Dokumentasi dan Informasi Hukum - yahukimokab.go.idyahukimokab.go.id/images/p_hukum/11phukum.pdf · Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat

Dokumentasi dan Informasi HukumUndang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,

Peraturan Menteri Tentang Pengelolan Perkebunan, Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Contents

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.19/MEN/2010 651

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.17/MEN/2010 665

iii

DAFTAR ISI

UU Nomor 13 Tahun 2010 .....................................................................1

Penjelasan UU Nomor 13 Tahun 2010 ..................................................... 47

PP Nomor 36 Tahun 2010 ..................................................................... 81

Penjelasan PP Nomor 36 Tahun 2010 ....................................................... 97

PP Nomor 24 Tahun 2010 ....................................................................105

Penjelasan PP Nomor 24 Tahun 2010 ......................................................119

PP Nomor 18 Tahun 2010 ....................................................................127


PP Nomor 12 Tahun 2010 ....................................................................143

Penjelasan PP Nomor 12 Tahun2010.......................................................165

PP Nomor 11 Tahun 2010 ....................................................................177

Penjelasan PP Nomor 11 Tahun 20100 ....................................................187

PP Nomor 10 Tahun 2010 ....................................................................193


PP Nomor 60 Tahun 2009 ....................................................................227


PP Nomor 43 Tahun 2009 ....................................................................235


PP Nomor 31 Tahun 2009 ....................................................................249


PP Nomor 76 Tahun 2008 ....................................................................265


PP Nomor 42 Tahun 2008 ....................................................................307


PP Nomor 3 Tahun 2008 ....................................................................425

Penjelasan PP Nomor 3 Tahun 2008 .......................................................453

PP Nomor 6 Tahun 2007 .....................................................................473

Penjelasan PP Nomor 6 Tahun 2007 .......................................................541

UU Nomor 41 Tahun 2009 ...................................................................581

Penjelasan UU Nomor 41 Tahun 2009 .....................................................613

UU Nomor 18 Tahun 2009 ...................................................................637

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 ..............651

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.17/MEN/2010 ......................665

1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa tanaman hortikultura sebagai kekayaan hayati merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat penting sebagai sumber pangan bergizi, bahan obat nabati, dan estetika, yang bermanfaat dan berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan;

c. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat memberikan kepastian hukum dalam pengembangan hortikultura sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dalam masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Hortikultura;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HORTIKULTURA.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

2. Usaha hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.

3. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

4. Produk hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.

Jasa hortikultura adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan produk, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dari hortikultura dapat dinikmati.

5. Pewilayahan hortikultura adalah penetapan wilayah untuk pengembangan usaha hortikultura dengan memperhatikan kondisi biofisik dan potensi wilayah yang ada.

6. Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran usaha-hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.

7. Unit usaha budidaya hortikultura adalah satuan lahan tempat terselenggaranya kegiatan membudidayakan tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3

8. Sumber daya genetik hortikultura adalah bahan dari tanaman hortikultura yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat yang mempunyai nilai nyata ataupun potensial.

9. Prasarana hortikultura adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama usaha hortikultura.

10. Sarana hortikultura adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan dalam usaha hortikultura.

11. Benih hortikultura, yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman horti-kultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura.

12. Organisme pengganggu tumbuhan, selanjutnya disebut OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

13. Bahan pengendali OPT adalah bahan kimia sintetik, bahan alami atau bukan sintetik, jasad hidup, dan bahan lainnya yang digunakan untuk mengendalikan OPT dalam usaha hortikultura.

14. Pemuliaan tanaman hortikultura, selanjutnya disebut pemuliaan, adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura baru yang lebih baik.

15. Varietas tanaman hortikultura adalah bagian dari suatu jenis tanaman hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.

16. Perlindungan varietas tanaman hortikultura adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

17. Wisata agro berbasis hortikultura, selanjutnya disebut wisata agro, adalah kegiatan pengembangan kawasan atau usaha hortikultura sebagai objek wisata, baik secara sendiri maupun sebagai bagian dari kawasan wisata yang lebih luas bersama objek wisata yang lain.

18. Distribusi hortikultura, selanjutnya disebut distribusi, adalah kegiatan penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk hortikultura dari tempat produksi sampai di pasar dan/atau konsumen.

20. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada pelaku usaha, produk, proses, dan usaha hortikultura.

4

21. Akreditasi adalah proses pengakuan akan kompetensi suatu badan atau lembaga untuk melakukan sertifikasi.

22. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan antarpelaku usaha.

23. Pengolahan adalah proses mengubah secara fisik, kimiawi, dan biologis bahan komoditas hortikultura menjadi suatu bentuk produk turunan.

24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.

26. Pelaku usaha hortikultura, selanjutnya disebut pelaku usaha, adalah petani, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

27. Petani hortikultura, yang selanjutnya disebut petani, adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola unit usaha budidaya hortikultura.

28. Penyuluh hortikultura, yang selanjutnya disebut penyuluh, adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

29. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

30. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

31. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hortikultura.

BAB IIASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Penyelenggaraan hortikultura berdasarkan asas:

a. kedaulatan;

b. kemandirian;

5

c. kebermanfaatan;

d. keterpaduan;

e. kebersamaan;

f. keterbukaan;

g. keberlanjutan;

h. efisiensi berkeadilan;

i. kelestarian fungsi lingkungan; dan

j. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan hortikultura bertujuan untuk:

a. mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;

b. memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura;

c. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;

d. meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;

e. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;

f. memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen horti-kultura nasional;

g. meningkatkan sumber devisa negara; dan

h. meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.

Pasal 4

Lingkup pengaturan penyelenggaraan hortikultura meliputi:

a. perencanaan;

b. pemanfaatan dan pengembangan sumber daya;

c. pengembangan hortikultura;

d. distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi;

e. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal;

f. sistem informasi;

g. penelitian dan pengembangan;

h. pemberdayaan;

6

i. kelembagaan;

j. pengawasan; dan

k. peran serta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN KORTIKULTURA

Pasal 5

(1) Perencanaan hortikultura dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan hortikultura secara berkelanjutan.

(2) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;

b. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;

c. rencana pembangunan nasional dan daerah;

d. rencana tata ruang wilayah;

e. pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;

f. kebutuhan prasarana dan sarana hortikultura;

g. kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan; dan

h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

(1) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mencakup aspek:

a. sumber daya manusia;

b. sumber daya alam;

c. sumber daya buatan;

d. sasaran produksi dan konsumsi;

e. kawasan hortikultura;

f. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal; dan

g. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang utuh serta memiliki keterkaitan antara satu dan yang lain.

7

Pasal 7

(1) Perencanaan hortikultura merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.

(2) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.

(3) Penyelenggaraan perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.

(4) Perencanaan hortikultura ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Perencanaan hortikultura tingkat nasional dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.

(2) Perencanaan hortikultura tingkat provinsi dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi serta kebutuhan dan usulan kabupaten/kota.

(3) Perencanaan hortikultura tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan mem-perhatikan rencana pembangunan kabupaten/ kota.

Pasal 9

(1) Perencanan hortikultura diwujudkan dalam bentuk rencana hortikultura.

(2) Rencana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rencana hortikultura nasional;

b. rencana hortikultura provinsi; dan

c. rencana hortikultura kabupaten/ kota.

(3) Rencana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Rencana hortikultura nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan hortikultura provinsi.

(2) Rencana hortikultura provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan hortikultura kabupaten/ kota.

8

(3) Rencana hortikultura kabupaten/kota menjadi pedoman untuk pengembangan hortikultura setempat.

(4) Rencana hortikultura nasional, rencana hortikultura provinsi, dan rencana hortikultura kabupaten/kota menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam pengembangan hortikultura.

BAB IVPEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Bagian KesatuUmum

Pasal 11

(1) Sumber daya hortikultura terdiri dari:

a. sumber daya manusia;

b. sumber daya alam; dan

c. sumber daya buatan.

(2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelaku usaha, penyuluh hortikultura, dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan dan usaha hortikultura.

(3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

a. lahan;

b. iklim;

c. sumber daya air; dan

d. sumber daya genetik.

(4) Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa prasarana dan sarana hortikultura.

Pasal 12

(1) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

(2) Pemanfaatan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.

9

Bagian KeduaSumber Daya Manusia

Pasal 13

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia hortikultura untuk memenuhi standar kompetensi.

(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berjenjang.

(3) Selain Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha yang terakreditasi dapat melakukan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Untuk memenuhi standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui sertifikasi kompetensi.

(5) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan hortikultura.

(2) Pelaku usaha dapat menyelenggarakan penyuluhan hortikultura.

(3) Penyuluhan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyuluh bersertifikat.

(4) Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan paling sedikit satu orang penyuluh pegawai negeri sipil atau paling sedikit satu orang penyuluh swasta dan/atau swadaya di setiap desa yang termasuk di dalam kawasan hortikultura.

(5) Penyelenggaraan penyuluhan hortikultura dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri.

(2) Sumber daya manusia dari luar negeri dapat dimanfaatkan dalam hal tidak

10

tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura.

(3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi pelaku usaha.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian KetigaSumber Daya Alam

Paragraf 1

Lahan

Pasal 16

(1) Lahan budidaya hortikultura terdiri atas lahan terbuka dan lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya.

(2) Lahan budidaya hortikultura wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh pelaku usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, serta peningkatan fungsi lahan budidaya hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

Penggunaan lahan budidaya hortikultura wajib mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha dapat mengembangkan penggunaan media tanam selain tanah untuk budidaya hortikultura.

Paragraf 2Iklim

Pasal 19

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memantau, mengevaluasi,

11

memprakirakan, mendokumentasikan, dan memetakan pola iklim untuk pengembangan usaha hortikultura.

(2) Hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi, dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat.

(3) Hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi, dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan perencanaan hortikultura dan pengembangan usaha hortikultura.

Pasal 20

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyediakan bantuan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami gagal panen akibat bencana yang disebabkan oleh perubahan pola iklim.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketetapan status daerah bencana oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bantuan yang disediakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan dari pemerintah daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3Sumber Daya Air

Pasal 21

Air untuk usaha hortikultura harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemanfaatan air untuk usaha hortikultura dilakukan secara bersama-sama dengan keperluan lainnya secara efisien oleh pelaku usaha dengan tetap mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab:

a. memberikan jaminan akan ketersediaan air untuk usaha hortikultura; dan

12

b. menetapkan rencana alokasi dan memberikan hak guna pakai air untuk usaha hortikultura.

Paragraf 4

Sumber Daya Genetik

Pasal 24

Sumber daya genetik hortikultura wajib dilindungi, dilestarikan, diperkaya, dimanfaatkan, dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Pemerintah melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan terhadap sumber daya genetik hortikultura.

(2) Inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan sumber daya genetik hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan masyarakat.

(3) Data dokumentasi sumber daya genetik hortikultura terbuka bagi masyarakat untuk dimanfaatkan dan dikembangkan.

(4) Keterbukaan data dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi data yang dinyatakan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Pemanfaatan sumber daya genetik hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.

(2) Menteri menetapkan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dengan mempertimbangkan sifat, jumlah, dan sebarannya.

(3) Pemanfaatan sumber daya genetik yang terancam punah dilakukan dengan izin Menteri.

Pasal 27

(1) Pemerintah mendorong pengayaan sumber daya genetik hortikultura nasional melalui berbagai metode dan introduksi.

13

(2) Pemerintah memberikan kemudahan perizinan dan penggunaan fasilitas penelitian milik pemerintah untuk pengayaan sumber daya genetik hortikultura nasional.

Pasal 28

(1) Pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik hortikultura ke dan dari dalam negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang dilarang mengeluarkan varietas dari sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara Republik Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai varietas tanaman hortikultura yang pengeluarannya dari wilayah negara Republik Indonesia dapat merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

Setiap orang dilarang:

a. memperjualbelikan bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah; dan/atau

b. menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah.

Pasal 30

(1) Sumber daya genetik yang menghasilkan produk yang memiliki ciri khas terkait wilayah geografis tertentu dilindungi kelestarian dan pemanfaatannya dengan hak indikasi geografis.

(2) Ketentuan mengenai wilayah geografis dari sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeempatSumber Daya Buatan

Paragraf 1Prasarana Hortikultura

Pasal 31

(1) Prasarana hortikultura terdiri atas:

a. jaringan irigasi;

b. pengolah limbah;

c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar;

d. pelabuhan dan area transit;

e. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;

f. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;

g. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;

h. rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis;

i. gudang berpendingin;

j. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan

k. pasar.

(2) Prasarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun secara terintegrasi dan terencana.

Paragraf 2Sarana Hortikultura

Pasal 32

(1) Sarana hortikultura terdiri atas:a. benih bermutu dari varietas unggul;b. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;d. bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan; dane. alat dan mesin yang menunjang hortikultura.

(2) Penggunaan sarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi lahan, dan ramah lingkungan.

15

Pasal 33

( 1 ) Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.

(2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.

(3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:

a. lebih efisien;

b. ramah lingkungan; dan

c. diutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.

Pasal 34

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk memproduksi sarana hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan perizinan, kemudahan fasilitas, kemudahan akses pembiayaan, dan/atau keringanan pajak.

(3) Ketentuan mengenai insentif diatur dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan terdaftar.

(2) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan ayat (1), peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.

(3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikecualikan untuk sarana hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam satu kelompok.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.

16

Pasal 36

(1) Bagi produk sarana hortikultura yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia, produsen wajib mencantumkan label Standar Nasional Indonesia pada produk sarana hortikultura yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(2) Bagi sarana hortikultura yang belum ditetapkan Standar Nasional Indonesia, produsen wajib mencantumkan label pada produk sarana hortikultura yang diedarkan.

(3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:

a. nama produk;

b. nama dan alamat produsen; dan c. karakteristik produk.

(4) Ketentuan mengenai pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Produsen, distributor, dan pengecer, secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, wajib bertanggung jawab atas kesesuaian produk yang diedarkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 38

Produsen dan/atau distributor alat dan mesin hortikultura wajib melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan, keselamatan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dan mesin.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan pengadaan, pengedaran, dan penggunaan sarana hortikultura wajib memperhatikan keselamatan dan sosial budaya masyarakat, sistem budidaya tanaman, sumber daya alam, dan/atau fungsi lingkungan.

17

BAB VPENGEMBANGAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu

Pewilayahan Hortikultura

Paragraf 1Umum

Pasal 40

(1) Hortikultura diselenggarakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dilaksanakan dalam wilayah tersendiri, bertumpangsari dengan tanaman lain, dan/atau berintegrasi dengan wilayah usaha lainnya.

(2) Penyelenggaraan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

(3) Penyelenggaraan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar zona inti kawasan konservasi.

Pasal 41

(1) Penetapan tata ruang wilayah dalam kaitan dengan pengembangan hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain.

(2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) yang mengakibatkan alih fungsi kawasan hortikultura, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan terlebih dahulu kawasan pengganti yang setara.

Pasal 42

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan hortikultura yang berintegrasi dengan kegiatan lain.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. kemudahan perizinan; dan

b. pemanfaatan lahan.

Pasal 43

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan produk unggulan yang akan dikembangkan di dalam kawasan hortikultura.

18

(2) Produk unggulan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki potensi daya saing dan memperhatikan kearifan lokal.

(3) Terhadap produk unggulan hortikultura yang telah ditetapkan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban menjamin ketersediaan:

a. prasarana dan sarana hortikultura yang dibutuhkan;

b. distribusi dan pemasaran di dalam negeri atau ke luar negeri;

c. pembiayaan; dan

d. penelitian dan pengembangan teknologi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan produk unggulan hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2Kawasan Hortikultura

Pasal 44

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah merencanakan dan menetapkan kawasan hortikultura.

(2) Penetapan kawasan hortikultura dilakukan dengan memperhatikan aspek:

a. sumber daya hortikultura;

b. potensi unggulan yang ingin dikembangkan;

c. potensi pasar;

d. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan e. kekhususan dari wilayah.

Pasal 45

(1) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri atas:

a. kawasan hortikultura nasional;

b. kawasan hortikultura provinsi; dan

c. kawasan hortikultura kabupaten/kota.

(2) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(3) Kawasan hortikultura nasional ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan hortikultura provinsi ditetapkan oleh pemerintah provinsi, dan kawasan hortikultura kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

19

Pasal 46

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berkewajiban menjamin ketersediaan:

a. prasarana dan sarana hortikultura yang dibutuhkan;

b. distribusi dan pemasaran di dalam negeri atau ke luar negeri;

c. pembiayaan;

d. penelitian dan pengembangan teknologi; dan

e. data dan informasi.

(2) Selain menjamin ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban:

a . memberikan kemudahan pelayanan dalam pengembangan kawasan hortikultura;

b . melakukan pembinaan dan pengembangan kawasan hortikultura;

a. menjamin keamanan kawasan hortikultura dari gangguan fisik, biologis, kimiawi dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. menjamin keberlangsungan pengembangan hortikultura.

Pasal 47

Pengembangan kawasan hortikultura dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat.

Paragraf 3Unit Usaha Budidaya Hortikultura

Pasal 48

(1) Klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura terdiri atas:

a. unit usaha budidaya horticultura mikro;

b. unit usaha budidaya hortikultura kecil;

c. unit usaha budidaya hortikultura menengah; dan

d. unit usaha budidaya hortikultura besar;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

20

Pasal 49

(1) Unit usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib didata oleh pemerintah daerah.

(2) Unit usaha budidaya hortikultura menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dan unit usaha budidaya hortikultura besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d harus dilengkapi izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Selain harus dilengkapi izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit usaha budidaya hortikultura menengah dan besar yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara harus dilengkapi hak guna usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan perizinan unit usaha budidaya hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian KeduaUsaha Hortikultura

Paragraf 1Umum

Pasal 50

(1) Usaha hortikultura meliputi:

a. perbenihan;

b. budidaya;

c. panen dan pascapanen;

d. pengolahan;

e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran;

f. penelitian; dan

g. wisata agro.

(2) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha.

Pasal 51

(1) Usaha hortikultura dibedakan atas usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

21

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52

(1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib didaftar.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 53

(1) Usaha hortikultura mikro, kecil, dan menengah hanya dapat diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan usaha yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia.

(2) Usaha hortikultura besar dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dalam negeri, baik sendiri maupun berpatungan dengan pelaku usaha luar negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 54

(1) Pelaku usaha dalam melaksanakan usaha hortikultura wajib memenuhi standar proses atau persyaratan teknis minimal.

(2) Pelaku usaha dalam memproduksi produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura.

(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura agar memenuhi standar proses dan persyaratan teknis minimal, standar mutu, dan keamanan pangan produk hortikultura.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar proses dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 55

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengutamakan pemberian fasilitas dan insentif kepada:

22

a. usaha hortikultura mikro dan kecil;

b. usaha hortikultura yang ramah lingkungan;

c. usaha hortikultura yang mengembangkan komoditas unggulan nasional dan daerah;

d. usaha budidaya organik; dan/atau

e. usaha hortikultura yang bergerak di bidang penelitian dan pengem-bangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas dan insentif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

(1) Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan.

(2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar.

(3) Pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

(4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola:

a. inti-plasma;

b. subkontrak;

c. waralaba;

d. perdagangan umum;

e. distribusi dan keagenan; dan

f. bentuk-bentuk kemitraan lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2Usaha Perbenihan

Pasal 57

(1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih dari dan ke wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan introduksi dalam bentuk benih atau materi induk yang belum ada di wilayah negara Republik Indonesia.

23

(3) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melalui penerapan sertifikasi.

(4) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 58

(1) Hasil pemuliaan dan introduksi berupa varietas baru wajib didaftarkan kepada Pemerintah.

(2) Dalam hal hasil pemuliaan dan varietas baru yang diintroduksikan menggunakan teknologi rekayasa genetik, pendaftaran dan peredarannya harus memenuhi persyaratan keamanan hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemuliaan, introduksi, dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 59

(1) Kebenaran varietas yang akan diedarkan diuji oleh lembaga penguji yang terakreditasi atau ditunjuk.

(2) Jenis tanaman tertentu dikecualikan dari persyaratan uji kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengujian, lembaga penguji, dan jenis yang dikecualikan, diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 60

(1) Peluncuran varietas dan peredaran benih yang sudah terdaftar menjadi tanggung jawab pemilik varietas atau kuasanya.

24

(2) Benih yang diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kebenaran varietas dan standar mutu benih.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara peluncuran varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 61

Perlindungan varietas tanaman hortikultura dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan benih.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas benih tanaman.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 63

(1) Pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.

(2) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.

(3) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 64

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan berbasis sumber daya genetik nasional.

25

Paragraf 3Usaha Budidaya

Pasal 65

Usaha budidaya hortikultura dilakukan dengan memperhatikan:

a. permintaan pasar;

b. budidaya yang baik ;

c. efisiensi dan daya saing;

d. fungsi lingkungan; dan

e. kearifan lokal.

Pasal 66

(1) Pelaku usaha budidaya hortikultura dapat menentukan sendiri pilihan jenis tanaman.

(2) Pelaku usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil didata mengenai jenis, jumlah tanaman dan/atau luas lahan yang sedang dan akan dibudidayakan oleh instansi yang berwenang.

(1) Pelaku usaha budidaya hortikultura menengah dan besar wajib melaporkan jenis, jumlah tanaman, dan/atau luas lahan yang sedang dan akan dibudidayakan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mengetahui prakiraan produksi.

Pasal 67

(1) Budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, kecuali ditentukan lain oleh undang undang.

(2) Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin khusus dari Menteri.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dan persyaratan izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

26

Paragraf 4Usaha Panen dan Pasca panen

Pasal 69

(1) Usaha panen dan pascapanen dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal, memenuhi standar mutu produk, menekan kehilangan dan/atau kerusakan serta meningkatkan nilai tambah pada penanganan, pengolahan, dan transportasi produk hortikultura.

(2) Usaha panen dan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan panen dan pascapanen yang baik.

(3) Kegiatan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di bangsal pascapanen atau di tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan panen dan pascapanen yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan bangsal pascapanen atau tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5Usaha Pengolahan

Pasal 70

(1) Usaha pengolahan produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap usaha pengolahan produk hortikultura lokal yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

Pasal 71

Usaha pengolahan produk hortikultura besar wajib menyerap produk hortikultura lokal.

Paragraf 6Usaha Distribusi, Perdagangan, dan Pemasaran

Pasal 72

(1) Usaha distribusi dilakukan untuk menyalurkan, membagi dan mengirim produk hortikultura dari unit usaha budidaya hortikultura sampai ke konsumen.

27

(2) Dalam hal penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha distribusi wajib menggunakan sistem logistik untuk menjaga kesegaran, mutu, keamanan pangan, dan kesesuaian jumlah dan waktu pasokan produk hortikultura.

(3) Usaha distribusi setidak-tidaknya didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi.

(4) Pelaku usaha distribusi wajib memenuhi standar pengelolaan fasilitas dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap usaha distribusi produk hortikultura untuk dapat memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 73

(1) Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur proses jual beli antara pedagang dengan pedagang, dan pedagang dengan konsumen.

(2) Dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk hortikultura pasar modern wajib memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri.

(3) Pelaku usaha perdagangan produk hortikultura harus menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 74

(1) Usaha pemasaran hortikultura dilakukan melalui promosi produk dan jasa serta penyebarluasan informasi pasar, di tingkat nasional dan/atau internasional.

(2) Pelaku usaha pemasaran hortikultura wajib mengutamakan pemasaran produk dan jasa hortikultura dalam negeri.

Pasal 75

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan bagi setiap pelaku usaha pemasaran hortikultura.

28

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pelaku usaha mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata cara pemasaran yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 7Usaha Penelitian

Pasal 76

(1) Usaha penelitian hortikultura dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi, perdagangan, pemasaran, serta usaha wisata agro.

(2) Usaha penelitian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan hortikultura.

(3) Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat yang memanfaatkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan royalti dan/atau penghargaan kepada peneliti, pemilik, dan/atau yang berhak atas hasil penelitian.

Paragraf 8Usaha Wisata agro

Pasal 77

(1) Kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura dapat digunakan dan dikembangkan untuk usaha wisata agro.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha wisata agro wajib mengikutsertakan masyarakat setempat.

(3) Usaha wisata agro wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal.

(4) Pemerintah menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria usaha wisata agro.

(5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura yang dijadikan usaha wisata agro.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengembangan kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan norma, standar, pedoman, dan kriteria kawasan dan/atau unit usaha

29

budidaya hortikultura untuk usaha wisata agro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VIDISTRIBUSI, PERDAGANGAN, PEMASARAN, DAN KONSUMSI

Bagian KesatuUmum

Pasal 78

Pemerintah membangun sistem distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi produk hortikultura yang menjamin perlindungan terhadap pelaku usaha, konsumen, dan produk dalam negeri.

Bagian KeduaDistribusi

Pasal 79

(1) Distribusi dilakukan untuk menjamin pengiriman produk hortikultura guna menjaga keamanan pangan serta ketepatan jumlah, mutu, dan waktu pasokan dari produsen sampai ke pasar dan/atau konsumen.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kelancaran distribusi dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk hortikultura.

Pasal 80

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi distribusi produk hortikultura agar terlaksana secara efektif dan efisien.

(2) Fasilitasi distribusi produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. kemudahan perizinan tempat penampungan;

b. kemudahan izin perjalanan;

c. penyediaan informasi mengenai produk, harga, pasar, dan sebaran lokasi produksi;

30

d. penyediaan lapangan dan bangunan penampungan dan/atau gudang yang memadai, baik di pelabuhan, bandar udara, maupun terminal;

e. penertiban berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan

f. kemudahan tersedianya sarana angkutan dari sentra produksi sampai ke konsumen.

Bagian Ketiga

Perdagangan

Pasal 81

(1) Produk hortikultura dapat diperdagangkan di pasar atau tempat lain.

(2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern.

(3) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk penggelaran produk hortikultura.

(4) Pasar atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum.

Pasal 82

(1) Produk hortikultura dapat diperdagangkan secara langsung kepada konsumen melalui pasar lelang dan penggelaran produk.

(2) Selain perdagangan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk hortikultura dapat diperdagangkan secara tidak langsung melalui bursa komoditi dan kontrak budidaya.

Pasal 83

(1) Penjualan dan pembelian komoditas tertentu di wilayah tertentu dilakukan di pasar lelang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penentuan komoditas tertentu dan wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 84

(1) Perdagangan produk hortikultura melalui penggelaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum.

31

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggelaran produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85

Perdagangan produk hortikultura melalui bursa komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Perdagangan produk hortikultura melalui kontrak budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Pasal 87

(1) Ekspor produk hortikultura dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumsi nasional.

(2) Ekspor produk hortikultura harus memenuhi persyaratan dan standar mutu dan/atau keamanan pangan.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi ekspor produk hortikultura.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar mutu dan/ atau keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan fasilitasi ekspor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

(1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek:a. keamanan pangan produk hortikultura;b. ketersediaan produk hortikultura dalam negeri;c. penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura;d. persyaratan kemasan dan pelabelan;e. standar mutu; danf. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia,

hewan, tumbuhan, dan lingkungan.

(2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

32

(3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang ditetapkan.

(2) Setiap orang dilarang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara penetapan pintu masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan produk segar hortikultura impor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian KeempatPemasaran

Pasal 89

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran produk hortikultura, di dalam ataupun ke luar negeri.

(2) Menteri menetapkan jenis tanaman dan/atau produk hortikultura yang pengeluaran dan/atau pemasukannya dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia memerlukan izin.

Pasal 90

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku usaha menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk hortikultura setiap saat sampai di tingkat lokal dengan:

a. memberikan informasi produksi dan konsumsi yang akurat; atau

b. mengendalikan impor dan ekspor.

Pasal 91

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban membangun sistem pemasaran yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan :

a. pasar induk hortikultura di kawasan hortikultura;

b. pasar hortikultura berkala di lokasi strategis;

c. pasar lelang;

d. bursa komoditi; dan

e. kontrak budidaya.

33

Pasal 92

(1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura wajib mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal.

(2) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan fasilitas pemasaran yang memadai.

Pasal 93

Pemerintah daerah berkewajiban membantu penyediaan fasilitas pemasaran produk hortikultura lokal di pasar tradisional.

Pasal 94

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku usaha melakukan promosi secara terus-menerus, di dalam dan di luar negeri untuk meningkatkan:

a. kepedulian masyarakat pada produk dan jasa hortikultura;

b. konsumsi dan penggunaan produk hortikultura lokal;

c. minat para investor;

d. pangsa pasar;

e. perolehan devisa; dan

f. wisata agro.

Bagian KelimaKonsumsi

Pasal 95

Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas meningkatkan konsumsi hortikultura masyarakat melalui:

a. penetapan dan sosialisasi buah dan sayuran sebagai produk pangan pokok;

b. penetapan target pencapaian angka konsumsi buah dan sayuran per kapita per tahun sesuai dengan standar kesehatan; dan

c. pemuatan materi hortikultura ke dalam kurikulum pendidikan nasional atau daerah.

34

BAB VIIPEMBIAYAAN, PENJAMINAN, DAN PENANAMAN MODAL

Bagian KesatuPembiayaan

Pasal 96

(1) Pembiayaan penyelenggaraan hortikultura yang dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Pembiayaan penyelenggaraan hortikultura yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Pembiayaan usaha hortikultura yang dilakukan oleh pelaku usaha bersumber dari dana pelaku usaha, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lainnya yang sah.

(4) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan usaha hortikultura yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mendukung program Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pembiayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 97

(1) Untuk pengembangan usaha hortikultura:

a. Pemerintah menetapkan persentase portofolio kredit bersubsidi dari alokasi kredit untuk sektor pertanian;

b. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menggunakan anggaran pembangunan untuk subsidi bunga dan/atau asuransi kredit; dan

c. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pagu alokasi anggaran pembangunan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mendorong terbentuknya lembaga keuangan guna pembiayaan usaha hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan persentase portofolio kredit, penggunaan anggaran pembangunan untuk subsidi dan/atau asuransi kredit, penetapan pagu alokasi anggaran

35

pembangunan, serta pembentukan lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi pembiayaan usaha hortikultura mikro dan kecil.

(4) Penetapan persentase portofolio kredit, penggunaan anggaran pembangunan untuk subsidi dan/atau asuransi kredit, penetapan pagu alokasi anggaran pembangunan, serta pembentukan lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeduaPenjaminan

Pasal 98

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya mendorong lembaga keuangan miik Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta untuk menyediakan pinjaman kepada pelaku usaha.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi usaha mikro dan kecil hortikultura untuk memperoleh fasilitas dan pinjaman tanpa agunan dari lembaga keuangan berdasarkan kelayakan usaha.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. pemberian jaminan untuk pinjaman; dan/atau

b. bimbingan teknis.

Pasal 99

Pelaku usaha hortikultura yang menyimpan produknya di pergudangan dapat memperoleh dan memanfaatkan resi gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian KetigaPenanaman Modal

Pasal 100

(1) Pemerintah mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri.

(2) Penanaman modal asing hanya dapat diakukan dalam usaha besar hortikultura.

(3) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).

36

(4) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menempatkan dana di bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya.

(5) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga keuangan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 101

Penanam modal asing dalam usaha hortikultura wajib memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri.

BAB VIIISISTEM INFORMASI

Pasal 102

(1) Sistem informasi hortikultura mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi hortikultura.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi hortikultura yang terintegrasi.

(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:

a. perencanaan;

b. pemantauan dan evaluasi;

c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk hortikultura; dan

d. pertimbangan penanaman modal.

(4) Kewajiban Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.

(5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit menyediakan data dan informasi mengenai:

a. varietas tanaman;

b. letak dan luas wilayah, kawasan, dan unit usaha budidaya hortikultura;

c. permintaan pasar;

d. peluang dan tantangan pasar;

e. perkiraan produksi;

f. perkiraan harga;

37

g. perkiraan pasokan;

h. perkiraan musim tanam dan musim panen;

g. prakiraan iklim;

h. ketersediaan prasarana hortikultura; dan

i. ketersediaan sarana hortikultura.

(6) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi.

(7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku usaha dan masyarakat.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 103

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin kerahasiaan data dan informasi usaha hortikultura yang berkaitan dengan data perusahaan atau orang perseorangan dalam proses perizinan dan/atau penelitian usaha hortikultura.

BAB IXPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 104

Penelitian dan pengembangan hortikultura wajib dilakukan secara terus-menerus oleh Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat secara sendiri-sendiri atau dalam bentuk kerja sama.

Pasal 105

Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri, dengan tidak membahayakan kesehatan manusia, merusak keanekaragaman hayati, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 106

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pemanfaatan dan publikasi hasil penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan hortikultura.

38

Pasal 107

Kegiatan penelitian hortikultura dapat dilakukan di kawasan konservasi setelah mendapat izin menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Pasal 108

(1) Orang perseorangan dan/atau badan hukum asing dapat melakukan penelitian hortikultura untuk kepentingannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Orang perseorangan dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penelitian wajib:

a. bekerja sama dengan lembaga penelitian dalam negeri;

b. melaksanakan alih teknologi dan pengetahuan dalam kegiatan penelitian; dan

c. menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah selambat-lambatnya tiga bulan setelah penelitian selesai dilakukan beserta hasil penelitian.

Pasal 109

(1) Hasil penelitian yang dilakukan orang perseorangan dan/atau badan hukum asing untuk kepentingannya merupakan milik bersama dengan mitra kerja samanya dan pemerintah.

(2) Pengeluaran, penggunaan, dan publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 110

Pemerintah memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil penelitian di bidang hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memberikan insentif bagi peneliti hortikultura yang berprestasi dalam:

a. menghasilkan varietas tanaman unggul;

a. menghasilkan produk baru yang memberikan nilai tambah; dan/atau

c. menemukan teknologi tepat guna yang bermanfaat besar bagi masyarakat.

39

(2) Insentif diberikan kepada pelaku usaha, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pendidikan dalam negeri yang melakukan penelitian hortikultura melalui program penelitian unggulan nasional dan/atau daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XPEMBERDAYAAN

Pasal 112

Pemberdayaan usaha hortikultura meliputi:

a. penguatan kelembagaan pelaku usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;

b. pemberian bantuan teknik penerapan teknologi dan pengembangan usaha;

c. fasilitasi akses kepada lembaga pembiayaan atau permodalan;

d. penyediaan data dan informasi;

e. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran;

f. bantuan sarana dan prasarana hortikultura;

g. sertifikasi kompetensi bagi perseorangan yang memiliki keahlian usaha hortikultura; dan

h. pengembangan kemitraan.

Pasal 113

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan usaha hortikultura mikro dan kecil.

BAB XIKELEMBAGAAN

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengembangan hortikultura.

(2) Lembaga pengembangan hortikultura dapat dibentuk di tingkat pusat, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

(3) Lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat mandiri, profesional, dan nirlaba.

40

Pasal 114

Lembaga pengembangan hortikultura terdiri atas unsur:

a. tokoh masyarakat;

b. pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha hortikultura;

c. pakar dan akademisi; dan

d. konsumen produk dan jasa hortikultura.

Pasal 115

(1) Lembaga pengembangan hortikultura berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan hortikultura.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pengembangan hortikultura bertugas:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi pelaku usaha dan masyarakat;

b. memberikan masukan kepada Pemerintah mengenai arah pengembangan penyelenggaraan hortikultura;

c. memberikan data, informasi, dan masukan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha; dan

d. membantu melakukan mediasi antar asosiasi pelaku usaha.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan pelaksanaan tugas lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIIPENGAWASAN

Pasal 117

(1) Pengawasan dilakukan dalam rangka menjamin mutu sarana dan/atau produk hortikultura agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

41

Pasal 118

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dilakukan melalui:

a. pelaporan dari pelaku usaha; dan/atau

b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil usaha hortikultura.

(2) Dalam keadaan tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan produk usaha hortikultura.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIIIPERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 119

(1) Penyelenggaraan hortikultura dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:a. penyusunan perencanaan;b. pengembangan kawasan;c. penelitian;d. pembiayaan;e. pemberdayaan;f. pengawasan;g. pembentukan asosiasi pelaku usaha;h. pengembangan sistem informasi;i. pengembangan kelembagaan; dan/atauj. pembentukan pedoman tata cara usaha hortikultura untuk kepentingan

usahanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

42

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

BAB XIVSANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 120

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dapat dilakukan oleh setiap orang atau pelaku usaha.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 122

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 100 ayat (4), Pasal 101, Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan secara tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha;

e. pencabutan izin; dan/atau

f. penutupan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi, besarnya denda, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

43

BAB XVPENYIDIKAN

Pasal 123

(1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hortikultura dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang hortikultura.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran lap oran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hortikultura;

b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang hortikultura;

c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang hortikultura;

d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hortikultura;

e. membuat dan menandatangani berita acara;

f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang hortikultura; dan

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hortikultura.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(5) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

44

BAB XVIKETENTUAN PIDANA

Pasal 124

Setiap orang yang mengeluarkan varietas dari sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 125

(1) Setiap orang yang memperjualbelikan bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 126

(1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 127

Setiap orang yang melakukan budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat tanpa izin khusus dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miiar rupiah).

45

Pasal 128

Setiap orang yang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miiar rupiah).

Pasal 129

(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 128 dilakukan oleh korporasi, maka selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 124 sampai dengan 128, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 128 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang hortikultura, dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

BAB XVIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hortikultura masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 131

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, persetujuan penanaman modal asing untuk usaha hortikultura yang izin pelaksanaannya telah diberikan oleh Pemerintah dinyatakan tetap berlaku, kecuali untuk penambahan modal baru disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(2) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesudah Undang Undang ini mulai berlaku, penanam modal asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

46

BAB XVIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 132

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 133

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 24 November 2010


ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 November 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 132

47

PENJELASANATAS


TENTANG

HORTIKULTURA

I. UMUM

Indonesia memiliki kekayaan alam dan kekayaan hayati yang sangat melimpah dan beragam yang harus dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemanfaatan dan pengelolaan berbagai potensi tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Keanekaragaman hayati yang berupa tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman bahan obat, tanaman florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air, yang mempunyai fungsi sayuran, bahan obat nabati, dan estetika dikenal sebagai tanaman hortikultura. Tanaman buah adalah suatu kelompok jenis tanaman hortikultura selain tanaman sayuran, tanaman bahan obat dan tanaman perkebunan yang keseluruhan atau bagian dari buahnya dapat dikonsumsi dalam keadaan segar maupun setelah diolah. Tanaman florikultura adalah suatu kelompok jenis tanaman hortikultura yang bagian atau keseluruhannya dapat dimanfaatkan untuk menciptakaan keindahan, keasrian, dan kenyamanan di dalam ruang tertutup dan/atau terbuka. Tanaman hortikultura merupakan sumber pangan bergizi, estetika dan obat-obatan yang sangat diperlukan untuk membangun manusia yang sehat jasmani dan rohani.

Berbagai karakteristik kelompok jenis tanaman hortikultura, menjadikannya memiliki fungsi yang beragam antara lain:

1. sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, dan serat;

2. sebagai sumber vitamin, mineral, enzim, hormon, anti oksidan, dan berbagai bahan aktif obat alami yang bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran;

48

3. memperbaiki dan melestarikan fungsi lingkungan;

4. sebagai komponen penting dalam berbagai kegiatan upacara; dan 5. sebagai bagian dari peningkatan nilai estetika.

Keragaman fungsi dari tanaman dan produk hortikultura tersebut merupakan potensi ekonomi yang sangat besar untuk menggerakkan roda perekonomian yang dapat menciptakan pendapatan, peluang usaha, kesempatan kerja, serta keterkaitan hulu-hilir dan dengan sektor lain.

Sehubungan dengan besarnya potensi ekonomi tersebut, diperlukan pengaturan penyelenggaraan sistem pembangunan dan pengembangan hortikultura yang menuntut kejelasan kewajiban dan kewenangan Pemer intah dan pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dan masyarakat, yang dijamin oleh kepastian hukum.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang hingga saat ini dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Selain itu, terdapat beberapa perjanjian internasional yang sudah diratifikasi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);

49

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol in Biosafety to The Convention on Biological Biodiversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Internasional mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian);

6. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan hortikultura tersebut di atas belum mampu memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura. Untuk menyelenggarakan pembangunan hortikultura yang menyeluruh dan berdaya guna diperlukan ketentuan perundang-undangan yang lebih khusus agar relevan dan sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura. Dengan pengaturan tersebut diharapkan tujuan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura dapat tercapai.

Tujuan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura adalah untuk mengelola dan mengembangkan serta memanfaatkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura; meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura; menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura nasional; meningkatkan sumber devisa negara; serta meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.

Pengaturan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura didasarkan atas asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keberlanjutan, efisiensi berkeadilan, kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal dengan mempertimbangkan karakteristik budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

50

Pengaturan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura dalam operasionalisasinya mencakup aspek wilayah dan usaha hortikultura. Wilayah pengembangan hortikultura terdiri atas kawasan-kawasan hortikultura yang di dalamnya terdapat unit-unit usaha budidaya hortikultura. Adapun usaha hortikultura dibedakan atas usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, usaha distribusi, usaha perdagangan, usaha pemasaran, usaha penelitian, dan usaha wisata agro.

Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura harus didukung oleh Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi dan pakar, serta masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan hortikultura yang memberikan kontribusi yang bermakna bagi pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi bangsa.

Pengaturan dan penataan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura tersebut mencakup perencanaan; pemanfaatan dan pengembangan sumber daya; pengembangan hortikultura; distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi; pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal; sistem informasi; penelitian dan pengembangan; pemberdayaan; kelembagaan; pengawasan; dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus mengutamakan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”asas kemandirian” adalah penyelenggaraan hortikultura harus mengutamakan penggunaan dan pemanfaatan produk dan jasa hortikultura dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan hortikultura bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

51

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus dilakukan secara bersama sama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang hortikultura.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara-cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan hortikultura harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

52

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam perencanaan hortikultura, produktivitas diukur dengan membagi Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor pertanian dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kebutuhan teknis” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek teknis yang harus dilakukan, seperti penerapan teknologi baru, introduksi varietas baru, perubahan pola tanam, pengembangan agroekosistem, penetapan pola produksi, dan perubahan penanganan pascapanen.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan ekonomis” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek ekonomi yang harus dilakukan, seperti introduksi lembaga keuangan mikro, pengembangan sistem penjaminan, dan pengembangan sistem informasi pasar.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan kelembagaan” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek kelembagaan yang harus dilakukan seperti penumbuh kembangan kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, dan kemitraan.

53

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar perencanaan hortikultura disusun secara terintegrasi dalam perencanaan sektor pertanian dan sinergis dengan perencanaan di semua sektor yang terkait, seperti industri, transportasi, perdagangan, pariwisata, serta keuangan dan perbankan di semua tingkatan pemerintahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melibatkan masyarakat” adalah mengikutsertakan petani dan pelaku usaha lainnya, akademisi dan pakar, serta semua pemangku kepentingan hortikultura.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang bertugas dan berkarya bagi kepentingan pelaku usaha hortikultura, seperti pengawas benih tanaman, pengendali OPT, pemulia, dan peneliti.

54

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sertifikasi kompetensi dimaksudkan agar setiap sumber daya manusia memenuhi standar kompetensi di bidangnya masing masing. Pemenuhan standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan terlebih dahulu dilakukan proses pembinaan. Jenjang sertifikat kompetensi berpengaruh terhadap hubungan kerja dan usaha hortikultura.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

55

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penyuluh swasta” adalah tenaga penyuluh yang mempunyai kompetensi di bidang penyuluhan hortikultura, baik yang disediakan oleh pihak swasta maupun lembaga, seperti perusahaan benih, perusahaan pupuk, perusahaan bahan pengendali OPT serta perusahaan jasa pascapanen, pengolahan, dan pemasaran.

Yang dimaksud dengan “penyuluh swadaya” adalah petani atau pelaku usaha lainnya yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadaran sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kemampuan tertentu” adalah kemampuan di bidang teknis atau di bidang sosial ekonomi pertanian. Bidang teknis antara lain adalah budidaya, pemuliaan, perlindungan tanaman, panen, pascapanen, dan pengolahan. Bidang sosial ekonomi antara lain adalah penyuluhan pertanian, sosiologi pedesaan, perencanaan pembangunan pertanian, dan ekonomi pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan” adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh dan/atau perbuatan manusia.

Yang dimaksud dengan “lahan terbuka” adalah lahan budidaya tanpa penaung.

56

Yang dimaksud dengan “lahan tertutup” adalah lahan budidaya dengan penaung, seperti rumah kaca, rumah kasa, dan kubung jamur.

Yang dimaksud dengan “media tanam lainnya” adalah antara lain agar-agar, air yang diperkaya dengan nutrisi, serbuk gergaji, cocopeat, sabut kelapa, dan arang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilindungi” adalah dijaga dan dipertahankan agar lahan tetap berfungsi sesuai peruntukkannya.

Yang dimaksud dengan “dipelihara” adalah dikelola agar fungsi dan kualitas lahan dapat dipertahankan.

Yang dimaksud dengan “dipulihkan” adalah dikelola agar fungsi dan kualitas lahan yang sudah menurun atau rusak dapat dikembalikan.

Yang dimaksud dengan “ditingkatkan fungsinya” adalah dikelola agar fungsi dan kualitas lahan semakin baik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

57

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak guna pakai air” adalah hak untuk memperoleh dan memakai air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air. Ketentuan ini dimaksudkan agar penggunaan air dapat dikendalikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan selalu memperhatikan aspek konservasi air dan penggunaan lahan pertanian berkelanjutan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan dilakukan terhadap semua sumber daya genetik hortikultura termasuk pohon induk yang menjadi sumber bahan perbanyakan tanaman hortikultura.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “introduksi” adalah memasukkan sumber daya genetik ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan apabila diperlukan bagi pengayaan sumber daya genetik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

58

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk hortikultura, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberi ciri dan kualitas tertentu pada produk yang dihasilkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “gudang yang memenuhi persyaratan teknis“ adalah gudang yang memenuhi persyaratan:

a) Penggunaan sesuai dengan jenis barang (komoditas, benih, pupuk, dan bahan pengendali OPT);

b) lokasi;

c) jenis (tertutup, terbuka, dan berpendingin);

59

d) ukuran(tinggi, luas, dan kapasitas);

e) konstruksi;

f) kelembapan; dan

g) suhu udara tertentu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis” adalah antara lain rumah kaca, rumah kasa, rumah sere/rumah lindung, rumah plastik, dan kubung yang memenuhi persyaratan:

a) kesesuaian dengan fungsi (jenis tanaman, perbenihan, dan budidaya);

b) desain dan konstruksi;

c) kapasitas; dan

d) peralatan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis” adalah bangunan beserta fasilitasnya yang digunakan untuk penanganan hasil panen, yang memenuhi persyaratan:

a) kesesuaian dengan fungsi (untuk buah, sayuran, florikultura, dan tanaman bahan obat);

b) desain dan konstruksi;

c) kapasitas; dan

d) peralatan.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

60

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zat pengatur tumbuh” adalah bahan kimia, fitohormon, enzim, vitamin, atau organisme yang bekerja secara sendiri atau bersama-sama untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “alat dan mesin” adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan hortikultura seperti traktor, robot, alat kontrol, sprayer, fertigasi, fumigator, komputer, dan alat irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi lahan” adalah bentuk, luas, dan kualitas lahan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kemudahan fasilitas” adalah antara lain kemudahan dalam memperoleh pupuk, benih, dan bahan pengendali OPT, serta alat dan mesin pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

61

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sarana hortikultura produksi lokal” adalah sarana yang dihasilkan oleh suatu kelompok, yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “memperhatikan keselamatan dan sosial budaya masyarakat”, adalah memenuhi standar keselamatan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaannya, serta memperhatikan tata nilai dan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berintegrasi dengan wilayah usaha lainnya”, adalah penyelenggaraan hortikultura dilakukan dalam wilayah permukiman, perhutanan, perindustrian, pertambangan dan usaha lainnya sepanjang sesuai dengan tata cara usaha hortikultura yang baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “zona inti” adalah bagian kawasan konservasi yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apa pun oleh aktivitas manusia.

62

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan pengganti yang setara” adalah kawasan yang memiliki luas dan kualitas lahan yang sama serta sarana dan prasarana hortikultura yang memadai.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan lahan” adalah penggunaan lahan terlantar dan lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsi utamanya. Pemanfaatan lahan diutamakan terhadap lahan lahan yang dikuasai oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, terutama diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

63

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”gangguan fisik” adalah antara lain gangguan keamanan, pencurian, perusakan, gangguan hewan, dan longsor.

Yang dimaksud dengan ”gangguan biologis” adalah antara lain OPT, pencemaran biologis, dan pencemaran genetik. Yang dimaksud dengan ”gangguan kimiawi” adalah antara lain pencemaran bahan-bahan kimia, penggunaan pupuk atau bahan pengendali OPT berlebihan, dan limbah berbahaya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pengembangan kawasan hortikultura dilaksanakan dengan melibatkan semua institusi sesuai dengan fungsi, kegiatan, dan kewenangannya masing-masing secara bersama-sama.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Pendataan dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

64

Pasal 52

Ayat (1)

Pendaftaran dilakukan dalam rangka pendataan dan pelayanan publik, yang meliputi antara lain nama usaha, jenis usaha, lokasi usaha, dan alamat usaha.

Ayat (2)

Usaha menengah dan besar wajib mendaftar kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Bagi usaha kecil dan mikro dilakukan pendataan oleh pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis minimal” adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis yang diterapkan agar usaha hortikultura terlaksana dengan baik, jika standar baku belum ditetapkan.

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan “keamanan pangan produk hortikultura” adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan produk hortikultura dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas” antara lain berupa:

a) kemudahan perizinan;

b) pemanfaatan lahan;

c) penjaminan;

65

d) akses permodalan;

e) pemasaran; dan/atau

f) kemudahan kerja sama/kemitraan

Yang dimaksud dengan “insentif” antara lain berupa:

a) keringanan pajak dan retribusi;

b) peningkatan kualitas prasarana hortikultura;

c) bantuan pembiayaan bagi penerbitan sertifikat;

d) penghargaan; dan/atau

e) keringanan biaya penerbitan sertifikat tanah, terutama untuk usaha hortikultura mikro dan kecil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung antara usaha mikro dan/atau usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

66

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bentuk kemitraan lain” seperti kontrak budidaya, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing). Kontrak budidaya merupakan perjanjian jual beli dengan pemesanan pada awal penanaman.

Kerja sama operasional meliputi kerja sama pembiayaan, penyediaan sarana produksi, teknis budidaya, manajemen, sampai dengan pemasaran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “introduksi dalam bentuk benih atau materi induk” adalah pemasukan benih atau materi induk dari luar negeri untuk pertama kali dan tidak diedarkan atau diperdagangkan, melainkan untuk keperluan pemuliaan tanaman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah kumpulan pelaku usaha yang menyepakati suatu kegiatan, tanggung jawab atau penanganan risiko secara bersama berdasarkan kesamaan jenis usaha, kesamaan komoditas, dan/atau kesamaan ekosistem.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “didaftarkan” adalah dalam rangka pendataan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan publik.

67

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebenaran varietas” adalah kesesuaian performa varietas dengan deskripsinya yang dapat dibuktikan, baik melalui pembuktian secara visual maupun pengujian laboratorium.

Yang dimaksud dengan “lembaga penguji yang telah terakreditasi” adalah lembaga penguji yang telah menerapkan sistem manajemen mutu dan diakui oleh yang berwenang memberikan akreditasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jenis tanaman tertentu” adalah varietas varietas yang sangat dipengaruhi oleh selera konsumen atau jenis yang strain-nya (pengelompokan jenis dari varietas yang sama) mudah berubah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengawas benih tanaman” adalah petugas yang diberi wewenang dan hak untuk melaksanakan pengawasan mutu benih serta berkedudukan di lembaga yang menangani pengawasan dan sertifikasi benih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

68

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kebutuhan dalam negeri belum tercukupi apabila kapasitas produksi dalam negeri lebih rendah dari jumlah yang dibutuhkan oleh pelaku usaha pengguna benih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “usaha perbenihan berbasis sumber daya genetik nasional” adalah pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik yang tersedia di wilayah negara Republik Indonesia menjadi benih bermutu varietas tanaman hortikultura.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud “jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat” adalah jenis tanaman hortikultura, di luar narkotika, yang keseluruhan atau bagian-bagiannya dapat menyebabkan timbulnya penyakit dan efek tertentu yang mengganggu kesehatan manusia.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup jelas.

69

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”pascapanen” adalah kegiatan setelah panen yang meliputi pembersihan, pencucian, penyortiran, pengkelasan (grading), pengolahan primer (pegeringan, pengupasan, pembekuan, perajangan), pengawetan, pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pascapanen yang baik” adalah kegiatan pascapanen yang prosesnya memenuhi standar yang ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Kewajiban untuk memenuhi standar mutu berlaku pada proses dan hasil pengolahan produk hortikultura.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

70

Ayat (2)

Pemasaran yang baik berpedoman pada tata cara perniagaan yang baik (Good Trading Practices).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat antara lain berupa bantuan biaya dan sarana penelitian.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelayanan transportasi yang efektif dan efisien dimaksudkan agar produk hortikultura cepat sampai di tangan konsumen, misalnya dengan memberikan dispensasi terhadap kendaraan yang mengangkut produk hortikultura untuk melewati jalur tertentu pada waktu tertentu.

Ayat (3)

Kelancaran bongkar muat dimaksudkan untuk mempercepat perpindahan produk hortikultura, baik antarmoda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, maupun antarmoda transportasi dengan tempat penanganan.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

71

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lapangan dan bangunan penampungan dimaksudkan untuk menampung produk hortikultura agar mutu dan kesegarannya dapat dipertahankan.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komoditas tertentu” adalah komoditas yang harganya berfluktuasi dan berpotensi mengganggu perekonomian nasional atau merugikan pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “wilayah tertentu” adalah wilayah produksi utama hortikultura yang menjadi barometer pemasaran produk tersebut.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan dan standar mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau yang setara, seperti Global Good Agricultural Practices dilakukan agar produk hortikultura yang diekspor mempunyai daya saing di tingkat global.

72

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan mengenai keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan mengacu pada perjanjian internasional Sanitary and Phitosanitary dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan “pintu masuk” bagi impor produk hortikultura dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terkait dengan masuknya OPT karantina, keamanan hayati, spesies asing yang invasif, dan keamanan pangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

73

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Huruf a

Penetapan buah dan sayuran sebagai bahan pangan pokok dimaksudkan agar buah dan sayuran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan tentang pangan, baik oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah.

Huruf b

Penetapan standar kesehatan dilakukan berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi atau Pola Pangan Harapan atau standar yang ditetapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dana lainnya yang sah”, adalah antara lain dari swadaya masyarakat, hibah, dan pinjaman dari pihak lain.

Ayat (4)

Bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam pembiayaan berupa bantuan sosial, bantuan modal, bantuan langsung, dan bantuan teknis.

74

Pengembangan usaha hortikultura yang mendukung program Pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah usaha hortikultura yang sejalan dengan program Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, baik terkait dengan lokasi, komoditas, maupun jenis usaha hortikultura.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha mikro dan kecil hortikultura mengenai dasar kelayakan usaha, persyaratan pengajuan pembiayaan, dan penyusunan proposal pengajuan pinjaman.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

75

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “data” adalah termasuk statistik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ketentuan tentang menjamin kerahasiaan data dan informasi mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang informasi publik.

Pasal 104

Yang dimaksud dengan “pengembangan” dalam pasal ini adalah mengembangkan hasil penelitian agar dapat diadopsi dan diterapkan oleh masyarakat.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

76

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat berupa uang, prasarana dan/atau sarana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 112

Huruf a

Penguatan kelembagaan pelaku usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan jiwa kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan; penyuluhan; dan model pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan, kompetensi, dan budaya masyarakat, sesuai dengan per-kembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

77

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang berprestasi dan peduli kepada kemajuan dan pengembangan hortikultura.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

78

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah keadaan di luar kelaziman, seperti terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proses produksi atau produk hortikultura.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bantuan” antara lain berupa dana, lahan, sarana, prasarana, dan keahlian.

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

79

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5170

81

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengusahaan pariwisata alam yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam belum mengatur mengenai pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

b. bahwa pengaturan pengusahaan pariwisata alam perlu lebih diperluas mengenai jenis usaha di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

82

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.

2. Usaha pariwisata alam adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam.

3. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.

4. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

5. Izin pengusahaan pariwisata alam adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

6. Izin usaha penyediaan jasa wisata alam adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam.

7. Izin usaha penyediaan sarana wisata alam adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam.

8. Zona/blok pemanfaatan adalah bagian dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dijadikan tempat untuk pariwisata alam dan kunjungan wisata.

9. Rencana pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam adalah suatu rencana pengelolaan makro yang

83

bersifat indikatif strategis, kualitatif, dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan, dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

10. Rencana pengusahaan pariwisata alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata alam yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

11. Areal pengusahaan pariwisata alam adalah areal dengan luas tertentu pada suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan pengusahaan pariwisata alam.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 2

(1) Pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(2) Pengusahaan pariwisata alam bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan, kekhasan, keindahan alam dan/atau keindahan jenis atau keanekaragaman jenis satwa liar dan/atau jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pasal 3

Lingkup peraturan pemerintah ini meliputi:

a. pengusahaan pariwisata alam;

b. perizinan pengusahaan pariwisata alam;

c. kewajiban dan hak pemegang izin pengusahaan pariwisata alam; dan

d. kerja sama pengusahaan pariwisata alam.

BAB IIPENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM

Pasal 4

Pengusahaan pariwisata alam dapat dilakukan di dalam:

a. suaka margasatwa;

84

b. taman nasional;

c. taman hutan raya; dan

d. taman wisata alam

Pasal 5

(1) Dalam suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya dapat dilakukan kegiatan wisata terbatas berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan serta satwa yang ada di dalamnya.

(2) Dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta dapat dilakukan kegiatan membangun sarana kepariwisataan.

(2) Sarana kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai penetapan dan pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Pasal 7

(1) Pengusahaan pariwisata alam meliputi:

a. usaha penyediaan jasa wisata alam; dan

b. usaha penyediaan sarana wisata alam.

(2) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat meliputi:

a. jasa informasi pariwisata;

b. jasa pramuwisata;

c. jasa transportasi;

d. jasa perjalanan wisata; dan

e. jasa makanan dan minuman.

(3) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meliputi:

85

a. wisata tirta;

b. akomodasi; dan

c. sarana wisata petualangan.

(3) Usaha penyediaan jasa wisata alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Menteri.

BAB IIIPERIZINAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM

Bagian KesatuUmum

Pasal 8

(1) Pengusahaan pariwisata alam hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin pengusahaan.

(2) Izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

a. Menteri, untuk pengusahaan pariwisata alam yang dilakukan di dalam suaka margasatwa, taman nasional kecuali zona inti, dan taman wisata alam; atau

b. gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, untuk pengusahaan pariwisata alam yang dilakukan di dalam taman hutan raya.

(3) Permohonan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:

a. perorangan;

b. badan usaha; atau

c. koperasi.

(4) Permohonan izin pengusahaan yang diajukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya diberikan untuk izin usaha penyediaan jasa wisata alam.

(5) Permohonan izin pengusahaan yang diajukan oleh badan usaha dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan untuk izin usaha penyediaan jasa wisata alam dan/atau izin usaha penyediaan sarana wisata alam.

86

Pasal 9

(1) Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat diberikan pada seluruh:

a. suaka margasatwa;

b. zona pada taman nasional, kecuali zona inti; dan

c. taman wisata alam.

(2) Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat diberikan pada seluruh taman hutan raya.

(3) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha penyediaan sarana wisata alam, hanya dapat diberikan pada:

a. zona pemanfaatan taman nasional;

b. blok pemanfaatan taman wisata alam; dan

c. blok pemanfaatan taman hutan raya.

Pasal 10

(1) Permohonan izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemohon perorangan meliputi:

a. identitas pemohon;

b. nomor pokok wajib pajak; dan/atau

c. sertifikasi keahlian.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemohon badan usaha dan koperasi meliputi:

a. akte pendirian badan usaha atau koperasi;

b. surat izin usaha perdagangan;

c. nomor pokok wajib pajak;

d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;

e. profile perusahaan; dan

f. rencana keg iatan usaha jasa yang akan dilakukan.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berupa pertimbangan teknis dari:

a. pengelola kawasan konservasi pada areal yang dimohon; dan

87

b. satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan di daerah.

Bagian KeduaUsaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

Pasal 11

(1) Permohonan izin usaha penyediaan jasa wisata alam diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) atau ayat (3) dan ayat (4).

(3) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya mengembalikan permohonan kepada pemohon.

(4) Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan izin usaha penyediaan jasa wisata alam.

Pasal 12

(1) Izin usaha penyediaan jasa wisata alam diberikan untuk jangka waktu:

a. 2 (dua) tahun bagi pemohon perorangan; dan

b. 5 (lima) tahun bagi badan usaha atau koperasi.

(2) Izin usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

(3) Izin usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

(4) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil evaluasi terhadap izin usaha.

88

Bagian KetigaUsaha Penyediaan Sarana Wisata Alam

Pasal 13

(1) Permohonan izin usaha penyediaan sarana wisata alam diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf c kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4).

(3) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya mengembalikan per-mohonan kepada pemohon.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan persetujuan prinsip usaha penyediaan sarana wisata alam kepada pemohon.

(5) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 14

(1) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), pemohon wajib:

a. membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling besar 1:5.000 (satu banding lima ribu) dan paling kecil 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);

b. melakukan pemberian tanda batas pada areal yang dimohon;

c. membuat rencana pengusahaan pariwisata alam;

d. menyusun dan menyampaikan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan

e. membayar iuran usaha pariwisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Biaya yang diperlukan dalam melakukan pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan pada pemohon.

89

(3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dihitung berdasarkan luas areal yang diizinkan untuk usaha penyediaan sarana wisata alam atau jenis kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam.

(4) Dalam hal pemegang persetujuan prinsip telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan izin usaha penyediaan sarana wisata alam.

Pasal 15

Dalam hal waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) terlampaui, pemegang persetujuan prinsip belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya mengeluarkan surat pembatalan persetujuan prinsip.

Pasal 16

(1) Izin usaha penyediaan sarana wisata alam diberikan untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun.

(2) Izin usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kem bali.

(3) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil evaluasi terhadap izin usaha.

Pasal 17

(1) Permohonan perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus diajukan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin usaha penyediaan sarana wisata alam.

(2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:

a. laporan akhir kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam;

b. rencana pengusahaan pariwisata alam lanjutan;

c. pertimbangan teknis dari pengelola kawasan konservasi dan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan di daerah.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya setelah menerima permohonan melakukan penelitian terhadap lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

90

(4) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya mengembalikan permohonan untuk diajukan kembali oleh pemohon setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(5) Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau diajukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan izin perpanjangan usaha penyediaan sarana wisata alam.

Pasal 18

Izin usaha penyediaan sarana wisata alam diberikan dengan ketentuan:

a. bukan sebagai hak kepemilikan atau penguasaan atas kawasan taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam;

b. tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan;

c. hanya dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya;

d. luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin;

e. sarana wisata alam yang di bangun untuk wisata tirta dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b, harus semi permanen dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat; dan

f. dalam melaksanakan pembangunan sarana wisata alam disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam.

Pasal 19

(1) Izin usaha penyediaan sarana wisata alam berakhir apabila:

a. jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi;

b. izinnya dicabut;

c. pemegang izin mengembalikan izin secara sukarela;

d. badan usaha atau koperasi pemegang izin bubar; atau

e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit.

(2) Pada saat izin usaha penyediaan sarana wisata alam berakhir, sarana wisata alam yang tidak bergerak yang berada di dalam zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan taman hutan raya, atau blok pemanfaatan taman wisata alam menjadi milik negara.

91

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin, perpanjangan izin, serta peralihan kepemilikan izin dan sarana wisata alam diatur dengan peraturan Menteri.

BAB IVKEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN

Bagian KesatuKewajiban Pemegang Izin

Pasal 21

(1) Pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam wajib:

a. membayar iuran izin usaha penyediaan jasa wisata alam sesuai ketentuan yang ditetapkan;

b. ikut serta menjaga kelestarian alam;

c. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya dan setiap pengunjung yang menggunakan jasanya;

d. merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya;

e. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada pemberi izin usaha penyediaan jasa wisata alam; dan

f. menjaga kebersihan lingkungan.

(2) Pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata alam wajib:

a. melakukan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai dengan izin yang diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah izin diterbitkan;

b. membayar pungutan izin usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal izin usaha penyediaan sarana wisata alam;

d. menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam termasuk pengelolaan limbah dan sampah;

e. memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam;

92

f. memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik Pemerintah.

g. merealisasikan kegiatan pembangunan sarana wisata alam paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin usaha penyediaan sarana wisata alam diterbitkan;

h. melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat di dalam melaksanakan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai izin yang diberikan;

i. membuat laporan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam secara periodik kepada Menteri;

j. menyusun dan menyerahkan rencana karya lima tahunan dan rencana karya tahunan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pemegang izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KeduaHak Pemegang Izin

Pasal 23

Pemegang izin pengusahaan pariwisata alam berhak:

a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin;

b. menjadi anggota asosiasi pengusahaan pariwisata alam; dan c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

BAB VPEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 24

(1) Pembinaan dan pengawasan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pelaksanaan pembinaan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam dilakukan melalui pengaturan, bimbingan, penyuluhan, dan teguran.

(3) Pelaksanaan pengawasan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi wisata alam dan/atau melalui

93

penelitian terhadap laporan pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam dan izin usaha penyediaan sarana wisata alam.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 25

(1) Evaluasi usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam dilakukan oleh pemberi izin.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi dan pemeriksaan tidak langsung melalui pemeriksaan laporan kegiatan yang disusun oleh pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam dan/atau izin usaha penyediaan sarana wisata alam.

(3) Hasil evaluasi berupa saran atau rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam disampaikan oleh pemberi izin.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang izin usaha sarana wisata alam menunjukan kinerja baik, berhak mendapat prioritas untuk melakukan pengembangan usaha di lokasi lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VIKERJA SAMA PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM

Pasal 26

(1) Pemegang izin pengusahaan pariwisata alam, dalam melaksanakan kegiatan pengusahaannya, dapat melakukan kerja sama sesuai ketentuan peraturan peru ndang-undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

94

BAB VIISANKSI

Pasal 27

(1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

c. pencabutan izin.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai oleh pemberi izin.

Pasal 28

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dikenai kepada setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggat waktu masing-masing 20 (dua puluh) hari kerja.

(3) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah 20 (dua puluh) hari peringatan tertulis ketiga diterima oleh pemegang izin, pemegang izin dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan.

(4) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya sanksi penghentian sementara kegiatan pemegang izin tidak melaksanakan ke-wajibannya, pemberi izin memberikan sanksi pencabutan izin.

(5) Sanksi penghentian sementara dibatalkan apabila pemegang izin melaksanakan kewajibannya sebelum berakhirnya tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari.

(6) Selain dicabut izinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban merehabilitasi kerusakan dan/atau karena kegiatannya menimbulkan kerusakan pada suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d atau ayat (2) huruf d, dikenai kewajiban pembayaran ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.

95

(7) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menghilangkan tuntutan pidana atas tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran ganti rugi kepada pemegang izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur oleh Menteri.

BAB VIIIKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) Setiap orang yang memasuki kawasan pengusahaan pariwisata alam dikenai pungutan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) huruf b, serta iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, dan Pasal 21 ayat (1) huruf a merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IXKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini:

a. izin pengusahaan pariwisata alam yang telah diberikan tetap belaku sampai dengan izinnya berakhir;

b. permohonan izin pengusahaan pariwisata alam yang masih dalam proses, prosesnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB XKETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

(1) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional,

96

Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan belum dikeluarkan peraturan yang baru.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 12 Februari 2010


ttd





REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR


Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri

Ttd

Setio Sapto Nugroho

97

PENJELASANATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM

I. UMUM

Kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri atas sumber daya alam hewani, sumber daya alam nabati beserta ekosistemnya ataupun gejala keunikan alam dan/atau keindahan alam lainnya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut perlu dikembangkan dan dimanfaatkan bag i sebesar-besar kesejahteraan rakyat Melalui upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari.

Salah satu upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditempuh melalui penetapan sebagian kawasan hutan dan/atau kawasan perairan menjadi suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang salah satu fungsinya adalah sebagai objek dan daya tarik wisata alam untuk dijadikan pusat pariwisata dan kunjungan wisata alam.

Pembangunan nasional di berbagai sektor telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, disamping telah meningkatkan kegiatan masyarakat diberbagai bidang, sehingga menimbulkan perubahan pola kehidupan masyarakat yang menuntut kebutuhan hidup yang semakin beragam. Kedua aspek tersebut ditambah dengan meningkatnya minat kembali ke alam terutama bagi masyarakat perkotaan, menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan wisata alam.

98

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pariwisata alam, maka suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang memiliki keunikan alam, keindahan alam, dan lain-lain, sangat potensial untuk dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik wisata alam disamping sebagai wahana penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Agar obyek dan daya tarik wisata alam tersebut dapat dimanfaatkan secara nyata diperlukan modal dan teknologi. Untuk itu, modal masyarakat dan teknologi yang sesuai, perlu diikutsertakan dalam kegiatan pengusahaan pariwisata alam.

Pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam memberikan dampak positif dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan Negara dan pemasukan devisa. Selain itu pula untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan budaya bangsa, pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah serta meningkatkan ketahanan nasional.

Penyelenggaraan pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan dengan mem-perhatikan:

a. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

b. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;

c. nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

d. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;

e. kelangsungan pengusahaan pariwisata alam itu sendiri; dan f. keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pembangunan sarana pariwisata alam dimaksudkan sebagai bagian dari penguatan pengelolaan kawasan.

Untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian pengusahaan pariwisata alam diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian izin pengusahaan parwisata alam dengan Peraturan Pemerintah.


Pasal 1

Cukup jelas.

99

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” adalah usaha menyelenggarakan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, dan danau.

Huruf b

Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

100

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Permohonan izin ditandatangani oleh pemohon dan untuk badan usaha ditandatangani oleh pimpinan badan usaha.

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Identitas pemohon berupa kartu tanda penduduk Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sertifikasi keahlian” adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sebagai bukti kemampuan dan keahlian seseorang di bidang yang berkaitan dengan pariwisata alam.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

101

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Profile perusahaan antara lain memuat:

a. jumlah sumber daya manusia yang profesional di bidang pengembangan pariwisata alam;

b. kemampuan finansial.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “satuan kerja perangkat daerah” adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota apabila lokasi wisata alam berada dalam satu kabupaten/kota atau satuan kerja perangkat daerah provinsi apabila lokasi wisata alam berada dalam lintas kabupaten/kota.

Pasal 11

Ayat (1)

Termasuk memenuhi persyaratan adalah terpenuhinya persyaratan dari segi substansi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

102

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Realisasi kegiatan pembangunan sarana wisata alam ditandai dengan pembangunan secara fisik di lapangan, ketersediaan sumber daya manusia, dan kelengkapan penunjangnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Memberi akses adalah memberikan ruang gerak kepada petugas pemerintah yang ditunjuk berdasarkan surat perintah untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam.

Huruf f

Cukup jelas.

103

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 22

Peraturan menteri dimaksud antara lain mengatur:

a. persyaratan administrasi dan teknis izin usaha penyediaan jasa wisata alam dan izin usaha penyediaan sarana wisata alam;

b. skala peta;

c. tata cara dan jangka waktu pemberian pertimbangan teknis oleh gubernur atau bupati/walikota;

d. tata waktu proses pemberian izin; dan

e. penandaan areal.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Kerja sama kegiatan pengusahaan pariwisata alam antara lain meliputi:

a. kerja sama teknis;

b. kerja sama pemasaran; dan/atau

c. kerja sama permodalan.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

104

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.


105


TENTANG

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Kawasan Hutan;


2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

106

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1


1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

3. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

4. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

5. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.

6. Penggunaan kawasan hutan yang bersifat nonkomersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.

7. Penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan.

8. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak berupa lahan kosong, alangalang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.

9. Reklamasi hutan adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.


107

Pasal 2

Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Pasal 3

(1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan di dalam:

a. kawasan hutan produksi; dan/atau

b. kawasan hutan lindung.

(2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 4

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.

(2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. religi;

b. pertambangan;

c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;

d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;

e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;

f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;

g. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;

h. fasilitas umum;

i. industri terkait kehutanan;

108

j. pertahanan dan keamanan;

k. prasarana penunjang keselamatan umum; atau

l. penampungan sementara korban bencana alam.

Pasal 5

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

a. dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan:

1. penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan

2. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;

b. dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:

1. turunnya permukaan tanah;

2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan

3. terjadinya kerusakan akuiver air tanah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambangan bawah tanah pada hutan lindung diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IIIZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 6

(1) Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

(2) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

a. izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan, untuk kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan ketentuan kompensasi lahan dengan ratio paling sedikit 1:1 untuk nonkomersial dan paling sedikit 1:2 untuk komersial;

109

b. izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, untuk kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan ketentuan:

1. penggunaan untuk nonkomersial dikenakan kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1;

2. penggunaan untuk komersial dikenakan kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai paling sedikit dengan ratio 1:1;

c. izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, dengan ketentuan hanya untuk:

1. kegiatan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, cek dam, embung, sabo, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

2. kegiatan survei dan eksplorasi.

(3) Dalam hal kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 dilakukan pengambilan contoh ruah sebagai uji coba tambang untuk kepentingan kelayakan ekonomi, dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b angka 2.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ratio lahan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ratio penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 7

(1) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan.

(2) Menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dengan luasan tertentu kepada gubernur untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial.

110

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 8

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, izin pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan.

Bagian KeduaTata Cara dan Persyaratan Permohonan

Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 9

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diajukan oleh:

a. menteri atau pejabat setingkat menteri;

b. gubernur;

c. bupati/walikota;

d. pimpinan badan usaha; atau

e. ketua yayasan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. administrasi; dan

b. teknis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 10

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Menteri melakukan penilaian.

111

(2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menyampaikan surat penolakan.

(3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebelum menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

(4) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kegiatan survei atau eksplorasi, Menteri menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa melalui persetujuan prinsip.

Pasal 11

(1) Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

(2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. melaksanakan tata batas terhadap kawasan hutan yang disetujui dan lahan kompensasi serta proses pengukuhannya;

b. melaksanakan inventarisasi tegakan;

c. membuat pernyataan kesanggupan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, dalam hal kompensasi berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;

d. menyerahkan dan menghutankan lahan untuk dijadikan kawasan hutan, dalam hal kompensasi berupa lahan; dan

e. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

(1) Pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dapat mengajukan dispensasi kepada Menteri.

(2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan yang sifatnya mendesak dan apabila ditunda mengakibatkan kerugian negara.

112

(3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama sesuai dengan jangka waktu persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan.

Pasal 13

Dalam hal pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Menteri menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan penggunaan kawasan hutan diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KetigaKewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pasal 15

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib:

a. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;

b. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;

c. melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi;

d. menyelenggarakan perlindungan hutan;

e. melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan hutan yang dipinjam pakai yang sudah tidak digunakan; dan

f. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

Berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan, pemegang izin dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar penggantian nilai tegakan, provisi sumber daya hutan, dan/atau dana reboisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dilarang:

a. memindahtangankan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri;

113

b. menjaminkan atau mengagunkan kawasan hutan yang dipinjam pakai kepada pihak lain.

Bagian KeempatJangka Waktu Izin

Pasal 18

(1) Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan sama dengan jangka waktu perizinan sesuai bidangnya dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya, izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

(3) Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, jalan umum, jalur kereta api umum, cek dam, embung, sabo, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta religi berlaku selama digunakan untuk kepentingan dimaksud.

(4) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dievaluasi oleh Menteri satu kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan tidak lagi menggunakan kawasan hutan sesuai dengan izin pinjam pakai kawasan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan dicabut.

BAB IIIMONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

(1) Menteri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:

a. pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasanhutan;

b. penerima dispensasi pinjam pakai kawasan hutan; dan

c. pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk atau gubernur.

114

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi diatur dengan peraturan Menteri.

BAB IVHAPUSNYA PERSETUJUAN PRINSIP ATAU IZIN

Pasal 20

(1) Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) atau izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hapus apabila:

a. jangka waktu persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan telah berakhir;

b. dicabut oleh Menteri;

c. diserahkan kembali secara sukarela oleh pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri sebelum jangka waktu berakhir dengan pernyataan tertulis; atau

d. kawasan hutan yang dipinjam pakai berubah peruntukan menjadi bukan kawasan hutan atau berubah fungsi menjadi fungsi hutan yang penggunaannya dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(3) Berdasarkan penyerahan kembali secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri menerbitkan surat pencabutan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau keputusan pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Pasal 21

(1) Hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak membebaskan kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk menyelesaikan kewajiban:

a. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;

b. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai atau reboisasi pada lahan kompensasi;

c. melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan hutan yang dipinjam pakai yang sudah tidak digunakan;

115

d. membayar penggantian nilai tegakan, dan provisi sumber daya hutan, dan/atau dana reboisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan dalam izin pinjam pakai kawasan hutan.

(2) Pada saat hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaan barang tidak bergerak termasuk tanaman yang telah ditanam dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai maupun barang bergerak, kepemilikannya ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Barang bergerak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepemilikannya menjadi milik pemegang izin, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak hapusnya izin atau sejak kegiatan reklamasi dinilai berhasil, wajib dikeluarkan dari kawasan hutan oleh pemegang izin.

(4) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin yang izinnya hapus tidak mengeluarkan barang bergerak dari kawasan hutan, barang bergerak dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya izin diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VSANKSI

Pasal 23

Setiap pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi berupa pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan peraturan Menteri.

116

BAB VIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

a. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang telah diberikan oleh Menteri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan telah memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam persetujuan prinsip tetap dapat diproses menjadi izin pinjam pakai kawasan hutan dengan dibebani kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

b. Izin atau perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin atau perjanjian pinjam pakai kawasan hutan, kecuali terjadi perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan.

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, peraturan pelaksanaan yang mengatur pinjam pakai kawasan hutan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta



ttd.


117




REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Perekonomian dan Industri

ttd.

Setio Sapto Nugroho

119

PENJELASANATAS


TENTANG

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

I. UMUM

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dengan luasan yang cukup dan dijaga agar daya dukungnya tetap lestari. Pembangunan kehutanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak terpisahkan sehingga harus selaras dengan dinamika pembangunan nasional.

Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat menggunakan kawasan hutan meliputi kegiatan religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, atau penampungan sementara korban bencana alam.

Penggunaan kawasan hutan wajib mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu tertentu, dan kelestarian lingkungan.

120


Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Luas penggunaan kawasan hutan untuk pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dibatasi guna menjamin kelestarian hutan dan keberlanjutan usaha di bidang kehutanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang mempunyai tujuan strategis” adalah kegiatan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Ayat (2)

Pemohon dalam mengusulkan kegiatan pembangunan di luar kehutanan harus sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Huruf a

Kegiatan religi misalnya tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani.

Huruf b

Kegiatan pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara, dan panas bumi.

Huruf c

Cukup jelas.

121

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Kegiatan pertahanan dan keamanan misalnya antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai.

Huruf k

Prasarana penunjang keselamatan umum misalnya keselamatan lalulintas laut, lalulintas udara, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lokasi lahan kompensasi ditetapkan sesuai dengan atau diintegrasikan dalam proses perubahan rencana tata ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

122

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “survei dan eksplorasi” antara lain meliputi kegiatan pertambangan dan arkeologi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “contoh ruah” adalah suatu kegiatan eksplorasi tambang untuk mengambil contoh mineral dan batubara.

Ayat (4)

Dalam peraturan Menteri paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

a. jenis pohon yang ditanam; dan

b. penetapan lokasi yang akan direhabilitasi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah:

1) badan usaha milik negara;

2) badan usaha milik daerah;

3) badan usaha milik swasta yang berbadan hokum Indonesia;

4) bentuk usaha tetap;

5) koperasi.

123

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Monitoring dilakukan sebagai pembinaan agar pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam izin.

124

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Berubah fungsi hutan misalnya:

a. izin pinjam pakai diberikan untuk kegiatan tambang terbuka pada hutan produksi, kemudian berubah menjadi hutan lindung.

b. izin pinjam pakai diberikan untuk kegiatan tambang pada hutan produksi atau hutan lindung, kemudian berubah menjadi hutan konservasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

125

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.


127


TENTANG

USAHA BUDIDAYA TANAMAN


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Budidaya Tanaman;


2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA BUDIDAYA TANAMAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1


1. Usaha Budidaya Tanaman adalah serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan

128

modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.

2. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

3. Penanam Modal Asing adalah perorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang akan melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

4. Pelaku Usaha Budidaya Tanaman yang selanjutnya disebut pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hokum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha budidaya tanaman.

5. Petani Kecil Berlahan Sempit adalah petani yang mengusahakan budidaya tanaman dan penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

6. Izin Usaha Budidaya Tanaman adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha budidaya tanaman.

7. Perluasan Usaha Budidaya Tanaman adalah penambahan luas lahan dan/atau penambahan kapasitas produksi dalam usaha budidaya tanaman.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang budidaya tanaman.

Pasal 2

Usaha budidaya tanaman diselenggarakan untuk:

a. mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;

b. menyediakan kebutuhan bahan baku industri;

c. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan petani;

d. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja;

e. meningkatkan perlindungan budidaya tanaman secara konsisten dan konsekuen dengan memperhatikan aspek pelestarian sumber daya alam dan/atau fungsi lingkungan hidup;

f. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha budidaya tanaman.

129

Pasal 3

(1) Usaha budidaya tanaman dapat dilakukan di wilayah pengembangan budidaya tanaman di seluruh wilayah Indonesia.

(2) Selain di wilayah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usaha budidaya tanaman dapat dilakukan di tempat lain yang merupakan cadangan lahan untuk budidaya tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

(3) Ketentuan mengenai wilayah pengembangan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan di dalam rencana detail tata ruang.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan pemerintah ini meliputi:

a. budidaya tanaman;

b. perizinan usaha budidaya tanaman; dan

c. pembinaan dan peran masyarakat.

BAB IIBUDIDAYA TANAMAN

Pasal 5

(1) Budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan oleh:

a. perorangan; dan

b. badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang meliputi:

1. badan usaha milik negara;

2. badan usaha milik daerah;

3. badan usaha swasta; atau

4. koperasi.

(2) Usaha budidaya tanaman diutamakan untuk pelaku usaha yang mayoritas modalnya bersumber dari dalam negeri.

Pasal 6

Budidaya tanaman meliputi:

a. jenis dan skala usaha;

130

b. luas maksimum lahan usaha dan perubahan jenis tanaman;

c. pola usaha; dan

d. pemanfaatan jasa dan sarana milik negara.

Pasal 7

(1) Jenis usaha budidaya tanaman terdiri atas:

a. usaha dalam proses produksi;

b. usaha dalam penanganan pasca panen; dan

c. usaha keterpaduan butir a dan butir b.

(2) Skala usaha budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada luas lahan dan/atau tenaga kerja.

(3) Lahan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas 25 Ha (dua puluh lima hektar) atau lebih, wajib mendapat izin.

(4) Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah 10 (sepuluh) orang atau lebih wajib mendapat izin.

Pasal 8

(1) Penetapan luas maksimum lahan untuk setiap jenis usaha budidaya tanaman didasarkan pada ketersediaan, kesesuaian dan kemampuan lahan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya konservasi tanah.

(2) Luas maksimum lahan untuk pengusahaan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar).

(3) Untuk wilayah Papua, luas maksimum lahan dapat diberikan dua kali luas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan luas maksimum lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Pasal 9

(1) Pemerintah mengarahkan pelaku usaha untuk bekerjasama secara terpadu dalam melakukan usaha budidaya tanaman.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan prinsip berkedudukan yang sama, saling memperkuat, dan saling menguntungkan yang dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis dan diketahui oleh bupati/walikota dan gubernur.

131

(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat mengenai hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, alih teknologi, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.

(4) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha, karyawan, dan masyarakat.

(5) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada usaha proses produksi dan/atau pasca panen.

(6) Kerja sama usaha pada proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penyediaan sarana produksi.

(7) Kerja sama usaha pada pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pengolahan, pemasaran, transportasi, dan kerja sama operasional lainnya.

Pasal 10

(1) Pelaku usaha yang dalam melakukan usaha budidaya tanaman memanfaatkan jasa dan/atau sarana yang disediakan oleh pemerintah, dikenakan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2) Jenis dan tarif atas pemanfaatan jasa dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB IIIPERIZINAN USAHA

Pasal 11

(1) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;

b. nomor pokok wajib pajak;

c. surat keterangan domisili;

d. rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk izin usaha tanaman yang diterbitkan oleh gubernur;

e. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman provinsi dari gubernur untuk izin usaha tanaman yang diterbitkan oleh bupati/walikota;

132

f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;

g. rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;

h. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;

i. rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman;

j. hasil analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan

k. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

(2) Izin usaha diberikan oleh:

a. gubernur, untuk lokasi lahan usaha budidaya tanaman yang berada pada lintas wilayah kabupaten dan/atau kota dalam provinsi yang bersangkutan;

b. bupati /walikota, untuk lokasi lahan usaha budidaya tanaman yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 12

Pemberian izin usaha budidaya tanaman dalam rangka pelaksanaan penanaman modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 13

Perubahan jenis tanaman, perluasan lahan, dan/atau penambahan kapasitas produksi pada usaha dalam proses produksi budidaya tanaman dapat dilakukan oleh pelaku usaha setelah mendapat persetujuan dari pemberi izin usaha.

Pasal 14

(1) Izin usaha budidaya tanaman berlaku selama perusahaan masih operasional.

(2) Izin usaha budidaya tanaman dilarang untuk dipindah tangankan.

Pasal 15

(1) Penanam modal asing yang akan melakukan usaha budidaya tanaman wajib bekerja sama dengan pelaku usaha budidaya tanaman dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Batas penanaman modal asing untuk usaha budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum 49% (empat puluh sembilan persen).

133

Pasal 16

Usaha budidaya tanaman yang menggunakan produk hasil rekayasa genetik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha budidaya tanaman wajib:

a. melaksanakan usahanya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin dan prinsip usaha yang sehat;

b. melaksanakan upaya pelestarian sumber daya alam dan/atau fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan teknis usaha kepada pemberi izin usaha.

(2) Pelaporan dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pertanaman atau paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan usaha budidaya tanaman dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IVPEMBINAAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

(1) Bupati/walikota dan gubernur wajib melakukan pembinaan dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan usaha budidaya tanaman.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pelayanan, pemberian izin, bimbingan, dan pengawasan terhadap proses kegiatan produksi dan penanganan pasca panen.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan produksi, mutu, dan nilai tambah hasil budidaya tanaman, serta efisiensi penggunaan lahan dan sarana produksi.

(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penciptaan iklim usaha yang sehat, penyuluhan, pendampingan, mempermudah, dan memperlancar pemberian izin usaha budidaya tanaman.

134

Pasal 20

Masyarakat dan/atau asosiasi terkait diberi kesempatan berperan dalam melaksanakan pengawasan, menyampaikan pemikiran, dan saran dalam pengembangan usaha budidaya tanaman.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pelayanan, dan pedoman peran masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VSANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

(1) Apabila bupati/walikota atau gubernur dalam melakukan pengawasan menemukan penyimpangan, kepada pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

(3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan rencana usaha yang telah diusulkan.

(4) Izin usaha budidaya tanaman dicabut, apabila pelaku usaha budidaya tanaman:

a. tidak melaksanakan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

b. melakukan pemindahtanganan izin, perubahan jenis tanaman, lokasi, dan/atau perluasan usaha sebelum memperoleh persetujuan pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

c. tidak menyampaikan laporan kegiatan teknis usaha secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

d. tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; atau

e. hak guna usaha atau hak atas tanah lain yang digunakan usaha budidaya tanaman dibatalkan atau dicabut atau tidak diperpanjang masa berlakunya.

(5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pemberi izin setelah diberikan peringatan tertulis 2 (dua) kali dengan selang waktu 3 (tiga) bulan.

135

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.


Pasal 23

Ketentuan usaha budidaya tanaman yang telah ada, sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

(1) Apabila di dalam negeri terjadi bencana alam atau ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan sehingga produksi usaha budidaya tanaman tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri, produk yang dihasilkan dari usaha budidaya tanaman wajib diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

(2) Ketentuan mengenai kejadian bencana alam dan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 25

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku untuk usaha budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 26



136


pada tanggal 28 Januari 2010


ttd.





REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR


Salinan sesuai aslinya



Bidang Perekonomian dan Industri

Ttd

Setio Sapto Nugroho

137

PENJELASANATAS


TENTANG

USAHA BUDIDAYA TANAMAN

I. U M U M

Usaha budidaya tanaman merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian yang diarahkan untuk mencapai usaha pertanian yang bernilai tambah, berdaya saing, berkelanjutan, dan berkeadilan. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Esa kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu,pemanfaatannya harus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, upaya pembangunan pertanian dilakukan dengan memanfaatkan lahan dan pemilihan jenis tanaman yang tepat, menerapkan teknologi proses serta alat dan mesin pertanian yang modern, menggunakan tenaga kerja yang terampil, menggunakan modal yang efisien, dan menerapkan manajemen yang profesional. Pembangunan pertanian tersebut harus dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan budaya serta berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara Indonesia.

Peraturan Pemerintah tentang Usaha Budidaya Tanaman didasarkan pada semangat untuk menciptakan kepastian berusaha di bidang budidaya tanaman sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha.

Peraturan Pemerintah ini mengatur budidaya tanaman, perizinan usaha budidaya tanaman, dan pembinaan serta peran masyarakat. Usaha budidaya tanaman terdiri atas proses produksi yang meliputi pembukaan lahan sampai dengan pemanenan, sedangkan pasca panen meliputi pembersihan sampai dengan siap untuk dipasarkan termasuk di dalamnya pengolahan, yang pelaksanaannya diarahkan melalui kerja sama usaha sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan

138

antara pelaku usaha budidaya tanaman dengan masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan lainnya.

Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam pemberian izin dengan tetap memperhatikan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk memberikan keadilan dan pemerataan usaha di bidang budidaya tanaman, Menteri diberi kewenangan untuk menetapkan luas maksimum lahan usaha. Pelaku usaha budidaya tanaman diberi keleluasaan untuk mengubah tanaman setelah mendapat persetujuan dari pemberi izin.

Selain itu, pelaku usaha diberi kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan/atau sarana milik negara dengan dikenakan pungutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan di atas, Pemerintah, gubernur, dan bupati/walikota menyediakan pelayanan berupa pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha.

Atas dasar pemikiran di atas, disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Usaha Budidaya Tanaman untuk dijadikan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan pemberian izin usaha budidaya tanaman.


Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Agar tujuan usaha budidaya tanaman dapat tercapai, maka dalam melakukannya harus selalu memperhatikan dan berorientasi pasar sehingga tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

139

Ayat (2)

Ketentuan mengutamakan mayoritas modal dalam negeri dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Warga Negara Indonesia melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan proses kegiatan produksi meliputi penyiapan lahan dan media tumbuh tanaman, pembenihan tanaman, penanaman, pemeliharaan/perlindungan tanaman, dan/atau pemanenan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pasca panen yaitu tahapan kegiatan yang dimulai sesudah panen sampai dengan hasilnya siap dipasarkan meliputi pembersihan, pengupasan/perontokan, pengeringan, sortasi, grading, pengolahan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, distribusi, dan/atau pemasaran hasil produksi budidaya tanaman.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

140

Ayat (3)

Luas lahan maksimum untuk usaha budidaya tanaman di wilayah Papua mengikuti ketentuan pelaksanaan otonomi daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Termasuk penyediaan sarana produksi, antara lain, benih, pupuk, alat pertanian, dan mesin pertanian.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Jasa dalam ketentuan ini antara lain, sertifikasi mutu, pendaftaran produk, nomor pendaftaran, uji mutu produk, sertifikasi produk, uji penelitian, dan sertifikasi good agriculture practice. Sarana dalam ketentuan ini, antara lain, pemanfaatan laboratorium uji, alat mesin pertanian, pergudangan, lahan, dan bangunan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004.

141

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 13

Ketentuan persetujuan diperlukan untuk pelaksanaan monitoring perkembangan kegiatan usaha budidaya tanaman pada suatu wilayah.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan dimaksudkan untuk memantau tingkat kemajuan kegiatan yang dicapai oleh pemegang izin dalam mengelola usaha. Laporan kegiatan teknis meliputi realisasi luas lahan budidaya yang ditanam, keadaan/serangan organisme pengganggu tumbuhan, perkembangan produksi, dan pengolahan atau pemasaran hasil.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pembinaan dilakukan dengan tujuan agar usaha budidaya tanaman dapat berkembang lebih baik dan lebih sehat. Pelayanan dilakukan untuk mem-berikan kelancaran dalam pengembangan usaha budidaya tanaman.

142

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “asosiasi terkait” yaitu semua bentuk perhimpunan profesional, keilmuan, pengusahaan, atau perdagangan di bidang usaha budidaya tanaman.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.


143


TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENDIDIKANDAN PELATIHAN KEHUTANAN


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN.

144

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1


1. Penelitian dan pengembangan kehutanan yang selanjutnya disebut litbang kehutanan adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan kehutanan untuk mendukung pembangunan kehutanan.

2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

4. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.

5. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan atau pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

6. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian yang selanjutnya disebut Badan Litbang Kehutanan Kementerian adalah lembaga yang mengurusi penelitian dan pengembangan kehutanan.

7. Lembaga penelitian dan pengembangan kehutanan yang selanjutnya disebut lembaga litbang adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan di bidang kehutanan.

8. Pendidikan dan pelatihan kehutanan yang selanjutnya disebut diklat kehutanan adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina sikap dan perilaku, serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai kehutanan

145

dan sumber daya manusia kehutanan lainnya menuju sumber daya manusia kehutanan yang profesional dan berakhlak mulia.

9. Lembaga pendidikan dan pelatihan kehutanan Kementerian yang selanjutnya disebut Pusat Diklat Kementerian adalah instansi Pemerintah sebagai penyelenggara diklat kehutanan.

10. Lembaga pendidikan dan pelatihan kehutanan pemerintah provinsi yang selanjutnya disebut lembaga diklat pemerintah provinsi adalah instansi pemerintah provinsi sebagai penyelenggara diklat kehutanan di wilayah provinsi.

11. Lembaga pendidikan dan pelatihan kehutanan pemerintah kabupeten/kota yang selanjutnya disebut lembaga diklat pemerintah kabupeten/kota adalah instansi pemerintah kabupten/kota sebagai penyelenggara diklat kehutanan di wilayah kabupten/kota.

12. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta.

13. Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hokum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pasal 2

(1) Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pengurusan hutan diselenggarakan:

a. penelitian dan pengembangan kehutanan;

b. pendidikan dan pelatihan kehutanan; dan

c. penyuluhan kehutanan.

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan penyuluhan kehutanan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.

146

(2) Penyelenggaraan diklat kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bertujuan untuk:

a. membentuk sumber daya manusia kehutanan yang profesional dan mampu menguasai, memanfaatkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. mewujudkan sumber daya manusia kehutanan yang kompeten dan bekerja secara efektif, efisien serta mampu berperan sebagai pemandu, pendorong, dan pembaharu dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan;

c. menumbuhkan sumber daya manusia kehutanan yang berakhlak mulia serta memiliki sikap, perilaku dan semangat pengabdian, pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat kehutanan.

BAB IIPENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 4

(1) Litbang kehutanan diselenggarakan oleh Menteri dan lembaga litbang nonkementerian.

(2) Menteri dalam menyelenggarakan litbang kehutanan membentuk Badan Litbang Kehutanan Kementerian.

(3) Lembaga litbang nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan litbang kehutanan berkoordinasi dengan Badan Litbang Kementerian.

Pasal 5

(1) Selain oleh Badan Litbang Kehutanan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), litbang kehutanan dapat diselenggarakan oleh:

a. pemerintah provinsi;

b. pemerintah kabupaten/kota;

c. perguruan tinggi;

d. dunia usaha; dan

e. masyarakat.

147

(2) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam menyelenggarakan litbang kehutanan dapat membentuk unit litbang kehutanan.

Pasal 6

Penyelenggaraan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan; dan

c. evaluasi.

Bagian KeduaPerencanaan Litbang Kehutanan

Pasal 7

(1) Perencanaan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disusun dengan berpedoman pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan rencana litbang kehutanan nasional.

(2) Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan rencana litbang kehutanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Perencanaan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disusun secara terpadu yang melibatkan berbagai disiplin keilmuan dengan memperhatikan:

a. kelestarian sumber daya hutan;

b. kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan;

c. daya saing tinggi di bidang ekonomi; dan

d. teknologi di bidang kehutanan.

Pasal 9

Rencana litbang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a. rencana litbang kehutanan jangka panjang;

b. rencana litbang kehutanan jangka menengah; dan

c. rencana litbang kehutanan jangka pendek.

148

Pasal 10

(1) Rencana litbang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh pimpinan Badan Litbang Kehutanan Kementerian.

(2) Rencana litbang kehutanan yang disusun oleh Badan Litbang Kehutanan Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

(1) Rencana litbang kehutanan jangka panjang yang disusun oleh Badan Litbang Kehutanan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.

(2) Rencana litbang kehutanan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. visi dan misi litbang kehutanan; dan

b. tujuan dan arah kebijakan litbang kehutanan.

Pasal 12

(1) Rencana litbang kehutanan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

(2) Rencana litbang kehutanan jangka menengah disusun oleh Badan Litbang Kehutanan Kementerian mengacu kepada rencana litbang kehutanan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(3) Rencana litbang kehutanan jangka menengah paling sedikit memuat mengenai strategi dan program kerja litbang kehutanan.

Pasal 13

(1) Rencana litbang kehutanan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Rencana litbang kehutanan jangka pendek yang disusun oleh Badan Litbang Kehutanan Kementerian mengacu kepada rencana litbang kehutanan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(3) Rencana litbang kehutanan jangka pendek paling sedikit memuat mengenai kegiatan litbang kehutanan.

149

Bagian KetigaPelaksanaan Litbang Kehutanan

Paragraf 1Umum

Pasal 14

(1) Litbang kehutanan dilaksanakan secara terpadu dengan menggunakan pendekatan multidisiplin ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan paket teknologi dan kebijakan yang lebih efektif dan efisien serta untuk menghasilkan produk unggulan di bidang kehutanan.

(2) Pelaksanaan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan litbang kehutanan;

b. kerja sama litbang kehutanan;

c. hasil kerja sama litbang kehutanan; dan

d. HKI.

Paragraf 2Kegiatan Litbang Kehutanan

Pasal 15

(1) Kegiatan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:

a. penelitian dasar;

b. penelitian terapan;

c. penelitian kebijakan; dan/atau

d. pengembangan eksperimental.

(2) Kegiatan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi penelitian di bidang:

a. perencanaan kehutanan;

b. pengelolaan kehutanan;

c. pengawasan;

d. perlindungan sistem penyangga kehidupan;

e. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;

150

f. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;

g. pemanfaatan hutan;

h. penggunaan kawasan hutan;

i. rehabilitasi hutan dan reklamasi;

j. perlindungan hutan dan konservasi alam;

k. sumber daya manusia kehutanan; dan

l. peraturan perundang-undangan.

(3) Kegiatan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan berdasarkan tema, subtema, klaster litbang unggulan/prioritas, serta di-laksanakan secara terpadu dalam berbagai kegiatan litbang untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih efisien serta produk-produk unggulan.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan kegiatan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 wajib memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional, kondisi social budaya masyarakat, dan menjaga kekayaan plasma nutfah dari pencurian, perusakan, dan pemanfaatan melebihi daya dukung dalam rangka menjaga kelestariannya.

(2) Badan Litbang Kehutanan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berhak memperoleh bahan, data, dan informasi hasil litbang dari litbang kehutanan lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh bahan, data, dan informasi hasil litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 17

Kegiatan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

a. dalam kawasan hutan; atau

b. luar kawasan hutan.

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan litbang kehutanan di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dapat dilakukan pada kawasan hutan yang:

a. belum dibebani hak atau izin; atau

151

b. telah dibebani hak atau izin.

(2) Penyelenggaraan litbang kehutanan di dalam kawasan hutan yang belum dibebani hak atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada:

a. kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK); dan

b. hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

(3) Penyelenggaraan litbang kehutanan di dalam kawasan hutan yang telah dibebani hak atau izin dapat dilakukan berdasarkan kerja sama dengan pemeganghak atau izin.

(4) Penyelenggaraan litbang kehutanan di dalam kawasan hutan yang dibebani hak atau izin yang dilaksanakan oleh selain Badan Litbang Kehutanan Kementerian harus melaporkan hasil penelitian dan pengembangannya kepada Badan Litbang Kehutanan Kementerian.

Pasal 19

Kegiatan litbang kehutanan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yang dilaksanakan oleh selain Badan Litbang Kehutanan Kementerian, harus menyampaikan laporan, baik kegiatan maupun hasilnya secara tertulis, kepada Badan Litbang Kehutanan Kementerian.

Pasal 20

(1) Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia litbang kehutanan, kegiatan litbang kehutanan, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, harus dilakukan oleh peneliti kehutanan yang berkompeten.

(2) Pemerintah menetapkan standar kompetensi peneliti kehutanan berdasarkan bidang keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3Kerja sama Litbang Kehutanan

Pasal 21

Badan Litbang Kehutanan Kementerian dalam menyelenggarakan litbang kehutanan dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, atau masyarakat.

152

Pasal 22

(1) Lembaga litbang asing, peneliti asing, perguruan tinggi asing, atau badan usaha asing dapat menyelenggarakan litbang kehutanan setelah mendapatkan izin dari instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga litbang asing, peneliti asing, perguruan tinggi asing, atau badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan litbang kehutanan harus bekerja sama dengan Badan Litbang Kehutanan Kementerian.

(3) Kerja sama litbang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan tenaga ahli, asistensi teknis litbang, penyediaan dana dan sarana litbang, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lain yang dapat mempercepat pembangunan kehutanan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama litbang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 23

(1) Kerja sama litbang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.

(2) Perjanjian kerja sama litbang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. obyek kerja sama;

b. bentuk kerja sama;

c. hak dan kewajiban para pihak;

d. jangka waktu kerja sama;

e. pelaksanaan dan pemanfaatan hasil;

f. penyelesaian sengketa; dan

g. kepemilikan HKI.

(3) Obyek perjanjian kerja sama litbang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi penyediaan tenaga ahli, asistensi teknis litbang, penyediaan dana dan sarana litbang, pendidikan dan pelatihan dibidang kelitbangan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan hasil yang keseluruhannya dapat mempercepat pembangunan kehutanan.

(4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kerja sama antar lembaga penelitian nasional, kerja sama bilateral, kerja sama regional dan kerja sama multilateral.

153

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama litbang kehutanan diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 24

(1) Dalam rangka kerja sama litbang kehutanan dapat dibentuk forum penelitian kehutanan nasional.

(2) Forum penelitian kehutanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga informal yang bertujuan meningkatkan komunikasi, koordinasi, sinergitas dan efektifitas litbang kehutanan.

(3) Forum penelitian kehutanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan atas kesepakatan lembaga-lembaga litbang kehutanan dan ditetapkan oleh Menteri.

(4) Forum penelitian kehutanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Badan Litbang Kehutanan Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, unit litbang kehutanan dunia usaha, dan/atau masyarakat.

Paragraf 4Hasil Kerja Sama Litbang Kehutanan

Pasal 25

(1) Hasil kerja sama litbang kehutanan yang dibiayai sepenuhnya oleh Badan Litbang Kehutanan Kementerian menjadi milik Pemerintah.

(2) Hasil kerja sama litbang kehutanan dengan Badan Litbang Kehutanan Kementerian menjadi milik bersama apabila sebagian atau seluruhnya dibiayai:

a. lembaga litbang dalam negeri;

b. peneliti dalam negeri;

c. perguruan tinggi dalam negeri; dan/atau

d. dunia usaha dalam negeri.

(3) Badan Litbang Kehutanan Kementerian dapat mengambil alih kepemilikan hasil kerja sama litbang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila membahayakan kepentingan nasional, merugikan pengembangan teknologi, atau perekonomian negara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil kerja sama litbang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

154

Pasal 26

Hasil kerja sama litbang kehutanan yang berupa specimen dan materi genetik yang akan dibawa ke luar negeri harus mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5HKI

Pasal 27

(1) Pemerintah mendorong dan memfasilitasi setiap penyelenggaraan litbang kehutanan yang menghasilkan invensi atau bentuk HKI lainnya untuk mengajukan permohonan HKI.

(2) Hasil kerja sama litbang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diajukan oleh lembaga litbang kehutanan untuk mendapatkan perlindungan HKI sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil kerja sama litbang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dapat diajukan perlindungan HKI sesuai perjanjian kerja sama.

Pasal 28

(1) Pemerintah memberikan penghargaan dan/atau insentif berupa sertifikat, hadiah, dan/atau bagian royalty kepada lembaga litbang kehutanan, dan/atau peneliti yang berhasil menemukan invensi, dan/atau berprestasi sebagai hasil kerja sama maupun hasil litbang secara mandiri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peneliti berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KeempatEvaluasi Penyelenggaraan Litbang Kehutanan

Pasal 29

(1) Pemerintah atau pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan litbang kehutanan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi penyelenggaraan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

155

BAB IIIPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 30

(1) Penyelenggaraan diklat kehutanan dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Selain oleh Pemerintah, diklat kehutanan dapat diselenggarakan oleh:

a. pemerintah provinsi;

b. pemerintah kabupaten/kota;

c. dunia usaha; dan

d. masyarakat.

Pasal 31

Diklat kehutanan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dalam pelaksanaannya dapat membentuk lembaga diklat kehutanan.

Pasal 32

Pusat Diklat Kehutanan Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyelenggarakan diklat kehutanan dapat bekerja sama dengan lembaga internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeduaDiklat Kehutanan Kementerian

Paragraf 1Umum

Pasal 33

Penyelenggaraan diklat kehutanan kementerian meliputi kegiatan:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan; dan

c. monitoring dan evaluasi.

156

Paragraf 2Perencanaan

Pasal 34

(1) Perencanaan diklat kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a disusun dalam bentuk rencana diklat.

(2) Rencana diklat kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rencana diklat kehutanan jangka panjang;

b. rencana diklat kehutanan jangka menengah; dan

c. rencana diklat kehutanan jangka pendek.

Pasal 35

(1) Rencana diklat kehutanan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(2) Rencana diklat kehutanan jangka panjang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional.

(3) Rencana diklat kehutanan jangka panjang paling sedikit memuat:

a. visi dan misi diklat kehutanan;

b. tujuan dan arah kebijakan diklat kehutanan;

c. jenis-jenis diklat kehutanan; dan

d. jenjang diklat kehutanan.

(4) Rencana diklat kehutanan jangka panjang dapat dievaluasi 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 36

(1) Rencana diklat kehutanan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana diklat kehutanan jangka menengah disusun dengan berpedoman pada rencana jangka panjang.

(3) Rencana diklat kehutanan jangka menengah paling sedikit memuat:

a. strategi dan program kerja diklat;

b. capaian jenis dan jenjang diklat;

c. sebaran kelompok sasaran diklat; dan

d. anggaran diklat.

(4) Rencana diklat kehutanan jangka menengah dapat dievaluasi paling banyak 2 (dua) kali.

157

Pasal 37

(1) Rencana diklat kehutanan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Rencana diklat kehutanan jangka pendek disusun dengan berpedoman pada rencana jangka menengah.

(3) Rencana diklat kehutanan jangka pendek paling sedikit memuat:

a. identifikasi kebutuhan diklat;

b. rencana kegiatan diklat;

c. anggaran diklat; dan

d. monitoring dan evaluasi diklat.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penetapan rencana diklat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 3Pelaksanaan Diklat Kehutanan

Pasal 39

Pelaksanaan diklat kehutanan meliputi:

a. jenis diklat kehutanan;

b. kurikulum dan metode;

c. peserta diklat kehutanan; dan

d. tenaga kediklatan.

Pasal 40

(1) Jenis diklat Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas:

a. diklat teknis kehutanan; dan

b. diklat fungsional kehutanan.

(2) Diklat kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenjang dasar, jenjang lanjutan, jenjang menengah, dan jenjang tinggi.

158

Pasal 41

(1) Jenis diklat kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi bidang kompetensi:

a. perencanaan kehutanan;

b. rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan;

c. pemanfaatan hutan;

d. perlindungan hutan; dan

e. konservasi alam.

(2) Bidang kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

(1) Kurikulum diklat teknis kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b disusun berdasarkan bidang kompentensi.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Diklat Kehutanan Kementerian.

(3) Dalam hal diklat kehutanan diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, atau masyarakat wajib menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pusat Diklat Kehutanan Kementerian.

Pasal 43

(1) Metode diklat kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:

a. klasikal melalui pengelompokan peserta dengan perlakuan sama dalam mencapai tujuan; dan/atau

b. nonklasikal melalui pelatihan di tempat kerja, lapangan, dan jarak jauh.

(2) Dalam menentukan metode diklat kehutanan yang digunakan harus memperhatikan tujuan diklat, kondisi, lokasi, sebaran peserta, materi diklat, tenaga kediklatan, sarana, prasarana, dan biaya.

Pasal 44

Peserta diklat kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, meliputi sumber daya manusia kehutanan yang dapat berasal dari:

a. pegawai negeri sipil;

159

b. karyawan dunia usaha; dan/atau

c. anggota kelompok masyarakat di bidang kehutanan.

Pasal 45

Tenaga kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d terdiri dari:

a. widyaiswara sesuai dengan kompetensinya; dan

b. penyelenggara diklat yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Diklat Kehutanan Kementerian.

Paragraf 4Monitoring dan Evaluasi

Pasal 46

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilaksanakan oleh Pusat Diklat Kehutanan Kementerian.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan diklat kehutanan.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan:

a. pelaksanaan diklat; dan

b. pascadiklat.

(4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan terhadap kesesuaian dengan kurikulum yang meliputi materi, metodologi, lokasi, waktu, peserta dan pengajar, sarana dan prasarana, dan pelaksanaan.

(5) Evaluasi pascadiklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas, serta manfaat dan dampak diklat.

Paragraf 5Pola Diklat Kehutanan

Pasal 47

(1) Pusat Diklat Kehutanan Kementerian menyusun pola diklat kehutanan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola diklat kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

160

Bagian KetigaDiklat Kehutanan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,

Dunia Usaha, dan Masyarakat

Paragraf 1Diklat Kehutanan Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 48

(1) Rencana diklat kehutanan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi disusun dengan berpedoman pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan rencana diklat kehutanan.

(2) Rencana diklat kehutanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota disusun dengan berpedoman pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan rencana diklat kehutanan tingkat provinsi.

Paragraf 2Diklat Kehutanan Dunia Usaha dan Masyarakat

Pasal 49

(1) Penyelenggaraan diklat kehutanan oleh dunia usaha dan masyarakat dilaksanakan sesuai kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.

(2) Diklat kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh pengakuan dari Menteri.

Bagian KeempatPengakuan dan Sertifikasi

Paragraf 1Pengakuan

Pasal 50

(1) Penyelenggaraan diklat kehutanan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat wajib memperoleh pengakuan dari Menteri.

(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Pusat Diklat Kehutanan Kementerian.

161

Pasal 51

Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilakukan secara transparan berdasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2Sertifikasi

Pasal 52

(1) Peserta diklat kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 yang telah lulus mengikuti diklat kehutanan diberikan sertifikat.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pusat Diklat Kehutanan Kementerian.

Pasal 53

(1) Lembaga diklat kehutanan dunia usaha dan masyarakat yang telah memperoleh pengakuan dapat menyelenggarakan diklat kehutanan.

(2) Sertifikat bagi peserta diklat kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pusat Diklat Kehutanan Kementerian.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh akreditasi dan sertifikat diklat kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 diatur dengan peraturan Menteri.

BAB IVPENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS

UNTUK LITBANG DAN DIKLAT KEHUTANAN

Pasal 55

(1) Lembaga litbang kehutanan dapat menggunakan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk keperluan litbang kehutanan setelah ditetapkan oleh Menteri.

(2) Lembaga diklat kehutanan dapat menggunakan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk keperluan diklat kehutanan setelah ditetapkan oleh Menteri.

162

Pasal 56

(1) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat ditetapkan pada semua fungsi kawasan hutan kecuali pada cagar alam dan zona inti taman nasional.

(2) Kawasan hutan yang telah dibebani hak pengelolaan oleh BUMN dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus dengan ketentuan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

(3) Dalam kawasan hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus setelah dikeluarkan dari areal kerjanya.

Pasal 57

Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dikelola oleh lembaga litbang kehutanan atau lembaga diklat kehutanan berdasarkan rencana pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Dalam mengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, lembaga litbang kehutanan dan lembaga diklat kehutanan Pemerintah dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk lembaga litbang kehutanan dan lembaga diklat kehutanan diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 59

Dalam hal lembaga litbang kehutanan atau lembaga diklat kehutanan sebagai pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus melaksanakan pemanfaatan hutan atau pemungutan hasil hutan untuk kepentingan litbang atau pendidikan dan pelatihan kehutanan tidak dikenakan pungutan di bidang kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan.

163

BAB VSISTEM INFORMASI

Pasal 60

(1) Penyelenggaraan litbang serta diklat kehutanan Kementerian harus didukung oleh sistem informasi yang dapat diakses oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelanggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.


Pasal 61

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, kawasan hutan yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk litbang atau diklat kehutanan tetap berlaku dan pengelolaannya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.


Pasal 62






ttd.


164




REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR


165

PENJELASANATAS


TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENDIDIKANDAN PELATIHAN KEHUTANAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya. Karunia dan anugerah yang diberikan-Nya adalah sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan secara lestari dengan akhlak mulia, dalam rangka beribadah, serta sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari atas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan litbang, serta diklat kehutanan yang berkesinambungan.

Kegiatan litbang kehutanan diselenggarakan oleh Pemerintah, dan dapat bekerja sama dengan lembaga litbang pemerintah provinsi, lembaga litbang kabupaten/kota, perguruan tinggi, badan usaha, dan masyarakat.

Kegiatan diklat kehutanan diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, dan masyarakat, dan dapat bekerja sama dengan lembaga litbang kehutanan.

Kegiatan litbang, serta diklat kehutanan dapat pula bekerja sama dengan lembaga nasional dan/atau internasional, baik swasta maupun pemerintah.

Guna menunjang penyelenggaraan litbang, serta diklat kehutanan, Pemerintah menyediakan kawasan hutan dengan tujuan khusus melalui pemberian izin pengelolaan.

166

Penyelenggaraan litbang, serta diklat kehutanan dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional, serta kondisi social budaya masyarakat;

b. potensi dan karakteristik biofisik setempat guna menjamin terjaganya kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian atau gangguan lainnya yang mengancam punahnya plasma nutfah tersebut.


Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Pengelolaan hutan secara lestari meliputi: aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

Nilai tambah hasil hutan meliputi pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Lembaga litbang nonkementerian pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam hal penelitian kehutanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

167

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana litbang kehutanan nasional” adalah rencana penelitan dan pengembangan kehutanan yang bersifat makro, jangka panjang, menyeluruh, memuat tujuan antara (intermediate goals), tujuan akhir (ultimate goals), serta arah (trajectories) dan garis besar tahapan kegiatan penelitian dan pengembangan serta hasilnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

168

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penelitian dasar” adalah kegiatan penelitian yang bersifat eksploratif untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru sebagai acuan penelitian terapan kehutanan.

Ilmu pengetahuan baru dapat berupa data dan informasi ilmiah tentang prinsip-prinsip dasar dari fenomena atau fakta serta interaksi keduanya yang teramati di bidang kehutanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penelitian terapan” adalah kegiatan penelitian yang memanfaatkan hasil penelitian dasar kehutanan untuk tujuan praktis guna memperoleh pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan.

Pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan dapat berupa pengetahuan praktis dan teknologi terapan yang langsung dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kehutanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penelitian kebijakan” adalah kegiatan penelitian untuk merumuskan dan mengkaji kebijakan kehutanan yang akan dan telah dilaksanakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengembangan eksperimental” adalah kegiatan sistematis dengan menggunakan pengetahuan yang sudah ada yang diperoleh melalui penelitian dasar kehutanan, penelitian terapan kehutanan dan/atau penelitian kebijakan kehutanan, untuk memperoleh sistem teknologi dan kebijakan yang lebih efektif dan efisien serta menghasilkan produk unggulan di bidang kehutanan.

Yang termasuk dalam pengembangan eksperimental antara lain perekayasaan, scaling up, dan inovasi teknologi.

Sistem teknologi yang lebih efektif dan efisien dapat berupa teknologi yang tepat guna.

Produk unggulan dapat berupa produk yang memiliki nilai tambah tinggi, berdaya saing tinggi, dan aman dikonsumsi serta terjangkau masyarakat luas.

169

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Kearifan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia merupakan kekayaan kultural, baik berupa seni atau teknologi maupun nilai-nilai yang telah menjadi tradisi atau budaya masyarakat. Kekayaan tersebut merupakan modal sosial untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Kehutanan.

Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik.

Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional.

Pencurian plasma nutfah adalah mengambil atau memanfaatkan plasma nutfah secara tidak sah atau tanpa izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “di luar kawasan hutan” adalah termasuk di bidang industri hasil hutan.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak” adalah hak pengelolaan hutan, yaitu hak yang diberikan untuk kegiatan:

170

a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;

b. pemanfaatan hutan;

c. penggunaan kawasan hutan;

d. rehabilitasi dan reklamasi hutan; serta

e. pelindungan hutan dan konservasi alam.

Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin pemanfaatan hutan, yaitu izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada kawasan hutan yang telah ditentukan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK)” adalah kawasan hutan yang dapat berupa hutan konservasi, hutan lindung, atau hutan produksi yang ditunjuk secara khusus oleh Menteri untuk keperluan litbang, diklat, serta untuk kepentingan sosial, religi, dan budaya dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peneliti kehutanan” adalah pegawai negeri sipil fungsional peneliti yang bekerja di Lembaga Litbang atau peneliti lain yang melakukan penelitian di bidang kehutanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

171

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dana dalam rangka perjanjian kerja sama litbang kehutanan dapat berasal dari APBN, APBD, dan/atau dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “invensi” adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbarui ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada.

Hak Kekayaan Intelektual antara lain berupa Hak Paten, Hak Cipta, Hak Merek, Hak Desain Industri, dan Perlindungan Varietas Tanaman dan hewan.

172

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan Menteri antara lain mengatur tentang kriteria penetapan peneliti berprestasi dan Tim Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan sebagai Tim Penilai dan Penentu peneliti litbang yang berprestasi.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Lembaga diklat dunia usaha di bidang kehutanan adalah lembaga diklat milik swasta yang menyelenggarakan diklat di bidang kehutanan.

Lembaga diklat masyarakat di bidang kehutanan adalah lembaga diklat perorangan, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau memiliki kepedulian untuk menyelenggarakan diklat di bidang kehutanan.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Perencanaan diklat kehutanan merupakan proses penetapan tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelengaraan diklat kehutanan.

173

Perencanaan diklat kehutanan dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam penyelenggaraan diklat kehutanan untuk mendukung pengurusan hutan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Diklat teknis kehutanan bertujuan untuk memenuhi kompetensi teknis yang diperlukan dalam pengurusan hutan.

Huruf b

Diklat fungsional kehutanan bertujuan untuk memenuhi kompentensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan tertentu.

174

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Metode diklat klasikal pada umumnya dilaksanakan di dalam ruang kelas khususnya teori, sedangkan untuk praktek dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar ruang kelas.

Huruf b

Metode diklat nonklasikal pada umumnya dilaksanakan di luar ruang kelas, antara lain berupa: magang, mobile training, inhouse training, detasering, proses belajar mandiri, tutorial, serta diklat jarak jauh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Huruf a

Pegawai negeri sipil dalam ketentuan ini adalah pegawai negeri sipil yang bertugas di bidang kehutanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggara diklat kehutanan meliputi pengelola diklat dan tenaga kediklatan.

Pasal 46

Cukup jelas.

175

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pola diklat kehutanan” adalah gambaran alur diklat yang disusun berdasarkan jenis diklat yang terkait dengan jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

176

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan “sistem informasi” dalam ketentuan ini adalah suatu sistem yang terdiri atas informasi mengenai program dan hasil penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan yang dapat diketahui dan dimanfaatkan (diakses) oleh seluruh pihak, baik masyarakat, kalangan usaha, Pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota dan dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antara pihak-pihak dengan instansi penyelenggara litbang atau diklat kehutanan Kementerian.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.


177


TENTANG

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR


Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah hapus antara lain karena diterlantarkan;

b. bahwa saat ini penelantaran tanah makin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan, sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;

c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, tidak dapat lagi dijadikan acuan penyelesaian penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sehingga perlu dilakukan penggantian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;


2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

178

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

179

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1


1. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

2. Hak Pengelolaan adalah Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

3. Dasar penguasaan atas tanah adalah izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk menguasai, menggunakan, atau memanfaatkan tanah.

4. Pemegang Hak adalah pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan, atau pemegang izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar penguasaan atas tanah.

5. Kepala adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

6. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

BAB IIOBYEK PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

Pasal 2

Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

180

Pasal 3

Tidak termasuk obyek penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

a. tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya; dan

b. tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

BAB IIIIDENTIFIKASI DAN PENELITIAN

Pasal 4

(1) Kepala Kantor Wilayah menyiapkan data tanah yang terindikasi terlantar.

(2) Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan identifikasi dan penelitian.

Pasal 5

(1) Identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia.

(2) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional dan unsur instansi terkait yang diatur oleh Kepala.

Pasal 6

(1) Identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan:a. terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Hak Milik, Hak Guna Usaha,

Hak Guna Bangunan, Hak Pakai; ataub. sejak berakhirnya izin/keputusan/surat dasar penguasaan atas tanah dari

pejabat yang berwenang.

(2) Identifikasi dan penelitian tanah terlantar meliputi:a. nama dan alamat Pemegang Hak;b. letak, luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanah dan keadaan fisik

tanah yang dikuasai Pemegang Hak; dan

181

c. keadaan yang mengakibatkan tanah terlantar.

Pasal 7

(1) Kegiatan identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

a. melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis;

b. mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak;

c. meminta keterangan dari Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait, dan Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait tersebut harus memberi keterangan atau menyampaikan data yang diperlukan;

d. melaksanakan pemeriksaan fisik;

e. melaksanakan ploting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan;

f. membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar;

g. menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian;

h. melaksanakan sidang Panitia; dan

i. membuat Berita Acara.

(2) Panitia menyampaikan laporan hasil identifikasi, penelitian, dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah.

BAB IVPERINGATAN

Pasal 8

(1) Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disimpulkan terdapat tanah terlantar, maka Kepala Kantor Wilayah memberitahukan dan sekaligus memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan, menggunakan tanahnya sesuai keadaannya atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya atau sesuai izin/keputusan/surat sebagai dasar penguasaannya.

(2) Apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan pertama.

182

(3) Apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan kedua.

(4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala.

(5) Dalam hal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dibebani dengan Hak Tanggungan, maka surat peringatan tersebut diberitahukan juga kepada pemegang Hak Tanggungan.

(6) Apabila Pemegang Hak tetap tidak melaksanakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Kepala untuk menetapkan tanah yang bersangkutan sebagai tanah terlantar.

BAB VPENETAPAN TANAH TERLANTAR

Pasal 9

(1) Kepala menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).

(2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan tanah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga penetapan hapusnya hak atas tanah, sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

(3) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah tanah yang telah diberikan dasar penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga pemutusan hubungan hukum serta penegasan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Pasal 10

(1) Tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila merupakan keseluruhan hamparan, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

(2) Tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila merupakan sebagian hamparan yang diterlantarkan, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya dan

183

ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan selanjutnya kepada bekas Pemegang Hak diberikan kembali atas bagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya.

(3) Untuk memperoleh hak atas tanah atas bagian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bekas Pemegang Hak dapat mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Apabila tanah hak yang diterlantarkan kurang dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen), maka Pemegang Hak dapat mengajukan permohonan revisi luas atas bidang tanah yang benar-benar digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya.

(2) Biaya atas revisi pengurangan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban Pemegang Hak.

Pasal 12

(1) Tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar, dinyatakan dalam keadaan status quo sejak tanggal pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).

(2) Tanah yang dinyatakan dalam keadaan status quo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut sampai diterbitkan penetapan tanah terlantar yang memuat juga penetapan hapusnya hak atas tanah, sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Pasal 13

(1) Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan penetapan tanah terlantar, wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang Hak atas benda-benda di atasnya dengan beban biaya yang bersangkutan.

(2) Apabila bekas Pemegang Hak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka benda-benda di atasnya tidak lagi menjadi miliknya, dan dikuasai langsung oleh Negara.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban tanah terlantar diatur dalam Peraturan Kepala.

184

BAB VIPENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA BEKAS TANAH TERLANTAR

Pasal 15

(1) Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.

(2) Peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala.

Pasal 16

Terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang berhubungan dengan penguasaan dan penggunaannya tidak boleh diterbitkan izin/keputusan/surat dalam bentuk apapun selain yang ditetapkan dalam Pasal 15.

Pasal 17

Pelaksanaan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar dilakukan oleh Kepala dan hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Presiden.

BAB VIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap tanah yang telah diidentifikasi atau diberi peringatan sebagai tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

185

Pasal 20






ttd.





REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR


187

PENJELASANATAS


10TENTANG

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

I. UMUM

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya maupun yang baru berdasar perolehan tanah di beberapa tempat masih banyak dalam keadaan terlantar, sehingga cita-cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Penelantaran tanah di pedesaan dan perkotaan, selain merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya peluang untuk mewujudnyatakan potensi ekonomi tanah), dan tidak berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para Pemegang Hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah.

Penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah, serta terusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial.

188

Negara memberikan hak atas tanah atau Hak Pengelolaan kepada Pemegang Hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik selain untuk kesejahteraan bagi Pemegang Haknya juga harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

Ketika Negara memberikan hak kepada orang atau badan hukum selalu diiringi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan surat keputusan pemberian haknya. Karena itu Pemegang Hak dilarang menelantarkan tanahnya, dan jika Pemegang Hak menelantarkan tanahnya, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Bagi tanah yang belum ada hak atas tanahnya, tetapi ada dasar penguasaannya, penggunaan atas tanah tersebut harus dilandasi dengan sesuatu hak atas tanah sesuai Pasal 4 juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Oleh karena itu orang atau badan hukum yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah, baik dengan pengadaan tanah itu dari hak orang lain, memperoleh penunjukan dari pemegang Hak Pengelolaan, karena memperoleh izin lokasi, atau memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan berkewajiban memelihara tanahnya, mengusahakannya dengan baik, tidak menelantarkannya, serta mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah. Meskipun yang bersangkutan belum mendapat hak atas tanah, apabila menelantarkan tanahnya maka hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanahnya akan dihapuskan dan ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Oleh sebab itu, penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau menghapus dampak negatifnya. Dengan demikian pencegahan, penertiban, dan pendayagunaan tanah terlantar merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program-program pembangunan nasional, terutama di bidang agraria yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.


Pasal 1

Cukup jelas.

189

Pasal 2

Tanah yang sudah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya.

Demikian pula tanah yang ada dasar penguasaannya dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak dimohon hak, tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi, surat keputusan pemberian hak, surat keputusan pelepasan kawasan hutan, dan/atau dalam izin/keputusan/surat lainnya dari pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya” dalam ketentuan ini adalah karena Pemegang Hak perseorangan dimaksud tidak memiliki kemampuan dari segi ekonomi untuk mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya” dalam ketentuan ini adalah karena keterbatasan anggaran negara/daerah untuk mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanah yang terindikasi terlantar” adalah tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian.

Untuk memperoleh data tanah terindikasi terlantar dilaksanakan kegiatan inventarisasi yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala.

190

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam surat peringatan pertama perlu disebutkan hal-hal yang secara konkret harus dilakukan oleh Pemegang Hak dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.

Ayat (2)

Dalam surat peringatan kedua, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan pertama, menyebutkan kembali hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.

Ayat (3)

Dalam surat peringatan ketiga yang merupakan peringatan terakhir, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan kedua, menyebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

191

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Tanah negara bekas tanah terlantar merupakan tanah cadangan umum negara yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara, melalui reforma agraria dan program strategis Negara serta untuk cadangan negara lainnya.

Reforma Agraria merupakan kebijakan pertanahan yang mencakup penataan sistem politik dan hukum pertanahan serta penataan asset masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap tanah sesuai dengan jiwa Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penataan aset masyarakat dan penataan akses masyarakat terhadap tanah dapat melalui distribusi dan redistribusi tanah negara bekas tanah terlantar.

Program strategis negara antara lain untuk pengembangan sector pangan, energi, perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cadangan negara lainnya antara lain untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah

192

akibat adanya bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.


193


TENTANG

TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;


2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

194

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1


1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

3. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

4. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan.

5. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

6. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

7. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

8. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

9. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan

195

angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

10. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

11. Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

12. Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap.

13. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

14. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain.

15. Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

16. Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan.

17. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

18. Perubahan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak social ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

19. Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.


196

Pasal 2

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah ini meliputi:

a. perubahan peruntukan kawasan hutan; dan

b. perubahan fungsi kawasan hutan.

Pasal 4

(1) Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

(2) Kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kawasan suaka alam, terdiri atas:

1. cagar alam; dan

2. suaka margasatwa.

b. kawasan pelestarian alam, terdiri atas:

1. taman nasional;

2. taman wisata alam; dan

3. taman hutan raya.

c. taman buru.

(3) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. hutan produksi terbatas;

b. hutan produksi tetap; dan

c. hutan produksi yang dapat dikonversi.

Pasal 5

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Menteri dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

197

BAB IIPERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 6

Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan:a. secara parsial; ataub. untuk wilayah provinsi.

Bagian KeduaPerubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial

Paragraf 1Umum

Pasal 7

Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:a. tukar menukar kawasan hutan; ataub. pelepasan kawasan hutan.

Pasal 8

(1) Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan permohonan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:a. menteri atau pejabat setingkat menteri;b. gubernur atau bupati/walikota;c. pimpinan badan usaha; ataud. ketua yayasan.

Pasal 9

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

198

Paragraf 2Tukar Menukar Kawasan Hutan

Pasal 10

Perubahan peruntukan yang dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat dilakukan pada:

a. hutan produksi tetap; dan/atau

b. hutan produksi terbatas.

Pasal 11

(1) Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk:

a. pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen;

b. menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; atau

c. memperbaiki batas kawasan hutan.

(2) Jenis pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Pasal 12

(1) Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional; dan

b. mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola.

(2) Dalam hal luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:2, kecuali tukar menukar kawasan hutan untuk menampung korban bencana alam dan untuk kepentingan umum terbatas dapat dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:1.

(3) Dalam hal luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/

199

atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:1.

(4) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:

a. letak, luas, dan batas lahan penggantinya jelas;

b. letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan;

c. terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi yang sama;

d. dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;

e. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan

f. rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.

(5) Kepentingan umum terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ratio tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

(1) Permohonan tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Menteri.

(2) Dalam hal permohonan telah sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri membentuk Tim Terpadu.

(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada Menteri.

(4) Keanggotaan dan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

(5) Dalam hal tukar menukar kawasan hutan dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, Menteri membentuk tim yang anggotanya dari kementerian yang membidangi urusan kehutanan.

(6) Berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menerbitkan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan atau surat penolakan.

200

Pasal 14

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), rencana kegiatan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, Menteri sebelum menerbitkan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan, harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 15

(1) Persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya persetujuan prinsip oleh Menteri dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kewajiban bagi pemohon paling sedikit:

a. menyelesaikan clear and clean calon lahan pengganti;

b. menandatangani berita acara tukar menukar kawasan hutan;

c. menanggung biaya tata batas terhadap kawasan hutan yang dimohon dan lahan pengganti yang diusulkan; dan

d. menanggung biaya reboisasi terhadap lahan pengganti.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban bagi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

(4) Pemohon dilarang memindahtangankan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.

Pasal 16

(1) Dalam hal pemegang persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Menteri dan pemohon menandatangani berita acara tukar menukar kawasan hutan.

(2) Berdasarkan berita acara tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerbitkan keputusan penunjukan lahan pengganti sebagai kawasan hutan.

201

Pasal 17

(1) Setelah diterbitkan keputusan penunjukan sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, wajib:a. melaksanakan reboisasi atau penghutanan atas lahan pengganti; danb. melaksanakan tata batas atas lahan pengganti dan kawasan hutan yang

dimohon.

(2) Hasil pelaksanaan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dituangkan dalam berita acara dan peta hasil tata batas yang ditandatangani oleh panitia tata batas kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Berdasarkan berita acara dan peta hasil tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menerbitkan keputusan penetapan lahan pengganti sebagai kawasan hutan dan keputusan pelepasan kawasan hutan yang dimohon.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan reboisasi atau penghutanan dan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 18

(1) Sebelum diterbitkannya keputusan penetapan lahan pengganti sebagai kawasan hutan dan keputusan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), pemohon dilarang melakukan kegiatan dalam kawasan hutan yang dimohon.

(2) Kegiatan dalam kawasan hutan yang dimohon hanya dapat dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Menteri.

(3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan secara terbatas dalam rangka persiapan kegiatan tukar menukar kawasan hutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 3Pelepasan Kawasan Hutan

Pasal 19

(1) Pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c.

202

(2) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diproses pelepasannya pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh perseratus), kecuali dengan cara tukar menukar kawasan hutan.

(3) Hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik dalam keadaan berhutan maupun tidak berhutan.

(4) Pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

(5) Jenis kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

(1) Permohonan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Menteri.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 21

Menteri setelah menerima permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat menerbitkan surat penolakan atau menerbitkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan.

Pasal 22

(1) Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya persetujuan prinsip oleh Menteri dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan wajib:

a. menyelesaikan tata batas kawasan hutan yang dimohon; dan

b. mengamankan kawasan hutan yang dimohon.

(3) Tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hasilnya dituangkan dalam berita acara dan peta hasil tata batas yang ditandatangani oleh panitia tata batas kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemohon dilarang memindahtangankan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.

203

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tata batas kawasan hutan yang akan dilepaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 23

(1) Dalam jangka waktu berlakunya persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), pemohon dilarang melakukan kegiatan di kawasan hutan, kecuali memperoleh dispensasi dari Menteri.

(2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pemohon dalam rangka pelaksanaan kegiatan persiapan berupa pembibitan, persemaian, dan/atau prasarana dengan luasan yang sangat terbatas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dispensasi diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 24

Berdasarkan berita acara dan peta hasil tata batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Menteri menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan yang dimohon.

Pasal 25

Berdasarkan keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Atas Tanah.

Pasal 26

Pemanfaatan kayu atas kawasan hutan yang telah diberikan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

Pasal 27

Setiap perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial yang memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 24 dapat melakukan kegiatan sesuai peraturan perundangundangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan peraturan Menteri.

204

Bagian KetigaPerubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi

Paragraf 1Umum

Pasal 29

Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilakukan pada:a. hutan konservasi;b. hutan lindung; atauc. hutan produksi.

Pasal 30

(1) Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari gubernur kepada Menteri.

(2) Usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.

(3) Gubernur dalam mengajukan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan wajib melakukan konsultasi teknis dengan Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 2Tata Cara Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Untuk Wilayah Provinsi

Pasal 31

(1) Menteri setelah menerima usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dari gubernur, melakukan telaahan teknis.

(2) Berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim Terpadu.

(3) Keanggotaan dan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

(4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan kepada Menteri.

205

(5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usulan perubahan peruntukan kawasan hutan berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan, wajib melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis.

(6) Menteri menyampaikan hasil penelitian Tim Terpadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan, baik terhadap sebagian atau keseluruhan kawasan hutan yang diusulkan.

(7) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui hasil penelitian Tim Terpadu, Menteri menerbitkan keputusan tentang perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi.

(8) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak hasil penelitian Tim Terpadu, Menteri menerbitkan surat penolakan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi.

Pasal 32

Keputusan Menteri tentang perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi yang dilakukan untuk ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi.

BAB IIIPERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 33

(1) Perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimalisasikan fungsi kawasan hutan.

(2) Perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hutan dengan fungsi pokok:

a. hutan konservasi;

b. hutan lindung; dan

c. hutan produksi.

(3) Perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

206

a. secara parsial; atau

b. untuk wilayah provinsi.

Pasal 34

Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi tidak dapat dilakukan pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh perseratus).

Bagian KeduaPerubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial

Paragraf 1Umum

Pasal 35

Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a dilakukan melalui perubahan fungsi:

a. antar fungsi pokok kawasan hutan; atau

b. dalam fungsi pokok kawasan hutan.

Paragraf 2Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan

Pasal 36

Perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi perubahan fungsi dari:

a. kawasan hutan konservasi menjadi kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi;

b. kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan produksi; dan

c. kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan lindung.

Pasal 37

Perubahan fungsi kawasan hutan konservasi menjadi kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a wajib memenuhi ketentuan:

207

a. tidak memenuhi seluruh kriteria sebagai kawasan hutan konservasi sesuai peraturan perundang-undangan; dan

b. memenuhi kriteria hutan lindung atau hutan produksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b wajib memenuhi ketentuan:

a. tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan hutan lindung sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal untuk diubah menjadi hutan produksi;

b. memenuhi kriteria hutan konservasi atau hutan produksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai hutan konservasi atau hutan lindung sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan

Pasal 40

Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan dalam kawasan:

a. hutan konservasi; atau

b. hutan produksi.

Pasal 41

(1) Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi perubahan dari:

a. kawasan cagar alam menjadi kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;

b. kawasan suaka margasatwa menjadi kawasan cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;

208

c. kawasan taman nasional menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;

d. kawasan taman hutan raya menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, atau taman buru;

e. kawasan taman wisata alam menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman buru; atau

f. kawasan taman buru menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam.

(2) Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:

a. sudah terjadi perubahan kondisi biofisik kawasan hutan akibat fenomena alam, lingkungan, atau manusia;

b. diperlukan jangka benah untuk optimalisasi fungsi dan manfaat kawasan hutan; atau

c. cakupan luasnya sangat kecil dan dikelilingi oleh lingkungan sosial dan ekonomi akibat pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang tidak mendukung kelangsungan proses ekologi secara alami.

Pasal 42

(1) Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi perubahan dari:

a. hutan produksi terbatas menjadi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi yang dapat dikonversi;

b. hutan produksi tetap menjadi hutan produksi terbatas dan/atau hutan produksi yang dapat dikonversi; dan

c. hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi hutan produksi terbatas dan/atau hutan produksi tetap.

(2) Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain tidak memenuhi kriteria fungsi kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan, hanya dapat dilakukan dalam hal:

a. untuk memenuhi kebutuhan luas hutan produksi optimal untuk mendukung stabilitas ketersediaan bahan baku industri pengolahan kayu; atau

b. jangka benah fungsi kawasan hutan.

209

Paragraf KeempatTata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial

Pasal 43

(1) Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan usulan yang diajukan oleh:

a. bupati/walikota, untuk kawasan hutan yang berada dalam satu kabupaten/kota; atau

b. gubernur, untuk kawasan hutan lintas kabupaten/kota.

(3) Persyaratan usulan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 44

(1) Menteri setelah menerima usulan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) membentuk Tim Terpadu.

(2) Keanggotaan dan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada Menteri.

(4) Menteri berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan keputusan tentang perubahan fungsi kawasan hutan atau surat penolakan.

Bagian KetigaPerubahan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi

Pasal 45

Perubahan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dilakukan pada kawasan hutan dengan fungsi pokok:



c. hutan produksi.

210

Pasal 46

(1) Kriteria perubahan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42.

(2) Tata cara perubahan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32.

Pasal 47

Setiap perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial yang memperoleh keputusan perubahan fungsi kawasan hutan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dapat melakukan pengelolaan dan/atau kegiatan sesuai fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IVPERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

YANG BERDAMPAK PENTING DAN CAKUPAN YANG LUASSERTA BERNILAI STRATEGIS

Pasal 48

(1) Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap:

a. kondisi biofisik; atau

b. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

(2) Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan kualitas iklim atau ekosistem dan/atau tata air.

(3) Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang.

(4) Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) kategori yaitu:

a. berpengaruh; atau

b. tidak berpengaruh.

211

(5) Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat didasarkan pada pedoman dan kriteria.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan criteria pengelompokan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VSANKSI

Pasal 49

(1) Persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dapat dibatalkan oleh Menteri apabila:

a. tidak memenuhi kewajiban dalam tenggang waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); dan/atau

b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

(2) Pembatalan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai setelah diberikan peringatan tertulis oleh Menteri sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk setiap kali peringatan.

Pasal 50

(1) Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dapat dibatalkan oleh Menteri apabila:

a. tidak memenuhi kewajiban dalam tenggang waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2);

b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4); atau

c. pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan membuka kawasan hutan sebelum mendapat dispensasi dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

(2) Pembatalan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dikenai setelah diberikan peringatan tertulis oleh Menteri sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk setiap kali peringatan.

212


Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka permohonan:

a. tukar menukar kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas yang belum memperoleh persetujuan prinsip, penyelesaiannya diproses sesuai Peraturan Pemerintah ini.

b. tukar menukar kawasan hutan yang telah memperoleh Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan Keputusan Menteri tentang penetapan lahan pengganti sebagai kawasan hutan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

c. pelepasan kawasan hutan yang belum memperoleh persetujuan prinsip, penyelesaiannya diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

d. tukar menukar kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan prinsip tetapi belum memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

e. pelepasan kawasan hutan yang telah memperoleh Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

f. perubahan fungsi kawasan hutan yang belum memperoleh Keputusan Menteri, diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

g. perubahan fungsi kawasan hutan yang telah memperoleh Keputusan Menteri tentang perubahan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

h. perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi atau perubahan fungsi kawasan hutan wilayah provinsi, yang belum memperoleh Keputusan Menteri diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

i. perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi atau perubahan fungsi kawasan hutan wilayah provinsi, yang telah memperoleh Keputusan Menteri sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

213

Pasal 52

(1) Kawasan hutan produksi yang telah diberikan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kepada badan usaha sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka:

a. badan usaha wajib menyerahkan lahan pengganti dengan ratio 1:1 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kecuali huruf c.

b. penyerahan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lama 12 (dua belas) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

(2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terletak di dalam wilayah daerah aliran sungai yang sama, pada wilayah daerah aliran sungai lain dalam provinsi yang sama, atau provinsi yang lain dalam pulau yang sama.

(3) Penyerahan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pelepasan kawasan hutan dari Menteri.

Pasal 53

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.


Pasal 54


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

214




ttd.





REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR


215

PENJELASANATAS


TENTANG

TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

I. UMUM

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sumber daya alam yang memiliki aneka ragam kandungan kekayaan alam yang bermanfaat bagi manusia, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi. Sebagai bentuk perwujudan rasa syukur terhadap karunia-Nya, maka hutan harus diurus dan dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi serta keserasian manfaat secara proporsional sesuai sifat, karakteristik dan kerentanan peranannya sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan lokal, nasional, dan global.

Sesuai dengan sifat, karakteristik dan kerentanannya sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan, hutan dibagi dalam 3 (tiga) fungsi pokok yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Selanjutnya masing-masing fungsi pokok hutan diatur pengelolaannya dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Dalam rangka optimalisasi fungsi dan manfaat hutan dan kawasan hutan sesuai dengan amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, dan sesuai dengan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat, pada prinsipnya kawasan hutan dapat diubah peruntukan atau fungsinya. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi, maka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan

216

hutan harus berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional.

Indonesia merupakan negara tropis yang sebagian besar mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, terdiri dari pulau-pulau besar, menengah dan kecil serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung, maka Menteri menetapkan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai atau pulau paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daratan. Dengan penetapan luas kawasan hutan dan luas minimal kawasan hutan untuk setiap daerah aliran sungai atau pulau, Menteri menetapkan luas kawasan hutan untuk setiap provinsi berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk dan keadaan sosial, serta ekonomi masyarakat setempat.

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan melalui mekanisme perubahan parsial atau perubahan untuk wilayah provinsi.

Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui tukar menukar atau pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Tukar menukar kawasan hutan dilakukan pada hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.

Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yang harus menggunakan kawasan hutan, menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan, dan memperbaiki batas kawasan hutan. Tukar menukar kawasan hutan dilakukan dengan kewajiban menyediakan lahan pengganti.

Kawasan hutan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan penataan ruang, sehingga perubahan penataan ruang secara berkala sebagai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan atau perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi tata ruang wilayah provinsi dilakukan dalam rangka pemantapan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan.

Setiap perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan, terlebih dahulu wajib didahului dengan penelitian terpadu yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang kompeten dan memiliki otoritas ilmiah bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.

Untuk hal-hal tertentu yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, perubahan peruntukan kawasan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

217

Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan melalui perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan atau perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan.

Dalam rangka optimalisasi fungsi kawasan hutan, mengingat adanya keterbatasan data dan informasi yang tersedia pada saat penunjukan kawasan hutan, dinamika pembangunan, faktor alam, maupun factor masyarakat, maka perlu dilakukan evaluasi fungsi kawasan hutan.


Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

218

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah:

1) badan usaha milik negara;

2) badan usaha milik daerah;

3) badan usaha milik swasta yang berbadan hokum Indonesia; dan

4) koperasi.

Huruf d

Yayasan dalam ketentuan ini adalah yayasan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “pembangunan di luar kegiatan kehutanan” yang bersifat permanen antara lain waduk, bendungan, fasilitas pemakaman, kantor pemerintah, fasilitas pendidikan, fasilitas keselamatan umum, penempatan korban bencana alam, permukiman, bangunan industri, pelabuhan, dan bandar udara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “enclave” adalah lahan yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum di dalam kawasan hutan berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memperbaiki batas kawasan hutan” adalah agar diperoleh kawasan hutan yang kompak.

219

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menteri terkait antara lain menteri yang membidangi urusan dalam negeri, perencanaan pembangunan, penataan ruang, lingkungan hidup, pertanian, dan/atau transmigrasi.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ratio 1:2” adalah luas lahan pengganti 2 (dua) kali luas kawasan hutan yang ditukar, dengan tujuan agar luas kawasan hutan yang kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional bertambah sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) atau lebih dari luas kawasan hutan yang ada.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Menteri antara lain menetapkan batasan paling sedikit ratio tukar menukar kawasan hutan, baik terhadap kawasan hutan yang berada di atas 30% (tiga puluh perseratus) maupun terhadap kawasan hutan yang berada di bawah 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penelitian oleh Tim Terpadu dilakukan terhadap kawasan hutan yang dimohon dan lahan pengganti yang diusulkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

220

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis” adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “clear and clean” adalah:

1. terhadap tanah-tanah hak untuk calon lahan pengganti, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar, dilakukan pelepasan hak dengan memberikan ganti rugi;

2. terhadap tanah-tanah hak untuk calon lahan pengganti yang sudah terdaftar dilakukan pencoretan di buku tanah dan sertifikatnya; dan

3. terhadap tanah-tanah hak calon lahan pengganti yang belum terdaftar (leter c/girik) dilakukan pencoretan di buku dan peta desa, serta harus ada keterangan dari instansi pertanahan kabupaten/kota yang menyatakan bahwa lahan tersebut belum terdaftar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

221

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Pemohon dalam melaksanakan reboisasi atau penghutanan atas lahan pengganti dapat bekerja sama dengan badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang reboisasi antara lain badan usaha milik negara di bidang kehutanan.

Huruf b

Pelaksanaan tata batas atas lahan pengganti dan kawasan hutan yang dimohon dilakukan oleh panitia tata batas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dilaksanakan tanpa melalui penelitian Tim Terpadu karena kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, yang ditetapkan berdasarkan hasil penelitian tim pusat dan daerah serta lintas sektoral, pada saat paduserasi kawasan hutan dan rencana tata ruang wilayah provinsi.

222

Ayat (2)

Tata cara tukar menukar kawasan hutan pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai atau mengikuti tata cara tukar menukar kawasan hutan produksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 28

Cukup jelas.

223

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

224

Ayat (2)

Huruf a

Perubahan kondisi biofisik akibat fenomena alam antara lain akibat bencana alam.

Perubahan kondisi biofisik akibat lingkungan atau manusia antara lain akibat tekanan pembangunan dan pertumbuhan penduduk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jangka benah” adalah waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan pada arahan fungsi pokok yang ditetapkan.

Huruf c

Penetapan cakupan luas yang sangat kecil didasarkan atas hasil kajian Tim Terpadu.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perubahan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi hutan produksi terbatas dan/atau hutan produksi tetap dalam rangka proses pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Alam maupun Tanaman setelah memperoleh rekomendasi bupati/walikota, dan gubernur, serta dilakukan penelitian oleh Tim Internal yang anggotanya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Ayat (2)

Huruf a

Penetapan luas hutan produksi optimal didasarkan atas hasil analisis kebutuhan kayu nasional, regional, atau lokal.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

225

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis” adalah dampak penting (eksternalitas) negatif maupun positif.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi antara lain kearifan lokal dan modal sosial dari masyarakat setempat dalam pengelolaan lingkungan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penurunan atau peningkatan kualitas iklim” adalah penurunan atau peningkatan kualitas unsure-unsur iklim mikro antara lain suhu udara, kelembaban relative udara, intensitas cahaya, dan kecepatan angin.

Yang dimaksud dengan “penurunan atau peningkatan kualitas ekosistem” antara lain penurunan atau peningkatan kualitas keanekaragaman hayati dan habitat flora dan fauna serta keindahan bentang alam.

Yang dimaksud dengan “penurunan atau peningkatan kualitas tata air” mencakup penurunan atau peningkatan kuantitas dan/atau kualitas air yang dimulai dari proses penerimaan, penyimpanan, pengisian, pelepasan, dan kehilangan air.

226

Ayat (3)

Yang dimaksud “penurunan atau peningkatan kualitas social ekonomi masyarakat” adalah penurunan atau peningkatan yang terkait dengan tingkat pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.


227


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN


Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai kesesuaian surat keterangan mengenai asal usul hasil hutan dengan tempat tujuan dan masa berlaku surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan perluasan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga perlu diselaraskan kembali;

b. bahwa beberapa ketentuan mengenai sanksi pidana dan sanksi administratif perlu dikembalikan dalam suatu sanksi yang proporsional agar tidak terjadi tumpang tindih antara sanksi pidana dan sanksi administratif;

c. bahwa ketentuan-ketentuan mengenai norma dan sanksi sebagaimana diatur dalam butir b, sebagian sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, dan pemanfaatan hutan, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;


228

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

(2) Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah:

a. dihapus;

229

b. apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;

c. pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;

d. dihapus;

e. hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat keterangan sahnya hasil hutan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

(2) Termasuk dalam kegiatan pemanfaatan hutan tanpa izin adalah:

a. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan di luar areal yang diberikan izin;

b. dihapus;

c. pemegang izin melakukan penangkapan/pengumpulan flora fauna melebihi target/quota yang telah ditetapkan;

d. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dalam radius dari lokasi tertentu yang dilarang undang-undang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 42 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 43 dihapus.

230

Pasal II




pada tanggal 23 September 2009


ttd.



pada tanggal 23 September 2009


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA


231

PENJELASANATAS


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN

I. UMUM

Sumber daya alam antara lain berupa hutan produksi, hutan lindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hasil hutan, tumbuhan dan satwa harus dilestarikan dan didayagunakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Agar fungsi-fungsi tersebut, dapat berjalan secara optimal dan lestari, maka perlu dilakukan usaha perlindungan hutan.

Dalam rangka perlindungan hutan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Setelah berjalan selama 5 Tahun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain multitafsir terhadap pengertian kejahatan antara apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 khususnya Pasal 50 ayat (3), dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Disisi lain terdapat pengaturan pidana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang seharusnya pengaturan pidaha hanya terdapat di dalam suatu Undang-Undang atau peraturan daerah.

Selain itu adanya dualisme sanksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dikembalikan lagi dalam suatu sanksi yang proporsional antara sanksi pidana dan sanksi administratif, sehingga tidak tumpang tindih terhadap penerapan sanksi antara sanksi pidana dan sanksi administratif, dan sanksi administratif yang sudah diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang lain tidak perlu diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah ini.

232


Angka 1

Pasal 12

Ayat (1)

Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut tersebut.

Yang termasuk dalam pengertian mengangkut adalah proses yang dimulai dari direncanakannya hasil hutan untuk diangkut, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut, alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak menuju ke tempat tujuan sampai alat angkut yang mengangkut hasil hutan sampai tempat tujuan dan membongkar atau menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut sehingga seluruh hasil hutan tidak ada lagi di dalam alat angkut.

Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara; hal ini dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan hutan adalah izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan izin pemungutan hasil hutan.

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

233

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 42

Dihapus.

Angka 4

Pasal 43

Dihapus.

Pasal II

Cukup jelas.


235


TENTANG

PEMBIAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN



Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pembiayaan, pembinaan dan pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;


2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBIAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN.

236

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1


1. Pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pembiayaan adalah setiap pengeluaran untuk keperluan penyelenggaraan penyuluhan.

2. Pembinaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil penyuluhan yang lebih baik.

3. Pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyuluhan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

5. Kelembagaan penyuluhan pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi penyuluhan.

6. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh pegawai negeri sipil (PNS), swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

7. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.

8. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelolah usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.

237

9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan, atau menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Pasal 2

Pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan penyuluhan ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien.

BAB IIPEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengalokasikan anggaran pembiayaan penyuluhan berdasarkan tugas dan kewenangannya sesuai kemampuan keuangan masing-masing.

(2) Mekanisme pengalokasian anggaran penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeduaBiaya Penyelenggaraan Penyuluhan

Paragraf 1Umum

Pasal 4

(1) Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan meliputi:

a. biaya operasional kelembagaan penyuluhan;

b. biaya operasional penyuluh PNS;

c. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan

d. biaya tunjangan profesi bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat kompetensi dan melakukan penyuluhan.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan bantuan biaya penyelenggaraan penyuluhan kepada penyuluh swasta dan penyuluh swadaya sepanjang sesuai dengan programa penyuluhan.

238

Paragraf 2Biaya Operasional Kelembagaan Penyuluhan

Pasal 5

Kelembagaan penyuluhan meliputi:

a. badan penyuluhan;

b. badan koordinasi penyuluhan;

c. badan pelaksana penyuluhan;

d. balai penyuluhan; dan

e. pos penyuluhan.

Pasal 6

(1) Biaya operasional pada badan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan untuk melaksanakan kegiatan:

a. penyusunan kebijakan nasional, programa penyuluhan nasional, standarisasi, dan akreditasi tenaga penyuluh;

b. penyelenggaraan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan;

c. pelaksanaan penyuluhan, koordinasi, penyeliaan, pemantauan, evaluasi, alokasi, dan distribusi sumber daya penyuluhan;

d. pelaksanaan kerjasama penyuluhan nasional, regional, dan international; dan e. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh.

(2) Biaya operasional pada badan koordinasi penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan untuk melaksanakan kegiatan:

a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, dan advokasi masyarakat;

b. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi;

c. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan

d. pelaksaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh.

(3) Biaya operasional pada badan pelaksana penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan untuk melaksanakan kegiatan:

a. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan kabupaten/kota;

b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode peyuluhan;

239

c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

d. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pegelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana, prasarana, dan pembiayaan penyuluhan;

e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan

f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh.

(4) Biaya operasional pada balai penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan untuk melaksanakan kegiatan:

a. penyusunan programa penyuluhan pada tingkat kecamatan;

b. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;

c. penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;

d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;

e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh; dan

f. pelaksanaan proses pembelajaran.

(5) Biaya operasional pada pos penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan untuk melaksanakan kegiatan:

a. penyusunan programa penyuluhan;

b. pelaksanaan penyuluhan di desa/kelurahan;

c. inventarisasi permasalahan dan upaya pemecahan;

d. pelaksanaan proses pembelajaran;

e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;

f. pelaksanaan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

g. fasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan

h. fasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

240

Paragraf 3Biaya Operasional Penyuluh PNS

Pasal 7

(1) Biaya operasional penyuluh PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perjalanan tetap dan perlengkapan penunjang.

(3) Biaya operasional penyuluh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah.

(4) Selain biaya operasional penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat menyediakan tambahan biaya operasional untuk penyuluh PNS.

Paragraf 4Biaya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pasal 8

Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan:

a. pembangunan kantor penyuluhan;

b. pembelian peralatan kantor;

c. pembelian alat bantu penyuluhan;

d. pembelian kendaraan dinas operasional penyuluh; dan

e. pengadaan unit percontohan dan perlengkapan penunjang.

Paragraf 5Tunjangan Fungsional dan Profesi

Pasal 9

(1) Setiap penyuluh PNS mendapatkan tunjangan jabatan fungsional penyuluh.

(2) Besarnya tunjangan jabatan fungsional penyuluh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenjang jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

241

Pasal 10

(1) Setiap penyuluh PNS yang telah mendapat sertifikat profesi sesuai standar kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya, diberikan tunjangan profesi penyuluh.

(2) Besarnya tunjangan profesi penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenjang jabatan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan swadaya di tingkat nasional.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana, dan pembiayaan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. pemberian bimbingan;

b. pelatihan;

c. arahan;

d. supervisi; dan

e. persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh serta sistem kerja penyuluh.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk pedoman, norma, kriteria, dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan swadaya di tingkat provinsi.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana, dan pembiayaan.

242

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bimbingan dan penerapan kriteria, norma, standar, pedoman dan prosedur, pelatihan, arahan, dan supervisi.

Pasal 13

(1) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan oleh penyuluh PNS di kecamatan, penyuluh swasta, dan swadaya di kabupaten/kota.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana, prasarana, dan pembiayaan.

Pasal 14

(1) Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja penyuluh, memfasilitasi terbentuknya organisasi profesi dan kode etik penyuluh.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dukungan sarana dan prasarana dalam peningkatan profesionalisme anggotanya.

(3) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri atas para penyuluh.

(4) Setiap anggota organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tunduk pada kode etik.

Pasal 15

(1) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya.

(2) Organisasi profesi memberikan pertimbangan terhadap anggotanya apabila melakukan pelanggaran kode etik.

(3) Menteri berdasarkan pertimbangan organisasi profesi, dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 16



243

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juni 2009


ttd





REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 87.

245

PENJELASANATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBIAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

I. U M U M

Pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan diarahkan secara bijaksana yang pada hakekatnya merupakan sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati dan hewani melalui kegiatan manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.

Teknologi tepat di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang telah ditemukan perlu disebarluaskan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, atau pengelola ikan agar mereka dapat memanfaatkannya.

Penyebarluasan tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.

Penyuluhan pada hakekatnya suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar teknologi, permodalan, dan sumber daya lainya, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan. Penyuluhan dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan/atau penyuluh swadaya.

Penyelenggaraan penyuluhan pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk menyelenggarakan penyuluhan yang efektif dan efisien diperlukan tersedianya pembiayaan yang memadai, antara

246

lain, pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan Pemerintah yang terdiri atas biaya operasional kelembagaan penyuluhan; biaya operasional penyuluh PNS; biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan biaya tunjangan profesi bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat kompetensi dan melakukan penyuluhan.

Pemerintah melakukan pengawasan penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan swadaya terhadap kelembagaan, ketenagaan penyelenggaraan, sarana, prasarana, dan pembiayaan melalui pengawasan pelaksanaan kriteria, norma dan standar, pedoman dan prosedur. Pemerintah juga memfasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik penyuluh. Organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya dengan memberikan pertimbangan terhadap anggotanya apabila melakukan pelanggaran kode etik. Berdasarkan pertimbangan organisasi profesi, Pemerintah memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkanaan hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, maka disusun Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.


Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian bantuan biaya penyelenggaraan penyuluhan kepada penyuluh swasta dan penyuluh swadaya dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada penyuluh swasta dan penyuluh swadaya dalam rangka pelaksanaan program penyuluhan yang disusun bersama.

247

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a Yang dimaksud dengan “programa penyuluhan” adalah rencana tertulis

yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan peyuluhan.

Yang dimaksud dengan “Standarisasi dan akreditasi tenaga penyuluh” adalah ketentuan untuk memberikan standar kompetensi kerja profesi penyuluh, seperti standar penguasaan metodologi dan materi penyuluhan.

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Huruf d Cukup jelas

Huruf e Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas




Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”perlengkapan penunjang” antara lain jas hujan, sepatu lapangan dan pakaian kerja, soil/water test kit.

248

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) Penyuluh swasta yang dibina oleh kabupaten/kota yaitu penyuluh yang berasal

dari dunia usaha yang lingkup kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota. Penyuluh swadaya yang dibina oleh kabupaten/kota yaitu penyuluh yang berasal dari dunia usaha yang lingkup kegiatannya di wilayah kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas


249


TENTANG

PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASILPRODUK PERKEBUNAN SPESIFIK LOKASI


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi;


2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASIL PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIK LOKASI.

250

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1


1. Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi yang selanjutnya disebut WGPPPSL adalah daerah asal suatu produk perkebunan yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam dan/atau faktor manusia memberi indikasi tertentu yang tidak dapat dihasilkan wilayah lain.

2. Wilayah Geografis adalah daerah tertentu yang tidak terikat pada batas wilayah administratif pemerintahan.

3. Produk perkebunan adalah produk yang dihasilkan dari usaha perkebunan baik budidaya maupun pengolahan.

4. Indikasi-geografis adalah suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

5. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perkebunan.

Pasal 2

Perlindungan WGPPPSL diselenggarakan dengan tujuan:

a. menjaga kelestarian kawasan dan produk-produk budidaya suatu wilayah geografis yang memiliki mutu dan kekhasan cita rasa serta reputasi atau ketenaran yang baik;

b. mempertahankan mutu dan cita rasa spesifik serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk budidaya;

c. meningkatkan pendapatan masyarakat pada wilayah geografis penghasil produk budidaya spesifik; dan

d. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

BAB IIPRODUK PERKEBUNAN DAN PENETAPAN WILAYAH

Pasal 3

(1) Produk perkebunan spesifik lokasi yang dilindungi kelestariannya dihasilkan dari tanaman kopi, tembakau, kayu manis, lada, kakao, dan tanaman teh.

251

(2) Produk perkebunan spesifik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari wilayah yang ditetapkan sebagai WGPPPSL.

(3) Menteri dapat menetapkan tambahan produk perkebunan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1) Perlindungan WGPPPSL diberikan dengan penetapan WGPPPSL.

(2) Penetapan WGPPPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila memenuhi persyaratan:

a. produk perkebunan yang dihasilkan mempunyai mutu yang khas, termasuk cita rasa spesifik;

b. produk perkebunan mempunyai reputasi atau ketenaran baik lokal, nasional maupun internasional yang tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya; dan

c. tanamannya diusahakan secara baik oleh pelaku usaha perkebunan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL.

(4) Penetapan WGPPPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi-geografis.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pengisian Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

(1) Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disahkan oleh Menteri setelah dilakukan verifikasi dan validasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei, identifikasi, dan pengamatan faktor-faktor sumber daya alam, sejarah, sosial-ekonomi, budaya masyarakat, dan mutu yang khas, yang mencakup:

a. tanah;

b. iklim;

c. sistem budidaya dan pengolahan;

d. sosial-ekonomi;

e. budaya masyarakat;

252

f. mutu; dan

g. wilayah.

(3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengesahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL.

(4) Susunan keanggotaan Tim Pengesahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri untuk masa kerja selama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

(1) Permohonan pengesahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL diajukan secara tertulis oleh pelaku usaha perkebunan kepada Menteri.

(2) Dalam hal permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pelaku usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dapat menunjuk lembaga untuk mewakili.

(3) Dalam hal pelaku usaha perkebunan tidak mengajukan permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedangkan departemen/lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menilai suatu wilayah memiliki produk perkebunan spesifik lokasi, departemen/lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri.

Pasal 7

(1) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterima, Menteri menugaskan Tim Pengesahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL untuk melakukan verifikasi dan validasi.

(2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri disertai saran dan pertimbangan.

(4) Berdasarkan saran dan pertimbangan dari tim, Menteri dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja memberikan jawaban berupa persetujuan pengesahan atau penolakan pengesahan.

Pasal 8

(1) Setelah mendapatkan pengesahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL dari Menteri, pemohon mengajukan permohonan penetapan WGPPPSL secara tertulis kepada bupati/walikota.

253

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL yang telah disahkan Menteri.

(3) Penetapan WGPPPSL yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

(4) Dalam hal WGPPPSL melintas beberapa wilayah kabupaten/kota, penetapan WGPPPSL dilakukan oleh masing-masing bupati/walikota.

(5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diajukan oleh pemohon.

(6) Penetapan WGPPPSL oleh bupati/walikota merupakan bagian dari rencana detil tata ruang kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 9

Penetapan WGPPPSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) berlaku selama produk perkebunan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 10

(1) Perubahan penetapan WGPPPSL dapat dilakukan dalam hal tidak menyebabkan terjadinya perubahan spesifikasi produk yang dihasilkan dan mendapatkan persetujuan dari bupati/walikota yang menetapkan WGPPPSL.

(2) Perubahan penetapan WGPPPSL hanya dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan batas wilayah, varietas, teknik pengolahan, dan/atau bencana alam.

(3) Perubahan penetapan WGPPPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL.

(4) Perubahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

254

BAB IIIKEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG PENETAPAN WGPPPSL

Pasal 11

Pemegang penetapan WGPPPSL wajib:

a. mengelola agribisnis secara baik sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian penetapan WGPPPSL;

b. membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas usaha;

c. memelihara kesuburan tanah, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pemeliharaan fungsi kelestarian lingkungan hidup serta sosial budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menguatkan dan mengembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan usaha; dan

e. menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai pemanfaatan WGPPPSL kepada pemberi penetapan WGPPPSL.

Pasal 12

WGPPPSL yang telah ditetapkan, dilarang dialihfungsikan untuk kepentingan lain.

BAB IVPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pembinaan WGPPPSL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, meliputi fasilitasi:

a. penyusunan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL;

b. aksesibilitas terhadap ilmu pengetahuan, pendanaan, teknologi, dan informasi;

c. peningkatan budidaya, pengolahan, dan pemasaran produk spesifik lokasi;

d. pembentukan kelembagaan petani, kelembagaan masyarakat, kelembagaan pemasaran, dan kelembagaan keuangan yang sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan petani yang menghasilkan produk spesifik lokasi;

255

e. peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian masyarakat dan pelaku usaha penghasil produk spesifik lokasi sehingga mampu mengembangkan agribisnis secara mandiri dan berkelanjutan; dan/atau

f. perlindungan WGPPPSL dari perubahan fungsi yang dapat mengurangi, mengganggu, atau menyebabkan hilangnya produksi dan pemasaran produk spesifik lokasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

(1) Pengawasan terhadap WGPPPSL dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota, dan masyarakat.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap cita rasa spesifik, reputasi produk, dan kelembagaan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau atas pengaduan masyarakat.

Pasal 15

(1) Dalam hal masyarakat yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menemukan adanya ketidaksesuaian antara produk perkebunan dengan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL, dapat melaporkan kepada Menteri untuk dilakukan pemeriksaan.

(2) Menteri setelah mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menugaskan pada Tim Pengesahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL untuk melakukan pemeriksaan.

(3) Tim Pengesahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah menerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan lapangan dan memberikan laporan disertai dengan usulan tindakan yang perlu dilakukan kepada Menteri.

(4) Menteri dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberi keputusan tindakan yang perlu dilakukan.

256

BAB VPENCABUTAN PENETAPAN WGPPPSL

Pasal 16

(1) Penetapan WGPPPSL dapat dicabut dalam hal:

a. pemegang WGPPPSL tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

b. ciri spesifik, ketenaran produk, dan budidaya tidak lagi dimiliki; dan/atau

c. pemegang penetapan WGPPPSL mengajukan permohonan pencabutan penetapan WGPPPSL kepada bupati/walikota.

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis dengan selang waktu 6 (enam) bulan dan tidak diindahkan.

Pasal 17

Pencabutan penetapan WGPPPSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh bupati/walikota.

BAB VIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 18




pada tanggal 24 Maret 2009


ttd


257


pada tanggal 24 Maret 2009


REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA


259

PENJELASANATAS


TENTANG

PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASILPRODUK PERKEBUNAN SPESIFIK LOKASI

I. UMUM

Agribisnis terdiri atas tanaman perkebunan, tanaman pangan dan tanaman hortikultura dengan berbagai varietas yang diusahakan pada wilayah geografis yang memiliki karakteristik, sistem budidaya dan pengolahan yang bervariasi, sehingga mengakibatkan perbedaan kualitas dari produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dari wilayah geografis tertentu dikenal sebagai produk spesifik lokasi.

Produk spesifik lokasi dapat memberikan penilaian dan tingkat harga khusus dari konsumen dan meningkatkan ketenaran wilayah pada tingkat nasional dan internasional, serta meningkatkan reputasi produk Indonesia di dunia internasional. Tingkat harga khusus akan memberikan tambahan pendapatan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan pelaku usahanya.

Tambahan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan tersebut sebesarbesarnya diutamakan bagi masyarakat penghasil produk spesifik lokasi.

Keberlanjutan keberadaan produk spesifik lokasi perlu diupayakan secara khusus agar dapat meningkatkan fungsi baik ekonomi, ekologi, sosial, budaya, dan hukum. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan perlindungan wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi (WGPPPSL) melalui penetapan WGPPPSL yang dilakukan oleh bupati/walikota setelah terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan.

Permohonan penetapan WGPPPSL diajukan oleh pelaku usaha perkebunan, lembaga yang mewakili pelaku usaha perkebunan, departemen/lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.

260

Perlindungan WGPPPSL berlaku selama masih diinginkan oleh pemegang penetapan, dengan tetap mempertahankan spesifikasi produk, melaksanakan budidaya secara baik, memiliki kelembagaan usaha dan menjalankan kewajiban yang ditetapkan bagi pemegang penetapan WGPPPSL.

Wilayah yang telah mendapat penetapan WGPPPSL wajib dimanfaatkan sesuai penetapan yang diberikan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi pemegang penetapan dan masyarakat penghasil produk spesifik lokasi.

Perubahan penetapan WGPPPSL hanya dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan batas wilayah, perubahan varietas, perubahan teknik pengolahan, dan/atau bencana alam yang tidak berakibat terhadap spesifikasi produk yang dihasilkan dan harus mendapat persetujuan dari bupati/walikota yang menetapkan WGPPPSL. Peraturan Pemerintah ini melarang terjadinya pengalihfungsian WGPPPSL yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pembinaan untuk keberlanjutan agribisnis penghasil produk spesifik lokasi, batas dan pemanfaatan wilayah geografis penghasil produk spesifik lokasi, serta fungsi ekonomi, ekologi, sosial, budaya dan hukum pada WGPPPSL dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota. Selain itu dalam penyelenggaraan pengawasan, selain Menteri, gubernur, dan bupati/walikota, masyarakat juga diberi kesempatan untuk melakukan pengawasan melalui mekanisme yang ditetapkan.

Penetapan WGPPPSL dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk meminta Indikasi-geografis dari instansi yang membina Indikasi-geografis.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi produk perkebunan dan penetapan wilayah, kewajiban dan larangan pemegang penetapan WGPPPSL, pembinaan dan pengawasan WGPPPSL, dan pencabutan penetapan WGPPPSL.


Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

261

Pasal 3

Ayat (1)

Penentuan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dan dilindungi pelestariannya dilakukan berdasarkan reputasi dan nilai ekonomi yang bersifat komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha perkebunan” adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan WGPPPSL yang dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi-geografis dimaksudkan sebagai upaya dalam mensinergikan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perkebunan yang mengatur tentang perlindungan terhadap wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi dengan peraturan perundang-undangan di bidang merek yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Indikasi-geografis.

Perlindungan Indikasi-geografis diberikan oleh instansi yang membina Indikasi-geografis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

262

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanah” meliputi jenis tanah dan sebarannya, tipe bahan induk atau mineral liatnya, sifat fisik dan kimia, ketinggian tempat dari permukaan laut dan kemiringan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “iklim” berupa data sekunder meliputi suhu udara, curah hujan tahunan, hari hujan, tipe iklim, intensitas dan lama penyinaran matahari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem budidaya dan pengolahan” meliputi jenis tanaman, varietas tanaman, pola tanam, diversifikasi tanaman, pemeliharaan tanaman, proses panen dan pasca panen, pengolahan produk primer menjadi produk spesifik lokasi, serta sistem nilai dan pengetahuan masyarakat setempat yang berkaitan dengan agribisnis produk spesifik lokasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sosial-ekonomi” meliputi aspek yang terkait dengan mutu produk berupa sejarah usaha tani, produksi pengolahan dan pemasaran produk spesifik lokasi, struktur pendapatan petani, kelembagaan petani di WGPPPSL dalam kaitannya terhadap sistem sosial-ekonomi petani, persepsi petani terhadap komoditas yang diusahakan sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan, peran kelembagaan sosial-ekonomi terhadap budidaya, pengolahan, mutu dan pemasaran produk.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “budaya masyarakat” adalah hal-hal yang berpengaruh terhadap mutu dan reputasi produk spesifik lokasi yang meliputi peran kelembagaan petani terhadap budidaya, produksi dan mutu, implementasi filosofi yang dianut masyarakat dalam melaksanakan agribisnis yang berkelanjutan, pengetahuan tradisional petani dalam agribisnis, sikap petani terhadap pengenalan system perbaikan mutu dan pemasaran.

263

Huruf f

Yang dimaksud dengan “mutu” meliputi identifikasi mutu produk spesifik lokasi, pengamatan dan pengujian mutu serta cita rasa, aroma serta kekhasan lain produk spesifik lokasi, baik di laboratorium maupun di luar laboratorium.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “wilayah” meliputi pengenalan wilayah, batas wilayah, dan pemetaan wilayah penghasil produk spesifik lokasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Tim Pengesahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL” adalah tim yang keanggotaannya berasal dari unsur unit kerja Pemerintah dan/atau perorangan yang memiliki kemampuan tentang produk perkebunan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga yang ditunjuk oleh pelaku usaha perkebunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

264

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “dialihfungsikan” adalah mengubah atau mengganti peruntukkan lahan tanaman perkebunan yang telah ditetapkan dalam WGPPPSL ke jenis tanaman atau usaha lain.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.


265


TENTANG

REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN



Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;


2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN.

266

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

2. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

3. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan Penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan.

4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

5. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

6. Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.

7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

7. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.

8. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan.

9. Pengayaan tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman pohon.

267

10. Pemeliharaan hutan adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan, dan meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis tanaman, dan pengayaan tanaman.

11. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang selanjutnya disebut penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain, kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, instalasi air, dan kepentingan religi serta kepentingan pertahanan keamanan.

12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


14. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.

15. Menteri teknis adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral.

17. Menteri terkait adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pertanian, lingkungan hidup, dan/atau dalam negeri.

Pasal 2

Rehabilitasi dan reklamasi hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan ditetapkan pola umum, kriteria, dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan.

Pasal 4

(1) Pola umum rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat:

a. prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan

b. pendekatan penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

(2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. sistem penganggaran yang berkesinambungan (multi years);

b. kejelasan kewenangan;

268

c. pemahaman sistem tenurial;

d. andil biaya (cost sharing);

e. penerapan sistem insentif;

f. pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan;

g. pendekatan partisipatif; dan

h. transparansi dan akuntabilitas.

(3) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aspek:

a. politik;

b. sosial;

c. ekonomi;

d. ekosistem; dan

e. kelembagaan dan organisasi.

Pasal 5

(1) Kriteria dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi aspek:

a. kawasan;

b. kelembagaan; dan

c. teknologi.

(2) Aspek kawasan meliputi kepastian penanganan kawasan yang ditentukan melalui analisis perencanaan berdasarkan ekosistem DAS, kejelasan status penguasaan lahan, dan berdasarkan fungsi kawasan.

(3) Aspek kelembagaan meliputi sumberdaya manusia yang kompeten, organisasi yang efektif menurut kerangka kewenangan masing-masing, dan tata hubungan kerja.

(4) Aspek teknologi meliputi penerapan teknologi yang ditentukan oleh kesesuaian lahan atau tapak setempat, tingkat partisipasi masyarakat, dan penyediaan input yang cukup.

Pasal 6

Reklamasi hutan, selain menggunakan kriteria dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menggunakan kriteria dan standar:

a. karakteristik lokasi kegiatan;

b. jenis kegiatan;

269

c. penataan lahan;

d. pengendalian erosi dan limbah;

e. revegetasi; dan

f. pengembangan sosial ekonomi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan pola umum, kriteria, dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan peraturan Menteri.

BAB IIREHABILITASI

Bagian KesatuUmum

Pasal 8

(1) Kegiatan rehabilitasi dapat dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan.

(2) Kegiatan rehabilitasi di dalam kawasan hutan dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

(3) Kegiatan rehabilitasi di luar kawasan hutan dilakukan di semua lahan kritis.

Pasal 9

(1) Seluruh hutan, kawasan hutan, dan lahan kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) berada dalam beberapa wilayah DAS.

(2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan DAS sebagai unit pengelolaan.

(3) DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan wilayah DAS yang diprioritaskan.

Pasal 10

(1) DAS yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kriteria paling sedikit memuat:

a. kondisi spesifik biofisik;

b. sosial ekonomi;

c. lahan kritis pada bagian hulu DAS; dan

270

d. wilayah hutan yang rentan perubahan iklim.

(2) DAS prioritas sebagaimana dimaksud ayat pada (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Pasal 11

(1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui tahapan:

a. perencanaan; dan

b. pelaksanaan.

(2) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan pola umum, kriteria, dan standar rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian KeduaPerencanaan

Paragraf 1Umum

Pasal 12

Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS);

b. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL); dan

c. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL).

Paragraf 2Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan

Lahan Daerah Aliran Sungai

Pasal 13

(1) RTkRHL-DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, untuk setiap wilayah pengelolaan DAS, disusun dan ditetapkan oleh Menteri.

(2) RTkRHL-DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada:

a. rencana tata ruang; dan

271

b. rencana kehutanan nasional;

c. rencana pengelolaan DAS terpadu dan rencana pengelolaan sumberdaya air.

(3) RTkRHL-DAS paling sedikit memuat:

a. rencana pemulihan hutan dan lahan;

b. pengendalian erosi dan sedimentasi;

c. pengembangan sumberdaya air; dan

d. kelembagaan.

(4) Dalam penyusunan RTkRHL-DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RTkRHL-DAS diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 3Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 14

(1) Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, disusun berdasarkan:a. RTkRHL-DAS;b. wilayah administratif;c. rencana pengelolaan hutan; dand. potensi sumberdaya yang tersedia, antara lain, tenaga, sarana prasarana,

dan pendanaan.

(2) Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdiri atas:a. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di dalam kawasan hutan (RPRH); danb. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di lahan (RPRL).

Pasal 15

(1) RPRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat kebijakan dan strategi, lokasi, jenis kegiatan, kelembagaan, pembiayaan, dan tata waktu.

(2) RPRH pada hutan produksi dan hutan lindung ditetapkan oleh bupati/walikota.

(3) RPRH pada hutan konservasi ditetapkan oleh Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPRH diatur dengan peraturan Menteri.

272

Pasal 16

(1) RPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat kebijakan dan strategi, lokasi, jenis kegiatan, kelembagaan, pembiayaan, dan tata waktu.

(2) RPRL ditetapkan oleh bupati/walikota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPRL diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 4Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 17

(1) Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c disusun berdasarkan RPRHL.

(2) RTnRHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, detil lokasi dan volume kegiatan fisik, kebutuhan biaya, tata waktu, kelembagaan, pembinaan, pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 18

(1) Rencana Tahunan Rehabilitasi di dalam kawasan hutan (RTnRH) yang telah dibebani hak atau izin disusun oleh pemegang hak atau pemegang izin.

(2) RTnRH yang belum dibebani hak atau izin disusun oleh Menteri.

Pasal 19

Rencana Tahunan Rehabilitasi di lahan (RTnRL) ditetapkan oleh bupati/ walikota.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara penyusunan RTnRHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 diatur dengan peraturan Menteri.

273

Bagian KetigaPelaksanaan

Paragraf 1Umum

Pasal 21

(1) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan di:

a. dalam kawasan hutan; dan/atau

b. lahan.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan.

(3) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pemegang hak atau izin.

Pasal 22

(1) Rehabilitasi hutan dilaksanakan sesuai RTnRH.

(2) Rehabilitasi lahan dilaksanakan sesuai RTnRL.

Paragraf 2Rehabilitasi Hutan

Pasal 23

Rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui kegiatan:

a. reboisasi;

b. pemeliharaan tanaman;

c. pengayaan tanaman; atau

d. penerapan teknik konservasi tanah.

Pasal 24

(1) Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan di dalam kawasan:

274

a. hutan lindung;

b. hutan produksi; atau

c. hutan konservasi.

(2) Reboisasi di dalam kawasan hutan lindung ditujukan untuk memulihkan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

(3) Reboisasi di dalam kawasan hutan produksi ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi.

(4) Reboisasi di dalam kawasan hutan konservasi ditujukan untuk pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati.

(5) Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatanpersemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pengamanan, dan kegiatan pendukung.

Pasal 25

(1) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilaksanakan oleh:

a. Pemerintah untuk kawasan hutan konservasi;

b. pemerintah kabupaten/kota atau Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung;

c. pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota untuk taman hutan raya sesuai dengan kewenangannya; atau

d. pemegang hak atau izin untuk kawasan hutan yang telah dibebani hak atau izin.

(2) Sumber dana untuk melakukan pemeliharaan dibebankan kepada:

a. Pemerintah untuk kawasan hutan konservasi;

b. pemerintah kabupaten/kota atau Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung;

c. pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota untuk taman hutan raya sesuai dengan kewenangannya; atau

d. pemegang hak atau izin untuk kawasan hutan yang telah dibebani hak atau izin.

(3) Pemeliharaan tanaman pada hutan produksi dan hutan lindung didanai oleh Pemerintah dan dilaksanakan sejak tahun pertama sampai dengan tahun ketiga.

275

(3) Pemeliharaan tanaman pada hutan produksi dan hutan lindung setelah tahun ketiga diserahkan oleh Pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota atau Kesatuan Pengeloaan Hutan.

(5) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:a. perawatan; danb. pengendalian hama dan penyakit.

Pasal 26

(1) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c ditujukan untuk meningkatkan produktivitas hutan.

(2) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal dengan memperbanyak jumlah dan keragaman jenis tanaman.

(3) Pengayaan tanaman dilaksanakan pada hutan rawang, baik di hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi, kecuali pada cagar alam dan zona inti taman nasional.

(4) Pengayaan tanaman meliputi kegiatan persemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan.

Pasal 27

(1) Penerapan teknik konservasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan seCara sipil teknis.

(2) Selain teknik konservasi tanah seCara sipil teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerapan teknik konservasi tanah dapat dilakukan melalui teknik kimiawi.

Paragraf 3Rehabilitasi Lahan

Pasal 28

Rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui kegiatan:a. penghijauan;b. pemeliharaan tanaman; c. pengayaan tanaman; ataud. penerapan teknik konservasi tanah seCara vegetatif dan sipil teknis pada lahan

kritis dan tidak produktif.

276

Pasal 29

(1) Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan di luar kawasan hutan ditujukan untuk memulihkan dan meningkatkan produktivitas lahan yang kondisinya rusak agar dapat berfungsi seCara optimal.

(2) Penghijauan dilakukan dengan Cara membangun hutan hak, hutan kota, atau penghijauan lingkungan.

(3) Penghijauan meliputi kegiatan persemaian/pembibitan, penanaman, pe-meliharaan tanaman, dan pengamanan.

Pasal 30

(1) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota atau pemegang hak.

(2) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. perawatan; dan

b. pengendalian hama dan penyakit.

Pasal 31

(1) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c ditujukan untuk meningkatkan produktivitas lahan.

(2) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal dengan memperbanyak jumlah dan keragaman jenis tanaman.

(3) Pengayaan tanaman dilaksanakan pada hutan hak.

(4) Pengayaan tanaman meliputi kegiatan persemaian/ pembibitan, penanaman, Pemeliharaan tanaman, dan pengamanan.

Pasal 32

(1) Penerapan teknik konservasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan secara:

a. vegetatif; dan/atau

b. sipil teknis.

(2) Selain secara vegetatif dan sipil teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerapan teknik konservasi tanah dapat dilakukan melalui teknik kimiawi.

277

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 32 diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 4Kegiatan Pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 34

(1) Untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan kegiatan yang meliputi:

a. pengembangan perbenihan;

b. teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;

c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

d. penyuluhan;

e. pelatihan;

f. pemberdayaan masyarakat;

g. pembinaan; dan/atau

h. pengawasan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 5Pelaksana Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 35

(1) Rehabilitasi hutan pada kawasan hutan konservasi dilaksanakan oleh Pemerintah kecuali taman hutan raya.

(2) Rehabilitasi hutan pada taman hutan raya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Rehabilitasi hutan pada hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan harus:

a. menanam jenis tumbuhan asli setempat;

b. menanam tumbuhan yang sesuai keadaan habitat setempat; dan

c. menanam dengan berbagai jenis tanaman hutan.

278

Pasal 36

(1) Rehabilitasi pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang hak pengelolaannya dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara, atau diberikan izin pemanfaatan hutan, atau izin penggunaan kawasan hutan dilaksanakan oleh pemegang hak atau izin.

(2) Rehabilitasi pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang tidak dibebani hak atau izin dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

(3) Rehabilitasi pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. jenis tumbuhan yang ditanam harus sesuai dengan fungsi hidroorologis;

b. tumbuhan yang ditanam dapat bersifat monokultur atau campuran; dan

c. sejauh mungkin menghindari jenis tumbuhan eksotis atau jenis tumbuhan asing.

Pasal 37

(1) Rehabilitasi hutan pada kawasan hutan yang dikelola oleh lembaga yang diberi hak pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus dilakukan oleh pengelola.

(2) Rehabilitasi pada kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat sebagai hutan adat, dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pasal 38

(1) Rehabilitasi lahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/ kota.

(2) Rehabilitasi lahan yang dibebani hak atas tanah menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemegang hak.

Pasal 39

(1) Pemegang hak atau pemegang izin dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 ayat (2) dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

(2) Pendampingan, pelayanan, dan dukungan Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan tujuan perlindungan dan konservasi.

279

Pasal 40

(1) Untuk kegiatan rehabilitasi yang telah berhasil maka Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan insentif, baik berupa kemudahan pelayanan maupun penghargaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 6Pemanfaatan Hasil Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Pasal 41

(1) Pemanfaatan hasil rehabilitasi hutan yang dibiayai oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan hasil rehabilitasi hutan yang dilaksanakan oleh pemegang hak atau izin diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemanfaatan hasil rehabilitasi lahan dilaksanakan oleh pemegang hak atau pemegang izin.

(4) Pemanfaatan hasil rehabilitasi lahan yang dibiayai oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota diatur dengan peraturan Menteri.

BAB IIIREKLAMASI HUTAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 42

(1) Reklamasi hutan dilakukan pada lahan dan vegetasi hutan pada kawasan hutan yang telah mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah.

(2) Perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi akibat:

a. penggunaan kawasan hutan; atau

b. bencana alam.

280

Pasal 43

(1) Reklamasi hutan meliputi kegiatan:a. inventarisasi lokasi;b. penetapan lokasi;c. perencanaan; dand. pelaksanaan reklamasi.

(2) Reklamasi hutan dapat dilakukan pada kegiatan bekas pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, instalasi air, kepentingan religi, kepentingan pertahanan keamanan, atau bencana alam.

(3) Dalam hal kegiatan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada kawasan bekas areal pertambangan, maka dilakukan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

(4) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan.

Bagian KeduaInventarisasi Lokasi

Pasal 44

(1) Inventarisasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terhadap seluruh areal kawasan hutan yang akan terganggu dan/atau terganggu akibat penggunaan kawasan hutan.

(2) Inventarisasi lokasi dilakukan melalui survey untuk memperoleh data primer maupun pengumpulan data sekunder berupa data biofisik dan sosial ekonomi, serta rencana kerja penggunaan kawasan hutan.

(3) Kegiatan inventarisasi menghasilkan data numerik dan data spasial seluruh areal kawasan hutan yang akan terganggu dan/atau terganggu akibat penggunaan kawasan hutan.

Bagian KetigaPenetapan Lokasi Reklamasi Hutan

Pasal 45

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pemilihan dan penunjukan lokasi yang terganggu sebagai akibat penggunaan kawasan hutan yang siap direklamasi.

281

(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisis dan mengevaluasi data spasial dan numerik hasil inventarisasi lokasi.

(3) Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi data spasial dan data numerik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan luas dan lokasi reklamasi.

Bagian KeempatPerencanaan Reklamasi Hutan

Pasal 46

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menghasilkan rencana reklamasi hutan.

(2) Rencana reklamasi hutan disusun berdasarkan inventarisasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

(3) Rencana reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat:a. kondisi kawasan hutan sebelum dan sesudah aktivitas;b. rencana pembukaan kawasan hutan;c. program reklamasi hutan;d. rancangan teknis reklamasi;e. tata waktu pelaksanaan;f. rencana biaya; dang. peta lokasi dan peta rencana kegiatan reklamasi.

(4) Rencana reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tahunan.

Pasal 47

(1) Rencana reklamasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilakukan penilaian oleh menteri teknis, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Menteri teknis, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, dalam melakukan penilaian rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Menteri dan dapat melibatkan menteri yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Menteri teknis, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menyetujui rencana reklamasi hutan.

282

Bagian KelimaPelaksanaan Reklamasi Hutan

Pasal 48

(1) Pelaksanaan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d dilakukan oleh pemegang izin penggunaan kawasan hutan berdasarkan rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).

(2) Pengamanan hasil reklamasi hutan menjadi tanggung jawab pemegang izin penggunaan kawasan hutan.

Pasal 49

(1) Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, pemegang izin penggunaan kawasan hutan wajib membayar dana j aminan reklamasi.

(2) Besarnya dana jaminan reklamasi diusulkan oleh pemegang izin dan ditetapkan oleh menteri teknis, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

(3) Bentuk dana jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemegang izin penggunaan kawasan hutan dan harus mendapat persetujuan dari menteri teknis, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Ketentuan mengenai besaran, bentuk, tata cara penempatan, dan pencairan atau pelepasan dana jaminan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeenamPenilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan

Pasal 50

(1) Penilaian terhadap pelaksanaan reklamasi hutan dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan menteri teknis dan menteri yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria reklamasi hutan.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penentuan keberhasilan reklamasi hutan.

283

(4) Keberhasilan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi salah satu unsur penilaian seluruh kewajiban dalam pengembalian kawasan hutan dari penggunaan kawasan hutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian keberhasilan reklamasi hutan diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KetujuhReklamasi Hutan Akibat Bencana Alam

Pasal 51

(1) Reklamasi hutan akibat bencana alam dalam kawasan hutan dapat terjadi:

a. secara murni; atau

b. sebagai akibat kelalaian pemegang hak pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan.

(2) Reklamasi hutan pada areal bencana alam dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

(3) Reklamasi hutan pada areal bencana alam secara murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

(4) Reklamasi hutan pada areal bencana alam sebagai akibat kelalaian pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin pemanfaatan hutan dalam mengelola kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab pemegang hak atau izin.

(5) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan reklamasi hutan yang dilakukan oleh pemegang hak pengelolaan dan/atau pemegang izin pemanfaatan hutan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman reklamasi hutan pada areal bencana alam diatur dengan peraturan Menteri.

BAB IVPERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

(1) Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

284

(2) Peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan reklamasi hutan dapat dilakukan melalui konsultasi publik, kemitraan, dan penyampaian informasi.

BAB VPEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 53

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan:a. pembinaan;b. pengendalian; danc. pengawasan.

(2) Untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, Menteri dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kebijakan gubernur dan bupati/walikota.

Bagian KeduaPembinaan dan Pengendalian

Pasal 54

(1) Pembinaan meliputi pemberian:a. pedoman;b. bimbingan;c. pelatihan;d. arahan; dan/ataue. supervisi.

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

(3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja.

(4) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan terhadap para pihak terkait.

(5) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kegiatan penyusunan rencana, program, dan kegiatan yang bersifat nasional.

285

(6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

Pasal 55

(1) Pengendalian meliputi kegiatan:

a. monitoring;

b. evaluasi;

c. pelaporan; dan

d. tindak lanjut.

(2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

(3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan yang dilakukan secara periodik.

(4) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menyelaraskan pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran.

(5) Kegiatan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 56

(1) Hasil pengendalian yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditindaklanjuti oleh pelaksana rehabilitasi dan reklamasi hutan.

(2) Pelaksana rehabilitasi dan reklamasi hutan melaporkan pelaksanaan hasil pengendalian kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 diatur dengan peraturan Menteri.

286

Bagian KetigaPengawasan

Pasal 58

Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB VISANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

(1) Pemegang hak atau izin yang tidak melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), serta pemegang izin penggunaan kawasan hutan yang tidak melaksanakan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dikenai sanksi berupa:

a. teguran, dan/atau

b. pembatalan.

(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menyangkut peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menyangkut izin pemanfaatan hutan dan/atau izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan diterbitkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

(1) Rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilaksanakan dalam bentuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, atau program rehabilitasi hutan dan lahan yang lain tetap berlaku, dan untuk pelaksanaan selanjutnya harus disesuaikan dengan peraturan Pemerintah ini.

(2) Dalam hal RTkRHL-DAS belum tersusun, maka RTkRHL DAS yang ada dalam bentuk Rencana Rehabilitasi Lima Tahun, dianggap sebagai RTkRHL-DAS.

(3) Dalam hal RPRHL belum tersusun, maka RTnRHL dapat mengacu kepada Rencana Rehabilitasi Lima Tahun.

287

(4) Hasil reklamasi hutan yang telah dinilai dan diterima oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya peraturan Pemerintah ini, dinyatakan sah dan berlaku.

(5) Hasil reklamasi hutan yang belum dinilai atau telah dinilai tetapi belum diterima Pemerintah, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. Penyusunan RTkRHL-DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus sudah selesai paling lama 1 (satu) tahun; dan

b. Penyusunan RPRHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 harus sudah selesai paling lama 2 (dua) tahun

Pasal 62




pada tanggal 16 Desember 2008


ttd.



pada tanggal 16 Desember 2008


ttd.

ANDI MATTALATTA


288



Kepala Biro Perundang-undangan

Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd.

Setio Sapto Nugroho

289

PENJELASANATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2008

TENTANG

REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu, hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta yang selaras dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut.

Sumberdaya alam berupa hutan, tanah, dan air merupakan kekayaan alam yang harus tetap dijaga kelestariannya, oleh sebab itu pengelolaan terhadap sumberdaya alam dengan satuan unit pengelolaan DAS harus dilaksanakan secara bijaksana, sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjaga kelangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan yang dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

290

Rehabilitasi diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan serta reklamasi hutan, keberhasilannya ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat.

Untuk kepentingan pembangunan bersifat strategis atau menyangkut kepentingan umum yang harus menggunakan kawasan hutan, harus diimbangi dengan upaya reklamasinya.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang rehabilitasi yang dilakukan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman serta penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. Serta kegiatan reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dengan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Guna memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan yang berkeadilan, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.


Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sistem penganggaran yang berkesinambungan (multi years)” dimaksudkan agar dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan mendasarkan sistem silvikultur serta kondisi iklim dan cuaca.

291

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kejelasan kewenangan”, adalah bahwa penyelenggaraan rehabilitasi perlu didukung oleh faktor kesiapan kerja pelaksana, tingkat penerimaan masyarakat, kebijakan dalam sistem pengelolaan hutan dan sistem kelembagaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemahaman sistem tenuria~” adalah kepastian hak atas tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “andil biaya (cost sharing~”, adalah bahwa penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, investasi yang dimiliki masyarakat seperti tenaga kerja dapat dihitung sebagai biaya, sehingga upaya rehabilitasi hutan dan lahan dapat memberikan keuntungan bagi Negara dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penerapan sistem insentif”, adalah bahwa dalam penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk instrumen kebijakan yang mampu mendorong tercapainya maksud dan tujuan rehabilitasi antara lain kemudahan perizinan, akses pasar, dan penghargaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan”, adalah bahwa penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan harus mampu memberikan manfaat sumber daya hutan kepada masyarakat secara optimal dan adil, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pendekatan partisipatif” adalah wujud ke-ikutsertaan peran masyarakat dan pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “transparansi dan akuntabilitas”, adalah bahwa penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan mulai dari perencanaan persiapan, pelaksanaan dan pengendalian bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

292

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aspek politik”, adalah bahwa rehabilitasi hutan dan lahan mengakomodasi tekanan global sehingga menjadi peluang dan memperoleh dukungan dan komitmen politik yang cukup dalam penyelenggaraan rehabilitasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aspek sosial”, adalah bahwa rehabilitasi hutan dan lahan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aspek ekonomi”, adalah bahwa rehabilitasi hutan dan lahan ditujukan untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat sekitar hutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aspek ekosistem”, adalah bahwa dalam rangka pengelolaan DAS dengan memperhatikan daya dukung lahan (land capability) dan kesesuaian lahan (land suitability) serta memperhatikan keanekaragaman jenis dan tingkat kerentanan terhadap hama penyakit.

Yang dimaksud dengan “aspek kelembagaan dan organisasi”, adalah bahwa rehabilitasi hutan dan lahan perlu mendapat kepastian hukum untuk menjamin kelangsungan penggunaan dan pengelolaan lahan.

Pasal 5

Aspek kawasan, aspek kelembagaan, dan aspek teknologi dilaksanakan dalam satu sistem manajemen dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

Pasal 6

Huruf a

Karakteristik lokasi kegiatan meliputi informasi dan data kondisi lokasi yang didasarkan pada biofisik dan sosial ekonomi yang diperlukan untuk lebih terjaminnya keberhasilan reklamasi hutan.

Huruf b

Jenis kegiatan berdasarkan bentuk penggunaan kawasan hutan.

293

Huruf c

Penataan lahan antara lain meliputi kegiatan:

a. pengisian kembali lahan bekas penggunaan kawasan hutan;

b. pengaturan permukaan lahan (regrading); dan

c. penempatan/penaburan tanah pucuk.

Huruf d

Pengendalian erosi dan limbah antara lain meliputi kegiatan pembuatan bangunan pengendali erosi dan limbah, jenis, jumlah dan kualitasnya sesuai dengan rencana.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pengembangan sosial ekonomi dilakukan oleh pemegang izin penggunaan kawasan hutan yang kegiatannya melibatkan dan memberi manfaat sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

294

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rencana Pengelolaan DAS Terpadu” adalah konsep pembangunan yang mengakomodasikan berbagai peraturan perundang-undangan dan dijabarkan secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu rencana makro.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Peraturan Menteri mengatur antara lain, metode, teknik dan prosedur penyusunan, penilaian dan pengesahan serta jangka waktu berlakunya RTkRHL-DAS.

Pasal 14

Ayat (1)

RPRHL merupakan rencana manajemen dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana pengelolaan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Huruf d

Cukup jelas.

295

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rancangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan merupakan desain teknis dari setiap jenis kegiatan yang direncanakan dalam RTnRHL.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “hak” adalah hak pengelolaan hutan.

Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

296

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Kegiatan perawatan antara lain meliputi:

a. perawatan tanaman, berupa penyiangan, pendangiran, penyulaman dan pemupukan; dan

b. perawatan bangunan konservasi tanah, berupa perbaikan, penyempurnaan, dan menjaga stabilitas bangunan konservasi tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengendalian hama dan penyakit” adalah perlakuan terhadap tanaman dari gangguan hama dan penyakit dengan penggunaan pestisida dan insektisida selektif seperti fungisida, herbisida, insektisida spektrum terbatas, serta perlakuan fisik manual khususnya untuk hama hewan besar.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hutan rawang” adalah hutan yang memiliki potensi sebaran tegakan pohon per hektar kurang dari 700 (tujuh ratus) batang.

Ayat (4)

Kegiatan pemeliharaan tanaman antara lain meliputi perawatan dan pengendalian hama dan penyakit.

297

Pasal 27

Ayat (1)

Penerapan teknik konservasi tanah secara sipil teknis antara lain dilakukan dengan pembuatan embung, parit buntu (rorak) bangunan pelindung tebing sungai/waduk/ danau.

Ayat (2)

Teknik kimiawi dilakukan dengan cara pemberian mulsa, bitumen, zat kimia, atau soil conditioner.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan perawatan antara lain meliputi:

a. perawatan tanaman berupa penyiangan, pendangiran, penyulaman dan pemupukan; dan

b. perawatan bangunan konservasi tanah berupa perbaikan, penyem-purnaan, dan menjaga stabilitas bangunan konservasi tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengendalian hama dan penyakit” adalah perlakuan terhadap tanaman dari gangguan hama dan penyakit dengan penggunaan pestisida dan insektisida selektif seperti fungisida, herbisida, insektisida spektrum terbatas, serta perlakuan fisik manual khususnya untuk hama hewan besar.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

298

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hutan hak” adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan dan tumbuh di atas tanah yang dibebani hak atas tanah yang lazim disebut hutan rakyat.

Ayat (4)

Kegiatan pemeliharaan tanaman antara lain meliputi perawatan dan pengendalian hama dan penyakit.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif antara lain dilakukan dengan penanaman vegetasi tetap, budidaya tanaman lorong, strip rumput dan mulsa, tanaman penguat teras.

Huruf b

Penerapan teknik konservasi tanah secara sipil teknis antara lain dilakukan dengan pembuatan bangunan dam pengendali, dam penahan, teras, saluran pembuangan air, sumur resapan, embung, parit buntu (rorak) bangunan pelindung tebing sungai/waduk/ danau.

Ayat (2)

Teknik kimiawi dilakukan dengan cara pemberian mulsa, bitumen, zat kimia, atau soil conditioner.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan perbenihan” adalah usaha pemuliaan pohon, pengembangan sumber benih, konservasi sumber daya genetik, produksi benih, distribusi benih dan pembibitan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “teknologi rehabilitasi hutan dan lahan” adalah metoda dan teknik dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi termasuk

299

dalam pembibitan, penanaman dan pembuatan bangunan konservasi tanah, pemeliharaan, perlindungan, dan pengamanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan” adalah usaha dalam mencegah, memadamkan, mengendalikan, mengevaluasi akibat kebakaran dan mempersiapkan tindakan rehabilitasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” adalah usaha meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Lembaga yang diberi hak pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus antara lain:

a. lembaga pendidikan;

b. lembaga penelitian; dan

c. lembaga sosial dan keagamaan.

300

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pendampingan antara lain berupa pemberian motivasi, mediasi, dan akses dalam rangka pengembangan kelembagaan.

Pelayanan antara lain berupa penyediaan data dan informasi.

Dukungan, antara lain, berupa bantuan teknis, dana, penyuluhan, pelatihan dan bibit tanaman sesuai dengan keperluan dan kemampuan Pemerintah atau pemerintah daerah.

Ayat (2)

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan tujuan perlindungan dan konservasi diutamakan karena adanya keuntungan sosial seperti pengendalian banjir dan kekeringan, pencegahan erosi, serta pemantapan kondisi tata air.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif’ adalah suatu instrumen kebijakan yang mampu mendorong tercapainya maksud dan tujuan rehabilitasi hutan dan lahan, dan sekaligus mampu mencegah bertambah luasnya kerusakan/degradasi sumber daya hutan dan lahan (lahan kritis) dalam suatu ekosistem DAS.

Penerapan insentif tergantung pada ciri khas daerah baik dari segi potensi sumberdaya hutan dan lahan, kelembagaan, sosial budaya, dan kemampuan ekonomi daerah yang saling mempengaruhi antara daerah yang satu dengan yang lainnya, sehingga pengaturannya dilakukan secara nasional.

Ayat (2)

Peraturan Menteri memuat pokok-pokok ketentuan pengembangan insentif rehabilitasi hutan dan lahan, antara lain:

a. standar dan kriteria pengembangan insentif; b. bentuk-bentuk insentif; dan c. tata cara penyelenggaraan kebijakan dan penetapan insentif.

301

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan permukaan tanah” adalah berubahnya bentang alam pada kawasan hutan.

Perubahan bentang alam sebagai akibat penggunaan kawasan hutan antara lain berupa pembangunan instalasi air, eksploitasi pertambangan, atau bencana alam, yang menyebabkan penurunan kualitas hutan secara ekonomi, sosial dan ekologi dalam keseimbangan ekosistem DAS.

Yang dimaksud dengan “perubahan penutupan tanah” adalah berubahnya jenis-jenis vegetasi yang semula ada pada kawasan hutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah kejadian alam yang mengakibatkan perubahan bentang alam, sehingga terjadi penurunan kualitas hutan secara ekonomi, sosial dan ekologi dalam keseimbangan ekosistem DAS.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Data primer dikumpulkan dari pengumpulan langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diambil dari data yang sudah ada.

Keadaan biofisik paling sedikit berisi jenis tanah, tebal solum tanah, penggunaan lahan, luas penutupan lahan, jenis flora dan fauna, topografi, jumlah hujan, tipe iklim, tata air, erosi, fungsi hutan, vegetasi, dan tinggi tempat.

302

Keadaan sosial ekonomi paling sedikit berisi demografi penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, mata pencaharian, sarana prasarana umum, budaya dan kelembagaan masyarakat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data numerik” adalah data yang berwujud angka atau sistem angka.

Yang dimaksud dengan “data spasial” adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (georeference) di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kondisi kawasan hutan sebelum dan sesudah aktivitas penggunaan kawasan hutan berisi informasi tentang kondisi kuantitatif dan kualitatif awal penutupan areal penggunaan kawasan hutan.

Kondisi kualitatif dan kondisi kuantitatif antara lain kerapatan tegakan, jenis tanaman, topografi, kelerengan, penutupan lahan, flora fauna.

Huruf b

Rencana pembukaan kawasan hutan berisi informasi tentang luas dan lokasi penggunaan kawasan hutan yang akan dilaksanakan.

Huruf c

Program reklamasi hutan meliputi penyiapan kawasan hutan, pengaturan bentuk kawasan hutan, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengelolaan lapisan tanah, revegetasi, dan pengamanan.

Penyiapan kawasan hutan merupakan aktivitas pemindahan atau pembersihan seluruh peralatan dan prasarana yang tidak digunakan lagi, pembuangan limbah/sampah beracun/berbahaya, pembuangan atau penguburan srap, penutupan bukaan, dan melarang atau menutup jalan masuk.

303

Pengaturan bentuk kawasan hutan dilakukan sesuai dengan kondisi topografi dan hidrologi, meliputi kegiatan pengaturan bentuk lereng dan pengaturan saluran pembuangan air.

Pengendalian erosi dan sedimentasi dilakukan dengan meminimaliskan areal yang terganggu, membatasi/ mengurangi kecepatan air limpasan, meningkatkan infiltrasi dan pengolahan air yang keluar dari lokasi bekas aktivitas penggunaan kawasan hutan.

Pengolahan lapisan tanah merupakan kegiatan untuk memisahkan tanah pucuk dengan lapisan tanah lain.

Revegetasi adalah penanaman kembali dengan jenis-jenis tanaman cepat tumbuh pada awalnya dan penyulaman/pengkayaan dengan jenis tanaman lokal.

Revegetasi dilakukan dengan tahapan penyusunan rancangan teknis, persiapan lapangan, pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan.

Pengamanan meliputi patroli, pemasangan tanda-tanda peringatan dan tanda larangan, serta mengamankan hasil reklamasi.

Huruf d

Rancangan teknis reklamasi hutan digunakan sebagai acuan detail untuk menentukan lokasi tapak.

Lokasi tapak merupakan lokasi setempat (site) yang akan dilakukan kegiatan reklamasi dengan menerapkan teknik reklamasi tertentu.

Huruf e

Tata waktu pelaksanaan meliputi jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan reklamasi hutan.

Huruf f

Rencana biaya meliputi biaya langsung maupun biaya tidak langsung yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan kegiatan reklamasi hutan, sebagai dasar perhitungan besarnya dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi hutan.

Rencana biaya dijadikan dasar perhitungan besarnya dana jaminan reklamasi hutan.

Huruf g

Peta lokasi dan peta rencana kegiatan reklamasi hutan dibuat dengan skala 1:25.000 sampai dengan 1:10.000.

Ayat (4)

Cukup jelas.

304

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membayar dana jaminan reklamasi” adalah dana yang ditempatkan atau disediakan oleh pemegang izin sebagaijaminan untuk melakukan reklamasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Fasilitasi antara lain melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan penyuluhan.

305

Ayat (6)

Pedoman yang diatur dalam peraturan Menteri antara lain mengatur tentang perencanaan dan pelaksanaan.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebijakan” adalah pengaturan atau penetapan pedoman dalam kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi Menteri teknis.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Teguran merupakan langkah awal sebagai dasar koreksi atau pengenaan sanksi.

306

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembatalan izin pemanfaatan hutan dan atau izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan dilakukan apabila:

a. pemberian perizinannya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini; atau

b. pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.


307


TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR



Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (7), Pasal 39 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (5), Pasal 62 ayat (7), Pasal 63 ayat (5), Pasal 64 ayat (8), Pasal 69, Pasal 81, dan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan sumber daya air;


2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

308

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

6. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

7. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.

8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar alam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

9. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.

10. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

11. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

12. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

13. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.

309

14. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

15. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

16. Konsultasi publik adalah kegiatan untuk menampung aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.

17. Pelindungan sumber air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam.

18. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

19. Pengelolaan kualitas air adalah upaya mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di sumber air.

20. Zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun sebagai fungsi budi daya.

21. Peruntukan air adalah penggolongan air pada sumber air menurut jenis penggunaannya.

22. Penyediaan sumber daya air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.

23. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.

24. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

25. Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.

26. Modifikasi cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.

310

27. Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.

28. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.


30. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

31. Departemen adalah departemen yang membidangi sumber daya air.

32. Menteri adalah menteri yang membidangi sumber daya air.

33. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang bidang tugasnya terkait dengan bidang sumber daya air, antara lain, meliputi fungsi pengelolaan hutan, air tanah, pertanian, perikanan, transportasi air, pantai, penataan ruang, meteorologi, lingkungan hidup, dan teknologi modifikasi cuaca.

34. Dinas adalah organisasi pemerintahan pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab dalam bidang sumber daya air.

35. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.

36. Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.

37. Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat nasional.

Pasal 2

Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

311

Pasal 3

Lingkup pengaturan pengelolaan sumber daya air dalam peraturan pemerintah ini meliputi:

a. proses penyusunan dan penetapan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air;

b. pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air; dan

c. konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air.

BAB IILANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian KesatuUmum

Pasal 4

(1) Pengelolaan sumber daya air diselenggarakan dengan berlandaskan pada:

a. kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;

b. wilayah sungai dan cekungan air tanah yang ditetapkan; dan

c. pola pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai.

(2) Pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Bagian KeduaKebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 5

Kebijakan pengelolaan sumber daya air mencakup aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan sistem informasi sumber daya air yang disusun dengan memperhatikan kondisi wilayah masing-masing.

312

Pasal 6

(1) Kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional, yang selanjutnya disebut kebijakan nasional sumber daya air, disusun dan dirumuskan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional dan ditetapkan oleh Presiden.

(2) Kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi disusun dan dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi dan ditetapkan oleh gubernur.

(3) Kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota disusun dan dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota dan ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 7

(1) Kebijakan nasional sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi acuan bagi:

a. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang sumber daya air; dan

b. penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi.

(2) Kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi acuan penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 8

(1) Kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota dapat ditetapkan sebagai kebijakan tersendiri atau terintegrasi ke dalam kebijakan pembangunan provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

(2) Kebijakan pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan kebijakan pembangunan di wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

(3) Dalam hal kebijakan pengelolaan sumber daya air diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan provinsi atau kabupaten/kota, penyusunan kebijakan pembangunan provinsi atau kabupaten/kota harus mempertimbangkan kondisi sumber daya air.

313

Bagian KetigaKriteria dan Tata Cara Penetapan Wilayah Sungai

Pasal 9

Wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai:

a. wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;

b. wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

c. wilayah sungai lintas provinsi;

d. wilayah sungai lintas negara; dan

e. wilayah sungai strategi.

Pasal 10

Wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan berdasarkan:

a. efektivitas pengelolaan sumber daya air dengan kriteria:

1) dapat memenuhi kebutuhan konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air; dan/atau

2) telah tersedianya prasarana sumber daya air yang menghubungkan daerah aliran sungai yang satu dengan daerah aliran sungai yang lain.

b. efisiensi pengelolaan sumber daya air dengan criteria rentang kendali pengelolaan sumber daya air; dan

c. keseimbangan pengelolaan sumber daya air pada daerah aliran sungai basah dan daerah aliran sungai kering dengan kriteria tercukupinya hak setiap orang untuk mendapatkan air guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Pasal 11

Kriteria penetapan wilayah sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus memenuhi parameter sebagai berikut:

a. potensi sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan lebih besar atau sama dengan 20% (dua puluh persen) dari potensi sumber daya air pada provinsi;

b. banyaknya sektor dan jumlah penduduk dalam wilayah sungai yang bersangkutan:

314

1) jumlah sektor yang terkait dengan sumber daya air pada wilayah sungai paling sedikit 16 (enam belas) sektor; dan

2) jumlah penduduk dalam wilayah sungai paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penduduk pada provinsi.

c. besarnya dampak terhadap pembangunan nasional:

1) sosial:

a) jumlah tenaga kerja pada lapangan kerja yang terpengaruh oleh sumber daya air paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tenaga kerja pada tingkat provinsi; atau

a) pada wilayah sungai terdapat pulau kecil atau gugusan pulau kecil yang berbatasan dengan wilayah negara lain;

2) lingkungan:

a) terancamnya keanekaragaman hayati yang spesifik dan langka pada sumber air yang perlu dilindungi atau yang ditetapkan dalam konvensi internasional;

b) perbandingan antara debit air sungai maksimum dan debit air sungai minimum rata-rata tahunan pada sungai utama melebihi 75 (tujuh puluh lima); atau

c) perbandingan antara kebutuhan air dan ketersediaan air andalan setiap tahun pada wilayah sungai yang bersangkutan melampaui angka 1,5 (satu koma lima); atau

3) ekonomi:

a) terdapat paling sedikit 1 (satu) daerah irigasi yang luasnya lebih besar atau sama dengan 10.000 (sepuluh ribu) ha;

b) nilai produktif industri yang tergantung pada sumber daya air pada wilayah sungai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari nilai produktif industri pada tingkat provinsi; atau

c) terdapat produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga air yang terhubung dengan jaringan listrik lintas provinsi dan/atau terhubung kedalam jaringan transmisi nasional; dan

d. dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi mengakibatkan kerugian ekonomi paling sedikit 1% (satu persen) dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat provinsi.

315

Pasal 12

(1) Pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota atas inisiatif sendiri atau permintaan Pemerintah menyampaikan usulan penetapan wilayah sungai kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan dewan atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di daerah.

(2) Dalam hal dewan atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di daerah tidak atau belum terbentuk, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung disampaikan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri.

(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyusun rancangan penetapan wilayah sungai.

(4) Menteri dalam menyusun rancangan penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan data lain.

(5) Rancangan penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Menteri kepada Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk mendapatkan pertimbangan.

(6) Rancangan penetapan wilayah sungai yang telah memperoleh pertimbangan dari Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan.

Pasal 13

Penetapan wilayah sungai dapat ditinjau kembali apabila ada perubahan fisik dan/atau nonfisik di wilayah sungai yang bersangkutan yang berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 mengakibatkan perubahan batas wilayah sungai dan/atau perubahan kelompok wilayah sungai.

Bagian KeempatPola Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 14

(1) Pola pengelolaan sumber daya air disusun dan ditetapkan berdasarkan rancangan pola pengelolaan sumber daya air.

(2) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah serta keseimbangan antara upaya konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air.

316

Pasal 15

(1) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai disusun sebagai berikut:

a. rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan;

b. rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan;

c. rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi yang bersangkutan;

d. rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

(2) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air mengacu pada data dan/atau informasi mengenai:

a. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang bersangkutan;

b. kebutuhan sumber daya air bagi semua pemanfaat di wilayah sungai yang bersangkutan;

c. keberadaan masyarakat hukum adat setempat;

d. sifat alamiah dan karakteristik sumber daya air dalam satu kesatuan sistem hidrologis;

e. aktivitas manusia yang berdampak terhadap kondisi sumber daya air; dan

f. kepentingan generasi masa kini dan mendatang serta kepentingan lingkungan hidup.

(3) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 16

Rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memuat:

a. tujuan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;

317

b. dasar pertimbangan yang digunakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air;

c. beberapa skenario kondisi wilayah sungai;

d. alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air untuk setiap skenario sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan

e. kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air.

Pasal 17

(1) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

(2) Dinas pada tingkat kabupaten/kota membantu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

(4) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang telah dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota diserahkan kepada bupati/walikota untuk ditetapkan sebagai pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

(5) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, perumusan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota.

(6) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota yang bersangkutan tidak atau belum terbentuk, rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang disusun oleh Dinas, setelah melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait, disampaikan kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

318

Pasal 18

(1) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

(2) Dinas pada tingkat provinsi membantu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

(4) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang telah dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota diserahkan kepada gubernur untuk ditetapkan sebagai pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/ kota.

(5) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang disusun oleh Dinas, setelah melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait, dibahas oleh gubernur bersama bupati/walikota yang terkait dengan wilayah sungai yang bersangkutan.

(6) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

Pasal 19

(1) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi.

(2) Unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi membantu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


(4) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang telah dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi

319

setelah dikonsultasikan dengan para gubernur yang bersangkutan diserahkan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi.

(5) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi tidak atau belum terbentuk, rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang disusun oleh unit pelaksana teknis, setelah melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait, dibahas oleh gubernur masing-masing dengan melibatkan bupati/walikota yang terkait dengan wilayah sungai yang bersangkutan.

(6) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi.

Pasal 20

(1) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara dirumuskan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional.

(2) Unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai lintas negara membantu Dewan Sumber Daya Air Nasional dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


(4) Dalam perumusan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Sumber Daya Air Nasional mengikutsertakan bupati/walikota dan gubernur yang bersangkutan, menteri yang membidangi pertahanan, dan menteri yang membidangi hubungan luar negeri.

(5) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang telah dirumuskan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas negara.

(6) Pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan penyusunan perjanjian pengelolaan sumber daya air dengan negara yang bersangkutan.

(7) Dalam hal substansi perjanjian pengelolaan sumber daya air tidak sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas negara sebagaimana

320

dimaksud pada ayat (6), pola pengelolaan sumber daya air harus disesuaikan dengan perjanjian pengelolaan sumber daya air yang telah disepakati.

(8) Dalam hal belum ada perjanjian pengelolaan sumber daya air dengan negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 21

(1) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional.

(2) Unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai strategis nasional membantu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


(4) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang telah dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional.

(5) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional tidak atau belum terbentuk, setelah melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait, rancangan pola pengelolaan sumber daya air dibahas oleh Menteri bersama:

a. bupati/walikota untuk wilayah sungai dalam satu kabupaten/ kota; atau

b. gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang bersangkutan untuk wilayah sungai lintas kabupaten/ kota.

(6) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional.

321

Pasal 22

(1) Pola pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan dapat ditinjau dan dievaluasi paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Hasil peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan bagi penyempurnaan pola pengelolaan sumber daya air.

Pasal 23

Pedoman teknis dan tata cara penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 diatur dengan peraturan Menteri.

BAB IIIPERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian KesatuUmum

Pasal 24

Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi sumber daya air, penyusunan, dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air.

Bagian KeduaInventarisasi Sumber Daya Air

Pasal 25

(1) Inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi sumber daya air sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air.

(2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kuantitas dan kualitas sumber daya air;

b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan sumber daya air;

c. sumber air dan prasarana sumber daya air;

322

d. kelembagaan pengelolaan sumber daya air; dan

e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Bagian KetigaPenyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 26

(1) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air disusun secara terpadu pada setiap wilayah sungai berdasarkan strategi pengelolaan sumber daya air yang dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air.

(2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan strategi yang dipilih oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(3) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan penggunaan dan ketersediaan air tanah dalam cekungan air tanah pada wilayah sungai dengan tetap mengutamakan penggunaan air permukaan.

Pasal 27

(1) Untuk wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, pemilihan strategi dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota yang bersangkutan.

(2) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, pemilihan strategi pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota.

(3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau belum terbentuk, pemilihan strategi pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh bupati/walikota dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 28

(1) Untuk wilayah sungai lintas kabupaten/kota, pemilihan strategi dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota yang bersangkutan.

323

(2) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, pemilihan strategi dilakukan oleh gubernur bersama bupati/walikota yang terkait dengan wilayah sungai yang bersangkutan dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 29

(1) Untuk wilayah sungai lintas provinsi, pemilihan strategi dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi yang bersangkutan.

(2) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi tidak atau belum terbentuk, pemilihan strategi dilakukan oleh Menteri bersama gubernur dan bupati/walikota yang terkait dengan wilayah sungai yang bersangkutan dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 30

(1) Untuk wilayah sungai strategis nasional atau wilayah sungai lintas negara, pemilihan strategi dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional atau wilayah sungai lintas negara yang bersangkutan.

(2) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional atau wilayah sungai lintas negara tidak atau belum terbentuk, pemilihan strategi untuk:

a. wilayah sungai strategis nasional yang berada dalam satu kabupaten/kota dilakukan oleh Menteri bersama bupati/walikota dengan melibatkan instansi terkait; atau

b. wilayah sungai strategis nasional atau wilayah sungai lintas negara yang lintas kabupaten/kota dilakukan oleh Menteri bersama gubernur dengan melibatkan bupati/walikota dan instansi terkait.

Pasal 31

(1) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memuat upaya fisik dan nonfisik.

(2) Upaya fisik dan nonfisik dalam rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan desain dasar dan prakiraan kelayakan.

324

Pasal 32

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 33

(1) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota disusun oleh Dinas pada tingkat kabupaten/kota melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

(2) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota untuk mendapatkan pertimbangan.

(3) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah mendapatkan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Dinas pada tingkat kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu kabupaten/ kota.

(4) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota.

(5) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota yang bersangkutan tidak atau belum terbentuk, bupati/walikota menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air sesuai dengan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

(1) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota disusun oleh Dinas pada tingkat provinsi melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

(2) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota untuk mendapatkan pertimbangan.

(3) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah mendapatkan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

325

oleh Dinas pada tingkat provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

(4) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota tidak atau belum terbentuk, rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas oleh gubernur bersama bupati/walikota yang terkait pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 35

(1) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi disusun oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

(2) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi untuk mendapatkan pertimbangan.

(3) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi melakukan konsultasi dengan gubernur yang bersangkutan.

(4) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah mendapat pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi disampaikan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi.

(5) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi tidak atau belum terbentuk, rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama oleh gubernur masing-masing dengan melibatkan bupati/walikota yang bersangkutan.

Pasal 36

(1) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas negara disusun oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai lintas negara melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

(2) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk mendapatkan pertimbangan.

326

(3) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Sumber Daya Air Nasional mengikutsertakan bupati/walikota dan gubernur yang bersangkutan. Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai lintas negara kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas negara.

Pasal 37

(1) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional disusun oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai strategis nasional melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

(2) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional untuk mendapatkan pertimbangan.

(3) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional mengikutsertakan bupati/walikota dan gubernur yang bersangkutan.

(4) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang telah mendapatkan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional disampaikan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai strategis nasional kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional.

(5) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional tidak atau belum terbentuk, rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dibahas oleh Menteri bersama:

a. bupati/walikota untuk wilayah sungai strategis nasional yang berada dalam satu kabupaten/kota; atau

b. gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang bersangkutan untuk wilayah sungai strategis nasional yang lintas kabupaten/kota.

Pasal 38

Penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

327

Pasal 39

(1) Rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.

(2) Rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan:

a. merupakan dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan sumber daya air; dan

b. sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan.

Pasal 40

(1) Rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), dan Pasal 37 ayat (4) ditindaklanjuti dengan melakukan studi kelayakan.

(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya air yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:

1) kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan;

2) kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan;

3) keterpaduan antarsektor;

4) kesiapan pembiayaan; dan

5) kesiapan kelembagaan.

(4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh instansi yang terkait dengan sumber daya air.

Pasal 41

(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditindaklanjuti dengan penyusunan program pengelolaan sumber daya air.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada rencana pengelolaan sumber daya air dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Program pengelolaan sumber daya air mencakup rangkaian kegiatan pengelolaan yang dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

328

(4) Program pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air.

(5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada rencana pengelolaan sumber daya air dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya air yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(7) Penyusunan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diuraikan ke dalam rencana detail yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.

(9) Studi kelayakan, program, rencana kegiatan, dan rencana detail pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (8) diinformasikan kepada pemilik kepentingan.

BAB IVPELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERASI, DAN PEMELIHARAAN

Pasal 42

(1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan program dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (5).

(2) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat menugaskan pengelola sumber daya air untuk melaksanakan sebagian wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

(4) Badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri.

329

Pasal 43

(1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air terdiri atas:

a. pemeliharaan sumber air; dan

b. operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.

(2) Pemeliharaan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air.

(3) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. operasi prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air; dan

b. pemeliharaan prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sumber daya air serta perbaikan kerusakan prasarana sumber daya air.

(4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.

(5) Rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh pengelola sumber daya air berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(6) Rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

(1) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau pengelola sumber daya air dapat melibatkan peran masyarakat.

(2) Badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri.

(3) Dalam hal prasarana sumber daya air dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.

330

(4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4).

(5) Setiap prasarana sumber daya air dilengkapi dengan manual operasi dan pemeliharaan.

Pasal 45

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah sungai yang bersangkutan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam penyelenggaraan:

a. konservasi sumber daya air;

b. pendayagunaan sumber daya air; dan/atau c. pengendalian daya rusak air.

(4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada rencana dan/atau program pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 46

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan kerja sama konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dengan kelompok masyarakat atau badan usaha dalam bidang konservasi sumber daya air, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.

(2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana dan/atau program pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan di wilayah sungai yang bersangkutan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

331

Pasal 47

(1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air memperhatikan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Konstruksi prasarana sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Sebelum konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dilaksanakan, pemrakarsa menginformasikan kepada kelompok masyarakat yang diperkirakan terkena dampak kegiatan pelaksanaan konstruksi.

(4) Dalam hal pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menimbulkan kerusakan pada sumber air dan/atau lingkungan di sekitarnya, pemrakarsa wajib melakukan upaya pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya.

(5) Dalam hal pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemrakarsa wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.

(6) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 48

Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVKONSERVASI

Bagian KesatuTujuan dan Lingkup Konservasi

Pasal 49

(1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.

(2) Untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan:

332

a. perlindungan dan pelestarian sumber air;

b. pengawetan air; dan

c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian KeduaPerlindungan dan Pelestarian Sumber Air

Pasal 50

(1) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;

b. pengendalian pemanfaatan sumber air;

c. pengisian air pada sumber air;

d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;

e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;

f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;

g. pengaturan daerah sempadan sumber air;

h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau

i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

(2) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan kegiatan fisik dan/atau nonfisik.

(3) Kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan meng-utamakan kegiatan yang lebih bersifat nonfisik.

(4) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

(5) Dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, memperhatikan kearifan lokal dan dapat melibatkan peran masyarakat.

333

Paragraf 1Pemeliharaan Kelangsungan Fungsi Resapan Air

dan Daerah Tangkapan Air

Pasal 51

(1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan.

(2) Kawasan yang berfungsi sebagai resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.

(3) Menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya:

a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;

d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 52

(1) Pengendalian pemanfaatan sumber air dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.

334

(2) Pengendalian pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.

(3) Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan program pengendalian pemanfaatan sumber air.

Paragraf 3Pengisian Air Pada Sumber Air

Pasal 53

(1) Pengisian air pada sumber air dapat dilaksanakan, antara lain, dalam bentuk:

a. pengisian air dari suatu sumber air ke sumber air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai yang lain;

b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (aku~fer);

c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah aliran sungai melalui penatagunaan lahan; atau

d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.

(2) Bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian air pada sumber air diatur dengan peraturan Menteri.

(3) Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengisian air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 4Pengaturan Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pasal 54

(1) Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi dilakukan melalui:

a. penetapan pedoman pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;

b. pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan;

c. pembuangan air limbah melalui jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan ke dalam sistem instalasi pengolah air limbah terpusat;

335

d. pembangunan sistem instalasi pengolah air limbah terpusat pada setiap lingkungan; dan/atau

e. penerapan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan mekanisme perizinan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut oleh menteri yang membidangi prasarana dan sarana sanitasi setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

(4) Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5Perlindungan Sumber Air dalam Hubungannya dengan

Kegiatan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan pada Sumber Air

Pasal 55

(1) Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada sumber air.

(2) Perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketetapan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.

(3) Penyelenggaraan perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

(4) Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

336

Paragraf 6Pengendalian Pengolahan Tanah di Daerah Hulu

Pasal 56

(1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu dilakukan untuk:

a. mencegah longsor;

b. mengurangi laju erosi tanah;

c. mengurangi tingkat sedimentasi pada sumber air dan prasarana sumber daya air; dan/atau

d. meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.

(2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7Pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air

Pasal 57

(1) Pengaturan daerah sempadan sumber air dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana sumber daya air.

(2) Pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan sumber air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan sumber air.

(3) Daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya setelah berkonsultasi dengan dewan atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Pedoman penetapan dan pemanfaatan daerah sempadan sumber air ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air.

337

Pasal 58

(1) Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air.

(2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air, Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya:

a. mencegah pembuangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair;

b. mencegah pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu aliran air, mengurangi kapasitas tampung sumber air atau tidak sesuai dengan peruntukannya; dan

c. melakukan revitalisasi daerah sempadan sumber air.

(3) Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

Paragraf 8Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 59

(1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan pada hutan rusak dan lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Rehabilitasi hutan rusak dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, dan/atau manajemen budi daya hutan.

(4) Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, sipil teknis dan/atau agronomis.

(5) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

338

(6) Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 9Pelestarian Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam,

dan Kawasan Pelestarian Alam

Pasal 60

(1) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan, dan unsur hara tanah.

(2) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang kehutanan atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Menteri yang bertanggung jawab dibidang kehutanan atau pemerintah daerah mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

(4) Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian KetigaPengawetan Air

Pasal 61

(1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

(2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;

339

b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau

c. mengendalikan penggunaan air tanah.

(3) Penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pembuatan tampungan air hujan, kolam, embung, atau waduk.

Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya mengaktifkan peran masyarakat dalam penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 62

(1) Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air atau pemerintah daerah melakukan upaya penghematan air guna mencegah terjadinya krisis air.

(2) Upaya penghematan air dapat dilakukan dengan cara:

a. menerapkan tarif penggunaan air yang bersifat progresif;

b. menggunakan air secara efisien dan efektif untuk segala macam kebutuhan;

c. mencegah kehilangan atau kebocoran air pada sumber air, pipa atau saluran transmisi, instalasi pengolahan air, jaringan distribusi, dan unit pelayanan;

d. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;

e. menerapkan praktek penggunaan air secara berulang;

f. mendaur ulang air yang telah dipakai;

g. memberikan insentif bagi pelaku penghemat air; dan

h. memberikan disinsentif bagi pelaku boros air.

(3) Menteri menetapkan pedoman penghematan air setelah berkonsultasi dengan menteri terkait.

(4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar dalam upaya penghematan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 63

(1) Pengendalian penggunaan air tanah dimaksudkan untuk mencegah penurunan muka air tanah, penurunan kualitas air tanah, dan penurunan fungsi cekungan air tanah.

(2) Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan dengan prinsip:

a. mengutamakan penggunaan air dari sumber air permukaan; dan

340

b. membatasi penggunaan air tanah dalam hal ketersediaan sumber air permukaan terbatas, dengan tetap mengutamakan penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

(3) Pengaturan tentang pengendalian penggunaan air tanah diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Bagian KeempatPengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 64

(1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber sumber air.

(2) Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

(3) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melalui:a. penetapan kelas air dan baku mutu air pada sumber air;b. pemantauan kualitas air pada sumber air;c. pengendalian kerusakan sumber air;d. penanggulangan pencemaran air pada sumber air; dane. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.

(4) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan, antara lain:a. aerasi pada sumber air dan melalui prasarana sumber daya air;b. pemanfaatan organisme dan mikroorganisme yang dapat menyerap bahan

pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air;c. pembuatan sumur infiltrasi di sepanjang pantai untuk memperbaiki kualitas

air tanah yang telah terkena intrusi air asin; dand. penggelontoran sumber air dalam keadaan yang mendesak.

(5) Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

(6) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diatur dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

341

BAB VIPENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian KesatuUmum

Pasal 65

Pendayagunaan sumber daya air mencakup kegiatan:

a. penatagunaan sumber daya air yang ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air;

b. penyediaan sumber daya air;

c. penggunaan sumber daya air;

d. pengembangan sumber daya air; dan

e. pengusahaan sumber daya air.

Bagian KeduaPenetapan Zona Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 66

(1) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a ditujukan untuk mendayagunakan fungsi atau potensi yang terdapat pada sumber air secara berkelanjutan.

(2) Dalam merencanakan penetapan zona pemanfaatan sumber air, Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan:

a. inventarisasi jenis pemanfaatan yang sudah dilakukan di seluruh bagian sumber air;

b. penelitian dan pengukuran parameter fisik dan morfologi sumber air, kimia, dan biologi pada sumber air;

c. menganalisis kelayakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. menganalisis potensi konflik kepentingan antarjenis pemanfaatan yang sudah ada.

(3) Perencanaan penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

342

a. meminimalkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air;

b. meminimalkan potensi konflik kepentingan antarjenis pemanfaatan;

c. keseimbangan fungsi lindung dan budi daya;

d. memperhatikan kesesuaian pemanfaatan sumber daya air dengan fungsi kawasan; dan/atau

e. memperhatikan kondisi sosial budaya dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan sumber daya air.

(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya air, menetapkan zona pemanfaatan sumber air.

(5) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan.

(6) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan tugasnya.

(7) Perencanaan penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian KetigaPenetapan Peruntukan Air pada Sumber Air

Pasal 67

Penetapan peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dimaksudkan untuk mengelompokkan penggunaan air pada sumber air ke dalam beberapa golongan penggunaan air termasuk baku mutu air.

Pasal 68

(1) Penyusunan peruntukan air pada sumber air pada setiap wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan:

a. daya dukung sumber air;

b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;

c. penghitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air; dan

d. pemanfaatan air yang sudah ada.

343

(2) Penyusunan peruntukan air pada sumber air merupakan bagian penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air.

(3) Penyusunan peruntukan air pada sumber air dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Penetapan peruntukan air pada sumber air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeempatPenyediaan Sumber Daya Air

Pasal 69

Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dilakukan berdasarkan prinsip:

a. mengutamakan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada;

b. menjaga kelangsungan penyediaan air untuk pemakai air lain yang sudah ada; dan

c. memperhatikan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat sumber air dan/atau sekitar jaringan pembawa air.

Pasal 70

(1) Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 digunakan sebagai dasar penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.

(2) Prioritas utama penyediaan sumber daya air ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.

(3) Dalam hal ketersediaan sumber daya air tidak mencukupi untuk memenuhi prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari lebih diutamakan.

(4) Prioritas penyediaan sumber daya air untuk kebutuhan lain pada setiap wilayah sungai ditetapkan berdasarkan hasil penetapan zona pemanfaatan sumber air, peruntukan air, dan kebutuhan air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(5) Penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dilakukan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan

344

wewenang dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(6) Urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setelah 3 (tiga) tahun.

(7) Dalam hal penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, Pemerintah atau pemerintah daerah mengatur kompensasi kepada pemakai sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 71

(1) Rencana penyediaan sumber daya air disusun berdasarkan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).

(2) Rencana penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun pada setiap wilayah sungai.

(3) Rencana penyediaan sumber daya air terdiri atas rencana penyediaan sumber daya air tahunan dan rencana penyediaan sumber daya air rinci.

(4) Penyusunan rencana penyediaan sumber daya air tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan ketersediaan air pada musim kemarau dan musim hujan.

(5) Rencana penyediaan sumber daya air tahunan ditetapkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(6) Rencana penyediaan sumber daya air tahunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diubah apabila terjadi:

a. perubahan ketersediaan air yang diakibatkan oleh peristiwa alam; atau

b. perubahan kondisi lingkungan hidup dan/atau kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga.

(7) Perubahan rencana penyediaan sumber daya air tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

345

(8) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 72

(1) Pelaksanaan rencana penyediaan sumber daya air rinci diselenggarakan oleh pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(2) Pengelola sumber daya air dapat melakukan pengurangan, penambahan, atau penggiliran penyediaan sumber daya air dalam hal rencana penyediaan sumber daya air rinci tidak dapat dilaksanakan karena:

a. berkurangnya ketersediaan air yang disebabkan peristiwa alam;

b. kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga; atau

c. hal lain di luar pengelolaan sumber daya air berdasarkan perintah dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Bagian KelimaPenggunaan Sumber Daya Air

Pasal 73

(1) Penggunaan sumber daya air ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.

(2) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. penggunaan sumber daya air sebagai media;

b. penggunaan air dan daya air sebagai materi;

c. penggunaan sumber air sebagai media; dan

d. penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi.

(3) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:

a. penghematan penggunaan;

b. ketertiban dan keadilan;

c. ketepatan penggunaan;

d. keberlanjutan penggunaan; dan

346

e. penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan.

(4) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang terkait dengan penggunaan sumber daya air.

Pasal 74

(1) Dalam penggunaan sumber daya air, pengelola sumber daya air wajib:

a. menjamin alokasi sumber daya air bagi pengguna sumber daya air yang mempunyai hak guna air di wilayah sungai yang bersangkutan;

b. memelihara sumber daya air dan prasarananya agar terpelihara fungsinya;

c. melaksanakan pemberdayaan para pengguna sumber daya air; dan

d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan sumber daya air.

(2) Pengelola sumber daya air berhak memungut biaya jasa pengelolaan sumber daya air dari pemegang izin penggunaan sumber daya air.

(3) Pemegang izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk penggunaan sumber daya air bagi:

a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dari sumber air yang bukan dari saluran distribusi; dan

b. kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Pasal 75

(1) Penggunaan sumber daya air oleh perseorangan, kelompok masyarakat pemakai air, badan sosial, atau badan usaha didasarkan pada hak guna air.

(2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.

(3) Hak guna pakai air diperoleh dengan izin atau tanpa izin.

(4) Hak guna pakai air yang diperoleh tanpa izin hanya diperuntukkan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.

(5) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan izin apabila:

347

a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;

b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau

c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

(6) Hak guna usaha air diperoleh berdasarkan izin pengusahaan sumber daya air.

(7) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

(8) Hak guna pakai air dan hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat dibatalkan, dibekukan, diberlakukan kembali, atau dicabut sesuai dengan status izin penggunaan sumber daya air atau izin pengusahaan sumber daya air.

(9) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak kegiatan penggunaan atau pengusahaan sumber daya air yang bersangkutan beroperasi.

Bagian KeenamPengembangan Sumber Daya Air

Pasal 76

(1) Pengembangan sumber daya air dilaksanakan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air melalui pengembangan kemanfaatan sumber daya air dan/atau peningkatan ketersediaan air dan kualitas air.

(2) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. daya dukung sumber daya air;

b. kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat setempat;

c. kemampuan pembiayaan; dan

d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.

(3) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan.

Pasal 77

(1) Perencanaan pengembangan sumber daya air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya air.

348

(2) Perencanaan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri atau menteri terkait dan dengan mengacu pada hasil kegiatan survei dan investigasi.

(3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alternatif pengembangan sumber daya air, studi kelayakan, rencana terpilih, dan rencana detail.

(4) Dalam hal rencana pengembangan sumber daya air mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Pasal 78

Masyarakat diikutsertakan dalam pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3).

Pasal 79

Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 meliputi:

a. air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain;

b. air tanah pada cekungan air tanah;

c. airhujan;dan

d. air laut yang berada di darat.

Pasal 80

(1) Pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Pasal 81

(1) Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.

(2) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah dilakukan secara terpadu dalam pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai dengan upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah.

(3) Ketentuan mengenai pengembangan air tanah diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

349

Pasal 82

(1) Pengembangan fungsi dan manfaat air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c dilaksanakan dengan mengembangkan teknologi modifikasi cuaca.

(2) Pengembangan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan ditujukan untuk meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.

(3) Kegiatan pengembangan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan untuk menanggulangi dampak penyimpangan kondisi iklim dan cuaca terhadap masyarakat luas.

(4) Pengembangan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Pasal 83

(1) Pemanfaatan air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d dilaksanakan sesuai dengan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(2) Badan usaha dan perseorangan yang memanfaatkan air laut yang berada di darat untuk kegiatan usaha wajib memperoleh izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah atau pemerintah daerah yang berwenang terhadap pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas dan kebutuhan air tertentu.

(4) Dalam hal pemanfaatan air laut yang berada di darat diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan tentang AMDAL.

Bagian KetujuhPengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 84

(1) Pengusahaan sumber daya air pada suatu wilayah sungai dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.

(2) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya keperluan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.

350

(3) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.

(4) Ketentuan mengenai pengusahaan sumber daya air diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIIPENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Bagian KesatuUmum

Pasal 85

(1) Pengendalian daya rusak air meliputi upaya:

a. pencegahan sebelum terjadi bencana;

b. penanggulangan pada saat terjadi bencana; dan c. pemulihan akibat bencana.

(2) Upaya penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan rencana pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi.

(3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dengan melibatkan peran masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai pengendalian daya rusak air yang terkait dengan air hujan, air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Bagian Kedua

Pencegahan Bencana akibat Daya Rusak Air

Pasal 86

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf a dilakukan, baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik.

351

(3) Kegiatan fisik dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air.

(4) Kegiatan nonfisik dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

(5) Penyeimbangan hulu-hilir dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemilik kepentingan.

Pasal 87

(1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) meliputi:

a. penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;

b. penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;

c. penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan

d. penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) meliputi:

a. penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan

b. pelatihan tanggap darurat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) meliputi:

a. pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan benCana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan

b. pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) meliputi:

a. pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan benCana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan

b. upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan benCana.

Pasal 88

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan kawasan rawan benCana pada setiap wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a.

(2) Kawasan rawan benCana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan rawan:

352

a. banjir;

b. erosi dan sedimentasi; C. longsor;

d. ambles;

e. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;

f. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau

g. wabah penyakit.

(3) Kawasan rawan benCana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan benCana berdasarkan tingkat kerawanannya.

(4) Penetapan kawasan rawan benCana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri atau menteri terkait sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

(5) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.

(6) Pemerintah daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana di wilayahnya dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 89

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b.

(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola sumber daya air atau instansi terkait sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

(3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen.

Pasal 90

(1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), tertutup bagi permukiman.

(2) Segala biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

353

Pasal 91

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melakukan penyebarluasan informasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a.

Pasal 92

Pencegahan bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 91 dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri atau menteri terkait sesuai dengan wewenang dan tanggung j awabnya.

Bagian KetigaPenanggulangan Daya Rusak Air

Pasal 93

(1) Penanggulangan daya rusak air dilakukan dengan kegiatan yang ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana.

(2) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air.

(3) Penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi terkait dan masyarakat.

(4) Pelaksanaan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh badan penanggulangan bencana nasional, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyusun dan menetapkan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air pada sumber air di wilayah sungai.

(6) Penyusunan dan penetapan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan pedoman penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air yang ditetapkan oleh Menteri atau menteri terkait.

(7) Pemerintah dan/atau pemerintah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyosialisasikan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat.

354

Bagian KeempatPemulihan akibat Bencana

Pasal 94

(1) Pemulihan akibat bencana dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

(2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup serta sistem prasarana sumber daya air.

(3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pemulihan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

BAB VIIIPERIZINAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 95

Perizinan dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan untuk kegiatan:

a. pelaksanaan konstruksi pada sumber air;

b. penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu; dan c. modifikasi cuaca.

Pasal 96

(1) Izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a yang dilakukan pada sumber air permukaan diberikan oleh:

a. bupati/walikota untuk wilayah sungai dalam satu kabupaten/ kota;

b. gubernur untuk wilayah sungai lintas kabupaten/kota; atau

c. Menteri untuk wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, atau wilayah sungai strategis nasional.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan.

(3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pertimbangan teknis dan saran yang disampaikan kepada pemberi izin.

(4) Izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a yang terkait dengan penggunaan sumber daya air menjadi satu kesatuan dalam izin penggunaan sumber daya air.

355

Pasal 97

(1) Izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air paling sedikit memuat:

a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;

b. tempat/lokasi konstruksi yang akan dibangun;

c. maksud/tujuan pembangunan;

a. jenis/tipe prasarana yang akan dibangun;

d. gambar dan spesifikasi teknis bangunan;

b. jadwal pelaksanaan pembangunan; dan g. metode pelaksanaan pembangunan.

(2) Izin pelaksanaan konstruksi dinyatakan batal apabila pemegang izin tidak melaksanakan pembangunan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin pelaksanaan konstruksi atau apabila pemegang izin tidak menyelesaikan konstruksi sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

(3) Dalam hal tertentu yang mengakibatkan penyelesaian konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan, pemberi izin dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi.

Pasal 98

(1) Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib untuk:

a. mematuhi ketentuan dalam izin;

b. membayar retribusi dan kompensasi lainnya sebagai akibat dari pelaksanaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;

d. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air disekitarnya;

e. mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;

f. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;

g. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi; dan

h. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya.

356

(2) Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, dapat memanfaatkan ruang dan! atau mendirikan bangunan pendukung di sekitar tempat konstruksi yang akan dibangun sesuai dengan rencana kerja pelaksanaan konstruksi yang telah disetujui oleh pengelola sumber daya air.

Pasal 99

Kegiatan pelaksanaan konstruksi pada cekungan air tanah diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Pasal 100

Ketentuan mengenai permohonan dan pemberian izin pelaksanaan konstruksi pada setiap sumber air diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Pasal 101

(1) Penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b meliputi penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan:

a. kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;

b. kebutuhan pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan badan sosial;

c. keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; dan/atau

d. kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air.

(2) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sumber daya air permukaan wajib mendapat izin dari :

a. bupati/walikota untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;

b. gubernur untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; atau

c. Menteri untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.

(3) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di cekungan air tanah wajib mendapat izin dari bupati/walikota.

357

Pasal 102

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan jangka waktu izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2).

(2) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untukjangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(3) Dalam hal penggunaan sumber daya air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar, izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

Pasal 103

(1) Izin penggunaan sumber daya air paling sedikit memuat:

a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;

b. tempat/lokasi penggunaan;

c. maksud/tujuan;

d. cara pengambilan dan/atau pembuangan;

e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan;

f. jumlah air dan/atau dimensi ruang pada sumber air;

g. jadwal penggunaan dan kewajiban untuk melapor;

h. jangka waktu berlakunya izin;

i. persyaratan pengubahan, perpanjangan, pembekuan sementara, dan pencabutan izin; dan

j. ketentuan hak dan kewajiban.

(2) Ketentuan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan jenis penggunaan sumber daya air yang memuat, antara lain:

a. baku mutu air yang boleh dibuang ke sumber air; dan

b. jadwal pengambilan air dari sumber air.

(3) Pemberian izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:

358

a. pertimbangan keperluan, jenis, dan/atau besar investasi; dan

b. rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pertimbangan teknis dan saran yang disampaikan kepada pemberi izin.

(5) Dalam hal keadaan yang dipakai sebagai dasar pertimbangan pemberian izin mengalami perubahan, ketentuan dalam izin dapat diubah oleh pemberi izin.

(6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diberitahukan kepada pemegang izin paling lama 2 (dua) minggu sebelum perubahan dilaksanakan.

(7) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1):

a. batal dengan sendirinya apabila:

1) sumber daya air musnah;

2) pemegang izin melepaskan haknya secara sukarela;

3) pemegang izin meninggal dunia;

4) jangka waktu berlaku izin telah berakhir; dan/atau

5) badan hukum atau badan usaha pemegang izin dibubarkan atau dinyatakan pailit.

b. dibekukan dalam hal ketentuan dalam izin tidak dilaksanakan dan izin diberlakukan kembali apabila ketentuan dalam izin telah dilaksanakan.

c. dicabut apabila pemegang izin selama jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian izin tidak menggunakan izin sebagaimana mestinya.

Pasal 104

(1) Pemegang izin penggunaan sumber daya air wajib untuk:

a. mematuhi ketentuan dalam izin;

b. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewaj iban keuangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;

d. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;

e. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;

f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan

359

g. memberikan akses untuk penggunaan sumber daya air dari sumber air yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

(2) Pemegang izin penggunaan sumber daya air berhak untuk:

a. menggunakan air, sumber air, dan/atau daya air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan

b. membangun sarana dan prasarana sumber daya air dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 105

Perizinan yang diperlukan untuk kegiatan modifikasi cuaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

BAB IXSISTEM INFORMASI

Pasal 106

(1) Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air.

(2) Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.

(3) Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas informasi sumber daya air, prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air, serta institusi pengelola.

(4) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi sistem informasi sumber daya air.

(5) Untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air diperlukan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi wilayah sungai pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 107

(1) Informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) meliputi informasi mengenai:

360

a. kondisi hidrologis;

b. hidrometeorologis;

c. hidrogeologis;

d. kebijakan sumber daya air;

e. prasarana sumber daya air;

f. teknologi sumber daya air;

g. lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya; serta

h. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

(2) Informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrologis meliputi informasi tentang curah hujan, kandungan air pada sumber air, kandungan sedimen pada sumber air, tinggi muka air pada sumber air, dan informasi lain terkait dengan kondisi aliran pada sumber air.

(3) Informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrometeorologi meliputi informasi tentang temperatur udara, kecepatan angin, kelembaban udara, dan informasi lain terkait dengan kondisi atmosfer yang mempengaruhi siklus hidrologi.

(4) Informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrogeologi meliputi informasi tentang potensi air tanah, kondisi akuifer atau lapisan pembawa air, dan informasi lain terkait dengan kondisi cekungan air tanah.

(5) Informasi sumber daya air mengenai kebijakan sumber daya air meliputi informasi tentang kebijakan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

(6) Informasi sumber daya air mengenai prasarana sumber daya air meliputi informasi tentang bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air.

(7) Informasi sumber daya air mengenai teknologi sumber daya air meliputi informasi tentang teknologi yang mendukung pengelolaan sumber daya air.

(8) Informasi sumber daya air mengenai lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya meliputi informasi tentang fungsi kawasan, zona pemanfaatan sumber air, penggunaan sumber daya air, dan kondisi di daratan yang mempengaruhi kondisi sumber daya air.

(9) Informasi sumber daya air mengenai kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air meliputi informasi tentang hukum, kelembagaan, program, pendanaan, dan kondisi demografi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.

361

Pasal 108

(1) Prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) terdiri atas prasarana dan sarana:

a. pencatat data;

b. penyimpan data dan informasi;

c. pengolahan data dan informasi; dan

d. penyebarluasan data dan informasi.

(2) Pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:

a. kesesuaian dan keterpaduan antarinstitusi pengelola;

b. kemudahan akses bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air;

c. keberlanjutan ketersediaan data dan informasi sumber daya air; dan

d. perkembangan teknologi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan prasarana.

Pasal 109

(1) Institusi pengelola sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) merupakan bagian dari unsure organisasi departemen/ lembaga pemerintah nondepartemen yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

(2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air, institusi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya:

a. mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan data dan informasi sumber daya air yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan;

b. melakukan pemutakhiran dan penerbitan informasi sumber daya air secara berkala;

c. melakukan pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air;

d. mengesahkan data dan/atau informasi sumber daya air yang berasal dari institusi di luar instansi pemerintah atau perseorangan; dan

e. menyebarluaskan data dan informasi sumber daya air.

362

(3) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air diselenggarakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri atau menteri/ pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang terkait dengan bidang sumber daya air sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Akses terhadap informasi sumber daya air yang bersifat khusus dikenai biaya jasa penyediaan informasi sumber daya air.

(5) Jenis informasi sumber daya air yang bersifat khusus ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 110

(1) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, dan teknologi sumber daya air diselenggarakan oleh instansi yang membidangi sumber daya air.

(2) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air diselenggarakan oleh berbagai instansi sesuai dengan peraturan perundang undangan.

(3) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrometeorologis diselenggarakan oleh instansi yang membidangi meteorologi dan geofisika.

(4) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrogeologis diselenggarakan oleh instansi yang membidangi air tanah.

Pasal 111

Dalam mengelola sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), Departemen menyelenggarakan:

a. pengelolaan sistem informasi sumber daya air pada wilayah sungai dan pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah;

b. pengevaluasian semua informasi sumber daya air yang dikelola oleh Dinas pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota ke dalam sistem informasi sumber daya air pada tingkat nasional; dan

c. koordinasi dengan Dinas pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta departemen dan institusi terkait pada tingkat pusat.

Pasal 112

Dalam mengelola sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), Dinas pada tingkat provinsi menyelenggarakan:

363

a. pengelolaan sistem informasi sumber daya air pada wilayah sungai dan pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi;

b. pengevaluasian semua informasi sumber daya air yang dikelola oleh Dinas kabupaten/kota, unit pelaksana teknis pengelola data dan informasi pusat yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan ke dalam sistem informasi sumber daya air pada tingkat provinsi; dan

c. koordinasi dengan Dinas kabupaten/kota dan unit pelaksana teknis pengelola data dan informasi pusat yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan serta institusi terkait pada tingkat provinsi.

Pasal 113

Dalam mengelola sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), Dinas pada tingkat kabupaten/kota menyelenggarakan:

a. pengelolaan sistem informasi sumber daya air pada wilayah sungai dan pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota;

b. pengevaluasian semua informasi sumber daya air yang dikelola oleh unit pelaksana teknis pengelola data dan informasi pusat dan provinsi yang berada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan ke dalam sistem informasi sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota; dan

c. koordinasi dengan unit pelaksana teknis pengelola data dan informasi pusat dan provinsi yang berada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan serta institusi terkait pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 114

(1) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 diatur lebih lanjut dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga pemerintah nondepartemen yang terkait dengan bidang sumber daya air sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Pedoman pengelolaan sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. pengaturan standar format penyediaan data dan informasi;

b. pengumpulan data di lapangan; dan

c. kompatibilitas sistem pengolahan data.

364

BAB XPEMBIAYAAN

Pasal 115

(1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air.

(2) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jenis pembiayaan untuk:

a. biaya sistem informasi;

b. biaya perencanaan;

c. biaya pelaksanaan konstruksi;

d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan

e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi sumber daya air.

(4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang diperuntukkan kegiatan penyusunan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air.

(5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup biaya untuk pelaksanaan fisik dan nonfisik kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

(6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk operasi prasarana sumber daya air serta pemeliharaan sumber daya air dan prasarana sumber daya air.

(7) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air serta biaya untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 116

(1) Sumber dana untuk pembiayaan pengelolaan sumber daya air dapat berasal dari:

a. anggaran pemerintah;

b. anggaran swasta; dan/atau

c. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

365

(2) Anggaran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan pembiayaan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.

(3) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan anggaran keikutsertaan swasta dalam pembiayaan pengelolaan sumber daya air.

(4) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dana yang dipungut dari pengguna sebagai pemegang izin penggunaan sumber daya air yang wajib membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air terhadap penggunaan atau pengusahaan sumber daya air.

(5) Tata cara penerimaan dan penggunaan sumber pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran untuk biaya pengelolaan sumber daya air sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

(2) Pembiayaan pengelolaan suatu wilayah sungai dapat dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

(1) Biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) didasarkan pada penghitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penghitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada unsur:

a. biaya depresiasi;

b. amortisasi dan bunga investasi;

c. biaya operasi dan pemeliharaan; dan

d. biaya pengembangan sumber daya air.

(3) Nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk setiap jenis penggunaan sumber daya air didasarkan pada kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan volume penggunaan sumber daya air.

(4) Penentuan kelompok ekonomi pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada jenis penggunaan dan tujuan penggunaan sumber daya air.

366

(5) Penetapan nilai satuan biayajasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) atau Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

(6) Penetapan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilakukan oleh Menteri Keuangan, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

(7) Pedoman penghitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan menteri yang membidangi keuangan dan menteri/ pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang terkait dengan bidang sumber daya air.

Pasal 119

Pengelola sumber daya air berhak memungut dan menerima biaya jasa pengelolaan sumber daya air atas penggunaan atau pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4).

BAB XIPENGAWASAN

Pasal 120

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dengan semua ketentuan yang berlaku, baik yang menyangkut ketentuan administratif, keuangan maupun substansi pengelolaan sumber daya air.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Penyelenggaraan pengawasan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang.

367

(5) Laporan hasil pengawasan merupakan bahan/masukan bagi perbaikan, penyempurnaan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

(6) Pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

BAB XIISANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 121

(1) Setiap pemrakarsa sebagai pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a dan huruf b yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Pasal 98, atau Pasal 104 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagai pemberi izin.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan; dan

c. pencabutan izin.

(3) Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan peraturan pemerintah ini dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 122

(1) Pemrakarsa sebagai pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a.

(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.

(3) Pemrakarsa sebagai pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf b.

368

(4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender.

(5) Pemrakarsa sebagai pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf c.

Pasal 123

(1) Pemrakarsa sebagai pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air dan/atau penggunaan sumber daya air yang tidak melakukan upaya pemulihan dan/atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a.

(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.

(3) Pemrakarsa sebagai pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air dan/atau penggunaan sumber daya air yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) hurufb.

(4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender.

(5) Pemrakarsa sebagai pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air dan/atau penggunaan sumber daya air yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf c.

(6) Selain dikenakan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila pelaksanaan konstruksi dan/atau penggunaan sumber daya air yang dilakukan oleh pemrakarsa menimbulkan:

369

a. kerusakan pada sumber air dan/atau lingkungan sekitarnya, wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan yang ditimbulkannya; dan/ atau

b. kerugian pada masyarakat, wajib mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat yang menderita kerugian.

BAB XIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini:

a. perjanjian antara pengelola sumber daya air dan pengguna air, sumber air dan/atau prasarana sumber daya air, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

b. izin penggunaan sumber daya air dan/atau prasarana sumber daya air yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 125

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya air yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan peraturan pemerintah ini.

Pasal 126

Konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang mengacu pada rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah ada masih dapat dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya pola dan rencana pengelolaan sumber daya air berdasarkan peraturan pemerintah ini.

Pasal 127

(1) Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi wajib dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan pemerintah ini ditetapkan.

(2) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi belum terbentuk, pelaksanaan tugas dan fungsinya dilakukan oleh Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA).

370

Pasal 128

(1) Dewan Sumber Daya Air Nasional wajib dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional ditetapkan.

(2) Dalam hal Dewan Sumber Daya Air Nasional belum terbentuk, pelaksanaan tugas dan fungsinya dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA).

BAB XIVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3189); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130




pada tanggal 23 Mei 2008


ttd


371


pada tanggal 23 Mei 2008


REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA


373

PENJELASANATAS


TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

1. Pengaturan mengenai proses dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dalam peraturan pemerintah ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dimaksudkan agar:

a. pendayagunaan sumber daya air dapat diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan;

b. terciptanya keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber daya air;

c. tercapainya sebesar-besar kemanfaatan umum sumber daya air secara efektif dan efisien;

d. terwujudnya keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis;

e. terlindunginya hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasil pengelolaan sumber daya air; dan

f. terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya air.

2. Kebijakan pengelolaan sumber daya air dimaksudkan sebagai arahan strategis yang menj adi dasar dalam mengintegrasikan kepentingan pengembangan wilayah administrasi dengan pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai. Kebijakan pengelolaan sumber daya air disusun dengan memperhatikan kondisi wilayah administratif, seperti, perkembangan penduduk, ekonomi, sosial budaya, dan kebutuhan air.

374

Kebijakan pengelolaan sumber daya air disusun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi dan pada tingkat kabupaten/kota secara berjenjang.

3. Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang terbaharui dan secara alamiah berada di dalam wilayah hidrografis yang disebut daerah aliran sungai yang mengikuti siklus hidrologis. Ketersediaan sumber daya air dalam setiap daerah aliran sungai sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan hidrogeologi setempat sehingga mengakibatkan adanya daerah aliran sungai dengan ketersediaan air yang melimpah dan daerah aliran sungai yang sangat kekurangan air. Untuk mewujudkan asas keseimbangan dan asas keadilan dalam pengelolaan sumber daya air, dapat dilakukan penyatuan beberapa daerah aliran sungai dalam satu wilayah pengelolaan yang disebut wilayah sungai agar wilayah tersebut mampu mencukupi kebutuhan sumber daya air bagi wilayahnya Penyatuan beberapa daerah aliran sungai ke dalam satu wilayah sungai tersebut harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pengelolaannya. Selain itu, dengan pertimbangan yang sama, kumpulan pulau kecil dapat pula digabungkan pengelolaannya menjadi satu wilayah sungai.

4. Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai sifat mengalir dan dinamis serta berinteraksi dengan sumber daya lain sehingga membentuk suatu sistem. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air akan berdampak pada kondisi sumber daya lainnya dan sebaliknya Oleh karena itu, agar pengelolaan berbagai sumber daya tersebut dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara optimal, diperlukan suatu acuan pengelolaan terpadu antarinstansi dan antarwilayah, yaitu berupa pola pengelolaan sumber daya air. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terbuka melalui pelibatan berbagai pihak dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang agar pola pengelolaan sumber daya air mengikat berbagai pihak yang berkepentingan.

5. Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.

Pola pengelolaan sumber daya air disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah administrasi yang bersangkutan. Pola pengelolaan sumber daya air memuat tujuan dan dasar pertimbangan pengelolaan sumber daya air, skenario kondisi wilayah sungai pada masa yang

375

akan datang, strategi pengelolaan sumber daya air, dan kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air.

6. Pola pengelolaan sumber daya air dijabarkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air. Rencana dimaksud dilakukan melalui inventarisasi sumber daya air serta penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air. Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan rencana induk yang menjadi dasar bagi penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air oleh setiap sektor dan wilayah administrasi. Rencana induk tersebut memuat pokok-pokok program konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang meliputi upaya fisik dan nonfisik, termasuk prakiraan kelayakan serta desain dasar upaya fisik. Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

7. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air, dilakukan melalui pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air yang meliputi pemeliharaan sumber air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Kegiatan konstruksi, operasi dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat yang meliputi perseorangan, kelompok masyarakat, dan badan usaha.

8. Untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air dilakukan konservasi sumber daya air melalui kegiatan pelindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air. Dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air, Pemerintah atau pemerintah daerah sedapat mungkin mengutamakan kegiatan yang bersifat nonfisik daripada yang bersifat fisik serta mendorong masyarakat untuk melakukan upaya pengawetan dan penghematan air.

9. Pendayagunaan sumber daya air bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan fungsi sosial sumber daya air guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat terhadap air secara adil. Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air.

10. Pengendalian daya rusak air perlu dilakukan terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi serta mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan/atau perbaikan akibat bencana dengan mengutamakan upaya pencegahan.

376

Upaya pencegahan dilakukan dengan peringatan dini, pemindahan, dan/atau penyelamatan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana, serta penyebarluasan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya penanggulangan diutamakan untuk keselamatan jiwa manusia dengan prioritas pemenuhan kebutuhan dasar dan bersifat segera. Upaya pemulihan dan/atau perbaikan ditujukan untuk memfungsikan kondisi lingkungan hidup serta sarana dan prasarana umum yang terkena bencana.

11. Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya. Sistem informasi sumber daya air yang merupakan jaringan informasi yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi, baik pada tingkat pusat maupun daerah, perlu dikelola secara terpadu sehingga informasi yang tersedia dapat terjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktunya serta dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

12. Pembiayaan pengelolaan sumber daya air diperlukan untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Pengguna sumber daya air wajib menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Biaya jasa pengelolaan sumber daya air bukan merupakan pembayaran atas harga air, melainkan merupakan penggantian sebagian biaya yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya air. Kewajiban itu dikecualikan bagi penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat. Pembebanan biaya jasa pengelolaan sumber daya air dimaksudkan sebagai instrumen agar masyarakat berhemat dalam penggunaan air serta menumbuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara sumber daya air ataupun prasarana sumber daya air.

13. Perizinan dalam penggunaan sumber daya air merupakan instrumen pengendalian untuk mewujudkan ketertiban pengelolaan sumber daya air, melindungi hak masyarakat dalam memperoleh akses atas air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang telah ada, serta menjamin hak ulayat masyarakat hukum adat setempat.


Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

377

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Kebijakan pengelolaan sumber daya air memuat visi, tujuan, dan prinsip pengelolaan sumber daya air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Kebijakan pengelolaan sumber daya air meliputi kebijakan pengelolaan air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

Yang dimaksud dengan “kondisi wilayah masing-masing”, misalnya, kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, demografis, dan sosial budaya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

378

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rentang kendali pengelolaan sumber daya air”, adalah rentang kendali yang berkaitan dengan luas wilayah, besaran organisasi, dan kompleksitas permasalahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daerah aliran sungai basah” adalah daerah aliran sungai yang curah hujannya secara alamiah berlebih guna memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Yang dimaksud dengan “daerah aliran sungai kering” adalah daerah aliran sungai yang curah hujannya secara alamiah tidak dapat memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “sektor” adalah sector sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Angka 2)

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “terancamnya keanekaragaman hayati” adalah ancaman yang disebabkan oleh kerusakan sumber daya air.

Yang dimaksud dengan “konvensi internasional” adalah konvensi yang telah diratifikasi.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “sungai utama” adalah sungai yang terbesar, atau sungai yang memiliki peran utama dalam menunjang kehidupan di wilayah sungai tersebut.

379

Huruf c)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “data lain”, misalnya, data mengenai rencana pengembangan wilayah regional dan rencana tata ruang wilayah nasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “perubahan fisik”, misalnya, perubahan jaringan prasarana sumber daya air, perubahan luas tutupan lahan, dan perubahan nisbah debit air sungai maksimum-minimum.

Yang dimaksud dengan “perubahan nonfisik”, misalnya, perubahan susunan wilayah administrasi kabupaten/kota atau provinsi dan perubahan jumlah penduduk pada wilayah sungai.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah merupakan keterpaduan dalam pengelolaan yang diselenggarakan dengan memperhatikan

380

wewenang dan tanggung jawab instansi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan agar tercapai keterpaduan pengelolaan sumber daya air dalam rangka pemenuhan air baku untuk berbagai kebutuhan, misalnya, pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian.

Huruf c

Keberadaan masyarakat hukum adat mencakup unsur masyarakat, unsur wilayah, dan unsur hubungan antara masyarakat tersebut dan wilayahnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dasar yang digunakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air, antara lain mencakup analisis kondisi yang ada, asumsi, standar, dan kriteria. Asumsi, standar, dan kriteria tersebut perlu ditetapkan secara jelas sehingga analisis dan perhitungan yang dilakukan mempunyai dasar yang

381

jelas. Kejelasan tersebut diperlukan dalam penyusunan skenario, strategi, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.

Huruf c

Skenario kondisi wilayah sungai merupakan asumsi tentang kondisi pada masa yang akan datang yang mungkin terj adi, misalnya, kondisi perekonomian, perubahan iklim, atau perubahan politik.

Huruf d

Strategi pengelolaan sumber daya air merupakan rangkaian upaya atau kegiatan pengelolaan sumber daya air untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan skenario kondisi wilayah sungai.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebijakan operasional” adalah arahan pokok untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air yang telah ditentukan, misalnya, arahan pokok yang harus dituangkan dalam substansi peraturan perundang-undangan yang harus disusun sebagai instrumen untuk:

a. penghematan penggunaan air, antara lain, penerapan tarif progresif; dan

b. mendukung upaya konservasi sumber daya air, antara lain, baku mutu air limbah yang boleh dibuang ke perairan umum.

c.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam membantu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, Dinas dapat:

a. menyusun rancangan pola pengelolaan sumber daya air atas permintaan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/ kota; atau

b. mengajukan usulan rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota atas inisiatif sendiri untuk ditindaklanjuti oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/ kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

382

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam membantu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota, Dinas dapat:

a. menyusun rancangan pola pengelolaan sumber daya air atas permintaan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/ kota; atau

b. mengajukan usulan rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota atas inisiatif sendiri untuk ditindaklanjuti oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/ kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam membantu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi dapat:

383

a. menyusun rancangan pola pengelolaan sumber daya air atas permintaan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi; atau

b. mengajukan usulan rancangan pola pengelolaan sumber daya air atas inisiatif sendiri untuk ditindaklanjuti oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara mencakup bagian dari wilayah sungai yang berada pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan kondisi sumber daya air yang berada pada wilayah negara lain.

Ayat (2)

Dalam membantu Dewan Sumber Daya Air Nasional, unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara dapat:

a. menyusun rancangan pola pengelolaan sumber daya air atas permintaan Dewan Sumber Daya Air Nasional; atau

b. mengajukan usulan rancangan pola pengelolaan sumber daya air atas inisiatif sendiri untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

384

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam membantu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional, unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai strategis nasional dapat:

a. menyusun rancangan pola pengelolaan sumber daya air atas permintaan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional; atau

b. mengajukan usulan rancangan pola pengelolaan sumber daya air atas inisiatif sendiri untuk ditindaklanjuti oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

385

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kuantitas sumber daya air” adalah termasuk kuantitas penggunaan, ketersediaan, dan kebutuhan, serta kontinuitas sumber daya air.

Yang dimaksud dengan “kualitas sumber daya air” mencakup parameter fisik, kimia, dan biologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi lingkungan hidup yang terkait dengan sumber daya air”, misalnya, kondisi daerah tangkapan air, tingkat erosi, daerah rawan banjir, keanekaragaman hayati pada sumber air, kondisi daerah resapan air, dan kondisi sanitasi lingkungan.

Yang dimaksud dengan “potensi yang terkait dengan sumber daya air”, misalnya, potensi untuk pengembangan irigasi, industri, perkotaan, ketenagaan, dan pariwisata.

Huruf c

Termasuk dalam data dan informasi tentang sumber air dan prasarana sumber daya air adalah jenis, kapasitas, jumlah, dan kondisinya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air terpadu disusun dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab instansi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

386

Ayat (3)

Dalam hal cekungan air tanah melintasi wilayah sungai, pengelolaan cekungan air tanah harus mempertimbangkan wilayah sungai yang terkait.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “upaya fisik”, misalnya, upaya membangun bendungan, check dam, embung, bendung, reboisasi hutan, dan terasering lahan.

Yang dimaksud dengan “upaya nonfisik”, misalnya, upaya mengatur pola pemanfaatan lahan, dan tata guna lahan.

Ayat (2)

Desain dasar upaya fisik, antara lain, memuat lokasi, tata letak dan perkiraan tipe dan ukuran bangunan, ketersediaan bahan bangunan, dan lokasi buangan bahan galian.

Desain dasar upaya nonfisik, antara lain, memuat jenis kegiatan, lokasi, dan waktu pelaksanaan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

387

Ayat (3)

Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan rencana induk konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembahasan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air merupakan mekanisme untuk mendapatkan masukan dari instansi teknis terkait dengan bidang sumber daya air serta masyarakat guna mencapai keterpaduan pengelolaan sumber daya air.

Ayat (3)


Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)


388

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang disusun oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, hanya mencakup bagian dari wilayah sungai yang berada pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan kondisi sumber daya air yang berada pada wilayah negara lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)


Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)


Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Dalam pedoman penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air termasuk mengatur prosedur dan tata cara inventarisasi sumber daya air dan pelaksanaan konsultasi publik.

389

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Studi kelayakan merupakan kaj ian untuk menilai kelayakan dari kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya air yang terdapat di dalam rencana pengelolaan sumber daya air yang dapat dilaksanakan dalam jangka menengah.

Dalam studi kelayakan sudah termasuk pra-desain struktur yang akan dibangun dan rencana pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

390

Ayat (8)

Apabila dalam rencana kegiatan terdapat pengadaan lahan/tanah, rencana detailnya memuat pula rencana pengadaan tanah dan/atau rencana pemukiman kembali.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Prasarana sumber daya air, meliputi prasarana yang berfungsi untuk konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air, termasuk sarana pendukungnya dan jaringan hidrologi.

Ayat (2)

Pemeliharaan sumber air ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber daya air.

Yang dimaksud dengan “kegiatan pencegahan” mencakup, antara lain, pemeliharaan rutin dan berkala.

Ayat (3)

Huruf a

Operasi prasarana sumber daya air ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air dan prasarana sumber daya air.

Huruf b

Pemeliharaan prasarana sumber daya air ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi prasarana sumber daya air.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air” adalah rencana untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kondisi prasarana sumber daya air dan perkembangan kebutuhan pengguna sumber daya air selama 1 (satu) tahun.

391

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Peran masyarakat, misalnya, masyarakat ikut berperan dalam pemeliharaan tanggul terkait dengan pemanfaatan lahan pada bantaran sungai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri”, misalnya, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang terkait dengan kebutuhan badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh mereka sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah berupa pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/ kota.

Kerja sama dalam pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, misalnya:

a. Pemerintah menyiapkan rencana teknis (detail desain) dan pemerintah daerah melaksanakan konstruksi;

b. Pemerintah menyediakan pembiayaan konstruksi dan pemerintah daerah menyediakan lahan; dan

c. Pemerintah menyediakan dana untuk pemeliharaan dan pemerintah daerah menyediakan sumber daya untuk operasi.

392

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemrakarsa” adalah pihak yang melaksanakan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan bagian dari substansi pola dan rencana pengelolaan sumber daya air.

393

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk “daerah tangkapan air” adalah daerah penampung air [situ, embung, dan tempat tempat yang mempunyai fungsi menampung air (retarding basin)].

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan fisik” adalah kegiatan konstruksi, misalnya, pembuatan ground-sill, dam pengendali sedimen, dan sumur resapan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonfisik” adalah kegiatan nonkonstruksi, misalnya, kegiatan yang bersifat pengaturan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian sumber air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

394

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah perbuatan, kebiasaan, dan/atau adat istiadat yang bersifat lokal dalam perlindungan dan pelestarian sumber air.

Yang dimaksud dengan “melibatkan peran masyarakat”, misalnya, dalam pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain, menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penunjukan dan/atau penetapan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air, misalnya, pada wilayah sungai lintas provinsi dilakukan oleh Menteri, pada wilayah sungai lintas kabupaten/ kota dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Huruf b

Penetapan peraturan mengenai daerah tangkapan air dan daerah resapan air, misalnya, pada kawasan hutan dilakukan oleh Menteri Kehutanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

395

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peningkatan daya resap lahan dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan vegetasi penutup lahan dan pembuatan teras atau sengkedan, serta pembuatan sumur resapan air hujan di kawasan permukiman.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Pengaturan kegiatan pembangunan pada sumber air bertujuan untuk melindungi fungsi dan keberadaan sumber air, misalnya:

- pengaturan terhadap pembangunan jembatan, prasarana pariwisata, prasarana transportasi air untuk melindungi fungsi sumber air; dan

- pengaturan terhadap pembangunan permukiman untuk menjaga keberadaan sumber air.

Pengaturan pemanfaatan lahan dilakukan, antara lain terhadap, kegiatan pertambangan, budidaya pertanian, dan budidaya perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

396

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daerah sempadan sumber air” adalah kawasan tertentu di sekeliling sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air.

Garis sempadan sumber air adalah garis maya batas luar perlindungan sumber air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau memfungsikan kembali daerah sempadan sumber air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

397

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “upaya vegetatif”, antara lain, meliputi kegiatan penghijauan dan reboisasi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “upaya agronomis”, antara lain, termasuk pemilihan jenis tanaman budidaya dan teknis pengolahan lahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembuatan tampungan air hujan dilakukan pada bangunan gedung dan perumahan.

Pembuatan kolam dan/atau embung dilakukan pada pengembangan kawasan atau lingkungan di daerah tertentu, misalnya, perumahan, industri, perdagangan, wisata, atau kawasan lain yang mengubah fungsi resapan air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

398

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tarif progresif”, misalnya, penggunaan air dalam jumlah besar terkena tarif dengan harga satuan yang lebih tinggi daripada pengguna air dalam jumlah kecil.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pipa atau saluran transmisi” adalah pipa atau saluran pembawa air baku dari bangunan pengambilan air (intake) ke instalasi pengolahan air atau pipa pembawa air minum dari instalasi pengolahan air ke reservoir.

Yang dimaksud dengan “instalasi pengolahan air” adalah instalasi yang mengolah air baku menjadi air yang memenuhi persyaratan sebagai air minum.

Yang dimaksud dengan “jaringan distribusi” adalah jaringan perpipaan yang berfungsi membagi air sampai ke pelanggan atau ke unit pelayanan.

Yang dimaksud dengan “unit pelayanan” adalah sambungan rumah (terdiri atas clamp saddle, pipa Dinas, meter air, dan kran air) atau hidran umum dimana pelanggan memperoleh air.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “insentif’, misalnya, dengan memberikan kemudahan dalam pengadaan dan/atau penggunaan peralatan hemat air.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “disinsentif’, misalnya, dengan memberlakukan kewajiban ekstra bagi pelaku boros air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

399

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mempertahankan dan memulihkan kualitas air’, antara lain, dengan cara memelihara kondisi kualitas air yang terdapat dalam kawasan lindung, memelihara mata air sebagaimana kondisi alamiahnya, dan melestarikan fungsi air melalui penetapan standar baku mutu air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengendalian kerusakan sumber air, misalnya, pencegahan terjadinya penggerusan palung atau dasar sungai yang menyebabkan kekeruhan air.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Fungsi lingkungan adalah kemampuan alam untuk, antara lain:

a. melakukan purifikasi diri air; dan

b. memperkecil tingkat erosi tanah.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aerasi” adalah upaya meningkatkan kadar oksigen dalam air.

400

Huruf b

Organisme atau mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar dapat diupayakan dengan cara menanam, mengembangbiakkan, atau memanfaatkan sumber air yang mengandung organisme atau mikroorganisme

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penggelontoran bukan merupakan kegiatan rutin dalam rangka perbaikan kualitas air. Penggelontoran hanya boleh dilakukan apabila terjadi keadaan mendesak, misalnya, ketika terjadi penurunan kelas air dari yang ditetapkan dan/atau berakibat fatal bagi kehidupan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pencemaran air” adalah air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan zona pemanfaatan sumber air merupakan bagian dari proses penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 dan rancangan rencana pengelolaaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37.

Ayat (5)

Cukup jelas.

401

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “pengelompokan penggunaan air pada sumber air”, misalnya, membagi suatu sungai ke dalam beberapa ruas menurut golongan penggunaan airnya (air baku untuk air minum, air untuk sarana rekreasi air, air untuk pertanian, atau air untuk peternakan).

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Daya dukung sumber air mencakup kuantitas dan kualitas air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penghitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan tata ruang wilayah yang ada, atau dalam rangka penyusunan, peninjauan kembali, dan! atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah ke depan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Huruf a

Cukup jelas.

402

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemakai air lain” adalah pemakai air selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Kompensasi dapat berbentuk ganti kerugian, misalnya, berupa keringanan biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang dilakukan atas dasar kesepakatan antarpemakai.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana penyediaan sumber daya air harus memperhatikan ketersediaan air pada sumber air permukaan dan cekungan air tanah sesuai dengan kapasitasnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rencana penyediaan sumber daya air rinci” adalah rencana operasional dari rencana penyediaan sumber daya air tahunan

403

pada setiap sumber air yang menggambarkan besaran volume, lokasi, dan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dalam periode yang ditetapkan sesuai dengan kondisi setempat.

Rencana penyediaan sumber daya air rinci pada setiap sumber air, misalnya, rencana penyediaan sumber daya air pada setiap sungai.

Periode yang ditetapkan, misalnya, 7 (tujuh) harian, 10 (sepuluh) harian, atau 15 (lima belas) harian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan kondisi lingkungan hidup”, misalnya, perubahan lingkungan hidup pada daerah layanan secara mendadak akibat gempa bumi atau kegagalan teknologi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Pelaksanaan penyediaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh pengelola sumber daya air terutama untuk penyediaan air permukaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hal lain di luar pengelolaan sumber daya air”, misalnya, adanya keperluan mendadak untuk menanggulangi wabah

404

penyakit, penanggulangan kebakaran, atau evakuasi korban kecelakaan pada sumber air dan pada prasarana sumber daya air.

Pasal 73

Ayat (1)

Pemanfaatan prasarana sumber air merupakan pemanfaatan sumber air buatan.

Ayat (2)

Huruf a

Penggunaan sumber daya air (air, sumber air, dan daya air) sebagai media, misalnya, pemanfaatan sungai untuk transportasi dan arung jeram.

Huruf b

Penggunaan air dan daya air sebagai materi, misalnya, pemanfaatan untuk air minum, rumah tangga, dan industri.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip penghematan penggunaan” adalah menggunakan air sesuai dengan kebutuhan minimum dan memperhatikan ketersediaan air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menteri yang terkait dengan penggunaan sumber daya air”, misalnya, menteri yang membidangi pertanian, perindustrian, energi, dan sosial budaya.

405

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “saluran distribusi” adalah saluran yang merupakan bagian dari jaringan perpipaan air minum.

Yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang memerlukan izin dalam ayat ini, misalnya, pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perseorangan, badan sosial, atau badan usaha” adalah subjek yang menggunakan air berdasarkan izin atau tanpa izin penggunaan sumber daya air.

Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat pemakai air”, misalnya, kelompok petani pemakai air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar”, misalnya, penyediaan air untuk perumahan atau pondok pesantren.

406

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan status” adalah apabila izin penggunaan sumber daya air dibatalkan, hak guna air batal.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alternatif pengembangan sumber daya air” adalah beberapa pilihan teknik pengembangan sumber daya air, misalnya, untuk meningkatkan ketersediaan air dilakukan pembangunan waduk atau embung.

Yang dimaksud dengan “rencana terpilih” adalah alternatif pengembangan sumber daya air yang dinilai paling layak.

Yang dimaksud dengan “rencana detail” adalah rencana terpilih yang disusun secara rinci.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

407

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “karakteristik sumber air”, misalnya:

a. keberadaan aliran air di sungai sepanjang tahun atau musiman;

b. tingkat kemiringan dasar sungai (curam atau landai);

c. tingkat kandungan sedimen di sungai;

d. letak danau di pegunungan atau di dataran rendah; dan

e. jenis rawa (pasang-surut atau rawa lebak).

Yang dimaksud dengan “fungsi sumber air”, misalnya, fungsi sumber air sebagai jalur transportasi, sumber air baku, kawasan lindung, dan kawasan pelestarian alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyimpangan kondisi iklim dan cuaca” adalah kondisi iklim atau cuaca di luar kondisi normal (di atas normal atau di bawah normal).

Ayat (4)

Peraturan Pemerintah mengenai pengembangan teknologi modifikasi cuaca, antara lain, memuat mengenai perizinan modifikasi cuaca.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan air laut yang berada di darat”, misalnya, untuk keperluan:

408

a. pengembangan air minum, sistem pendinginan mesin, pembangkit listrik tenaga pasang surut yang instalasinya dan! atau operasionalnya berpengaruh terhadap air di darat;

b. irigasi tambak; dan

c. irigasi pasang surut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan air tertentu” adalah kebutuhan air yang tidak melebihi 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan daya rusak air, antara lain, berupa: a. banjir; b. erosi dan sedimentasi; c. tanah longsor; d. banjir lahar dingin; e. tanah ambles; f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air; g. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa; h. wabah penyakit; i. intrusi; dan/atau j. perembesan.

Potensi terjadinya daya rusak air tersebut merupakan bagian dari substansi pola dan rencana pengelolaan sumber daya air dalam rangka pengendalian daya rusak air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

409

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air”, misalnya, cek dam, sabo, waduk, bendungan, saluran pengendali banjir, dan vegetasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pencegahan bencana akibat daya rusak air.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan pengawasan dilakukan, antara lain, dengan penelusuran saluran, tanggul, dan sungai untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana yang kritis/rawan banjir.

410

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan banjir” termasuk banjir lahar dingin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Menteri terkait, misalnya, menteri yang membidangi kesehatan, menteri yang membidangi geologi, dan menteri yang membidangi lingkungan hidup.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

411

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Kegiatan meringankan penderitaan akibat bencana, misalnya, penyediaan fasilitas pengungsian dan penambalan darurat tanggul bobol.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air pada sumber air memuat, antara lain, kriteria dan langkah pengoperasian prasarana pada setiap sumber air, misalnya, prosedur operasi lapangan Sungai Cisadane dan prosedur operasi lapangan Waduk Gajahmungkur.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah perbaikan sistem prasarana sumber daya air sehingga dapat difungsikan kembali.

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kembali termasuk pembangunan baru prasarana dan sarana sumber daya air.

412

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konstruksi pada sumber air” adalah konstruksi yang berada pada sumber air termasuk pada sempadan sumber air, misalnya, konstruksi jembatan, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/ telepon.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal penggunaan sumber daya air memerlukan konstruksi bangunan pada sumber air, izin penggunaan sumber daya air meliputi pula pelaksanaan konstruksi.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu”, misalnya, situasi yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah atau bencana alam.

413

Perpanjangan waktu dapat diberikan sampai dengan selesainya pelaksanaan konstruksi.

Pasal 98

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan dalam izin” misalnya, kewajiban bagi pemegang izin untuk memberikan akses guna dilakukan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan oleh petugas, serta memberikan laporan pelaksanaan konstruksi kepada pemberi izin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kompensasi lainnya”, misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan/pembebasan tanah atau alih fungsi lahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memanfaatkan ruang”, misalnya, ruang tempat untuk menimbun bahan bangunan atau ruang tempat sementara untuk menampung bahan galian.

Yang dimaksud dengan “bangunan pendukung” adalah bangunan yang diperlukan dalam pelaksanaan konstruksi, misalnya, bedeng, gudang peralatan dan bahan, serta jalan sarana kerja.

Pasal 99

Cukup jelas.

414

Pasal 100

Yang dimaksud dengan “sumber air”, meliputi, sungai dan danau, waduk dan bendungan, dan/atau rawa.

Pasal 101

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengubah kondisi alami sumber air”, misalnya, dengan mempertinggi, memperendah permukaan air, dan/atau membelokkan aliran air pada sumber air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penggunaan sumber daya air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar”, misalnya, penggunaan sumber daya air dengan membangun bendungan.

Perhitungan rencana keuangan investasi dinyatakan dalam dokumen kelayakan investasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

415

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Yang dimaksud dengan “jumlah air”, misalnya, volume air atau volume

air per satuan waktu. Yang dimaksud dengan “dimensi ruang”, misalnya, luas tapak sumber air termasuk ruang di atasnya dalam satuan meter persegi (m2) atau hektare (ha).

Huruf g Cukup jelas.

Huruf i Cukup jelas.

Hurufj Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.




Ayat (6) Yang dimaksud dengan “perubahan” dalam ketentuan ini, misalnya, karena

ketersediaan air atau perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang dapat berpengaruh terhadap keseluruhan penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai.

416

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketentuan dalam izin tidak dilaksanakan”, misalnya, tidak melaksanakan kewajiban konservasi sumber daya air, antara lain, membiarkan air dan/atau sumber air menjadi rusak tanpa upaya untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak menggunakan izin sebagaimana mestinya”, misalnya, tidak menggunakan air sesuai dengan peruntukan yang ditentukan dalam izin.

Pasal 104

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan dalam izin”, misalnya, memberikan akses untuk dilakukan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan oleh petugas, serta pelaporan kegiatan penggunaan sumber daya air secara berkala.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

417

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kandungan air pada sumber air”, misalnya, volume, debit, dan kualitas air pada sumber air.

Yang dimaksud dengan “kandungan sedimen pada sumber air”, misalnya, kuantitas dan jenis sedimen.

Yang dimaksud dengan “informasi lain terkait dengan kondisi aliran pada sumber air”, misalnya, morfologi sungai.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “informasi lain terkait dengan kondisi atmosfer yang mempengaruhi siklus hidrologi”, misalnya, anomali cuaca, intensitas sinar matahari, dan tekanan udara.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “informasi lain terkait dengan kondisi cekungan air tanah”, misalnya, lokasi areal imbuhan dan porositas tanah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “informasi tentang bangunan air”, misalnya, informasi tentang jaringan irigasi, waduk, dan saluran air baku.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “informasi tentang teknologi yang mendukung pengelolaan sumber daya air”, misalnya, teknologi konservasi sumber daya air, teknologi pendayagunaan sumber daya air, dan teknologi pengendalian daya rusak air.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “informasi tentang kondisi di daratan yang mempengaruhi kondisi sumber daya air”, misalnya, tata guna lahan, kondisi vegetatif daerah tangkapan, dan topografi.

418

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “informasi tentang kondisi demografi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air”, misalnya, jumlah penduduk, mata pencaharian dan kegiatan ekonomi, sikap apresiasi masyarakat terhadap air, kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan sumber daya air, serta keberadaan masyarakat hukum adat.

Pasal 108

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana pencatat data” adalah peralatan yang berfungsi mengamati perkembangan kondisi hidrologi, hidrogeologi, dan hidrometeorologi.

Prasarana pencatat data, misalnya, perahu, jembatan, dan kabel yang direntangkan melintasi sungai.

Sarana pencatat data, misalnya, alat penakar air hujan, alat pengukur aliran air, alat pengukur cuaca, dan alat pengukur aliran sedimen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Akses terhadap informasi sumber daya air yang tersedia di pusat pengelolaan data pada instansi pemerintah, badan, atau lembaga lain di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, melalui internet, media cetak yang diterbitkan secara berkala, surat menyurat, telepon, faksimile, atau kunjungan langsung dengan prinsip terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan di bidang sumber daya air.

Huruf c

Cukup jelas.

419

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bagian dari unsur organisasi” dapat berupa unit organisasi tersendiri atau bagian dari unit organisasi yang sudah ada.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengumpulkan data” adalah kegiatan pengumpulan data langsung dari lapangan atau dari berbagai sumber.

Yang dimaksud dengan “mengolah informasi sumber daya air” termasuk melakukan validasi data.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang termasuk “data dan informasi”, misalnya, data dan informasi dalam bentuk media elektronik atau media cetak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya air yang bersifat khusus”, misalnya, peta sumber daya air skala besar, peta cekungan air tanah skala besar, dan informasi sebagai hasil analisis data yang memerlukan keahlian khusus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

420

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “informasi kondisi lingkungan pada sumber daya air”, misalnya, kondisi ruang di dalam sempadan sumber air, kondisi kawasan resapan air, dan kondisi daerah aliran sungai.

Yang dimaksud dengan “informasi kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air”, misalnya, jumlah penduduk, mata

pencaharian, penghasilan per kapita, tingkat pendidikan, dan keberadaan masyarakat hukum adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 111

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengevaluasian semua informasi sumber daya air dimaksudkan untuk mengetahui kondisi sumber daya air dan untuk menilai kinerja pengelolaan sistem informasi sumber daya air.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan nyata” adalah dana yang dibutuhkan hanya untuk membiayai pengelolaan sumber daya air agar pelaksanaannya

421

dapat dilakukan secara wajar untuk menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya air.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jenis pembiayaan” mencakup 3 (tiga) aspek pengelolaan sumber daya air, yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “biaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air”, antara lain, biaya pelatihan untuk kelompok masyarakat pemakai air serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keikutsertaaan pembiayaan swasta dalam pengelolaan sumber daya air, misalnya, dalam hal pembangunan dan pengoperasian prasarana pengolahan limbah untuk suatu kawasan industri dan pembangunan pembangkit listrik tenaga air.

Ayat (4)

Yang termasuk biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang dipungut dari pengguna sebagai pemegang izin penggunaan atau pengusahaan sumber daya air, antara lain:

422

a. biaya beban limbah cair yang dibuang oleh pelaku kegiatan yang karena usaha dan/atau kegiatannya membuang limbah cair ke sumber air yang dikelola oleh pengelola sumber daya air;

a. biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha pertambangan pada sumber air; atau

c. biaya yang dibebankan kepada pemakai areal yang memperoleh manfaat atas penggunaan tanah pada daerah manfaat sumber air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Anggaran dari Pemerintah digunakan untuk membiayai:

a. pembangunan dan investasi;

b. operasi dan pemeliharaan sumber daya air beserta prasarananya; dan

c. jasa pelayanan pengelolaan air di wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.

Anggaran dari pemerintah provinsi digunakan untuk membiayai:



c. jasa pelayanan pengelolaan air di wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

Anggaran dari pemerintah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai:



c. jasa pelayanan pengelolaan air di wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

423

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Peru sahaan Umum (Perum) atau Perusahaan Umum Daerah (Perumda) merupakan perusahaan umum di bidang pengelolaan sumber daya air.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

424

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.


425


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA

PEMANFAATAN HUTAN


Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam pengaturan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;


2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

426

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam satu atau lebih fungsí pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan.

(2) Dalam hal satu KPH, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, penetapan KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsí yang luasnya dominan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

427

Pasal 7

(1) Menteri menetapkan luas wilayah KPH dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan.

(2) Penetapan luas wilayah KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada kawasan hutan setelah tahap penunjukan, penataan batas, atau penetapan kawasan hutan.

(3) Luas wilayah KPH yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi perubahan kebijakan tata ruang dan/atau kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan, dapat ditinjau kembali.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas wilayah KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) diubah dan ketentuan ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Menteri menetapkan organisasi KPHK, KPHL, dan KPHP.

(2) Penetapan Organisasi KPHL dan KPHP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a. usulan dari pemerintah provinsi, dalam hal KPHP atau KPHL berada dalam lintas kabupaten/kota;

b. usulan dari pemerintah kabupaten/kota, dalam hal KPHP atau KPHL berada dalam kabupaten/kota;

c. pertimbangan teknis dari pemerintah provinsi.

(3) Pertimbangan teknis dan usulan penetapan organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan organisasi, pertimbangan teknis dan usulan penetapan organisasi KPH, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

428

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), disusun rencana pengelolaan hutan, yang dilakukan dengan:

a. mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota; dan

b. memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan.

(2) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rencana pengelolaan hutan jangka panjang; dan

b. rencana pengelolaan hutan jangka pendek.

(3) Rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun oleh kepala KPH.

(4) Rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat unsur-unsur sebagai berikut :

a. tujuan yang akan dicapai KPH;

b. kondisi yang dihadapi; dan

c. strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.

(5) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala KPH.

(6) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat unsur-unsur sebagai berikut:

a. tujuan pengelolaan hutan lestari dalam skala KPH yang bersangkutan;

b. evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya;

c. target yang akan dicapai;

d. basis data dan informasi;

e. kegiatan yang akan dilaksanakan;

f. status neraca sumber daya hutan;

g. pemantauan evaluasi, dan pengendalian kegiatan; dan

h. partisipasi para pihak.

429

(7) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek disusun berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang.


Pasal 14

(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk, mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disusun oleh kepala KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

(2) Kepala KPH mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka pendek yang disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

6. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:

a. pemanfaatan aliran air;

b. pemanfaatan air;

c. wisata alam;

d. perlindungan keanekaragaman hayati;

e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau

f. penyerapan dan / atau penyimpan karbon.

(2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan tidak:

a. mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;

b. mengubah bentang alam; dan

c. merusak keseimbangan unsur lingkungan.

(3) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung, harus membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

430

(3a) Izin pemanfaatan aliran air dan izin pemanfaatan air pada hutan lindung tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

7. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, antara lain berupa:

a. rotan;

b. madu;

c. getah;

d. buah;

e. jamur; atau

f. sarang burung walet.

(2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan:

a. hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami;

b. tidak merusak lingkungan; dan

c. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya.

(3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.

(4) Pada hutan lindung, dilarang:

a. memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktivitas lestarinya;

b. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

431

8. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Jangka waktu IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin usaha:

a. pemanfaatan aliran air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;

b. pemanfaatan air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;

c. wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas blok pemanfaatan;

d. perlindungan keanekaragaman hayati diberikan untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;

e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan diberikan untuk jangka waktu dan luas sesuai kebutuhan; dan

f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.

(2) IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

9. Ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana pada dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:

a. pemanfaatan aliran air;

b. pemanfaatan air;

c. wisata alam;


432

e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau

f. penyerapan dan / atau penyimpan karbon.

(2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi, dilakukan dengan ketentuan tidak:

a. mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;

b. mengubah bentang alam; dan/atau

c. merusak keseimbangan unsur lingkungan.

(3) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air pada hutan produksi, harus membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3a) Izin pemanfaatan aliran air dan izin pemanfaatan air pada hutan produksi tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

10. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c diubah dan huruf b dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b hanya dilakukan dengan ketentuan:

a. hutan produksi harus berada dalam satu kesatuan kawasan hutan;

b. dihapus

c. diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif.

(1) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam belum diperoleh keseimbangan hayati, dapat diberikan IUPK, IUPJL, atau IUPHHBK pada hutan produksi.

(2) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam telah diperoleh keseimbangan hayati, dapat diberikan IUPHHK pada hutan produksi.

(3) IUPK, IUPJL, IUPHHK atau IUPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada badan usaha milik swasta (BUMS).

433

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

11. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.

(2) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran.

(3) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif.

(4) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTI merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.

(5) Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTI.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

12. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Menteri, dalam hutan tanaman pada hutan produksi, mengalokasikan areal tertentu untuk membangun HTR berdasarkan usulan KPH atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.

434

(3) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran.

(4) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan pada hutan produksi yang tidak produktif.

(5) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTR merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.

(6) Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTR.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dengan peraturan Menteri.

13. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (3) diubah dan ketentuan ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf c serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f, antara lain, berupa pemanfaatan:a. rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman,

pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil;b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan

penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil; atau

c. komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) yang ditetapkan oleh Menteri yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil.

(2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi.

(2a) Kegiatan untuk pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif, dengan ketentuan:

435

a. diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun atau untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin;

b. setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf a berakhir, wajib diganti dengan jenis tanaman hutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

14. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Jangka waktu IUPJL pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin usaha:

a. pemanfaatan jasa aliran air diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun;

b. pemanfaatan air diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun;

c. wisata alam diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari blok pemanfaatan;

d. pemanfaatan perlindungan keanekaragaman hayati diberikan paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;

e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan luas arealnya diberikan sesuai kebutuhan; dan

f. penyerapan karbon dan usaha penyimpanan karbon diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.

(2) IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh pemberi izin.


Pasal 52

(1) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dapat diberikan untuk jangka waktu

436

60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

(2) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.

(3) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.


Pasal 53

(1) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

(2) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.

(3) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.


Pasal 54

(1) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dapat diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

(2) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.

(3) IUPHHK hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.

18. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

437

Pasal 56

IUPHHBK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.


Pasal 57

IUPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

20. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 61 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (1a) sehingga keseluruhan Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1) IUPJL diberikan oleh :

a. Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH;

b. Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH;

c. Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH; atau

d. Menteri, pada areal yang telah dibebani IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang belum mencapai keseimbangan ekosistem, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH.

(1a) IUPJL untuk pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air diberikan sesuai peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

438

(2) IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria dan standar pemberian IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.


Pasal 62

(1) IUPHHK pada hutan alam diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.

(2) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam diberikan oleh Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.

(3) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri, berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.

(4) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(5) IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.

22. Ketentuan Pasal 65 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

IPHHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman diberikan oleh:

a. Bupati/walikota, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH; atau

b. Gubernur, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH.

439

23. Ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (5) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.

(2) Pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atau pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dapat diberikan :

a. Perluasan areal kerja pada lokasi yang berada di sekitarnya sepanjang tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hutan dan diutamakan berada dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;

b. IUPK atau IUPJL di areal kerjanya.

(2a) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan kepada pemegang IUPHHK dalam hutan alam atau hutan tanaman yang berkinerja buruk.

(3) Pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, berhak mendapat pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Pemegang IUPHHK pada HTHR yang berbentuk koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7) mendapat hak bagi hasil sesuai dengan besarnya investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan rehabilitasi hutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (2a), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

24. Ketentuan Pasal 71 huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2) sehingga keseluruhan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib:a. menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja;b. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat:

1) 6 (enam) bulan sejak diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;

440

2) 1 (satu) bulan sejak diberikan izin pemungutan hasil hutan;

3) 1 (satu) tahun untuk IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam maupun hutan tanaman; atau

4) 6 (enam) bulan sejak diberikan izin penjualan tegakan hasil hutan dalam hutan hasil rehabilitasi.

c. melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam maupun hutan tanaman;

d. melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;

e. menata-usahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;

f. mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;

g. melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;

h. menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

i. membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, dilarang menebang kayu yang dilindungi.

25. Ketentuan Pasal 74 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (4), pemegang IUPHHK pada hutan alam, dilarang:

a. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;

b. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari volume per kelompok jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT.

c. menebang kayu sebelum RKT disahkan;

d. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;

e. menebang kayu di bawah batas diameter yang diizinkan;

441

f. menebang kayu di luar blok tebangan yang diizinkan;

g. menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau

h. meninggalkan areal kerja.

26. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf i, huruf j, dan ayat (4) diubah dan ketentuan ayat (1) huruf d, ayat (3) huruf c, dan huruf d dihapus serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (1a) dan menambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman, wajib:a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK)

jangka panjang untuk seluruh areal kerja dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;

b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;

c. mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;d. dihapus;e. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;f. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;g. melaksanakan sistem silvikultur sesuai lokasi dan jenis tanaman yang

dikembangkan;h. menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri hasil hutan;i. menyediakan areal sesuai dengan rencana dalam RKT sebagai ruang

tanaman kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat setempat;j. melakukan penanaman pada areal HTI dalam waktu paling lambat 1 (satu)

tahun sesuai dengan rencana penanaman dalam RKT sejak RKT disahkan; dan

k. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.

(1a) RKUPHHK disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH.

442

(2) Dalam hal RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, pemegang IUPHHK pada HTI dapat diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakannya tanpa pengesahan dari pejabat yang berwenang (self approval).

(3) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman, wajib:

a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan untuk diajukan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;

b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan;

c. dihapus;

d. dihapus.

(4) Pemegang IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman, wajib menyusun RKT untuk diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah izin diterbitkan.

(5) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1), dan ayat (4) pemegang IUPHHK pada hutan tanaman dilarang:

a. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor; dan/atau

b. meninggalkan areal kerja.

(6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dapat difasilitasi oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

27. Ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah dan ketentuan ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf d, sehingga keseluruhan Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman, IUPK, IUPJL, IUPHHBK, dan IPHHBK dapat diperpanjang, kecuali:

a. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam;

b. IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman;

443

c. IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman;

d. IPHHK dalam hutan alam.

(2) Permohonan perpanjangan untuk:

a. IUPHHK dalam hutan alam harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum izin berakhir;

a. IUPHHK pada HTHR harus diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir;

b. IUPK dan IUPJL harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir;

c. IUPHHBK harus diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum izin berakhir;

d. IPHBBK harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.

(3) Apabila pada saat berakhirnya izin, pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin menerbitkan keputusan hapusnya izin.

(4) Untuk perpanjangan:

a. IUPHHK dalam hutan alam atau IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan rekomendasi dari gubernur setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota;

b. IUPK, IUPJL, IUPHHBK dan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan oleh:

1) Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH;

2) Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH; dan

3) Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

444

28. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

(1) Berdasarkan penetapan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1):

a. Menteri, memberikan IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada areal kerja hutan kemasyarakatan, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH;

b. Gubernur, pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas kabupaten/kota yang berada dalam wilayah kewenangannya atau bupati/walikota, pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang berada dalam wilayah kewenangannya, memberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang meliputi kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, penanaman tanaman hutan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;

c. Izin yang diberikan oleh gubernur ditembuskan kepada Menteri, bupati/walikota, dan kepala KPH, dan izin yang diberikan oleh bupati/walikota ditembuskan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH.

(2) Dalam keadaan tertentu, pemberian IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada pejabat yang ditunjuk.

(3) IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada kelompok masyarakat setempat yang berbentuk koperasi.

(4) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada kelompok masyarakat setempat.

(5) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, selain melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, wajib melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

(6) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(7) Pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan dilakukan berdasarkan pedoman, kriteria, dan standar.

(8) Ketentuan mengenai pedoman, kriteria, dan standar pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan peraturan Menteri.

445


Pasal 118

(1) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak, dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil hutan hak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis, pengukuran volume/berat, penghitungan jumlah serta surat keterangan asal usul hasil hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

30. Ketentuan Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

(1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 harus sesuai dengan fisik hasil hutan yang diangkut.

(2) Kesesuaian fisik hasil hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan hasil pengukuran penguji dan hasil pengukuran oleh pengawas penguji.

(3) Dalam hal hasil pengukuran penguji dan hasil pengukuran pengawas penguji terdapat perbedaan, maka perbedaan tidak boleh melebihi toleransi yang ditetapkan Standar Nasional Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pengukuran dan pengujian diatur dengan peraturan Menteri.

31. Di antara huruf c dan huruf d ketentuan Pasal 128 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf c.1, sehingga keseluruhan Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat berupa:

a. penghentian sementara pelayanan administrasi;

b. penghentian sementara kegiatan di lapangan;

c. denda;

d. pengurangan jatah produksi; atau

e. pencabutan izin.

446

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 65, kecuali sanksi administratif berupa denda, dijatuhkan oleh Menteri.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke Kas Negara.

32. Ketentuan Pasal 129 huruf a dan huruf c diubah dan ditambah 2 (dua) huruf baru, yakni huruf d dan huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a dikenakan kepada:

a. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, Pasal 73 ayat (1) huruf f atau huruf g;

b. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf g;

c. pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i atau huruf k;

d. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf d atau Pasal 75 ayat (3) huruf a; atau

e. pemegang IPHHK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c atau huruf d.

33. Ketentuan Pasal 130 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diubah dan di antara huruf c dan huruf d disisipkan 2 (dua) huruf baru, yakni huruf c1 dan huruf c2, sehingga keseluruhan Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b dikenakan kepada:

447

a. pemegang IUPK atau IUPJL yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h;

b. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h;

c. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h;c1. pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi

yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h;

c2. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h;

d. pemegang hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);

e. pemegang hak pengelolaan hutan desa, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, huruf b atau huruf c; atau

f. pemegang IUPHHK HKm yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b atau huruf c.

34. Ketentuan Pasal 132 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf baru, yakni huruf i dan huruf j, sehingga keseluruhan Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c dikenakan kepada:

a. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d, huruf e, Pasal 74 huruf a atau huruf b, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH;

b. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), Pasal 74 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f atau huruf g, dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (lima belas) kali PSDH;

448

c. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf e atau huruf f, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH;

d. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (limabelas) kali PSDH;

e. pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e atau huruf f, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH;

f. pemegang IUPHHK pada HTI dan HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) huruf a, dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (lima belas) kali PSDH;

g. pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d atau huruf e, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH;

h. pemegang IPHHK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e, dengan keharusan membayar denda sebanyak 5 (lima) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan;

i. pemegang IPHHK atau IPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 77 ayat (2), dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan; atau

j. pemegang IPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan.

35. Di antara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 132 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132 A

Sanksi administratif berupa pengurangan jatah produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c.1 dikenakan kepada:

449

a. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) atau Pasal 73 ayat (1) huruf c;

b. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf b angka 2) atau huruf c angka 2);

c. pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) atau Pasal 75 ayat (1) huruf c;

d. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b;

e. pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Pasal 76 huruf b atau huruf c; atau

f. pemegang IUPJL yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1).

36. Ketentuan Pasal 133 huruf a sampai dengan huruf n diubah, kecuali huruf b, huruf e, dan huruf i dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d, dikenakan kepada:

a. pemegang IUPK atau IUPJL yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 1), huruf f, huruf i, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;

b. dihapus;

c. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 3), huruf f, huruf i, Pasal 73 ayat (1) huruf a, Pasal 74 huruf h, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;

450

d. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 3), huruf f, huruf i, Pasal 73 ayat (5) huruf a, huruf b angka 1), huruf c angka 1), dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;

e. dihapus;

f. pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 3), huruf f, huruf g, huruf i, Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf j, ayat (5) huruf b, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;

g. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), huruf i, Pasal 75 ayat (5) huruf b, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;

h. pemegang IUPHHK pada HTHR yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf b angka 4), atau huruf i;

i. dihapus;

j. pemegang IPHHK atau IPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf a, huruf b angka 2), huruf i, Pasal 77 ayat (1) huruf a, huruf b atau dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

k. pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf i atau Pasal 76 huruf a;

l. pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada hutan konservasi kecuali cagar alam atau zona inti taman nasional atau hutan lindung atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2) atau Pasal 98 ayat (2) huruf d;

m. pemegang hak pengelolaan hutan desa, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2) atau Pasal 91 ayat (2) huruf d; atau

451

n. pemegang IUPHHK dalam HKm yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2) atau Pasal 98 ayat (2) huruf d.


Pasal 134

(1) Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK, IUPJL, IUPHHK alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam, IUPHHK pada HTI, IUPHHK pada HTR, IUPHHK pada HTHR, IUPHHK dalam HKm, IUPHHBK, IPHHK atau IPHHBK melaksanakan kewajibannya, sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dicabut, terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali peringatan, kecuali pencabutan izin akibat melanggar Pasal 20, dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.


Pasal 141

Penetapan luas wilayah KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II



452




ttd





REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA



DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA

BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

MUHAMMAD SAPTA MURTI

453

PENJELASANATAS


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN,

SERTA PEMANFAATAN HUTAN

I. UMUM

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hutan dalam upaya menjaga kelestarian hutan, yang dilakukan, antara lain, dengan menata hutan dan menyusun rencana pengelolaan hutan, serta memanfaatkan hutan dalam rangka menjaga kelestarian hutan, perlu diatur mengenai:

1. Tata cara penetapan:

a. KPH dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan; dan

b. luas wilayah KPH yang dilakukan pada kawasan hutan setelah tahap penunjukan, penataan batas atau penetapan kawasan hutan.

2. Penetapan organisasi KPHK, KPHL, dan KPHP oleh Menteri yang dilakukan berdasarkan usulan dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya dan pertimbangan teknis dari pemerintah provinsi, kecuali penetapan organisasi KPHK tidak memerlukan usulan dari pemerintah daerah.

3. Kewenangan Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disusun oleh kepala KPH.

4. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung yang harus merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami.

454

5. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, baik pada HTI maupun HTR dan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi, harus meliputi pula kegiatan pengolahan dan pelaksanaannya diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif.

6. Jangka waktu IUPHHK:

a. restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi;

b. pada HTI dan HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi,

diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun.

7. Penerbitan IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman yang menjadi kewenangan Menteri dapat dilimpahkan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.

8. Pemegang IUPHHK dalam hutan alam atau hutan tanaman pada hutan produksi dapat diberikan perluasan areal kegiatan pada lahan yang berbeda di sekitarnya, sepanjang areal tersebut tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hutan, kecuali pemegang IUPHHK yang berkinerja buruk.

9. Larangan:

a. menebang kayu yang dilindungi;

b. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;

c. menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian atau seluruh izin pemanfaatan aliran air dan izin pemanfaatan air pada hutan lindung.

10. Jangka waktu penyusunan RKUPHHK yang dilakukan dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang.

11. Pemberian fasilitas kepada pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dalam melaksanakan kewajiban penyusunan RKUPHHK dan RKT.

12. Kelengkapan surat keterangan asal usul hasil hutan hak.

13. Pengaturan pengukuran dan pengujian terhadap kesesuaian antara dokumen dan fisik hasil hutan yang diangkut.

14. Pengenaan sanksi administratif pengurangan jatah produksi.

15. Jangka waktu penetapan luas wilayah KPH setelah tanggal pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

455


Pasal I

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fungsi yang luasnya dominan” adalah apabila dalam satu wilayah KPH terdiri lebih dari satu fungsi hutan, misalnya terdiri dari hutan yang berfungsi produksi dan hutan yang berfungsi lindung, dan jika areal dari salah satu fungsi hutan, misalnya fungsi produksi, lebih luas atau mendominasi areal yang berfungsi lindung, maka KPH tersebut dinamakan KPH produksi (KPHP).

Penentuan nama KPH berdasarkan fungsi yang luasnya dominan adalah untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam menetapkan organisasi KPH khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, Pemerintah, harus memperhatikan, antara lain, syarat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang kehutanan atau pengakuan oleh menteri.

Organisasi KPH yang ditetapkan mempunyai bentuk :

1. Sebuah organisasi pengelola hutan yang:a. mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkan

nilai ekonomi dari pemanfaatan hutan dalam keseimbangan dengan fungsi konservasi, perlindungan, dan sosial dari hutan;

b. mampu mengembangkan investasi dan menggerakkan lapangan kerja;

c. mempunyai kompetensi menyusun perencanaan dan monitoring/evaluasi berbasis spasial;

456

d. mempunyai kompetensi untuk melindungi kepentingan hutan (termasuk kepentingan publik dari hutan);

e. mampu menjawab jangkauan dampak pengelolaan hutan yang bersifat lokal, nasional dan sekaligus global (misal : peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim global/climate change); dan

f. berbasis pada profesionalisme kehutanan.

2. Organisasi yang merupakan cerminan integrasi (kolaborasi/sinergi) dari Pusat, provinsi dan kabupaten/ kota.

3. Pembentukan organisasi KPH tetap menghormati keberadaan unit-unit (izin-izin) pemanfaatan hutan yang telah ada.

4. Struktur organisasi dan rincian tugas dan fungsinya memberikan jaminan dapat memfasilitasi terselenggaranya pengelolaan hutan secara lestari.

5. Organisasi yang memiliki kelenturan (fleksibel) untuk menyesuaikan dengan kondisi/tipologi setempat serta perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pengelolaan hutan.

Ayat (2)

Dalam memberikan pertimbangan teknis dan mengusulkan penetapan organisasi KPH, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, pemerintah provinsi harus memperhatikan, antara lain, syarat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang kehutanan atau pengakuan oleh Menteri.

Ayat (3)

Dalam memberikan pertimbangan teknis dan mengusulkan penetapan organisasi KPH, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan, antara lain, syarat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang kehutanan atau pengakuan oleh Menteri.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah ketentuan mengenai kemampuan, kompetensi, dan teritorial organisasi KPH.

457

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Strategi dan kelayakan pengembangan pengelolaan hutan ditinjau dari aspek kelola kawasan, kelola hutan, dan penataan kelembagaan.

Pengembangan pengelolaan hutan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi produksi dan jasa sumberdaya hutan dan lingkungannya, baik produksi kayu, produksi bukan kayu, maupun jasa-jasa lingkungan, melalui kegiatan pokok berupa pemanfaatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan yang merupakan satu kesatuan kegiatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

458

Huruf f

Yang dimaksud dengan ”neraca sumber daya hutan” adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, melalui perbandingan antara pemanfaatan termasuk kehilangan sumber daya hutan dan pemulihan termasuk pemulihan secara alami sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui apakah cadangan sumber daya hutan kecenderungannya mengalami surplus atau defisit jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan ”para pihak” adalah pengelola KPH, perwakilan pemerintah yang berwenang, serta perwakilan masyarakat penerima manfaat dan dampak pengelolaan KPH.

Partisipasi para pihak dapat berupa penyampaian informasi sebagai bentuk partisipasi, paling rendah sampai dengan keterlibatan para pihak pada setiap tahapan proses penyusunan perencanaan pengelolaan hutan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam potensi jasa lingkungan pada hutan lindung adalah dapat berupa :

a. pengatur tata air; b. penyedia keindahan alam; c. penyedia sumber keanekaragaman hayati; atau d. penyerap dan penyimpan karbon.

Yang dimaksud dengan “unsur lingkungan” adalah unsur hayati seperti dinamika populasi flora-fauna, phytogeografi dan unsur non hayati seperti sifat fisik dan kimia tanah, bebatuan, hydrografi, suhu, dan kelembaban.

459

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “biaya” adalah biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Biaya tersebut dibayarkan kepada pengelola sumber daya air sebagai institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.

Ayat (3.a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah kriteria, pedoman, dan tata cara pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”kemampuan produktivitas lestari” adalah pertambahan ukuran (volume, berat, jumlah) pertahun dari populasi jenis hasil hutan bukan kayu yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

460

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unsur lingkungan” adalah unsur hayati dan non hayati serta proses ekosistem, antara lain, dinamika populasi flora-fauna dan phytogeografi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “biaya” adalah biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Biaya tersebut dibayarkan kepada pengelola sumber daya air sebagai institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.

Ayat (3.a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dihapus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hutan produksi yang tidak produktif” adalah hutan yang dicadangkan oleh Menteri sebagai areal pembangunan hutan tanaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “telah diperoleh keseimbangan hayati” adalah apabila kegiatan pengembalian unsur biotik serta unsur abiotik pada suatu

461

kawasan telah dilaksanakan, sehingga pada waktunya dapat dilakukan kegiatan pemanenan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)


Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)


462

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah;

a. luas areal;

b. pola pembangunan dan pengembangan;

c. kriteria lokasi;

d. hubungan hukum para pihak; dan

e. kriteria perorangan, kelompok atau koperasi yang mendapat izin HTR.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Menteri dalam menetapkan komoditas setelah mendengar pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Kegiatan untuk pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) tidak boleh menghambat program rehabilitasi hutan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

463

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Menteri, secara bertahap dan selektif, dapat melimpahkan kewenangan pemberian IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi kepada daerah, tergantung kepada kesiapan daerah yang bersangkutan, baik dari segi kelembagaan, visi atau misi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat(1)

Cukup jelas.

464

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi atau pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman, yang memperoleh IUPK atau IUPJL di areal kerjanya mengikuti ketentuan IUPK atau IUPJL.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hak bagi hasil” adalah bagi hasil antara koperasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara proporsional dengan memperhitungkan besarnya investasi yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak dalam kegiatan rehabilitasi hutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Dalam rencana kerja, antara lain, memuat pula aspek kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan, dan sosial dan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”kegiatan nyata” adalah kegiatan memasukkan peralatan mekanik paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari unit peralatan yang ditentukan ke dalam areal kerja serta membangun sarana dan prasarana untuk pemegang IUPHHK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk dalam perlindungan hutan, antara lain, meliputi:

a. mencegah adanya pemanenan pohon tanpa izin;

465

b. mencegah atau memadamkan kebakaran hutan;

c. menyediakan sarana dan prasarana pengamanan hutan;

d. mencegah perburuan satwa liar dan/atau satwa yang dilindungi;

e. mencegah penggarapan dan/atau penggunaan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

f. mencegah perambahan kawasan hutan;

g. mencegah terhadap gangguan hama dan penyakit; dan/atau

h. membangun unit satuan pengamanan hutan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tenaga profesional bidang kehutanan” adalah sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan.

Yang dimaksud dengan “tenaga lain” adalah tenaga ahli di bidang lingkungan, sosial, ekonomi, dan hukum.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

RKUPHHK dibuat berdasarkan inventarisasi berkala sepuluh tahunan yang dilakukan oleh pemegang izin berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

466

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyusun RKT” adalah RKT Pertama setelah RKUPHHK disahkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengajukan RKT” adalah RKT tahun berjalan.

Huruf d

Dihapus.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (1.a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

467

Huruf b

Termasuk dalam kriteria meninggalkan areal kerja atau pekerjaan sebelum izin berakhir adalah tidak:

1. menyediakan alat-alat atau peralatan untuk melaksanakan kegiatannya;

2. berfungsinya alat-alat atau peralatan yang tersedia;

3. ada lagi tenaga kerja tetap di areal kerjanya; atau

4. ada kegiatan pemanfaatan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah mekanisme dan prosedur, jangka waktu, kriteria, dan standar.

Pasal 96

Ayat (1)

Huruf a

Pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan hanya diizinkan memanfaatkan hasil hutan tanaman berkayu yang merupakan hasil penanamannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

468

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”dalam keadaan tertentu”, antara lain, adalah kesiapan daerah yang bersangkutan dari segi kelembagaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah :

a. tata cara pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang mencerminkan adanya keberpihakan kepada masyarakat setempat;

b. kriteria kelompok masyarakat yang mendapat izin usaha pemanfaatan hutan oleh bupati;

c. hak dan kewajiban pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan;

d. hapusnya izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan;

e. sanksi administratif pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan; dan

f. standar dan kriteria akuntabilitas hutan kemasyarakatan.

Pasal 118

Ayat (1)

Termasuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak, antara lain, meliputi kayu-kayu yang berasal dari tanah yang dibebani hak atas tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

469

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengukuran dan pengujian hasil hutan dilaksanakan oleh tenaga teknis pengukuran dan pengujian dengan maksud diperoleh hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis kehutanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Pengenaan sanksi didasarkan pada bobot pelanggarannya. Pelanggaran yang termasuk kategori berat, dikenakan sanksi pencabutan; kategori ringan, dikenakan sanksi administratif berupa denda; dan kategori lebih ringan, dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan dan/atau pelayanan administrasi, dan pengurangan jatah produksi.

Untuk mewujudkan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya untuk pelanggaran kategori berat dengan sanksi pencabutan, sebelum dilakukan pencabutan izin, terlebih dahulu wajib diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pemenuhan atas pengenaan sanksi tidak meniadakan kewajiban pemegang izin untuk membayar kewajiban pungutan di bidang kehutanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

470

Pasal 132

Huruf a

Untuk sanksi terhadap pelanggaran Pasal 73 ayat (1) huruf d, dikenakan bila melanggar salah satu kegiatan penatausahaan hasil hutan, yang meliputi Laporan Hasil Cruising, RKT, Tebangan, Laporan Hasil Produksi, membayar PSDH atau DR, kelengkapan dokumen SKSKB, FAKB, dan FAKO.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 132A

Huruf a

Pengenaan sanksi administratif berupa pengurangan jatah produksi karena tidak mengajukan RKT, hanya berlaku bagi pemegang izin untuk pengajuan RKT tahun kedua dan seterusnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

471

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 141

Penetapan KPH oleh Menteri ditindaklanjuti dengan pembangunan kelembagaan KPH.

Menteri menetapkan prioritas pembangunan kelembagaan KPH sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pengelolaan hutan.

Pasal II

Cukup jelas.


473


TENTANG

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN


Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 22, Pasal 39, Pasal 66, Pasal 80, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pem-bangunan nasional berkelanjutan diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian de-gradasi hutan dan peningkatan perekonomian nasional termasuk perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui deregulasi dan debirokratisasi yang dilandasi prinsip good governance dan pengelolaan hutan lestari;

c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, belum sepenuhnya mampu memfasilitasi keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan peraturan pemerintah yang barn tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan;

474

Mengingat : a. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

2. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.

3. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

4. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

475

5. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

6. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

7. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

8. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

9. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayo adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.

10. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.

11. Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

12. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

13. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

14. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan

476

ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

15. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

16. Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.

17. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu..

18. Hutan tanaman industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.

19. Hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

20. Hutan tanaman hasil rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.

21. Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen.

22. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

23. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

477

24. Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

25. Iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu.

26. Provisi sumber daya hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.

27. Dana reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut dari pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan.

28. Perorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.

29. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen -dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

30. Industri primer hasil hutan kayu adalah pengolahan kayo bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

31. Industri primer hasil hutan bukan kayu adalah pengolahan hasil hutan berupa bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

32. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Pasal 2

Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan.

Pasal 3

(1) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah.

(2) Seluruh kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) fungsi pokok hutan, yaitu;



c. hutan produksi.

478

(3) Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 4

(1) Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang kehutanan.

(2) Direksi BUMN bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk organisasi KPH dan menunjuk kepala KPH.

(3) Penyelenggaran pengelolaan hutan oleh BUMN, tidak termasuk kewenangan publik.

(4) Penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh BUMN bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

BAB IIKESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Pasal 5

KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi;

a. KPH konservasi (KPHK);

b. KPH lindung (KPHL); dan

c. KPH produksi (KPHP).

Pasal 6

(1) KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan.

(2) Dalam hal satu KPH, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan penetapan KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsi yang luasnya dominasi.

Pasal 7

(1) Menteri menetapkan luas wilayah KPH dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan dalam satu wilayah daerah aliran sungai (DAS) atau satu kesatuan wilayah ekosistem.

479

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas satu KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

(3) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata cara penetapan KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan.

(4) Penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh BUMN bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

BAB IIKESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Pasal 5

KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi;

a. KPH konservasi (KPHK);

b. KPH lindung (KPHL); dan

c. KPH produksi (KPHP).

Pasal 6

(1) KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan.

(2) Dalam hal satu KPH, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan penetapan KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsi yang luasnya dominasi.

Pasal 7

(1) Menteri menetapkan luas wilayah KPH dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan dalam satu wilayah daerah aliran sungai (DAS) atau satu kesatuan wilayah ekosistem.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas satu KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

(3) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata cara penetapan KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan.

480

Pasal 8

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, sesuai kewenangannya, menetapkan organisasi KPH.

(2) Organisasi KPH yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi organisasi:

a. KPHK; atau

b. KPHL dan KPHP yang wilayah kerjanya lintas provinsi.

(3) Organisasi KPH yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi organisasi KPHL dan KPHP lintas kabupaten/kota.

(4) Organisasi KPH yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi organisasi KPHL dan KPHP dalam wilayah kabupaten/kota.

(5) Pembentukan organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada pedoman, kriteria dan standar.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria dan standar pembentukan organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan Menteri.

Pasal 9

(1) Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi:

a. menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :

1. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;

2. pemanfaatan hutan

3. penggunaan kawasan hutan;

4. rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan

5. perlindungan hutan dan konservasi alam.

b. menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;

c. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;

d. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;

e. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

481

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diatur dengan peraturan Menteri berdasarkan peraturan pemerintah ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, angka 4, dan angka 5 diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah yang lain.

Pasal 10

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya.

(2) Dana bagi pembangunan KPH bersumber dari:

a. APBN;

b. APBD; dan/atau

c. dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IIITATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA

PENGELOLAAN HUTAN

Pasal 11

(1) Tata hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada setiap KPH di semua kawasan hutan.

(2) Pada areal tertentu dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa dan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).

(3) Dalam kegiatan tata hutan, KPH harus memperhatikan areal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

(1) Kegiatan tata hutan di KPH terdiri dari :a. tata batas;b. inventarisasi hutan;c. pembagian ke dalam blok atau zona;d. pembagian petak dan anak petak; dane. pemetaan.

482

(2) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa inventarisasi penataan hutan yang disusun dalam bentuk buku dan peta penataan KPH.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi KPH.

Pasal 13

(1) Kepala KPH, menyusun rencana pengelolaan hutan berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dengan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dan dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan.

(2) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. rencana pengelolaan hutan jangka panjang; dan

b. rencana pengelolaan hutan jangka pendek.

(3) Rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun oleh Kepala KPH.

(4) Rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat unsur-unsur sebagai berikut:

a. tujuan yang akan dicapai KPH;

b. kondisi yang dihadapi; dan

c. strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.

(5) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPH

(6) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat unsur-unsur sebagai berikut:

a. tujuan pengelolaan hutan lestari dalam skala KPH yang bersangkutan;

b. evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya;

c. target yang akan dicapai;

d. basis data dan informasi;

e. kegiatan yang akan dilaksanakan;

f. status neraca sumber daya hutan;

g. pemantauan evaluasi, dan pengendalian kegiatan; dan

h. partisipasi para pihak.

483

(7) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek disusun berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang.

Pasal 14

(1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya, mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disusun oleh kepala KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

(2) Kepala KPH mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka pendek yang disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

Pasal 15

(1) Rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus disahkan oleh Menteri paling lambat 5 (lima) tahun, sejak organisasi KPH ditetapkan.

(2) Dalam wilayah KPH yang telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan hutan dengan izin pemanfaatan hutan.

(3) Dalam wilayah KPH yang dalam jangka waktu 5 tahun belum memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan pemanfaatan hutan dapat dilaksanakan berdasarkan pada rencana kehutanan tingkat nasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 16

Menteri menunjuk instansi kehutanan untuk menyusun rencana dan kegiatan pengelolaan hutan dalam wilayah KPH yang belum terbentuk organisasi KPH.

BAB IVPEMANFAATAN HUTAN

Bagian KesatuPemanfaatan Hutan

Pasal 17

(1) Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.

484

(2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:

a. pemanfaatan kawasan;

b. pemanfaatan jasa lingkungan;

c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan

d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

(3) Pemanfaatan hutan dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.

Pasal 18

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu kawasan;

a. hutan konservasi, kecuali pada cagar alam, zona rimba, dan zona inti dalam taman nasional;


c. hutan produksi

Pasal 19

Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan yang meliputi:

a. IUPK;

b. IUPJL;

c. IUPHHK;

d. IUPHHBK;

e. IPHHK ; dan

f. IPHHBK.

Pasal 20

(1) Izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin.

(2) Areal izin pemanfaatan hutan tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

485

Pasal 21

(1) Untuk wilayah tertentu, Menteri dapat menugaskan kepala KPH untuk menyelenggarakan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan.

(2) Penyelenggaraan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan dalam wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KeduaPemanfaatan Hutan Pada Hutan Konservasi

Pasal 22

Pada hutan konservasi, pemberian izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Bagian KetigaPemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung

Paragraf 1Umum

Pasal 23

(1) Pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan melalui kegiatan:

a. pemanfaatan kawasan;

b. pemanfaatan jasa lingkungan; atau

c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

(2) Dalam blok perlindungan pada hutan lindung, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

486

Paragraf 2Pemanfaatan Kawasan Pada Hutan Lindung

Pasal 24

(1) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha :

a. budidaya tanaman obat;

b. budidaya tanaman hias;

c. budidaya jamur;

d. budidaya lebah;

e. penangkaran satwa liar;

f. rehabilitasi satwa; atau

g. budidaya hijauan makanan ternak.

(2) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;

b. pengolahan tanah terbatas;

c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;

d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau

e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 3Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Lindung

Pasal 25

(1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:a. pemanfaatan jasa aliran air;b. pemanfaatan air;c. wisata alam;d. perlindungan keanekaragaman hayati;e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau L penyerapan dan/atau

penyimpanan karbon.

487

(2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan tidak:

a. mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;

b. mengubah bentang alam; dan

c. merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.

(3) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung, harus membayar kompensasi kepada Pemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 4Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Lindung

Pasal 26

(1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, antara lain berupa :a. rotan;b. madu;c. getah;d. buah;e. jamur; atauf. sarang burung walet.

(2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan:a. hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami;b. tidak merusak lingkungan; danc. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.

(3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.

(4) Pada hutan lindung, dilarang;a. memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan

produktifitas lestarinya;b. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-

undang.

488

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 5Izin Pemanfaatan Hutan pada hutan lindung

Pasal 27

(1) Dalam satu izin pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dapat meliputi beberapa izin kegiatan usaha budidaya tanaman obat, tanaman bias, jamur dan lebah.

(2) Pemberi izin, dilarang mengeluarkan lagi izin pada areal pemanfaatan kawasan atau jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah mendapatkan izin pemanfaatan hutan, kecuali izin untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu (1PHHBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dapat dikeluarkan dengan komoditas yang berbeda.

Paragraf 6Jangka Waktu Izin Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung

Pasal 28

(1) Jangka waktu IUPK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, sesuai dengan jenis usahanya, diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(2) IUPK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

(3) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:a. paling luas 50 (lima puluh) hektar untuk setiap izin;b. paling banyak 2 (dua) izin untuk setiap perorangan atau koperasi dalam

setiap kabupaten/kota.

Pasal 29

(1) Jangka waktu IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin :a. pemanfaatan jasa aliran air diberikan untuk jangka waktu paling lama 25

(dua puluh lima) tahun;

489

b. pemanfaatan air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan volume paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari debit;

c. wisata slam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas blok pemanfaatan;

d. perlindungan keanekaragaman hayati diberikan untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;

e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan diberikan untuk jangka waktu dan luas sesuai kebutuhan; dan

f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.

(2) IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

Pasal 30

(1) Jangka waktu IPHHBK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, sesuai dengan lokasi, jumlah, dan jenis hasil hutan bukan kayu yang dipungut, diberikan paling lama 1 (satu) tahun, kecuali untuk pemungutan sarang burung walet, diberikan paling lama 5 (lima) tahun.

(2) IPHHBK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan, kecuali untuk pemungutan sarang burung walet dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

Bagian KeempatPemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi

Paragraf 1Umum

Pasal 31

(1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya.

490

(2) Pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui kegiatan :

a. usaha pemanfaatan kawasan;

b. usaha pemanfaatan jasa lingkungan;

c. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam;

d. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;

e. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;

f. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;

g. pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam;

h. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;

i. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman.

Paragraf 2Pemanfaatan Kawasan Pada Hutan Produksi

Pasal 32

(1) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha :

a. budidaya tanaman obat;

b. budidaya tanaman bias;

c. budidaya jamur;

d. budidaya lebah;

e. penangkaran satwa; dan

f. budidaya sarang burung walet.

(2) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan :

a. luas areal pengolahan dibatasi;

b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;

c. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan

d. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

491

Paragraf 3Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi

Pasal 33

(1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan:

a. pemanfaatan jasa aliran air;

b. pemanfaatan air;

c. wisata alam;


e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan

f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

(2) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan :

a. tidak mengubah bentang alam;

b. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan/atau

c. tidak mengurangi fungsi utamanya.

(3) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan air pada hutan produksi, harus membayar kompensasi kepada Pemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 4Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam

Pada Hutan Produksi

Pasal 34

(1) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui kegiatan usaha :

a. pemanfaatan hasil hutan kayu; atau

b. pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.

492

(2) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.

Pasal 35

(1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, sesuai dengan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan.

(2) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 36

(1) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b hanya dilakukan dengan ketentuan:a. hutan produksi harus berada dalam satu kesatuan kawasan hutan;b. luas dan letak kawasan hutan produksi masih produktif, tetapi tidak layak

untuk dijadikan 1 (satu) unit izin usaha; danc. kawasan hutan produksi yang tidak produktif, harus berupa tanah kosong,

alang-alang dan/atau semak belukar.

(2) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam belum diperoleh keseimbangan, dapat diberikan IUPK, IUPJL, atau IUPHHBK pada hutan produksi.

(3) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam telah diperoleh keseimbangan, dapat diberikan IUPHHK pada hutan produksi.

(4) IUPK, IUPJL, IUPHHK atau IUPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada badan usaha milik swasta (BUMS).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

493

Paragraf 5Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman

Pada Hutan Produksi

Pasal 37

Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dapat dilakukan pada:

a. HTI;

b. HTR; atau

c. HTHR.

Pasal 38

(1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayo pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.

(2) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

(3) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif.

(4) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTI merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.

(5) Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dapat membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTI.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 39

(1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berupa:

a. tanaman sejenis; dan

b. tanaman berbagai jenis

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanaman sejenis dan berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

494

Pasal 40

(1) Menteri, dalam hutan tanaman pada hutan produksi, mengalokasikan dan menetapkan areal tertentu untuk membangun HTR, berdasarkan usulan KPH atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.

(3) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

(4) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif.

(5) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTR merupakan asset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.

(6) Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTR.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 41

(1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dapat berupa:

a. tanaman sejenis; dari

b. tanaman berbagai jenis.

(2) Untuk melindungi hak-hak HTR dalam hutan tanaman, Menteri menetapkan harga dasar penjualan kayu pada HTR.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanaman sejenis dan berbagai jenis serta penetapan harga dasar diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 42

(1) Pada hutan produksi, berdasarkan rencana pengelolaan KPH, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTHR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan melalui penjualan tegakan.

495

(2) Kegiatan penjualan tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemanenan, pengamanan, dan pemasaran.

(3) Penjualan tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satu kesatuan luas petak yang diusulkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(4) Dalam kawasan hutan pada HTHR yang telah dilakukan penjualan tegakan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan IUPHHK pada HTI atau IUPHHK pada HTR kepada perorangan, koperasi, BUMN, atau BUMS.

(5) Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI atau HTR oleh perorangan, koperasi, BUMN, atau BUMS dilakukan sesuai dengan kegiatan sebagaimana maksud dalam Pasal 38 atau Pasal 40.

(6) BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi atau perorangan sebagai pemegang izin harus membayar harga tegakan yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(7) Bagi koperasi yang anggotanya memiliki investasi saat rehabilitasi, harga tegakan yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus dibayar oleh masing-masing anggota sesuai dengan besar investasinya setelah dilakukan pembagian laba usaha secara proporsional dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjualan tegakan, pembayaran harga tegakan, dan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (7) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 6Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam

Pada Hutan Produksi

Pasal 43

(1) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, antara lain berupa pemanfaatan:

a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

496

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenal usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 7Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman

Pada Hutan Produksi

Pasal 44

(1) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f, antara lain berupa pemanfaatan:

a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;

b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

(2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 8Pemungutan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam

Pada Hutan Produksi

Pasal 45

(1) Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (2) huruf g diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan.

(2) Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (2) huruf g diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.

497

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 9Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam

Pada Hutan Produksi

Pasal 46

(1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan.

(2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga.

(3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 10Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman

Pada Hutan Produksi

Pasal 47

(1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf i diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan.

(2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil rehabilitasi.

(3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji,

498

daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga.

(4) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa tumbuhan liar dan satwa liar diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 11Izin Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi

Pasal 48

(1) Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), wajib disertai dengan izin pemanfaatan.

(2) Pemberi izin, dilarang mengeluarkan izin;a. dalam wilayah kerja BUMN bidang kehutanan yang telah mendapat

pelimpahan untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

b. dalam areal hutan yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f.

(3) Pemberi izin, dapat mengeluarkan IPHHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g, huruf h, dan huruf i dalam areal hutan yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan dengan komoditas yang berbeda.

(4) IUPHHK dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 12Jangka Waktu Izin Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi

Pasal 49

(1) Jangka waktu IUPK pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, diberikan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan jenis usahanya dan dapat diperpanjang.

499

(2) Perpanjangan IUPK diberikan berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

(3) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :

a. paling luas 50 (lima puluh) hektar;

b. setiap perorangan atau koperasi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) izin untuk setiap kabupaten/kota.

Pasal 50

(1) Jangka waktu IUPJL pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ditentukan sebagai berikut:

a. usaha pemanfaatan jasa aliran air diberikan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dengan volume paling tinggi 20% (duapuluh perseratus) dari debit air permukaan yang tersedia, dengan ketentuan tidak mengurangi hak publik;

b. usaha pemanfaatan air diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan volume paling tinggi 20% (duapuluh perseratus) dari debit air;

c. usaha wisata alam diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari blok pemanfaatan;

d. usaha pemanfaatan perlindungan keanekaragaman hayati diberikan paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;

e. usaha penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan luas arealnya diberikan sesuai kebutuhan; dan

f. usaha penyerapan karbon dan usaha penyimpanan karbon diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.

(2) IUPJL sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh pemberi izin.

Pasal 51

(1) Jangka waktu IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a diberikan paling lama 55 (lima puluh lima) tahun.

(2) IUPHHK dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri.

500

Pasal 52

(1) Jangka waktu IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, diberikan paling lama 100 (seratus) tahun.

(2) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.

(3) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 53

(1) Jangka waktu IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, diberikan paling lama 100 (seratus) tahun.

(2) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.

(3) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 54

(1) Jangka waktu IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, diberikan paling lama 100 (seratus) tahun.

(2) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.

(3) IUPHHK hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 55

Jangka waktu IUPHHK pada HTHR dalam tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Menteri.

Pasal 56

Jangka waktu IUPHHBK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

501

Pasal 57

Jangka waktu IUPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

Pasal 58

Jangka waktu IPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh pemberi izin.

Pasal 59

(1) Jangka waktu IPHHK dan IPHHBK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, diberikan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.

(3) IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh pemberi izin.

Bagian KelimaKewenangan Pemberian Izin

Pasal 60

(1) IUPK diberikan oleh :

a. Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur dan kepala KPH;

b. Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota, dan kepala KPH;

c. Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH;


502

(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria dan standar pemberian IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 61

(1) IUPJL diberikan oleh :a. Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah

kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan Kepala KPH.

b. Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH;

c. Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH; atau


(2) IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria dan standar pemberian IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 62

(1) IUPHHK pada hutan alam diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.

(2) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam diberikan oleh Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.

(3) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri, berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.

(4) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada gubernur.

(5) IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.

503

Pasal 63

IUPHHBK pada hutan alam diberikan oleh :

a. Bupati/walikota, pada areal hutan alam yang berada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan Kepala KPH;

b. Gubernur, pada areal hutan alam lintas kabupaten/kota yang berada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH; atau

c. Menteri, pada areal hutan alam lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH.

Pasal 64IPHHK diberikan oleh :

a. Bupati/walikota, pada areal hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur dan kepala KPH;

b. Gubernur, pada areal hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH; atau

c. Menteri, pada areal hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.

Pasal 65

IPHHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman diberikan oleh:

a. Bupati/walikota, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman yang ada diwilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH; atau

b. Gubernur, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman lintas provinsi yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH.

Pasal 66

(1) Pemberian IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, dan IPHHBK sebagaimana dimaksud Pasal 61 sampai dengan Pasal 65 dilakukan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.

(2) Ketentuan lebih !anjut mengenai pedoman, kriteria, dan standar pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

504

Bagian KeenamSubyek Pemegang Izin

Pasal 67

(1) IUPK dapat diberikan kepada :

a. perorangan; atau

b. koperasi.

(2) IUPJL dapat diberikan kepada :

a. perorangan;

b. koperasi;

c. BUMS Indonesia ;

d. BUMN; atau

e. BUMD.

(3) IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada:

a. perorangan;

b. koperasi;

c. BUMS Indonesia;

d. BUMN; atau

e. BUMD.

(4) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada :

a. koperasi;

b. BUMS Indonesia;

c. BUMN; atau

d. BUMD.

(5) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada :

a. perorangan; atau

b. koperasi.

(6) IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada :

a. perorangan;

b. koperasi;

c. BUMS Indonesia;

d. BUMN; atau

e. BUMD.

505

(7) IUPHHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman pada hutan produksi dapat diberikan kepada :

a. perorangan;

b. koperasi;

c. BUMS Indonesia;

d. BUMN; atau

e. BUMD.

(8) IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada:

a. perorangan;atau

b. koperasi;

(9) IPHHBK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada:

a. perorangan; atau

b. koperasi.

(10) IPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi dapat diberikan kepada :

a. perorangan; atau

b. koperasi.

Bagian KetujuhTata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin

Pasal 68

(1) IUPK, IUPJL, IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman, IUPHHBK, IPHHK dan IPHHBK diberikan dengan cara mengajukan permohonan.

(2) Pemberian IUPHHK pada hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyeleksi para pemohon izin dan status kawasan hutan yang dimohon.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 69

Pemanfaatan hutan yang kegiatannya dapat mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan, diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

506

Bagian KedelapanHak dan Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan

Pasal 70

(1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.

(2) Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, yang memiliki kinerja baik berhak mendapat prioritas untuk memperoleh IUPHHK HTI dilokasi lain yang ada disekitarnya dan/atau di tempat yang berbeda sepanjang dalam lokasi tersebut belum dibebani oleh izin usaha pemanfaatan hutan.

(3) Pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, berhak mendapat pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Pemegang IUPHHK pada HTHR yang berbentuk koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7) mendapat hak bagi hasil sesuai dengan besarnya investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan rehabilitasi hutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pemegang IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 71

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib :

a. menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh KPH;

b. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat :

1. 6 (enam) bulan sejak diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;

2. 1 (satu) bulan sejak diberikan izin pemungutan hasil hutan;

3. 1 (satu) tahun untuk IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam maupun hutan tanaman; atau

4. 6 (enam) bulan sejak diberikan izin penjualan tegakan hasil hutan dalam hutan hasil rehabilitasi;

c. melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam maupun hutan tanaman;

d. melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;

507

e. menata-usahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;

f. mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;

g. melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat; dan

h. menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, BUMN, BUMD, BUMS, pemegang IUPJL, IUPHHK dan IUPHHBK, wajib melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 73

(1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHK dalam hutan alam, wajib :

a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh area] keda, paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, dan diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;

b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk disahkan oleh Icepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

c. mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;

d. melakukan penatausahaan hasil hutan;

e. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;

f. menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan; dan

g. menyampaikan laporan kinerja pemegang izin secara periodik kepada Menteri.

(2) Dalam hal RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, pemegang IUPHHK dalam hutan

508

alam dapat diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakannya tanpa pengesahan dari pejabat yang berwenang (self approval).

(3) RKUPHHK disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH.

(4) RKUPHHK dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh pemegang izin dan dilaporkan kepada kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(5) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam, wajib :

a. menyusun RKUPHHK pada hutan restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sesuai jangka waktu berlakunya izin dan hams selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan.

b. pada areal yang belum tercapai keseimbangan ekosistemnya;1) menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan

jasa lingkungan, dan/atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin dan hams selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan untuk diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;

2) menyusun rencana kerja tahunan (RKT) pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan/atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu berdasarkan rencana kerja usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

c. pada areal yang sudah tercapai keseimbangan ekosistemnya;1) menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

(RKUPHHK) untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu diberikan, untuk diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;

2) menyusun rencana kerja tahunan (RKT) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan RKUPHHK dan disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

d. melaksanakan RKT sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dan huruf c angka 2) yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya bila telah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, tanpa memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang (self approval).

509

e. melaksanakan penatausahaan hasil hutan pada masa kegiatan pemanenan.

f. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan pada masa kegiatan pemanenan.

g. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.

Pasal 74

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (4), pemegang IUPHHK pada hutan alam, dilarang:

a. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;

b. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 3% (tiga perseratus) dari volume per jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT;

c. menebang kayu sebelum RKT disahkan;

d. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;

e. menebang kayu dibawah batas diameter yang diizinkan;

f. menebang kayu diluar blok tebangan yang diizinkan;

g. menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau

h. meninggalkan areal kerja.

Pasal 75

(1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman, wajib:

a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;

b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;


d. menyusun RKUPHHK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH;

510

e. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;

f. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;

g. melaksanakan sistem silvikultur sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan;

h. menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri hasil hutan;

i. menyediakan areal paling tinggi 5% (lima perseratus) dari luas areal sebagai ruang tanaman kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat setempat;

j. melakukan penanaman paling rendah 50% (lima puluh perseratus) dari luas areal tanaman, bagi pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman berdasarkan daur dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya izin; dan

k. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.

(2) Dalam hal RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, pemegang IUPHHK pada HTI dapat diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakannya tanpa pengesahan dari pejabat yang berwenang (self approval).

(3) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j, pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman, wajib:

a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan untuk diajukan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;

b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan;

c. melaksanakan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya bila telah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri, tanpa memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang (self approval), dan

d. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.

(4) Pemegang IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman, wajib menyusun RKT untuk diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah izin diterbitkan atau sebelum RKT tahun berjalan berakhir untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

511

(5) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1), dan ayat (4) pemegang IUPHHK pada hutan tanaman dilarang :

a. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor; dan/atau

b. meninggalkan areal kerja.

Pasal 76

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHBK, wajib:

a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (RKUPHHBK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, untuk diajukan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan wilayah kewenangannya guna mendapatkan persetujuan;

b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHBK untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur atau bupati/walikota;


d. melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu; dan

e. melakukan pengujian hasil hutan bukan kayu.

Pasal 77

(1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, pemegang IPHHK, wajib :

a. melakukan pemungutan hasil hutan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal izin diberikan;

b. melakukan pemungutan hasil hutan sesuai dengan izin yang diberikan;

c. melakukan perlindungan hutan dari gangguan yang berakibat rusaknya hutan di sekitar pemukimannya;

d. menyusun rencana pemungutan hasil hutan kayu yang dibutuhkan untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota; dan

e. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan.

(2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPHHK, dilarang memungut hasil hutan yang melebihi 5 % ( lima perseratus) dari target volume perjenis hasil hutan yang tertera dalam izin.

512

Pasal 78

Pemegang IPHHBK, dilarang memungut hasil hutan yang melebihi 5% (lima perseratus) dari target volume perjenis hasil hutan yang tertera dalam izin.

Bagian KesembilanIuran dan Dana Pemanfaatan Hutan

Pasal 79

(1) Iuran dan dana pemanfaatan hutan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya hutan, terdiri dari:

a. IIUPH;

b. PSDH;

c. DR;

d. dana hasil usaha penjualan tegakan;

e. pungutan dari pengusahaan pariwisata alam;

f. penerimaan dari pungutan kunjungan wisata ke kawasan hutan wisata, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata laut;

g. iuran pengambilan/penangkapan dan pengangkutan satwa liar dan tumbuhan alam yang tidal dilindungi undang-undang serta jarahan satwa buru;

h. penerimaan dari denda pelanggaran eksploitasi hutan;

i. penerimaan dari jenis tumbuhan dan satwa liar, yang dilindungi undang-undang, yang diambil dari alam maupun penangkaran; dan

j. penerimaan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan.

(2) IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berdasarkan pada luas hutan yang diberikan dalam izin.

(3) IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipungut sekali pada saat izin usaha pemanfaatan hutan diberikan.

(4) PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan kepada pemegang:

a. IUPK;

b. IUPJL;

c. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan alam;

513

d. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman; atau

e. IPHHK dan/atau IPHHBK.

(5) DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan kepada pemegang IUPHHK dalam hutan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(6) Dana hasil penjualan tegakan, dikenakan kepada pemegang IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dan kepala KPH yang mendapat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, pembayaran, dan penyetoran iuran dan dana pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 80

(1) Pemungutan PSDH dan DR atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan pemungutan PSDH atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman didasarkan pada laporan hasil produksi.

(2) Pemungutan PSDH hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan alam atau hutan tanaman didasarkan pada laporan hasil produksi.

(3) Pemungutan PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi:

a. hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan;

b. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan; atau

c. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat.

(4) Pengenaan DR sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi:

a. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman;

b. hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan;

c. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan; atau

d. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat.

514

Bagian KesepuluhPerpanjangan dan Hapusnya Izin

Paragraf 1Perpanjangan Izin

Pasal 81

(1) IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, dan IPHHBK dapat diperpanjang, kecuali:

a. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam;

b. IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman;

c. IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman;

(2) Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat sepersepuluh dari sisa waktu berlakunya izin.

(3) Apabila pada saat berakhirnya izin, pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin menerbitkan keputusan hapusnya izin.

(4) Dalam hal permohonan perpanjangan izin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. untuk perpanjangan IUPK, IUPJL, IUPHHBK dan IPHHBK diberikan oleh:

1) Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH;

2) Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH; dan

3) Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.

b. untuk perpanjangan IUPHHK dalam hutan alam atau IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan rekomendasi clan gubemur setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan inn sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

515

Paragraf 2Hapusnya Izin

Pasal 82

(1) Izin pemanfaatan hutan hapus, apabila :

a. jangka waktu izin telah berakhir;

b. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;

c. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir; atau

d. telah memenuhi target luas, volume atau berat yang diizinkan dalam izin pemungutan hasil hutan.

(2) Sebelum izin hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, terlebih dahulu diaudit oleh pemberi izin.

(3) Hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;

(4) Pada saat hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk IUPHHK dalam hutan alam, baik barang tidak bergerak maupun tanaman yang telah ditanam dalam areal kerja, seluruhnya menjadi milik negara.

(5) Pada saat hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk IUPHHK dalam hutan tanaman, terhadap barang tidak bergerak menjadi milik negara, sedangkan tanaman yang telah ditanam dalam areal kerja menjadi aset pemegang izin.

(6) Dengan hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota tidak bertanggung jawab atas kewajiban pemegang izin terhadap pihak ketiga.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri.

516

Bagian KesebelasPemberdayaan Masyarakat Setempat

Paragraf 1Umum

Pasal 83

(1) Untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

(2) Pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Pemerintah, propinsi, kabupaten/kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kepala KPH.

Pasal 84

Pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dapat dilakukan melalui :

a. hutan desa;

b. hutan kemasyarakatan; atau

c. kemitraan.

Paragraf 2Hutan Desa

Pasal 85

Hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a dapat diberikan pada hutan lindung dan hutan produksi.

Pasal 86

(1) Menteri menetapkan areal kerja hutan desa berdasarkan usulan bupati/walikota sesuai kriteria yang ditentukan dan rencana pengelolaan yang disusun oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kriteria dan tata cara penetapan areal kerja hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

517

Pasal 87

(1) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan desa dilakukan dengan memberikan hak pengelolaan kepada lembaga desa.

(2) Hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan tata areal, penyusunan rencana pengelolaan areal, serta pemanfaatan hutan serta rehabilitasi dan perlindungan hutan.

(3) Pemanfaatan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada pada:a. hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan

jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu.b. hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa

lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan hutan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 88

(1) Dalam memberikan hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya memberikan fasilitasi yang meliputi pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap pasar.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 89

(1) Berdasarkan penetapan areal kerja hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88:a. Menteri, memberikan IUPHHK dalam hutan desa dengan tembusan kepada

gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH.b. Gubernur, selain memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

88 ayat (1), memberikan hak pengelolaan hutan desa.

(2) Dalam keadaan tertentu, pemberian IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur.

(3) Lembaga desa sebagai pemegang hak pengelolaan hutan desa, wajib melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari yang dituangkan dalam peraturan desa.

518

(4) Lembaga desa menyusun rencana pengelolaan hutan desa bersama kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk sebagai bagian dari rencana pengelolaan hutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang pemberian IUPHHK dan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 90

(1) Hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.

(2) Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan hams dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Pasal 94

(1) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan.

(2) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada :

a. hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu.

b. hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 95

(1) Dalam memberikan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya memberikan fasilitasi yang meliputi pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar serta pembinaan dan pengendalian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

519

Pasal 96

(1) Berdasarkan penetapan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1):

a. Menteri, memberikan IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada areal kerja hutan kemasyarakatan, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/ walikota, dan kepala KPH;

b. Gubernur, pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya dan bupati/walikota, pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada dalam wilayah kewenangannya memberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, yang meliputi kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, penanaman tanaman hutan berkayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;

c. Izin yang diberikan oleh gubemur ditembuskan kepada Menteri, bupati/walikota, dan kepala KPH, dan izin yang diberikan oleh bupati/walikota ditembuskan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH.

(2) Dalam keadaan tertentu pemberian IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur.

(3) IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada kelompok masyarakat yang berbentuk koperasi.

(4) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada kelompok masyarakat setempat.

(5) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan selain melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, wajib melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari.

(6) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(7) Pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan dilakukan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.

(8) Ketentuan mengenai pedoman, kriteria, standar pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan peraturan Menteri.

520

Pasal 97

(1) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.

(2) Kawasan hutan yang ditetapkan untuk hutan kemasyarakatan, dilarang di-gunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan dan barns dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Pasal 98

(1) Setiap pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan dikenakan PSDH dan/atau DR.

(2) Setiap pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan, wajib :

a. menyusun rencana kerja IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan selama berlakunya izin;

b. melaksanakan penataan batas IUPHHK HKm;c. melakukan perlindungan hutan; ataud. melaksanakan penatausahaan hasil hutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 4Kemitraan

Pasal 99

(1) Pemberdayaan masyarakat setempat dapat dilaksanakan melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, dalam hal :a. kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan izin pemanfaatan hutan;

ataub. kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan hak pengelolaan hutan

kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang kehutanan.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, wajib memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat setempat dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan hutan.

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat setempat.

521

(4) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan tidak mengubah kewenangan dari pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan kepada masyarakat setempat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VHUTAN HAK

Pasal 100

(1) Hutan hak dapat ditetapkan sebagai hutan yang berfungsi :

a. konservasi;

b. lindung; atau

c. produksi.

(2) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya.

(3) Pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 101

Pemerintah menetapkan hutan hak yang berfungsi konservasi dan lindung dengan memberikan kompensasi.

Pasal 102

(1) Hutan hak yang berfungsi konservasi dan/atau lindung dapat diubah statusnya menjadi kawasan hutan.

(2) Dalam hal hutan hak ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung atau kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan ganti rugi kepada pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

522

Pasal 103

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, wajib mengembangkan hutan hak melalui fasilitasi, penguatan kelembagaan, dan sistem usaha.

BAB VIINDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 104

(1) Industri primer hasil hutan bertujuan untuk :a. meningkatkan nilai tambah hasil hutan;b. menggunakan bahan baku secara efisien;c. menciptakan lapangan kerja ;d. mewujudkan industri yang efisien, produktif dan berdaya saing tinggi;e. mencegah timbulnya kerusakan sumber daya hutan dan pencemaran

Iingkungan hidup; danf. mengamankan sumber bahan baku dalam rangka pengelolaan hutan

lestari.

(2) Industri primer hasil hutan terdiri dari :a. industri primer hasil hutan kayu; danb. industri primer hasil hutan bukan kayu.

(3) Kapasitas izin industri primer hasil hutan tidak melebihi daya dukung pengelolaan hutan lestari.

(4) Sumber bahan baku industri primer hasil hutan dapat berasal dari hutan alam, hutan tanaman, hutan hak, perkebunan berupa kayu dan impor.

Pasal 105

(1) Menteri berwenang mengatur, membina dan mengembangkan industri primer hasil hutan yang meliputi seluruh industri:a. pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian;b. pengolahan kayu bulat menjadi serpih kayu (wood chip), veneer, kayu lapis

(plywood), Laminated Veneer Lumber, danc. pengolahan bahan baku bukan kayu yang langsung dipungut dari hutan.

523

(2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.

Bagian KeduaPerizinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Pasal 106

(1) Setiap pendirian industri primer hasil hutan kayu, wajib memiliki izin usaha industri.

(2) Setiap perluasan industri primer hasil hutan kayu, wajib memiliki izin perluasan usaha industri.

Pasal 107

(1) Izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dapat diberikan kepada:a. perorangan;b. koperasi;c. BUMS Indonesia;d. BUMN; ataue. BUMD.

(2) Izin usaha industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 2000 (dua ribu) meter kubik pertahun, dapat diberikan kepada:a. perorangan; ataub. koperasi.

(3) Tanda daftar industri untuk industri primer hasil hutan bukan kayu hutan tanaman, dapat diberikan kepada:a. perorangan; ataub. koperasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut untuk industri primer hasil hutan bukan kayu hutan tanaman diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 108

(1) Izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi.

(2) Evaluasi terhadap industri primer hasil hutan kayu dilakukan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

524

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman evaluasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi terhadap industri primer hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 109

Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu, untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya, dapat mengembangkan hutan hak atau bekerja sama dengan pemegang hutan hak.

Bagian KetigaTata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Industri Primer

Hasil Hutan Kayu

Pasal 110

(1) Permohonan izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diajukan kepada Menteri, untuk :a. Industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi di atas 6000

(enam ribu) meter kubik pertahun, dengan tembusan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, gubernur, dan bupati/walikota.

b. Industri primer hasil hutan kayu yang mengolah langsung kayu bulat menjadi serpih kayu (wood chips), vinir (veneer), kayu lapis (plywood), Laminated Veneer Lumbar (LVL), dengan kapasitas produksi di atas 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun, dengan tembusan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, gubernur dan bupati/walikota.

(2) Permohonan izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu diajukan kepada gubernur, untuk :a. Industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan

6000 (enam ribu) meter kubik pertahun, dengan tembusan kepada Menteri dan bupati/walikota.

b. Industri primer hasil hutan kayu yang mengolah langsung kayu bulat menjadi serpih kayu (wood chips), vinir (veneer), kayu lapis (plywood), Laminated Veneer Lumbar (LVL), dengan kapasitas produksi sampai dengan 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun, dengan tembusan kepada Menteri dan bupati/walikota.

525

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan izin usaha dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KeempatPerizinan Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 111

(1) Industri primer hasil hutan bukan kayu skala kecil, wajib memiliki tanda daftar industri untuk mendapatkan izin usaha industri.

(2) Setiap pendirian atau perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu skala menengah dan skala besar, wajib memiliki izin usaha industri atau izin perluasan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 112

(1) Tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu, berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini, dan dievaluasi paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman evaluasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi industri primer hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KelimaTata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Industri Primer

Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 113

(1) Perrnohonan tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu diajukan kepada bupati/walikota.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan.

526

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KetujuhHak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 114

(1) Setiap pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu berhak mendapatkan pelayanan dad pemberi izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 115

(1) Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu, wajib:

a. menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;

b. mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;

c. menyusun dan menyampaikan rencana pemenuhan bahan balm industri (RPBBI) setiap tahun;

d. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;

e. membuat atau menyampaikan laporan mutasi kayu bulat (LMKB) atau laporan mutasi hasil hutan bukan kayu (LMHHBK);

f. membuat dan menyampaikan laporan mutasi hasil hutan olahan (LMHHO);

g. melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;

h. melapor secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan;

i. mempekerjakan tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat dalam hal industri dengan kapasitas sampai dengan 6000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun jika pemegang izin tidak memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat.

527

j. memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat, untuk industri hasil hutan kayu dengan kapasitas lebih dari 6000 m3 (enam ribu meter kubik).

(2) Ketentuan mengenai kewajiban pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 116

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang :

a. memperluas usaha industri tanpa izin;

b. memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;

c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;

d. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegail; atau

e. melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB VIIPEREDARAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

Pasal 117

(1) Dalam rangka melindungi hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan, dilakukan pengendalian dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan.

(2) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara, dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan/atau penghitungan jumlah oleh petugas yang berwenang.

(3) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pengujian oleh petugas yang berwenang.

(4) Terhadap fisik hasil hutan berupa kayu bulat yang telah dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penandaan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, baik untuk hasil hutan alam maupun hasil hutan tanaman diatur dengan peraturan Menteri.

528

Pasal 118

(1) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 119

Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, wajib dilengkapi bersama sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal 120

(1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 barns sesuai dengan fisik hasil hutan yang diangkut.

(2) Kesesuaian fisik hasil hutan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan metode pengukuran dan pengujian hasil hutan, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

(3) Pengukuran dan pengujian hasil hutan, wajib dilaksanakan oleh tenaga teknis berkualifikasi penguji hasil hutan.

Pasal 121

(1) Menteri berwenang mengatur, membina dan mengembangkan pemasaran hasil hutan kayu dan bukan kayu yang belum diolah ke pasar dalam negeri dan industri primer hasil hutan sebagai bahan baku.

(2) Selain pengaturan, pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangannya berada pada menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 122

Kewenangan pengaturan ekspor hasil hutan diatur oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang perdagangan atas usulan Menteri.

529

BAB VIIIPEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 123

(1) Untuk tertibnya pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan;

a. Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan bidang kehutanan yang dilaksanakan gubernur, bupati/walikota, dan/atau kepala KPH.

b. Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan bidang kehutanan yang dilaksanakan bupati/walikota, dan/atau kepala KPH.

(2) Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh kepala KPH, pemanfaat hutan, dan/atau pengolah hasil hutan.

Pasal 124

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) meliputi pemberian:

a. pedoman;

b. bimbingan;

c. pelatihan;

d. arahan; dan/atau

e. supervisi.

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

(3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja.

(4) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan terhadap sumber daya manusia dan aparatur.

(5) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kegiatan penyusunan rencana dan program.

(6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

530

Pasal 125

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) meliputi kegiatan:a. monitoring; dan/ataub. evaluasi.

(2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan, dan pelaksanaan pengelolaan hutan.

(3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari yaitu tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilakukan secara periodik disesuaikan dengan jenis perizinannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Menteri.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 125 diatur dengan peraturan Menteri.

BAB IXSANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN,

DAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

Pasal 127

Untuk menjamin status, kelestarian hutan dan kelestarian fungsi hutan, maka setiap pemegang izin pemanfaatan hutan atau usaha industri primer hasil hutan, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 128

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat berupa:a. penghentian sementara pelayanan administrasi;b. penghentian sementara kegiatan di lapangan;c. denda; ataud. pencabutan izin.

531

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 65, kecuali sanksi administratif berupa denda, dijatuhkan oleh Menteri.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 129

Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a dikenakan kepada;

a. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f, Pasal 73 ayat (1) huruf g atau Pasal 73 ayat (4);

b. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf g;

c. pemegang IUPHHK pada HTI atau pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, Pasal 75 ayat (1) huruf d, huruf h, huruf i, huruf k, atau Pasal 75 ayat (3) huruf c.

Pasal 130

Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b dikenakan kepada;

a. pemegang IUPK atau IUPJL hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf c, hurud d, huruf e, huruf f, atau huruf h;

b. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf h;

c. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf h;

d. pemegang hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, huruf b, atau huruf c;

532

e. Pemegang hak pengelolaan hutan desa, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, Pasal 91 ayat (2) huruf b, atau Pasal 91 ayat (2) huruf c,

f. Pemegang IUPHHK HKm yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a, Pasal 98 ayat (2) huruf b, atau Pasal 98 ayat (2) huruf c,

Pasal 131

(1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, dan penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dikenakan untuk selama 1 (satu) tahun sejak sanksi dijatuhkan;

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izln telah memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pengenaan sanksi;

(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi selama jangka waktu 1 (satu) tahun pengenaan sanksi, pemegang izin masih diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 hari kerja untuk setiap kali peringatan.

(4) Izin dicabut setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.

Pasal 132

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c dikenakan kepada:

a. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, huruf e, Pasal 74 huruf a, atau huruf b, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH atau sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;

b. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g, dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (lima) belas kali harga dasar kayu;

c. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

533

Pasal 73 ayat (5) huruf f, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH atau sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;

d. pemegang IUPHHK pada HTI atau HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c, huruf f, atau Pasal 75 ayat (3), dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;

e. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 75 ayat (5) huruf a atau huruf b, dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (lima belas) kali PSDH;

f. pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c atau huruf e, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH atau sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;

g. pemegang IPHHK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b angka 2), Pasal 77 ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e, dengan keharusan membayar denda sebanyak 5 (lima) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan;

h. pemegang IPHHK atau IPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) atau Pasal 78, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan.

Pasal 133

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d dikenakan kepada:

a. pemegang IUPK atau IUPJL yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 1), atau Pasal 74 huruf h, dan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;

b. BUMN, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPJL yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);

c. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), huruf g, Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, Pasal 74

534

huruf f, huruf h, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;

d. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), huruf g, Pasal 73 ayat (5) huruf a, huruf b angka 1), huruf b angka 2), huruf c angka 1), huruf c angka 2), huruf e, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;

e. BUMN, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPHHK dalam hutan alam atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);

f. pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), Pasal 71 huruf g, Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf j, Pasal 75 ayat (5) huruf b, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri,

g. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), Pasal 71 huruf g, Pasal 75 ayat (3) huruf a, huruf b, Pasal 75 ayat (5) huruf b, sanksi pidana sebagaiman dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;

h. pemegang IUPHHK pada HTHR yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b angka 4);

i. BUMN, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);

j. pemegang IPHHK atau IPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf i, atau sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

k. pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, huruf b, atau huruf d;

535

l. pemegang hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2), atau Pasal 91 ayat (2) huruf d;

m. pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada hutan konservasi kecuali cagar alam atau zona inti taman nasional, atau hutan lindung, atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2), atau Pasal 98 ayat (2) huruf d;

n. Pemegang hak pengelolaan hutan desa, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2), atau Pasal 91 ayat (2) huruf d; atau

o. Pemegang IUPHHK HKm yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2), atau Pasal 98 ayat (2) huruf d.

Pasal 134

(1) Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK, IUPJL, IUPHHK alam, IUPHH restorasi ekosistem hutan alam, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK, IPHHK, atau IPHHBK melaksanakan kewajibannya, sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dicabut terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali peringatan, kecuali pencabutan izin akibat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.

Bagian KetigaSanksi Administratif Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Pasal 135

Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan Pasal 116, dikenakan sanksi administratif, berupa:

a. penghentian sementara usaha industri;

b. penghentian sementara pemberian pelayanan; atau

c. pencabutan izin usaha industri.

536

Pasal 136

Sanksi administratif berupa penghentian sementara usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a dikenakan kepada :

a. Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf i atau huruf j;

b. Penghentian sementara usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sampai pemegang izin dapat memenuhi kewajibannya.

Pasal 137

Sanksi administratif berupa penghentian sementara pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b, dikenakan kepada :

a. pemegang izin industri primer hasil hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c; huruf d, huruf e; huruf f, atau hul-uf h;

b. Penghentian sementara pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sampai pemegang izin dapat memenuhi kewajibannya.

Pasal 138

(1) Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c, dikenakan kepada pemegang izin usaha industri primer hasil hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g; Pasal 116 huruf a; huruf b; huruf c; atau huruf d; atau huruf e.

(2) Pencabutan izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada peringatan tertulis dari pemberi izin sebanyak 3 (tiga) kali.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan jangka waktu peringatan masing masing 30 (tiga puluh) hari kerja.

(4) Pencabutan izin usaha industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf d, diawali dengan pembekuan sementara, dan setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dilakukan pencabutan izin.

537

Bagian KelimaTata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 139

Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan, usaha industri primer hasil hutan dan peredaran hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 sampai dengan Pasal 138 diatur dengan peraturan Menteri.

BAB XKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini, maka :

a. terhadap hak pengusahaan hutan (HPH), hak pemungutan hasil hutan (HPHH), atau IUPHHK yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah, ini tetap berlaku sampai dengan hak atau izinnya berakhir.

b. izin usaha industri primer hasil hutan atau tanda daftar industri yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan izin atau tanda daftarnya berakhir;

c. terhadap permohonan HPH atau IUPHHK dalam hutan alam atau hutan tanaman, baik untuk perpanjangan izin maupun permohonan izin bait, yang belum sampai pada tingkat persetujuan prinsip, proses penyelesaiannya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini;

d. terhadap permohonan HPH atau IUPHHK dalam hutan alam atau hutan tanaman, baik untuk perpanjangan izin maupun permohonan izin barn yang sudah sampai pada tingkat persetujuan prinsip, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, proses penyelesaian izinnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini;

e. terhadap kewenangan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan, yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah kepada BUMN, tetap berlaku dan pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan pemerintah ini.

f. hasil tata hutan yang selama ini telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, sepanjang telah terbentuk KPH, diberlakukan di dalam KPH yang bersangkutan.

538

g. hasil tata hutan yang dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, diarahkan untuk pembentukan KPH.

h. terhadap kebijakan atau program sebelumnya yang telah dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat tetap dilanjutkan dan pelaksanaannya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

i. Hutan kemasyarakatan yang selama ini telah dibangun, atau yang masih dalam proses, atau telah mendapatkan izin sementara, diakui keberadaannya untuk selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

Pasal 141

Penetapan seluruh wilayah KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diberlakukannya peraturan pemerintah ini.

BAB XIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 143

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

Pasal 144


539

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta



ttd





REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN


541

PENJELASANATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN

UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu, hutan hams diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Malta Esa.

Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia intemasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan penggunaan kawasan hutan dengan status pinjam pakai dapat diterbitkan izin pemanfaatan kayu/izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada hutan alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan hams dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut.

Kondisi hutan belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi dibidang

542

kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya illegal logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debirokratisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Bab V, Bab VII dan Bab XV Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Khusus untuk penggunaan kawasan hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, materi penggunaan kawasan hutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu materi tersebut tidak lagi diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini melainkan dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Selama kurun waktu kurang lebih empat tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah dirasakan belum sepenuhnya mampu mendorong tumbuhnya iklim investasi yang kondusif dan belum mampu meningkatkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Kondisi tersebut terjadi terutama akibat lemahnya perangkat pengelolaan hutan antara lain karena belum ada peraturan perundangan yang komprehensif yang mengatur pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tingkat unit pengelolaan, yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 belum diatur sehingga pelaksanaannya tidak berjalan secara baik, bahkan banyak menimbulkan kawasan hutan tidak terkelola dengan baik (open acces).

Memperhatikan perkembangan di atas maka perlu segera diatur kembali pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari melalui pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan, Hutan Hak dan Industri Primer Hasil Hutan.

KPH yang dibangun merupakan kesatuan pengelolan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta penyelenggaraan pengelolaan hutan.

543

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH. KPH tersebut dapat berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan dan reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi alam, pemerintah dapat mendelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara dibidang kehutanan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah disusun Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan; agar diperoleh sinergitas maka penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 perlu disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terutama dalam kaitannya dengan pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan urusan dibidang kehutanan.

Untuk lebih mendorong tumbuhnya investasi di bidang kehutanan dalam peraturan pemerintah ini diatur beberapa kegiatan yang merupakan insentif bagi dunia usaha khususnya dalam bidang pembangunan hutan tanaman.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka perlu dilakukan pengaturan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 dengan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Dalam penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, keberpihakan kepada masyarakat kecil, mendorong pertumbuhan dan investasi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pengelolaan hutan meliputi kegiatan:

a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;

b. pemanfaatan hutan;

544

c. penggunaan kawasan hutan;

d. rehabilitasi dan reklamasi hutan; serta

e. perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pengaturan mengenai penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam, diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam kewenangan publik, antara lain, adalah :

a. penunjukan dan penetapan kawasan hutan;

b. pengukuhan kawasan hutan;

c. pinjam pakai kawasan hutan;

d. tukar menukar kawasan hutan;

e. perubahan status dan fungsi kawasan hutan;

f. proses dan pembuatan berita acara tukar menukar, pinjam pakai kawasan hutan;

g. pemberian izin pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga atas pengelolaan hutan yang ada di wilayah kerjanya;

h. kegiatan yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

545

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fungsi yang luasnya dominan” adalah apabila dalam satu wilayah KPH terdiri lebih dari satu fungsi hutan, misalnya terdiri dari hutan yang berfungsi produksi dan hutan yang berfungsi lindung, dan jika areal dari salah satu fungsi hutan, misalnya fungsi produksi, lebih luas atau mendominasi areal yang berfungsi lindung, maka KPH tersebut dinamakan KPH produksi (KPHP).

Penentuan nama KPH berdasarkan fungsi yang luasnya dominan adalah untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaannya.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam menetapkan organisasi KPH khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota hams memperhatikan, antara lain, syarat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dibidang kehutanan atau pengakuan oleh Menteri.

Ayat (2)

Dalam hal suatu kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung yang berada dalam satu wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang tergabung dalam KPHK, penetapannya dilakukan oleh Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah ketentuan mengenai kemampuan, kompetensi, dan teritorial organisasi KPH.

546

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Termasuk dalam kegiatan membangun KPH dan infrastrukturnya, antara lain, adalah membentuk lembaga pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan sertifikasi SDM, mengelola konflik, mengamankan hutan, dan memberantas illegal loging.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tata hutan” adalah suatu kegiatan untuk mengorganisasikan areal kerja KPH sesuai dengan karakteristik KPH dan hak-hak masyarakat sehingga perencanaan dan kegiatan pengelolaan KPH dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “areal tertentu” adalah suatu areal tertentu, dalam kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, dan/atau kawasan hutan konservasi, dapat ditetapkan sebagai hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, atau kawasan hutan untuk tujuan khusus, sehingga keberadaannya tidak lepas dari prinsip pengelolaan hutan lestari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

547

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Strategi dan kelayakan pengembangan pengelolaan hutan ditinjau dari aspek kelola kawasan, kelola hutan, dan penataan kelembagaan.

Pengembangan pengelolaan hutan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi produksi dan jasa sumberdaya hutan dan lingkungannya, baik produksi kayu, produksi bukan kayu maupun jasa-jasa lingkungan, melalui kegiatan pokok berupa pemanfaatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan yang merupakan satu kesatuan kegiatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya hutan” adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, melalui perbandingan antara pemanfaatan termasuk kehilangan sumber daya hutan dan pemulihan termasuk pemulihan secara alami sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui apakah cadangan sumber daya hutan kecenderungannya mengalami surplus atau defisit jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Huruf g

Cukup jelas.

548

Huruf h

Yang dimaksud dengan “para pihak” adalah pengelola KPH, perwakilan pemerintah yang berwenang, serta perwakilan masyarakat penerima manfaat dan dampak pengelolaan KPH.

Partisipasi para pihak dapat berupa penyampaian informasi sebagai bentuk partisipasi, paling rendah sampai dengan keterlibatan para pihak pada setiap tahapan proses penyusunan perencanaan pengelolaan hutan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah pedoman penyusunan dan tata cara pengesahan rencana pengelolaan hutan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

549

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dipindah tangankan” dalam ketentuan ini adalah terbatas pada pengalihan izin pemanfaatan dari pemegang inn kepada pihak lain yang dilakukan melalui jual beli.

Termasuk dalam pengertian pemindahtanganan ini pemanfaatan, sebagaimana yang dapat dilakukan oleh BUMS Indonesia, adalah pengambil alihan sebagian besar atau seluruh saham yang berakibat beralihnya pengendalian perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah tertentu”, antara lain, adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya, sehingga Pemerintah perlu menugaskan kepala KPH untuk memanfaatkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini adalah peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 23

Ayat (1)

Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat seterhpat, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi hutan lindung sebagai amanah untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

550

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengolahan tanah terbatas (minimum tillage)” adalah berupa kegiatan pengolahan tanah yang dilakukan secara non mekanis dan tradisional (tugal).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam potensi jasa lingkungan pada hutan lindung adalah dapat berupa :

a. pengatur tata air;

b. penyedia keindahan alam;

c. penyedia sumber keanekaragaman hayati; atau

d. penyerap dan penyimpan karbon.

Yang dimaksud dengan “unsur-unsur lingkungan” adalah unsur hayati seperti dinamika populasi flora-fauna, phytogeografi dan unsur non hayati seperti sifat fisik dan kimia tanah, bebatuan, hydrografi, suhu dan kelembaban.

551

Ayat (3)

yang dimaksud dengan “kompensasi” dalam ketentuan ini adalah membayar dengan sejumlah dana atas pemanfaatan air dan jasa aliran air untuk pemeliharaan dan rehabilitasi daerah tangkapan air.

Dana kompensasi yang berasal dari pemanfaatan air dan jasa aliran air di setor ke Kas Negara dan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah kriteria, pedoman, tata cara pemanfaatan jasa lingkungan dan pengenaan serta pemungutan dana kompensasi.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kemampuan produktifitas lestari” adalah pertambahan ukuran (volume, berat, jumlah) pertahun dari populasi jenis hasil hutan bukan kayu yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

552

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk dalam usaha perlindungan keanekaragaman hayati, antara lain, adalah berupa kegiatan perlindungan, pemanfaatan jasa tata air clan wisata alam.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Termasuk dalam pemanfaatan kawasan pada hutan produksi adalah memanfaatkan ruang tumbuh dengan tidak mengganggu fungsi utamanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

553

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unsur-unsur lingkungan” adalah unsur hayati dan non hayati serta proses proses ekosistem, antara lain, dinamika populasi flora-fauna dan phytogeografi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kompensasi” dalam ketentuan ini adalah membayar dengan sejumlah dana atas pemanfaatan air dan jasa aliran air untuk pemeliharaan dan rehabilitasi daerah tangkapan air.

Dana kompensasi yang berasal dari pemanfaatan air dan jasa aliran air di setor ke Kas Negara dan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b.

Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alarn ditujukan untuk mengembalikan unsur hayati serta unsur non hayati pada suatu kawasan dengan jenis asli sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Penentuan potensi hutan produksi, didasarkan pada gambaran umum vegetasi areal hutan dan penutupan vegetasi, didasarkan pada cita landsat, dan jumlah pohon.

554

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mencapai keseimbangan hayati” adalah apabila kegiatan pengembalian unsur biotik serta unsur abiotik pada suatu kawasan telah dilaksanakan sehingga pada waktunya dapat dilakukan kegiatan pemanenan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan HTI (HPHTI).

Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada saat pemanenan hasil dapat dilakukan dengan cara tebang habis dengan penanaman kembali atau tebang habis dengan permudaan buatan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanaman sejenis” adalah tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri dari satu jenis (species) beserta varietasnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanaman berbagai jenis” adalah tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu, atau jenis lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

555

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah;

a. luas areal;

b. pola pembangunan dan pengembangan;

c. kriteria lokasi;

d. hubungan hukum para pihak; dan

e. kriteria perorangan, kelompok atau koperasi yang mendapat izin HTR.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanaman sejenis” adalah tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri dari satu jenis (species) beserta varietasnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanaman berbagai jenis” adalah tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu, atau jenis lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

556

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Jumlah volume yang diberikan dalam pemungutan hasil hutan kayu disesuaikan dengan kebutuhan fasilitas umum.

Ayat (2)

Jumlah volume yang diberikan dalam pemungutan hasil hutan kayu disesuaikan dengan kebutuhan untuk rumah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam atau hutan tanaman, didasarkan pada manajemen sistem silvilkutur yang digunakan, sehingga memungkinkan suatu areal usaha pemanfaatan hutan dapat efektif hingga mencakup areal berhutan bekas tebangan maupun areal tidak berhutan yang tidak memungkinkan secara ekonomis clan lestari dikelola sendiri sendiri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

557

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Dalam hal pemegang izin melihat permintaan pasar atas hutan tanaman yang dinilai ekonomis untuk ditebang, maka pemegang izin melaporkan kepada Menteri untuk melakukan penebangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

558

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Menteri, secara bertahap dan selektif, dapat melimpahkan kewenangan pemberian IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi kepada daerah, tergantung kepada kesiapan daerah yang bersangkutan baik dari segi kelembagaan, visi, atau misi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Gubernur apabila dalam wilayah provinsi, bupati/walikota apabila dalam satu wilayah kabupaten/kota

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah rekomendasi pejabat yang berwenang, persyaratan subyek yang dapat diberikan izin, dan luasan yang dapat diberikan serta persyaratan kemitraan.

559

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perorangan” dalam ketentuan ini adalah perorangan yang berada di dalam atau di sekitar hutan.

Yang dimaksud dengan “koperasi” dalam ketentuan ini adalah koperasi masyarakat setempat yang bergerak di bidang usaha kehutanan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

BUMS Indonesia sebagai perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia meskipun modalnya berasal dari investor atau modal asing, dapat diberikan IUPJL dalam bentuk rehabilitasi dan penyelamatan kawasan dan lahan atau memperbaiki lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

BUMS Indonesia sebagai perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia meskipun modalnya beasal dari investor atau modal asing, dapat diberikan IUPHHK pada hutan tanaman industri (HTI) dalam hutan tanaman pada hutan produksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

560

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan ‘koperasi’ dalam ketentuan ini adalah koperasi yang bergerak dalam skala usaha mikro, kecil, atau menengah yang dibangun masyarakat setempat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menyeleksi para pemohon” adalah seleksi persyaratannya, antara lain, persyaratan administrasi, persyaratan proposal teknis, kelayalcan finansial dan analisis manfaat sosial ekonomi dan prospek pasar.

Yang dimaksud dengan “menyeleksi status kawasan hutan” adalah penilaian status kawasan, antara lain, potensi kawasan terhadap kemungkinan dapat dilakukannya kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan aksesibilitas yang dapat dikembangkan.

Termasuk yang akan dinilai terhadap status kawasan hutan, antara lain, adalah lahan kosong, padang alang-alang dan/atau semak belukar pada kawasan hutan produksi, topografi dengan kelerangan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dan topografi pada kelerengan 8% (delapan perseratus) - 25% (dua puluh lima perseratus) harus diikuti dengan upaya konservasi tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

561

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

“Kinerja baik” dalam ketentuan ini ditunjukkan dengan adanya pengakuan dari lembaga penilai independen yang diakreditasi oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bagi hasil antara koperasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dilakukan secara proporsional dengan memperhitungkan besarnya investasi yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak dalam kegiatan rehabilitasi hutan.

Ayat (5)

Dalam mengatur hak pemegang izin, peraturan Menteri harts mempertimbangkan kepentingan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mencegah timbulnya konglomerasi yang tidak sehat

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Dalam rencana kerja, antara lain, memuat pula aspek kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan, dan sosial dan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan secara nyata” adalah kegiatan memasukkan peralatan mekanik paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari unit peralatan yang ditentukan ke dalam areal kerja serta membangun sarana dan prasarana, untuk pemegang IUPHHK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk dalam perlindungan hutan, antara lain, meliputi:

562

a. mencegah adanya pemanenan pohon tanpa izin;b. mencegah atau memadamkan kebalcaran hutan;c. menyediakan sarana dan prasarana pengamanan hutan;d. mencegah perburuan satwa liar dan/atau satwa yang dilindungi;e. mencegah penggarapan dan/atau penggunaan dan/atau menduduki

kawasan hutan secara tidak sah;f. mencegah perambahan kawasan hutan;g. mencegah terhadap gangguan hama dan penyakit; dan/atauh. Membangun unit satuan pengamanan hutan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tenaga profesional bidang kehutanan” adalah sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah, yang meliputi lulusan sekolah kehutanan menengah atas (SKMA), diploma kehutanan, serta tenaga tenaga hasil pendidikan dan latihan kehutanan, antara lain, penguji kayu (grader), perisalah hutan (cruiser), dan pengukur (scaler).

Yang dimaksud dengan “tenaga lain” adalah tenaga ahli di bidang Iingkungan, sosial, ekonomi dan hukum.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf I

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Bentuk kerjasama dapat berupa penyertaan saham atau kerjasama usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan.

Termasuk dalam kegiatan kerjasama usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan, antara lain, adalah penataan batas areal kerja, batas blok dan batas petak kerja, pembukaan wilayah hutan, pemanenan hasil hutan, penyiapan lahan, perapihan, inventarisasi potensi hasil hutan, pengadaan benih dan bibit, penanaman dan pengayaan, pembebasan, pengangkutan, pengolahan hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan kegiatan pendukung lainnya.

563

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri” adalah mendapat sertifikat pengelolaan hutan lestari secara mandatory atau voluntary.

Ayat (3)


Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

RKT diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

RKT diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

564

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a


Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Menyediakan areal paling banyak 5% (lima perseratus) dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat didalam dan disekitar areal IUPHHK HTI, untuk ilcut aktif dalam pembangunan HTI.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “50% (lima puluh perseratus) dari luas tanaman yang wajib ditanam selama 5 (lima) tahun” adalah :

50% X luas areal x 5 tahun

Daur (Th)

565

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyusunan RKUPHHK dan RKT pada HTR difasilitasi oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam kriteria meninggalkan areal kerja atau pekerjaan sebelum izin berakhir adalah tidak:1. menyediakan alat-alat atau peralatan untuk melaksanakan

kegiatannya;2. berfungsinya alat-alat atau peralatan yang tersedia;3. ada lagi tenaga kerja tetap di areal kerjanya; atau4. ada kegiatan pemanfaatan.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemegang izin” adalah pemegang :

a. IUPK.

566

b. IUPJL.

c. IUPHHK dan/atau IUPHHBK pada hutan alam.

d. IUPHHK restorasi ekosistem hutan alarm

e. IUPHHK dan/atau IUPHHBK pada hutan tanaman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Termasuk dalam “laporan hasil produksi” adalah laporan hasil pemanenan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

567

Ayat (5)

Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah mekanisme dan prosedur, jangka waktu, kriteria dan standar.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sebelum dilakukan pencabutan izin terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan.

Huruf c

Pernyataan tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Audit dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban pemegang izin.

Ayat (3)

Untuk melunasi kewajiban finansial pemegang izin yang izinnya telah berakhir, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, dapat melakukan upaya paksa, antara lain, menyita barang-barang bergerak milik pemegang izin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Barang bergerak tetap menjadi milik pemegang izin.

Ayat (5)

Setelah izin habis, maka tanaman yang telah ditanam tersebut hams segera ditebang bagi tanaman yang telah memenuhi masa tebang sesuai daur, paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal hapusnya izin, dan bila tidak ditebang menjadi milik negara.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga”, antara lain, adalah kreditor atau mitra usaha.

Pemerintah memperhitungkan nilai tegakan/tanaman yang dibangun oleh perusahaan pemegang izin sebagai aset perusahaan, terutama pada waktu

568

awal pembangunan hutan tanaman, yang dimulai dari tanah kosong atau padang alang alang, dan tidak dimulai dari konversi hutan alam melalui izin pemanfaatan kayu.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal didalam dan/atau disekitar hutan, yang bermukim didalam dan disekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Ayat (2)

Pelaksanaan pemberdayaan oleh KPH, sepanjang KPH telah terbentuk.

Apabila KPH belum terbentuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh institusi kehutanan yang ada di daerah.

Kewajiban pelaksanaan pemberdayaan, antara lain, meliputi pendampingan penyusunan rencana pengelolaan areal pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kapasitas atau kelembagaan.

Pasal 84

Pemberdayaan masyarakat setempat: a. Pada areal hutan yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan atau

hak pengelolaan hutan, dilakukan melalui hutan desa dan hutan kemasyarakatan.

b. Pada areal hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan atau hak pengelolaan hutan, dilakukan melalui pola kemitraan.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

569

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara, adalah mengenai: a. hak dan kewajiban pemegang hak pengelolaan hutan desa; b. hapusnya hak pengelolaan hutan desa; c. sanksi administratif pemegang hak pengelolaan hutan desa; dan d. standar dan kriteria akuntabilitas hutan desa.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan usaha” adalah meningkatkan kemampuan lembaga desa dalam usaha pemanfaatan hutan, antara lain, melalui bimbingan, supervisi, pendidikan dan latihan, penyuluhan, akses terhadap pasar, dan permodalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” antara lain, adalah kesiapan daerah yang bersangkutan dari segi kelembagaan.

Ayat (3)

Dalam mengelola hutan desa, lembaga desa dapat membentuk koperasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

570

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk yang diatur daam peraturan Menteri, antara lain, adalah mengatur mengenai penentuan kriteria areal hutan kemasyarakatan.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan kelembagaan” adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kelembagaan pemanfaatan hutan, antara lain, melalui bimbingan, supervisi, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan.

Yang dimaksud dengan “pengembangan usaha” adalah meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam usaha pemanfaatan hutan, antara lain, melalui bimbingan, supervisi, pendidikan dan latihan, penyuluhan, akses terhadap pasar dan permodalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemanfaatan hasil hutan kayu mulai kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan, serta pemasaran.

Pemegang izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan hanya diizinkan memanfaatkan hasil hutan tanaman berkayu yang merupakan hasil penanamannya.

571

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu”, antara lain, adalah kesiapan daerah yang bersangkutan dari segi kelembagaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah : a. tata cara pemberian izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang

mencerminkan adanya keberpihakan kepada masyarakat setempat; b. kriteria kelompok masyarakat yang mendapat izin pemanfaatan hutan

oleh bupati. c. hak dan kewajiban pemegang izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan; d. hapusnya izin dan perpanjangan izin pemanfaatan hutan ke-

masyarakatan; e. sanksi administratif pemegang izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan;

dan f. standar dan kriteria akuntabilitas hutan kemasyarakatan.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerjasama antara masyarakat setempat dan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan hutan, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

572

Ayat (2)

Termasuk dalam pemberian fasilitasi, antara lain, adalah membantu menyelesaikan konflik dan membentuk kemitraan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak, lazim disebut hutan rakyat.

Ayat (2)

Pemanfaatan hutan hak dapat berupa pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Pemberian kompensasi, antara lain, dapat berupa prioritas program pembangunan, melalui subsidi pinjaman lunak, kemudahan pelayanan, dan pendampingan.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan status hutan hak menjadi kawasan hutan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan pemerintah.

Pasal 103

Termasuk dalam pemberian fasilitasi untuk pengembangan hutan hak, antara lain, adalah dapat berupa pendampingan, bimbingan, pelatihan, penyuluhan,

573

penyediaan informasi, sosialisasi, bantuan permodalan dan kemudahan pelayanan pemanfaatan hasil hutan hak, atau pemberian insentif lainnya.

Pasal 104

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “industri primer hasil hutan” adalah industri hulu hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Yang dimaksud dengan “penggunaan bahan baku secara efisien” adalah penggunaan bahan baku untuk meminimalkan limbah dan menghasilkan produk bernilai tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

574

Pasal 109

Yang dimaksud dengan “kerjasama dengan pemegang hutan hak” adalah pemegang izin industri dapat menampung bahan baku kayu dari kebun atau tanah milik masyarakat, terutama masyarakat di sekitar industri.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Kewenangan bupati/walikota untuk menerbitkan tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu tetap tunduk kepada ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Ayat (1)

Huruf a

Dalam izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu, antara lain, memuat keharusan menyusun dan melaporkan rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) setiap tahun, secara benar dan lengkap.

Huruf b

Cukup jelas.

575

Huruf c

RPBBI merupakan sistim pengendalian pasokan bahan baku, yang wajib disusun dan disampaikan oleh pemegang izin usaha industri yang mengolah langsung hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “mempekerjakan” adalah jika suatu industri tidak memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersetifikat, dapat bekerja sama dengan industri lain yang memiliki tenaga tersebut, dengan cara mempekerjakan dalam industrinya.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 116

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perluasan industri” adalah meliputi kegiatan menambah jenis produk dan kapasitas diatas 30% (tiga puluh perseratus) dari izin yang dimiliki.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

576

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Dalam kegiatan penatausahaan hasil hutan, antara lain, meliputi kegiatan menatausahakan rencana produksi, memanen atau menebang, menandai, mengukur dan menguji, mengangkut/mengedarkan, serta menimbun, mengolah, dan menyampaikan laporan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Termasuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak, antara lain, meliputi kayu-kayu yang berasal dari tanah yang dibebani hak atas tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan secara fisik, harus disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah pada waktu dan tempat yang sama, sebagai bukti dan tidak boleh disusulkan (pada waktu dan tempat yang berbeda), surat yang sah dan fisik hasil hutan harus selalu melekat dalam proses pengangkuan, penguasaan, dan pemilikan.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

577

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengukuran dan pengujian hasil hutan dilaksanakan oleh tenaga teknis pengukuran dan pengujian dengan maksud diperoleh hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis kehutanan.

Pasal 121

Ayat (1)

Pemasaran hasil hutan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Kebijakan tersebut meliputi pengaturan atau penetapan pedoman dalam kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

Kebijakan yang dimaksud meliputi penyusunan maupun pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas.

578

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keberhasilan pengelolaan hutan lestari dicerminkan dengan kinerja pengelolaan hutan yang diukur dengan kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari yang dibuktikan dengan sertifikat pengelolaan hutan lestari oleh Menteri, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga penilai independen.

Ayat (4)

Yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah kriteria dan standar tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Pengenaan sanksi didasarkan pada bobot pelanggarannya. Pelanggaran yang termasuk kategori berat, dikenakan sanksi pencabutan; kategori ringan, dikenakan sanksi administratif berupa denda; dan kategori lebih ringan, dikenakan sanksi penghentian kegiatan dan/atau penghentian pelayanan administrasi.

Untuk mewujudkan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya untuk pelanggaran kategori berat dengan sanksi pencabutan, sebelum dilakukan pencabutan izin terlebih dahulu wajib diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pemenuhan atas pengenaan sanksi tidak meniadakan kewajiban pemegang izin untuk membayar kewajiban pungutan di bidang kehutanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

579

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

580

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Termasuk dalam kebijakan atau progam sebelumnya yang telah dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, antara lain, adalah social forestry.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 141

Penetapan KPH oleh Menteri ditindaklanjuti dengan pembangunan kelembagaan KPH.

Menteri menetapkan prioritas pembangunan kelembagaan KPH sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pengelolaan hutan.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.


581


TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;

c. bahwa negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;

d. bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;

e. bahwa sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;

582

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1


1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

2. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

583

3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

6. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.

9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

11. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

584

12. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

13. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.

14. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

15. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

17. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

18. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

20. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pertanian.

21. Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah pusat yang menyelenggarakan sistem informasi serta administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan.

22. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

23. Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang sekurang kurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta dana masyarakat dalam rangka meningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraan petani.

585

BAB IIASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

a. manfaat;

b. keberlanjutan dan konsisten;

c. keterpaduan;

d. keterbukaan dan akuntabilitas;

e. kebersamaan dan gotong-royong;

c. partisipatif;

f. keadilan;

g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;

h. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;

d. desentralisasi;

i. tanggung jawab negara;

j. keragaman; dan

m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;

b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;

c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;

d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan miik petani;

e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;

f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;

g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;

h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan

i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

586

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

a. perencanaan dan penetapan;

b. pengembangan;

a. penelitian;

c. pemanfaatan;

d. pembinaan;

b. pengendalian;

e. pengawasan;

f. sistem informasi;

g. perlindungan dan pemberdayaan petani;

h. pembiayaan; dan

k. peran serta masyarakat.

Pasal 5

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:

a. lahan beririgasi;

b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan/atau

c. lahan tidak beririgasi.

BAB IIIPERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 6

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan.

Pasal 7

(1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada

587

Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/ kota.

(2) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan di dalam kawasan pertanian pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

Pasal 8

Dalam hal di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.

Bagian KeduaPerencanaan

Pasal 9

(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada:

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:

a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;

b. pertumbuhan produktivitas;

c. kebutuhan pangan nasional;

d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;

e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

f. musyawarah petani.

(4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan.

(5) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria:

a. kesesuaian lahan;

b. ketersediaan infrastruktur;

c. penggunaan lahan;

588

d. potensi teknis lahan; dan/atau

e. luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 10

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.

(2) Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.

(3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 11

(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/ kota.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. perencanaan jangka panjang;

b. perencanaan jangka menengah; dan

c. perencanaantahunan.

Pasal 12

(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

Pasal 13

(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.

(2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

589

Pasal 14

(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Perencanaan usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan:

a. inventarisasi;

b. identifikasi; dan

c. penelitian.

Pasal 15

(1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.

(2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(3) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.

Pasal 16

(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian KetigaPenetapan

Pasal 17

Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, maupun kabupaten/ kota.

590

Pasal 18

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:


b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 19

(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.

Pasal 20

(1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

Pasal 21

Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/ kota.

(2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

591

Pasal 23

(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

(2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi.

(3) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(4) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Dalam hal suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.

(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. luas kawasan pertanian pangan;

b. produktivitas kawasan pertanian pangan;

c. potensi teknis lahan;

d. keandalan infrastruktur; dan

e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

Pasal 25

(1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan kriteria penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

592

BAB IVPENGEMBANGAN

Pasal 27

(1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.

(3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.

(4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 28

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan:

a. peningkatan kesuburan tanah;

b. peningkatan kualitas benih/bibit;

c. pendiversifikasian tanaman pangan;

d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;

e. pengembangan irigasi;

f. pemanfaatan teknologi pertanian;

g. pengembangan inovasi pertanian;

h. penyuluhan pertanian; dan/atau

i. jaminan akses permodalan.

Pasal 29

(1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan:

a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

593

b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau

c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.

(3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:

a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau

b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.

(5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:

a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/ keputusan/ surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau

b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.

(6) Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanahan.

(7) Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

594

BAB VIPENELITIAN

Pasal 30

(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

(3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya meliputi:a. pengembangan penganekaragaman pangan;b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;d. inovasi pertanian;e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;a. fungsi ekosistem; dang. sosial budaya dan kearifan lokal.

(4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 31

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 32

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIPEMANFAATAN

Pasal 33

(1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.

595

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:a. perlindungan sumber daya lahan dan air;b. pelestarian sumber daya lahan dan air;c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dand. pengendalian pencemaran.

(3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; danb. mencegah kerusakan irigasi.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;b. mencegah kerusakan lahan; danc. memelihara kelestarian lingkungan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(5) Setiap orang yang memiiki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VIIPEMBINAAN

Pasal 35

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan:a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan; danb. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

596

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:a. koordinasi perlindungan;b. sosialisasi peraturan perundangAN ATAU undangan;c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasd. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; danf. Peningkatan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

(1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.

(2) Pemerintah menunjuk Menteri untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian:a. insentif;b. disinsentif;c. mekanisme perizinan;d. proteksi; dane. penyuluhan.

Bagian KeduaInsentif dan Disinsentif

Pasal 38

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan kepada petani berupa:

597

a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;b. pengembangan infrastruktur pertanian;c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran

tanah secara sporadik dan sistematik; dan/ ataug. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pasal 39

(1) Pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainnya kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah daerah provinsi dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan Pasal 38 diberikan dengan mempertimbangkan:a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;b. kesuburan tanah;c. luas tanam;d. irigasi;e. tingkat fragmentasi lahan;f. produktivitas usaha tani;g. lokasi;h. kolektivitas usaha pertanian; dan/ataui. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 41

Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan Pasal 40, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/ kota dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

598

Pasal 42

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Pemerintah Bagian Ketiga Alih Fungsi Pasal 44

(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:

a. dilakukan kajian kelayakan strategis;

b. disusun rencana alih fungsi lahan;

c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan

d. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialih fungsikan.

(4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.

(5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

(6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6), pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

599

Pasal 46

(1) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;

b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan

c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

(2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.

(3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2); atau

c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Ber-kelanjutan.

(4) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun nontransmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melakukan inventarisasi lahan yang sesuai dan memelihara daftar lahan tersebut dalam suatu Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

600

Pasal 47

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 48

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/ atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Pasal 49

Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditetapkan dengan:

a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam hal lahan pengganti terletak di dalam satu kabupaten/kota pada satu provinsi;

b. Peraturan Daerah Provinsi dalam hal lahan pengganti terletak di dalam dua kabupaten/kota atau lebih pada satu provinsi; dan

c. Peraturan Pemerintah dalam hal lahan pengganti terletak di dalam dua provinsi atau lebih.

Pasal 50

(1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

(2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.

(3) Setiap orang yang memiiki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 51

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

601

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

Pasal 52

Menteri melakukan koordinasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51, yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pemerintah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertanahan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IXPENGAWASAN

Pasal 54

(1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:

a. perencanaan dan penetapan;

b. pengembangan;

c. pemanfaatan;

d. pembinaan; dan

e. pengendalian.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Pasal 55

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

a. pelaporan;

b. pemantauan; dan

c. evaluasi.

602

Pasal 56

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:

a. pemerintahan desa/kelurahan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota;

b. pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi; dan

c. pemerintah provinsi kepada Pemerintah.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam laporan tahunan.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam laporan tahunan.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam laporan tahunan.

Pasal 57

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.

(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Menteri, gubernur/ dan atau bupati/walikota wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal bupati/walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur wajib mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri wajib mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

603

(5) Dalam hal bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyimpangan dan tidak melakukan penyelesaian, gubernur memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta Pemerintah memotong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota bersangkutan sebesar biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.

(6) Dalam hal gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan penyimpangan dan tidak melakukan penyelesaian, Pemerintah memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk provinsi dan kabupaten/kota bersangkutan sebesar biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.

BAB XSISTEM INFORMASI

Pasal 58

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

(3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:


b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

d. Tanah Telantar dan subyek haknya.

(4) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada aya (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:

a. fisik alamiah;

b. fisik buatan;

c. kondisi sumber daya manusia dan sosial eko nomi;

d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;

e. luas dan lokasi lahan; dan

604

f. komoditas tertentu yang bersifat pangan jenis pokok. Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada:

g. Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal informasi Lahan Pertanian nasional oleh Menteri;

h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam hal informasi Lahan Pertanian provinsi oleh gubernur; dan

i. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam hal informasi Lahan Pertanian kabupaten/ kota oleh bupati/walikota.

Pasal 59

(1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan sampai kecamatan dan desa.

(2) Menteri mengoordinasikan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk keperluan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

(3) Sistem informasi dan administrasi pertanahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikelola oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dikoordinasikan antarlembaga pemerintah di bidang pertanahan, lembaga Pemerintah di bidang statistik, dan instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dan pasal 59 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIPERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 61

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

Pasal 62

(1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud Pasal 61 berupa pemberian jaminan pokok yang:

a. harga komoditas pangan dan prasarana menguntungkan;

b. sarana produksi memperoleh pertanian

605

c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;

d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau

e. ganti rugi akibat gagal panen.

(2) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

a. penguatan kelembagaan petani;

b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;

c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/ permodalan;

d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;

e. pembentukan Bank Bagi Petani;

f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau

g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Sejalan dengan pendirian Bank Bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e dibentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian baik berbentuk konvensional maupun syariah di tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi.

(2) Dalam membentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.

(3) Sumber pembiayaan untuk pembentukan lembaga pembiayaan mikro memanfaatkan:

a. dana dari Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan;

606

b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau

c. dana masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Bank Bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIIPEMBIAYAAN

Pasal 66

(1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

(2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIIIPERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:

a. perencanaan;

b. pengembangan;

a. penelitian;

c. pengawasan;

d. pemberdayaan petani; dan/atau

b. pembiayaan.

607

Pasal 68

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dilakukan melalui:

a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29;

c. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);

d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;

e. pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;

f. pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat dilakukan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan

h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 69

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan

b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIVSANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

(1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 45, Pasal 50 ayat (2), Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.

608

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara kegiatan;c. penghentian sementara pelayanan umum;d. penutupan lokasi;e. pencabutan izin;f. pembatalan izin;f. pembongkaran bangunan;g. pemulihan fungsi lahan;g. pencabutan insentif; dan/atauj. denda administratif.

(3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVPENYIDIKAN

Pasal 71

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran lap oran atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

609

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIKETENTUAN PIDANA

Pasal 72

(1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

610

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

Pasal 73

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 74

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:

a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;

b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;

c. pemecatan pengurus; dan/ atau

d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disesuaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

611

(2) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sudah ditetapkan, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan oleh bupati/walikota sampai diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota.

BAB XVIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 77

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

pada tanggal 14 Oktober 2009


ttd.


Diundangkan di Jakarta,



REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA


612


SEKRETARIAT NEGARA RI Deputi Menteri Sekretaris Negara

Bidang Perundang-undangan,

ttd.

Muhammad Sapta Murti

613

PENJELASANATAS


TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sesuai dengan Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto Article 11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR).

Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam

614

rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah petani gurem dan buruh tani tanpa penguasaan/pemilikan lahan di Jawa terus bertambah. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan.

Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan.

Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.

615

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/ pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Aspek penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan, sedangkan aspek penggunaan/pemanfaatan terkait dengan kegiatan pengambilan manfaat atau nilai tambah atas sumber daya lahan. Ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai. Untuk mengimplementasikannya, diperlukan pengaturan-pengaturan terkait dengan penguasaan/pemililikan lahannya agar penguasaan/pemilikan lahan terdistribusikan secara efisien dan berkeadilan. Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725) memerintahkan perlunya perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan yang pengaturannya dengan Undang-Undang. Selain Undang-Undang tersebut, perlindungan terhadap lahan abadi pertanian pangan memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

616

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian (International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture);

15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

19. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Negara;

20. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; dan

21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat.


Pasal 1

Cukup jelas.

617

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

618

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

619

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Strategi yang ditempuh melalui:

1. pengurangan kemiskinan, keguremen dan pengangguran;

2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan

3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

620

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan beririgasi” meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “lahan pertanian pangan di daerah reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lahan)” adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “lahan tidak beririgasi” meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan” adalah sarana dan prasarana, tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

621

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketersediaan infrastruktur” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penggunaan lahan” adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “potensi teknis lahan” adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “luasan kesatuan hamparan lahan” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

622

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat terjaminnya pengganggaran dan pelaksanaan setiap tahun.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

623

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu ditetapkan sebagai kawasan strategis dengan pertimbangan pertahanan negara. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan sebagai kawasan strategis karena:

a. merupakan satu kesatuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang cukup luas, memiliki potensi produksi yang tinggi karena faktor alamiah dan buatan, serta memiliki kekhususan tertentu sehingga perlu dikelola secara terintegrasi dan khusus;

a. merupakan kesatuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bersifat lintas wilayah administrasi dan perlu dikelola secara terintegrasi; dan

c. merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan serta sudut pendayagunaan sumber daya alam tinggi.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Infrastruktur meliputi sistem irigasi, waduk, embung, bendungan, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf e

Sarana dan prasarana pertanian adalah, antara lain, alat dan mesin pertanian serta sarana produksi pertanian

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

624

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, bukan hanya Pemerintah dan pemerintah daerah saja yang diberikan kesempatan. Masyarakat dan korporasi yang kegiatan pokoknya dibidang agribisnis tanaman pangan juga perlu diberi kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan teknologi pertanian” adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ”pengembangan inovasi pertanian” adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

625

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Untuk keperluan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengambilalihan dapat dilakukan oleh negara tanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek reforma agraria untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahan sempit yang dapat memanfaatkannya untuk lahan pertanian Pangan Pokok.

Masyarakat berperan dalam pengawasan tanah telantar dengan melaporkan pemanfaatan lahan yang dinilai ditelantarkan untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Masyarakat berperan dalam pengawasan pemanfaatan tanah terlantar yang telah didistribusikan dengan melaporkan pemanfaatan kepada pihak yang berwenang agar lahan dimaksud dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, produktif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan serta insentif yang sesuai kepada petani yang memiliki hak atas tanah yang ingin memanfaatkan tanahnya untuk pertanian Pangan Pokok, tetapi miskin dan memiliki keterbatasan akses terhadap faktor-faktor produksi sehingga menelantarkan tanahnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

626

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Konservasi tanah dan air” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang, sebagaimana sistem irigasi subak di Bali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”pihak lain” adalah pihak yang ada kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerja sama operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

627

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi untuk melaksanakan perlindungan meliputi koordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

628

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sporadik” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sistematik” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/ kelurahan.

Huruf g

Kepada petani yang berprestasi dalam meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan lahan dan air serta sumber-sumber faktor produksi lainnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian hadiah yang menunjang kegiatan pertanian.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Insentif lainnya dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, antara lain, berupa pemberian fasilitasi pendidikan dan pelatihan, jaminan kesehatan dasar, kemudahan prosedur memperoleh subsidi pertanian, dan penghargaan.

Pasal 42

Cukup jelas.

629

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok dikembangkan untuk pertanian pangan.

Lokasi pembukaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar kabupaten dalam satu provinsi atau diluar provinsi dari lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

630

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “yang harus dilakukan” adalah segala ketentuan dan prosedur yang harus dilakukan untuk penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pengganti, dalam hal kepemilikan atas lahan bukan miik pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

631

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berjenjang” adalah pengawasan secara bertingkat dari Pemerintah kepada pemerintah yang di bawahnya sesuai hierarki pemerintahan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Seluruh ruang lingkup penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memerlukan sistem informasi yang terpadu dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi fisik alamiah” adalah informasi spasial atau nonspasial sumber daya alam yang mendukung sistem produksi Pangan Pokok, termasuk di antaranya peta dasar, peta tematik, serta informasi yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi fisik buatan” adalah informasi tentang sarana dan prasarana fisik pertanian dan permukiman perdesaan yang terkait, termasuk sistem irigasi, jalan usaha tani, dan sarana angkutan pertanian/ perdesaan.

632

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya manusia” adalah informasi tentang keluarga petani dan pelaku lainnya yang terkait dengan sistem produksi pangan pokok.

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya sosial” adalah informasi tentang sosial budaya meliputi organisasi petani serta organisasi perdesaan lain yang terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”informasi status kepemilikan dan/ penguasaan” meliputi informasi terkait dengan hak yang melekat atas tanah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ”informasi luas dan lokasi lahan” meliputi informasi tentang data spasial dan data atribut mengenai lokasi lahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ”informasi jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok” meliputi informasi mengenai Pangan Pokok yang diusahakan oleh petani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sistem informasi dan administrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan disusun dalam bentuk neraca lahan yaitu rincian perubahan luas baku lahan yang merupakan hasil luasan baku lahan saat ini dan luas penambahan baku lahan serta hasil luas pengurangan baku lahan pada suatu wilayah tertentu selama periode waktu tertentu.

Pasal 60

Cukup jelas.

633

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaminan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan” adalah penetapan harga dasar produksi pertanian pangan yang menguntungkan petani.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalah jaminan pembelian oleh negara terhadap produksi pertanian pangan sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jaminan ganti rugi” adalah jaminan pemberian santunan sesuai modal kerja yang diakibatkan oleh gagal panen diluar kuasa petani misalnya wabah hama, banjir atau bencana alam lainnya yang tidak dapat dicegah dan dielakkan oleh petani.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”petani kecil” adalah petani pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0.5 ha.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

634

Pasal 67

Ayat (1)

Peran serta masyarakat adalah sarana menjamin hak-hak masyarakat seperti:

a. menentukan dan mendefinisikan pengertian “pangan pokok” sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya;

b. terlibat di dalam mengusulkan, menyetujui dan/atau menolak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

c. mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus terlibat di dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

d. mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat lokal yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah, serta sosial-budaya lokal yang ada;

e. menyampaikan laporan terkait dengan tanah telantar yang ada di lingkungannya untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

f. menyampaikan laporan terkait dengan distribusi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar pemanfaatannya berlangsung dengan produktif, efisien, dan berkeadilan;

g. menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

h. menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan, pemberdayaan, dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

i. memberikan usulan terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan, pemberdayaan, dan insentif/ disinsentif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya; dan/atau

j. mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secara sistematik dan sporadik.

Ayat (2)

Yang dimaksud “berkelompok” dapat berupa kelompok tani, organisasi, atau badan usaha.

635

Ayat (3)

Huruf a

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:

1. mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah serta proses penyusunan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

2. melalui Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

636

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.


637


TENTANG

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN


Menimbang : a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfataannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa dengan perkembangan keadaan tuntutan otonomi daerah dan globalisasi, peraturan perundang-undangan di bidang petemakan dan kesehatan hewan yang berlaku mat ini sudah tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan petemakan dan kesehatan hewan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

638


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1


1 Petemakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin petemakan, budi daya temak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

2. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.

3. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

4. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

5. Temak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

6. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

639

7. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bemilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies barn.

8. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.

9. Benih jasad renik adalah mikroba yang dapat digunakan untuk kepentingan industri pakan dan/atau industri biomedik veteriner.

10. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

11. Rumpun hewan yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan hewan dan suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.

12. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.

13. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

14. Petemak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

15. Perusahaan petemakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

16. Usaha di bidang petemakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya temak.

17. Kastrasi adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkan atau menghambat fungsinya.

18. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi temak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.

19. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.

640

12. Temak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dan luar yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.

20. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.

21. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.

22. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, petemakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.

24. Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan temak masyarakat skala kecil sehingga temak dapat leluasa berkembang biak.

25. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang petemakan dan kesehatan hewan.

26. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.

27. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.

25. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dan mengindentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

29 – 49 dst

641

BAB IVPETERNAKAN

Bagian KesatuBenih, Bibit, dan Bakalan

Pasal 13

(1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.

(2) Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan.

(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

(4) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.

(5) Sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 14

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan perbibitan nasional untuk mendorong ketersediaan benih dan/atau bibit yang bersertifikat dan melakukan pengawasan dalam pengadaan dan peredarannya secara berkelanjutan.

(2) Pemerintah membina pembentukan wilayah sumber bibit pada wilayah yang berpotensi menghasilkan suatu rumpun temak dengan mutu dan keragaman jenis yang tinggi untuk sifat produksi dan/atau reproduksi.

(3) Wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan jenis dan rumpun temak, agroklimat, kepadatan penduduk, sosial ekonomi, budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan perbibitan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

642

Pasal 15

(1) Dalam keadaan tertentu pemasukan benih dan/atau bibit dan luar negeri dapat dilakukan untuk:

a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;

b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. mengatasi kekurangan benih atau bibit di dalam negeri; dan/atau

d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.

(2) Pemasukan benih dan/atau bibit wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan serta memerhatikan kebijakan pewilayahan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

(3) Setiap orang yang melakukan pemasukan benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan setelah mendapat rekomendasi dan Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

(1) Pengeluaran benih, bibit, dan/atau bakalan dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian temak lokal terjamin.

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dan menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan setelah mendapat rekomendasi dan Menteri.

Pasal 17

(1) Perbaikan kualitas benih dan/atau bibit dilakukan dengan pembentukan galur murni dan/atau pembentukan rumpun barn melalui persilangan dan/atau aplikasi bioteknologi modem.

(2) Aplikasi bioteknologi modem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama dan tidak merugikan keanekaragaman hayati; kesehatan manusia, lingkungan, dan masyarakat; serta kesejahteraan hewan.

(3) Aplikasi bioteknologi modem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan khusus untuk menghasilkan ternak hasil rekayasa genetik hams

643

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan peraturan perundangundangan di bidang keamanan hayati produk rekayasa genetik.

Pasal 18

(1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, temak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan temak ruminansia betina tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong.

(2) Temak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil temak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan dana untuk menjaring temak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung temak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan penangkaran dan penyediaan bibit ternak ruminansia di daerah tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana pada ayat (1) dan penjaringan temak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian KeduaPakan

Pasal 19

(1) Setiap orang yang melakukan budi daya temak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan temaknya.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk temaknya.

(3) Untuk memenuhi kebutuhan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah membina pengembangan industri premiks dalam negeri.

Pasal 20

(1) Pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran bahan pakan dan tumbuhan atau tanaman pakan yang tergolong bahan pangan dilakukan secara terkoordinasi antarinstansi atau departemen.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan lahan untuk keperluan budi daya tanaman pakan, pengadaan pakan di dalam negeri, dan pemasukan pakan dan luar negeri.

644

(3) Pengadaan dan/atau pembudidayaan tanaman pakan dilakukan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain dengan tetap mempertimbangkan ekosistem sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang sistem budi daya tanaman.

(4) Dalam rangka pengadaan pakan dan/atau bahan pakan yang tergolong bahan pangan, Pemerintah mengutamakan bahan balm pakan lokal.

(5) Pengadaan dan penggunaan pakan dan/atau bahan pakan yang berasal dan organisme transgenik hams memenuhi persyaratan keamanan hayati.

Pasal 21

Menteri menetapkan batas tertinggi kandungan bahan pencemar fisik, kimia, dan biologis pada pakan dan/atau bahan pakan.

Pasal 22

(1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha.

(2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial hams memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hams berlabel sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(4) Setiap orang dilarang:

a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;

b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau

c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

Setiap pakan dan/atau bahan pakan yang dimasukkan dari luar negeri atau dikeluarkan dan dalam negeri hams memenuhi ketentuan persyaratan teknis kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.

645

Bagian Ketiga Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 24

(1) Pemerintah menetapkan jenis dan standar alat dan mesin petemakan yang peredarannya perlu diawasi.

(2) Alat dan mesin petemakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hams mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.

(3) Alat dan mesin petemakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang peredarannya perlu diawasi wajib diuji sebelum diedarkan.

Pasal 25

(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan alat dan mesin petemakan dan luar negeri untuk diedarkan wajib menyediakan suku cadang.

(2) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri alat dan mesin petemakan dalam negeri.

(3) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran alat dan mesin petemakan.

(4) Alat dan mesin petemakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan mengandung suku cadang lokal dan melibatkan masyarakat dalam alih teknologi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian KeempatBudi Daya

Pasal 27

(1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.

(2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

646

(3) Penetapan suatu kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan Peraturan Menteri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

(4) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 28

(1) Pemerintah menetapkan hewan hasil budi daya yang memanfaatkan satwa liar sebagai ternak sepanjang populasinya telah mengalami kestabilan genetik tanpa bergantung lagi pada populasi jenis tersebut di habitat alam.

(2) Satwa liar baik dan habitat alam maupun hasil penangkaran dapat dimanfaatkan di dalam budi daya untuk menghasilkan hewan peliharaan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang konservasi satwa liar.

(3) Satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk satwa liar yang seluruh dan/atau sebagian daur hidupnya berada di air.

Pasal 29

(1) Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.

(2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

(3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

(4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dan persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.

Pasal 30

(1) Budi daya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.

647

(2) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 31

(1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.

(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. antarpeternak;

b. antara peternak dan perusahaan peternakan;

c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan

d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Pasal 32

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh petemak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Presiden.

648

Bagian KelimaPanen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan Hasil

Peternakan

Pasal 34

(1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.

(2) Pelaksanaan panen hasil budi daya hams mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, serta estetika.

Pasal 35

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

Pasal 36

(1) Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri.

(2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.

(3) Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

(4) Pemasukan hewan atau ternak dan produk hewan dan luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

(5) Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi hewan atau ternak dan produk hewan.

Pasal 37

(1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dan dalam negeri.

649

(2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang industri, kecuali untuk hal hal yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai panen, pascapanen, pemasaran, dan industri pengolahan hasil peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37, kecuali yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan di bidang industri, diatur dengan Peraturan Menteri.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta



ttd.



pada tanggal, 4 Juni 2009


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA


650




Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan

651

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.19/MEN/2010

TENTANG

PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu untuk mengatur kembali pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2008;

b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

652

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

653

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara penerapan sistem mutu oleh pelaku usaha dengan peraturan/ketentuan dalam rangka memberi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

2. Sistem jaminan mutu dan keamanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

3. Otoritas Kompeten adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian yang diberi mandat oleh Menteri untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

4. Verifikasi adalah aplikasi metode, prosedur, pengujian, assesment dan evaluasi lainnya untuk memastikan bahwa rencana Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.

5. Survailen adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.

6. Audit adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan rekaman, fakta atau informasi yang relevan, serta kajian yang obyektif untuk menentukan sejauh mana persyaratan telah terpenuhi.

7. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh atau atas nama Otoritas Kompeten untuk tujuan internal dan dapat dijadikan dasar bagi pengukuran kinerja organisasi.

8. Analisis risiko adalah penilaian terhadap kemungkinan/potensi timbulnya pengaruh buruk yang disebabkan oleh bahaya pada makanan dan tingkat keparahan dari pengaruh buruk tersebut terhadap kesehatan manusia.

654

9. Ketertelusuran adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.

10. Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap suatu unit produksi primer, pengolahan dan distribusi serta manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi.

11. Produksi Primer adalah rangkaian kegiatan di bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang meliputi pemeliharaan, pembesaran, pemanenan, penangkapan di laut dan perairan umum.

12. Penanganan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

13. Pengolahan ikan, yang selanjutnya disebut pengolahan, adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.

14. Distribusi adalah rangkaian kegiatan penyaluran hasil perikanan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun untuk tujuan produksi, peredaran dan/atau perdagangan, termasuk menampung sementara sebelum diangkut ke tempat tertentu untuk dipasarkan dan/atau diolah lebih lanjut.

15. Pihak ketiga yang berkompeten adalah lembaga yang memenuhi persyaratan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

16. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha.

17. Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau analisis bahaya dan pengendalian titik kritis (Hazard Analysis Critical Control Point), yang selanjutnya disebut HACCP adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan mutu dari produk yang diolah di UPI.

18. Cara Budidaya Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CBIB adalah pedoman dan tata cara budidaya, termasuk cara panen yang baik, untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya.

19. Cara Penanganan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPIB adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan hasil tangkapan, termasuk pembongkaran dari kapal yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil penangkapan.

655

20. Cara Pengolahan Ikan yang Baik, adalah pedoman dan tata cara pengolahan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

21. Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan Cara Pengolahan yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP).

22. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia.

23. Inspektur Mutu adalah pegawai negeri yang mempunyai kompetensi melakukan kegiatan inspeksi, verifikasi, survailen, dan pengambilan contoh dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

24. Komisi Approval (Approval Commission) adalah komisi yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten dan bertugas memberikan rekomendasi dalam rangka persetujuan dan/atau penerbitan sertifikat dan pengakuan lain yang diberikan oleh Otoritas Kompeten.

25. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

26. Badan adalah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

27. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

28. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

29. Pimpinan Laboratorium adalah pimpinan laboratorium yang mempunyai tugas di bidang pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan tentang pengorganisasian dan pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada setiap tahapan/proses produksi primer, pengolahan, dan distribusi hasil perikanan.

656

BAB IIPENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengendalian

Pasal 3

Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a. analisis risiko;

b. pelaku usaha turut bertanggung jawab di dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;

c. ketertelusuran bagi pelaku usaha;

d. sesuai dengan standar nasional dan internasional; dan

e. transparan dan bebas dari konflik kepentingan.

Bagian KeduaTanggung Jawab Pengendalian

Pasal 4

(1) Menteri memberikan kewenangan kepada Kepala Badan sebagai Otoritas Kompeten untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. penerbitan Sertifikat CBIB;

b. penerbitan Sertifikat CPIB;

c. penerbitan Sertifikat Penerapan HACCP; dan

d. penerbitan Sertifi kat Kesehatan.

Pasal 5

(1) Sertifikat CBIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada pelaku usaha pembudidaya ikan apabila memenuhi cara budidaya, termasuk cara panen yang baik, untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya.

(2) Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada pelaku usaha perikanan tangkap apabila memenuhi cara

657

penanganan ikan hasil tangkapan, termasuk pembongkaran dari kapal yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil penangkapan.

(3) Sertifikat Penerapan HACCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada UPI apabila telah terdapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan telah menerapkan konsepsi HACCP.

(4) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai hasil pembinaan terhadap UPI yang telah menerapkan Cara Pengolahan yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP).

(5) Sertifikat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dapat diberikan apabila UPI konsisten dalam memenuhi persyaratan penerapan HACCP.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara penerbitan, bentuk, dan format SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Bagian KetigaTugas Pengendalian

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi inspeksi, verifikasi, survailen, pengambilan contoh, pengujian, dan sertifikasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara inspeksi, verifikasi, survailen, pengambilan contoh, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Otoritas Kompeten.

Bagian KeempatSistem Pengendalian

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diatur dalam suatu Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT).

(2) PMMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari prosedur pengendalian dan sertifikasi pada tahapan produksi primer, pengolahan, dan distribusi.

658

(3) PMMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan konsepsi HACCP.

(4) Konsepsi HACCP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 7 (tujuh) prinsip yang meliputi:

a. analisis bahaya dan tindakan pencegahan;

b. penentuan titik-titik kritis;

c. penentuan batas kritis;

d. pemantauan titik-titik kritis;

e. penentuan tindakan perbaikan;

f. penentuan verifikasi; dan

g. pencatatan.

Bagian KelimaKomponen Pengendalian

Pasal 8

Komponen Pengendalian terdiri dari:

a. Pedoman dan/atau prosedur yang berkaitan dengan sistem manajemen m utu;

b. Inspektur Mutu;

c. Laboratorium; dan

d. Komisi Approval.

Pasal 9

(1) Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengendalian, Otoritas Kompeten menetapkan, menerapkan, dan mengembangkan pedoman dan/atau prosedur yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu internal yang sesuai dengan standar internasional.

(2) Pedoman dan/atau prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan antara lain:

a. organisasi, prosedur, dan instruksi kerja;

b. petunjuk pelaksanaan dan prosedur monitoring, evaluasi, dan verifikasi terhadap lembaga yang menerima pendelegasian tugas;

c. prinsip dan tata cara koordinasi antara Otoritas Kompeten dengan pelaksana pengendalian; dan/atau

d. kewajiban menjaga kerahasiaan dan profesionalitas.

659

(3) Untuk menjamin efektivitas dan konsistensi pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai pedoman dan/atau prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Kompeten melaksanakan audit internal.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan pengendalian yang meliputi inspeksi, verifikasi, survailen, dan pengambilan contoh dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan oleh Inspektur Mutu.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Inspektur Mutu ditetapkan dengan Keputusan Otoritas Kompeten.

Pasal 11

(1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri dari:

a. Laboratorium acuan; dan

b. Laboratorium penguji.

(2) Laboratorium acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laboratorium yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengembangan metode pengujian, bimbingan teknis, uji profisiensi dan telah diakreditasi sesuai dengan parameter uji yang diperlukan.

(3) Laboratorium penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laboratorium yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang diperlukan dan telah terakreditasi.

(4) Laboratorium acuan dan laboratorium penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa laboratorium milik Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi maupun swasta yang ditunjuk oleh Otoritas Kompeten.

Pasal 12

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas laboratorium acuan dan laboratorium penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Otoritas Kompeten membangun dan mengembangkan jaringan laboratorium.

Pasal 13

(1) Komisi Approval ditetapkan oleh Otoritas Kompeten, yang anggotanya berasal dari Badan dan Direktorat Jenderal terkait.

(2) Komisi Approval bertugas memberikan rekomendasi dalam rangka penerbitan sertifikat, yang mencakup Sertifikat CBIB, Sertifikat CPIB, Sertifikat Penerapan

660

HACCP dan pengakuan lain yang diberikan oleh Otoritas Kompeten kepada pelaku usaha perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Komisi Approval melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten untuk menjamin efektivitas, efisiensi, konsistensi, transparansi, kejujuran, kerahasiaan, dan profesionalitas.

(3) Untuk menjamin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Otoritas Kompeten melakukan verifikasi terhadap Komisi Approval.

Bagian KeenamPelaksanaan Pengendalian

Pasal 14

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Otoritas Kompeten menetapkan syarat kelayakan operasional terhadap lembaga, sumber daya manusia, laboratorium acuan dan laboratorium penguji sesuai dengan ketentuan standar nasional dan internasional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat kelayakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Otoritas Kompeten.

Bagian KetujuhManajemen Krisis

Pasal 15

(1) Otoritas Kompeten membuat prosedur perencanaan untuk mengidentifikasi dan mengendal ikan situasi yang berisiko/krisis terhadap keamanan hasil perikanan dan kesehatan manusia, yang mungkin tidak dapat diatasi dengan prosedur normal dalam rangka mencegah, mengeliminasi atau menurunkan hingga batas yang dapat diterima.

(2) Otoritas Kompeten melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengambil tindakan perbaikan dalam menghadapi krisis keamanan hasil perikanan.

(3) Otoritas Kompeten menetapkan lebih lanjut pengorganisasian dan pengendalian manajemen krisis dengan memperhatikan masalah penolakan dari pasar ekspor, unit/organisasi yang menangani krisis, jaringan komunikasi manajemen krisis, alternatif pencegahan krisis, partisipasi masyarakat, swasta atau perorangan, dan ketepatan informasi krisis.

661

BAB IIISERTIFIKASI

Pasal 16

(1) Dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diberikan sertifikat.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);

b. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);

c. Sertifikat Penerapan HACCP; dan

d. Sertifikat Kesehatan.

(3) Sertifikat CBIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau Kepala Dinas atas nama Otoritas Kompeten.

(4) Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut ikan dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan atau Kepala Dinas atas nama Otoritas Kompeten.

(5) Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada tempat pengumpulan, suplier, atau unit distribusi dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala UPT di lingkungan Badan, Kepala Dinas, atau pihak ketiga yang berkompeten atas nama Otoritas Kompeten.

(6) Sertifikat Penerapan HACCP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Badan selaku Otoritas Kompeten.

(7) Sertifikat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala UPT di lingkungan Badan, Pimpinan Laboratorium, atau pihak ketiga yang berkompeten atas nama Otoritas Kompeten.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Kepala UPT atau Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Kepala Pelabuhan Perikanan atau Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta Kepala UPT, Kepala Dinas atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Kepala UPT, Pimpinan Laboratorium, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Otoritas Kompeten.

662

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara penerbitan, bentuk, dan format Sertifikat CBIB dan Sertifikat CPIB pada kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut ikan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal terkait.

(11) Ketentuan lebih lanj ut mengenai persyaratan, tata cara penerbitan, bentuk, dan format Sertifikat CPIB pada tempat pengumpulan, suplier, atau unit distribusi, Sertifikat Penerapan HACCP, dan Sertifikat Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Otoritas Kompeten.

BAB IVMONITORING

Pasal 17

Otoritas Kompeten melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 18

(1) Untuk mendukung efektivitas pengendalian dan peningkatan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dilakukan monitoring terhadap residu obat, bahan kimia, bahan biologi, pakan, kontaminan, mikrobiologi, organoleptik, biotoksin, dan histamin.

(2) Monitoring terhadap residu obat, bahan kimia, bahan biologi, pakan, dan kontaminan diatur tersendiri dalam Keputusan Menteri.

(3) Monitoring terhadap mikrobiologi, organoleptik, biotoksin, dan histamin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Otoritas Kompeten.

BAB VPEMBIAYAAN

Pasal 19

(1) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kecuali yang berkaitan dengan pengujian mutu dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan.

(2) Besaran biaya pengujian mutu dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan berpedoman dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

663

BAB VIPENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

665

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.17/MEN/2010

TENTANG

PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh manusia, baik bahan baku untuk pengolahan dan hasil olahan yang akan didistribusikan langsung ke pasar dalam negeri, agar tidak membahayakan konsumen, serta dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan internasional, di pandang perlu untuk melakukan pengendalian, pengamanan, dan penelusuran terhadap hasil perikanan yang akan masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia;

b. bahwa pemasukan hasil perikanan berpeluang menjadi media pembawa bagi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya ke dan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta membahayakan kelestarian sumber daya ikan, lingkungan, dan manusia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

666

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetuj uan Pem bentu kan Organ isasi Perdagangan Dunia/WTO), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3867);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

667

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesian National Single Window (NSW);

15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina I kan Dalam Hal Transit;

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina Dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/M EN/2008 tentang Kewenangan Penerbitan dan Format Sertifikat Kesehatan Ikan di Bidang Karantina dan Sertifikat Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2008 tentang Jenis, Tata Cara Penerbitan, dan Format Dokumen Tindakan Karantina Ikan;

21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan

668

Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/MEN/2004 tentang Tata Cara Impor Ikan Jenis Varietas Baru Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia;

24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan;

25. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 1 6/MEN/2006 tentang Penetapan Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;

26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi;

27. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/MEN/2010 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah angka pengenal importir produsen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan kepada importir yang melakukan impor barang untuk digunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

669

2. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disebut API-U adalah angka pengenal importir umum yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan kepada importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada pihak lain.

3. Hasil perikanan adalah ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan/atau diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia.

4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

5. Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran untuk memperoleh hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

6. Petugas karantina ikan yang selanjutnya disebut petugas karantina adalah Pegawai Negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.

8. Otoritas kompeten adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberi mandat oleh menteri untuk melakukan tindakan karantina, pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

9. Pemasukan adalah memasukkan hasil perikanan dari luar negeri ke dalam Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan klasifikasi dan definisi komoditas hasil perikanan (Harmonized Commodity Description and Coding System) atau disingkat kode HS.

10. Sertifikat kesehatan (Health Certificate) di bidang karantina ikan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina atau pejabat yang berwenang di negara asal atau transit yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan.

11 . Pengawas mutu adalah Pegawai Negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan pengecekan dan pengambilan sampel serta membawa sampel ke Laboratorium untuk pengujian lebih lanjut.

670

12. Sertifikat kesehatan (Health Certificate) di bidang mutu adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh pejabat/otoritas yang berwenang di negara asal yang menyatakan bahwa hasil perikanan tersebut aman untuk tujuan konsumsi manusia.

13. Sertifikat pelepasan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari hama dan penyakit ikan karantina atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan, sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau ke suatu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

14. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disebut SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP), serta memenuhi persyaratan Standard Sanitation Operating Procedure (SSOP) dan Good Hygine Practices (GHP) sesuai dengan standar dan regulasi dari otoritas kompeten.

15. Surat penahanan sementara adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa terhadap hasil perikanan yang tercantum di dalamnya dikenakan tindakan penahanan.

16. Surat penolakan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa terhadap hasil perikanan yang tercantum di dalamnya dikenakan tindakan penolakan.

17. Berita acara pemusnahan adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas yang berkompeten dan pemilik atau kuasanya di tempat yang telah ditentukan yang menerangkan telah dilakukan suatu pemusnahan terhadap hasil perikanan yang dimasukkan, baik karena tidak bebas atau tidak dapat dibebaskan dari hama dan penyakit ikan karantina, tidak layak untuk dikonsumsi maupun karena tidak memenuhi persyaratan karantina dan persyaratan lainnya.

18. Good Aquaculture Practices yang selanjutnya disebut GAP adalah pedoman dan tata cara budidaya termasuk memelihara dan/atau membesarkan hasil perikanan serta memanen hasilnya dengan baik dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, benih, obat ikan, residu dan bahan kimia serta bahan biologis.

19. Good Handling Practices yang selanjutnya disebut GHdP adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan hasil tangkapan dengan cara yang baik, sejak di kapal sampai dengan pendaratan/pembongkaran untuk dapat memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil penangkapan.

671

20. Surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan atau kawasan pabean, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya, disetujui dikeluarkan dari tempat pemasukan atau kawasan pabean untuk pelaksanaan tindakan karantina ikan atau dilalulintasbebaskan.

21. Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk pemasukan dan/atau pengeluaran media pembawa hama dan penyakit ikan karantina.

22. Kegiatan pengapalan kembali (re-impor) adalah kegiatan pemasukan kembali hasil perikanan Indonesia yang sebagian atau seluruhnya ditolak oleh negara pengimpor/negara tujuan.

23. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perikanan.

24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

25. Kepala Badan adalah Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

26. Dinas Provinsi adalah dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

27. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

28. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB IIRUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. persyaratan teknis sebagai importir hasil perikanan;

b. persyaratan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Republik Indonesia;

c. tata cara pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Republik Indonesia;

d. pemeriksaan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia;

e. pemasukan hasil perikanan sebagai barang bawaan; dan

f. pemasukan kembali hasil perikanan Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia.

672

BAB IIIPERSYARATAN TEKNIS SEBAGAI IMPORTIR HASIL PERIKANAN

Pasal 3

(1) Setiap orang yang akan mengajukan permohonan pemasukan hasil perikanan wajib memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Umum (API-U).

(2) Importir yang telah memiliki API-P dalam mengajukan permohonan pemasukan hasil perikanan wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan/atau Sertifikat Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP);

b. Surat rekomendasi dari Dinas Provinsi;

c. Rencana kebutuhan pemasukan hasil perikanan untuk kebutuhan produksi satu tahun yang mencakup jenis (kode HS 10 digit), spesifikasi, dan volume hasil perikanan, serta rencana pengolahan hasil perikanan yang akan dimasukkan;

d. memiliki instalasi karantina yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan.

(3) Importir yang telah memiliki API-U dalam mengajukan permohonan pemasukan hasil perikanan wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Surat rekomendasi dari Dinas Provinsi;

b. Rencana kebutuhan pemasukan hasil perikanan untuk satu tahun yang mencakup jenis (kode HS 10 digit), spesifikasi, dan volume hasil perikanan, serta rencana distribusi hasil perikanan yang akan dimasukkan;

c. memiliki instalasi karantina yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IVPERSYARATAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK

KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

(1) Setiap hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia wajib:

a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) di Bidang Karantina Ikan dan/atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) di Bidang Mutu dari instansi yang berwenang di negara asal;

b. dilengkapi Surat Keterangan Asal/Certificate of Origin (CoO) yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten di negara asal;

673

c. dilampirkan hasil uji laboratorium dari negara asal yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang masuk, bebas dari cemaran mikrobiologi, residu, dan kontaminan, serta bahan kimia berbahaya lainnya sesuai dengan persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau ketentuan lain yang ditetapkan;

d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang label dan iklan pangan;

e. dilakukan penggelasan (glazing) maksimal 20 (dua puluh) persen untuk hasil perikanan dalam bentuk beku;

f. dilengkapi sertifikat Good Aquaculture Practices (GAP) untuk hasil perikanan budidaya.

(2) Hasil perikanan berupa introduksi jenis ikan baru dan/atau yang pertama kali masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia wajib dilakukan analisis risiko importasi ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam rangka efisiensi pemeriksaan mutu dan keamanan hasil perikanan di pintu masuk, negara asal dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

a. Negara asal yang telah mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Memorandum of Understanding (Mo U) atau sejenisnya;

b. Negara asal yang belum mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Memorandum of Understanding (Mo U) atau sejenisnya, tetapi mempunyai sistem yang equivalen;

c. Negara asal yang belum mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Memorandum of Understanding (Mo U) atau sejenisnya dan belum mempunyai sistem yang equivalen.

Pasal 6

(1) Dalam hal negara asal telah mempunyai perjanjian kerja sama dengan Indonesia dengan bentuk Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Memorandum of Understanding (MoU) atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, importir hasil perikanan hanya dapat menerima hasil perikanan dari pemasok dan/atau Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang disampaikan oleh Otoritas Kompeten di negara asalnya.

(2) Hasil perikanan yang diizinkan masuk ke wilayah Republik Indonesia harus berasal dari UPI yang terdapat dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta

674

dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten di negara asal yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Negara asal yang belum mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Memorandum of Understanding (Mo U) atau sejenisnya tetapi mempunyai sistem yang equivalen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, menyampaikan regulasi tentang sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diberlakukan negara-negara yang bersangkutan untuk dievaluasi oleh Otoritas Kompeten di Indonesia.

(2) Untuk mengetahui equivalensi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diberlakukan oleh negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Kompeten dapat melakukan inspeksi ke negara yang bersangkutan.

(3) Apabila hasil inspeksi terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) equivalen dengan sistem yang berlaku di Indonesia, negara yang bersangkutan diizinkan untuk melakukan ekspor hasil perikanan ke Indonesia dengan prosedur sesuai ketentuan Pasal 6.

Pasal 8

Hasil perikanan yang berasal dari negara asal yang belum mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Memorandum of Understanding (MoU) atau sejenisnya dan belum mempunyai sistem yang equivalen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat diizinkan masuk setelah dilakukan pengujian laboratorium dan hasilnya sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau ketentuan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan.

BAB VTATA CARA PEMASUKAN HASIL PERIKANAN KE DALAM WILAYAH

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9

(1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk memasukkan hasil perikanan ke wilayah Republik Indonesia dapat melakukan kegiatan pemasukan hasil perikanan dengan mengajukan permohonan pemasukan hasil perikanan secara tertuliskepada Direktur Jenderal, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. maksud dan tujuan;

b. nama ilmiah dan nama dagang;

675

c. jumlah/volume, spesifikasi, dan kode HS;

d. negara asal;

e. sarana pengangkutan;

f. tempat pemasukan;

g. jadwal pemasukan;

h. sumber bahan baku;

i. melampirkan fotokopi atau surat penetapan instalasi karantina.

(2) Penilaian atas kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

(3) Tim Evaluasi selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan pemasukan hasil perikanan secara lengkap, menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi persetujuan atau penolakan kepada Direktur Jenderal.

(4) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak menerima rekomendasi Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menerbitkan izin pemasukan hasil perikanan apabila permohonan pemasukan hasil perikanan disetujui atau menerbitkan pemberitahuan penolakan kepada pemohon apabila permohonan pemasukan hasil perikanan ditolak.

(5) Izin pemasukan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 10

Pemasukan hasil perikanan oleh instansi/lembaga/institusi nonkomersil, dapat dilakukan tanpa dilengkapi dengan API-P atau API-U, namun tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri ini dan ketentuan di bidang perkarantinaan.

BAB VI

PEMERIKSAAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11

(1) Tindakan pemeriksaan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia diawali dengan tindakan pemeriksaan dokumen oleh petugas karantina.

676

(2) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi dokumen.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan lengkap apabila seluruh persyaratan yang diwajibkan telah terpenuhi.

(4) Dokumen dinyatakan sah apabila dokumen yang berasal dari negara asal atau negara transit diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(5) Dokumen dinyatakan benar apabila terdapat kesesuaian antara isi dokumen dengan jenis, jumlah, bentuk produk, dan/atau ukuran hasil perikanan.

(6) Dalam rangka pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) petugas karantina melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil perikanan di kawasan pabean.

Pasal 12

(1) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dapat dipenuhi oleh importir serta berdasarkan hasil analisis risiko importasi ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah memenuhi persyaratan analisis risiko importasi ikan, maka terhadap hasil perikanan tersebut dilakukan tindakan karantina dan pengujian mutu di instalasi karantina.

(2) Apabila salah satu atau lebih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh importir serta berdasarkan hasil analisis risiko importasi ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditemukan indikasi tidak memenuhi persyaratan analisis risiko importasi ikan, maka petugas karantina wajib melakukan tindakan penolakan terhadap hasil perikanan tersebut.

(3) Importir wajib mengirim kembali hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke negara asal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak dilakukan penolakan.

(4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tidak dilakukan pengiriman kembali ke negara asal, maka terhadap hasil perikanan tersebut dilakukan pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Apabila hasil perikanan yang dimasukkan telah memenuhi kelengkapan dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), maka petugas karantina menerbitkan Surat Persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan.

677

(2) Hasil perikanan yang dikeluarkan dari kawasan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibawa ke instalasi karantina ikan untuk dilakukan tindakan karantina ikan dan pengujian mutu.

(3) Tindakan karantina ikan dalam rangka mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina dan pengujian mutu dilakukan dengan pengambilan contoh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(4) Biaya yang timbul dalam rangka mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina dan pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditanggung sepenuhnya oleh importir.

(5) Pengambilan contoh dilakukan oleh pengawas mutu dalam kurun waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, sejak masuk ke instalasi karantina ikan untuk selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium.

(6) Laporan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar bagi petugas karantina untuk menerbitkan sertifikat pelepasan.

(7) Apabila dari laporan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dinyatakan memenuhi persyaratan bebas hama dan penyakit ikan karantina dan jaminan mutu serta keamanan hasil perikanan, maka diterbitkan Sertifikat Pelepasan oleh petugas karantina dengan tembusan kepada pengawas perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan Dinas Provinsi untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(8) Apabila dari laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dinyatakan tidak memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka petugas karantina tidak menerbitkan sertifikat pelepasan.

(9) Hasil perikanan yang tidak dilengkapi dengan sertifikat pelepasan, dinyatakan dilarang untuk didistribusikan dan dikembalikan ke negara asal atau diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Untuk menjamin konsistensi mutu dan keamanan hasil perikanan, pengawas mutu dapat mengambil contoh untuk diuji.

(2) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari negara yang telah mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Memorandum of Understanding (MoU) atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan secara acak 1% (satu per seratus) dari lot produk.

(3) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari negara yang mempunyai equivalensi mutu dengan Indonesia sebagaimana

678

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara acak 5% (lima per seratus) dari lot produk.

(4) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari negara yang belum mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Memorandum of Understanding (MoU) atau sejenisnya dan belum mempunyai sistem yang equivalen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan secara acak 10% (sepuluh per seratus) dari lot produk.

(5) Selama masa karantina di instalasi karantina ikan, hasil perikanan dilarang untuk:

a. dipindahtempatkan dari instalasi karantina ke tempat lain;

b. dipindahtangankan dari pemilik hasil perikanan kepada pihak lain;

c. ditukar dengan hasil perikanan dari jenis yang sama atau dari jenis yang lain.

(6) Masa karantina dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

BAB VIIMONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Dalam rangka menjamin efektivitas pengendalian mutu terhadap hasil perikanan yang dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia perlu dilakukan monitoring oleh pengawas mutu.

(2) Laporan hasil kegiatan monitoring disampaikan kepada Otoritas Kompeten dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal PSDKP, dan Kepala Badan.

(3) Apabila hasil monitoring menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka importir wajib menarik kembali hasil/produk perikanan yang telah beredar.

Pasal 16

Dalam rangka menjamin bahwa hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia digunakan sesuai dengan tujuan dan rencana yang diajukan, diperlukan pengawasan dalam hal distribusi dan peruntukannya lebih lanjut dengan ketentuan:

679

a. hasil perikanan yang telah diberikan Surat Persetujuan Pengeluaran dan Tempat Pemasukan dan Surat Keterangan Masuk Instalasi dilakukan pengawalan oleh petugas karantina menuju instalasi yang telah ditetapkan;

b. pengawas perikanan melakukan pengawasan terhadap hasil perikanan yang telah diberikan sertifikat pelepasan untuk menjamin bahwa hasil perikanan tersebut digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai maksud, tujuan, dan rencana pemasukan hasil perikanan;

c. pengawasan oleh pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan di unit pengolahan pada saat distribusi dari instalasi ke unit pengolahan selanj utnya dan/atau tempat-tempat pemasaran;

d. pada saat dilakukan uji petik dalam rangka pengawasan oleh pengawas perikanan, importir wajib menunjukkan dokumen yang menyertai hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia yang meliputi izin pemasukan hasil perikanan dari Direktur Jenderal dan Sertifikat Pelepasan dari Kepala Badan;

e. laporan hasil kegiatan pengawasan oleh Pengawas Perikanan disampaikan kepada Direktur Jenderal PSDKP dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Badan.

BAB VIIIPEMASUKAN HASIL PERIKANAN SEBAGAI BARANG BAWAAN

Pasal 17

(1) Pemasukan hasil perikanan sebagai barang bawaan dapat dilakukan tanpa dilengkapi dengan API-P atau API-U sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) kilogram dan/atau memiliki nilai sebesar-besarnya Rp1 .000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Pemasukan hasil perikanan sebagai barang bawaan yang tidak melebihi 25 (dua puluh lima) kilogram dan/atau memiliki nilai sebesar-besarnya Rp1 .000.000,00 (satu juta rupiah), importir wajib melaporkan dan menyerahkan hasil perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada petugas karantina pada saat tiba di tempat pemasukan.

680

BAB IXPEMASUKAN KEMBALI HASIL PERIKANAN KE DALAM WILAYAH

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 18

(1) Pemasukan kembali hasil perikanan yang berasal dari Indonesia yang sebagian atau seluruhnya ditolak oleh negara pengimpor/negara tujuan karena tidak memenuhi persyaratan negara tujuan dikenakan tindakan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Pemasukan kembali hasil perikanan yang berasal dari Indonesia yang sebagian atau seluruhnya ditolak oleh negara pengimpor/negara tujuan karena tidak memenuhi persyaratan pada saat pengeluaran, antara lain tidak dilaporkan, tidak melal ui pemeriksaan, tidak melalui tempat-tempat pengeluaran dan/atau diselundupkan, tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan, dikenakan tindakan pemusnahan di tempat pemasukan.

(3) Pemasukan kembali hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai alasan penolakan dari negara tujuan/negara pengimpor, dan/atau pembeli (buyer).

(4) Pemasukan kembali hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan dan kemasan/label yang menyertai hasil perikanan tersebut pada saat pengeluaran dari wilayah Republik Indonesia.

(5) Pemasukan kembali hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.

(6) Biaya pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab importir.

BAB XSANKSI

Pasal 19

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peratu ran Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan izin pemasukan hasil perikanan.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:

681

a. peringatan tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan oleh Direktur Jenderal kepada yang melakukan pelanggaran;

b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap izin pemasukan hasil perikanan selama 1 (satu) bulan;

c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap izin pemasukan hasil perikanan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Importir yang telah melaksanakan kegiatan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Republik Indonesia, sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini wajib memiliki API-P dan API-U paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB XIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


pada tanggal 31 Agustus 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

682

Documents

Dokumentasi dan Informasi Hukum - yahukimokab.go.idyahukimokab.go.id/images/p_hukum/11phukum.pdf · Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat