Upload
others
View
22
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SURAKARTA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PAJAK RESTORAN
PAJAK HOTEL
PAJAK RESTORAN
PAJAK HIBURAN
PAJAK REKLAME
PAJAK PENERANGAN JALAN
PAJAK PARKIR
PAJAK AIR TANAH
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN
PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
(PERDA NO. 11 TAHUN 2018)
PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA
PEMKOT SURAKARTA
DASAR HUKUM
UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2009 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH1
PERDA KOTA SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 34 TAHUN
2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK
RESTORAN
2
3
TARGET PAJAK DAERAH TAHUN 2018-2019
NO. JENIS PAJAK TARGET 2018 TARGET 2019 %
1PAJAK HOTEL 30.500.000.000 31.000.000.000 101,64
2PAJAK RESTORAN 40.000.000.000 42.000.000.000 105,00
3PAJAK HIBURAN 14.500.000.000 14.000.000.750 96,55
4PAJAK REKLAME 9.000.000.000 8.000.000.000 88,89
5PAJAK PENERANGAN JALAN 59.000.000.000 59.000.000.000 100,00
6PAJAK PARKIR 5.500.000.000 5.500.000.000 100,00
7PAJAK AIR TANAH 2.500.000.000 3.500.000.000 140,00
8PAJAK SARANG BURUNG WALET 3.000.000 - -
9PBB 80.000.000.000 90.000.000.000 112,50
10BPHTB 79.000.000.000 90.000.000.000 113,92
320.003.000.000 343.000.000.750 107,19
PENGERTIAN PAJAK RESTORAN
PAJAK RESTORAN ADALAH PAJAK ATAS PELAYANAN
YANG DISEDIAKAN RESTORAN
PELAYANAN YANG DISEDIAKAN RESTORAN MELIPUTI PELAYANAN PENJUALAN MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN YANG DIKONSUMSI OLEH PEMBELI, BAIK DIKONSUMSI DI TEMPAT PELAYANAN MAUPUN DI TEMPAT LAIN.
RESTORAN ADALAH FASILITAS PENYEDIA MAKANAN DAN/ATAUMINUMAN DENGAN DIPUNGUT BAYARAN, YANG MENCAKUP JUGARUMAH MAKAN, KAFETARIA, KANTIN, WARUNG, BAR, DANSEJENISNYA TERMASUK JASA BOGA/KATERING.
PELAYANAN YANG DISEDIAKAN OLEH
RESTORAN.
OBJEK PAJAK
RESTORAN
SUBYEK PAJAK
RESTORAN
ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG
MEMBELI MAKANAN DAN/ATAU
MINUMAN DARI RESTORAN.
WAJIB PAJAK
RESTORAN
ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG
MENGUSAHAKAN RESTORAN.
JUMLAH PEMBAYARAN YANG DITERIMA ATAU YANG SEHARUSNYA
DITERIMA RESTORAN.
JUMLAH PEMBAYARAN YANG SEHARUSNYA DITERIMA TERMASUK:
a. JUMLAH PEMBAYARAN SETELAH POTONGAN HARGA/DISKON,
b. JUMLAH PEMBELIAN DENGAN MENGGUNAKAN VOUCHER
MAKANAN/MINUMAN
DASAR PENGENAAN PAJAK
Kategori C yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai di bawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan
Kategori A yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih per bulan
KATEGORI
Kategori B yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai di bawah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per
bulan
PERDA NO 4 TAHUN 2011
PERDA NO 11 TAHUN 2018
TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK RESTORAN ADALAH PELAYANAN YANG DISEDIAKAN OLEH RESTORAN YANG NILAI PENJUALAN/ OMZETNYA TIDAK MELEBIHI RP. 7.500.000,-
PERDA NO 4 TAHUN 2011 PERDA NO 11 TAHUN 2018
TARIF PAJAK
RESTORAN ?
3% UNTUK RESTORAN DENGAN KATEGORI C
10% UNTUK RESTORAN DENGAN KATEGORI A
5% UNTUK RESTORAN DENGAN KATEGORI B
1
2
3
10% UNTUK RESTORAN
DENGAN OMZET ≥ Rp. 7.500.000,-
WAJIB PAJAK WAJIB MENCANTUMKAN TARIF PAJAK RESTORAN DALAM BUKTI
TRANSAKSI YANG DIBERIKAN KEPADA SUBYEK PAJAK RESTORAN
DALAM HAL WAJIB PAJAK TIDAK MENCANTUMKAN TARIF PAJAK RESTORAN DALAM
BUKTI TRANSAKSI YANG DIBERIKAN KEPADA SUBYEK PAJAK, MAKA JUMLAH
PEMBAYARAN SUDAH TERMASUK PAJAK RESTORAN.
BAGAIMANA CARA
MENGHITUNG BESARAN PAJAK?
TARIF X DASAR PENGENAAN
PAJAK
MASA DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK
MASA PAJAK
DITETAPKAN 1
(SATU) BULAN KALENDER PAJAK YANG
TERUTANG DALAM
MASA PAJAK
TERJADI PADA SAAT
PELAYANAN DI RESTORAN
PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK DAN/ATAU KUASANYA WAJIB MENDAFTARKAN
PADA DINAS APABILA MEMILIKI OBJEK PAJAK BARU.
PENDAFTARAN DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA
DENGAN MENGISI FORMULIR YANG DISEDIAKAN DINAS DENGAN
JELAS, LENGKAP DAN BENAR SERTA DITANDATANGANI OLEH
WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA DENGAN MELAMPIRKAN
FOTOCOPY KTP ATAU IDENTITAS PEMOHON.
PETUGAS PAJAK MENCATAT DATA WAJIB PAJAK BERDASARKAN
NOMOR URUT YANG KEMUDIAN DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR
PEMBERIAN NPWPD.
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK SETELAH JATUH TEMPO
DIKENAKAN DENDA SEBESAR 2 % SETIAP BULAN DARI JUMLAH
PAJAK YANG BELUM ATAU KURANG BAYAR
PEMBAYARAN
TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN PAJAK TERUTANG 10 HARI
SETELAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK ATAU
TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA
a. BPPKAD;b. KORWIL; c. BANK YANG DITUNJUK
KAPAN ?
DIMANA ?
WAJIB PAJAK RESTORAN DENGAN KATEGORI C, TIDAK
DIPERSYARATKAN UNTUK MENGISI SPTPD. (PERDA NO. 4
TAHUN 2011)
PEMBAYARAN
SPTPD WAJIB DIISI OLEH WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA
DENGAN JELAS, BENAR DAN LENGKAP
SPTPD memuat : a. Masa pajak; b. Tahun pajak; c. Kode bayar d. Nama Wajib Pajak;e. Alamat Wajib Pajak; f. Nama Objek/Usaha; g. Alamat; h. NPWPD; i. Klasifikasi Usaha;j. Jumlah omzet;k. Pendapatan lain-lain;l. Dasar pengenaan
pajak;m.Pajak terutang;n. Sanksi administrasi;o. Jumlah pajak yang
dibayar
MANUAL DARING
Wajib Pajak Datang Ke Kantor BPPKADatau Korwil disetiap Kecamatan1
CARA MELAKUKANPEMBAYARAN
Wajib Pajak Mengambil Nomor Antrian
pelayanan;2
Wajib Pajak melaporkan kepada CSOomset bulanan disertai rincian laporan
keuangan;3
CSO melakukan input laporan pajak
bulanan kedalam Sistem Pajak Daerah;4
CSO memberikan Print Out berupa
Kode bayar kepada Wajib Pajak;5
Dengan Kode Bayar, Wajib Pajakmelakukan pembayaran di Bank yangditunjuk
6
Selesai7
Wajib Pajak Mengajukan Permohonanpembuatan Username dan PasswordKepada CSO di Kantor BPPKAD;
1
CSO melakukan proses verifikasipembuatan User Account sesuai dataWajib Pajak;
2
CSO memberikan User Account kepadaWajib Pajak dan petunjuk penggunaanpelaporan pajak secara Online;
3
Wajib Pajak yang sudah mempunyaiUser Account bisa melakukanpelaporan; pajaknya ke alamathttps://onlinepajak.surakarta.go.id/esptpd/
4
DATABASE
potensi pajak
belum terintegrasi,
masih manual
.
PAD menjadi
sumber utama
pembiayaan di
tengah tekanan
fiskal.
IT menjadi solusi
dalam tatakelola
administrasi
perpajakan
WAJIB PAJAK
membayar pajak
secara
konvensional
(kuno, riskan,
repot, antri)
LAPORAN
pendapatan dari
wajib pajak belum
real time
1 2 43 5
MASALAH YANG DIHADAPI
SOSIALISASI KEPADA WAJIB PAJAK
PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
PEMASANGAN TMD/TAPPING BOX DAN CASHREGISTER
PEMBAYARAN PAJAK SECARA ONLINE
PENINGKATAN PROFESIONAL SDM PEMUNGUTPAJAK
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM TENTANG PAJAKDAERAH
UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
SEKIAN & TERIMA KASIH...