• Home

  • Documents

  • manado.bpk.go.id · ditugaskan, khusus Surat Perintah Tugas (SVT) luar daerah ditandatangani...
15

manado.bpk.go.id · ditugaskan, khusus Surat Perintah Tugas (SVT) luar daerah ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah; 7. Perjalanan Dinas dalam hal-hal

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: manado.bpk.go.id · ditugaskan, khusus Surat Perintah Tugas (SVT) luar daerah ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah; 7. Perjalanan Dinas dalam hal-hal
Page 2: manado.bpk.go.id · ditugaskan, khusus Surat Perintah Tugas (SVT) luar daerah ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah; 7. Perjalanan Dinas dalam hal-hal
Page 3: manado.bpk.go.id · ditugaskan, khusus Surat Perintah Tugas (SVT) luar daerah ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah; 7. Perjalanan Dinas dalam hal-hal
Page 4: manado.bpk.go.id · ditugaskan, khusus Surat Perintah Tugas (SVT) luar daerah ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah; 7. Perjalanan Dinas dalam hal-hal
Page 5: manado.bpk.go.id · ditugaskan, khusus Surat Perintah Tugas (SVT) luar daerah ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah; 7. Perjalanan Dinas dalam hal-hal
Page 6: manado.bpk.go.id · ditugaskan, khusus Surat Perintah Tugas (SVT) luar daerah ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah; 7. Perjalanan Dinas dalam hal-hal
Page 7: manado.bpk.go.id · ditugaskan, khusus Surat Perintah Tugas (SVT) luar daerah ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah; 7. Perjalanan Dinas dalam hal-hal
Page 8: manado.bpk.go.id · ditugaskan, khusus Surat Perintah Tugas (SVT) luar daerah ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah; 7. Perjalanan Dinas dalam hal-hal
Page 9: manado.bpk.go.id · ditugaskan, khusus Surat Perintah Tugas (SVT) luar daerah ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah; 7. Perjalanan Dinas dalam hal-hal
Page 10: manado.bpk.go.id · ditugaskan, khusus Surat Perintah Tugas (SVT) luar daerah ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah; 7. Perjalanan Dinas dalam hal-hal
Page 11: manado.bpk.go.id · ditugaskan, khusus Surat Perintah Tugas (SVT) luar daerah ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah; 7. Perjalanan Dinas dalam hal-hal
Page 12: manado.bpk.go.id · ditugaskan, khusus Surat Perintah Tugas (SVT) luar daerah ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah; 7. Perjalanan Dinas dalam hal-hal
Page 13: manado.bpk.go.id · ditugaskan, khusus Surat Perintah Tugas (SVT) luar daerah ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah; 7. Perjalanan Dinas dalam hal-hal
Page 14: manado.bpk.go.id · ditugaskan, khusus Surat Perintah Tugas (SVT) luar daerah ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah; 7. Perjalanan Dinas dalam hal-hal
Page 15: manado.bpk.go.id · ditugaskan, khusus Surat Perintah Tugas (SVT) luar daerah ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah; 7. Perjalanan Dinas dalam hal-hal

(1) PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA · PDF filejuknis un sd/mi tahun pelajaran 2012/2013 hal - 1 (1) pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta dinas pendidikan, pemuda dan olahraga

(1) PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA · PDF filejuknis un sd/mi tahun pelajaran 2012/2013 hal - 1 (1) pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta dinas pendidikan, pemuda dan olahraga

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ... - manado…manado.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/01/PERDA-KEPENDUDUKAN.pdfPendaftaran Penduduk sebagai Akibat Perubahan Alamat; 4 20. Peraturan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ... - manado…manado.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/01/PERDA-KEPENDUDUKAN.pdfPendaftaran Penduduk sebagai Akibat Perubahan Alamat; 4 20. Peraturan

Documents
Hal 6 Hal 14 Hal 27 PILKADA Damai - BPK RI Perwakilan ......(Panwaslu), dan Kepolisian Daerah (Polda), serta Ke-polisian Resor (Polres). Masalah-masalah dalam pilkada serentak te-rangkum

Hal 6 Hal 14 Hal 27 PILKADA Damai - BPK RI Perwakilan ......(Panwaslu), dan Kepolisian Daerah (Polda), serta Ke-polisian Resor (Polres). Masalah-masalah dalam pilkada serentak te-rangkum

Documents
Evaluasi Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun ... · Pemungutan Pajak Hiburan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura” adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang

Evaluasi Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun ... · Pemungutan Pajak Hiburan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura” adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD …manado.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/01/PERDA-PDAM.pdf · d. membuat dan menyajikan proposal dihadapan Bupati, Dewan pegawas dan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD …manado.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/01/PERDA-PDAM.pdf · d. membuat dan menyajikan proposal dihadapan Bupati, Dewan pegawas dan

Documents
PERATURAN DAERAH · diterbitkan surat teguran; atau b' ada pengakuan utang retribusi daerah dari wajib retribusi daerah, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan

PERATURAN DAERAH · diterbitkan surat teguran; atau b' ada pengakuan utang retribusi daerah dari wajib retribusi daerah, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan

Documents
Hal 4 Hal 13 Hal 23 - manado.bpk.go.id · sep dan tahapan pemeriksaan SDGs. Beberapa langkah yang dilakukan BPK antara lain, melakukan pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah pada

Hal 4 Hal 13 Hal 23 - manado.bpk.go.id · sep dan tahapan pemeriksaan SDGs. Beberapa langkah yang dilakukan BPK antara lain, melakukan pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah pada

Documents
JURNAL KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP …€¦ · Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat

JURNAL KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP …€¦ · Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat

Documents
Sakir DosenIlmuPemerintahanUniveristas Kebijakan Anggaran ...mip.umy.ac.id/wp-content/.../2018/07/...Daerah-Istimewa-Yogyakarta.pdf · Hal ini seperti yang terjadi di Daerah Istimewa

Sakir DosenIlmuPemerintahanUniveristas Kebijakan Anggaran ...mip.umy.ac.id/wp-content/.../2018/07/...Daerah-Istimewa-Yogyakarta.pdf · Hal ini seperti yang terjadi di Daerah Istimewa

Documents
Hal 4 Hal 20 Hal 33 ASA PEMULIHAN Pertumbuhan Ekonomi · LFAR PERKUAT NILAI TAMBAH LAPORAN PEMERIKSAAN DI DAERAH ... Aso-siasi, dan Pihak lainnya (ILAP). Piutang Pajak Rp15 Triliun

Hal 4 Hal 20 Hal 33 ASA PEMULIHAN Pertumbuhan Ekonomi · LFAR PERKUAT NILAI TAMBAH LAPORAN PEMERIKSAAN DI DAERAH ... Aso-siasi, dan Pihak lainnya (ILAP). Piutang Pajak Rp15 Triliun

Documents
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - … · pembangunan daerah. Hal itu terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan memperhatikan perjalanan ritme pembangunan selama

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - … · pembangunan daerah. Hal itu terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan memperhatikan perjalanan ritme pembangunan selama

Documents
karantina.pertanian.go.id KH... · vaksinasi, pengobatan, penetapan daerah asal, daerah transit, daerah tujuan, pelabuhan dan instalasi karantina. Memperhatikan hal tersebut, menjadi

karantina.pertanian.go.id KH... · vaksinasi, pengobatan, penetapan daerah asal, daerah transit, daerah tujuan, pelabuhan dan instalasi karantina. Memperhatikan hal tersebut, menjadi

Documents
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN …manado.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/01/PERDA-Perisinan... · Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN …manado.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/01/PERDA-Perisinan... · Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta

Documents
jogjaprov.go.idjdih.jogjaprov.go.id/storage/20171206083508_skgub238...Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 2. Susbtansi materi masih terdapat 3 (tiga) hal yang

jogjaprov.go.idjdih.jogjaprov.go.id/storage/20171206083508_skgub238...Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 2. Susbtansi materi masih terdapat 3 (tiga) hal yang

Documents
pekanbaru.bpk.go.id...Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

pekanbaru.bpk.go.id...Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Documents
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG...d. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG...d. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang

Documents
DAFTAR ISI - SUMUTPROV€¦ · A. Visi Dan Misi hal 42 B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah hal 46 C. Prioritas Daerah ... Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai dan Kota Tanjungbalai,

DAFTAR ISI - SUMUTPROV€¦ · A. Visi Dan Misi hal 42 B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah hal 46 C. Prioritas Daerah ... Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai dan Kota Tanjungbalai,

Documents
kominfo.kulonprogokab.go.id Satu Data0001.pdf · dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah ... 2016 tentang Pengelolaan Data Informasi Geospasial;

kominfo.kulonprogokab.go.id Satu Data0001.pdf · dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah ... 2016 tentang Pengelolaan Data Informasi Geospasial;

Documents
Kamis, 10 Maret 2011 · Web viewHal ini merupakan prinsip otonomi daerah dimana negara dalam hal ini memberikan kewenangan ke daerah-daerah otonom untuk mengurus sendiri pemerintahannya

Kamis, 10 Maret 2011 · Web viewHal ini merupakan prinsip otonomi daerah dimana negara dalam hal ini memberikan kewenangan ke daerah-daerah otonom untuk mengurus sendiri pemerintahannya

Documents
New PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA … · 2013. 4. 3. · dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Pasal 3 Hal – hal

New PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA … · 2013. 4. 3. · dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Pasal 3 Hal – hal

Documents
manado.bpk.go.id...Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran

manado.bpk.go.id...Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran

Documents
LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR PERATURAN DAERAH … · Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor, ... laporan keuangan tahunan kepada ... Dalam hal terjadi perubahan bentuk

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR PERATURAN DAERAH … · Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor, ... laporan keuangan tahunan kepada ... Dalam hal terjadi perubahan bentuk

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Berita Resmi ...€¦ · 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Berita Resmi ...€¦ · 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Documents
BUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ......daerah dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar. 17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

BUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ......daerah dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar. 17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Documents
manado.bpk.go.id...Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini. Pasad Il Sosia_l Daerah, Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

manado.bpk.go.id...Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini. Pasad Il Sosia_l Daerah, Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Documents
BAB GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3 …...Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

BAB GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3 …...Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD …manado.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/01/PERDA-barang-milik... · tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD …manado.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/01/PERDA-barang-milik... · tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2001/sleman12-2001.pdf · Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur ... Cara Pengendalian

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2001/sleman12-2001.pdf · Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur ... Cara Pengendalian

Documents
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG …manado.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/01/PERDA-NOMOR-25-TAHUN-2012... · Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG …manado.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/01/PERDA-NOMOR-25-TAHUN-2012... · Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang

Documents
manado.bpk.go.id · tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

manado.bpk.go.id · tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

Documents