^

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8

Jakarta 10110

Telp. 350 5006

350 7972

Fax.: 34832663

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 260 Tahun 2012

TENTANG

SERTIFIKASI PERALATAN KEAMANAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9Tahun 2010 tentang Program Keamanan PenerbanganNasional telah diatur mengenai sertifikasi peralatan keamananpenerbangan;

bahwa peralatan keamanan penerbangan sangat diperlukanuntuk menjamin keamanan penerbangan sehingga perludipertahankan keandalan kinerja dan keakurasiannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanDirektur Jenderal Perhubungan Udara tentang SertifikasiPeralatan Keamanan Penerbangan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanandan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4075);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentangPembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup BandarUdara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 5295 );

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Mengingat

2.

3.

-•"Nvijr

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta SusunanOrganisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negarasebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 92 Tahun 2011;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 9 Tahun 2010tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARATENTANG SERTIFIKASI PERALATAN KEAMANANPENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah peralatan-peralatanyang digunakan dalam upaya mewujudkan keamananpenerbangan.

2. Peralatan Keamanan Penerbangan adalah peralatan yangdigunakan untuk mengenali atau mendeteksi orang, kendaraanatau barang/bahan yang berpotensi melakukan atau digunakanuntuk tindakan melawan hukum dalam penerbangan.

3. Sertifikat Peralatan Keamanan Penerbangan yang selanjutnyadisebut sertifikat peralatan adalah tanda bukti bahwa peralatankeamanan penerbangan telah dilakukan pengujian danmemenuhi standar teknis operasional peralatan.

4. Label Sertifikat Peralatan Keamanan Penerbangan yangselanjutnya disebut label peralatan adalah tanda bukti yangdilekatkan pada peralatan keamanan penerbangan yangmengidentifikasikan bahwa telah dilakukan pengujian danmemenuhi standar operasional peralatan. *

2 ^-AMjT" C—

5. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan pemantauan danpenilaian terhadap keandalan kinerja fasilitas keamananpenerbangan.

6. Pengujian adalah kegiatan mengukur pemenuhan standarteknis operasional peralatan keamanan penerbangan.

7. Standar kelaikan operasi adalah parameter peralatan yanghams dipenuhi oleh peralatan keamanan penerbangan untukdapat dioperasikan.

8. Parameter peralatan adalah faktor-faktor dalam suatu sistemperalatan yang menggambarkan kinerja peralatan tersebut.

9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal PerhubunganUdara;

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal PerhubunganUdara;

11. Direktur adalah Direktur yang membidangi urusan KeamananPenerbangan.

12. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

13. Penguji adalah setiap orang yang memiliki kompetensi dibidang fasilitas keamanan penerbangan untuk melaksanakantugas pemeriksaan dan pengujian kelaikan peralatankeamanan penerbangan.

14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II

FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN

Pasal 2

Fasilitas keamanan penerbangan mempunyai fungsi sebagai alatpemeriksaan keamanan, pemantauan keamanan dan penundaanupaya tindakan melawan hukum.

Pasal 3

Fasilitas keamanan penerbangan memiliki fungsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:a. pendeteksi bahan peledak;b. pendeteksi bahan organik dan non-organik;c. pendeteksi metal dan/atau non metal;d. pendeteksi bahan cair;

^vjfi <L

e. pendeteksi bahan nuklir, biologi, kimia, dan radioaktif;f. pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat

udara di darat;g. penunda upaya kejahatan dan pembatas daerah keamanan

terbatas;h. pengendalian jalan masuk;dani. komunikasi keamanan penerbangan.

Pasal 4

(1) Peralatan dengan fungsi pendeteksi bahan peledaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupapendeteksi bahan peledak (explosive detector).

(2) Peralatan dengan fungsi pendeteksi bahan organik dan non-organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupamesin x-ray (x-ray machine).

(3) Peralatan dengan fungsi pendeteksi metal dan/atau non metalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi berikut:a. mesin x-ray (x-ray machine);b. mesin pemindai tubuh (body inspection machine);c. gawang pendeteksi metal (walk through metal detector);dar\d. pendeteksi metal genggam (handheld metaldetector).

(4) Peralatan dengan fungsi pendeteksi bahan cair sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa pendeteksi cairan(liquid detector).

(5) Peralatan dengan fungsi pendeteksi bahan nuklir, biologi, kimia,dan radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf eberupa pendeteksi bahan nuklir, biologi, kimia dan radioaktif(nubichera detector).

(6) Peralatan dengan fungsi pemantau lalu lintas orang, kargo, pos,kendaraan, dan pesawat udara di darat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 huruf f meliputi:a. sistem kamera pemantau (closed circuit television);dar\b. kendaraan patroli (patroll vehicle).

(7) Peralatan dengan fungsi penunda upaya kejahatan danpembatas daerah keamanan terbatas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 huruf g berupa sistem pendeteksi penyusupperimeter (perimeterintruder detection system /PIDS).

(8) Peralatan dengan fungsi pengendalian jalan masuksebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h berupa peralatansistem pengendali jalan masuk (access control systemequipment).

)^-^vm\ £-

(9) Peralatan dengan fungsi komunikasi keamanan penerbangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i berupa radiokomunikasi keamanan penerbangan (aviaton security radiocommunication).

Pasal 5

Peralatan keamanaan penerbangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 yang wajib dilengkapi sertifikat peralatan meliputi:a. mesin x-ray (x-ray machine);b. mesin pemindai tubuh (body inspection machine);c. sistem pendeteksi penyusup perimeter (perimeter intruder

detection system);d. gawang pendeteksi metal (walk through metal detector);e. pendeteksi bahan peledak (explosive detector)f. pendeteksi cairan (liquid detector); dang. pendeteksi bahan nuklir, biologi, kimia dan radio aktif

(nubichera detector).h. sistem kamera pemantau (closed circuit television);

Pasal 6

(1) Sertifikat peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

(2) Sertifikat peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berlaku selama peralatan keamanan penerbangan beroperasidan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian secaraberkala dinyatakan masih memenuhi persyaratan.

(3) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukanpemeriksaan dan pengujian kelaikan peralatan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(4) Selain pemeriksaan dan pengujian berkala sebagaimanadimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal PerhubunganUdara dapat melakukan pemeriksaan dan pengujian, dalam hal:a. peralatan telah selesai diperbaiki;b. terdapat indikasi peralatan tidak berfungsi dengan baik;danc. peralatan dipindahtempatkan.

^JTt t

BAB III

TATA CARA PROSEDUR PENERBITAN DANPEMBAHARUAN SERTIFIKAT PERALATAN

Bagian Pertama

Penerbitan Sertifikat

Pasal 7

(1) Untuk memperoleh sertifikat peralatan sebagaimana dimaksudPasal 5, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandarudara, badan usaha angkutan udara, perusahaan angkutanudara asing dan badan hukum yang melakukan pemeriksaankeamanan penerbangan mengajukan surat permohonanpenerbitan kepada Direktur dengan menggunakan suratpermohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I contoh 1Peraturan ini.

(2) Permohonan penerbitan sertifikat peralatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinaninstansi/perusahaan/unit kerja terkait.

(3) Permohonan penerbitan sertifikat peralatan disampaikan kepadaDirektur dengan melampirkan data peralatan keamananpenerbangan dengan menggunakan format sebagaimanatercantum dalam Lampiran I contoh 2 Peraturan ini.

Pasal 8

(1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (3) telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaandan pengujian kelaikan peralatan.

(2) Direktur menyampaikan surat pelaksanaan pemeriksaan danpengujian kelaikan peralatan kepada pemohon paling lambat 10(sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan dan persyaratanditerima lengkap.

(3) Pemeriksaan dan pengujian kelaikan peralatan keamananpenerbangan dilakukan oleh penguji yang memiliki kompetensidan ditetapkan Direktur Jenderal.

(4) Pemeriksaan dan pengujian kelaikan peralatan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

(5) Pemeriksaan dan pengujian kelaikan peralatan sebagaimanadimaksud pada ayat (4), dilakukan terhadap :

.^-•'w/vjr £_