Upload
kessie-floyd
View
134
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Sistem Informasi SDM Kesehatan dan Tantangannya. Disampikan oleh; Kepala Bagian Program dan Informasi -Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Pada PERTEMUAN PENGELOLAAN DATA SDM KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT Bandung, 30 September 2014. KURATIF-REHABILITATIF. 7. LANSIA. 1. IBU HAMIL. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Disampikan oleh;Kepala Bagian Program dan Informasi -Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
Pada PERTEMUAN PENGELOLAAN DATA SDM KESEHATAN PROVINSI JAWA BARATBandung, 30 September 2014
Sistem Informasi SDM Kesehatandan Tantangannya
PEMBANGUNAN KESEHATAN DI ERA JKN
VISI
7. LANSIA1. IBU HAMIL
2. BAYI
3. BALITA
4. USIA SEKOLAH
5. REMAJA
6. USIA PRODUKTIF
Screening bayi baru
lahir
Imunisasi, vit A, PMT
UKS Kespro
Kesja
KURATIF-REHABILITATIF
PROMOTIF - PREVENTIF
Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai
mantap
2
3
PERAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANUU NO 17 TH 2007
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN MELALUI PENINGKATAN :
1.Upaya Kesehatan
2.Pembiayaan Kesehatan
3.Sumber Daya Manusia Kesehatan
4.Obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatn pengawasan
5.Pemberdyaan Masyarakat
6.Manajemen Kesehatan
Sumber daya manusia kesehatan adalah nakes (termasuk nakes strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya kesehatan dan manajemen kesehatan
PERPRES NO 72 TH 2012, BUTIR 270
Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
KEPMENKES NO 922/MENKES/SK/X/2008
AGENDA REFORMASI PPSDMK 1. Peningkatan kualitas ketersediaan data SDM Kesehatan yang komprehensif
(Sistem Informasi SDM Kesehatan)
2. Penguatan dan harmonisasi regulasi terkait SDM kesehatan
3. Pengembangan metode perencanaan SDM Kesehatan
4. Peningkatan produksi SDM Kesehatan
5. Pengembangan kurikulum pendidikan SDM kesehatan
6. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi berkelanjutan (CPD), termasuk Dokter Layanan Primer
7. Pemenuhan tenaga dan pemberian insentif bagi SDM kesehatan
8. Pengembangan pola karier SDM kesehatan
9. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi, registrasi, dan lisensi.
10. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lintas program dan sektor terkait PPSDM kesehatan
PROSES PENYUSUNAN RESNTRA KEMENKES TAHUN 2015-2019
VISI KEMENKES 2019Masy Sehat Yg Mandiri
& BerkeadilanMISI KEMENKES
2015-2019
T1. MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT
T2. MENINGKATNYA RESPONSIVENESS & PERLIN-DUNGAN MASY THD RISIKO SOSIAL & FINANSIAL DI
BIDANG KESEHATAN
Meningkatnya Kemandirian, Akses & Mutu Sediaan Farmasi
(Obat, Vaksin, Biosimilar) & Alkes (5)
Meningkatnya Kesehatan
masyarakat(1)
Meningkatnya Akses & Mutu Faskes (3)
Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas, dan Pemerataan
Tenaga Kesehatan (4)
SASARAN STRATEGIS/PROGRAM
Meningkatnya Kom-petensi & Kinerja
Aparatur Kemenkes (11)
Meningkatnya tata kelola kepemrintahan yang baik dan bersih
(10)
Meningkatnya Sistem Informasi
Kes. Terintegrasi (12)
ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI KEMENKES:•Penguatan primary health care (UKP dan UKM)•Continum of care thru life cycle•Intervensi berbasis health risk
KERANGKA REGULASI:
KERANGKA PENDANAAN:
Rncangan : PETA STRATEGI PENCAPAIAN VISI 2019 KEMENTERIAN KESEHATAN
P
ROG
RAM
GEN
ERIK
& T
EKN
IS K
EMEN
TERI
AN
KERANGKAKELEMBAGAAN:
Peningkatan Efektivitas Organisasi
• Percepatan Regulasi
• Penyempur-naan Sistem JKN-KIS
• Peningkatan Pendanaan Preventif & Promotif
• Peningkatan Efektivitas Pembiayaan Kesehatan
Meningkatnya Pengendalian PM &
Karantina Kes (2)
AKI, AKB, % STUNTING, % RMH TANGGA PHBS, KEMANDIRIAN OBAT
% PASIEN YG PUAS, CAKUPAN JKN-KIS, % UNMET NEED
Meningkatnya Dayaguna Kemitraan (DN & LN) (7)
Meningkatnya Integrasi Perencanaan, Bimtek & Monev
(8)
Meningkatnya Sinergitas Antar
K/L Pusat & Daerah (6)
Meningkatnya Koordinasi &
Efektivitas Litbangkes (9)
ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL (RPJMN 2015-2019)
Rancangan:PETA STRATEGI 2015-2019
LING-STRA
VISI BADAN PPSDM-K 2019Penggerak terwujudnya ketersediaan SDMK
sesuai kebutuhan Bangkes
Tersedianya sumberdaya
biaya
Tersedianya sumberdaya
biaya
Tersedianya sumberdaya
biaya
Meningkatnya jumlah, jenis & pemerataan SDMK
Meningkatnya mutu SDMK
Perencanaan SDMK
Dik & Diklat SDMK
Pendayagu-naan SDMK
Binawas SDMK
Tersedianya :• Rencana kebutuh- an SDMK• Rencana pendaya- gunaan SDMK• Rencana Pengem- bangan SDMK
• Terdistribusi & meratanya SDMK• Dimanfaatkannya SDMK• Berkembangnya karir SDMK
• Meningkatnya mu- tu SDMK• Meningkatnya mutu lulusan nakes• Terbinanya Poltek- kes Kemenkes
• Semua nakes me- miliki STR• Meningkatnya kinerja SDMK• Meningkatnya dsisiplin SDMK
IPOLEK-SOSBUD-HANKAM
Kerangka regulasi a.l.:•Kesehatan•JSN/BPJS•RUU Nakes•SKN
Arah kebijakan:•RPJPN•RPJPK•RPJMN•RENSTRA Ke- menkes
KELEMBA-GAAN
KEMENKES
USULAN IKP BADAN PPSDM KESEHATANRENSTRA KEMENKES 2015-2019
PERMASALAHAN SDM KESEHATAN
BELUM
TERPENUHI
7. Sumber Daya Manusia Kesehatan• Jumlah masih kurang, dari 9.599 Puskesmas:
• 938 puskesmas tanpa dokter• 2.898 puskesmas tanpa tenaga gizi• 5.895 puskesmas tanpa tenaga promkes
• Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentu akan tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes
• Mutu belum memadaiPublikasi Renstra Draft 1.pptx
11
JenisNakes per 100.000 penduduk
Status Target 2019
Dokter Umum 13,7 45
Dokter Gigi 4,3 13
Perawat 89,9 180
Bidan 49,9 120
Jumlah (%)Ners
D3 Keperawatan
D3 Kebidanan
dr drg
Rata2 48.0 43.0 41.1 65.8
Tertinggi 77.8 73.3 72.2
Terendah 13.3 10.0 7.8
Skor kelulusan
44.0 37.5 40.1 62.0 53.8
Lulus 63.0 67.5 53.5 71.3 76.0
JUMLAH SDM KESEHATAN DI INDONESIAMENURUT JENISNYA
Tahun 2010- 2013
NO JENIS KETENAGAAN
2010 2011 2012 2013
1 Dokter Spesialis
8.403 16.574 27.33338,866 4.4%
2 Dokter Umum 25.333 33.172 37.364 42,265 4.7%
3 Dokter gigi 8.731 10.575 11.826 13,092 1.5%
4 Perawat 169.797 230.280 235.496 295,508 33.1%
5 Bidan 96.551 120.924 126.276 136,606 15.3%
6 Farmasi 18.022 25.439 31.223 46,336 5.2%
7 Nakes Lainnya 64.908 99.631 97.904 125,349 14.1%
8 Non Nakes 109.307 124.694 139.812 193,875 21.7%
JUMLAH 501.052 661.289 707.234 891,897 100.0%
Masih ditemukan Puskesmas dan Rumah Sakit yang tidak lengkap Jumlah dan Jenis nakesnya. Masih dijumpai Puskesmas yang tidak ada Dokternya, 938 (9,8%) dari 9.599 Puskesmas.
JUMLAH PUSKESMAS YANG TIDAK ADA nakes
Keadaan s/d : 1 Januari 2014
NO JENIS nakes JUMLAH PUSKESMAS YANG TIDAK ADA nakes
JUMLAH %1. Dokter Umum 938 9,8%2. Dokter Gigi 4.121 42,9% 3. Perawat 255 2,7%4. Perawat Gigi 3.337 34,8%5. Bidan 364 3,8%6. Asisten Apoteker 4.265 44,4%7. Sarjana Farmasi/ Apoteker 7.621 79,4%8. nakes Masyarakat 2.778 28,9%9. Sanitarian 2.958 30,8%10. Gizi 2.898 30,2%11. Analis Kesehatan 5.274 54,9%
INDONESIA
NO TENAGA KESEHATAN JUMLAH RS KEADAAN KEBUTUHAN
STANDAR
KELEBIHAN KEKURANGAN
1 DR SP ANAK
2.228
4.764 3.341 2.301 878 2 DR SP OBGYN 5.685 3.371 3.071 757 3 DR SP PENYAKIT DALAM 4.509 3.296 2.054 841 4 DR SP BEDAH 4.071 3.289 1.762 980 5 DR SP RADIOLOGI 1.911 2.358 594 1.041 6 DR SP REHAB MEDIK 668 689 392 413 7 DR SP ANASTESI 2.999 1.602 1.827 430 8 DR SP JANTUNG PD 1.090 341 849 100 9 DR SP SYARAF 1.621 382 1.332 93 10 DR SP PARU 954 358 713 117 11 DR SP MATA 2.228 466 1.818 56 12 DR SP THT 2.092 340 1.785 33 13 DR SP PATOLOGI KLINIK 898 1.311 295 708 14 DR SP KESEHATAN JIWA 877 510 559 192 15 DR SP PATOLOGI ANATOMI 402 92 351 41 16 DR UMUM 21.365 12.670 10.213 1.518 17 DR GIGI 4.318 3.072 1.980 734 18 DR GIGI SP 490 1.634 195 1.339 19 PERAWAT 71.358 189.849 14.119 132.611 20 BIDAN 12.699 33.503 3.898 24.701 21 APOTEKER 14.831 4.042 11.587 798
22 TENAGA KETEKNISIAN FARMASI
4.393 16.809 1.292 13.708
23 TENAGA GIZI 2.822 4.055 1.735 2.968 24 SANITARIAN 1.770 3.034 983 2.247 25 KESMAS 2.069 2.972 1.552 2.455 26 ANALIS KESEHATAN 5.288 2.818 4.501 2.031
KETERSEDIAAN, KEBUTUHAN, KELEBIHAN DAN KEKURANGAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT TAHUN 2014
Sumber: Data Keadaan Tenaga Kesehatan: Sekretariat Badan PPSDMK, per 1 Januari 2014‐ ‐ Standar Tenaga: Permenkes 340/2010 tentang Klasifikasi RS
GAMBAR RASIO DOKTER PER 100.000 PENDUDUK
GAMBAR RASIO DOKTER SPESIALIS PER 100.000 PENDUDUK
146.542
7084
10063
4835
2243
2131
4041
2411
3680
983
2414
12793
10396
11319
2830
11586
2019
2869
2512
6127
8777
2240
3144
2019
3173
47764103
2272
653781
4755
2605
1244
3664
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
ACE
H
SUM
UT
SUM
BAR
RIA
U
JAM
BI
SUM
SEL
BEN
GKU
LU
LAM
PUN
G
BAB
EL
KEPR
I
DK
I JKT
JABA
R
JATE
NG
DIY
JATI
M
BAN
TEN
BALI
NTB
NTT
KALB
AR
KALT
ENG
KALS
EL
KALT
IM
SULU
T
SULT
ENG
SULS
EL
SULT
RA
GR
NTL
O
SULB
AR
MA
LUKU
MA
LUT
PAPU
A…
PAPU
A
Tenaga Kesehatan di seluruh Indonesia yang belum memenuhi kualifikasi setara D3 (Ahli Madya) Data per 31 desember tahun 2012
Tenaga Kebidanan & Keperawatan
Nasional yang belum Ahli
Madya
116.216
Threat: Reduksi ketersediaan tenaga kesehatandi DTPK
PERMASALAHAN DATA SDM KESEHATANKeadaan: sampai dengan tanggal 1 Januari 2014
NO
JENIS KETENAGAAN
TOTAL PUSKESMAS RUMAH SAKIT
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 Dokter Spesialis 38,866 4.4% 144 0.04% 42,356 12.4%
2 Dokter Umum 42,265 4.7% 17,531 5.26% 21,335 6.2%
3 Dokter gigi 13,092 1.5% 6,794 2.04% 4,312 1.3%
4 Perawat 295,508 33.1% 104,330 31.31% 71,846 21.0%
5 Bidan 136,606 15.3% 101,681 30.52% 12,355 3.6%
6 Farmasi 46,336 5.2% 9,768 2.93% 19,175 5.6%
7 Nakes Lainnya 125,349 14.1% 58,431 17.54% 22,111 6.5%
8 Non Nakes 193,875 21.7% 34,523 10.36% 148,082 43.4%
JUMLAH 891,897 100.0% 333,202 100.00% 341,572 100.0%Data KKI, yang sudah registrasi:1.Dokter Umum : 98.9662.Dokter Gigi : 25.4353.Dokter Spesialis: 25.9704.Dokter Gigi Sp : 2.337
Data MTKI, yang sudah registrasi:1.Perawat : 218.7752.Bidan : 227.2003.Nakes lainnya : 114.838
PERMASALAHAN DATA SDM KESEHATANDI JAWA BARAT
Keadaan: sampai dengan tanggal 1 Januari 2014
NO
JENIS KETENAGAAN
TOTAL PUSKESMAS RUMAH SAKIT
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 Dokter Spesialis 38,866 4.4% 144 0.04% 42,356 12.4%
2 Dokter Umum 42,265 4.7% 17,531 5.26% 21,335 6.2%
3 Dokter gigi 13,092 1.5% 6,794 2.04% 4,312 1.3%
4 Perawat 295,508 33.1% 104,330 31.31% 71,846 21.0%
5 Bidan 136,606 15.3% 101,681 30.52% 12,355 3.6%
6 Farmasi 46,336 5.2% 9,768 2.93% 19,175 5.6%
7 Nakes Lainnya 125,349 14.1% 58,431 17.54% 22,111 6.5%
8 Non Nakes 193,875 21.7% 34,523 10.36% 148,082 43.4%
JUMLAH 891,897 100.0% 333,202 100.00% 341,572 100.0%Data KKI, yang sudah registrasi:1.Dokter Umum : 98.9662.Dokter Gigi : 25.4353.Dokter Spesialis: 25.9704.Dokter Gigi Sp : 2.337
Data MTKI, yang sudah registrasi:1.Perawat : 218.7752.Bidan : 227.2003.Nakes lainnya : 114.838
21
Sistem Informasi SDMK• Visi dan Misi SISDMK• SI SDMK dalam
Kementerian Kesehatan• Tujuan Pengembangan SI
SDMK• Tantangan SISDMK• Perkembangan SISDMK
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
• BAB XIV• INFORMASI KESEHATAN
• Pasal 168
(1) Untuk menyelengarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan
(2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2014LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 126
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5542
2424
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
SDM K
Farmasi, Alkes dan Makanan
Litbang
Pemberdayaan Masyarakat
Manajemen Kesehatan
Pembiayaan Kesehatan
(termasuk JKN)
Upaya Kesehatan
•Derajat Kesehatan
•Perlindungan finansial
•Responsiveness yankes
(Perpres No 72/2012)
25
SDM KESEHATAN SEBAGAI SUB SKN
Subsistem sumber daya manusia kesehatan adalah pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, yang meliputi: 1. Upaya perencanaan;2. Pengadaan, 3. pendayagunaan, serta 4. pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia
kesehatan
UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN GUNA MEWUJUDKAN DERAJAT KESEHATAN
MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA.
A.PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANPenyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan dilakukan
dengan:
1. Memperhatikan kebutuhan SDM Kesehatan yang diutamakan, baik dalam upaya kesehatan primer maupun upaya kesehatan sekunder serta tersier, (Pasal 286).
2. Meliputi jenis, jumlah, dan kualifikasinya dilakukan dengan:
a. Meningkatkan dan memantapkan keterkaitannya dengan unsur lainnya dalam manajemen PPSDM Kesehatan
b. Memperhatikan tujuan pembangunan kesehatan dan kecenderungan permasalahan kesehatan di masa depan, (Pasal 287).
3. Berdasarkan fakta (berbasis bukti) melalui peningkatan SI SDM Kesehatan, (Pasal 288).
B. PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN1. Standar pendidikan nakes mengacu kepada standar kompetensi dan
standar pelayanan serta perlu didukung oleh etika profesi, (Pasal 289).
2. Standar pelatihan SDM Kesehatan mengacu kepada standar kompetensi dan standar pelayanan serta perlu didukung oleh etika profesi, (Pasal 290).
3. Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi dan masyarakat menetapkan standar kompetensi dan standar pendidikan yang berlaku secara nasional, (Pasal 291)
4. Pemerintah bertanggung jawab mengatur pendirian institusi pendidikan dan pembukaan program pendidikan nakes yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan, (Pasal 292).
5. Pendirian institusi pendidikan dan pembukaan program pendidikan ditekankan untuk menghasilkan lulusan nakes yang bermutu dan dapat bersaing secara global dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan, dinamika pasar baik di dalam maupun di luar negeri, dan kemampuan pengadaan nakes dengan yang sudah ada, (Pasal 293).
6. Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi membentuk badan regulator profesi yang bertugas menyusun berbagai peraturan persyaratan, menentukan kompetensi umum, prosedur penetapan kompetensi khusus nakes , serta menentukan sertifikasi institusi pendidikan dan pelatihan profesi, (Pasal 294).
7. Kompetensi nakes harus setara dengan kompetensi nakes di dunia internasional, sehingga registrasi nakes lulusan dalam negeri dapat diakui di dunia internasional, (Pasal 295).
8. Penyelenggaraan pendidikan nakes harus memenuhi akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Institusi/fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi wajib mendukung penyelenggaraan pendidikan nakes, (Pasal 296).
9. Penyelenggaraan pendidikan nakes harus responsif gender yang berorientasi kepada kepentingan peserta didik (student centered), (Pasal 297).
C. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1. Pemerintah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan
upaya penempatan nakes yang ditujukan untuk mencapai pemerataan yang berkeadilan dalam pembangunan kesehatan, (Pasal 298).
2. Dalam rangka penempatan nakes untuk kepentingan pelayanan publik dan pemerataan, Pemerintah/Pemerintah Daerah melakukan berbagai pengaturan untuk memberikan imbalan material atau non material kepada tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di daerah yang tidak diminati, seperti: daerah terpencil, daerah sangat terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau-pulau terluar dan terdepan, serta daerah bencana dan rawan konflik, (Pasal 299).
3. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta melakukan rekrutmen dan penempatan nakes dan tenaga pendukung kesehatan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan dan/atau menjalankan tugas serta fungsi institusinya, (Pasal 300).
C. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 4. Pemerintah/Pemerintah Daerah bersama unit pelaksana teknisnya
(UPT) dan masyarakat melakukan rekrutmen dan penempatan tenaga penunjang (tenaga masyarakat) yang diperlukan untuk mendukung Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan, (Pasal 301).
5. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta mengembangkan dan menerapkan pola karir nakes yang dilakukan secara transparan, terbuka, dan lintas institusi melalui jenjang jabatan struktural dan jabatan fungsional, (Pasal 302).
6. Pemerintah/Pemerintah Daerah, bersama organisasi profesi dan swasta mengupayakan penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan karir dan profesionalisme nakes, (Pasal 303).
D. PENGAWASAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN1. Pembinaan, penyelenggaraan, pengembangan, dan pemberdayaan sumber
daya manusia kesehatan diberbagai tingkatan dan/atau organisasi memerlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah dan Pemda serta dukungan peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan tersebut, (Pasal 309).
2. Pembinaan dan pengawasan praktik profesi bagi nakes dliakukan melalui uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan pemberian izin praktik/izin kerja bagi tenaga kesehatan yang memenuhi syarat, (Pasal 310).
3. Sertifikasi tenaga kesehatan dalam bentuk ijazah diberikan oleh institusi pendidikan yang terakreditasi dan dalam bentuk sertifikat kompetensi diberikan setelah melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh kolegium atau lembaga uji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, (Pasal 311).
4. Registrasi nakes dilakukan oleh lembaga/instansipemerintah yang berwenang untuk itu sebagai bentuk pengesahan kompetensi tenaga kesehatan dan sebagai dasar pemberian kewenangan melakukan praktik profesi di seluruh wilayah Indonesia, (Pasal 312).
D. PENGAWASAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
5. Pemberian izin praktik/izin kerja bagi nakes dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemda kabupaten/kota di bidang kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi terkait sebagai bentuk pemberian kewenangan melakukan praktik profesi pada tempat tertentu dalam rangka memperoleh penghasilan secara mandiri dari profesinya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Pasal 313).
6. Pengawasan SDM Kesehatan dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik/disiplin/hukum yang dilakukan oleh nakes maupun tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang bekerja dalam bidang kesehatan. Pelanggaran etik dapat dikenakan sanksi etik oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Pelanggaran disiplin dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian kepada pihak lain, maka dalam rangka melindungi masyarakat, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Pasal 315).
INFORMASI SDM KESEHATAN (PASAL 8 AYAT 1 HURUF D)
Paling sedikit memuat Informasi1.Jenis, Jumlah, Kompetensi, Kewenangan dan pemerataan SDM Kesehatan2.Sumber daya untuk Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan3.Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
“Terwujudnya Sistem Informasi SDM Kesehatan dalam menyediakan data dan
informasi SDMK yang lengkap, akurat dan tepat waktu guna mendukung PPSDM
Kesehatan baik di pusat maupun di daerah dalam mewujudkan masyarakat sehat yang
mandiri dan berkeadilan”
VISI SI SDMK
35
Misi SI SDMK
Meningkatkan produk dan diseminasi informasi sumber daya manusia kesehatan sesuai perkembangan kebutuhan baik di pusat maupun daerah.
Mengembangkan dan meningkatkan SI SDMK melalui pengembangan metode, pengembangan indikator dan penelitian.
Mengembangkan sumber daya SI SDMK melalui pengembangan sumber daya manusia pengelola sistem informasi, pembiayaan, IPTEK dan sarana prasarana.
Menguatkan pengelolaan SI SDMK melalui pengembangan regulasi, perencanaan kebijakan dan program, pengorganisasian, kerjasama dan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan
dan pengawasan.
Menguatkan pelaksanaan SI SDMK melalui penetapan data dan informasi, meningkatkan kemampuan sumber data dan meningkatkan pengumpulan, pengolahan, penyajian serta analisis
data dan informasi sumber daya manusia kesehatan.
SI SDMK DI KEMENTERIAN KESEHATAN
PUSRENGUN PUSTANSERDIK
SI PUSRENGUN SI PUSTANSERDIK
PUSDIKLAT NAKES
SI PUSDIKLAT NAKES
PUSDIKLAT APARATUR
SI PUSDIKLAT APARATUR
BANK DATA SDMK(DATA WAREHOUSE)
BANK DATASISTEM INFORMASI
KESEHATAN
APLIKASI SI SDMK
DINKES KAB/KOTA
DINKES PROVINSI
PUBLIKSTAKEHOLDER
(LINPROG-LINSEK)
Admin Admin
Admin Admin
Admin
Admin
Admin
MODEL SI SDMK
PUSDATIN
SET BPPSDMK
Pengembangan SI SDMK
1. Telah dikembangkan dan digunakan Kodifikasi SDMK dalam pemetaan SDM Kesehatandi seluruh
wilayah Indonesia
2. Telah dikembangkan Bank Data SDMK dan telah terintegrasi dengan Bank Data Sistem Informasi
Kesehatan
3. Produk SI SDMK telah dimuat di website BPPSDMK dan dapat diakses melalui
www.bppsdmk.depkes.go.id
Tantangan Pengembangan SI SDMK
DUALISME PROFESI (PNS DAN SWASTA)
NAKESNON NAKES
DINAMIKA PERUBAHAN STATUS NAKES YANG CEPAT
JENIS NAKES YANG TERUS
BERKEMBANG
TANTANGAN DALAM PENCATATAN
(UPDATE, KODEFIKASI)
DESENTRALISASI
STAKE HOLDER (PENGGUNA DAN
PEMASOK INFORMASI) BERAGAM
UNIT PENGELOLA DATA SDMK TURN OVER
NON SISTEM1.
KOD
IFIK
ASI
STAN
DAR
D
(TER
MAS
UK
RUM
PUN
PE
ND
IDIK
AN
DAN
PR
OFE
SI
NAK
ES)
2.D
ATA
IND
IVID
UA
L (J
UM
LAH
SA
NG
AT
BESA
R?)
3.IN
TEG
RASI
D
ATA
DEN
GAN
LI
NTA
S PR
OG
RAM
D
AN
LIN
TAS
SEKT
OR
4.AD
ANYA
U
NIT
PE
NG
ELO
LA
DAT
A D
I D
AERA
H5.
REG
ULA
SI
SOLUSI?
REKAPITULASI SDM KESEHATAN DI SELURUH FASYANKESPROVINSI JAWA BARAT
No. Nama Kabupaten Medis Keperawatan
Farmasi Nakes
Lainnya Non
Nakes Jumlah
Dokter Spesialis
Dokter Umum
Dokter gigi
Perawat Bidan
1BOGOR 368 446 148 1.850 1.043 238 623 1.389 6.105 2SUKABUMI 98 155 46 729 351 92 283 658 2.412 3CIANJUR 33 111 28 809 618 60 200 534 2.393 4BANDUNG 63 153 52 1.078 549 141 253 737 3.026 5GARUT 42 100 22 1.245 637 104 231 893 3.274 6TASIKMALAYA 3 77 23 482 604 64 199 207 1.659 7CIAMIS 39 101 18 718 604 65 315 430 2.290 8KUNINGAN 81 114 26 624 551 80 165 542 2.183 9CIREBON 184 222 61 1.733 766 237 471 1.130 4.804
10MAJALENGKA 33 87 16 749 492 33 258 500 2.168 11SUMEDANG 32 62 22 721 427 119 201 662 2.246 12INDRAMAYU 60 112 27 961 615 82 220 564 2.641 13SUBANG 37 103 35 1.016 510 67 262 548 2.578 14PURWAKARTA 71 104 34 960 359 94 234 750 2.606 15KARAWANG 296 216 72 2.066 810 254 482 1.501 5.697 16BEKASI 377 283 128 1.653 744 207 398 1.073 4.863 17BANDUNG BARAT 61 95 36 484 421 56 235 389 1.777 18KOTA BOGOR 311 245 102 1.230 242 167 322 836 3.455 19KOTA SUKABUMI 47 81 35 636 137 85 210 527 1.758 20KOTA BANDUNG 1.451 574 401 5.131 887 666 1.819 5.076 16.005 21KOTA CIREBON 191 140 46 924 276 172 221 814 2.784 22KOTA BEKASI 513 329 185 1.496 350 297 486 1.123 4.779 23KOTA DEPOK 324 218 113 838 304 208 340 829 3.174 24KOTA CIMAHI 173 146 43 951 137 138 210 941 2.739
25KOTA TASIKMALAYA 141 113 37 928 396 158 344 614 2.731
26KOTA BANJAR 38 41 10 393 126 38 158 342 1.146
TOTAL 5.067 4.428 1.766 30.405 12.956 3.922 9.140 23.609 91.293
REKAPITULASI SDM KESEHATAN DI PUSKESMASPROVINSI JAWA BARAT
kode kab/kota
Kab/Kota Jml Puskesmas dr. Spesialis
dr. Umum dr. gigi Perawat Perawat Gigi Bidan Kefarmasian JUMLAH
3201 Kab. Bogor 101 - 201 79 500 52 674 25 1.531
3202 Kab. Sukabumi 58 - 68 25 253 30 281 17 674
3203 Kab. Cianjur 45 - 59 23 350 33 572 22 1.059
3204 Kab. Bandung 62 - 91 40 285 88 477 38 1.019
3205 Kab. Garut 65 - 66 17 658 - 521 36 1.298
3206 Kab. Tasikmalaya 40 - 67 22 373 74 581 26 1.143
3207 Kab. Ciamis 52 - 76 14 416 62 547 26 1.141
3208 Kab. Kuningan 37 - 46 12 208 21 453 15 755
3209 Kab. Cirebon 57 - 87 34 653 59 613 33 1.479
3210 Kab. Majalengka 32 - 49 12 343 44 440 4 892
3211 Kab. Sumedang 32 - 35 19 233 30 386 35 738
3212 Kab. Indramayu 49 - 62 20 572 21 540 22 1.237
3213 Kab. Subang 40 - 57 19 515 105 422 14 1.132
3214 Kab. Purwakarta 20 - 48 21 386 38 274 24 791
3215 Kab. Karawang 50 - 81 39 497 282 584 27 1.510
3216 Kab. Bekasi 39 - 90 36 680 29 522 33 1.390
3217 Kab. Bandung Barat 31 - 47 22 155 - 370 20 614
3271 Kota Bogor 24 4 99 45 125 23 133 30 459
3272 Kota Sukabumi 15 - 31 25 108 18 70 19 271
3273 Kota Bandung 73 3 150 90 342 71 340 10 1.006
3274 Kota Cirebon 22 - 58 25 130 26 142 29 410
3275 Kota Bekasi 31 1 148 88 197 39 212 35 720
3276 Kota Depok 32 - 77 41 111 27 115 13 384
3277 Kota Cimahi 13 1 39 15 56 16 56 25 208
3278 Kota Tasikmalaya 20 - 33 16 151 43 218 20 481
3279 Kota Banjar 10 - 16 4 94 14 78 3 209
JUMLAH 1.050 9 1.881 803 8.391 1.245 9.621 601 22.551
DAFTAR PUSKESMAS YANG BELUM MENGUPDATE DATA SDMKPROVINSI JAWA BARAT
No Nama Kabupaten Kode Puskesmas Nama Puskesmas Keterangan
1Kab. Bogor P3201271202 KIARA PANDAK BLM ADA DOKTER
2Kab. Sukabumi P3202030202 BUNIWANGI BLM ADA DOKTER
3Kab. Sukabumi P3202110201 PELABUHAN RATU BLM ADA DOKTER
4Kab. Sukabumi P3202173201 SUKALARANG BLM ADA DOKTER
5Kab. Sukabumi P3202201202 CIBOLANGKIDUL BLM ADA DOKTER
6Kab. Sukabumi P3202211201 CICANTAYAN BLM ADA DOKTER
7Kab. Sukabumi P3202220202 GIRIJAYA BLM ADA DOKTER
8Kab. Cianjur P3203050203 GIRIJAYA BLM ADA DOKTER
9Kab. Cianjur P3203100202 SINDANGKERTA BLM ADA DOKTER
10Kab. Cianjur P3203220202 SUKANAGALIH BLM ADA DOKTER
11Kab. Bandung P3204010201 CIWIDEY BLM ADA DOKTER
12Kab. Bandung P3204020201 PASIR JAMBU BLM ADA DOKTER
13Kab. Bandung P3204040101 PANGALENGAN DTP BLM ADA DOKTER
14Kab. Bandung P3204191201 KUTAWARINGIN BLM ADA DOKTER
15Kab. Bandung P3204270201 DAYEUH KOLOT BLM ADA DOKTER
16Kab. Bandung P3204290203 CIBIRU HILIR BLM ADA DOKTER
17Kab. Garut P3205010101 CISEWU DTP BLM ADA DOKTER
18Kab. Garut P3205020201 TALEGONG BLM ADA DOKTER
19Kab. Garut P3205031201 MEKARMUKTI BLM ADA DOKTER
20Kab. Garut P3205050101 SINDANGRATU DTP BLM ADA DOKTER
21Kab. Garut P3205080202 MAROKO BLM ADA DOKTER
22Kab. Garut P3205151201 SUKAHURIP BLM ADA DOKTER
23Kab. Garut P3205160202 PAKUWON BLM ADA DOKTER
24Kab. Garut P3205181202 KERSAMENAK BLM ADA DOKTER
25Kab. Garut P3205200203 CEMPAKA BLM ADA DOKTER
26Kab. Garut P3205240202 LEMBANG BLM ADA DOKTER
27Kab. Garut P3205261201 SUKAMERANG BLM ADA DOKTER
DAFTAR PUSKESMAS YANG BELUM MENGUPDATE DATA SDMKPROVINSI JAWA BARAT
No Nama Kabupaten Kode Puskesmas Nama Puskesmas Keterangan
28Kab. Garut P3205280202 KADUNGORA BLM ADA DOKTER
29Kab. Tasikmalaya P3206161201 GUNUNGTANJUNG BLM ADA DOKTER
30Kab. Ciamis P3207020101 CIJULANG BLM ADA DOKTER
31Kab. Kuningan P3208170101 CILIMUS BLM ADA DOKTER
32Kab. Cirebon P3209080202 SIDAMULYA BLM ADA DOKTER
33Kab. Cirebon P3209120203 SENDANG BLM ADA DOKTER
34Kab. Cirebon P3209151201 PANGKALAN BLM ADA DOKTER
35Kab. Cirebon P3209121202 SINDANG JAWA N/A
36Kab. Majalengka P3210010202 MARGAJAYA N/A
37Kab. Sumedang P3211060202 SITU BLM ADA DOKTER
38Kab. Sumedang P3211161201 CISARUA BLM ADA DOKTER
39Kab. Sumedang P3211170202 TANJUNG KERTA BLM ADA DOKTER
40Kab. Indramayu P3212090202 KEDUNGWUNGU BLM ADA DOKTER
41Kab. Indramayu P3212150202 PLUMBON BLM ADA DOKTER
42Kab. Karawang P3215072203 CIKAMPEK UTARA N/A
43Kab. Karawang P3215130202 LEMAH DUHUR N/A
44Kab. Karawang P3215160202 SUNGAI BUNTU N/A
45Kab. Bekasi P3216090202 BABELAN II BLM ADA DOKTER
46Kab. Bandung Barat P3217120202 CIKOLE BLM ADA DOKTER
47Kab. Bandung Barat P3217130202 PASIRLANGU BLM ADA DOKTER
48Kab. Bandung Barat P3217150202 CIRATA BLM ADA DOKTER
49Kota Bandung P3273020201 SUKAHAJI BLM ADA DOKTER
50Kota Bandung P3273030201 SUKA PARKIR BLM ADA DOKTER
51Kota Bandung P3273050204 ASTANA ANYAR BLM ADA DOKTER
52Kota Bandung P3273110203 CIPADUNG BLM ADA DOKTER
53Kota Bandung P3273142203 GIRIMANDE BLM ADA DOKTER
54Kota Bandung P3273170202 BALAI KOTA BLM ADA DOKTER
55Kota Bandung P3273210203 JATIHANDAP BLM ADA DOKTER
56Kota Bandung P3273220201 CIKUTRA LAMA BLM ADA DOKTER
57Kota Cirebon P3274030204 PULASAREN BLM ADA DOKTER
58Kota Depok P3276010204 KEDAUNG N/A
59Kota Depok P3276010206 BOJONGSARI N/A
Burung Irian, Burung CendrawasihSekian dan Terimakasih