l angan atas
kendaraan yang dipa rk i r k an dan barang- barang dida lamnya
merupakan kewaj i ban pemi l i k kendaraan i t u send i r i ( t i d ak
ada penggant i an berupa apapun dar i penyed ia park i r ) ;
Bahwa pencantuman k lausu la baku te rsebu t
ber ten tangan dengan Pasa l 18 huru f a Undang- Undang No. 8
Tahun 99 ten tang Per l i ndungan Konsumen (UUPK), yang
berbuny i :
“Pe laku usaha dalam menawarkan barang/ j a sa yang
di tu j ukan untuk dipe rdagangkan di l a r ang membuat atau
mencantumkan k lausu la baku pada set i ap dokumen dan/a tau
per j an j i a n apabi l a :
a. Menyatakan penga l i han tanggung jawab pelaku
usaha" ;
Dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3 ) UUPK, konsekuens i
te rhadap pencantuman k lausu la baku mengenai penga l i han
tanggung jawab seper t i te rsebu t d i atas ada lah bata l
demi hukum, ya i t u sebaga i ber i ku t :
“Set i ap k lausu la baku yang te l ah di te t apkan oleh
pelaku usaha pada dokumen atau per jan j i a n yang
memenuhi keten tuan sebaga imana dimaksud pada ayat (1 )
dan ayat (2 ) d inya takan bata l demi hukum" ;
Bahwa dida lam ar res t oste rmann, hoge raad , da lam
Hal . 9 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
per t imbangannya menyatakan bahwa yang d imaksud dengan
perbua tan melawan hukum ada lah t i dak hanya perbuatan atau
ke la l a i an yang melanggar hak orang la i n , te tap i juga
perbua tan atau ke la l a i an yang ber ten tangan dengan
kewaj i ban hukum s i pe laku send i r i ;
Bahwa karenanya orang yang melanggar keten tuan
undang- undang, melakukan perbua tan melawan hukum, t i dak
perdu l i apakah keten tuan i t u merupakan keten tuan hukum
yang bers i f a t perda ta maupun publ i k , sama seper t i orang
par t i k e l i r yang melanggar keten tuan undang- undang p idana .
ber l aku onrech tmat i ge ;
Bahwa ak iba t perbua tan melawan hukum yang d i l akukan
Tergugat , Penggugat mengalami kerug ian yang secara nyata
ya i t u hi l angnya sepeda motor Penggugat , merupakan satu -
satunya kendaraan yang sehar i - har i d igunakan oleh
Tergugat untuk beker j a , dan ak iba t h i l angnya sepeda motor
te rsebu t Penggugat harus menyewa kendaraan umum untuk
menja lankan akt i f i t a s n ya sebaga i karyawan yang r inc i annya
ada lah sebaga i ber i ku t :
- Harga sepeda motor Rp.20 .000 .000 , -
- Ongkos Penggugat sehar i - har i se jak tangga l
9 Oktober 2006 s/d 10 Oktober 2006 Rp.10 .950 .000 , -
Jumlah to ta l Rp.30 .950 .000 , -
( t i ga pu luh ju ta sembi l an ra tus l ima puluh r ibu rup iah ) ;
Bahwa Penggugat juga mohon kepada Maje l i s Hakim yang
te rhormat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp.5 .000 .000 , - ( l ima ju ta rup iah )
untuk set i ap har i la l a i melaksanakan putusan dalam
perkara in i ;
Bahwa se la i n i t u Penggugat juga mender i t a kerug ian
immat er i l , ya i t u t ers i t anya waktu dan pik i r an Penggugat
untuk mengurus perkara in i seh ingga Penggugat t i dak dapat
beker j a dengan baik , j i k a din i l a i dengan uang s ebesar
Rp.100.000 .000 , 00 (se ra tus ju ta rup iah ) ;
Bahwa supaya gugatan Penggugat t i dak s ia - s ia , maka
Penggugat mohon Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat untuk
mele takkan s i ta jaminan te rhadap har ta mi l i k Terguga t ,
10
10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
jumlah dan le taknya akan Penggugat ura i kan bersamaan
dengan sura t permohonan s i t a jaminan ;
Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan
kepada bukt i - bukt i yang akura t , dengan berpedoman kepada
keten tuan Pasal 180 (1 ) HIR maka Penggugat mohon kepada
Maje l i s Hakim menyatakan putusan dalam perkara in i dapat
d i j a l ankan te r l eb i h dahu lu walaupun ada verze t , band ing ,
kasas i (u i t v oe rbaa r bi j voor raad) ;
Bahwa permohonan putusan ui t voe rbaa r bi j voor raad
in i te l ah memenuhi syara t yang te rdapa t d ida lam :
Pasal 180 HIR, ya i t u :
a) Apakah ada sura t yang sah (au then t i e ke t i t e l ) ;
b) Apabi l a ada tu l i s an yang mempunyai kekuatan
pernbuk t i an ;
c) Apabi l a ada putusan hak im yang te l ah mempunyai
kekuatan hukum te tap ;
d) Apabi l a dikabu l kan suatu tun tu tan prov i s i ona l ;
dan
e) Pokok sengketa ada lah perse l i s i h an ten tang hak
mi l i k ;
- Sura t Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000,
yang mensyara t kan suatu putusan ser ta merta ya i t u :
a. Harus ada sura t oten t i k atau tu l i s an tangan
(handschr i f t s ) yang t i dak diban tah kebenaran
ten tang is i dan tanda tangannya , yang menuru t
undang- undang mempunyai kekuatan bukt i ;
b. Ada keputusan yang sudah mempunya i kekuatan
hukum yang past i ( i n krach t van gewi j sde )
sebe lumnya yang menguntungkan pihak Penggugat
dan ada hubungannya dengan gugatan yang
bersangku tan ;
c. Dalam sengketa mengena i Bezi t s r ech t ;
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admin is t r a s i
Pengad i l an Buku I I ha l . 127, but i r 36.4 mengenai
syara t - syara t untuk dapat menja tuhkan putusan ser ta
merta :
a. Sura t bukt i yang dia jukan sebaga i bukt i
Hal . 11 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
untuk membukt i kan dal i l gugatan (yang
disangka l o leh p ihak lawan) adalah sebuah
akta oten t i k atau d ibawah tangan yang
diaku i i s i dan tanda tangannya oleh
Tergugat ;
b. Putusan didasarkan atas suatu putusan
yang sudah berkekua tan hukum te tap ;
c . Apabi l a dikabu l kan suatu gugatan
prov i s i ona l :
d. Apabi l a obyek gugatan ada lah barang mi l i k
Penggugat yang d ikuasa i o leh Tergugat ;
Bahwa berdasarkan hal - ha l te rsebu t d i atas Penggugat
mohon kepada Pengadi l an Neger i Jakar ta Sela tan agar
member ikan putusan sebaga i ber i ku t :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
se lu ruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat te l ah
melakukan perbua tan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk menggant i
kerug ian mater i l kepada Penggugat
sebesar Rp. 30.950 .000 , - ( t i ga puluh
ju ta sembi lan ra tus l ima pu luh r ibu
rup iah ) ;
4. Menghukum Tergugat untuk t i dak lag i
mencantumkan k lausu la baku yang
mengal i hkan tanggung jawab pada t i ke t
park i r yang ber i s i :
“Asurans i kendaraan dan barang- barang d ida lamnya ser ta
semua res i ko atas sega la kerusakan dan keh i l angan atas
kendaraan yang dipa rk i r k an dan barang- barang
dida lamnya merupakan kewaj i ban pemi l i k kendaraan i t u
send i r i ( t i dak ada penggant i an berupa apapun dar i
penyed ia park i r ) ;
5. Menghukum Tergugat untuk menggant i
kerug ian immater i l kepada Penggugat
sebesar Rp.100.000 .000 , - (se ra tus ju ta
rup iah ) ;
12
12
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6. Menyatakan sah dan berharga s i t a
jaminan yang di l e t akkan te rhadap har ta
mi l i k Terguga t ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang
paksa (dwangsom) sebesar Rp.5 .000 .000 , -
( l ima ju t a rup iah ) untuk set i ap har i
Tergugat la l a i menja lankan is i putusan
in i te rh i t u ng se jak putusan dibacakan ;
8. Menyatakan bahwa putusan in i dapat d i
laksanakan te r l eb i h dahu lu walaupun ada
upaya band ing ataupun kasas i ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara ;
Atau apab i l a Maje l i s Hakim berpendapat la i n , mohon
putusan yang sead i l - ad i l nya ;
Menimbang, bahwa te rhadap gugatan te rsebu t Tergugat
mengajukan Ekseps i pada pokoknya atas dal i l - dal i l sebaga i
ber i ku t :
DALAM EKSEPSI :
Bahwa Tergugat menolak se lu ruh dal i l - da l i l yang
dikemukan oleh Penggugat , kecua l i yang diaku i dengan
tegas o leh Tergugat ;
Bahwa gugatan Penggugat sebaga imana diu ra i kan oleh
Penggugat da lam sura t gugatannya sama seka l i t i dak
berdasarkan hukum oleh karena i t u harus di to l ak , dengan
alasan sebaga i ber i ku t :
Bahwa Terguga t sebaga i badan usaha yang
menyelenggarakan fas i l i t a s park i r untuk umum, sama seka l i
t i dak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan
dengan dugaan h i l angnya sepeda motor Honda Tiger 2000 CW
ke luaran tahun 2006 No. Pol i s i B 6858 SFL, sebaga imana
yang dida l i l k an oleh Penggugat da lam sura t gugatannya ;
Bahwa per jan j i a n anta ra Penggugat dan Tergugat ada lah per j an j i a n
penyed iaan fas i l i t a s / s a r ana park i r yang t imbu l dar i Per i ka tan Alami
(Per i ka t an Bebas) yang dia tu r da lam Pasa l 1359 ayat (2 ) KUHPerdata yang
berbuny i , "Terhadap per i ka t an - per i ka tan bebas yang secara sukare la
dipenuh i , tak dapat d i l akukan penuntu tan kembal i " ;
Bahwa dalam Per ika tan Alami (Per i ka t an Bebas) d i t en tukan bahwa
adanya schu ld t i dak dapat menimbulkan haf tung (hak gugat ) , sebaga imana
Hal . 13 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
di j e l a skan o leh Pro f . Purwahid Pat r i k da lam bukunya ha l . 75, yang
ber judu l DASAR-DASAR HUKUM PERIKATAN, penerb i t Mandar Maju- Bandung,
Cetakan I tahun 1994 (buk t i Terdakwa- 1) ;
Bahwa in i s i a t i f Penggugat untuk menggunakan fas i l i t a s area l
park i r yang d ised iakan o leh Tergugat berar t i bahwa Penggugat secara
sukare la menyetu ju i k lausu l yang d i t en tukan o leh Terguga t dalam karc i s
park i r atau tanda masuk park i r ;
Bahwa karc i s park i r atau tanda masuk park i r ada lah
bukan merupakan bukt i pen i t i pan kendaraan , akan te tap i
hanya sebaga i bukt i tanda masuk kendaraan keda lam gedung
atau pela ta ran atau l i ngkungan park i r . Keten tuan te rsebu t
d i tegaskan dalam Pasa l 1 but i r (16) Keputusan Gubernur
Prop ins i Daerah Khusus Ibuko ta Jakar ta Nomor : 92 Tahun
2004 ten tang Petun juk Pelaksanaan Penye lenggaraan
Fas i l i t a s Park i r Untuk Umum Di lua r Badan Ja lan Di
Prop ins i Daerah Khusus Ibuko ta Jakar ta jun to Pasa l 1
huru f r Pera tu ran Daerah Khusus Ibuko ta Jakar t a Nomor : 5
Tahun 1999 ten tang Perpark i r an , yang berbuny i , "Tanda
masuk park i r adalah tanda masuk kendaraan yang d ibe r i k an
dengan nama dan da lam bentuk apapun untuk memasuki gedung
park i r , pe la ta ran park i r dan l i ngkungan park i r " (buk t i T-
2, T- 3) ;
Bahwa dengan demik ian keten tuan Pasa l 1365, Pasal 1366 dan Pasal
1367 KUHPerdata ada lah t i dak re levan d i t e rapkan pada per i s t i wa hukum
yang t imbu l dar i hubungan hukum anta ra Penggugat dan Terguga t ;
Bahwa Penggugat t i dak mempunyai kapas i t as yur i d i s
( l ega l stand ing ) sebaga i Penggugat untuk mengajukan
gugatan in casu (excep t i on non leg i t ima persona stan di in
jud i c i o ) atau (Ekseps i Disqua l i f i cato i r ) , oleh karena :
Bahwa Penggugat bukan pemi l i k sepeda motor Honda
Tiger 2000 CW ke lua ran tahun 2006 No. Pol i s i B 6858 SFL ;
Bahwa secara yur i d i s fo rma l , bukt i kepemi l i k an
kendaraan bermoto r ( te rmasuk sepeda motor ) adalah Buku
Pemi l i k Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan
Ser t i f i k a t Kepemi l i k an (Cer t i f i c a t e of Ownersh ip ) d imana
dida lamnya te rdapa t ko lom atau lembar iden t i t a s pemi l i k ;
Bahwa Sura t Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ada lah
bukan merupakan bukt i kepemi l i k an kendaraan bermoto r ;
Bahwa dalam sura t gugatannya Penggugat sama seka l i
14
14
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
t i dak menunjuk kan bukt i kepemi l i k an berupa BPKB sepeda
motor Honda Tiger 2000 CW ke lua ran tahun 2006 No. Pol i s i
B 6858 SFL yang merupakan objek gugatan in casu, dengan
demik ian sangat je l as bahwa Penggugat t i dak mempunyai
kapas i t as sebaga i Penggugat untuk mengajukan gugatan
te rhadap Tergugat ;
Bahwa dalam hal seseorang mengajukan gugatan , maka
anta ra Penggugat dengan objek gugatannya di i s ya ra t kan
harus ada hubungan hukum yang je l as yang berdasarkan
hukum untuk dapat d i te r imanya tun tu tan hal te rsebu t o leh
pengad i l an guna dipe r i k sa . Keten tuan in i sesua i dengan
azas poin t d ’ i n t e r e t , po in t d 'ac t i o n " yang te lah
dipe r t egas oleh Yur i sp rudens i Mahkamah Agung tangga l 7
Ju l i 1971 Nomor : 294 K/S ip /1971 dan sebaga imana
di j e l a skan o leh Prof . Sudikno Mertokusumo dalam bukunya
yang ber j udu l azas- azas hukum perda ta , ha l . 34 (Buk t i P-
4) dan yang te l ah di i ku t i o leh putusan Pengad i l an Neger i
Jakar t a Pusat tangga l 14 Desember 2006 Nomor :
181/PDT.G/2006 /PN.JKT.PST. (buk t i T- 5) ;
Bahwa pada halaman 29 putusan Pengadi l an Neger i Jakar ta
Pusat tangga l 14 Desember 2006 Nomor :
181/PDT.G/2006/PN.JKT.PST. tersebut di tegaskan,
"Menimbang, bahwa kepemi l i k an atas suatu barang bergerak
yang dalam hal in i berupa sepeda motor d i t e t apkan dalam
sebuah buku kepemi l i k an yang d ikena l sebaga i Buku Pemi l i k
Kendaraan Bermotor (BPKB) dimana d ida lamnya te rdapa t
ko lom atau lembar iden t i t a s pemi l i k " ;
Bahwa oleh karena Penggugat t i dak mempunya i
kapas i t as yur i d i s ( l ega l s tand ing ) sebaga i Penggugat
untuk mengajukan gugatan maka sangat waja r dan bera lasan
untuk menolak gugatan Penggugat ;
Bahwa Penggugat t i dak cermat da lam mengajukan
gugatannya , o leh karena pada halaman per tama gugatan in
casu, Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengad i l an
Neger i Jakar ta Pusat , akan te tap i pada halaman 6 (enam)
Penggugat mengajukan permohonan mengenai pet i t um
( tun tu t an ) kepada Pengad i l an Neger i Jakar t a Sela tan .
Hal . 15 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demik ian sangat wajar dan bera lasan apabi l a
Maje l i s Hakim dalam perkara in i menolak gugatan Penggugat
;
Bahwa gugatan Penggugat ada lah kabur (obscuur l i be l )
o leh karena i t u harus d inya takan t i dak dapat d i te r ima ,
dengan alasan sebaga i - ber i ku t :
Bahwa Penggugat sama seka l i t i dak mengura ikan da lam
sura t gugatannya mengenai syara t - syara t yang harus
disebu tkan untuk gugatan berdasar perbua tan melawan
hukum, yang mel ipu t i :
a. Bentuk perbua tan melawan hukum yang dikukan oleh
Tergugat ;
b. Bentuk kesa lahan yang di l akukan oleh Tergugat ;
c. Hubungan kausa l anta ra perbuatan Tergugat dengan
kerug ian yang dia l ami o leh Penggugat ;
Bahwa dalam sura t gugatannya , Penggugat
mencampuradukkan 2 (dua) macam tun tu tan yang sangat
berbeda dan yang t i dak boleh digabungkan dalam 1 (sa tu )
sura t gugatan ya i t u tun tu tan mengenai gant i rug i atas
dugaan hi l angnya sepeda motor Honda Tiger 2000 CW
ke luaran tahun 2006 No. Pol i s i B 6858 SFL, dan tun tu tan
mengenai pencabutan / penghapusan k lausu l baku yang
dican tumkan oleh Tergugat da lam karc i s / t i ke t park i r yang
di te rb i t k an oleh Tergugat yang berbuny i , "Asurans i
kendaraan dan barang- barang d ida lamnya ser ta semua res i ko
atas sega la kerusakan dan keh i l angan atas kendaraan yang
dipa rk i r k an dan barang- barang dida lamnya merupakan
kewaj i ban pemi l i k kendaraan i t u send i r i ( t i dak ada
penggant i an dalam bentuk apapun dar i penyed ia park i r ) " ;
Bahwa keten tuan k lausu l baku seper t i yang
dican tumkan oleh Tergugat da lam karc i s / t i k e t park i r yang
di te rb i t k an o leh Tergugat ada lah keten tuan yang ber laku
umum yang juga d ican tumkan oleh set i ap penye lenggara
perpark i r aan ;
Bahwa pencantuman k lausu l baku pada karc i s / t i k e t
park i r yang berbuny i , "Asurans i kendaraan dan barang-
barang d ida lamnya ser ta semua res i ko atas sega la
16
16
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kerusakan dan keh i l angan atas kendaraan yang dipa rk i r k an
dan barang- barang d ida lamnya merupakan kewaj i ban pemi l i k
kendaraan i t u send i r i ( t i dak ada penggant i an dalam bentuk
apapun dar i penyed ia park i r ) " ada lah te l ah sesua i dengan
keten tuan Pasal 18 ayat (2 ) Keputusan Gubernur Prop ins i
Daerah Khusus Ibuko ta Jakar ta Nomor : 92 Tahun 2004
ten tang Petun juk Pelaksanaan Penye lenggaraan Fas i l i t a s
Park i r Untuk Umum Di lua r Badan Ja lan Di Prop ins i Daerah
Khusus Ibuko ta Jakar ta junc to Pasa l 36 ayat (2 ) Pera tu ran
Daerah Khusus Ibuko ta Jakar ta Nomor : 5 Tahun 1999
ten tang Perpark i r an , yang berbuny i "Atas hi l angnya
kendaraan dan atau barang- barang yang berada dida lam
kendaraan atau rusaknya kendaraan se lama berada di petak
park i r , merupakan tanggung jawab pemakai tempat park i r "
(V ide bukt i T- 2, T- 3) ;
Bahwa dengan demik ian , da lam gugatan in casu t i dak
pada tempatnya Penggugat mengajukan tun tu tan
penghapusan /pencabu tan k lausu l baku yang d ican tumkan
Tergugat pada karc i s / t i k e t park i r ;
Bahwa gugatan Penggugat ada lah premateur (Ekseps i
Di la t o i r ) , o leh karena :
Bahwa Penggugat te lah menempuh/menggunakan upaya
hukum pidana sehubungan dengan perkara gugatan in casu,
ya i t u dengan membuat laporan po l i s i d i Polsek Ci landak
Ja lan Car ing in Utara No. 1 Jakar ta Sela tan , sesua i dengan
Sura t Tanda Pener imaan Laporan /Pengaduan No. PoI .
750/K /X /2006 /Sek .C i l tangga l 9 Oktober 2006 (buk t i
Terdakwa- 6) ;
Bahwa untuk mencegah ambiva lens i da lam proses penegakan hukum,
sehubungan dengan Laporan Pol i s i yang te lah dibua t o leh Penggugat
maka harus dipero l eh te r l eb i h dahu lu suatu Putusan Pengadi l an yang
te l ah mempunyai kekua tan hukum te tap ( in krach t ) untuk dapat
mengajukan gugatan apakah Tergugat te l ah melakukan Perbua tan Melawan
Hukum atau t i dak ;
Bahwa sesua i azas hukum, j i k a suatu perka ra te rka i t aspek
pidana dan perda ta seka l i gus , maka gugatan perda ta baru dapat
d ia j ukan ke pengad i l an untuk menuntu t gant i kerug ian apa bi l a sudah
ada putusan pidana yang te lah berkekuatan hukum te tap ( i n krach t van
gewi j sde ) ;
Hal . 17 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa ha l te rsebu t sesua i dengan keten tuan Pasal 1918
KUHPerdata , yang berbuny i "Suatu putusan Hakim yang te l ah
mempunyai kekuatan hukum mut lak , dengan mana seseorang
te l ah di j a t uhkan hukuman karena suatu ke jaha tan maupun
pelanggaran , d ida lam suatu perkara perda ta dapat d i te r ima
sebaga i suatu bukt i ten tang perbua tan yang te l ah
di l akukan , kecua l i dapat d ibuk t i k an seba l i knya ;
Bahwa keten tuan yang serupa juga dapat d i t emukan dalam
Pasal 22 ayat (7 ) Sura t Menter i Kehak iman No.J .S .1 / 7 / 5
tangga l 4 Agustus 1977 yang menyatakan "Putusan Hakim
Pidana yang te lah mempero leh kekuatan hukum yang t et ap
merupakan bukt i yang sempurna dalam perkara perda ta ,
kecua l i j i k a dapat d ia j ukan bukt i per lawanan
( tegenbewi j s ) " ;
Bahwa sampai saat in i t i dak te rbuk t i berdasarkan putusan
pidana yang berkekuatan hukum te tap bahwa Tergugat te l ah melakukan
ke jaha tan atau pe langgaran te rka i t dugaan hi l angnya sepeda motor
Honda Tiger 2000 CW kelua ran tahun 2006 No. Pol i s i B 6858 SFL.
Dengan demik ian gugatan Penggugat ada lah be lum pada waktunya untuk
dia j ukan ke pengad i l an (p remateur ) ;
Bahwa oleh karena i t u , t i ndakan Penggugat mengajukan
gugatan Perbuatan Melawan Hukum te rhadap Tergugat da lam
perkara in casu sebe lum ada Putusan Pengadi l an pidana
yang mempunyai kekuatan hukum te tap ( in krach t )
sehubungan dengan Laporan Pol i s i Penggugat ada lah
bers i f a t premateur . Dengan demik ian gugatan Penggugat
ada lah harus d i t o l a k atau set i dak - t i daknya dinya takan
t i dak dapat d i te r ima ;
Bahwa Penggugat juga mendal i l k an da lam gugatannya
baik da lam pos i t a maupun dalam pet i t um bahwa k lausu l baku
yang dican tumkan Tergugat pada karc i s / t i k e t park i r yang
berbuny i , "Asurans i kendaraan dan barang- barang
dida lamnya ser ta semua res i ko atas sega la kerusakan dan
keh i l angan atas kendaraan yang dipa rk i r k an dan barang-
barang d ida lamnya merupakan kewaj i ban pemi l i k kendaraan
i t u send i r i ( t i dak ada penggant i an dalam bentuk apapun
dar i penyed ia park i r ) " , ada lah bata l demi hukum dan agar
Tergugat dihukum untuk t i dak lag i mencantumkan k lausu l
18
18
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
baku te rsebu t ;
Bahwa pencantuman k lausu l baku te rsebu t o leh Tergugat
ada lah sesua i dengan keten tuan Pasal 18 ayat (2 )
Keputusan Gubernur Prop ins i Daerah Khusus Ibuko ta Jakar ta
Nomor : 92 Tahun 2004 ten tang Petun juk Pelaksanaan
Penye lenggaraan Fas i l i t a s Park i r Untuk Umum Di lua r Badan
Ja lan Di Prop ins i Daerah Khusus Ibuko ta Jakar t a junc to
Pasal 36 ayat (2 ) Pera tu ran Daerah Khusus Ibuko ta Jakar ta
Nomor : 5 Tahun 1999 ten tang Perpark i r an ;
Bahwa seharusnya sebe lum Penggugat mempermasalahkan
k lausu l baku yang dican tumkan Tergugat pada karc i s / t i k e t
park i r , maka Penggugat harus menggugat te r l eb i h dahu lu
Keputusan Gubernur Prop ins i Daerah Khusus Ibuko ta Jakar ta
Nomor : 92 Tahun 2004 ten tang Petun juk Pelaksanaan
Penye lenggaraan Fas i l i t a s Park i r Untuk Umum Di lua r Badan
Ja lan Di Prop ins i Daerah Khusus Ibuko ta Jakar t a dan
Pera tu ran Daerah Khusus Ibuko ta Jakar ta Nomor : 5 Tahun
1999 ten tang Perpark i r an ;
Bahwa oleh karena belum ada putusan pengad i l an yang
menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Prop ins i Daerah
Khusus Ibuko ta Jakar ta Nomor : 92 Tahun 2004 ten tang
Petun juk Pelaksanaan Penye lenggaraan Fas i l i t a s Park i r
Untuk Umum Di lua r Badan Ja lan Di Prop ins i Daerah Khusus
Ibuko ta Jakar ta dan Peratu ran Daerah Khusus Ibuko ta
Jakar ta Nomor : 5 Tahun 1999 ten tang Perpark i r an , maka
gugatan Penggugat yang mempermasalahkan k lausu l baku yang
dican tumkan Tergugat pada karc i s / t i k e t park i r ada lah
bers i f a t premateur . Dengan demik ian gugatan Penggugat
ada lah harus d i t o l a k atau set i dak - t i daknya dinya takan
t i dak dapat d i te r ima ;
Bahwa Penggugat merupakan Penggugat yang t i dak
ber i t i k ad baik seh ingga gugatan Penggugat harus
dinya takan t i dak dapat d i t e r ima , oleh karena :
Bahwa Penggugat t i dak secara ju j u r menerangkan hal -
ha l yang sebenarnya dalam gugatannya ya i t u bahwa
Penggugat te l ah membuat Laporan Pol i s i atas dugaan
hi l angnya sepeda motor Honda Tiger 2000 CW ke l uaran tahun
Hal . 19 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2006 No. Pol i s i B 6858 SFL sesua i dengan Sura t Tanda
Pener imaan Laporan /Pengaduan No. Pol .
750/K /X /2006 /Sek .C i l tangga l 9 Oktober 2006 ;
Bahwa seharusnya Penggugat menje laskan fak ta hukum
yang sebenarnya dalam sura t gugatannya ya i t u bahwa
Penggugat te l ah membuat Laporan Pol i s i atas dugaan
hi l angnya sepeda motor Honda Tiger 2000 CW ke luaran tahun
2006 No. Pol i s i B 6858 SFL. Dengan demik ian t i dak te r j ad i
tumpang t i nd i h da lam proses penegakan hukum ;
Menimbang, bahwa te rhadap gugatan te rsebu t
Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat t e lah menja tuhkan
putusan , ya i t u putusan No. 345/Pd t .G /2007 / PN.JKT.PST
tangga l 07 Mei 2008 yang amarnya sebaga i ber i ku t :
DALAM EKSEPSI :
- Menyatakan Ekseps i Tergugat t i dak dapat d i te r ima ;
DALAM POKOK PERKARA :
1 . Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebag ian ;
2 . Menyatakan Tergugat te l ah melakukan perbua tan
melawan hukum ;
0. Menghukum Tergugat untuk membayar kerug ian mater i i l
kepada Penggugat sebesar Rp.30 .950 .000 , - ( t i ga puluh
ju ta sembi lan ra tus l ima pu luh r i bu rup iah ) ;
3 . Menghukum Tergugat untuk t i dak lag i mencantumkan
k lausu la baku yang mengal i hkan tanggung jawab pada
t i ke t park i r yang ber i s i : " Asurans i kendaraan dan
barang- barang dida lamnya ser ta semua res i ko atas
sega la kerusakan dan keh i l angan atas kendaraan yang
dipa rk i r k an dan barang- barang dida lamnya merupakan
kewaj i ban pemi l i k kendaraan send i r i ( t i dak ada
penggant i an berupa apapun dar i penyed ia park i r ) " ;
4 . Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga k in i d i t aks i r sebesar Rp.189.000 , - (se ra tus
delapan puluh sembi lan r ibu rup iah ) ;
5 . Menolak gugatan Penggugat untuk se leb ihnya ;
Menimbang, bahwa dalam t i ngka t banding atas
permohonan Tergugat / Pembanding putusan Pengad i l an Neger i
te rsebu t te lah diba ta l kan oleh Pengad i l an Tingg i DKI
20
20
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Jakar t a dengan putusan No. 513/Pd t / 2008 / PT.DKI .JKT
tangga l 22 Desember 2008 yang amarnya sebaga i ber i ku t :
- Mener ima permohonan band ing dar i Pembanding ,
semula Terguga t te rsebu t d i atas ;
- Membata lkan putusan Pengad i l an Neger i Jakar ta
Pusat Nomor : 345/Pd t .G /2007 /PN.JKT.PST. ,
tangga l 7 Mei 2008 yang dimohonkan pemer iksaan
dalam t i ngka t band ing ;
Mengadi l i send i r i
DALAM EKSEPSI :
- Menyatakan ekseps i Pembanding semula Tergugat t i dak
dapat i t e r ima ;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Terband ing semula Penggugat
untuk sebag ian ;
2. Menyatakan Tergugat te l ah melakukan perbua tan
melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerug ian
mater i i l kepada Penggugat sebesar
Rp.20 .700 .000 , - (dua puluh ju ta tu j uh ra tus r i bu
rup iah ) ;
4. Menghukum Pembanding semula Terguga t untuk
membayar biaya perkara dalam kedua t i ngka t
perad i l an yang dalam t i ngka t band ing di te t apkan
sebesar Rp.300 .000 , - ( t i ga ra tus r i bu rup iah ) ;
5. Menolak gugatan Terband ing semula Penggugat
se la in dan se leb ihnya ;
Menimbang, bahwa sesudah putusan te rakh i r in i
d ibe r i t a hukan kepada Tergugat /Pemband ing pada tangga l 12
Februar i 2009 kemudian te rhadapnya oleh
Tergugat /Pemband ing dengan peran ta raan kuasanya ,
berdasarkan sura t kuasa khusus tangga l 24 Februar i 2009
dia j ukan permohonan kasas i secara te r t u l i s sebaga i
Pemohon Kasas i I pada tangga l 25 Februar i 2009
sebaga imana te rnya ta dar i akt a permohonan kasas i No.
25/SRT.PDT. KAS/2009/PN.JKT.PST jo No.
345/PDT.G/2007 /PN.JKT.PST yang dibua t o leh Pani te ra
Hal . 21 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat , permohonan te rsebu t
d i i ku t i o leh memor i kasas i yang memuat alasan- a lasan
yang di te r ima di Kepani t e raan Pengad i l an Neger i te rsebu t
pada tangga l 11 Maret 2009 ;
Menimbang, pu la bahwa sesudah putusan te rakh i r in i
d ibe r i t a hukan kepada Penggugat / Terband ing pada tangga l
26 Februar i 2009 kemudian te rhadapnya oleh
Penggugat / Terband ing dengan peran ta raan kuasanya ,
berdasarkan sura t kuasa khusus tangga l 11 Maret 2009,
d ia jukan permohonan kasas i secara te r t u l i s sebaga i
Pemohon Kasas i I I pada tangga l 11 Maret 2009 sebaga imana
te rnya ta dar i akt a permohonan kasas i No. 35/SRT.PDT.KAS/
2009/PN.JKT.PST jo No. 345/PDT.G/2007 /PN.JKT.PST yang
dibua t o leh Pani te ra Pengadi l an Neger i Jakar t a Pusat ,
permohonan te rsebu t d i i ku t i o leh memor i kasas i yang
memuat a lasan- alasan yang di te r ima di Kepani te raan
Pengad i l an Neger i te rsebu t pada tangga l 25 Maret 2009 ;
Bahwa sete lah i t u o leh Penggugat / Ter band ing yang
pada tangga l 30 Maret 2009 te l ah dibe r i t a hu ten tang
memor i kasas i dar i Tergugat / Pembanding juga Pemohon
Kasas i I d ia j ukan jawaban memor i kasas i yang d i t e r ima di
Kepani te raan Pengadi l an Neger i Jakar ta Pusat pada
tangga l 13 Apr i l 2009 ;
Bahwa sete lah i t u oleh Tergugat / Pembanding yang
pada tangga l 20 Mei 2009 te l ah dibe r i t a hu ten tang memor i
kasas i dar i Penggugat / Terband ing juga Pemohon Kasas i I I
akan te tap i Tergugat / Pembanding t i dak mengajukan jawaban
memor i kasas i ;
Menimbang, bahwa permohonan kasas i a quo beser ta
alasan- alasannya te l ah dibe r i t a hukan kepada pihak lawan
dengan seksama, dia jukan da lam tenggang waktu dan dengan
cara yang d i t en tukan dalam undang- undang, maka oleh
karena i t u permohonan kasas i dar i Pemohon Kasas i I dan
I I te rsebu t fo rma l dapat d i t e r ima ;
Menimbang, bahwa a lasan- alasan yang dia j ukan oleh
Pemohon Kasas i I / Tergugat da lam memor i kasas inya te rsebu t
pada pokoknya ia l ah :
22
22
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa, menuru t Pemohon Kasas i ada beberapa
per t imbangan Pengad i l an Tingg i DKI Jakar t a yang ke l i r u ,
t i dak benar , t i dak berdasarkan fak ta dan t i dak adi l . Oleh
karena i t u Pemohon Kasas i menolak per t imbangan hukum dan
Putusan Judex Fact i te rsebu t ;
DALAM EKSEPSI :
Bahwa, menuru t Pemohon Kasas i per t imbangan hukum
Judex Fact i Pengad i l an Tingg i DKI Jakar t a da lam perkara
perda ta in i ke l i r u , t i dak benar , t i dak berdasarkan fak ta
dan t i dak adi l . Oleh karena i t u Pemohon Kasas i menolak
per t imbangan hukum dan putusan Judex Fact i Pengad i l an
Tingg i DKI Jakar ta berdasarkan alasan- alasan sebaga i
ber i ku t :
Per t imbangan hukum Judex Fact i Maje l i s Hakim Pengad i l an
Tingg i DKI Jakar ta merupakan per t imbangan yang t i dak
cukup atau t i dak layak (onvo ldoende gemot i vee rd ) karena
hanya membenarkan & mengambi l a l i h se lu ruh per t imbangan
hukum Judex Fact i Maje l i s Hakim Pengad i l an Neger i Jakar ta
Pusat , tanpa member ikan per t imbangan hukum send i r i dengan
berdasarkan fak ta - fak ta hukum dan tanpa mempert imbangkan
se lu ruh kebera tan ser ta fak ta - fak ta tambahan yang
dia jukan pembanding /Pemohon Kasas i da lam memor i band ing ;
0. Judex Fact i Pengad i l an Tingg i DKI Jakar t a da lam
putusannya mengenai da l i l ekseps i memor i band ing yang
Pemohon Kasas i a jukan di t i ngka t band ing dian ta ranya
mengenai "KEWENANGAN MENGADILI " dan "PERTIMBANGAN
HUKUMNYA KURANG", sama seka l i t i dak dipe r t imbangkan
dan t i dak memuat satu a lasan apapun te rhadap dal i l -
da l i l yang dia jukan Pemohon Kasas i pada memor i
band ing . Hal te r sebu t sangat l ah t i dak adi l o leh karena
putusan Judex Fact i Pengad i l an Tingg i DKI Jakar ta
da lam perkara in i t i dak diu ra i kan alasan- alasan
mengapa Judex Fact i Pengad i l an Tingg i DKI Jakar ta
menolak dal i l - da l i l Pemohon Kasas i pada memor i
band ingnya yang menuru t Pemohon Kasas i adalah berdasar
hukum, seh ingga rasa kead i l an yang Pemohon Kasas i car i
d i t i ngka t banding belum didapa tkan ;
Hal . 23 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa, ha l te r sebu t sesua i dengan pend i r i a n Mahkamah
Agung d ida lam Yur i sp rudens i Mahkamah Agung RI No. 9
K/S ip /1972 tangga l 19 Agustus 1972, yang menyatakan :
"Per t imbangan Pengad i l an Tingg i yang is i nya hanya
menyetu ju i dan menjad ikan sebaga i a lasan send i r i ha l -
ha l yang d ikemukakan pembanding dalam memor i
band ingnya , seper t i ha lnya ka lau Pengadi l an Tingg i
menyetu ju i keputusan Pengadi l an Neger i , ada lah t i dak
cukup" ;
2. Bahwa, per t imbangan Judex Fact i Pengad i l an Tingg i DKI
Jakar t a menolak mengenai ekseps i memor i band ing yang
Pemohon Kasas i a jukan per iha l "KEWENANGAN MENGADILI "
dan "PERTIMBANGAN HUKUMNYA KURANG", ada lah didasarkan
pada per t imbangan Judex Fact i Pengad i l an Neger i
Jakar t a Pusat d ida lam putusannya ya i t u putusan Nomor :
345/Pdt .G /2007 /PN.JKT.PST, dimana menuru t Judex Fact i
Pengad i l an Tingg i DKI Jakar ta , per t imbangan putusan
Judex Fact i Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat te lah
benar dan tepa t , seh ingga oleh karenanya Judex Fact i
Pengad i l an Tingg i DKI Jakar ta mengambi l a l i h
per t imbangan dimaksud , ha l te rsebu t sebaga imana
te r t uang dida lam putusan Judex Fact i Pengad i l an Tingg i
DKI Jakar t a Nomor : 513/PDT/08 / PT.DKI ha laman 5
( l ima) dan 6 (enam) yang berbuny i :
"Men imbang bahwa da lam memor i band ing yang mengenai
kewenangan mengadi l i , per t imbangan hukumnya kurang dan
gugatan Terband ing semula Penggugat kabur , karena
s i f a t nya pengu langan t i dak per lu dipe r t imbangkan lag i ,
Maje l i s Hakim Tingg i sependapat dengan per t imbangan
Maje l i s Hakim Tingka t Per tama dengan tambahan
per t imbangan mengenai ha l gugatan kabur . . . " ;
4. Bahwa, sebaga imana dike tahu i Judex Fact i Pengadi l an
Neger i Jakar ta Pusat d ida lam per t imbangan putusannya
sama seka l i t i dak pernah mengura i kan mengenai a lasan
peno lakan dal i l Pemohon Kasas i d ida lam memor i band ing
mengenai "KEWENANGAN MENGADILI " dan "PERTIMBANGAN
HUKUMNYA KURANG", o leh karena dal i l - da l i l yang
24
24
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon Kasas i a jukan pada saat band ing ada lah dal i l -
da l i l berupa temuan fak ta baru , jad i baga imana
mungkin Judex Fact i Pengadi l an Tingg i DKI Jakar ta
dida lam putusannya mengambi l a l i h per t imbangan Judex
Fact i Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat , d imana Judex
Fact i Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat send i r i t i dak
pernah membuat per t imbangan d ida lam putusannya
mengenai "KEWENANGAN MENGADILI " dan "PERTIMBANGAN
HUKUMNYA KURANG" ;
0. Bahwa, adapun da l i l - da l i l ekseps i memor i band ing yang
Pemohon Kasas i a jukan di t i ngka t band ing yang belum
diu ra i kan alasan- alasan peno lakannya ya i t u :
"JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK
BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)
;
1) Bahwa, te rhadap pet i t um gugatan yang d ia j ukan
Terband ing / Penggugat per i ha l pencantuman
k lausu l baku mengenai semua res i ko atas
sega la kerusakan dan keh i l angan atas
kendaraan yang dipa rk i r k an merupakan
kewaj i ban pemi l i k kendaraan i t u send i r i
( t i dak ada penggant i an berupa apapun dar i
penyed ia jasa park i r ) agar dihapuskan , o leh
karena pencantuman k lausu l baku te rsebu t
ber ten tangan dengan KUHPerdata dan Undang-
undang No. 8 Tahun 1999 ten tang Per l i ndungan
Konsumen ;
2) Bahwa, se lan ju t nya te rhadap pet i t um gugatan
dar i Terband ing / Penggugat te r sebu t ,
Pembanding /Te rguga t menyampaikan da l i lnya
dalam jawaban bahwa k lausu l baku sebaga imana
dimaksud di atas hanya lah merupakan bentuk
pelaksanaan ketaa tan Pembanding / Tergugat
te rhadap ta ta te r t i b yang ber laku mel ingkup i
b idang perpark i r an khususnya keten tuan Pasa l
18 (2) Keputusan Gubernur Prov ins i DKI
Jakar t a Nomor : 92 Tahun 2004 ten tang
Hal . 25 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Petun juk Pelaksanaan Penye lenggaraan
Fas i l i t a s Park i r untuk Umum Di lua r Badan
Ja lan di Prov ins i DKI Jakar ta Jo. Pasa l 36
ayat (2 ) Pera tu ran Daerah Khusus Ibuko ta
Jakar t a Nomor : 5 tahun 1999 ten tang
Perpark i r an , yang berbuny i :
"Atas hi l angnya kendaraan dan atau barang- barang
yang berada d ida lam kendaraan atau rusaknya
kendaraan se lama berada di petak park i r , merupakan
tanggung jawab pemakai tempat park i r " .
Maka, te rhadap pet i t um gugatan Terband ing /Penggugat
dan dal i l jawaban Pembanding /Te rguga t , Judex Fact i
Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat member ikan
per t imbangan hukum pada ha laman 19 yang is i nya
sebaga i ber i ku t :
"Bahwa per iha l penga l i han tanggung jawab
berdasarkan k lausu l s tandar baku sebaga imana d ia tu r
da lam Pasa l 36 ayat (2 ) Perda DKI No. 5 Tahun 1999
yang menyatakan penge lo l a park i r t i dak ber tanggung
jawab te rhadap sega la bentuk keh i l angan yang
te r j ad i , te rhadap k lausu l standar baku te rsebu t
Maje l i s Hakim t i dak sependapat dengan dal i l
Tergugat , ha l demik ian didasarkan pada per t imbangan
hukum keten tuan yang te rmuat da lam Perda te rsebu t
ber ten tangan dengan atu ran hukum yang leb ih t i ngg i
ya i t u Ki tab Undang- Undang Hukum Perda ta sebaga imana
dipe r t imbangkan di atas , juga ber ten tangan dengan
Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 ten tang Per l i ndungan
Konsumen, khususnya keten tuan Pasa l 18 yang
melarang secara tegas bag i pe laku usaha untuk
menerapkan k lausu la baku dalam dokumen maupun
per jan j i a n , yang mempunyai ak iba t hukum dinya takan
bata l demi hukum" ;
3) Bahwa, atas per t imbangan hukum Judex Fact i te r sebu t
yang pada pokoknya membahas adanya suatu pera tu ran
yang sa l i ng ber ten tangan ya i t u anta ra Perda DKI No.
5 Tahun 1999 ten tang Perpark i r an dengan KUHPerdata
26
26
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 ten tang
Per l i ndungan Konsumen, maka sebaga imana dike tahu i
bahwa apab i l a ada suatu per ten tangan te rhadap
pera tu ran perundang- undangan maka yang berwenang
memer iksa dalam ha l in i ada lah Mahkamah Agung ;
4) Bahwa, da lam per t imbangan hukum te rsebu t d imana
te rdapa t adanya suatu per ten tangan pera tu ran anta ra
Perda DKI No. 5 Tahun 1999 ten tang Perpark i r an
dengan KUHPerdata dan Undang- Undang No. 8 Tahun
1999 ten tang Per l i ndungan Konsumen, maka Judex
Fact i Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat t i dak
berwenang untuk memer iksa perkara a quo oleh karena
yang berwenang menguj i kedua pera tu ran yang sa l i ng
ber ten tangan te rsebu t ada lah Mahkamah Agung mela lu i
Uj i Mater i l (Jud i c i a l Review) ;
5) Bahwa, ha l te r sebu t sesua i dengan Pasal 11
ayat (1 ) huru f (a ) Undang- Undang No. 4 Tahun 2004
ten tang Kekuasaan Kahak iman, yang menyatakan :
"Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguj i
pera tu ran perundang- undangan dibawah undang- undang
te rhadap undang- undang" ;
6) Bahwa, senada dengan hal te rsebu t di atas
Pasal 31 Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 ten tang
Mahkamah Agung, menyatakan :
1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguj i
pera tu ran perundang- undangan dibawah undang-
undang te rhadap undang- undang ;
0) Mahkamah Agung menyatakan t i dak sah pera tu ran
perundang- undangan dibawah undang- undang atas
alasan ber ten tangan dengan pera tu ran perundang-
undangan yang leb ih t i ngg i atau pembentukannya
t i dak memenuhi keten tuan yang ber laku ;
1) Putusan mengenai t i dak sahnya pera tu ran
perundang- undangan sebaga imana dimaksud pada
ayat (2 ) dapat d iambi l ba ik berhubungan dengan
pemer iksaan pada t i ngka t kasas i maupun
berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah
Hal . 27 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Agung ;
2) Pera tu ran perundang- undangan yang dinya takan
t i dak sah sebaga imana dimaksud pada ayat (3 )
t i dak mempunyai kekuatan hukum mengika t ;
5) Putusan sebaga imana dimaksud pada ayat (3 )
waj ib dimuat da lam Ber i t a Negara Republ i k
Indones ia da lam jangka waktu pal i ng lambat 30
( t i ga pu luh) har i ker ja se jak putusan
diucapkan" ;
7) Bahwa, demik ian pula da lam Putusan Mahkamah
Agung No. 783 K/ Sip /1973 tangga l 29 Januar i 1976,
yang menegaskan :
"Bukan lah wewenang Perad i l an Umum untuk menyatakan
bahwa Bestuursmaat rege l i t u bata l , karena yang
berwenang untuk i t u ada lah Admin is t r a s i
(Pemer in tah ) " ;
8) Bahwa, se lan ju t nya dalam Pasa l 1 Pera tu ran
Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2004 ten tang Hak Uj i
Mater i a l , menegaskan mengena i def i n i s i Hak Uj i
Mater i l dan penger t i a n dar i Perpu, yang is i nya
di j e l a s kan sebaga i ber i ku t :
"Da lam Pera tu ran Mahkamah Agung in i yang dimaksud
dengan :
a. Hak Uj i Mater i i l ada lah hak Mahkamah Agung da lam
meni la i mater i muatan pera tu ran perundang-
undangan dibawah undang- undang te rhadap
pera tu ran perundang- undangan t i ngka t leb ih
t i ngg i ;
b. Pera tu ran perundang- undangan adalah ka idah hukum
te r t u l i s yang mengika t umum dibawah undang-
undang" ;
9) Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (2 ) Pera tu ran
Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2004 ten tang Hak Uj i
Mater i i l d i atas , maka Perda DKI No. 5 Tahun 1999
ten tang Perpark i r an merupakan pera tu ran perundang-
undangan yang masih mengika t dan ber laku , te r l eb i h
be lum adanya suatu keputusan yang memi l i k i kekuatan
28
28
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
hukum te tap ( ink rach t van gewi j sde ) yang
membata lkan Perda DKI No. 5 Tahun 1999 ten tang
Perpark i r an te rsebu t ;
10) Bahwa, ha l te r sebu t sesua i dengan Asas Praduga
Rechtmat i g (Vermoeden Van Rechtmat i ghe id =
Praesumpt io Ius tae Causa) , yang menyatakan :
"Mengena i asas Vermoden Van Rechmateghe id =
Praesumpt io Ius tae Causa, set i ap t i ndakan
pemer in tahan harus dianggap rechmat i g sampai ada
pembata lannya” ;
Berkenaan dengan asas in i , Van Galen dan Van
Maarseven sebaga imana diku t i p oleh Phi l l i p u s M.
Hadjon dida lam bukunya yang sama menyatakan :
Selama t i dak diba ta l kan oleh hak im, penguasa
dianggap te l ah ber t i ndak rechmat i g , A Cont ra r i o ,
se lama be lum diadakan pembata lan te rhadap t i ndakan
pemer in tahan te rsebu t , se lama i t u pu la t i ndakan
te rmaksud te tap dianggap sebaga i t i ndakan yang
sah" ;
(Karak te r i s t i k Hukum Acara Perad i l an Admin is t r a s i ,
Supar to Wi joyo , Penerb i t Ai r l angga Unive rs i t y Press
Surabaya Cetakan Per tama November 1997, h lm. 54)
0) Bahwa, berdasarkan beberapa fak ta yur i d i s yang
te lah dikemukakan di atas , maka je l as Judex Fact i
Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat t i dak mempunyai
kewenangan da lam mengadi l i perka ra a quo, maka kami
mohon kepada Yang Mul ia Maje l i s Hakim yang
memer iksa perkara a quo agar berkenan menolak
Gugatan Penggugat atau set i dak - t i daknya menyatakan
Gugatan Penggugat t i dak dapat d i te r ima (n ie t
ontvanke l i j k verk l aa rd ) .
JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KURANG DALAM
PERTIMBANGAN HUKUMNYA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD).
12) Bahwa, laz imnya suatu per t imbangan hukum dida lam
suatu putusan se la i n memuat da l i l - da l i l dar i
Terband ing /Penggugat , juga memuat da l i l - da l i l dar i
Pembanding /Te rguga t . Akan te tap i per t imbangan hukum
Hal . 29 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Judex Fact i Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat da lam
putusan perkara perda ta in i , hanya mempert imbangkan
dan memuat dar i Terband ing /Pengguga t sa ja ,
sedangkan dal i l - da l i l dar i Pembanding / Tergugat
hanya dipe r t imbangkan sebag ian kec i l sa ja , seh ingga
proses pengad i l an t i dak se imbang dan te lah
mengabaikan asas aud i et a l t e ram par te m (asas
kese imbangan) ;
13) Bahwa, ha l te r sebu t t i dak laz im dan t i dak adi l
karena putusan Judex Fact i Pengad i l an Neger i
Jakar ta Pusat da lam perkara in i d idasarkan pada
fak ta - fak ta hukum yang t i dak se imbang dan ke l i r u .
Dengan demik ian , per t imbangan hukum Judex Fact i
Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat yang t i dak memuat
da l i l - da l i l Pembanding /Te rguga t , je l as te lah
ber ten tangan dengan keten tuan Pasat 184 ayat (1 )
H. I .R yang berbuny i sebaga i ber i ku t :
"Keputusan harus ber i s i kete rangan r i ngkas , te tap i
yang je l as gugatan dan jawaban, ser ta dasar a lasan-
alasan keputusan i t u . Begi tu juga kete rangan , yang
dimaksud pada ayat ke- empat Pasa l 7 Reglemen
ten tang atu ran Hakim Mahkamah ser ta keb i j a ksanaan
Kehak iman di Indones ia . . . . " ;
14) Bahwa, se lan ju t nya Sura t Edaran Mahkamah Agung
RI tangga l 25 November 1974 No. MA/Pemb/1154/74 dan
Yur isp rudens i Mahkamah Agung RI tangga l 22 Ju l i
1970 No. 638 K/S ip /1969 , juga menyatakan sebaga i
ber i ku t :
"Dengan t i dak / ku rang member ikan
per t imbangan /a lasan , bahkan apab i l a alasan- alasan
i t u kurang je l as , sukar dapat d imenger t i ataupun
ber ten tangan satu sama la i n , maka hal demik ian
dapat d ipandang sebaga i suatu ke la l a i an dalam acara
(vo rmverzu im) yang dapat mengak iba t kan bata lnya
suatu putusan" ;
"Oleh karena i t u Mahkamah Agung R. I . menganggap
per lu untuk menin jau suatu putusan yang kurang
30
30
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
cukup dipe r t imbangkan (onvo ldoende gemot i vee rd ) " ;
15) Bahwa, ha l te r sebu t juga dia tu r da lam Pasal 23
Undang- Undang No. 14 Tahun 1970 sebaga imana diubah
dengan Undang- Undang No. 35 Tahun 1999 dan sekarang
dalam Pasa l 25 ayat (1 ) Undang- Undang No. 4 Tahun
2004 ten tang Kekuasaan Kehak iman, yang menegaskan
bahwa sega la putusan Pengadi l an harus memuat
alasan- a lasan dan dasar - dasar putusan dan
mencantumkan pasa l - pasa l pera tu ran perundang-
undangan te r t en tu yang bersangku tan dengan perkara
yang dipu tus atau berdasarkan hukum tak te r t u l i s
maupun yur i sp rudens i atau dokt r i n hukum" ;
6. Bahwa, untuk i t u Pemohon Kasas i seka l i lag i memohon
kepada Judex Jur i s Mahkamah Agung untuk
memper t imbangankan dal i i - dal i l te rsebu t d i atas ;
7. Bahwa, sedangkan mengenai per t imbangan Judex Fact i
Pengad i l an Tingg i DKI Jakar ta yang menolak dise r t a i
dengan alasan da lam putusannya per iha l dal i l Pemohon
Kasas i mengenai "guga tan kabur " d ida lam memor i band ing
dapat Pemohon Kasas i te r ima ;
8. Bahwa, sedangkan Judex Fact i da lam per t imbangan
putusannya mengena i da l i l - da l i l pokok perkara dida lam
memor i band ing yang Pemohon Kasas i a jukan d i t i n gka t
band ing dian ta ranya mengenai :
a) Mengenai hubungan hukum yang te r j ad i anta ra Pemohon
Kasas i dengan Termohon Kasas i ada lah hubungan hukum
sewa- menyewa, dimana t i t e l n ya secara tegas te l ah
di ten tukan baik mela lu i karc i s park i r sebaga i dasar
hukum hubungan anta ra Pemohon Kasas i dengan
Termohon Kasas i , maupun Keputusan Menter i Dalam
Neger i Nomor : 73 Tahun 1999 ten tang Pedoman
Penye lenggaraan Perpark i r an di Daerah ;
b) Mengenai adanya per ten tangan pera tu ran anta ra Perda DKI No. 5
Tahun 1999 ten tang Perpark i r an dengan KUHPerdata dan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 ten tang Per l i ndungan Konsumen, d imana
Perda DKI No. 5 Tahun 1999 ten tang Perpark i r an merupakan
pera tu ran perundangan- undangan yang masih mengika t dan ber l aku
dan belum adanya suatu keputusan yang memi l i k i kekuatan hukum
te tap ( ink rach t van gewi j sde ) yang membata lkan Perda DKI No. 5
Hal . 31 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 1999 ten tang Perpark i r an te rsebu t ;
c) Mengenai adanya fak ta hukum ya i t u berdasarkan o lah TKP te l ah
dike tahu i te rdapa t suatu bag ian s t ruk tu r bangunan area park i r
yang d i rusak / t e r dapa t adanya unsur paksa yang mengakiba t kan
te rc i p t anya akses / j a l an ke lua r yang t i dak wajar pada bangunan
area l park i r . Ar t i n ya kendaraan motor mi l i k Termohon Kasas i
t i dak pernah ke lua r mela lu i gardu penjagaan rekam admin i s t r a s i
yang memer iksa iden t i t a s kendaraan , seh ingga karyawan Pemohon
Kasas i t i dak dapat din i l a i kurang hat i - hat i dan la l a i ;
9. Bahwa, atas t i dak dipe r t imbangkannya dal i l - da l i l
bantahan te rhadap putusan Pengad i l an Neger i Jakar t a
Pusat yang te rmuat dida lam memor i band ing , dapat
menjad i a lasan untuk diba ta l kannya putusan Maje l i s
Hakim Pengadi l an Tingg i d imaksud mela lu i upaya hukum
kasas i . Hal in i sesua i dengan pend i r i a n Mahkamah Agung
dida lam Yur i sp rudens i MA No. 638 K/S ip /1969 te r t angga l
22 Jun i 1970, yang menyatakan sebaga i ber i ku t :
"Putusan- putusan Pengadi l an Neger i dan Pengad i l an
Tingg i yang kurang cukup d ipe r t imbangkan (onvo ldoende
gemot i vee rd ) harus diba ta l kan " ;
10. Bahwa, berdasarkan hal - ha l yang te ru ra i d i atas , maka
Putusan Maje l i s Hakim Pengad i l an Tingg i DKI Jakar t a
te rsebu t nyata - nyata merupakan putusan yang t i dak
cukup per t imbangannya , dan dapat d ipandang sebaga i
ke la l a i an dalam acara (vo rmverzu in ) , seh ingga o leh
karenanya menuru t hukum putusan Pengad i l an Tingg i DKI
Jakar t a te rsebu t harus diba ta l kan ;
Bahwa, te rhadap per t imbangan pokok perkara , Pemohon
Kasas i I menanggap inya sebaga i ber i ku t :
I . Judex Fact i te lah ke l i r u dalam menerapkan hukum
karena mendasarkan hubungan yang te rc i p t a anta ra
Pembanding /Pemohon Kasas i dengan Terband ing /Te rmohon
Kasas i sebaga i "Per j an j i a n sewa menyewa" dan bukan
"Per jan j i a n peni t i p an " , semata- mata ber t i t i k to lak dar i
beberapa yur i sp rudens i te rka i t , tanpa mempert imbangkan
fak ta bahwa Pembanding / Pemohon Kasas i juga didasarkan
adanya pera tu ran perundang- undangan dan fak ta hukum
la i nnya ;
11. Bahwa, te rhadap bukt i - bukt i dan fak ta hukum yang
32
32
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dimi l i k i o leh Pemohon Kasas i te r ka i t mengenai jen i s
usaha yang di j a l ankannya , sebaga imana d ike tahu i bahwa
Pemohon Kasas i merupakan perusahaan yang bergerak
dib idang jasa penge lo l aan area l park i r , d imana Pemohon
Kasas i hanya lah sebaga i p ihak yang
menyediakan /menyewakan lahan perpark i r an , ha l te rsebu t
te l ah disebu tkan secara tegas dida lam Pasa l 2
Keten tuan Umum yang te rdapa t d ida lam karc i s park i r
yang is i nya dinya takan sebaga i ber i ku t :
"Karc i s tanda park i r in i merupakan bukt i pemi l i k
kendaraan menyewa lahan park i r d i area park i r yang
dised iakan " ;
12. Bahwa, dengan demik ian te l ah dinya takan secara tegas
bahwa Judex Fact i sangat ke l i r u dan sa lah dalam
meni la i bukt i - bukt i o leh karena per jan j i a n yang
disepaka t i anta ra Pemohon Kasas i dengan Termohon
Kasas i ada lah per jan j i a n sewa menyewa yang didasarkan
pada Pasa l 2 Keten tuan Umum yang te rdapa t d ida lam
karc i s park i r dan Pasa l 1 but i r 12 Keputusan Menter i
Dalam Neger i Nomor : 73 Tahun 1999 ten tang Pedoman
Penye lenggaraan Perpark i r an di Daerah , seh ingga
sebaga i konsekuens i para p ihak tunduk kepada pera tu ran
perundang- undangan yang mengatur mengenai sewa- menyewa
;
13. Bahwa, se lan ju t nya sa lah satu fak ta hukum yang
la i nnya , ya i t u mengenai harga yang di te t apkan da lam
per j an j i a n sewa menyewa area park i r d imana harga yang
di te t apkan oleh Pemohon Kasas i sebesar Rp.1 .000 , -
(se r i bu rup iah ) untuk 1 (sa tu ) jam per tama dan
Rp.500, - ( l ima ra tus rup iah ) untuk jam ber i ku tnya
ada lah din i l a i sangat wajar apab i l a dika i t k an dengan
tanggung jawab Pemohon Kasas i yang te rba tas . Sedangkan
apab i l a hubungan yang te rc i p t a anta ra Pemohon Kasas i
dengan Termohon Kasas i ada lah per j an j i a n pen i t i p an ,
sangat t i dak re levan apab i l a Pemohon Kasas i menetapkan
harga / t a r i f yang kec i l , o leh karena konsekuens i
te rhadap tanggung jawabnya pun leb ih besar ;
Hal . 33 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
14. Bahwa, ha l te rsebu t juga di tegaskan oleh Pasal 1 but i r
12 Keputusan Menter i Dalam Neger i Nomor : 73 Tahun
1999 ten tang Pedoman Penye lenggaraan Perpark i r an di
Daerah, yang berbuny i :
"Sewa park i r ada lah pembayaran atas pemakaian tempat
park i r yang dise lenggarakan oleh orang atau badan" ;
0. Bahwa, berdasarkan bukt i dan fak ta hukum te rsebu t d i
atas , ada lah sangat re levan apab i l a ha l te rsebu t
d ika i t k an dengan penger t i an sebaga imana dimaksud o leh
Pasal 1548 KUHPerdata mengenai Per jan j i a n Sewa Menyewa
yang akan diu ra i kan unsur - unsurnya ser ta kete rka i t a n
log i s fak ta hukumnya sebaga i ber i ku t :
a) Suatu per jan j i a n d imana p ihak yang satu
mengika t kan di r i n ya untuk member ikan kepada
pihak yang la i nnya ken ikmatan dar i sesuatu
barang ;
Sewa menyewa, seper t i ha lnya dengan jua l - be l i dan per jan j i a n -
per jan j i a n la i n pada umumnya, adalah suatu per jan j i a n konsensua l ,
ar t i n ya ia sudah sah dan mengika t pada det i k te rcapa inya sepakat
mengenai unsur - unsur pokoknya, ya i t u sesuatu barang dan harga ;
Bahwa, da lam permasa lahan in i per jan j i a n te lah d ibua t dan dis i apkan
sedemik ian rupa yang d i t uangkan keda lam Keten tuan Umum yang te r t e r a
d ida lam karc i s park i r dan di j e l a skan juga pada papan pember i t ahuan
d idepan p in tu masuk park i r , untuk i t u konsumen masih mempunya i
kebebasan berupa p i l i h an anta ra mener ima atau menolak per j an j i a n
d imaksud untuk menikmat i sesuatu barang ya i t u area park i r yang
d ike lo l a oleh Pemohon Kasas i ;
Apakah laz im area suatu tempat disewakan untuk
perpark i r an ?
Bahwa hal te rsebu t te l ah d i t en tukan dida lam Pasal 1549 ayat 2 (dua)
KUHPerdata mengenai jen i s barang yang disewakan ya i t u barang- barang
yang bergerak dan barang yang t i dak bergerak . Sebaga imana dike tahu i
area tempat yang disewakan untuk lahan park i r merupakan benda tak
bergerak , te r l eb i h ha l te rsebu t juga te lah d ia tu r secara khusus
d ida lam Perda DKI No. 5 Tahun 1999 ten tang Perpark i r an seh ingga
usaha yang d i l akukan oleh Pemohon Kasas i menuru t hukum dapat
d ibenarkan ;
b) Selama waktu te r t en t u (gedurende een bepaa lde
t i j d ) ;
Bahwa, "se lama waktu te r t en tu " menunjukan dalam
sewa menyewa dia tu r mengena i waktu sewa i t u
di t en tukan berka i t an dengan kapan berakh i r nya
34
34
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
per jan j i a n sewa te rsebu t , d imana dalam perkara a
quo Pemohon Kasas i te l ah mengatur mengenai waktu
sewa park i r yang digunakan o leh konsumen ;
c) Dengan pembayaran suatu harga ;
Bahwa, "pembayaran suatu harga" da lam hal in i
berka i t an dengan waktu sewa yang digunakan o leh
konsumen, d imana konsumen mempunya i kewaj i ban untuk
membayar harga sewa pada waktu - waktu yang te l ah
di t en tukan menuru t per jan j i a n . Dalam hal in i
Pemohon Kasas i sebe lumnya te l ah menentukan
harga / t a r i f sewa area park i r yang d i t en tukan oleh
pera tu ran perundang- undangan yang mengatu r ten tang
perpark i r an ;
d) Yang oleh pihak yang te rsebu t te rakh i r i t u
d isanggup i pembayarannya ;
Bahwa, ha l in i berka i t an dengan adanya harga sewa
yang te l ah di ten tukan oleh s i pemi l i k kemudian
pihak yang te rsebu t te rakh i r da lam hal mana ya i t u
s i penyewa te lah menyanggup i n i l a i sewa yang
di t en tukan te rsebu t . Dalam hal in i Pemohon Kasas i
da lam menja lankan usahanya te lah menetapkan harga
sewa dar i area perpark i r an , seh ingga s i penyewa
dapat langsung mengetahu i sebe lumnya dan dapat
memperk i r akan nomina l harga dan kemampuannya ;
16. Bahwa, berdasarkan ura ian di atas maka hubungan hukum
yang te r j ad i anta ra Pemohon Kasas i dengan Termohon
Kasas i ada lah hubungan hukum sewa- menyewa, dimana
t i t e l n ya secara tegas te l ah di ten tukan baik mela lu i
karc i s park i r sebaga i dasar hukum hubungan anta ra
Pemohon Kasas i dengan Termohon Kasas i , maupun
Keputusan Menter i Dalam Neger i Nomor : 73 Tahun 1999
ten tang Pedoman Penye lenggaraan Perpark i r an di Daerah.
Oleh karena i t u per t imbangan Judex Fact i yang
mengatakan bahwa hubungan hukum anta ra Pemohon Kasas i
dengan Termohon Kasas i ada lah pen i t i p an merupakan
kes impu lan yang t i dak ada dasarnya sama seka l i ,
karenanya per t imbangan Judex Fact i te rsebu t harus
Hal . 35 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dikesampingkan ;
17. Bahwa, sedangkan per t imbangan putusan Judex Fact i
Pengad i l an Tingg i DKI Jakar t a mengenai hubungan yang
te rc i p t a anta ra pengguna jasa park i r kendaraan dalam
perkara a quo ya i t u Termohon Kasas i dengan penge lo l a
lahan park i r da lam perkara a quo ya i t u Pemohon Kasas i
ada lah te rmasuk "per j an j i a n pen i t i p an " merupakan
per t imbangan yang kurang memperhat i kan adanya fak ta
hukum, oleh karena sebaga imana dike tahu i sumber hukum
fo rm i l bukan hanya Yur i sp rudens i sa ja namun te rd i r i
atas Undang- undang (s ta tu t a ) , Kebiasaan (cas tum) ,
Trak ta t ( t r ea t y ) , Pendapat Sar jana Hukum (dok t r i n ) ;
18. Bahwa, Judex Fact i yang memer iksa perkara hanya
memper t imbangkan adanya sa lah satu sumber hukum fo rm i l
da lam perkara a quo ya i t u adanya Yur i sp rudens i -
yur i sp rudens i Mahkamah Agung No. 3416 K/PDT/ 1985 jo
No. 19/1983 /PDT/PT.Y jo No. 1/1982 /PDT/G/PN.SIm, tanpa
memper t imbangkan adanya fak ta yur i d i s yang juga
menjad i sa lah satu sumber hukum fo rm i l atau set i dak -
t i daknya Judex Fact i member ikan pen je lasan atas adanya
sumber hukum fo rmi l yang hidup d ida lam masyaraka t pada
waktu sekarang ;
19. Bahwa, seharusnya Judex Fact i memahami dan
memper t imbangkan adanya konf l i k hukum anta ra putusan
pengad i l an (Yur i sp rudens i ) dengan hukum yang ber laku ,
bahkan menuru t keten tuan Pasal 28 ayat (1 ) Undang-
Undang Nomor : 4 Tahun 2004 ten tang Kekuasaan
Kehak iman, Hakim waj ib menggal i , mengiku t i dan
mamahami ni l a i - n i l a i hukum dan rasa kead i l an yang
hudup dalam masyaraka t ;
I I . Judex Fact i te lah ke l i r u da lam menerapkan hukum
karena mendasarkan perbua tan Pembanding /Pemohon Kasas i
te l ah melakukan perbua tan melawan hukum, tanpa
memper t imbangkan fak ta - fak ta tambahan yang dia j ukan
Pembanding /Pemohon Kasas i da lam memor i band ing yang
menyatakan adanya fak ta hukum ya i t u berdasarkan olah
TKP te l ah d ike tahu i te rdapa t suatu bag ian st ruk tu r
36
36
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bangunan area park i r yang d i rusak / t e r dapa t adanya
unsur paksa yang mengak iba t kan te rc i p t anya akses / j a l an
ke luar yang t i dak waja r pada bangunan area l park i r .
Ar t i nya kendaraan motor mi l i k Termohon Kasas i t i dak
pernah ke lua r mela lu i gardu pen jagaan rekam
admin is t r a s i yang memer iksa iden t i t a s kendaraan ,
seh ingga karyawan da lam hal in i Pemohon Kasas i t i dak
dapat d in i l a i kurang hat i - hat i dan la l a i ;
20. Bahwa, putusan Judex Fact i Pengad i l an Neger i Jakar ta
Pusat yang dikua tkan oleh Pengadi l an Tingg i DKI
Jakar t a te l ah ke l i r u da lam meni la i fak ta , sebaga imana
te rnya ta dalam per t imbangan putusan Pengad i l an Neger i
Jakar t a Pusat pada halaman 17 al i nea te rakh i r sampai
dengan halaman 18 al i nea per tama, yang menyatakan
sebaga i ber i ku t :
"Bahwa fak ta h i l angnya sepeda motor Penggugat te rsebu t
apab i l a dihubungkan dengan per jan j i a n pen i t i p an barang
yang te lah te r j ad i anta ra Penggugat dengan Terguga t ,
maka Tergugat sebaga i penge lo l a perpark i r an mempunyai
tanggung jawab hukum atas keh i l angan te rsebu t , sebab
petugas /ka ryawan Tergugat se l aku penge lo l a park i r
ber tanggung jawab atas pengawasan dan pengamanan
te rhadap barang yang di t i t i p k an secara memadai ,
menginga t t i dak mungkin sepeda motor dapat ke lua r dar i
area l tanpa menunjukkan "ka rc i s park i r " atau bukt i
STNK kepada petugas park i r , o leh karena i t u ak iba t
ke la l a i an dan kekurang hat i - hat i an karyawan Terguga t
da lam memer iksa iden t i t a s sepeda motor ser ta
pemi l i k nya berak iba t h i l angnya sepeda motor mi l i k
Penggugat dan mengalami kerug ian ;
21. Bahwa, Pemohon Kasas i sangat kebera tan atas
per t imbangan Judex Fact i Pengad i l an Neger i Jakar ta
Pusat yang dikua tkan oleh Pengadi l an Tingg i DKI
Jakar t a te rsebu t ;
0. Bahwa, sebaga imana per t imbangan Judex Fact i d i atas
Pemohon Kasas i membenarkan adanya fak ta hukum ya i t u
mengenai Termohon Kasas i yang masih memegang baik
Hal . 37 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
karc i s park i r , kunc i motor , dan STNK mi l i k Termohon
Kasas i pada saat kendaraan bermoto rnya hi l ang . Namun
demik ian per lu dike tahu i juga mengena i adanya fak ta
hukum yang t i dak diungkap ya i t u berdasarkan olah TKP
te l ah dike tahu i te rdapa t suatu bagian st ruk tu r
bangunan area park i r yang d i rusak / t e r dapa t adanya
unsur paksa yang mengak iba tkan te rc i p t anya akses / j a l an
ke luar yang t i dak wajar pada bangunan area l park i r ;
1. Bahwa, ha l in i menunjukan ke jad ian dimaksud ada lah
merupakan ke jad ian overmacht , ya i t u adanya suatu
paksaan yang t i dak dapat d ie l akan yang datangnya dar i
lua r p ihak Pemohon Kasas i , Ieb ih lan ju t da lam ha l in i
berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdata dika takan bahwa :
" t i dak l ah gant i rug i dan bunga, harus di gant i nya ,
apab i l a lan ta ran keadaan memaksa" ;
2. Bahwa, da lam per i s t i wa in i bukan lah Termohon Kasas i
ans ich yang mengalami kerug ian , namun d i l a i n pihak
Pemohon Kasas i juga merupakan korban dar i t i ndakan
pencur i an kendaraan bermoto r mi l i k Termohon Kasas i ,
o leh karena ak iba tnya Pemohon Kasas i sebaga i
penyed ia /penyewa area l perpark i r an te rancam akan
kurang mendapat kepercayaan lag i dar i para pengguna
jasa sewa perpark i r an ;
3. Bahwa, berdasarkan ura ian fak ta hukum di atas dapat
d ike tahu i baga imana mungkin petugas /ka r yawan Pemohon
Kasas i dapat d in i l a i kurang hat i - hat i dan la l a i o leh
karena petugas /ka ryawan Pemohon Kasas i t i dak memer iksa
atau melakukan pengecekan kendaraan motor mi l i k
Termohon Kasas i d ika renakan adanya fak ta hukum ya i t u
mengenai te rdapa t suatu baq ian st ruk tu r banqunan area
park i r yang di rusak / t e r dapa t adanya unsur paksa yang
menaak iba tkan te rc i p t anva akses / i a l an ke lua r vanq
t i dak waia r pada banqunan area l park i r . Ar t i n ya
kendaraan motor mi l i k Termohon Kasas i t i dak pernah
ke luar mela lu i gardu pen jagaan rekam admin i s t r a s i yang
memer iksa iden t i t a s kendaraan ;
22. Bahwa, untuk membuat leb ih te rang dan meluruskan
38
38
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
per t imbangan Judex Fact i ten tang fak ta hukum yang
ke l i r u oleh karena i t u Pemohon Kasas i kembal i mer inc i
secara deta i l mengenai kebera tan te rhadap
per t imbangan hukum te rsebu t sebaga i ber i ku t :
A. Perbuatan hukum Pemohon Kasas i t i dak te rmasuk sebaga i
perbua tan melanggar hukum ;
Berdasarkan per t imbangan Judex Fact i menuru t
Yur i sp rudens i te tap MA-RI kr i t e r i a perbuatan melanggar
hukum dapat bersumber dar i :
1) Undang- undang ya i t u perbua tan yang ber ten tangan
dengan kewaj i ban hukum s i pe laku , atau perbuatan
yang melanggar hak subyek t i f orang la i n ;
Dis in i Pemohon Kasas i sebaga imana te l ah d i j e l a s kan
sebe lumnya bahwa hubungan hukum anta ra Pemohon
Kasas i dan Termohon Kasas i adalah hubungan hukum
anta ra pe laku usaha yang menyewakan area park i r
dengan konsumen yang menggunakan jasa sewa te rsebu t
dan didasar i o leh keten tuan - keten tuan umum yang
dia j ukan oleh Pemohon Kasas i dan d ise tu j u i Termohon
Kasas i ;
Bahwa, keten tuan umum te rsebu t merupakan perwujudan
dar i regu las i Pasal 36 ayat (2 ) Perda DKI No. 5
Tahun 1999 ten tang Perpark i r an , yang mengatur
sebaga i ber i ku t :
"Atas hi l angnya kendaraan dan atau barang- barang
yang berada d ida lam kendaraan atau rusaknya
kendaraan se lama berada di petak park i r , merupakan
tanggung jawab pemakai tempat park i r " .
Berdasarkan Pasa l 36 ayat (2 ) Perda te rsebu t d i
atas , keten tuan umum merupakan dasar dar i hubungan
pelaku usaha- konsumen yang disepaka t i o leh Pemohon
Kasas i dan Termohon Kasas i dan menjad i hukum
menyusu l pener iman keten tuan umum te rsebu t o leh
Termohon Kasas i ;
Bahwa, ar t i n ya dalam perkara a quo te rbuk t i t i dak
adanya perbua tan yang ber ten tangan dengan kewaj i ban
hukum s i pe laku /pe rbua tan yang melanggar hak
Hal . 39 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
subyek t i f orang la i n .
0) Bersumber Undang- undang t i dak te r t u l i s , ya i t u
melanggar ka idah ta ta sus i l a atau ber ten tangan
dengan asas kepatu tan , kete l i t i a n , ser ta s ikap
hat i - hat i yang seharusnya dimi l i k i seseorang dalam
pergau lan dengan sesama warga, atau te rhadap har ta
benda orang la i n .
Dalam hal in i usaha yang di j a l ankan oleh Pemohon
Kasas i ada lah usaha yang bergerak dib idang jasa
penge lo l aan area l perpark i r an , d imana Pemohon
Kasas i hanya lah sebaga i p ihak yang
menyediakan /menyewakan lahan perpark i r an , ar t i n ya
Pemohon Kasas i bukan lah pihak yang mempunyai
kapas i t as sebaga i pen jamin atas barang- barang yang
berada dida lam area l perpark i r an yang
disewakannya ;
Bahwa, sedangkan dalam menja lankan usahanya Pemohon
Kasas i se la l u mengupayakan rasa aman dan nyaman
dalam ha l in i Pemohon Kasas i te l ah mewujudkan
dengan menerapkan standar operas iona l ba ik
admin is t r a s i maupun standar operas iona l keamanan,
dar i standar operas iona l admin i s t r a s i Pemohon
Kasas i te lah melakukan dian ta ranya berupa pember ian
tanda karc i s park i r , pencata tan nomor kendaraan
yang masuk dan ke lua r , sedangkan dalam hal s tandar
operas iona l keamanan, Pemohon Kasas i melakukan
pengecekan STNK, karc i s untuk kendaraan yang akan
ke luar dar i area l park i r , se la i n i t u Pemohon Kasas i
te l ah membuat s t ruk tu r bangunan area l perpark i r an
yang memenuhi syara t keamanan ;
Bahwa, berdasarkan ura ian te rsebu t d i atas oleh
karena i t u perbua tan Pemohon Kasas i bukan lah suatu
perbua tan yang melanggar hukum ;
B. Mengenai perbuatan Pemohon Kasas i yang d ianggap
menimbulkan kerug ian (schade) ;
Bahwa, da lam per t imbangannya Judex Fact i Pengad i l an
Neger i Jakar t a Pusat membuat kes impu lan perbua tan
40
40
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon Kasas i yang dianggap menimbulkan kerug ian yang
dinya takan sebaga i ber i ku t :
" . . . . . . o leh karena i t u ak iba t ke la l a i an dan kekurang
hat i - hat i an karyawan Tergugat da lam memer iksa
iden t i t a s sepeda motor ser ta pemi l i k nya berak iba t
h i l angnya sepeda motor mi l i k Penggugat dan mengalami
kerug ian " ;
Bahwa, untuk i t u Pemohon Kasas i akan menje laskan
mengenai te rdapa tnya suatu fak ta hukum mengena l adanya
suatu bag ian bangunan area park i r yang
di rusak / t e r dapa t adanya unsur paksa yang mengak iba t kan
te rc i p t anya akses / j a l an ke lua r yang t i dak wajar pada
bangunan area l park i r ;
Bahwa, ha l in i menunjukan ke jad ian dimaksud ada lah
merupakan ke jad ian overmacht , ya i t u adanya suatu paksaan
yang t i dak dapat d ie lakan yang datangnya dar i lua r p ihak
Pemohon Kasas i , leb ih lan ju t da lam ha l in i berdasarkan
Pasa l 1245 KUHPerdata d ika takan bahwa :
" t i dak l ah gant i rug i dan bung a, harus di gant i nya ,
apab i l a lan ta ran keadaan memaksa"
(Seh ingga kerug ian yang d ia l ami Pemohon Kasas i bukan lah
merupakan tanggung jawab Pemohon Kasas i .
C. Mengenai perbuatan Pemohon Kasas i yang d ianggap suatu
kesa lahan / ke la l a i an ;
1) Bahwa, karena Pasa l 1365 KUHPerdata mensyara t kan adanya
unsur "kesa lahan" (schu ld ) da lam suatu perbua tan melawan
hukum maka per lu dike tahu i baga imanakah cakupan dar i
unsur kesa lahan te rsebu t . Suatu t i ndakan dianggap oleh
hukum mengandung unsur kesa lahan seh ingga dapat
d imin takan tanggung jawabnya secara hukum j i k a memenuhi
unsur - unsur sebaga i ber i ku t :
c. adanya unsur kesenga jaan , atau
d. adanya unsur ke la l a i an (neg l i gence , cu lpa ) , dan
e. t i dak ada alasan pembenar overmacht , membela di r i ,
t i dak waras , dan la i n - la i n .
(Muni r Fuady, SH, MH, MH, LLM, Perbuatan Meiawan Hukum,
PT. Ci t ra Adi t ya Bakt i : 2002 , h im. 12)
Hal . 41 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2) Bahwa, Pemohon Kasas i da lam menja lankan usahanya
dike tahu i te l ah menja lankan pr ins i p kehat i an - hat i an hal
mana dapat d i j e l a s kan bahwa Pemohon Kasas i te l ah
mewujudkan dengan menerapkan standar operas iona l ba ik
admin is t r a s i maupun standar operas iona l keamanan, dar i
standar operas iona l admin i s t r a s i Pemohon Kasas i te lah
melakukan dian ta ranya berupa pember ian tanda karc i s
park i r , pencata tan nomor kendaraan yang masuk dan ke lua r ,
sedangkan dalam hal s tandar operas iona l keamanan, Pemohon
Kasas i melakukan pengecekan STNK, karc i s untuk kendaraan
yang akan ke lua r dar i area l park i r , se la i n i t u Pemohon
Kasas i te l ah membuat st ruk tu r bangunan area l perpark i r an
yang memenuhi syara t keamanan.
3) Bahwa, fak ta hukum te rsebu t d i atas mematahkan unsur
adanya suatu kesa lahan /ke l a l a i a n te rhdap perbua tan
Pemohon Kasas i .
D. Mengenai perbuatan Pemohon Kasas i yang d ianggap
te rdapa t adanya hubungan kausa l anta ra perbua tan dengan
kerug ian ;
1) Bahwa, hubungan sebab ak iba t secara fak tua l
(causa t i on in fac t ) hanya lah merupakan masalah
" fak ta " atau apa yang secara fak tua l te l ah te r j ad i .
Set iap penyebab yang menyebabkan t imbu lnya kerug ian
dapat merupakan penyebab secara fak tua l , asa lkan
kerug ian (has i l n ya ) t i dak akan pernah te rdapa t
tanpa penyebabnya .
(Muni r Fuady, SH, MH, MH, LLM, Perbuatan Melawan
Hukum, PT. Ci t ra Adi t ya Bakt i : 2002 , h im. 13- 14)
0) Bahwa, te l ah di j e l a s kan sebe lumnya fak ta hukum yang
benar te r j ad i ada lah sebaga i ber i ku t :
a. Pemohon Kasas i da lam menja lankan usahanya
dike tahu i te l ah menja lankan pr ins i p
kehat i an - hat i an hal mana dapat d i j e l a s kan
bahwa Pemohon Kasas i te l ah mewujudkan
dengan menerapkan standar operas iona l ba ik
admin is t r a s i maupun standar operas iona l
keamanan, dar i standar operas iona l
42
42
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
admin is t r a s i Pemohon Kasas i te l ah melakukan
dian ta ranya berupa pember ian tanda karc i s
park i r , pencata tan nomor kendaraan yang
masuk dan ke lua r , sedangkan dalam hal
standar operas iona l keamanan, Pemohon
Kasas i melakukan pengecekan STNK, karc i s
untuk kendaraan yang akan ke lua r dar i area l
park i r , se la i n i t u Pemohon Kasas i te lah
membuat st ruk tu r bangunan area l perpark i r an
yang memenuhi syara t keamanan.
b. Terdapatnya suatu fak ta hukum mengena i
adanya suatu bag ian bangunan area park i r
yang di rusak / t e r dapa t adanya unsur paksa
yang mengak iba tkan te rc i p t anya akses / j a l an
ke lua r yang t i dak waja r pada bangunan area l
park i r ;
Bahwa, berdasarkan hal te rsebu t d i atas sebaga imana
juga te lah di j e l a s kan sebe lumnya, t i dak ada fak ta
hukum dar i perbuatan Pemohon Kasas i yang menyebabkan
adanya kerug ian ;
27. Bahwa, berdasarkan ura ian di atas je l as perbua tan
Pemohon Kasas i ada lah perbua tan yang d i l akukan
berdasarkan atas hukum dan sama seka l i t i dak
ber ten tangan dengan hukum dan kead i l an . Untuk i t u
ada lah sangat bera lasan Pemohon Kasas i memohon kepada
Yang Mul ia Ketua Mahkamah Agung untuk membata lkan
putusan Judex Fact i Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat ;
Menimbang, bahwa a lasan- alasan yang dia j ukan oleh
Pemohon Kasas i I I / Penggugat da lam memor i kasas inya
te rsebu t pada pokoknya ia l ah :
1. Bahwa Putusan Pengadi l an Neger i Jakar t a Pusat
tangga l 07 Mei 2008, nomor 345/Pdt .
G/2007/PN.JKT.PST, a quo sudah tepa t dan benar ,
sesua i dengan keten tuan hukum ber laku seh ingga pada
pr ins i pnya t i dak ada kesa lahan atau keke l i r u an dalam
menerapkan hukumnya, maka sepatu tnya dikua tkan oleh
Mahkamah Agung RI ;
Hal . 43 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa namun demik ian te rdapa t beberapa hal yang
kurang tepa t penerapan hukum dalam putusan
Pengad i l an Tingg i DKI Jakar t a seh ingga menjad i
sangat re levan apab i l a Mahkamah Agung memperba ik i
putusan te rsebu t ;
3. Bahwa Pemohon Kasas i member ikan tanggapan atas
putusan Pengad i l an Tingg i DKI Jakar ta pada halaman 7
alen ia 4 putusan yang berbuny i :
"Men imbang, bahwa namun demik ian Pengadi l an Tingka t
Banding t i dak sependapat dengan jumlah gant i rug inya
dan dik t um putusan but i r ke 4 (empat ) dengan alasan
sebaga i ber i ku t " :
"Men imbang bahwa dar i bukt i P- 9 harga sepeda motor
t i ge r 2000 CW tahun 2006 adalah Rp.21 .350 .000 , - (dua
puluh satu ju t a t i ga ra tus l ima puluh r i bu rup iah ) dan
ke jad ian keh i l angan pada tahun 2006 maka sudah past i
harga pasar sepeda motor bekas te rsebu t akan
berkurang , ada lah ad i l b i l a harga sepeda motor
te rsebu t d iha rga i Rp.18.000 .000 , - (de lapan belas ju t a
rup iah ) " ;
4. Bahwa walaupun dalam per t imbangan Pengadi l an Tingg i
DKI Jakar t a te rsebu t jumlah gant i rug i yang haru s
dibayarkan o leh Termohon Kasas i / Pembanding /Te rguga t
d iku rang i dar i putusan Pengad i l an Neger i Jakar ta Pusat
namun per t imbangan te rsebu t membukt i kan bahwa Termohon
Kasas i sudah sepatu tnya ber tanggung jawab atas
hi l angnya motor Pemohon Kasas i ;
5 . Bahwa dengan te rbuk t i n ya Termohon Kasas i melakukan
Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepantasnya pula
ni l a i gant i rug i putusan Pengad i l an Neger i Jakar t a
Pusat d ipe r t ahankan ;
6 . Bahwa putusan gant i rug i in i sudah sesua i dengan :
- Putusan Mahkamah Agung Republ i k Indones ia Nomor
1264/K /PDT/ 2003 jo Nomor 551/Pdt .G /2000 /PN.Jk t .Ps t
da lam perkara perda ta anta ra PT Secur i ndo Packatama
Indones ia sebaga i Pemohon Kasas i melawan Anny R
Gul tom, Cs sebaga i Termohon Kasas i ;
44
44
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Putusan Mahkamah Agung Republ i k Indones ia Nomor 01
K/Per . Kons/2006 dalam perkara perda ta anta ra PT
Secur i ndo Packatama Indones ia sebaga i Pemohon
Kasas i /Pemohon melawan Badan Penye lesa ian Sengketa
Konsumen (BPSK) Kota Bandung sebaga i Termohon
Kasas i /Pemohon ;
7 . Bahwa per t imbangan Pengad i l an Tingg i DKI Jakar ta pada halaman 8
alen ia 1 putusan berbuny i sebaga i ber i ku t :
"Menimbang, bahwa adapun mengena i jumlah ongkos
Terband ing semula Tergugat sehar i - har i yang
dipe rh i t u ngkan Pengad i l an Tingka t Per tama se lama 366
har i , adalah te r l a l u lama, cukup ad i l hanya se lama 3
( t i ga ) bu lan atau 90 (sembi l an puluh) har i dengan
biaya t i ap har i Rp.30 .000 , - ( t i ga puluh r i bu rup iah )
maka menjad i Rp.30.000 , - x 90 = Rp.2 .700 .000 , - (dua
ju ta tu j uh ra tus r i bu rup iah ) ;
" Menimbang, bahwa berdasarkan per t imbangan te rsebu t
d i atas maka harus dibayar sebaga i gant i rug i sepeda
motor dan penggant i an ongkos har ian se lama 3 ( t i ga )
bu lan se jumlah Rp.18 .000 .000 , - + Rp. 2.700 .000 , - =
Rp.20 .700 .000 , - (dua puluh ju ta tu j uh ra tus r i bu
rup iah ) ;
8 . Bahwa Pemohon Kasas i sangat kebera tan te rhadap per t imbangan
Pengad i l an Tingg i DKI Jakar ta d i atas yang mengurang i jumlah
ongkos sehar i - har i Pemohon Kasas i yang d ipe rh i t ungkan Pengad i l an
Tingka t Per tama se lama 366 har i dan d iku rang i Pengad i l an Tingg i
DKI Jakar t a menjad i 90 (sembi l an puluh) har i , dengan
alasan te r l a l u lama ada lah putusan yang sangat
ke l i r u dan melanggar hukum, dengan a lasan sebaga i
ber i ku t :
- Bahwa te rdapa t fak ta d ipe rs i dangan bahwa sepeda motor Pemohon
Kasas i hi l ang d i area l park i r yang d ike lo l a Termohon kasas i
ada lah pada tangga l 9 Oktober 2006 (v i de bukt i P- 1) ;
- Bahwa sepeda motor te rsebu t , merupakan satu - satunya
kendaraan yang set i ap har inya Pemohon Kasas i
gunakan untuk beker j a ;
- Sejak sepeda motor te rebu t h i l ang , Pemohon Kasas i untuk
melakukan perker j aan sehar i - har i harus na ik kendaraan umum
dengan mengeluarkan biaya /ongkos sebesar Rp.30 .000 , - ( t i ga puluh
Hal . 45 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
r i bu rup iah ) ;
- Bahwa hingga saat in i (2009) Termohon kasas i t i dak mau menggant i
sepeda motor Pemohon kasas i te rsebu t dengan alasan ada k lausu la
baku d ika rc i s park i r Termohon Kasas i ;
- Bahwa dar i Oktober 2006 s/d Maret 2009, kerug ian yang d ide r i t a
o leh Pemohon kasas i ak iba t harus mengeluarkan b iaya /ongkos untuk
melaksanakan peker j aannya sehar i - har i ada lah se lama ± 2 (dua)
tahun , ya i t u k i ra - k i ra (480 har i ker j a ) x Rp. 30.000 =
Rp.14 .400 .000 , - (empat belas ju ta empat ra tus r ibu rup iah ) ;
Berdasarkan fak ta hukum te rsebu t d i atas pengurangan
ongkos- ongkos Pemohon Kasas i sebaga imana yang te lah
dipu tus oleh Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat dar i 366
har i menjad i 90 har i adalah per t imbangan yang ke l i r u
dan melanggar hukum. Oleh sebab i t u harus lah
diba ta l kan oleh Mahkamah Agung RI ;
9. Bahwa Putusan Pengadi l an Tingg i DKI Jakar t a pada
halaman 8 alen ia 4 putusan berbuny i sebaga i ber i ku t
:
"Men imbang, bahwa mengenai d ik tum amar putusan No. 4
(empat ) yang berbuny i :
"Menghukum Terguga t untuk t i dak lag i mencantumkan
k lausu la baku yang mengal i hkan tanggung jawab pada
t i ke t park i r yang ber i s i :
"Asurans i kendaraan dan barang- barang dida lamnya ser ta
semua res i ko atas sega la kerusakan dan keh i l angan atas
kendaraan yang dipa rk i r k an dan barang- barang
dida lamnya merupakan kewaj i ban pemi l i k kendaraan i t u
send i r i ( t i dak ada penggant i an berupa apapun dar i
penyd ia park i r ) " . Pengad i l an Tingg i Banding t i dak
sependapat karena t i dak ada ka i t an langsung dengan
masalah kerug ian yang sudah dipe r t imbangkan seper t i
te rsebu t d i atas maka harus di to l ak ;
Menimbang, bahwa berdasarkan per t imbangan te rsebu t d i
atas maka putuan Pengadi l an Neger i Jakar ta Pusat
tangga l7 Mei 2008 No. 345/PDT.G/2007 /PN.JKT.PST. ,
t i dak tepa t untuk d iper t ahankan dan harus diba ta l kan ;
10. Bahwa Pemohon Kasas i kebera tan dengan per t imbangan
Pengad i l an Tingg i d i atas , dengan alasan sebaga i
ber i ku t :
46
46
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa Putusan Pengad i l an Tingg i DKI Jakar t a a quo,
seo lah - o lah setu ju dengan t i ndakan yang di l akukan
oleh Termohon Kasas i yang se la l u menyatakan t i dak
mau ber tanggung jawab te rhadap set i ap kendaraan
yang hi l ang di area l park i r yang dike lo l a o leh
Termohon Kasas i , karena sebe lumnya te lah diben teng i
dengan adanya k lausu la baku yang muat dida lam dalam
karc i s park i r Termohon kasas i ;
- Padaha l k lusu la baku yang se lama in i d i j ad i kan
sebaga i dasar oleh Termohon Kasas i untuk t i dak mau
ber tanggung jawab te rhadap kendaraan yang h i l ang di
area l park i r yang dike lo l a Termohon Kasas i , adalah
melanggar keten tuan Pasa l 18 Undang- Undang No. 8
Tahun 1999, ten tang Per l i ndungan Konsumen yang
berbuny i :
"Pe laku usaha dalam menawarkan barang / jasa yang
di t u j u kan untuk d iperdagangkan d i l a r ang membuat
atau mencantumkan k lusu la baku pada set i ap dokumen
dan/a tau per jan j i a n apab i l a :
a. mengal i hkan tanggung jawab"
11. Bahwa pe la rangan pencantuman k lausu la baku te rsebu t
sangat berka i t an era t dengan tanggung jawab yang
dibebankan kepada Termohon Kasas i berupa gant i rug i
yang harus dibayarkan kepada Pemohon Kasas i ;
Bahwa apab i l a amar ten tang pembata lan k lausu la baku
dalam putusan Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat
d iba ta l kan maka akan te r j ad i dual i sme per t imbangan
hukum. Menginga t dalam amar putusan gant i rug i ba ik
da lam putusan Pengad i l an Neger i Jakar t a Pusat maupun
putusan Pengad i l an Tingg i DKI Jakar ta , Termohon Kasas i
merupakan pihak yang ber tanggung jawab apab i l a ada
kerusakan dan keh i l angan atas kendaraan yang
dipa rk i r k an dan barang- barang dida lamnya te tap i da lam
k lausu la te rsebu t Termohon Kasas i te rsebu t d ibebaskan
dar i tanggung jawabnya ;
Menimbang, bahwa te rhadap a lasan- a lasan te rsebu t
Mahkamah Agung berpendapa t :
Hal . 47 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa alasan- alasan kasas i dar i Pemohon Kasas i I dan
Pemohon Kasas i I I t i dak dapat d ibenarkan , Judex Fact i
(Pengad i l an Tingg i ) t i dak sa lah menerapkan hukum, dengan
per t imbangan sebaga i ber i ku t :
- Bahwa Pengadi l an Tingg i sebaga i perad i l an t i ngka t
band ing dapat mengambi l a l i h per t imbangan Pengad i l an
Neger i yang dianggapnya te l ah tepa t dan benar dan
menjad i kannya sebaga i per t imbangan send i r i ;
- Bahwa putusan Pengad i l an Tingg i yang membata lkan
putusan Pengad i l an Neger i pada dasarnya menyetu ju i
per t imbangan Pengad i l an Neger i kecua l i mengena i
besarnya gant i rug i dan amar putusan ke 4 yang
berbuny i : “ Menghukum Tergugat untuk t i dak lag i
mencantumkan k lausu la baku yang mengal i hkan tanggung
jawab pada t i ke t park i r yang ber i s i : " Asurans i
kendaraan dan barang- barang dida lamnya ser ta semua
res i ko atas sega la kerusakan dan keh i l angan atas
kendaraan yang dipa rk i r k an dan barang- barang
dida lamnya merupakan kewaj i ban pemi l i k kendaraan
send i r i ( t i dak ada penggant i an berupa apapun dar i
penyed ia park i r ) " karena t i dak ada ka i t an langsung
dengan masalah kerug ian maka harus di to l a k ;
- Bahwa berdasarkan Yur i sp rudens i bahwa hubungan hukum
anta ra pemi l i k kendaraan dengan pengusaha park i r
ada lah “P er jan j i a n Peni t i p an ” , yang j i k a dihubungkan
dengan Pasa l - Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata
maka Tergugat berkewaj i ban menanggung keh i l angan
sepeda motor Penggugat d i tempat penge lo l aan
Tergugat seh ingga dengan hi l angnya sepeda motor
mi l i k Penggugat maka p ihak Tergugat harus
ber tanggung jawab ;
Menimbang, bahwa berdasarkan per t imbangan d i atas ,
lag i pu la te rnya ta bahwa putusan Judex Fact i (Pengad i l an
Tingg i ) da lam perkara in i t i dak ber ten tangan dengan hukum
dan/a tau undang- undang, maka permohonan kasas i yang
dia jukan oleh Pemohon Kasasi I : PT. SECURINDO PACKATAMA
INDONESIA (SECURE PARKING) dan Pemohon Kasas i I I : SUMITO
48
48
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Y. VIANSYAH te rsebu t harus di to l a k ;
Menimbang, bahwa o leh karena permohonan kasas i dar i
Para Pemohon Kasasi di to l ak dan Pemohon Kasasi I /Terguga t
berada dip ihak yang ka lah maka Pemohon Kasasi I /Tergugat
dihukum membayar b iaya perkara dalam t i ngka t kasas i in i ;
Memperhat i kan pasa l - pasa l dar i Undang- Undang No. 48
Tahun 2009, Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 sebaga imana
yang te l ah diubah dan di t ambah dengan Undang- Undang No. 5
Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang No. 3
Tahun 2009 ser ta pera tu ran perundang- undangan la i n yang
bersangku tan ;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasas i dar i Pemohon Kasas i I :
PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA (SECURE PARKING) dan
Pemohon Kasas i I I : SUMITO Y. VIANSYAH te rsebu t ;
Menghukum Pemohon Kasas i I / Tergugat untuk membayar
biaya perkara dalam t ingka t kasas i in i sebesar
Rp. 500.000 , - ( l ima ra tus r i bu rup iah ) ;
Demik ian lah dipu tuskan da lam rapa t permusyawara tan
Mahkamah Agung pada har i : SELASA tangga l 30 NOVEMBER
2010 o leh H. M. IMRON ANWARI, SH. ,SpN. ,MH. , Ketua Muda
Urusan Lingkungan Perad i l an Mi l i t e r yang di te t apkan oleh
Ketua Mahkamah Agung sebaga i Ketua Maje l i s , H. SUWARDI,
SH. MH., dan PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH. DEA. ,
Hakim- Hakim Agung sebaga i Anggota , dan d iucapkan da lam
s idang te rbuka untuk umum pada har i i t u juga o leh Ketua
Maje l i s dengan dihad i r i o leh Hakim- Hakim Anggota
te rsebu t , ser ta ENNY INDRIYASTUTI , SH.M.Hum, Pani te ra
Penggant i dengan t i dak dihad i r i o leh para pihak ;
Hakim- Hakim Anggota : K e t u a :
t . t . d
t . t . d
H. SUWARDI, SH. MH., H. M. IMRON
ANWARI,
SH. ,SpN. ,MH. ,
t . t . d
Hal . 49 dar i 39 ha l . Put . No. 2078 K/Pdt / 2009
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH. DEA. ,
Biaya Kasas i : Pani te ra Penggant i :
1. M a t e r a i ………….Rp. 6.000 , -
t . t . d
2. R e d a k s i …………Rp. 5.000 , - ENNY
INDRIYASTUTI , SH.M.Hum,
3. Admin is t r a s i kasas i . . . Rp.489.000 , -
J u m l a h ………….. Rp.500.000 , -
Untuk Sal inanMahkamah Agung R. I
a.n . Pani te raPani te ra Muda Perdata
SOEROSO ONO, SH.MHNIP. 040.044 .809 .
50
50
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50