BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. (0717) 92536 Faximile (0717) 92534

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 14 TAHUN 2008

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka;

b. bahwa penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Bangka. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana

Operasional Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka. 7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah. 8. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada

Daerah Otonom dalam Rangka Negara Kesatuan Repubik Indonesia.

3

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2 (1) Dinas Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di

bidang Pertambangan dan Energi. (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pasal 3

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pertambangan dan energi.

Bagian Ketiga

Fungsi Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan

lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya. Bagian Keempat

Kewenangan Pasal 5

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang mineral, batubara,

panas bumi dan air tanah; b. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan

batubara serta panas bumi skala Daerah; c. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala Daerah; d. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin

penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah Daerah; e. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada

wilayah Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi; f. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi,

yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;

g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;

h. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah Daerah;

4

i. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah Daerah;

j. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah Daerah;

k. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah Daerah; l. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan

pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah Daerah;

m. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah Daerah;. n. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan

batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah Daerah;

o. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah Daerah; p. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta

pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah Daerah; q. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan

cadangan mineral dan batubara di wilayah Daerah; r. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan

fungsional Daerah; s. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi,

migas dan air tanah pada wilayah Daerah; t. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada

wilayah Daerah; u. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada

wilayah Daerah; v. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana

dan kawasan lingkungan geologi di wilayah Daerah; w. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan

bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah Daerah; x. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah Daerah; y. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah

Daerah; z. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah Daerah; aa. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah Daerah; bb. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah Daerah; cc. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah Daerah; dd. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Daerah; ee. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam Daerah; ff. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin

usahanya dikeluarkan oleh Daerah; gg. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya

dikeluarkan oleh Daerah; hh. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam Daerah; ii. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS

kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Daerah;

5

jj. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;

kk. Pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh Daerah;

ll. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah Daerah; mm. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan

jabatan fungsional Daerah; nn. Penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama

pemerintah. oo. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk

kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah Daerah; pp. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas; qq. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak

dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah Daerah; rr. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM

serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Daerah;

ss. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas; tt. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum

(SPBU); uu. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan

usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;

vv. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional Daerah;

ww. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessment bekerjasama dengan lembaga assessment DESDM;

xx. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala Daerah;

yy. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama

Susunan Organisasi Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris; c. Bidang Energi dan Sumberdaya; d. Bidang Pengawasan; e. Bidang Bina Usaha; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

6

Bagian Kedua Penjabaran Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 7 Kepala Dinas mempunyai tugas megkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 8 Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9 Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pertambangan dan Energi dan

memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;

b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pertambangan dan Energi;

c. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;

d. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;

e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 11

Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum.

7

Pasal 12 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. Pengumpulan dan pensistematisasian data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas Pertambangan dan Energi;

b. Penyiapan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Pertambangan dan Energi;

c. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Pertambangan dan Energi;

d. Penghimpunan, pengolahan dan penganalisisan data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

f. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Pembelajaran dan penelaahan Peraturan Perundang-undangan mengenai

keuangan; b. Penyusunan rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA; c. Penyiapan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan rutin; e. Penyelenggaraan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku; f. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan bahan laporan keuangan rutin sesuai

dengan ketentuan yang berlaku; g. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku; h. Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai

dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan

fungsinya; j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;

b. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan; c. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta

keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain; d. Penyelenggaraan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan

menyelenggarakan tata usahanya; e. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

pegawai; f. Pengendalian surat masuk dan surat keluar; g. Pengendalian arsip aktif; h. Pelaksanaan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat; i. Pelaksanaan administrasi barang dan perlengkapan kantor; j. Penyiapan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor;

8

k. Penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;

l. Penyiapan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor; m. Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan

Barang Unit (RPBU); n. Penyiapan bahan laporan Dinas Pertambangan dan Energi; o. Penyiapan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan

lingkungan kantor; p. Penyiapan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta

perlengkapan kantor; q. Pembuatan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum; r. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum; s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan

fungsinya; t. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 3 Bidang Energi dan Sumberdaya

Pasal 13 Bidang Energi dan Sumberdaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan, pengelolaan, konservasi dan inventarisasi potensi energi, endapan bahan galian, air tanah dan geologi lingkungan dalam wilayah Daerah.

Pasal 14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Energi dan Sumberdaya mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pembuatan laporan kegiatan

pengembangan, pengelolaan dan inventarisasi potensi endapan bahan galian, air tanah, geologi lingkungan dan energi;

b. Pembuatan rekomendasi penyusunan tata ruang Daerah berdasarkan potensi sumberdaya mineral, air tanah dan geologi lingkungan lokal untuk pembangunan yang berkelanjutan;

c. Pemberian saran dan rekomendasi teknis dalam penerbitan izin pengusahaan mineral, energi dan pemanfaatan air;

d. Perekomendasian penerapan metoda teknis tertentu pada kegiatan usaha pertambangan;

e. Pengevaluasian data dan laporan pengelolaan usaha pertambangan umum dan air bawah tanah/permukaan dalam upaya konservasi sumberdaya mineral dan air;

f. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengembangan sumber energi baru dan terbarukan;

g. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Kabupaten; h. Penyiapan data potensi dan konservasi sumberdaya mineral, geologi dan energi; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya; j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

9

Pasal 15 Bidang Energi dan Sumberdaya terdiri dari : a. Seksi Investasi dan Pemetaan Sumberdaya Mineral, Air Tanah dan Gelogi; b. Seksi Konservasi Sumberdaya Mineral, Air, Energi dan Geologi.

Pasal 16

(1) Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Sumberdaya Mineral, Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelidikan dan pemetaan geologi untuk

menginventarisasikan potensi sumberdaya mineral hingga menghasilkan potensi cadangan tereka endapan bahan galian;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelidikan hidrogeologi untuk mengetahui potensi resevoir air tanah;

c. Menyiapkan bahan pemetaan keadaan geologi lingkungan untuk kepentingan perencanaan tata ruang dan pengembagan wilayah;

d. Menyiapkan bahan pengumpulan, penginventarisasian, penganalisaan dan pengevaluasian laporan cadangan/eksplorasi yang disampaikan oleh pemegang KP/SIPD;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan dan pengukuran lapangan atas lokasi yang diajukan oleh pemohon usaha pertambangan, energi dan pemanfaatan air untuk merumuskan saran teknis dalam rangka penerbitan izin;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Seksi Konservasi Sumberdaya Mineral, Air, Energi dan Geologi mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan melaksanakan program konservasi

sumberdaya mineral, energi dan air bawah tanah/permukaan dalam wilayah Daerah;

b. Menyiapkan bahan penghimpunan, penganalisaan dan pengevaluasian data pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya mineral, energi dan air bawah tanah/permukaan;

c. Menyiapkan bahan pengevaluasian rencana kerja eksploitasi mineral dari sisi konservasi untuk merumuskan saran/rekomendasi teknis dalam pengusahaan sumberdaya mineral;

d. Menyiapkan bahan analisis dan evaluasi terhadap rencana teknis pelaksanaan eksplorasi sumberdaya mineral dan air tanah;

e. Menyiapkan bahan perumusan konsep rencana umum ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Kabupaten;

f. Menyiapkan bahan pengelolaan kegiatan pengembangan sumber energi baru dan terbarukan;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

10

Paragraf 4 Bidang Pengawasan

Pasal 17 Bidang Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan dan pengusahaan pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengawasan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pembuatan laporan kegiatan pengawasan

terhadap pengusahaan mineral, energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan dalam wilayah Daerah;

b. Pelaksanaan penertiban terhadap kegiatan pertambangan, energi dan pemanfaatan air tanpa izin;

c. Pemberian saran dan rekomendasi teknis terhadap penerbitan izin dalam pengusahaan mineral, energi dan pemanfatan air tanah/permukaan;

d. Pemberian rekomendasi jenis sanksi terhadap pelanggaran dalam usaha pertambangan, energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan;

e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pengusahaan pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan;

f. Penganalisaan dan pengevaluasian rencana dan laporan kegiatan usaha pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

h. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 19

Bidang Pengawasan terdiri dari : a. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum; b. Seksi Pengawasan Energi dan Pemanfaatan Air.

Pasal 20 (1) Seksi Pengawasan Pertambangan Umum mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan kegiatan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

b. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan lingkungan pertambangan;

c. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan teknis pertambangan yang meliputi wilayah usaha, peralatan, produksi, pemasaran, tenaga kerja, keuangan, penerapan standar pertambangan, reklamasi dan penutupan tambang;

d. Menyiapkan bahan perumusan saran dan rekomendasi teknis dalam penerbitan izin kelaikan operasi Kapal keruk/Isap pertambangan dan peralatan produksi, pesawat angkat, bejana tekan, katup pengaman bertekanan, tangki penimbunan bahan bakar cair, gudang bahan peledak;

11

e. Menyiapkan bahan perumusan dan mempertimbangkan pengesahan Kepala Teknik Tambang, penerbitan Kartu Izin Meledak (KIM) dan Izin pengoperasian peralatan pertambangan;

f. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan kegiatan penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin;

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan dan pengukuran lapangan terhadap lokasi permohonan izin pertambangan guna memberikan rumusan rekomendasi dan saran teknis dalam penerbitan KP/IPR/SIPD;

h. Menyiapkan bahan penganalisaan dan pengevaluasian rencana dan laporan kegiatan usaha pertambangan;

i. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi jenis sangsi terhadap pelanggaran usaha pertambangan;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Seksi Pengawasan Energi dan Pemanfaatan Air mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan

pengawasan dan penertiban usaha/kegiatan di bidang energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan dan survey lapangan terhadap lokasi permohonan izin usaha di bidang energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan guna memberikan rumusan rekomendasi dan saran teknis dalam penerbitan izin penimbunan BBM, izin impor, penimbunan, pelayanan dan penjualan bahan bakar khusus, usaha ketenagalistrikan, usaha pengeboran air bawah tanah, usaha pemanfaatan air bawah tanah/permukaan;

c. Menyiapkan bahan pengelolaan kegiatan pemantauan mutu BBM dan pelumas; d. Menyiapkan bahan pengelolaan kegiatan pemantauan harga dan distribusi BBM

bersubsidi; e. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi penetapan HET minyak tanah; f. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi jenis saksi terhadap pelanggaran

usaha di bidang energi dan pemanfaatan air; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugas dan fungsinya; h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang

langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Bina Usaha Pasal 21

Bidang Bina Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan pemberian izin, pembinaan dan penyajian data pengusahaan mineral, energi dan pemanfaatan air.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi :

12

a. Pelaksanaan proses pengelolaan secara teknis maupun administratif permohonan perizinan usaha pertambangan umum dan energi serta rekomendasi teknis izin pengeboran dan penurapan pemanfaatan air tanah/permukaan dan pemanfaatan air tanah/permukaan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dalam wilayah Daerah serta mengkoordinasikan proses tersebut dengan Bidang-Bidang, Dinas dan Instansi terkait);

b. Perekomendasian dalam penetapan subjek, objek, jangka waktu, kapasitas dan kewajiban keuangan dalam rangka penerbitan izin usaha pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan;

c. Perekomendasian usulan pendapatan Daerah dari sektor pertambangan dan energi; d. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan sehingga terciptanya pengusahaan mineral,

energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan yang baik, benar, berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam wilayah Daerah;

e. Perumusan standarisasi teknis dalam pengusahaan mineral, energi dan pemanfaatan air;

f. Penyiapan data, statistik dan laporan dalam pengusahaan mineral, energi dan pemanfaatan air dalam wilayah Daerah;

g. Pengusulan jenis sangsi terhadap pelanggaran usaha pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan dengan pertimbangan rekomendasi dari Kepala-Kepala Bidang lainnya;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 23

Bidang Bina Usaha terdiri dari : a. Seksi Perizinan, Penetapan dan Pendapatan; b. Seksi Bimbingan Usaha; c. Seksi Pendataan dan Statistik.

Pasal 24 (1) Seksi Perizinan, Penetapan dan Pendapatan mempunyai tugas :

a. Menerima, mencatat, menginventarisir, meneliti dan merekapitulasi persyaratan administrasi dan teknis permohonan izin usaha pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan;

b. Menindaklajuti dan memproses permohonan perizinan usaha pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan;

c. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi penetapan lokasi dan luas wilayah, jangka waktu, kapasitas dan kewajiban keuangan dalam rangka penerbitan izin;

d. Menyiapkan bahan penyusunan draft Keputusan tentang pemberian izin usaha pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan;

e. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi usulan pendapatan Daerah dari sektor pertambangan dan energi;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas :

13

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan bagi pemegang izin usaha pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan terhadap kegiatan sosialisasi dan penyuluhan produk hukum bidang pertambangan dan energi kepada masyarakat;

c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan rumusan standarisasi teknis dalam pengusahaan pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan;

d. Menyiapkan bahan penganalisaan, pengevaluasian dan menindaklanjuti rencana dan laporan kegiatan usaha pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(3) Seksi Pendataan dan Statistik mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan terhadap kegiatan pendataan

pengusahaan pertambangan umum, energi dan air tanah; b. Mengumpulkan, menginventarisir, menganalisa dan mengevaluasi semua data

serta menyajikannya dalam bentuk angka statistik (bank data) pengusahaan pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan dalam wilayah kabupaten;

c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan tentang pengusahaan pertambangan umum, energi dan air tanah/permukaan secara rutin dan berkala;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 25

(1) UPTD mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

(2) UPTD mempunyai fungsi dan perencanaan teknis operasional, pelaksana teknis fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional.

(3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

(4) UPTD terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPEGAWAIAN Pasal 26

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

14

BAB V TATA KERJA

Pasal 27 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada

Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam melaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Setiap bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4) Setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan

tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. (5) Setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidangnya masing-masing. (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas

dapat menunjuk Sekretaris Dinas atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.

(7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tetap pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29 Pada saat berlakunya Peraturan ini, Keputusan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 14 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

15

Pasal 30 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 14

Mengetahui, Salinan sesuai aslinya

KABAG HUKUM DAN ORGANISASI

TERKISAH ALIE HASAN, SH NIP. 440018176