DOKUMEN LELANG

DOKUMEN LELANGNOMOR : 01/PAN/APBD/PLTS/DISTAMBEN/2010

PEKERJAAN

PENGADAAN DAN PEMASANGAN, PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)

LOKASI KABUPATEN / KOTA DI SUMATERA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2010

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Angkatan 45 No. 2440 Palembang

BAB I

SYARAT-SYARAT UMUMPASAL 1 : PENGERTIAN ISTILAH .1 Penggunaan Barang/Jasa

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan Selaku penggunaan anggaran memberikan kuasa kepada Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan yang disebut sebagai Kuasa Penggua Anggaran.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pertambangan dan Ernergi Provinsi Sumatera Selatan yang berwenang serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan kerja Provinsi Sumatera Selatan.

.2 Penyedia Barang/Jasa

Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegitan usahanya menyediakan barang /layanan jasa.

.3 Jasa Pemborongan

Adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanan teknis dan spesifikasinya di tetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaanya diawasi oleh pengguna barang.

.4 Dokumen Pelelangan Dokumen yang disiapkan oleh panitia sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh Calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran panitia Pelayanan.

.5 Pascakualifikasi

Proses penilian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dan penyedia barang/jasa setelah memasukan penawaran.

PASAL 2: RUANG LINGKUP DAN TEMPAT PEKERJAAN

Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 1080 unit terdiri dari 4 (empat) paket yaitu:

Peket A Kab. Ogan Komering Ilir (OKI) 250 unit, Paket B Kab. Banyuasin 330 unit,

Paket C Kab. Lahat 300 unit,

Paket D Kab. Kota Pagar Alam 200 unit,

Nama nama desa yang akan dipasang PLTS ditentukan pada dokumen kontrak.

PASAL 3: SUMBER DANA

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang seluruhnya dibiayai dengan menggunakan danan APBD Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2010.

PASAL 4: PELAKSANAAN DAN PELELANGAN PENGADAN BARANG/JASA 4.1 Pelelangan ini dilaksaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada :a. Keppres R.I No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah

b. perturan perundang-undangan lain yang masih berlaku.4.2 Pelaksaan Pelelangan pengadaan barang/jas yang dilakukan dengan Pascakualifikasi.

PASAL 5: SYARAT PESERTA PELELANGAN PASCA KUALIFIKASI.

Calon peserta lelang penyedia barang/jasa harus mengikuti Pascakualifikasi yang ditentukan oleh panitia dengan melengkapi persyaratan:

5.1 calon peserta lelang wajib mlampirkan data dan mengisi formulir isian kualifikasi sesuai dalam Dokumen Kualifikasi (lampiran). Penyedia Barang/Jasa yang dapat mengikuti pelelangan adalah perusahaan yang menpunyai Sertifikasi Badan Usaha (SBU) LPJK Sub Bidang Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan. 5.2 Secara hokum mempunyai kapsitas melakukan ikatan kontrak pengadaaan barang/ jasa.

5.3 Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau direksi yang berwenang menandai tangani kontrak atau kuasanya tdak sedang menjalani pidana.

5.4 Direksi yang berwenang mendatangani kontrak atau kuasanya belum pernah dihukum berdasarkan putusanpengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan professional perusahaan/perorangan.

5.5 Tidak memberikan keterangan/pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi, klasifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya.

PASAL 6: PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN PESERTA

6.1 Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hai kerja dalam hal pengumuman dillakukan di Media Cetak / Koran, radio dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.

6.2 Pengumuman dan Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan diselenggarakan pada

Hari : Senin

Tgl/bln/th: 17-23 Mei 2010

Waktu : 08.00 WIB 14.00 WI

Tempat : Ruang Rapat Lantai II Dinas Pertamben Prov. Sumsel

Alamat: Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palebang

6.3 Calon peserta lelang dari Provinsi/ Kabupaten/Kota lain diizinkan mendaftar dan mengikuti pelelangan.

6.4 Apabila terbukti keurangan dalam pengumuman lelang, maka kepada :

6.4.1 Panitia Jasa borongan / pengadaan barang/ jasa akan dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

6.42 penyedia barang / jasa yang terlibat akan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti pelelangan jasa pemborongan / pengadaan barang / jasa pemerintah selama 2 (dua0 tahun dan samksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

PASAL 7: PENYUSUN DAFTAR CALAN PESERTA LELANG DAN PENGADILAN DOKUMEN LELANG SERTA DOKUMEN KUALIFIKASI.

7.1 Daftar calon peserta lelang yang mendaftar akan diberi dokumen lelang dan dokumen kualifikasi oleh Pengguna Barang /jasa;

7.2 Bila calon peserta lelang kurang dari 3 (tiga), pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan penyusunan daftar calon peserta lelang harus dillelang dengan mengumumkan kembali untuk mengundang calon peserta lelang yang baru;

7.3 Setelah kualifikasi diulang ternyata tidak ada tambahan peserta lelang yang baru atau keseluruhan calon peserta lelang kurang dari 3 (tiga) peserta, maka panitia akan segera membuat berita acara dan menyampaikan kepad pengguna barang / jasa. Selanjutnya panitia mengusulkan kepada pengguna barang / jasa utnuk mendapatkan persetujuan melakukan pemilihan langsung dengan negosiasi atau proses penunjukan langsung bilamana hanya ada 1 (satu) calaon penyedia barang / jasa.

7.4 Calon peserta lelang yang mendaftar berhak mengambil dokumen lelang dan dokumen kualifikasi dari Panitia.

PASAL 8 : DILARANG IKUT PESERTA LELANG / PENJAMIN PENAWARAN;

8.1 Pegawai Negeri, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Pegawai Bank milik Pemrintah /Daerah;

8.2 Mereka yang dinyatakan pailit ;

8.3 Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya.PASAL 9 :PENJELASAN LELANG (Aanwijzing)

9.1Penjelasan Lelang dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman dan dihadiri oleh para penyediabarang/jasa yng terdaftar dalam daftar calon peserta lelang.

9.2Penjelasan pelelangan akan dilaksanakan pada :

Hari: Senin

Tanggal: 24 Mei 2010 Waktu: 09.00 WIB Selesai Tempat: Ruang Rapat Lantai II Dinas pertamben Prov.Sumsel Alamat: Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palembang.9.3Dalam acara penjelasan lelang akan dijelaskan kepada peserta lelang mengenai isi dokumen lelang dan menampung pertanyaan peserta serta memberikan jawaban atas hal yang kurang jelas di dalam dokumen lelang.

9.4Bila dipandang perlu, Panitia jasa pemborongan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan contoh spesifikasi tiang/barang yang akan dipasang:

9.5Pertanyaan dari peserta maupun jawaban dari panitia akan dituangkan ke berita acara penjelasan (BAP) dan minimal satu wakil peserta yang hadir sebagai saksi.

9.6Apabila dalam BAP sebagaimana yang dimaksud pada butir 9.5 tersebut terdapat ketentuan baru atau perubahan penting, maka panitia pelelangan akan menuangkan kedalam Addendum Dokumen Lelang Yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen tersebut dan dalam waktu yang bersamaan akan disampaikan secara tertulis kepada semua peserta setelah ditandatangani oleh panitia pengadaan barang/jasa dan di syahkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK).

9.7Apabila tidak ada saksi dari peserta dari peserta pelelangan yang hadir,panitia/pejabat pengadaan menunda pembukaan sekurang-kurang 2(dua) Jam. Setelah waktu yang telah ditentukan tetap tidak ada, maka panitia/pejabat pengadaan menunjuk secara tertulis peserta dari luar sebagai saksi.

9.8Ketidak hadiran peserta dalam rapat penjelasan lelang tidak menggugurkan keikutsertaannya

9.9Plenjelasan lapangan waktunya ditentukan pada saat penjelasan doukmen lelang

Pasal 10 : BENTUK SURAT PENAWARAN

Bentuk surat penawaran merupakan pertanyaan resmi mengikuti pelelangan bahwa

Penawaran dibuat sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa (Lampiran 4)

surat penawaran disusun dan dibuat dalam bahasa Indonesia

10.1Surat penawaran harus bermaterai minimal Rp 6.000,- (Enam ribu rupah) bertanggal,nomor,bulan,tahun dan dicap perusahaan bersangkutan serta ditandatangani

10.2Penandatanganan hanya oleh Pemimpin/Direktur utama atau yang menerima kuasa dari pemimpin/Direktur utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahnya atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhakmewakili kemitraan ( Lead Film).

10.3Harga penawaran dalam surat penawaran harus dicantumkan dengan jelas,Jumlah yang tertera dalam angka dan huruf.

10.4Mencantumkan masa berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang penyedia barang/jasa yaitu 30 hari

10.5Dokumen penawaran harus dibuat dalam rangkap 3 yang terdiri dari 1 asli ditulis asli 2(Dua) rekaman ditulis Copy,masing-masing lengkap dengan lampiran.

10.6Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen penyedia barang/jasa

Pasal 11 : SURAT JAMINAN PENAWARAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

11.1Surat jaminan penawaran diterbitkan oleh Bank Umum (Tidk termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang memppunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan diasuransikan sebagaimana dipersyaratkan/ditetapkan oleh menteri Keuangan.

11.2Masa berlaku jaminan pnawaran minimal 60 hari terhitung sejak tanggal penawaran dan apabila diperlukan harus bersedia untuk diperpanjang

113Nama peserta lelang serta dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran

11.4Nilai nominal jaminan penawaran yang ditetapkan sebesar 2% dari nilai harga perhitungan sendiri (HPS)

11.5Besarnya jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf

11.6Jaminan penawaran ditujukkan kepada pengguna anggaran Dinas pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera selatan di Palembang

11.7Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan nama paket pekerjaan yang dilelang

11.8Isi surat Jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokuman lelang

11.9Isi surat jaminan penawaran sesuai lamppiran KEPRES No.80 Tahun 2003 Bab II.H,Angka 5c

Pasal 12 : HARGA PENAWARAN.

Harga penawaran sesuai dengan pekerjaan ini adalah merupakan satu-kesatuan penawaran yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Pasal 13 ; SYSTEM PENYAMPAIAN DN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN.

13.1Dokumen penawaran disampaiakn dengan Metoda Dua Sampul

13.2Dokumen pertama dibuat rangkap 3 satu asli dan dua fotocopy dimasukkan kedalam sampul 1,Doukmen kedua dibuat rangakap 3 satu asli dan 2 fotocopy dimasukkan kedalam sampul 2,sampul 1 dan sampul 2 dimasukkan kedalam satu sampul lagi yang diberi perekat/lem dan di segel dengan lilin merah

13.4

Sampul hanya mencantumkan alamat pengguna Barang/Jasa dan kata kata dokumen penawaran pengadaan dan pemasangan PLTS paket.A/B/C/D(yang mencantumkan:jenis,hari,tanggal,bulan,tahun,jam pemasukkan,tempat dan nomro Dokumen lelang)

13.5Dokumen kualifikasi dan penawaran bersifat rahasia oleh sebab itu dilarang dikrim kepada anggota panitia atau perseorangan,melainkan kepada alamat pengguna barang/Jasa

13.6Dokumen Kualifikasi dan Penawaran disampaiakan pada waktu yang telah ditentukan dan sekaligus dimasukkan ke dalam tempat kotak tertutup yang terkunci dan disegel yang disediakan Oleh panitia.

13.7 Dokumen Kulaifikasi dan penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukkan, tidak diikut sertakan dan diberithukan kepada peserta yang bersangkutan untuk diambil kembali.

13.8 Dokumen kualifikasi dan penawaran yang diterima melalui pos, pada sampul luarnya diberi catatan tanggal penerimaan oleh Panitia

Pada sampul luarnya hanya mencantumkan :

Kanan tengah sampul :

Kepada : Panitia Pelelangan Pengadaan dan Pemasangan PLTS

Paket .. Dinas Pertambangan dan pengembangan Energi Prov, SumselAlamat : Jalan Angkatan 45 no.2440 Palembang

Kiri Atas sampul

:

Hari/tgl/bln/thn

:

Waktu pemasukan

:

Tempat

:

No. Doc Lelang

:

13.9 Pada dokumen pertama berisi data administrasi dan teknis yaitu :

a. Surat Jaminan Penawaran Asli dari Bank/Asuransi yang mempunyai program Asuransi kerugian (surety bond) 2% dari HPS

b. Neraca Perusahaan tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan Publik

c. Sertifikat penyedia barang/jasa/SBU LPJK yang masih berlaku sub Bidang Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan minimal Greed 5 yang masih berlaku sesuai data registrasi ulang

d. Sertifika keahlian (SKA) Ahli Madya/Utama teknik tenaga listrik

e. Daftar susunan pemilik modal, susunan pengurus dan akta pendirinya beserta perubahan- perubahannya (bila ada perubahan)

f. Copy TDP, SIUP, dan SITU

g. Daftar perlatan inti yang ditempatkan dilokasi

h. Daftar personil inti yang ditempatkan di lokasi

i. Jadwal pelaksanan/pekerjaan

j. Methoda pelaksanaan yang menjabarkan penguasaan pekerjaan secara proporsional

k. Referensi Bank (diutamakan Bank Sumsel)

l. Memiliki pengalaman kerja 4 (empat) tahun terakhir dengan melampirkan Nomor Registrasi Perolehan Pekerjaan (NKPK) dari LPJK dan LPJKN bidang elektrikal, kecuali bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3(tiga) tahun

m. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan surat pengukuhan kena pajak (PKP)

n. Memiliki pengalaman kerja di bidang pekerjaan yang sesuai dan kemampuan dasar (KD) yang sesuai

o. Memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Proyek (SKP) yang cukup

p. Sudah memenuhi kewajinan perpanjan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotocopy bukti tanda penyampaian surat pajak tahun (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) 3 bulan terakhir (Februari, Maret, April 2010) dan fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Pph pasal 29 dengan menunjuk asliny

q. Menyampaikan bukti pengalaman tertinggi sub bidang/jenis pekerjaan yang sesuai , disertai rekaman bukti pembayaran PPr untuk kontrak yang bersangkutan dan dapat menunjukan aslinya

r. Surat pernyataan minat mengikuti pekerjaan

s. Pakta integritas yang sudah ditanda tangani

t. Isian Penilaian Kualifikasi

u. Surat pernyataan Bukan Pegawai Negeri, pegawai BUMN.BUMD dan bukan pengawai, Bank milik Pemerintah/daerah

v. Surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi apabila perlelangan dinyatakan batal atau penawaran ditolak

w. Surat pernyataan perusahaan tidak dalam keadaan pailit

x. Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dalam menjalani hukum atau pernah dihukum pidana

y. Surat pernyataan tidak memberikan keterangan yang tidak benar tentang kualifikasi, klasifikasi dan sertifikasi

z. Dokumen lain yang disyaratkan dalam dokumen lelang

13.10. Pada dokumen kedua berisi data penawaran harga :

a. Surat Penawaran Harga

b. Rencana Anggaran Biaya

c. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (jika ada)

Pasal 14 : PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARANDokumen penawaran harus sudah diterima Panitia Pelelanggan lewat kotak yang tersedia, selambat-lambatnya pada

Hari

: Senin

Tanggal: 31 Mei 2010

Waktu: 08.30 WIB

Tempat: Ruang Rapat Lantai II Dinas Pertamben Prov Sumsel

Alamat: Jalan Angkatan 45 No.2440 Palembang

Pembukaan dokumen admistrasi dan teknis

Hari

: Senin

Tanggal: 31 Mei 2010

Waktu: 09.00 WIB - selesai

Tempat: Ruang Rapat Lantai II Dinas Pertamben Prov Sumsel

Alamat: Jalan Angkatan 45 No.2440 Palembang

Pasal 15 : PENAWARAN DINYATAKN GUGUR, APABILA 15.1. Pada saat pembukaan dokumen administrasi dan teknis tidak memenuhi persyaratan admistrasi yang telah di tentukan sesuai pasal 13.9 atau penawaran yang terlambat

15.2. Tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahan, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama (association agreement) adalah yang berhak mewakili asosiasi (pejabat dari perusahaan utama/lead firm)

15.3. Tidak mencantumkan masa berlaku penawaran atau masa berakhirnya penawaran harga dari yang diminta dalam dokumen lelang

15.4. Tidak melampirkan Jaminan Penawaran atau jaminan penawaran kurang dari yang diminta dalam dokumen lelang

15.5. Masa berlakunya Jaminan Penawaran harga tidak sesuai dari yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang

15.6. Jika peserta berkedudukan diluar negeri, surat jaminan penawaran tidak diterbitkan oleh bank devisa di Indonesia atau bank luar negeri yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia

Pasal 16 : SISTEM EVALUASI PENAWARANDalam pemilihan penyedia barang/jasa ini metoda yang dipakai dalam melaksanakanevaluasi penawaran adalah dengan SISTEM GUGUR, yaitu dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap penuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi yang dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknik dan kewajaran harga. Terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur

16.1. Pedoman penilaian

Kriteria penilaian penawaran untuk mentapkan Calon Pemenang adalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan lampiran 1 BAB 1.3. Penentapan Metoda Evaluasi penawaran, Kriteria dan Tatacar Evaluasi Calon Penyedia Barang/Jasa16.2. Tahap penilaian

Penilaian Penawaran dilakukan ddalam 4 tahap yaitu :

a. Tahap I : Penilaian Adminitrasi

Penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan dokumen penawaran ;

Kebenaran dank eabsahan syarat adminitrasi:

Kesimpulan : Memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat adminitrasi:

b. Tahap II : Penilaian Teknis

Penawaran yang memenuhi syarat lulus adminitrasi:

Standar teknis minimum tercapai dan dapat dipertanggungjwabkan:

Hasil : Memenuhi/lulus tidak memenuhi teknik/gugur:

c. Tahap III : Penilaian Kewajaran Harga.

Hanya yang luilus/memenuhi syarat adminitrasi dan teknis:

Harga penawaran yang dianggap wajar dan menguntungkan Negara:

d. Tahap IV : Penetapan Calaon Pemenang

Yang memenuhi syarat / lulus penilaian tahap I s.d III

16.3. Cara penilaian

Cara penilaian system gugur, yaitu melakukan pemeriksaan kelengkapan dan meneliti kebenaran isi Dokumen penawaran.

a. Tahap I : Penilaian Adminitrasi

Pada saat pembukaan penawaran dilakukan evaluasi kelengkapan dan keabsahan syaratn adminitrasi penawaran atas kebenaran dan kecocokan lampiran seperti yang ditetapkan dal;am dokumen lelang, hasil yang diperoleh MEMENUHI atau TIDAK MEMENUHI, Evaluasi lanjutan dilakukan setelah pembukaan penawaran.

b. Tahap II : Penilaian Teknis

Bagian Teknik terdiri dari :

Unsur Peralatan inti dan personil inti

Unsur pengalaman perusahaan

Unsur Spesifikasi teknik.

Bagian kemapuan yaitu penilaian atas rencana perusahaan yang di minta dalam Dokumen lelang. Hasil yang diperoleh dan dalam penilaian tahap ini, LILUS atau GUGUR.

c. Tahap III : penilaian Kewajaran Harga

Penilaian yang dipilih adalah penawaran harga yang terendah dan dapat dipertanggungjawabkan serta yang paling menguntungkan Negara dengan memeperhitungkan kandungan local barang.

d. Tahap IV : Penetapan calon pemenang, bedasarkan penilaian pada tahap I,II,dan III

Catatan:

1. Surat penawaran yang dinilai pada tahap I adalah surat Penawaran yang SAH pada tahap penilaian 16.2.a.

2. Surat penawaran yang dinilai pada tahap II adalah surat Penawaran yang MEMENUHI pada tahap penilaian 16.2.b.

3. Surat penawaran yang dinilai pada tahap III adalah surat Penawaran yan LULUS pada tahap penilaian 16.2.c.Pasal 17 : PENGUMUMAN PEMENANG

17.1 . Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh panitia kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Surat Penetapan Penyedia Barang / Jasa ( SPPBJ) dari pejabat yang berwenang.

Pasal 18 : SANGGAHAN PESERTA LELANG DAN PENGADUAN MASYARAKAT

18.1 Kepada peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang pelelangan diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenag lelang tersebut.

18.2 Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, disertai bukti bukti terjadianya penyimpangan dengan tembusan disampaikan kepada unit pengawas, sangahan yang disampaikan kepada bukan pengguna Barang/ Jasa dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindak lanjuti.

18.3 Sanggahan wajib dilakukan oleh peserta lelang baik secara perorangan maupun bersama, peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan prosedur yang merugikan Negara dan atau masyarakat dirugikan meliputi :

1.8.3.1 Panitia dan atau Pejabat yang berwenang menyerah gunakan wewenangnya dan atau :

18.3.2 Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang akan telah ditetapkan dalam dokumen lelang penyedia barang / jasa dan atau :

18.3.3 Terjadi praktek KKN diantara peserta lelang dan atau dengan anggota penitia / pejabat yang berwenang : dan atau

18.3.4 Terdapat rekayasa pihak pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan yang tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sebat.

18.4 Penggunaan barang / jasa memberikaan jawaban tertulis selambat lambatnya (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut :

18.4.1 Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Dokumen lelang karena kesalahan / kelalaian Panitia Pelelangan, maka pejabat yang berwenang memerintah Panitia tersebut unutuk melakukan Evaluasi Ulang.

18.4.2 Apabila terbukti KKN antara pejabat yang berwenang,Anggota Panitia dengan peserta lelang tertentu sehingga merugikan lainnya, maka semua yang terlibat KKN diberhentikan dan pengguna barang / jasa mengganti dengan yang baru untuk melakukan evaluasi ulang.

18.4.3 Peserta lelang yang terlibat KKN sesuai butir 18.4.2 diatas dikenakan sanksi pencairan jaminan dan dilarang mengikuti pelelangan pengadaan barang / jasa di instansi Pemerintah salama 1 ( satu) tahun;

18.4.4 Apabila pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen lelang penyedia barang / jasa, maka dilakukan pelelangan ulang yang dimulai dariPengumuman oleh Panitia pengadaan yang baru;

18.5 Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban tertulis selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja atas sanggahan secara proposional sesuai dengan masalahnya dan bilaman perlu nmembatalkan surat keputusan pemenang lelang apabila ternyata sanggahan tersebut benar.

18.6 Setelah penetapan pemenang pelelangan di umumkan sebagaimana dimaksud padan angka 17.1 surat jaminan penawaran segera dikembalikan kepada peserta pelelangan yang tidak baik ditetapkan sebagai pemenang.

18.7 Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari pengguna barang, maka peserta lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri selambat lambatanya 5 (lima) hari sejak menerima surat sanggahan tersebut, sedangkan proses pengadaan dapat dilanjutkan tanpa menunggu hasil keputusan tersebut;

Pasal 19: SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

19.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Penjabat Pelaksana Teknis (PPTK) Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Provinsi Sumatera Selatan akan mengeluarkan Surat Penujukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) berdasarkan pemenang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dengan ketentuan sebagai berikut :

19.1.1Tidak ada sanggahan dari peserta lelang;

19.1.2Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah;

19.2Peserta lelang yang ditetapkan sebagai Penyedia Barang/Jasa wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alas an yang dapat diterima secara obyektif oleh Pengguna Barang/Jasa, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara;

19.3Terhadap Penyedia Barang/Jasa yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, disamping jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetor ke Kas Negara, Penyedia barang/Jasa tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instasi pemerintah selama 2 (dua) tahun;

19.4Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditetapkan sebagai Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri, maka penetapan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan kepada/calon pemenang lelang urutan kedua jika ada sesuai dengan harga penawarannya dengan ketetntuan sebagai berikut :

19.4.1Penetapan pemenang lelang urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang.

19.4.2Masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua masih berlaku atau susah diperpanjang masa berlakunya;

19.5Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga jika ada sesuai dengan penawarannya dengan ketentuan sebagai berikut :

19.5.1Penetapan pemenang lelang urutan ketiga tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang;

19.5.2Masa penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya;

19.6Jaminan penawaran dari pemenang lelang urutan kedua dicairkan & disetorkan pada Kas Negara;

19.7Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri dengan alas an yang tidak dapat diterima dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 19.3;

19.8Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada a butir 19.3 diatas. Kemudian panitia melakukan pelelangan ulang, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran dari pemenang lelang urutan ketiga dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara, bilamana masa penawarannya masih berlaku

19.9SPPBJ harus dibuat paling lambat lima (5) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang dan segera disampaikan kepada pemenang lelang;

Pasal 20 : PELELANGAN GAGAL DAN PELELANGAN ULANG

20.1 Pelelangan dinyatakan gagal, apabila :

Penyedia Barang/Jasa yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang kurang dari 3 (tiga) peserta;

20.1.1Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta;

20.1.2Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen lelang;

20.1.3Tidak ada penawaran yang harganya dibawah atau sama dengan pagu Anggaran;

20.1.4Sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen lelang ternyata benar;

20.1.5Sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan terjadinya KKN terhadap calon pemenang urutan 1, 2 dan 3 ternyata benar, dengan bukti-bukti yang sah;

20.1.6Calon pemenang lelang urutan 1,2 dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk;

20.1.7Pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang atau prosedur yang berlaku;

20.1.8Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dalam pelaksanaan lelang ternyata benar;

20.2Pelelangan Ulang

Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, Pengguna Barang/Jasa/pejabat yang berwenang memerintahkan prosedur :

20.2.1Pelelangan yang gagal karena tersebut pada butir 20.1.1 dan atau 20.104 dilakukan pelelangan ulang dengan cara mengumumkan kembali dan mengundang calon peserta lelang yang baru selain calon peseerta lelang yang telah masuk dalam daftar calon peserta lelang;

20.2.2Pelelangan yang gagal karena tersebut pada butir 20.1.2 dan atau 20.1.3 dan 20.1.7 dilakukan pelelangan ulang dengan cara mengundang ulang semua peserta lelang yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga). Bilamana dianggap perlu panitia melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calon peserta lelang yang baru;

20.2.3Pelelangan uang gagal yang disebabkan sebagaimana tersebut pada butir 20.1.5 dan butir 20.1.3 dilakukan sebagai berikut :

Apabila panitia tidak terbukti KKN, panitia lelang mengundang ulang semua peserta lelang untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga).

Bilamana dianggap perlu panitia lelang melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calon Penyedia Barang/Jasa yang baru. Panitia lelang dilarang mengundang peserta lelang yang terlibat KKN dan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuanj peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21: SANKSI DAN LARANGAN

21.1Apabila Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menadatangani kontrak, maka pengguna barang/jasa membatalkan SPPBJ, mencairkan jaminan penawaran dan Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaan barang/jasa instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun :

21.1.1Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa tidak diperkenankan mengubah dokumen pengadakan secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak;

21.1.2Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka dan huruf serta membutuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak;

21.2Banyakanya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan :

21.2.1Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk pengguna barang/jasa dibubuhi materai pada bagaian yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan kontrak asli kedua untuk penyedia barang/jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa;

21.2.2Rangkap kontrak lainnya tidak dibubuhi materai.

BAB II

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI

Pasal 22: DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN/KONTRAK.

Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pada ketentuan dan peraturan dibawah ini serta pelaku mengikat :

KEPPRES dan lampiran I & II KEPPRES No. 80 Tahun 2003

Ketentuan uraian dan gambar yang tercantum di dalam dokumen lelang.

Penjelasan yang diberikan dalam rapat penjelasan dan penjelasan lapangan.

Pasal 23: WAKTU PELAKSANAAN DAN SISTEM KONTRAK.

23.1 Penandatanganan kontrak dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan surat keputusan penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Penyedia Barang/jasa telah menyerahkan jaminan pelaksanaan yang jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengandaan kepada pengguna Barang/Jasa.

23.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian/Kontrak.

23.3 Penyearah semua hasil pekerjaan dari penyedia Barang/Jasa kepada pengguna Barang/Jasa sesuai waktu yang telah ditentukan.

23.4 Dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa adalah menggunakan Sistem Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.

Pasal 24: JAMINAN PELAKSANAAN.

Jaminan Pelaksanaan adalah ketentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh penyedia Barang/Jasa, yaitu:

24.1 Untuk Penyediaan Barang/Jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan dengan nilai Rp.. . (.), pemenang yang bersangutan sebelum menandatangani kontrak diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak, berupa surat jaminan pelaksanaan dari Bank Umum.

24.2 Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penetapan pemenang belum menyerahkan jaminan pelaksanaan, Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri.

24.3 Jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah pelaksanaan pekerjaan/penyerahan barang selesai, sesuai dengan surat perjanjian/kontrak.

24.4 Jaminan pelaksanaan harus diperpanjang masa berlakunya atau diganti baru, apabila :

24.4.1 Waktu penyelesaian pekerjaan diperpanjang yang dinyatakan dalam Addendum kontrak:

24.4.2 Sampai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan seperti ditentukan dalam kontrak, Penyedia Barang/Jasa belum dapat menyelesaikan pekerjaan;

24.5 Perpanjangan masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan / Jaminan Pelaksanaan yang baru harus sudah diterima pihak Pengguna Barang/Jasa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa claim berakhir.

24.6 Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Negara dalam hal:

24.6.1 Penyedia Barang / Jasa mengundurkan diri setelah menandatangi Kontrak;

24.6.2 Penyedia Barang/Jasa dalam waktu yang telah ditetapkan tidak melaksanakan pekerjaan.

Pasal 25: SISTEM KONTRAK

Untuk pelaksanaan pekerjaan ini akan dibuat surat perjanjian/kontrak. Sistem kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah kontrak atau lumpsum dan harga satuan dan sudah termasuk resiko, over head, keuntungan, asuransi, serta termasuk pajak maupun pembayaran-pembayaran wajib lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Surat Perjanjian/Kontrak terdiri dari :

25.1 Surat Perjanjian/Kontrak.

25.2 Surat Penawaran berikut kuantitas dan harga.

25.3 Dokumen pelelangan antara lain Rencana Kerja dan Syarat-syarat, gambar.

25.4 Berita Acara Penjelasan Pelelangan.

25.5 Amandemen (jika ada).

25.6 Surat Penunjukan.

25.7 Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Penjelasan Pelelangan.

25.8 Memorandum (bila perlu/jika ada).

Pasal 26: SERAH TERIMA PEKERJAAN DAN LOKASI PENYERAHAN BARANG

26.1 Seluruh material beserta accessoriesnya diserahkan di lokasi pekerjaan.

Pada saat penyerahan pekerjaan dilakukan penelitian atas mutu, kelengkapan dan kondisi nyata dicocokan dengan yang tertuang dalam dokumen kontrak.

26.2 Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa.

26.3 Berita Acara Serah Terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran.

26.4 Pengguna Barang/Jasa dapat menunjuk wakil untuk memeriksa pekerjaan yang akan diserahkan sebagai petugas penerima/pemeriksa & menandatangani berita acara.

26.5 Apabila hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan jenis dan mutu pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak, Pengguna barang/Jasa berhak menolak pekerjaan tersebut dan peyedia Barang/Jasa harus mengganti untuk barang dan memperbaiki untuk pekerjaan yang tidak sesuai tersebut degan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia Barang/Jasa.

26.6 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai kontrak Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada pengguna Barang/Jasa.

26.7 Pengguna Barang/Jasa menerima penyearahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Dokumen Kontrak.

26.8 Penyedia Barang/Jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan, sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan.

26.9 Setelah masa pemeliharaan berakhir, Pengguna Barang/Jasa mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada Penyedia Barang/Jasa.

26.10 Pada waktu serah terima harus dilengkapi :

a. Sertifikat asal barang dari pabrik/ Distributor (Certificate of Origin).

b. Sertifikat garansi barang dari Pabrik/Distributor.

c. Photo-photo pelaksanaan, disusun sampai selesai pekerjaan.

d. Kartu penyelesaian pekerjaan (KPP).

e. Daftar pertanggungjawaban material.

f. Berita Acara pengoperasian.

g. Berita acara pemeriksaan/kemajuan pekerjaan (Fisik 100%).

Dokumen-dokumen tersebut dijilid rapi dalam 8 (delapan) rangkap.Pasal 27 : PEMBAYARAN UANG MUKA DAN HASIL PEKERJAAN

Pembayaran dapat dilaksanakan secara berkala atau atas dasar persentase tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan atau cara pembayaran yang dilakukan sekaligus setelah proyek selesai. Ketentuan mengenani cara- cara pembayaran serta mata uang yang digunakan dalam bentuk rupiah.

27.1 Pembayaran uang muka/uang hasil prestasi pekerjaan dilakukan di KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA di Palembang, melalui listrik dan Pengembangan Energi Sumatera Selatan, Jalan Angkatan 45 Palembang

27.2 Penyedia barang/jasa mengajuakan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada pengguna barang/jasa dan berdasarkan permohonan tersebut uang muka dapat diberkan kepada penyedia barang/jasa (usaha kecil) setinggi-tingginya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak atau 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak kepada perusahaan selain Usaha kecil, setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan uang muka sebesar uang muka yang diberikan;

27.3 Pembayaran uang hasil persentase tingkat kemajuan pelaksanaan (nilai bobot) pekerjaan dapat diberikan dengan memperhiyungkan retensi 5% (lima persen), sehingga setiap kali penyedia barang/jasa mengajukan permohonan, pembayaran akan dilakukan pembayaran sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil prestasi pekerjaan dikurangi pengembalian/angsuran uang muka secara proposional;

27.4 Apabila hasil persentase tingkat kemajuan peleksanaan pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan hasil persentase tersebut akan dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) dari nilai kontrak, untuk itu penyedia barang/jasa harus menyerahkan laminan bank 5% (lima persen) dari nilai, kontrak yang diterbitkan oleh Bank umum atau perusahaan asuransi kerugian (surety bond) disertai berita acara Serah Terima pekerjaan Tahap Pertama (ST.I);

27.5 Bila masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima pekerjaan, tahap pertama dilalui dan sudah tidak ada kekurangan pekerjaan lainnya, maka Jaminan Bank (Jaminan Pemeliharaan) sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak akan dikembalikan kepaa penyedia barang/jasa. Pada tahap ini harus disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua (ST.II);

27.6 Berdasarkan berita acara tersebut di atas, penyedia barang/jasa dapat mengajukan penagihan dengan melampirkan:

27.6.1 Surat Permintaan pembayaran;

27.6.2 Kuitansi rangkap 7 (tujuh), 1 (satu) asli dan 6(enam) copy;

27.6.3 Berita acara pemeriksaan tahapan hasil pekerjaan lengkap dengan prestasi fisik yang disetujuai oleh pengawasan pekerjaan;

27.6.4 Berita Acara Pembayaran rangkap 7 (tujuh), 1 (satu) asli, 6 (enam) copy;

27.6.5 Rekaman Surat Keputusan tentang pengukuhan pengusaha menjadi pengusaha kena pajak (PKP);

27.6.6 Faktur PPn rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli dan 2 (dua) copy;

27.6.7 Copy Bukti Setoran ASTEK;

27.6.8 Melengkapi dokumen sesuai Pasal 26.11

Pasal 28 : MASA GARANSI MASA PEMELIHARAAN

28.1 Penyedia Barang/jasa menjamin Pengguna barang/jasa atas Pengadaan barang/Material dan pemborongan pekerjaan/jasa yang diserahkan dari segala kerusakan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukan serah terima tahap kedua disebut masa garansi dan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tahap terima tahap pertama disebut masa pemeliharaan.

28.2 Apabila dalam masa garansi/masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pasal 28.1 terjdi kerusakn atas pengadaan barang/material tersebut sebagai akibat kesalahan teknis pabrik, Penyedia Barang/jasa wajib mengganti barang/material tersebut dengan barang/material yang baru.

28.3 Segala biaya yang diperlukan untuk mengganti Barang/material sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28.2 menjadi beban dan tanggungjawab penyedia Barang/jasa.

PASAL 29 : PENGUTAMAAN HASIL PRODUKSI DALAM NEGERI

29.1 Dalam pekerjaan Pengadaan ini, Penyedia Barang /jasa diharuskan menggunakn barang-barang hasil produksi dalam Negeri yang memenuhi persyaratan teknis sepanjang tidak di atur lain.

29.2 Tingkat komponen dalm negeri barang/jasa

29.2.1 Tingkat komponen dal Negeri untuk barang adalh perbandingan antara harga barangjadi dikurangi harga komponen luar Negeri terhadap barang-barang jadi.

29.2.2 Tingkat komponen dal Negeri untuk jasa adalh perbandingan harga jasa yang diperlukan dikurangi harga komponen jasa luar Negeri terhadap seluruh jasa yang diperlukan.

29.2.3 Tingkat komponen dalam Negeri untuk gabungan barang dan jasa adalah penggabungan antara butir 29.2.1 dan 29.2.2 dalam satu paket kontrak.

29.3 Preferensi Harga.

29.3.1 Preferensi harga diberikan untuk barang/jasa dalm Negeri terhadap harga penawaran terendah barang/jasa luar Negeri (barang Import atau jasa asing. Untuk barang produksi dalam negeri diberikan preferensi setinggi-tingginya 7,5%.

29.3.2 besarnya preferensi terhadap komponen dalam negeri barang/jasa adalh tingkat komponen dalam negeri dikalikan Preferensi Harga. Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknik.

29.4 Sanksi bagi penyedia barang/jasa

29.4.1 Apabila hasil pemeriksaan hasil penyedia barang.jasa menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang jasa produksi dalam Negeri maka penyedia Barang/jasa dikenakansanksi administrasi dan sanksi finansial.

29.4.2 Sanksi administrasi diberikan kepada penyedia Barang/jasa yang bersangkutan dalam peringatan tertulis dan dilaporkan kepada Asosiasi terkait untuk dikenakan sanksi di masukkan dalam daftar hitam (Blacklist).

29.4.3 Sanksi finansial diperhitungkan berdasarkan selisih perhitungan normalisasi harga yang dimenangkan dengan normalisasi harga atas tingkat komponen dalm Negeri yang sebenarnya.

29.5 Sanksi bagi pengguna Barang/jasa.

Sanksi berupa tindakan administrasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan atau ganti-rugi sebesar kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan penyimpangan.

PASAL 30 : PERUBAHAN VOLUME PEKERJAAN, PEKERJAAN TAMBAH KURANG

30.1 Apabila terdapat perubahan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barng/jasa bersama Penyedia Barang/jasa dapat melakukan :

30.2 Pekerjaan tambah dalam rangka penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan pertimbangan satu-kesatuan tanggung jawab teknis dengan nilai tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dan harga yang tercantum dalm surat perjanjian/kontrak asal, sebatas anggaran masih tersedia.

30.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna Barang/jasa, ditindaklanjuti dengan Negoisasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.

30.4Hasil negoisasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.

Pasal 31 : PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK.

31.1 Pengertian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan Dlsh timbulnya perang, pemberontkan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru-hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam dokumen kontrak.

31.2Pengguna Barang/Jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan sesuai Pasal 35 ayat (4) Keppres 80 tahun 2003.

31.3Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak ;

31.3.1 Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam dokumen kontrak berupa:

Jaminan pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik Negara.

Sisa uang muka harus dilunasi dan dikembalikan ke Kas Negara oleh Penyedia Barang/Jasa

Membayar denda dan ganti-rugi kepada Negara

Tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa dalam wilayah usahanya selama 1 (satu) tahun.

31.3.2 Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian Pengguna Barang/Jasa, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa Penyedia Barang/Jasa sesuai yang ditetapkan dalam dokumen kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

31.4Pengguna barang/jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besar jaminan pelaksanaan.

31.5Kontrak batal demi hukum atau dibatalkan apabila pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak pidana korupsi baik dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.

31.6 Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak.

Pasal 32: KEADAAN KAHAR

32.1 Yang dimaksudkan adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga pekerjaan/jasa yang telah ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.

32.2Yang digolongkan keadaan kahar : adalah Peperangan, Keusuhan; Revolusi. Bencana alam ; Banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan, pemogokan, Kebakaran, Gangguan industry lainnya.

32.3 Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh kelalaian perbuatan para pihak.

32.4Keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh karena keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi

32.5Yang menanggung kerugian sebagai akibat keadaan kahar diserahkan kepada kesepakatan para pihak.

32.6Hal-hal yang diambilkan untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan para pihak.

32.7Apabila terjadi keadaan kahar, maka penyedia barang/jasa memberitahukan dalam waktu 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya keadaan kahar menyertakan pertanyaan keadaan kahar dari instansi yang berwenang

Pasal 33: PENYELESAIAN PERSELISIHAN

33.1Bila terjadi perselisihan antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah arbitress atau melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak menurut hokum yang berlaku di Indonesia.

33.2 Keputusan dari hasil penyelesaian perselisihan dengan memilih salah-satu cara tersebut diatas adalah mengikat dan segala biaya yang timbul untuk penyelesaian perselisihan tersebut dipikul oleh para pihak sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak.

Pasal 34: PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN

34.1Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pengguna Barang/Jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar.

34.2Yang dimaksud hal-hal yang layak dan wajar untuk perpanjangan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

34.2.1Pekerjaan tambah

34.2.2Perubahan desain.

34.2.3Bencana alam.

34.2.4Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak Pengguna Barang/Jasa

34.2.5Masalah yang timbul di luar kewenangan Penyedia Barang/Jasa

34.2.6Keadaan kahar (force maleur)

34.3Pengguna Barang/Jasa dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa.

34.4Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan di dalam addendum kontrak.

34.5Karena diluar kekuasaan Penyedia Barang/Jasa sehingga mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tidak dapat berjalan dengan lancar dan tidak dapat mengatasinya meskipun sudah berusaha dengan segenap kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut maka kepada Penyedia Barang/Jasa akan diberikan perpanjangan waktu yang menurut pertimbangan Pengguna Barang/Jasa cukup untuk kompensasi atas keterlambatan tersebut.

34.6Permohonan perpanjangan waktu diajukan Penyedia Barang/Jasa secara tertulis dengan menyebutkan sebab keterlambatan dan bukti yang meyakinkan telah berusaha mengambil tindakan dan langkah-langkah guna memperkecil kelambatan tersebut.

34.7Surat perpanjangan waktu diajukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya batas waktu pekerjaan ini.

Pasal 35: KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah ketentuan mengenai :

35.1Hal-hal yang berkaitan dengan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa dari jadual yang ditentukan dalam kontrak.

35.2Sanksi yang diberikan kepada pihak penyedia barang/jasa atau pengguna barang/jasa jika terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

35.3Pengecualian dari ketentuan butir 35.2 diatas akibat keadaan kahar.

Pasal 36: DENDA DAN GANTI RUGI

36.1Denda adalah sanksi financial yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa dan atau pengguna Barang/Jasa karena terjadi cidera janji yang tercantum dalam kontrak.

36.2 Besarnya denda kepada penyedia barang/jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

36.3 Besarnya denda dan ganti rugi yang dibayar oleh Pengguna Barang/Jasa atas keterlambatan pembayaran sebesar bunga terhadap nilai yagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bakn Indonesia atau dapat konpensasi sesuai dalam dokumen kontrak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37: KENAIKAN HARGA dan KLAIM

Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut tambahan biaya apapun juga/claom kepada Pengguna Barang/Jasa atas terjadinya kenaikan harga barang/jasa kecuali Pemerintah menentukan adanya ijin untuk claim kenaikan harga.

Pasal 38: KERJASAMA ANTARA PENYEDIA BARANG?JASA DAN SUB KONTRAKTOR

38.1Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh Pengguna Barang/Jasa.

38.2Penyedia Barang/Jasa tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

38.3Ketentuan-ketentuan dalam sub kontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

Pasal 39: ASURANSI

Penyedia Barang/Jasa harus menganggung asuransi terhadap semua resiko yang mungkin akan dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

1. Asuransi pelaksanaan pekerjaan :

Jasa

Material

Angkutan

2. Astek

Berlaku sejak Penunjukan sampai dengan selesai masa pemeliharaan.

Pasal 40: PAJAK DAN PUNGUTAN

Dalam pelaksanaan pada kontrak oleh Pemerintah terdapat pajak-pajak atau pungutan-pungutan, maka semuanya menjadi beban Penyedia Barang/Jasa.BAB III

SYARAT-SYARAT TEKNIKPasal 41: PENJELAS UMUM

Pada surat penawaran pekerjaan pemborongan Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS), calon penyedia orang/jasa harus mendapat dukungan dari Pabrikan/Sole Agent/Exclusive Distributor yang sudah memiliki surat izin impor dari barang bersangkutan yang ada di Indonesia, serta melampirkan brosur-brosur berisi spesifikasi teknik dari dimaksud :

41.1. Dalam permintaan penawaran ini peserta diminta untuk menawarkan barang sesuai dengan Spesifikasi teknik, apabila peserta menawarkan barang yang sama dan sejenis dengan spesifikasi teknik tetapi dengan identifikasi/part number yang berlainan maka peserta harus melampirkan Surat pernyataan dari pabrik pembuat barang menyatakan bahwa ada penggantian/perubahan barang/partnumber.

41.2. Dalam penawaran barang (Solar Module, system kontrol, Baterai dan Lampu) peserta haruss melampirkan garansi untuk kerja yang dimaksud, gaaransi tersebut harus sama dengan hasil pengujian barang oleh pabrikan.

41.3.Barang yang diserahkan harus 100% (seratus persen) baru, baik tanpa cacat serta penyedia barang/jasa tetap bertanggungjawab sepenuhnya mengenai kualitas barang serta barang yang disupplay minimal produksi Tahun 2009.

41.4.Baya pengepakan, pengangkutan, pengujian maupun perbaikan/pergantian menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa didalam sudah termasuk di dalam harga kontrak.

41.5.Penyedia barang/jasa memberi informasi kepada pengguna barang/jasa tentang jadwal pengiriman barang serta penyampaian dokumen peengiriman barang, sarana transportasi yang dipakai sesuai kontrak.

41.6.Pengiriman barang yang dimaksud harus dikemas dalam kemasan/peti yang kuat dan kedap air.

41.7.Setelah barang dipasang, barang diuji coba oleh penyedia barang/jasa disaksikan oleh pengguna barang/jasa dan hasil uji coba dituangkan dalam Berita Acara.

41.8.Pengoperasian san sistem perawatan PLTS harus dilakukan pelatihan kepada warga oleh penyedia barang/jasa, biaya pelatihan termasuk harga kontrak.

41.9.Apabila uji coba tidk sesuai dengan speesifikasi yang ditentukan dalam kontrak maka penyedia barang/jasa memperbaiki atau mengganti peralatan/barang tersebut dengan biaya-biaya sepenuhnya ditanggung oleeh peenyeedia barang/jasa.

41.10.Dalam melaksanakan pekerjaan, peenyedia barang/jasa harus mengikuti ketentuan sesuai dengan isi di dalam dokumen lelang ini berikut gambar-gambar rencana serta tanggung jawab atas kekuatan konstruksi, perbaikan dan kesempurnaan pekerjaan.

41.11.Hasil pelaksanaan pekerjaan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa dalam keadaan selesai, baik dan beroperasi.

Pasal 42: WAKIL PENYEDIA BARANG / JASA

Untuk kelancaran dan tanggung jawab pelaksnaan pekerjaan dilokasi, Penyedia Barang / Jasa harus menunjuk seorang wakil dengan disertakan surat penugasan yang mempunyai kuasa penuh dilokasi pekerjaan dan dapat menerima segala perintah maupun petunjuk dari Direksi Pekerjaan.Pasal 43 : KEAMANAN

Penyedia Barang/Jasa harus bertanggung jawab terhadap keamanan barang dan peralatan yang dipergunakan atau yang ada dibawah tanggung jawabnya. Pengamanan harus di jalankan oleh Penyedia Barang/Jasa untuk menjaga terhadap bahaya pencurian, pengrusakan, kebakaran dan kerugian lainnya.

Pihak Penyedia Barang / Jasa harus menjaga keamanan selama pekerjaan berlangsung sehingga tidak mengganggu aktivitas lalu lintas yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 44 : KETENTUAN DOKUMEN PELELANGAN

Bila terjadi perbedaan antara yang satu dengan lainnya, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pelaksanaan yang mempunyai kekuatan lebih tinggi (kontrak) dan akan ditindak lanjuti dengan Amandemen / Addendum kontrak.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Penyedia Barang / Jasa harus mentaati, memenuhi isi dan makna dari ketentuan ketentuan yang tercantum didalam dokumen kontrak.

Bila karena suatu hal sehingga terjadi salah perhitungan oleh Penyedia Barang / Jasa dalam menyampaikan penawaran tanpa disertakan harganya, sedangkan bagian pekerjan tersebut nyata nyata tercantum didalam dokumen pelaksanaan yang tidak akan memperhitungkan sebagai kerja tambah.

Penyedia Barang / Jasa harus melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan kualitas batang, kesesuaian spesifikasi dan konstruksi

Pasal 45 : SPESIFIKASI TEKNIK SOLAR HOME SYSTEM

Solar Home System menggunakan solar modul untuk merubah sinar matahari menjadi listrik, Energi listrik yang dihasilkan solar modul di simpan pada baterai untuk digunakan pada saat diperlukan. Pada Modul Surya dilengkapi dengan nomor seri dan logo SHS dipasang untuk penerangan rumah di Pedesaan yang belum mendapatkan fasilitas sambungan listrik dari PLN.

Spesifikasi teknis PLTS 1 (satu) unit minimal terdiri dari :

45.1Solar Module

: 1 unit

a. Daya Puncak minimum

: 50 Wattpeak

b. Jenis Kristal

: Monokristalis / Polykristal

c. Tegangan maximum (MPP): 17,00 17,50 VDC

d. Tegangan Nominal

: 12 Volt

e. Tegangan tanpa beban

: 21,50 21,70 VDC

f. Arus Maximum

: 2,26 3,7 Amper

g. Arus hubungan singkat

: 3,40 3,50 Amper

h. Standar/Sertifikat

: SNI, IEC, CE ISO 9001, TUV ISC 14001

i. Garansi

: Minimal 5 tahun

45.2System Kendali

: 1 Set

a. Type: Pulse with modulated shunt, Boost

Charging, Cycle Charging

b. Effisiensi minimum: 92%

c. Beban maximum: 12 Ampere

d. Tegangan batas atas: 14,7 VDC

e. Tegangan batas bawah: 11,2 VDC

f. Proteksi: Beban lebih, polaritas baterai, hubungan

singkat dan tegangan lebih

g. Indikator: Pengisian; LED, baterai, LED

h. Perlengkapan: Sakelar untuk 3 lampu, stop kontak, kabel

sambungan baterai

i. Standard/sertifikat: TUV, SNI

j. Garansi: minimum 1 tahun

45.3Battery

: 1 buah

a. Jenis Battery: Basah

b. Type

: Mobil

c. Tegagan Nominal: 12 VDC

d. Kapasitas minimum: 35 Ah

e. Standard/Sertifikat: SNI, ISO 9001 : 2000

f. Garansi

: minimum 6 bulan

45.4Rumah Battery: 1 buah

a. Bahan

: Plastik ABS

b. Warna

: Hitam atau sesuai bawaan pabrik

45.6 Kabel Modul Surya: Minimum 7 meter

a. Jenis kabel : NYM/NYYHY/NYMHY

b. Ukuran

: 2 x 2,5 mm2

c. Standard: SPLN 43 -1 1981

45.7 Kabel Instalasi Lampu: Min. 25 meter atau

disesuaikan dengan keadaan rumah

a. Jenis kabel

: NYM/ NYYHY/ NYMHYb. Ukuran

: 2 x 2,5 mm2

c. Standard

: SPLN 43 1 198145.8Tiang Penyangga Modul S.

: 1 batang

a. Bahan

: Besi Galvanis / Alumunium

b. Panjang

: Minimum 1,0 Meter

c. Diameter

: 1 inci

45.9 Perlengkapan lain

: 1 (lumpsum)

a. Klem kabel

: sesuai kebutuhan

b. Paku beton

: sesuai kebutuhan

c.Sekrup

: sesuai kebutuhan

d.Kepala Battery

: sesuai kebutuhan

e. Klem pipa

: sesuai kebutuhan

45.10Harus dilampirkan didalam Dokumen data administrasi dan teknis :

a. Brosur, catalog, technical specification dari material yang ditawarkan yang asli minimal Modul surya, Control System, Battery, Lampu.

b.Material yang ditawarkan minimal buatan tahun 2009 disertai dengan Surat Pernyataan Pabrikan/Distributor dan ber materai 6000

c.Kandungan local barang dari pabrikan/Distributor dibuat nilai kandungan local % di tanda tangani oleh direktur pabrikan/distributor bermaterai 6000 dan diberi tanggal

d.Surat dukungan dari Pabrikan / Distributor yang asli sesuai dengan paket pekerjaan yang akan dikerjakan, ditandatangani direktur Pabrikan/distributor di atas materai 6000, dicap dan diberi tanggal bulan dan tahun.

e.Distributor yang memberikan dukungan pada rekanan harus memiliki Surat Izin Impor Modul Surya dari Depperindag.

f.Modul Surya yang ditawarkan harus memiliki nomor seri dan logo asli yang permanen dan pabrikan.

g.Kartu garansi dibuat per unit.

BAB IV

PENUTUPPasal 46 : Hal hal yang belum cukup diatur dalam Dokumen pelelangan ini dilaksanakan menurut kelaziman normalisasi, persyaratan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan syarat syarat yang sudah ditentukan dan akan diatur dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan serta akan diselenggarakan dengan jalan musyawarah/mupakat.

Palembang, 14 Mei 2010

Mengeahui,

Panitia Pengadaaan Barang dan Jasa Kuasa/Pengguna Anggaran,

Ketua,

Harie Madhona, S.STP,Msi

Sunaryono, SE NIP. 197808171996031001

NIP. 196411211990031004

SPESIFIKASI TEKNIS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) RUMAH TANGGANo.Nama BarangSatuanKeterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9Modul Surya Photovoltaic

Kapasitas Daya : 50 Wattpeak

Jenis Kristal : Mono Kristalin/Polykristal

Tegangan Pada Titik Max (Vmpp) : 17 17,50 VDC

Arus pada titik max (Impp) : 2,26 3,70 Amp

Tegangan tanpa beban : 21,50 21,70 VDC

Arus hubung singkat : 3,40 3,50 Amp

Masa Garansi : Minimal 5 Tahun

Tegangan Nominal : 12 Volt

Sertfikat Standar Uji Internasional : SNI,IEC 61215, CE ISO 9100,

(IEC/CE/ISO/TUV) TUV ISO 140001Sistem Kendali (Controller)

Type : Pulse With Modulated Shunt, Bost Charging, Cycle Charging Effisiensi minimum : 92 %

Beban maximum : 12 Amp

Beban minimum : 8 10 Amp

Tegangan Batas atas : 14,7 VDC

Tegangan Batas bawah : 11.2 VDC

Tegangan Kerja Sistem : 12 Volt

Proteksi :

- Beban Lebih

- Polaritas terbalik (Battery & Modul Surya)

- Hubung singkat

- Temperatur Kompensasi

- Tegangan lebih

Memiliki Indikator pengisisan dan kondisi battery

Saklar Lampu 3 (Tiga) buah

Stop KOntak DC 12 Volt 1 Buah

Kabel sambungan Battery

Sertifikat Standar Uji Nasional/Internasional (SNI/TUV/CE)

Garansi Minimal 1 Tahun

Battery

Type Battery Mobil

Kapasitas Minimum : 65 Ah

Tegangan Nominal : 12 Volt DC

Garansi : Minimal 6 BulanRumah Battery

Bahan terbuat dari plastic ABS warna hitam atau sesuai bawaan pabrikanKabel Modul Surya Ke System Kendali

Jenis : NYM/NYYHY/NYMHY

Ukuran : 2 x 2,5 mm2

Kabel Instalasi Lampu

Jenis : NYM/NYYHY/NYMHY

Tegangan Nominal : 2 x 1,5 mm2Lampu

Jenis : Tube Lamp (TL)

Tegangan Nominal : 12 Volt DC

Daya : 10 Watt

Intensitas Cahaya : Minimal 200 Lumen

Warna : Putih

Jenis Kap : Armature Plat

Standar Uji : SNI

Garansi : Minimal 6 Bulan

Penyangga Modul

Bahan : Galvanis Steel/Alumunium

Panjang : Minimum 1,0 mtr

Diameter : 1 IncAccesoris Lain

Paku Beton

Clam Kabel (8 - 9 mm)

Clam Pipa

Paku Skrup

Kepala Battery Buah

Set

buah

buah

7 mtr

25 mtr

3 set

1 batang

setImport/Lokal

Lokal

Lokal

Lokal

Lokal

Lokal

Lokal

Lokal

Lokal

LAMPIRAN - LAMPIRANKOP PERUSAHAAN

CONTOH SURAT PENAWARANNomor

:

Lampiran:1 (satu berkas)

Perihaal:Penawaran harga pelelangan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:.

Jabatan

:Direktur utama

Nama Perusahaan:PT

NPWP

:.

Alamat

:..

Nomor Telepon:.

Bersama ini perusahaan kami mengajukan penawaran harga Pengadaan dan Pemasangan PLTS Paket. / Kabupaten.. menurut ketentuan :

1. Tunduk dan taat pada tata cara ketentuan-ketentuan pelelangan yang termuat di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

2. Berseia dan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai denan syarat-syarat yang tercantum dalam :

Dokumen lelang :

Nomor

:01 / PANI

Tanggal:14 Mei 2010

Berita Acara Rapat Penjelasan

Nomor

:05 / PAN/

Tanggal:24 Mei

Dengan harga penawaran sebesar Rp. .(.. dengan huruf .) harga penawaran tersebut sudah termasuk Ppn 10 % keuntungan resiko dan kewajiban-kewajiban lainnya terpasang di lokasi.

3. Penawaran tersebut mengikat dalam watu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pembukaan surat penawaran dan dapat diperpanjang bila diperlukan.

4. Waktu penyerahan adalah 60 ( enam puluh ) hari kalender sejak Surat Perjanjian ditandatangani.

Demikian Surat Penawaran Harga ini kami buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian pihak Bapak kami ucapkan terima kasih

Penawar,

PT..

T. Tangan, Cap, Metrai RP. 6000 bertanggal

( Nama Jelas )

Direktur UtamaKOP PERUSAHAAN/PABRIKAN

SURAT DUKUNGAN

No : ///2008

Sehubungan dengan Rencana Pekerjaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 50 Wp, dengan ini kami :

Nama :

Jabatan : .

Perusahaan : .....

Alamat : ..

Dengan ini menyatakan dengan sepenuhnya kepada :

Nama : ..

Jabatan : .

Perusahaan : .

Alamat : .

Untuk mengikuti pelelangan pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan Pemasangan PLTS Paket. Di Kabupaten Tahun Anggaran 2010

Apabilaa perusahaan tersebut di atasa ditunjuk sebagai pemenang dan ternyata tidak menggunakan produk kami, maka Surat Dukungan ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Dukungan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Palembang, . 2010

PT. ..

T. Tangan, Cap, Metrai RP. 6000 bertanggal

(.) DirekturKOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAANYang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

:..........................................................................................................

Jabatan

: .........................................................................................................

Perusahaan

: .........................................................................................................

Alamat

: .........................................................................................................

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Bukan sebagai Pegawai Negeri, TNI , POLRI/Pegawai BUMN / BUMD dan bukan pegawai bank milik pemerintah/ Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, ............................2010

PT. .....................

materai Rp.6000,-

(..................................................)

Direktur

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

:..........................................................................................................

Jabatan

: .........................................................................................................

Perusahaan

: .........................................................................................................

Alamat

: .........................................................................................................


Tidak akan menurut ganti rugi apabila pelelangan ternyata batal atau penawaran ditolak.Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, ............................2010

PT. .....................

materai Rp.6000,-

(..................................................)

DirekturKOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN


Nama

:..........................................................................................................

Jabatan

: .........................................................................................................

Perusahaan

: .........................................................................................................

Alamat

: .........................................................................................................


Perusahaan yang dipimpin tidak dalam keadaan apilit.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, ............................2010

PT. .....................

materai Rp.6000,-

(..................................................)

DirekturSURAT PERNYATAAN


Nama

: ...................................................................

Jabatan

: ...................................................................

Perusahaan: ...................................................................

Alamat

: ...................................................................


"Perusahaan tidak dalam pengawasan pengdilan, tidak pernah dihukum pidana, sedang tidak dihentikan

kegiatan usahanya".

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palernbang, .................................... 2010

PT .............................

materai Rp. 6.000,-

(....................................)

Direktur

SURAT PERNYATAAN


Nama

: ...................................................................

Jabatan

: ...................................................................

Perusahaan: ...................................................................

Alamat

: ...................................................................


"Tidak memberikan keterangan yang tidak benar tentang kualifikasi, klasifikasi dan sertifikasi serta

dokumen lainnya yang tercantum dalam dokumen penawaran".

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palernbang, .................................... 2010

PT .............................

materai Rp. 6.000,-

(....................................)

Direktur

FORMULIR ISIAN PERHITUNGAN KEMAMPUAN NYATA

REKANAN BIDANG PEMBORONGAN PEKERJAAN KONTRUKSI

Kepada,

.....................................................

.....................................................

Palembang

I. DATA PERUSAHAAN

1.1 Nama perusahaan

: PT.

1.2 Sub Bidang Pekerjaan

:

1.3 Kualifikasi

:

1.4 Kekayaan Bersih

:Rp.

1.5 Proyek yan Sedang Ditangani :

No.NAMA PROYEKMULAI

DILAKSANAKANRENCANA SELESAINILAI (RP)

Jumlah proyek yang sedang ditanganni (j): Buah

Jumlah Nilai proyek yang sedang ditangani (NP) : Rp.

II. TABEL NILAI FAKTOR LIKUIDITA(FL), FAKTOR PERPUTARAN MODAL (FP) DAN KEMAMPUAN MENANGANI PROYEK(KP)

NOKUALIFIKASIFLFPKP

1.Penyedia jasa golongan Kecil (K.2)0,353

2.Penyedia jasa golongan Kecil (K.1)0,363

3.Penyedia jasa golongan Menengah0,675

4.Penyedia jasa golongan Besar0,888/1,2 N

N = Jumlah paket terbanyak yang ditangani pada saat bersama selama kurun waktu 7 tahun

III. PENETAPAN SISA KEMAMPUAN NYATA (SKN) U/JASA PEMBORONGAN

SKN

terdiri dari tiga unsur yaitu :

Sisa Kemampuan Keuangan (SKK)

Sisa Kemampuan Menangani Proyek (SKP)

Kemampuan Dasar (KD)

3.1 Menghitung Modal Kerja ;

Modal Kerja (MK)

= FL x Kekayaan Bersih =Rp.

Kemampuan Keuangan (KK)= Fp x MK

=Rp.

Sisa Kemampuan Keungan (SKK)= KK- NP

=Rp.

3.2 Menghitung SKP :

SKP = KP-J

=3-0

= 3 (tiga) buah

3.3 Menhitung Kemampuan Dasar (KD) :

KD = 2 NPt U/Jasa Pemborongan = 2x ........................=Rp. ..........................

KD = 5 NPt U/Pengadaan Batang = 5 x .......................=Rp. ..........................

Npt = Nilai PAket Tertinggi berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan dalam kurun

waktu 7 tahun terakhir.

Kami menyadari, jika kami memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, bersedia dituntut dimuka Pengadilan Negeri.

CALON PESERTA PELELANGAN

NAMAFORMULIR 1

CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN JASA

PEMBORONGAN PEMASOKAN BARANG/JASA LAINNYA

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

PEKERJAAN PEMBORONGAN PEMASOKAN BARANG/JASA LAINNYA

Pengadaan.

Unit Kerja .

Departemen/ Lembaga/ Pemda

Tahun Anggaran ...

SURAT PERNYATAAN MINAT

UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN DAN PEMASANGAN SOLAR HOME SYSTEM


Nama

: .

Jabatan

: .

Bertindak untuk

: PT/ CV/ FIRMA/ KOPERASI

Dan atas nama

Telepon/ Fax

:

Email

:

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja . Tahun Anggaran 2010

Maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan dan pemasangan PLTS Paket di Kabupaten sampai selesai,

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

. , ....2010

PT/ CV/ FIRMA/ KOPERASI

(Nama Jelas)

JabatanFORMULIR ISISAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Pengadaan

Proyek Unit Kerja

Departemen/ Lembaga/ Pemda .

Tahun Anggaran


Nama

:

Jabatan

:

Bertindak untuk : PT/ CV/ FIRMA/ KOPERASI

Dan atas nama

Telepon/ Fax

: ...

Email

: ..

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat .. (sesuai akte pendirian/ perubahannya/ surat/ surat kuasa, disebutkan secara jelas No. akte pendirian perubahan/ surat kuasa dan tanggalnya.

2. Saya/ Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan.

3. Saya tidak pernah di Hukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan kondite professional saya.4. Data-data saya/ perusahaan adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi :

I. Umum1. Nama (PT/CV/Firma/ :

Koperasi/Perorangan)

2. Status (PT/CV/Firma/ : Pusat Cabang


3. Alamat (PT/CV/Firma/ :


No. Telepon :

No. Fax :

E-mail :

4. Alamat(PT/CV/Firma/ (diisi, dalam hal yang menawar calon perusahaan)


B. Ijin Usaha No. SIUJK/SIUP/TDP* : ....Tanggal

Masa berlaku ijin Usaha : .

Instansi pemberi ijin usaha : .

* Pilih yang sesuaiC. Landasan Hukum Pendirian1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi

a. Nomor Akta :

b. Tanggal :

c. Nama Notaris :

2. Akta Perubahan Terakhir

a. Nomor Akta :

b. Tanggal :

c. Nama Notaris :

D. Pengguna1. Komisaris (untuk PT)No.NamaNo. KTPJabatan dalam Perusahaan

2. Direksi/Penanggungjawab/Pengurus Perusahaan

NoNamaNo. KTPJabatan dalam Perusahaan

E. Data Keuangan1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.NamaNo. KTPAlamatPersentase

2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak :

2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun :

Terakhir Nomor/Tanggal

3. Laporan bulanan PPh/PPn :

Tiga bulan terakhir Nomor/

Tanggal

3. Neraca Perusahaan Terakhir Per tanggalBulan2008(hanya untuk jasa pemborongan)

(dalam ribuan rupiah)

AKTIVA

PASIVAI

II

IIIAktiva Lancar :Rp

Kas :Rp

Bank :Rp

Piutang*) :Rp

Persediaan barang :Rp

Pekerjaan dalam proses :Rp

Jumlah (a).

Aktiva Tetap :Rp..

:Rp..

Peralatan dan mesin :Rp...

Inventaris :Rp..

Gedung-gedung

Jumlah(b).

Aktiva lainnya(c). : Rp...

: Rp...........IV. Utang Jangka

Pendek

Utang Dagang Rp.

Utang Pajak Rp

Utang lainnyaRp..

Jumlah(d).

V. Utang jangka panjang (e)

VI. Kekayaan bersih (a+b+c) (d+e)Rp

Rp

Rp

JumlahRp...

*) Piutang Jangka Pendek (sampai dengan enam bulan) : Rp..

Piutang Jangka Pendek (sampai dengan enam bulan) : Rp..

Jumlah : Rp..

. ., Tanggal...2010

PT/CV...

Direktur Utama/Penanggung Jawab

Perusahaan

Materai Rp 6.000,-

Nama Jelas

F. Modal KerjaSurat Dukungan Keuangan dari Bank :

Nomor

:

Tanggal:

Nama Bank:

Nilai

:

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab, apabila di kemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar da nada pemalsuan maka kami bersedia dikenakan sanksi adminitrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

.., .2010

PT/CV/Firma/Koperasi

.

Materai Rp.6.000,-

(Nama Jelas)

Jabatan

G. Data Personalia1. Tenaga ahli/teknis yang diperlukan (prinsipnya hanya untuk jasa pemborongan)

No.Nama

Tempat & Tgl LahirPendidikan TerakhirJabatan dalam proyekPengalaman Kerja (..tahun)Profesi/ KeahlianSertificate/ Ijazah

12345678

Direktur Utama/Penganggung Jawab

Perusahaan

Nama JelasH. Data Peralatan Kerja/Perlengkapan

1.Tenaga ahli / teknis yang diperlukan (prinsipnya hanya untuk jasa pemborongan)

No.Jenis Peralatan/ PerlengkapanJumlahKapasitas Output pada saat iniMerk dan typeTahun PembuatanKondisi SekarangLokasi sekarangBukti Kepemilikan

123456789

Catatan: Bila diperlukan dapat dibuat rincian untuk setiap jenis dan bukti bukti surat kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu diperlukan.

1. DATA PENGALAMAN PEKERJAAN

No.Nama PekerjaanBidang/

Sub Bidang PekerjaanLokasiPemberi Tugas/

Pengguna JasaKontrak *)Tanggal Selesai Menurut

NamaAlamat/ TeleponNomor & TanggalNilai

X Rp. 1.000,-KontrakBASTB

J.DATA PEKERJAAN yang sedang dilaksanakan (hanya untuk Jasa Pemborongan)

No.Nama PekerjaanBidang/

Sub Bidang PekerjaanLokasiPemberi Tugas/

Pengguna JasaKontrak *)Tanggal Selesai Menurut

NamaAlamat/ TeleponNomor & TanggalNilai

X Rp. 1.000,-KontrakBASTB

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pengadaan dan pemasangan PLTS paket .di Kabupaten Pada Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumsel, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN

2. Akan melaporkan kepada pihak yang bewajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.

3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja yang terbaik mulai dari penyiapan, penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaam/kegiatan ini.

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanki moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang.. 2010

Nama

Tanda Tangan

1. Kausa pengguna Barang/Jasa:

..

2. Panitia/Pejabat Pengadaan:Nama

Tanda Tangan

a. Sunaryono. SE (Ketua)

.

b. Edward Muhaimin (Sekretaris).

c. Sujadi

(Anggota).

d. R. Idwar Syafroni (Anggota).

e. Rogayah, SE ( Anggota).

f. Efendi Yasin (Anggota).

g. Mara Hainka (Anggota).

Nama

Tanda Tangan

3. Penyedia Barang/Jasa:.

.

PT.

Documents

DOKUMEN LELANG