Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Disampaikan
oleh :
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
Dalam :
Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Koperasi dan UMKM
21 Februari 2017
RAT dan TidakRAT
Aktif dan TidakAktif
JumlahKoperasi
212.135
Unit
Aktif
150.223 Unit
(70,81 %)
RAT
58.107 Unit
(38,68 %)
Tidak RAT
92.116 Unit
(61,32 %)
Tidak Aktif
61.912 Unit
(29,19 %)
KONDISI SAAT INI
Sumber : Data Kementerian KUKM, 31 Des 20152
Perlunya Pengawasan??
• Jumlah koperasi dengan semua variannya di sektor keuangan (usahasimpan pinjam) dan sektor riil, telah tumbuh begitu pesat,
• Tidak sedikit pula praktik usaha koperasi menyimpang dari nilai-jatidiri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Pembinaan teknis selama ini lebih menghasilkan kuantitas koperasi,untuk menghasilkan koperasi yang berkualitas diperlukanPENGAWASAN
• Landasan Yuridis:
* UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,
* PP No 9 Tahun 1995 tentang USP oleh koperasi,
* Perpres No 62 tahun 2016 tentang Kemenkop & UKM
3
ASDEP KEPATUHANASDEP PEMERIKSAAN
KELEMBAGAANASDEP PENERAPAN SANKSI
ASDEP PEMERIKSAAN USAHA SIMPAN PINJAM
ASDEP PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN
PINJAM
Bidang Kepatuhan LegalBidang Pemeriksaan
OrganisasiBidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Konvesional
Bidang Konvesional Bidang Penerapan Sanksi
•Sub Bid Penerapan Peraturan dan Hukum•Sub Eva Penerapan Peraturan dan Hukum
•Sub Bid Pemeriksaan Manaj Organisasi•Sub Bid Pemeriksaan Org Usaha
•Sub Bid Pemeriksaan Penghimpunan Dana•Sub Bid Pemeriksaan Penyaluran Dana
•Sub Bid Penilaian Kesehatan KSP•Sub Bid Penilaian Kesehatan USP Koperasi
•Sub Bid Penerapan Sanksi Administrasi•Sub Bid Pelimpahan Perkara
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
SEKRETARISDEPUTI BIDANG PENGAWASAN
Bagian Perencanaan
Bagian Umum
Kelompok Jabatan Fungsional
•Sub Bag. Program•Sub Bag. Pelaporan
•Sub Bag. Keuangan•Sub Bag. Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Kepatuhan Usaha dan Keuangan
Bidang Pemeriksaan KinerjaBidang Pemeriksaan Usaha
Simpan Pinjam SyariahBidang Syariah Bidang Pemantauan
•Sub Bid Kepatuhan Usaha•Sub Bid Kepatuhan Keu
•Sub Bid Pemeriksaan Kinerja Kelembagaan•Sub Bid Pemeriksaan Kinerja Keuangan
•Sub Bid Pemeriksaan Penghimpunan Dana•Sub Bid Pemeriksaan Pembiayaan
•Sub Bid Penilaian Kes KSP Pola Syariah•Sub Bid Penilaian Kes USP Pola Syariah
•Sub Bid Pemantauan Pelaksanaan Sanksi•Sub Bid Pemantauan Keputusan Hasil Pelimpahan
Bidang Kepatuhan TransaksiBidang Pemeriksaan Laporan
KeuanganBidang Pemeriksaan Laporan
Keuangan Simpan PinjamBidang Tindak Lanjut Penilaian
KesehatanBidang Rehabilitasi
•Sub Bid Pencegahan Transaksi Mencurigakan•Sub Bid Pemeriksaan dan Pelaporan
•Sub Bid Pemeriksaan Ex•Sub Bid Pemeriksaan Int
•Sub Bid Audit Financial•Sub Bid Audit Khusus
•Sub Bid Pelaksanaan Rekomendasi•Sub Bid Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi
•Sub Bid Rehabilitasi Kelembagaan•Sub Bid Rehabilitasi Usaha
Tugas :1. Penerapan
KepatuhanKoperasi
2. PemeriksaanKelembagaan
3. Pemeriksaan Usaha SimpanPinjam
4. Penilaian KesehatanUsaha Simpan Pinjam
5. Penerapan Sanksi
Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monev
urusan pengawasan koperasi
REKOMENDASI DALAM
MENDUKUNG PENGUATAN
KELEMBAGAAN KOPERASI DAN
PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN
KOPERASI
Sistem Informasi dalam Mendukung Pengawasan
Koperasi
O U
T P
U T
PROGRAM DAN KEGIATANDEPUTI BIDANG PENGAWASAN
8
LANGKAH PENGAWASAN KOPERASI
1. Penataan Pementaan Data Koperasi
2. Pembuatan peraturan menteri dan peraturan deputi
3. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Koperasi
4. Membuka web layanan pengaduan Koperasi
5. Melakukan Kerjasama Dengan :
- Ototritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Pembentukan Satgas Waspada
Investasi
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tentang Pelaksana Pengawas
Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Mengah (Tim Satgas Kemitraan
Yang Terdiri dari Stgas Pengawasa Koperasi di daerah Prov, Kab, kota)
- Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka
Penerapan Prinsip Mengenai Penggguna Jasa Bagi koperasi Simpan Pinjam
Bersama Pembentukan Tim Financial Action Task Force
a
GAMBARAN UMUM KEGIATAN DEPUTI PENGAWASAN
TAHUN 2017
1. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Dengan Membentuk
Satgas Pengawas Koperasi, Pada tahun 2017 terdapat
sebanyak 1712 Satgas pengawas koperasi d tersebar di
propinsi dan Kabupaten
2. Sosialisasi, Peraturan Diputi Pengawasan, dan Bimtek
Satgas Koperasi
3. Pemeriksaan Koperasi Meliputi , Organisasi (Kelembagaan) ,
Usaha dan Laporan Keuangan
4. Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/USPPS ,
5. Pemanatau dan Menanganan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan
Koperasi
PERATURAN TEKNIS PENGAWASAN KOPERASI YANG TELAH DISUSUN
1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
17/Per./M.KUMK/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi;
2. Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 05/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Teknis Mengenai Norma,
Standar, Prosedur, Tata Cara, dan Kode etik Pengawas Koperasi;
3. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah
Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan
Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
4. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah
Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah dan Unit Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah Koperasi;
5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 08/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan
Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
6. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan
Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.
7. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 11/Per/Dep.6/IX/2016 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kelembagaan Koperasi
8. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/II/2017 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan dan
Anggaran Dekonsentrasi Satuan Tugas Pengawas Koperasi Tahun Anggaran 2017
9. Penyusunan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan tentang Monitoring Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan.6
LAYANAN PENGADUAN KOPERASI
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dimanfaatkan untuk mendukung
pengawasan koperasi anggota koperasi dan atau masyarakat secara umum. Beberapa layanan
yang akan dan telah disiapkan oleh pemerintah dalam mendukung kemandirian pengawasan
koperasi antara lain
6
ALAMAT PORTAL WEB KETERANGAN
awasikoperasi.go.id
Sistim pengaduan masyarakat berbasis online yang khusus mengawasi koperasi di seluruh Indonesia. Saat ini sedang disiapkan infrastrukturnya oleh Deputi Bidang Pengawasan
www.depkop.go.id
Melalui website ini masyarakat dapat melihat perkembangan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UKM, selain itu tersedia juga layanan publik yang terkait dengan pengaduan atau informasi mengenai kebijakan tersebut termasuk melalui call center 1500587
lapor.go.id
Portal aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia yang dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan . Kementerian Koperasi dan UKM terlibat aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan melalui portal tersebut sesuai dengan tupoksinya
Pusat
• Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerahprovinsi.
• Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasiyang wilayah keanggotaannya lintas daerah provinsi.
Provinsi
• Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintaskeanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
• Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasiyang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Kab/Kota
• Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintaskeanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.
• Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasiyang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
10
Pusat
• Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaanlintas Daerah provinsi.
• Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasisimpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah provinsi
Provinsi
• Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaanlintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
• Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasisimpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
Kab/Kota
• Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaandalam Daerah kabupaten/kota..
• Penerbitan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasisimpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
11
12
SATGAS PENGAWASAN KOPERASI
Jumlah Satuan Tugas Tahun 2017 ----> 1712 Satgas
@ 5 Satgas x 34 Prov = 170 Satgas Provinsi
@ 3 Satgas x 514 Kab/Kota = 1.542 Satgas Kab/Kota
22
• Satgas Pengawas Koperasi bersifat Ad Hoc dalam rangka meningkatkan sinergitas antara pusat dan daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan koperasi
• Merupakan stimulan dalam upaya meningkatkan kinerja pengawasan koperasi di daerah dimana pengawasan koperasi merupakan tugas dan fungsi baru bagi pemerintah
• Konsekuensi UU 23/2014 maka kewenangan Kementerian Koperasi danUKM dalam pengawasan koperasi terbatas sesuai dengan wilayahkeanggotaan koperasi, di sisi lain sesuai dengan PP 18/2016 tentangNomenklatur Perangkat Daerah telah terbentuk Struktur Organisasidan Tata Kerja (SOTK) daerah termasuk di dalamnya terdapat sub urusan yang melaksanakan fungsi pengawasan koperasi
• Oleh karena itu Daerah diharapkan dapat menyiapkan anggaran dandukungan SDM dalam pelaksanaan fungsi pengawasan koperasi.
14
NO ProvinsiJumlah Kab / Kota Jumlah Satgas
Kab Kota Total Prov Kab/Kota Total
1 Prov. Aceh 18 5 23 5 69 74
2 Prov. Sumatera Utara 25 8 33 5 99 104
3 Prov. Sumatera Barat 12 7 19 5 57 62
4 Prov. Riau 10 2 12 5 36 41
5 Prov. Jambi 9 2 11 5 33 38
6 Prov. Sumatera Selatan 13 4 17 5 51 56
7 Prov. Bengkulu 9 1 10 5 30 35
8 Prov. Lampung 13 2 15 5 45 50
9 Prov. Bangka Belitung 6 1 7 5 21 26
10 Prov. Kepulauan Riau 5 2 7 5 21 26
11 Prov. DKI Jakarta 1 5 6 5 18 23
12 Prov. Jawa Barat 18 9 27 5 81 86
13 Prov. Jawa Tengah 29 6 35 5 105 110
14 Prov. D.I Yogyakarta 4 1 5 5 15 20
15 Prov. Jawa Timur 29 9 38 5 114 119
SEBARAN JUMLAH SATUAN TUGAS PENGAWASAN KOPERASI TA 2017
17
NO ProvinsiJumlah Kab / Kota Jumlah Satgas
Kab Kota Total Prov Kab/Kota Total
16 Prov. Banten 4 4 8 5 24 29
17 Prov. Bali 8 1 9 5 27 32
18 Prov. NTB 8 2 10 5 30 35
19 Prov. NTT 21 1 22 5 66 71
20 Prov. Kalimantan Barat 12 2 14 5 42 47
21 Prov. Kalimantan Tengah 13 1 14 5 42 47
22 Prov. Kalimantan Selatan 11 2 13 5 39 44
23 Prov. Kalimantan Timur 7 3 10 5 30 35
24 Prov. Kalimantan Utara 4 1 5 5 15 20
25 Prov. Sulawesi Utara 11 4 15 5 45 50
26 Prov. Sulawesi Tengah 12 1 13 5 39 44
27 Prov. Sulawesi Selatan 21 3 24 5 72 77
28 Prov. Sulawesi Tenggara 15 2 17 5 51 56
29 Prov. Gorontalo 5 1 6 5 18 23
30 Prov. Sulawesi Barat 6 0 6 5 18 23
31 Prov. Maluku 9 2 11 5 33 38
32 Prov. Papua 28 1 29 5 87 92
33 Prov. Maluku Utara 8 2 10 5 30 35
34 Prov. Papua Barat 12 1 13 5 39 44
TOTAL 416 98 514 170 1542 1712
18
DEPUTI BIDANG PENGAWASANKEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Lantai 2 Gedung AnnexJl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta 12940
TujuanPelaksanaanPERDEP DEKONSENTRASI
SATGAS PENGAWAS KOP
Sasaran
a. meningkatnya peran, kesadaran, tanggungjawab, dan kemampuan teknis Pejabat Pengawas Koperasi di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
b. meningkatnya efektivitas fungsi pengawasan koperasi yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
a. meningkatkan sinergitas dalam bidang pengawasan koperasi, antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi/DI, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. meningkatkan fungsi pengawasan koperasi yang efektif dan efisien, sesuai dengan wilayah keanggotaannya; dan
c. mendorong pengelolaan Koperasi dalam menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi sesuai jatidiri koperasi.
• Satgas Pengawas Koperasi melaksanakan pengawasan dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan yang terkait.
• Dalam pelaksanaan pengawasan Satgas Pengawas Koperasi Provinsi/DI/Kab/Kota dapat menentukan ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi koperasi di lapangan.
19
DEPUTI PENGAWASAN
Sekretaris Deputi
AsdepKepatuhan
Asdep Pemeriksaan
KSP/USP
Asdep Pemeriksaan Kelembagaan
Asdep Penilaian
Kesehatan
Asdep Penerapan
Sanksi
D1D2D3
TIM OBYEK
1 & 4b
2
a
3a 3b
3c4a
6
5a & 7
2c
4c
4d & 5b
2
b
Prosedur Pengawasan
22
PROSEDUR DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
1. Asdep 1 s.d. 4 mengusulkan rencana pemeriksaan
2. a. Deputi menyetujui
b. Sesdep menerbitkan SPT
c. Asdep 1 s.d. 4 konfirmasi obyek
3. a. Asdep 1 s.d. 4 melakukan koordinasi / coaching TIM
b. Tim melaksanakan pemeriksaan ke obyek
c. Tim kembali dan menyusun LHP
4. a. Tim melaporkan LHP ke Asdep 1 s.d. 4 (sebagai penanggung jawab kegiatan)
b. Asdep 1 s.d. 4 melaporkan ke Deputi (Rekomendasi tindaklanjut LHP)
c. Deputi mendisposisi ke Asdep 5 bila LHP terdapat pelanggaran yang harus
ditindaklanjuti dengan sanksi
d. Sesdep mengirim LHP ke Obyek
5. a. Bila LHP terdapat pelanggaran Asdep 5 memproses penerbitan sanksi ttd oleh Deputi
b. Sesdep memproses administrasi dan pengiriman sanksi ke obyek
6. Asdep 1 s.d. 4 monitoring tindaklanjut LHP dalam hal pembinaan
7. Asdep 5 memonitoring tindaklanjut LHP dalam hal sanksi
23
Sekretaris Deputi
Asisten Deputi1 s.d. 4
T I M
Menerbitkan SPT
Mengirim tindaklanjut LHP
Memproses administrasi
Penanggung Jawab Program/Kegiatan
Pemeriksaan
Monitor Tindaklanjut LHP dalam hal
pembinaan
Melaksanakan fungsi struktural
Melaksanakan pemeriksaan
Melaksanakan Tugas Fungsional
Asisten Deputi5
Penanggung Jawab Program/Kegiatan Sanksi
Monitor Tindaklanjut LHP dalam hal Sanksi
Melaksanakan fungsi struktural
25
Pelaporan
20
FLOW CHART PENGAWASAN KOPERASI
21
KOPERASI
ASDEPKEPATUHAN
ASDEPPEMERIKSAANKELEMBAGAAN
ASDEPPEMERIKSAAN
USP
ASDEPPENILAIAN
KESEHATANUSP
KOPERASISIMPANPINJAM
PENYIMPANGAN
KOPERASI
?
ASDEPPENERAPAN
SANKSI
Y
1.KPPU2.OJK3.PPATK4.KEPOLISIAN5.KEJAKSAAN
MONITORING
T
DATABASEKOPERASI
PENYIMPANGANBERAT ?
T
1. PEMBINAAN2. SANKSI
ADMINISTRATIF
Y
1. PELIMPAHAN PERKARA
2. REHABILITASI KELEMBAGAAN
3. REHABILITASI USAHA
kerjasama
SATGASPENGAWASKOPERASI
MONITORING
DATABASEKOPERASI
BERMASALAH