djpbn.kemenkeu.go.id€¦ · Web viewPerbaikan NIP/NRP ini dilakukan dimana saat ini masih banyak satker yang masih menggunakan NIP lama (NIP 9 Digit ditambah nol), ataupun NIP/NRP

PENJELASAN UPDATE GPP/BPP/DPP SATKER TANGGAL 13 JULI 2017

A. PENDAHULUANUpdate Aplikasi GPP/BPP/DPP Satker versi tanggal 13 Juli 2017 ini adalah update aplikasi terkait

dengan :

1) Penambahan menu Perbaikan NIP/NRP di level Satker dan KPPN, dalam rangka perbaikan

NIP/NRP seluruh satker. Perbaikan NIP/NRP ini dilakukan dimana saat ini masih banyak

satker yang masih menggunakan NIP lama (NIP 9 Digit ditambah nol), ataupun NIP/NRP

pegawai di suatu satker yang sama dengan NIP/NRP pegawai di satker lain. Hal ini perlu

dibetulkan, dimana level pembetulan NIP/NRP ini dimulai dari satker dan disampaikan

secara resmi ke KPPN. Perbaikan NIP/NRP ini berlaku untuk PNS K/L, PNS Polri, PNS TNI,

Anggota Polri dan Prajurit TNI.

2) Perbaikan NIP/NRP satker ini akan berpengaruh terhadap perbaikan data Supplier di SPAN,

oleh sebab itu perbaikan NIP/NRP ini setelah diselesaikan di sisi Aplikasi GPP/BPP/DPP

selanjutnya diikuti dengan proses perbaikan data Supplier pada SPAN.

3) Perubahan referensi tunjangan kemahalan hakim berdasarkan SE-31/PB/2017 Tentang

Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-38/PB/2012

Tentang Besaran Gaji Pokok Hakim , Tunjangan Hakim , dan Tunjangan Kemahalan Yang

berada di bawah Mahkamah Agung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun

2012

4) Penambahan Referensi Tunjangan Jabatan Fungsional :

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian (SE-41/PB/2017)

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (SE-42/PB/2017)

Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (SE-43/PB/2017)

Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja (SE-47/PB/2017)

Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi elektromedis (SE-48/PB/2017)

Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis (SE-49/PB/2017)

Tunjangan Jabatan Fungsional Radiografer (SE-50/PB/2017)

Tunjangan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur

(SE-51/PB/2017)

5) Perubahan tarif uang makan / uang makan lembur sesuai dengan PMK-78/PMK.02/2017

FILE UPDATE

Download Aplikasi update yang bernama : AplikasiRevisiGPP-13-06-2017-Satker.exeB. HAL PENTING SEBELUM UPDATE

Sebelum melakukan update Aplikasi WAJIB melakukan backup Aplikasi dan database terlebih dahulu, jaga-jaga jika proses update mengalami kegagalan :

Copy folder C:\AplGajiSatker ke dalam flashdisk/hardisk external Copy folder MyGPP ke dalam flashdisk/hardisk external dengan terlebih dahulu mematikan

service dengan mengklik kanan mouse file mysql_uninstall.bat lalu pilih Run As Administrator.

Selanjutnya hidupkan lagi service MyGPP dengan jalan mengklik kanan mouse file mysql_install.bat lalu pilih Run As Administrator.

C. TATA CARA UPDATE1. Jalankan update dengan klik kanan > run As Administrator file AplikasiRevisiGPP-13-07-

2017-Satker.exe maka akan muncul form , Lalu klik tombol Next

2. Klik dua kali file Revisi_13_Juli2017Satker.exe

3. Maka akan muncul login User dan Password serta IP Komputer Server Anda, isikan user : super milik anda untuk Aplikasi GPP, atau user lain dengan Hak = 1

4. Pilih menu update lalu pilih Update Satker > Update

5. Maka akan muncul form sbb :

6. Klik tombol PROSES maka proses update akan terlaksana dan tunggu sampai muncul pesan sbb :

7. Setelah itu jalanlan aplikasi GPP 2017 / BPP/DPP 2017 dan pastikan bahwa aplikasi anda sudah versi tanggal 13 Juli 2017. Dan background aplikasi juga berubah, menjadi 2017.

8. Copy kan file GPP2017.exe, BPP2017.exe, DPP2017.EXE yang baru tersebut ke komputer lain seperti komputer teman-teman operator GPP yang lain dan juga komputer PPSPM.

D. PERUBAHAN PENGIRIMAN DATA ANGGOTA POLRI DARI BPP KE APLIKASI RKAKL

Menu ini telah di aktifkan dan bisa di gunakan untuk perhitungan pagu belanja pegawai di Aplikasi RKA-KL

E. LATAR BELAKANG PERBAIKAN NIP/NRP PADA APLIKASI GPP/BPP/DPP SATKERLatar belakang perbaikan NIP/NRP pada aplikasi GPP/BPP/DPP adalah :a. Satker setiap bulan melakukan pengujian gaji di KPPN. Data gaji yang telah masuk ke dalam

database KPPN tersebut selanjutnya dikirimkan ke Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) setiap bulan.

b. Data-data tersebut kemudian dilakukan analisa dimana masih ditemukan data-data yang tidak normal sebagai berikut : Data NIP/ NRP Ganda beda nama dan beda satker untuk PNS, Anggota Polri dan Prajurit

TNI.

Data NIP yang masih menggunkaan NIP lama ditambah nol-nol.

NIP tidak sesuai dengan tanggal lahir

NIP tidak sesuai dengan jenis kelamin

c. Data-data NIP / NRP untuk PNS, Anggota Polri dan Prajurit TNI yang masih salah tersebut harus diperbaiki untuk meningkatkan validitas pembayaran gaji.

d. Perbaikan NIP/NRP ini diperlukan dalam rangka penerapan Aplikasi Gaji KPPN Terpusat dimana proses pengujian gaji di level KPPN akan menggunakan aplikasi berbasis Web, nantinya pengujian gaji akan dilakukan secara online seperti halnya aplikasi E-Rekon pada aplikasi Saiba. Aplikasi ini akan mengumpulkan semua database gaji yang saat ini tersebar di seluruh KPPN menjadi satu database di Direktorat SITP dan akan menerapkan Validasi NIP/NRP Aktif di Satker Lain secara Nasional. Untuk itu perbaikan NIP/NRP harus dilakukan disebabkan jika masih terdapat NIP/NRP ganda di suatu satker yang sama dengan

satker lain maka data gaji satker tersebut akan tertolak karena akan menerapkan validasi NIP/NRP Aktif di satker lain secara nasional.

F. LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN NIP/NRP PADA APLIKASI GPP/BPP/DPP SATKER1. Satker menunggu pemberitahuan oleh KPPN mitra kerja, berupa surat pemberitahuan yang

menunjukkan pegawai, anggota polri, prajurit TNI mana saja yang masih belum tepat isian NIP/NRP.

2. Jika satker telah mendapatkan pemberitahuan dari KPPN, maka selanjutnya PPABP mempersiapkan SK Kenaikan Pangkat Terakhir pegawai bersangkutan untuk dilakukan pengecekan dengan Surat Pemberitahuan dari KPPN a. Untuk NIP/NRP Ganda sama dengan pegawai di satker lain

PPABP Satker melakukan pengecekan dengan SK Kenaikan Pangkat Terakhir.

Jika memang sudah benar data NIP pegawai di satker tersebut, kemungkinan NIP

pegawai di satker lain yang salah, PPABP selanjutnya membuat surat ke KPPN dan

menerangkan bahwa NIP pegawai tersebut telah benar sesuai dengan SK Kenaikan

Pangkat Terakhir.

Jika memang salah, maka PPABP Satker harus memperbaiki

b. NIP tidak sesuai dengan tanggal lahir

PPABP Satker melakukan pengecekan dengan SK Kenaikan Pangkat Terakhir/

Dokumen lain untuk melakukan pengecekan apakah NIP dan tanggal lahir sama.

NIP masih menggunakan NIP lama, yaitu NIP 9 Digit ditambah nol

PPABP Satker melakukan pengecekan dengan SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan

dilakukan perbaikan data.

c. NIP tidak sesuai dengan jenis kelamin

PPABP Satker melakukan pengecekan dengan SK Kenaikan Pangkat Terakhir/ Dokumen

lain untuk melakukan pengecekan apakah NIP dan jenis kelamin sama.

3. Jika pada poin 2 diatas untuk huruf c dan d dimana yang salah adalah tanggal lahir atau jenis

kelamin sedangkan NIP nya sudah benar, maka perbaikannya tidak dengan menyampaikan

ADK namun lewat surat. Data pada Aplikasi GPP Satker diperbaiki, selanjutnya

menyampaikan surat ke KPPN terkait perbaikan tanggal lahir, dan jenis kelamin.

4. Jika pada poin 2 diatas untuk huruf a s.d. d diatas memang NIP/NRP nya yang salah dan

harus diperbaiki maka proses perbaikannya menggunakan menu baru aplikasi:

a. Aplikasi GPP 2017

Perbaikan NIP PNS menggunakan menu Utilitas > Perbaikan NIP

Setelah di Klik maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

Pilih Pegawai 1. isikan NIP yang telah di perbaiki tersebut pada kolom “NIP Perbaikan” , 2. klik check pada kolom pilih 3. Klik Tombol Proses, maka data NIP pada seluruh aplikasi akan berubah, baik

pada menu pegawai, perubahan, keluarga dan history gaji akan berubah semua Untuk mengirimkan data ke KPPN klik tombol “NIP telah di Ubah “

Klik tombol Kirim ADK ke KPPN (tidak perlu dicentang)

Pilih Folder Tujuan , Kemudian klik tombol OK Maka file akan terbentuk dengan format : PNS_+kode satker+ *.KOR Maka file akan terbentuk dengan format : PNS_+kode satker+ *.KOR

Maka file selanjutnya disampaikan ke KPPN beserta surat update data supplier pada SPAN.

b. Aplikasi BPP 2017

Perbaikan NRP Anggota Polri menggunakan menu Utilitas > Perbaikan NRP


Pilih Anggota Polri

1 2

3

1. isikan NRP yang telah di perbaiki tersebut pada kolom “NRP Perbaikan” , 2. klik check pada kolom pilih 3. Klik Tombol Proses, maka data NRP pada seluruh aplikasi akan berubah, baik

pada menu pegawai, perubahan, keluarga dan history gaji akan berubah semua Untuk mengirimkan data ke KPPN klik tombol “Data NRP “ Klik tombol Kirim ADK ke KPPN (tidak perlu dicentang)

Pilih Folder Tujuan , Kemudian klik tombol OK Maka file akan terbentuk dengan format : POL_+kode satker+ *.KOR


c. Aplikasi DPP 2017

Perbaikan NRP Prajurit TNI menggunakan menu Utilitas > Perbaikan NRP


Pilih Prajurit TNI 4. isikan NRP yang telah di perbaiki tersebut pada kolom “NRP Perbaikan” , 5. klik check pada kolom pilih 6. Klik Tombol Proses, maka data NRP pada seluruh aplikasi akan berubah, baik

pada menu pegawai, perubahan, keluarga dan history gaji akan berubah semuaa. Untuk mengirimkan data ke KPPN klik tombol “Data Perubahan NRP “

1

2

3

Klik tombol Kirim ADK ke KPPN (tidak perlu dicentang)

Pilih Folder Tujuan , Kemudian klik tombol OK Maka file akan terbentuk dengan format : TNI_+kode satker+ *.KOR


G. LANGKAH-LANGKAH TERKAIT PERUBAHAN REFERENSI TUNJANGAN KEMAHALAN HAKIM (SE-31/PB/2017)

Sesuai dengan SE-31/PB/2017 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-38/PB/2012 Tentang Besaran Gaji Pokok Hakim , Tunjangan Hakim , dan Tunjangan Kemahalan Yang berada di bawah Mahkamah Agung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 , maka akan berdampak pula pada aplikasi GPP yakni perubahan referensi tunjangan kemahalan hakim berdasarkan zona wilayah kerja pada satker satker di lingkungan Mahkamah Agung. dalam menetukan Besaran tunjangan kemahalan hakim, Aplikasi GPP mengacu pada kode lokasi dan kode dati 2 /kode kabupaten /kota pada referensi satker. sehingga jika dalam satu kode kabupaten/kota terdapat 2 satker yang mempunyai besaran tunjangan kemahalan yang berbeda maka perlu dilakukan pengaturan khusus pada referensi satker . adapan satker satker tersebut adalah :

1) Satker di bawah Mahkamah Agung yang berada di wilayah Bawean (jawa timur) dan Kangean ( jawa timur )

Untuk satker di bawah Mahkamah Agung yang berada di wilayah Bawean maka perlu di lakukan pengaturan khusus pada referensi Satker yakni :

o Kode lokasi di isi : 06o Kode dati2 di isi : AA

2) Satker di bawah Mahkamah Agung yang berada di wilayah Ranai Untuk satker di bawah Mahkamah Agung yang berada di wilayah Ranai maka

perlu di lakukan pengaturan khusus pada referensi Satker yakni :o Kode lokasi di isi : 32o Kode dati2 di isi : AA

3) Satker di bawah Mahkamah Agung yang berada di wilayah Natuna(Kepulauan Riau)Untuk satker di bawah Mahkamah Agung yang berada di wilayah Natuna

(Kepulauan Riau), maka perlu di lakukan pengaturan khusus pada referensi Satker yakni :

o Kode lokasi di isi : 32o Kode dati2 di isi : AB

H. PETUNJUK PERUBAHAN BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN (SE-41/PB/2017)

Dasar perubahan tarif tunjangan jabatan fungsional analis keimigrasian ini adalah SE-41/PB/2017 tentang pelaksanaan peraturan presiden nomor 26 tahun 2017 Tentang tunjangan jabatan fungsional analis keimigrasian, maka pada aplikasi ditambahankan referensi baru dengan kode 160 :

Untuk Satker yang memilik pejabat fungsional ini hendaknya merekam SK baru dengan kode jenis SK 07 (SK menduduki Jab Fungsional) dan didefault (1). Masuk ke dalam menu pegawai Tombol Perubahan. Contoh perekaman tunjangan fungsional analis keimigrasian:

1. Jenis SK = 07 (Menduduki Jabatan Fungsional)

2. Isikan tanggal SK pengangakatan

3. Isikan Nomor dengan SK

4. Isikan Uraian SK dengan pengangkatan menjadi Fungsional analis keimigrasian

5. Isikan dari

6. Isikan Kode Jabatan dengan kelompok Fungsional Statistisi kelompok kode 160

7. TMT SK : 01 April 2017 (TMT SE tersebut berlaku)

8. Default 1

Isikan untuk setiap pegawai yang menduduki jabatan fungsional ini, maka ketika nanti membuat gaji tunjangan dengan besaran yang baru ini akan masuk.

I. PETUNJUK PERUBAHAN BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENYULUH HUKUM (SE-42/PB/2017)

Dasar perubahan tarif tunjangan jabatan fungsional Penyuluh Hukum ini adalah SE-42/PB/2017 tentang pelaksanaan peraturan presiden nomor 27 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh hukum, maka pada aplikasi ditambahankan referensi baru dengan kode 161 :

Untuk Satker yang memilik pejabat fungsional ini hendaknya merekam SK baru dengan kode jenis SK 07 (SK menduduki Jab Fungsional) dan didefault (1). Masuk ke dalam menu pegawai Tombol Perubahan. Contoh perekaman tunjangan fungsional analis keimigrasian:




4. Isikan Uraian SK dengan pengangkatan menjadi Fungsional Penyuluh Hukum

5. Isikan dari

6. Isikan Kode Jabatan dengan kelompok Fungsional Penyuluh Hukum, kelompok kode 161

7. TMT SK : 01 April 2017 (TMT SE tersebut berlaku)

8. Default 1


J. PETUNJUK PERUBAHAN BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN (SE-43/PB/2017)

Dasar perubahan tarif tunjangan jabatan fungsional auditor kepegawaian adalah ini adalah SE-43/PB/2017 tentang pelaksanaan peraturan presiden nomor 12 tahun 2017 Tentang tunjangan jabatan fungsional auditor kepegawaian, maka pada aplikasi ditambahankan referensi baru dengan kode 162 :

Untuk Satker yang memilik pejabat fungsional ini hendaknya merekam SK baru dengan kode jenis SK 07 (SK menduduki Jab Fungsional) dan didefault (1). Masuk ke dalam menu pegawai Tombol Perubahan. Contoh perekaman tunjangan auditor kepegawaian:




4. Isikan Uraian SK dengan pengangkatan menjadi Fungsional auditor Kepegawaian

5. Isikan dari

6. Isikan Kode Jabatan dengan kelompok Fungsional Auditor Kepegawaian, kelompok kode 162

7. TMT SK : 01 Maret 2017 (TMT SE tersebut berlaku)

8. Default 1


K. PETUNJUK PERUBAHAN BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA (SE-47/PB/2017)

Dasar perubahan tarif tunjangan jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah ini adalah SE-47/PB/2017 tentang pelaksanaan peraturan presiden nomor 112 tahun 2016 Tentang tunjangan jabatan fungsional Pembingbing Kesehatan Kerja, maka pada aplikasi ditambahankan referensi baru dengan kode 163 :

Untuk Satker yang memilik pejabat fungsional ini hendaknya merekam SK baru dengan kode jenis SK 07 (SK menduduki Jab Fungsional) dan didefault (1). Masuk ke dalam menu pegawai Tombol Perubahan. Contoh perekaman tunjangan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja :




4. Isikan Uraian SK dengan pengangkatan menjadi Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja

5. Isikan dari

6. Isikan Kode Jabatan dengan kelompok Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja, kelompok

kode 163

7. TMT SK : 01 Januari 2017 (TMT SE tersebut berlaku)

8. Default 1


L. PETUNJUK PERUBAHAN BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS (SE-48/PB/2017)

Dasar perubahan tarif tunjangan jabatan fungsional Teknisi Elektromedis adalah ini adalah SE-48/PB/2017 tentang pelaksanaan peraturan presiden nomor 113 tahun 2016 Tentang tunjangan jabatan fungsional Teknisi Elektromedis, maka pada aplikasi ditambahankan referensi baru dengan kode 164 :

Untuk Satker yang memilik pejabat fungsional ini hendaknya merekam SK baru dengan kode jenis SK 07 (SK menduduki Jab Fungsional) dan didefault (1). Masuk ke dalam menu pegawai Tombol Perubahan. Contoh perekaman tunjangan Fungsional Teknisi Elektromedis :




4. Isikan Uraian SK dengan pengangkatan menjadi Fungsional Teknisi Elektromedis

5. Isikan dari

6. Isikan Kode Jabatan dengan kelompok Fungsional Teknisi Elektromedis, kelompok kode 164


8. Default 1


M. PETUNJUK PERUBAHAN BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS (SE-49/PB/2017)

Dasar perubahan tarif tunjangan jabatan fungsional Perekam Medis adalah ini adalah SE-49/PB/2017 tentang pelaksanaan peraturan presiden nomor 114 tahun 2016 Tentang tunjangan jabatan fungsional Perekam Medis, maka pada aplikasi ditambahankan referensi baru dengan kode 165 :

Untuk Satker yang memilik pejabat fungsional ini hendaknya merekam SK baru dengan kode jenis SK 07 (SK menduduki Jab Fungsional) dan didefault (1). Masuk ke dalam menu pegawai Tombol Perubahan. Contoh perekaman tunjangan Fungsional Perekam Medis :




4. Isikan Uraian SK dengan pengangkatan menjadi Fungsional Perekam Medis

5. Isikan dari

6. Isikan Kode Jabatan dengan kelompok Fungsional Perekam Medis, kelompok kode 165


8. Default 1


N. PETUNJUK PERUBAHAN BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER (SE-50/PB/2017)

Dasar perubahan tarif tunjangan jabatan fungsional Radiografer adalah ini adalah SE-49/PB/2017 tentang pelaksanaan peraturan presiden nomor 115 tahun 2016 Tentang tunjangan jabatan fungsional Radiografer, maka pada aplikasi ditambahankan referensi baru dengan kode 166 :

Untuk Satker yang memilik pejabat fungsional ini hendaknya merekam SK baru dengan kode jenis SK 07 (SK menduduki Jab Fungsional) dan didefault (1). Masuk ke dalam menu pegawai Tombol Perubahan. Contoh perekaman tunjangan Fungsional Radiografer:




4. Isikan Uraian SK dengan pengangkatan menjadi Fungsional Radiografer

5. Isikan dari

6. Isikan Kode Jabatan dengan kelompok Fungsional Radiografer, kelompok kode 166


8. Default 1

Isikan untuk setiap pegawai yang menduduki jabatan fungsional ini, maka ketika nanti membuat gaji tunjangan dengan besaran yang baru ini akan masuk

O. PETUNJUK PERUBAHAN BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR (SE-50/PB/2017)

Dasar tarif tunjangan jabatan fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur adalah ini adalah SE-51/PB/2017 tentang pelaksanaan peraturan presiden nomor 111 tahun 2016 Tentang tunjangan jabatan fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur, maka pada aplikasi ditambahankan referensi baru dengan kode 167 :

Untuk Satker yang memilik pejabat fungsional ini hendaknya merekam SK baru dengan kode jenis SK 07 (SK menduduki Jab Fungsional) dan didefault (1). Masuk ke dalam menu pegawai Tombol Perubahan. Contoh perekaman tunjangan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur:




12. Isikan Uraian SK dengan pengangkatan menjadi Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia

Aparatur

13. Isikan dari

14. Isikan Kode Jabatan dengan kelompok Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur:,

kelompok kode 167


16. Default 1

Isikan untuk setiap pegawai yang menduduki jabatan fungsional ini, maka ketika nanti membuat gaji tunjangan dengan besaran yang baru ini akan masuk

PERMASALAHAN GAJI THR/13 DAN SOLUSINYA

1. Pembuatan THR/Gaji 13 Tahun 2016 yang dibuat Tahun 2017

A. Permasalahan

Ada sebagian satker yang membuat THR/Gaji 13 Tahun 2016 yang baru dibuat tahun 2017, misalkan baru dibuat bulan Februari 2017, sudah menjadi SP2D dan uang sudah diterima pegawai bersangkutan, masalah timbul ketika membuat THR/Gaji 13 Tahun 2017 maka akan terkena validasi bahwa THR/Gaji 13 tahun ini sudah dibuat hal ini normal karena memang sudah THR/Gaji 13 hanya boleh dibuat sekali dalam 1 tahun.

B. Solusi

Membuat THR/Gaji 13 dua kali dalam 1 Tahun bisa dilakukan, syaratnya adalah membuat pernyataan :

1. Proses THR/Gaji 13, maka akan terkena warning, klik tombol Lanjutkan Proses 13.

2. Maka selanjutnya akan membuat surat pernyataan validasi melanjutkan THR/Gaji 13, surat pernyataan ini masih berjudul label Gaji 13, silahkan dibuat manual dengan ms word jika hendak mencetak untuk THR, format disamakan dengan cetakan ini

3. Ketika proses pengujian gaji di KPPN juga akan terkena validasi seperti diatas, dan KPPN juga akan mencetak surat pernyataan melanjutkan validasi.

2. Pembuatan THR/Gaji 13 Pegawai Pindah

A. Permasalahan

Pegawai pindah dimana gaji Juni masih dibayar di satker lama, sedangkan Gaji Juli sudah di satker baru maka ketika ketika satker baru membuat THR/Gaji 13 seharusnya tetap bisa muncul dan bisa dibuat THR/Gaji 13 di satker baru. Jika tidak muncul maka ada dua kemungkinan :

1) Pegawai pindah tersebut gaji Juni di satker lama adalah Gaji Susulan, sedangkan gaji Juni Satker baru adalah gaji induk

2) Pegawai pindah tersebut gaji Juni di satker lama adalah Gaji Juni, sedangkan gaji Juni Satker baru adalah gaji Susulan

Jadi terdapat perbedaan jenis Gaji yaitu gaji susulan dengan gaji induk

B. Solusi

Solusinya adalah membuat gaji susulan/induk dummy, untuk memancing data, pastikan bahwa untuk kasus point 1 dan 2 diatas bulannya adalah sama misalkan gaji susulan/induk dibuat bulan Juni 2017. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

Februari 2017

1. Rekam pegawai dummy di perekaman data pegawai misalkan NIP/NRP nya adalah : 1111111111111111, kemudian berikan no urut dan status kawin awal tahun

2. Untuk point 1) : karena gaji yang bermasalah adalah gaji susulan, maka pegawai dummy ini :

Buat gaji susulan misalkan gaji Juni 2017, proses gaji sampai disimpan, lalu load master

proses THR/Gaji 13 berdasarkan gaji susulan yang telah diload master, maka data pegawai pindah akan muncul

3. Untuk point 2) : karena gaji yang bermasalah adalah gaji induk, maka pegawai dummy ini :

Buat gaji induk misalkan gaji Juni 2017, proses gaji sampai disimpan, lalu load master

proses THR/Gaji 13 berdasarkan gaji induk yang telah diload master, maka data pegawai pindah akan muncul

3. Pembuatan Kekurangan THR dan Gaji 13

A. Permasalahan :

1. Ada pegawai yang naik pangkat TMT april 20172. Baru dibayarkan dengan pangkat baru pada gaji induk bulan Juli 20173. Maka terdapat kekurangan gaji bulan April s.d. Juni 2017 untuk kekurangan pangkat

biasa4. Terdapat pula kekurangan gaji THR Tahun 2017 5. Terdapat pula kekurangan gaji 13 Tahun 20176. Hanya terdapat 1 No Agenda di perekaman perubahan untuk kekurangan pangkat

biasa, sedangkan kekurangan gaji 13 dan THR perlu 2 No Agenda lagi

B. Solusi :

1. Sudah direkam SK Kenaikan Pangkat biasa dengan No Agenda 0009.2. SK Kenaikan Pangkat direkam lagi untuk 2 no agenda baru untuk kekurangan THR dan

13 dengan jenis SK No 21 (Kekurangan Gaji 13), misal direkam dengan no agenda 0010 dan 0011. Jenis SK 21 ini bisa untuk THR dan Gaji 13.

3. Buat kekurangan gaji THR dengan dasar no agenda 0010.4. Buat kekurangan gaji 13 dengan dasar no agenda 0011.

5. Apakah perlu penyampaikan ADK Kelengkapan SK ke KPPN? tidak perlu karena memang ini keperluan khusus kekurangan gaji THR/13

4. Pengujian THR/Gaji 13 di KPPN Validasi SK Kosong

A. PERMASALAHAN SK KOSONG

Ketika rekon gaji 13/THR di KPPN terkadang terkena warning seperti ini

Hal ini disebabkan satker melakukan pengubahan noagenda atau jenis SK setelah memproses gaji Juni 2016 yang menjadi dasar gaji 13. Jadi kejadiannya seperti ini :

1. Satker merekam SK KGB dengan no agenda 0039 dengan jenis SK 03 (KGB) dan mendefault SK2. Kemudian memproses gaji Juni 2015 : gaji juni 2015 otomatis akan mencatat no agenda 0039

adalah berjenis SK no 03. Ini adalah history gaji Juni

3. Gaji Juni diajukan di KPPN dan dicairkan 4. Selanjutnya satker mengubah jenis SK perubahan no agenda 0039 menjadi kode yang lain bukan

03 lagi, misalkan menjadi 18Diubah menjadi 18

oleh PPABP

5. Kemudian memproses gaji 13 dengan dasar juni. Maka otomatis gaji 13 tersebut tetap membaca history history gaji Juni yaitu dengan no agenda 0039 dengan jenis SK 03. Gaji 13 adalah sbb :

6. Akibatnya ketika rekon gaji 13 di KPPN noagenda 0039 jadi tidak sama lagi karena tadinya berjenis SK 03, tapi isian perubahan dari satker menjadi 18, oleh sebab itu muncul warning seperti diatas.

B. SOLUSISolusi masalah ini adalah di satker1. Karena satker mengubah jenis SK yang tadinya 03 menjadi 18, maka solusinya adalah

mengembalikan no agenda 0039 tersebut menjadi berjenis SK 03 lagi

2. Apakah perlu memproses gaji 13 lagi ?? jawabannya tidak satker cukup membuat ADK PRB dan ADK GPP ulang lagi melalui menu Pengujian Gaji > Monitoring Pengujian Gaji

Maka file GPP dan PRB akan terbentuk kembali…dan silahkan diajukan ke KPPN

3. Peringatan..!! untuk satker , dilarang mengubah no agenda atau jenis SK yang sudah pernah menjadi default dan sudah diproses menjadi gaji di KPPN.

Diubah menjadi 03 kembali kPPABP

Documents

djpbn.kemenkeu.go.id€¦ · Web viewPerbaikan NIP/NRP ini dilakukan dimana saat ini masih banyak satker yang masih menggunakan NIP lama (NIP 9 Digit ditambah nol), ataupun NIP/NRP