Sub Bagian Humas dai Tata Usaha BpK Rl perwakilan provinsi Bali

Edisi

Hal

Diru D ParkirTersangka* Kuasa m Sebut Pengumuman Tersangka Tidak Sah

glik

salahg kan

dalauang

mil

asuransi R

miliar sq

et

T

,D hrkir Kota Denpasar,

Sudiantara aliss Punglk

Sub Bagian Humas dan l-ata Usaha BPI( Rl Perwakilnlr tlt'novlnsi lSatll

Parkir TersangkaSebelum ditetapkan menjadi

tersangka, Punglik sudah sem-pat dua kali menjalani pemer-iksaan di Kejari Denpasar. Sekalipemeriksaan sebagai saksi saatmasih tahap penyelidikan dansekali lagi diperiksa saat kasusPD Parkir ini naik menjadi pe-nyidikan. Selain Punglik, beber-apa pejabat di Pemkot Denpasarjuga sudah sempat diperiksa pe-nyidik kejaksaan. Di antaranya,Sekda Kota DenpasarAA NgurahRai lswara, Kepala Dinas Kop'erasi Denpasar, hingga seluruhAsisten Setda Kota Denpasar,

Sementara itu, kuasa hukumPD Parltir Kota Denpasar, AriBudiman Soenardi dan AgusSamijaya, menyatakan peneta-pan tersangka Punglik ini meru-pakan preseden buruk dalampenegakan hukum di lndonesia.Ari Budiman pun'mempertan-yakan kredibilitas Imanuel Ze-bua saat mengumumkan statustersangka Dirut PD Parkir saatsudah tidak lagi menjabat seb-agai Kajari Denpasar. "Apakahsaat mengumumkan status ter-sangka itu dia [Zebua] sebagaipenyidik atau apa?" sergah AriBudiman menanggapi peneta-pan tersangka kliennya, SeninKemann.

Selain mempertanyakankredibilius Zebua saat mengu-mumlfan status tersangka, AriBudiman juga menyatakan tidikpernah menerima pemberita-huan kliennya jadi tersangka se-cara resm i dari Kejari Denpasar.Ari pun mengingatkan Zebuauntuk tidak bertindak di luarkewenangannya saat ini. "Apabukti kalau klien kami sudah ter-sangka? Selama ini, klien kamihanya dipanggil sebagai saksisaja, tidak ada pemanggilansebagai tersangka," taqdas Ari.

Paparan senada juga dis-ampaikan Agus Samijaya, yang

mempertanyakan kewenanganZebua saat mengumumkanstatus tersangka untuk Pung-lik. "Kenapa baru diumumkansekarang dan tidak:diurnum-kan waktu dia menjabat Ka-jari Denpasar? Padahal, dia'kah pirnya cukup waktu untukmengumumkannya," ProtesAgus Samiiaya.

Agus menduga ada kePent-ingan lain dalam pengumumanstatus tersangka yang dilakukanZebua setelah tidak jadi lGiariDenpasar. Padahal, sebagai Pe-jabat yang sudah tidak PunYakewenangan lagi, Zebua seha-rusnya tidak boleh mencamPuri

urusan Kajari Denpasar, ter-masuk mengumumkan statustersangka. "lni kan melangkahikewenangan Kajari Denpasaryang baru [Erna NormawatiWidodo Putri, RedJ. Ini jugamembuat beban bagi Kajariyang bfru," katanya.

Dugaan lainnya, lanjut Agtis,kasus ini ada yang menspon-sori dan ada tekanan politis.Tim kuasa hukum pun akanmembahas langkah strategisdalam menghadapi kasus ini.Menurut Agus, tidak menutupkemungkinan pihaknya hkanmelaporkan perbuatan mantanKajari Denpasar, ImmanuelZebua, ke jalur pidana. "lni kanmelakukan sesuatu yang bukanlagi kewenangannya. Akan kamioikirkan untuk membawa kejalur pidana," ancam Agus.

Sementara, Kajari Denpasaryang baru, Erna Normawa-ti Widodo Putri, enggan me-nanggapi terkait penetapan ter-sangka dalam kasus dugaan ko-rupsi PD Parkir Kota Denpasar."Saya baru dilantik jadi belumbisa memberikan keteranganapa-apa," elak Erna seusai di-lantik sebagai Kajari Denpasarmenggantikan lmanuel Zebua,Senin kemarin. r@ rez

dihitung per tahufrny{ ada Rp500 juta, berarti s{mp{i saat iniada kerugian negara sqkitar Rp4,5 miliar dalam pen{mpatanasuransi tersebut "iteg{s Zebua.

Terkait hasil hudft-BPKPWilayah Bali yan$ belwenangmenghitung kerugian negara,menurut Zebua, sam$ai saatini belum ada hasillresriri. laksaasal Nias, Sumateha Blarat inimengatakan perhi$ng{n keru-gian negara masi{ senfentara.Namun, pihaknyat su{ah me-nyampaikan kc$a& Tih BPKP

Ditanya apakahlbiS{ mene-tapkan tersangk{ tar{pa ad-anya bukti kerugfan iregarayang resmi dari BpKPI Zebuamengatakan tidak |aruf selalumenetapkan tersang[<a nf enunggu hasil BPKP. "Dulu 'k{n tidakperlu pakai BPKP, {amilhitungsendiri. Kalau terla{nba! perhi-tungannya, kami y{ng lernisi-atif untuk menghittng $endiriatif untuk menghittng $endiridan menyampaikah ke BPKP,

Edisi

Hal

i ft143q1.r11 Juai 46:rt

telah ada

Sub Bagian Humaq d4n Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi z sakn,1A ftnl zo6Hat 'g I I

Dert an

BansosDENPASAR,

ffi

Mehcak Mencak,Inr, I lln, llUIIOIAK UISNAKKESU AN

NusaBali, Pencairan dana ban-

l' I sos/hibah yang difasili-

il* . j :1'i,? : l',"'rXl il:ff :lifo u"

;H;l#,T!dan regisratif di

Kadek Diana rarl:tr:Yvdfu'Kactek Uiana politisi asal

Desa Sukawati, Kecamgtan Sukawati Gianyar inrmengatakan, sebanyak 44 usulan dana binsos/hibah ditolak proses oleh ,Dinas peternakan danKesehatan Hewan (Dispakkeswan) Pemprov Bali."Penolakannya tidak rhasuk akai dan ierkesanlengada-ada. Sebanya$ 44 usulan dari kita (DpRDBali) ditglak. Kamibakaf panggil saja itu Kadisnyai,lrjar Kadek Diana smt d$emui NusaBali di ruanganKomisi Itl Qedung !Pnfl nali;alan Kusumaatmiia,Niti Mandala Denflasaf siang kemarin. Mantqnanggota DPRD Gi{nyap ini mengatakan, DpRDBali mengajukan p49'usulan (proposail) danahibah/bansos untuli Dishak dan Kesehatan i-lewansebagai salah satu lleading sector SKPD [SaruanKerj a Perangkat Dft ra{) p_engelola hiba}i senil4i

Ketua Fraksi PDIPDPRD Bali I Kadek Diana diGedung DPRD Bali, Senin(20/6) mencak- mencakgara-gara usulan bansosdan hibah ditolak di DinasPeternakan dan KesehatanHewan (Disnakkeswap).

Rl 7ri1 miliar. Dari 249 usulan tersebut seban_fI ?05 dipro$es, sementara ada 44 yans tidako r proses." Di sndk m e n gi ri m t, n

"iiru., f"la?a ti taIDPRDJ katanya tidax orsa diproses,,, uiar Dianasem ba ri m en[]i u bungi x"air["["p.f ujloi "e"ri

Iputu sumant[l Sayafrg. xralr"li'e"jitr;I"o"tid.ak menjawab ponsetnya. Kadek Diana mem_beber Su rar D i s n akkeswa" r."p" J"-d" nl.ir'.i e"timerarui sekda provinri eari N;iloltliiiolii;'pr 1Disnakkeswan tentang penundaan pelaksanaanh i bah. I n d u k Ta h u n 2.d'r'6. t;i;; ;",; i,"".i" o u,Dis nakkeswa n m en veb urkr" fii u, rr7l, ^;; ;;p".dicairkan. apabila meratui p;;;;;;ffi 'l# il""_:1ti.l 9f

.h kabupaten/k"t". "ri"rlFii d p.Ju"rijr"Iu: T."ng"patkan pengesahan trtrpai"i'o"nkota. /adi teka- teki. t cigitjtukumrVar"i;;""r"tan1a. Kad ek Diana. Al asan lainnya bisnaikeswunll9:f!j:" memproses hibah/bariso, i".l"u"r"i"e"alasan yangridak masuk akai tidak subirrntitiiurir_atnya usulan proposal hibah/bansoJa"trn"iuf riBiro umum d'an Frotokol S;iJ;p;;;.ris;ii;rr_nakkeswan mengacu dengan peraturan GubernurT.o.?,. 29 Tah Lin ZO r 6. ?iman;;;;il;;;"Cdiusulkan.DpRD Bali tiaat Jiieriril; #i;; U#,;*da n prorokot.,, proposalny,

Z 0 i ;' l; ik;; "r"a"r,dj usu lkan sebet u m r".gu ri r t i;h

";' ) iii? i#,,.Makanya kami akan pe-.tanyat rn;;l{;; ;;;i""Sekretaris DpC pDlp Gianyar ini. Sementara Kadis_nakkeswan provinsi sati putu Sum;i;;;;d;r"

dim i ntai ko m e n rar. saat o ih utu ngirn "[i,ii rl'"r"r_nya bernada maitbox. wum giii ;unei.#ll"'iMs

sampai-berita ini diturunkan belum"ada il;;;"sedangkan Karo H umas p".p.;;ili;#; t"":"Mahendra putra dihubungi t'erpisah rn*t"tlL"npencairan hibah dan bansos acta mekanisme danllY.iln Ty. "

"M u n gki n a d a perb ed aa n ta i;;;li;, ;;"oetum bisa komentfri. Saya akan cet aulu,-lVa]jtisaya infokan lagi,,,ufar Deiara Mahend;;, A';;;

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl perwakilan provinsi Bali

BANGLI, NusaBaliBupati Bangli I Made

Gianyarbantah intervensikasus dugaan korupsiupah pungut senilai Rp 1

.miliar, yang menyeret duamantan Kepala Dinas qe-ndapatan Daerah (Kadis-penda) Bangli: Bagus RaiDharmayuda dan AAGedeAlit Darmawan, sebagaitersangka. Bupati MadeGianyar mengakui ber-surat ke Presiden Jokowi,namun itu sebagai laPo-ran, bukan intervensi.

"Apa mungkin mengin-tervensi Presiden? Per-bekel saja tidak b isadiintervensi," ujar Bu-pati Made Gianyar saatdikonfirmasi NusaBali,Senin (20/6), terkait tu-dingan tersangka BagusRai Dhar.nryudq yan qmantan anak buahnya diPemkab Bangli.

Terkait pencabutan SK

Upah Pungut tahun 2011yang ditandatanganinYa,

Bersambung ke Hal-15 |(olom 1

Intervensi KasusBupati Bantah

L

Upah Pungut Bangli

Bupati Bantah lntervensi Kasus Upah Pungut BAF9

5,AI"1BU |.tGAI.I

menurut Gianyar, hal itu dilakukan karena pihaknya takumelanggar hukum. PencabutanSK tersebut dilakukan setelahdirasa cukup waktu menunggujawaban dari KementerianKeuangan terkait surat yangdia kirimkan perihal SKTahun2011 dalam kaitannya denga+Peraturan Menteai Keuanga{(Permenkeu) Nomor 82 Tahu{r2000 dan Nomor 83 Tahut2ooo. I

Gianyar menegaskan, suratyang ditujukan kepada Me-nkeu bertujuan untuk men-dapatkan kepastiain hu kumHal itu dilakukan, menyusulmerebaknya kasus uPah Pu-ngut di daerah lain. Namun,penjelasan yang d itu nggq-tunggu belum iuga diterimq-nva. "Karena kami rasa sudaflcukup waktunya, akhirnYPkami cabut (SK Upah Pungllttahun 2011, Red) se 4at{'

mata karena takut melang-gar hukum," jelas Bupatidsal kawasan pegu nu nganKintamani, Bangli ini.

Politisi PDIP i4i juga me-nampik pihaknya jmelakukanpembiaran terha'dap kasusupah pungut tersebut, aPalagibertujuan untuk rienjerumus-kan bawahan. "Tidak ada itu,sama sekali tidak ada," tega!Cianyar.

Sebelumnya, tersangkaBaeus Rai Dharmayuda me'Ialii kuasa hukumnya, AhmadHadiyana, meminta keiaksaan

iangan tebang pilih. Intinya,dia memintaagar Bupati MadeGianyar ditetapkan sebagaitersangka, karena ikut ber-fangguig jawab dalam kasusupah pungut.

Menurut Hadiyana, dalamkasus di Bangli ini, Penyidikkejaksaan hanya mendalamimasalah upah pungut Pertam-bangan periode 2006- 2010.Padahal, pada 201 1, uPah Pun-

,gut tersebut masih dibagikandan salah satu penerimanyaadaldh Bupati Made Gianyar.Barulah pada 2012, SK upahlpungut pertambangan ini di-

icabut Bupati tanpa alasanyangJelas.I Yang lebih d isayangkanlagi, lanjut dia, Bupati MadeGianyar iuga melakukan in-,tervensi hukum dengan men-'girimkan surat kepada Pres-iden lokowi yang ditembuskanke Kejaksaan Agung. Surat

tersebut memi|lt4 kasus uPahpungut pertambdngan di Ban-gliyang ditangani Keiari Bangliagar segera dihentikan. "Kamisangat sayangkan intervensiBupati Bangli tersebut," uiarHadiyana dalam keteranganpersnya di Denpasar, Minggu('te /6).

Sementara itu, Kasi PidsusKejari Bangli, tsagus Putra Ngu-rah Agung SH, enggan menang-gapi desakan tersangka RaiDharmayuda agar kejaksaan

tidak tebang pillh. Alasannya,rtu meru pakan hak tersaneka.Sedang pihak kejaksaan fo"kusdengan apa yang sedangditan-gani t€rkait kasus upah oun-gut. "Kami tidak tanAgapi halrtu, tandas Bagus Putra Agungsaat diko nfirmasi N usaBaIsecaraterpisah di Bangli, SeninKemarln.

Putra.Agung menegaskan,penyld { l(eJaksaan punyaprosedur dan mekanisme sen-diri dalam penanganan kasus.Saat ini, pihaknya fokus untukmerampungkan proses dualer.sllgka kasus upah pungut:Kal Lrnarmayuda [mantan Ka_dispenda Bangli 2006-20091dan Alit Darmawan (mantanKedispenda Bangli 2009-2010yang kini menjabat Asisten IISetkab Bangli). i"BagaimanaperKembangannnya nanti,tergantung fakta di persidan-gan, uiar Putra Agung sembarimembantah tudinsan tebanepilih. e kl7

Edisi :

Hal :