[1]

Dr. I Nengah Putra Aprianto, M.Si (Han)

[2]

Judul: INFORMATION TECHNOLOGY DESIGN TNI AL GUNA MENDUKUNG STRATEGI PERTAHANAN LAUT NUSANTARA Penulis: Dr. I Nengah Putra Aprianto, M.Si (han) Editor: Dr. Adi Bandono, M.Pd ISBN. 978-602=9167-24-5 Cetakan Pertama, 2018 Hak Cipta ©2018 I Nengah Putra A Percetakan CV. Kartika Mulya Diterbitkan oleh: CV. Bintang (Penerbit Bintang Surabaya) Anggota IKAPI Jl. Potroagung 3 No. 41C, Surabaya 60135 Tel. (031) 371-5941, email: bintangsby@yahoo.co.id Hak Cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari Penerbit.

[3]

Saat ini hakekat ancaman bergeser dari yang sifatnya

berasal dari ancaman negara (state threat) berideologi tertentu

dengan kekuatan senjata menuju pada kelompok ancaman non

negara (nonstate threat) dengan tingkat penguasaan teknologi

yang tinggi. Beberapa ancaman tersebut diantaranya adalah

Senjata Penghancur Massa (Weapons of Mass Destructions),

Electronic Warfare, Peperangan Komputer (Computer Warefare),

Peperangan Ranjau (Mine Warfare), Urbanisasi dan Perang

Gerilya (Urban and Guerilla Warefare) dan Terorisme (Terrorism)

dalam kontek ancaman Non Traditional Warfare dan Asymetric

Warfare. Perubahan hakekat ancaman tersebut membuat negara

saat ini tidak sekedar membutuhkan aktor-aktor yang berani dan

kuat, tetapi juga memiliki pengetahuan dan pemahaman yang

tinggi pada penggunaan teknologi alutsista dan strategi militer

modern dengan mengedepankan berbagai perhitungan serta

pemikiran. Hal ini diperoleh dari ilmu militer modern, baik

operation analysis maupun measure of effectiveness dan dituntut

memiliki kemampuan dalam Information Technology.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Laut

akan sangat bergantung kepada Postur TNI Angkatan Laut.

Pembangunan kekuatan TNI AL sebagai the fighting instrument

perlu dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan kebijakan

pertahanan negara, yaitu Kekuatan Pokok Minimum Pertahanan

(Minimum Essential Force/MEF). Dalam rangka mendukung

keberhasilan tugas pokok TNI AL, dihadapkan pada keterbatasan

anggaran, jumlah minimum kekuatan dan ancaman yang sangat

komplek maka sangat perlu didukung teknologi informasi TNI AL

yang kuat dan aman sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam

penyelenggaraan pertahanan negara di laut secara signifikan dan

mampu meminimalisir risiko dari ancaman aspek maritim.

KATA PENGANTAR

[4]

Teknologi Informasi menjadi sangat penting dan

dibutuhkan dalam organisasi militer, substansi terkait masalah IT.

Pertama, ancaman faktor nirmiliter yang berdimensi

ipoleksosbud, teknologi dan informasi yang dapat membahayakan

kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara.

Kedua, ancaman nirmiliter berbasis Teknologi dan Informasi

antara lain kejahatan cyber dan ketergantungan terhadap produk

negara lain. Ketiga, penangkalan menghadapi ancaman nirmiliter

berbasis Teknologi dan Informasi berupa meningkatkan

kemampuan unsur pertahanan nirmiliter, peningkatan sumber

daya manusia dan tersedianya industri nasional serta secara

bertahap akan dikembangkan kemampuannya menuju NCW

(Network Centric Warfare).

Maksud utama dari penulisan buku ini adalah

mengemukakan bagaimanakah penerapan prinsip CobiT dalam

menilai kondisi pengelolaan IT guna mengetahui tingkat

kemampuan dan kematangan serta rekomendasi kebijakannya

yang digunakan sebagai masukan pada penyusunan rancangan

ITMP TNI AL, Bagaimanakah proses perumusan rancangan

pembangunan kekuatan dan kemampuan teknologi informasi TNI

AL yang mampu mendukung dan selaras dengan Strategi

Pertahanan Laut Nusantara, Bagaimanakah tahapan

pembangunan dan langkah implementasi IT TNI AL agar dapat

diwujudkan secara baik sesuai yang direncanakan.

Dengan beberapa tujuan diantaranya, mengidentifikasi dan

mendiskripsikan kondisi teknologi informasi TNI AL yang ada saat

ini dan yang diinginkan berdasarkan framework penilaian CobiT,

terkait dengan tata kelola dan manajemen IT guna mengetahui

tingkat kemampuan dan kematangan serta rekomendasi

kebijakan yang digunakan sebagai masukan dalam proses

perumusan rancangan ITMP TNI AL, mendeskripsikan rancangan

pembangunan kekuatan dan kemampuan teknologi informasi TNI

AL yang mencakup sasaran, strategi, arah kebijakan, kebutuhan

dan aktifitas bisnis, kebutuhan IT, aplikasi, infrastruktur IT,

arsitektur IT dan sistem keamanan IT serta menemukan model

[5]

kerangka IT TNI AL yang digunakan sebagai acuan dalam proses

perumusan rencana dan rancangan IT TNI AL yang mampu

mendukung dan selaras dengan Strategi Pertahanan Laut

Nusantara, dan mendeskripsikan tahapan pembangunan dan

langkah implementasi IT TNI AL terkait berbagai kebutuhan IT di

berbagai sisi, yang meliputi: sistem dan prosedur, kebutuhan

aplikasi, kebutuhan perangkat keras, kebutuhan SDM, pelatihan

serta prioritasnya yang disesuaikan dengan kebutuhan TNI AL.

Oleh karena itu, konten buku ini cocok tidak saja bagi TNI

Angkatan Laut tetapi juga bagi mahasiswa, akademisi dan

stakeholder yang lain untuk memberikan sumbangan pemikiran

dalam menentukan kebijakan pembangunan teknologi informasi

bagi TNI maupun TNI AL guna memperkuat militernya dengan

memanfaatkan dukungan kekuatan dan keunggulan informasi

secara cepat, tepat, akurat dan aman. Sebagai bahan pemikiran

dalam upaya peningkatan kesadaran (awareness) pentingnya

pengelolaan teknologi informasi berdasarkan kebutuhan operasi

guna mendukung Tugas Pokok TNI AL dalam penyelenggaraan

Strategi Pertahanan Laut Nusantara dan sebagai bahan acuan

dalam menyusun rencana dan rancangan manajemen sistem

informasi yang melingkupi pengembangan sumber daya manusia

dan organisasi IT di Lingkungan TNI AL, serta memberikan

gambaran rencana pentahapan dan prioritas pembangunan IT

yang dikaitkan dengan kebutuhan organisasi TNI AL sekaligus

sebagai rujukan, baik dalam jangka pendek, sedang maupun

jangka panjang dalam pembangunan IT TNI AL.

Banyak pihak yang telah berkontribusi dalam ikut

menyelesaikan buku ini, maka pada kesempatan yang baik ini,

penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak

terhingga, kepada: Bapak Prof. Dr. Abdul Hakim., S.Sos., M.Si.,

Bapak Herman Tolle, ST., MT., Ph.D., Bapak Dr. Ir. Sholeh Hadi

Pramono, M.S., dan Bapak Amin Setyo Leksono., S.Si., M.Si., Ph.D,

Kolonel Laut (KH) Dr. Adi Bandono, M.Pd, dan Mayor Laut (P)

Harun D., yang telah memberikan bimbingan, arahan dan waktu

untuk mengoreksi buku ini.

[6]

Terima kasih juga saya sampaikan untuk Istri dan anak-

anak saya, dhi Galuh Subangsih, Ni Putu Arga Oktoviramitha Sari,

Agus Wahyudi Bintoro, Katya Alula Zahra dan I Made Paramawira

Putra atas do’a dan dukungan yang telah diberikan. Juga rekan-

rekan satu angkatan Prodi PDIL Program Pascasarjana Univeritas

Brawijaya serta segenap Sivitas Akademika STTAL atas dukungan,

motivasi dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun

pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa buku ini masih

kurang dan perlu pengembangan lebih lanjut agar benar-benar

bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik

dan saran agar buku ini lebih sempurna. Akhir kata, penulis

berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Surabaya, 2 Maret 2018

Penulis,

I Nengah Putra Aprianto

[7]

DAFTAR ISI

Cover Luar 1

Cover Dalam 2

Kata Pengantar 3

Daftar Isi 7

Bab 1 PEMBUKAAN 10

A. Latar Belakang 11

B. Rumusan Rancangan Grand Design Teknologi

Informasi TNI AL guna Mendukung Sistem

Informasi Pertahanan Maritim Indonesia 18

C. Keterbaruan (Novelty) Pembahasan Konten 21

Bab 2 SISTEM INFORMASI PERTAHANAN

MARITIM INDONESIA 22

A. Kepentingan Nasional Indonesia dalam

Lingkup Keamanan Maritim 23

B. Peluang dan Ancaman dalam Keamanan

Maritim Indonesia 25

C. Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) 30

D. Sistem Informasi, Teknologi Informasi,

dan Manajemen Strategik Teknologi Informasi 39

E. CobiT 42

F. Teknologi Informasi berbasis C4ISR 49

G. Network Centric Warfare 53

H. Manajemen Risiko 55

I. Identifikasi Risiko Berdasarkan Cobit For II

Risk 56

J. Ancaman Aset Teknologi Informasi 61

K. Dasar kebijakan Yuridis 64

[8]

BAB 3 PENERAPAN PRINSIP COBIT PADA

PENGEMBANGAN SISTEM DAN

TEKNOLOGI INFORMASI TNI AL 67

A. Organisasi, Visi dan Misi TNI AL 68

B. Tugas, Peran dan Fungsi TNI AL 69

C. Kondisi Postur TNI AL 71

D. Kondisi Exiting Teknologi Informasi TNI AL 74

E. Infrastruktur 75

F. Kondisi Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya

Manusia 75

G. Penerapan Prinsip Cobit 76

H. Rancangan Pembangunan Kekuatan dan

Kemampuan Teknologi Informasi TNI AL 83

I. Tahapan Pembangunan dan Langkah

Implementasi Teknologi Informasi TNI AL 115

BAB 4 PERAN COBIT DALAM PERANCANGAN SISTEM

DAN TEKNOLOGI INFORMASI TNI AL 118

A. Peran Cobit dalam Perancangan Teknologi

Informasi TNI AL 119

B. Tata Kelola Teknologi Informasi TNI AL 129

C. Pembuatan Kerangka Teknologi Informasi

TNI AL 132

D. Rancangan Pembangunan Kekuatan dan

Kemampuan Teknologi Informasi TNI AL 136

E. Strategi Meningkatkan Peran Teknologi

Informasi di TNI AL 148

F. Konsep Pembangunan Sistem dan

Teknologi Informasi TNI AL 152

G. Strategi Pembangunan Sistem Informasi TNI AL 157

H. Strategi Manajemen Sistem dan Teknologi

Informasi 174

I. Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia

IT di TNI AL 177

J. Dampak Teknologi Informasi di Oganisasi

[9]

TNI AL 180

K. Tahapan Pembangunan dan Langkah

Implementasi Teknologi Informasi TNI AL 192

BAB 5 PENUTUP 199

A. Kesimpulan 200

B. Saran 201

DAFTAR SINGKATAN 205

DAFTAR TABEL 208

DAFTAR GAMBAR 209

DAFTAR PUSTAKA 211

[10]

[11]

BAB I

PEMBUKAAN

A. Latar Belakang

Keberadaan sebuah negara tidak akan terlepas dari

lingkungan sekitarnya. Maksud dari lingkungan sekitar adalah

lingkungan strategis (strategic environment) yang merupakan

interaksi dinamis antara konteks internal dan eksternal,

hubungan, kecenderungan, peluang (opportunities) dan ancaman

(threats). Pola interaksi tersebut melibatkan aktor negara (state

actors) dan aktor-non negara (non-state actors). Sebagaimana

yang disampaikan oleh Yarger (2006) bahwa hubungan interaksi

dinamis akan melibatkan pola hubungan antara lingkungan alam,

aktor negara dan non-negara.

Dalam laporan global trends 2030 peta kekuatan negara-

negara di dunia akan mengalami perubahan drastis pada 2030.

Asia akan mengimbangi Amerika Utara dan Eropa dalam hal

kekuatan global, utamanya berdasarkan GDP, jumlah populasi,

alokasi militer dan investasi teknologi. Dalam proyeksi tersebut,

Indonesia dipandang sebagai salah satu negara yang akan

memiliki peningkatan kekuatan (emerging power) pada tahun

2030. Akan tetapi, catatan yang perlu diperhatikan adalah

Indonesia perlu meningkatkan kekuatan maritim mereka

sehingga mampu mengelola potensi dan ancaman yang mungkin

muncul pada wilayah perairan mereka (NIC, 2012).

Indonesia merupakan salah satu negara terluas didunia

dengan total luas negara - mencakup daratan dan lautan -

mencapai 5.193.250 km². Hal ini menempatkan Indonesia sebagai

negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika

Serikat, China, Brasil dan Australia. Dibandingkan dengan luas

negara-negara di Asia, Indonesia berada diperingkat ke-2 dan jika

disejajarkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia

merupakan sebagai negara terluas di Asia Tenggara. Selain itu,

Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia

[12]

dengan wilayah maritim yang sangat luas. Garis pantainya sekitar

81.000 km². Indonesia memiliki lebih dari 17.499 pulau dan

wilayah lautnya meliputi 7,9 juta km² dari luas total wilayah

Indonesia termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

(Djalal, 2012).

Dengan kedudukannya pada jalur perdagangan dan

transportasi laut yang strategis, Indonesia memiliki tantangan

dalam pengelolaan ketahanan maritim yang mencakup berbagai

dimensi termasuk didalamnya dimensi pertahanan dan

keamanan. Penentuan batas-batas yuridiksi nasional selalu

menemui rintangan khususnya dialami oleh negara-negara

kepulauan yang memiliki kepentingan memperoleh sumber daya

alam laut baik hasil laut seperti perikanan maupun hasil dibawah

perut bumi seperti minyak dan gas. Kasus Sipadan dan Ligitan,

Celah Timor, Laut Ambalat, Laut China Selatan dan lainnya adalah

contoh nyata persoalan batas-batas laut nasional. Hal tersebut

dapat memicu dan meningkatkan ketegangan (disputes) maupun

konflik (conflicts) antar negara. Indonesia sebagai negara

kepulauan harus terus berusaha meningkatkan yurisdiksi maritim

mereka untuk menanggulangi berbagai macam peluang

(opportunities) dan ancaman (threats) yang melingkupinya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menetapkan

kebijakan kemaritiman nasional melalui konsep Indonesia sebagai

Poros Maritim Dunia. Konsep ini disampaikan Presiden Joko

Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-9 East Asia Summit

(EAS), 13 November 2014. Melalui konsep PMD maka agenda

pembangunan nasional akan difokuskan pada lima pilar utama,

yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia.

2. Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan

pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar

utama.

3. Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan

konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep

[13]

seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata

maritim.

4. Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan

peningkatan kerjasama di bidang maritim dan upaya

menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan,

pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan,

dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa

laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan

bukan memisahkan.

5. Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung

jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan

maritim.

Dalam rangka membangun kekuatan maritim yang kuat,

militer Indonesia memiliki Strategi Pertahanan Laut Nusantara

(SPLN) yang pada hakikatnya merupakan “strategi pertahanan

negara yang dilaksanakan di laut”. Strategi ini dirumuskan

berdasarkan konsep SPLN yang mengacu kepada dinamika atau

perkembangan lingkungan strategis dan kemampuan sumber

daya nasional yang tersedia. Strategi yang digunakan dalam

pelaksanaan SPLN adalah: 1) Detterence Strategy; 2) Layered

Defence Strategy; 3) Sea Control Strategy.

Sebagai komponen utama pertahanan negara di laut adalah

TNI Angkatan Laut yang bertugas melaksanakan kebijakan

pertahanan negara yaitu mempertahankan kedaulatan negara dan

keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan

bangsa, melaksanakan Operasi Militer Perang dan Operasi Militer

Selain Perang serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan

perdamaian regional dan internasional. Dalam upaya mendukung

kebijakan maritim nasional melalui konsep Indonesia sebagai

Poros Maritim Dunia dan penyelenggaraan pertahanan negara di

laut, TNI Angkatan Laut melaksanakan tugas-tugas yang

merupakan pengejawantahan dari tiga peran yang bersifat

universal yaitu Peran Militer, Peran Polisionil dan Peran

Diplomasi.

[14]

Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas TNI Angkatan Laut

akan sangat bergantung kepada Postur TNI Angkatan Laut.

Menurut Marsetio (2014:101), pembangunan kekuatan TNI AL

sebagai the fighting instrument perlu dilaksanakan secara

konsisten sesuai dengan kebijakan pertahanan negara, yaitu

Kekuatan pokok minimum pertahanan (Minimum Essential

Force/MEF). Latar belakang MEF yang lahir karena keterbatasan

anggaran, sesungguhnya tidak dapat dijadikan alasan dalam

pencapaian aspirasi Indonesia sebagai kekuatan laut kawasan

apabila dilaksanakan secara konsisten.

Dihadapkan pada tantangan dan ancaman yang berkembang

dinamis, pembangunan kekuatan the fighting instrument kekuatan

laut Indonesia merupakan keharusan untuk mengamankan

kepentingan nasional. Dalam rangka mendukung keberhasilan

tugas pokok TNI AL, dihadapkan pada keterbatasan anggaran,

jumlah minimum kekuatan dan ancaman yang sangat komplek

maka sangat perlu didukung teknologi informasi TNI AL yang kuat

dan aman sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam

penyelenggaraan pertahanan negara di laut secara signifikan dan

mampu meminimalisir risiko-risiko dari ancaman-ancaman aspek

maritim.

Revolutionary in Military Affair (RMA) (Octavian, 2012:54)

mendorong seluruh negara untuk berupaya meningkatkan

pemanfaatan teknologi, terutama negara-negara adidaya yang

telah menerapkan teknologi khususnya Teknologi Informasi (IT)

untuk memperkuat militernya dengan memanfaatkan dukungan

kekuatan dan keunggulan informasi secara cepat, tepat, akurat

dan aman. Staf ahli panglima TNI bidang C4ISR, Yono Reksoprojo

dalam Seminar C4ISR, mengungkapkan bahwa “dalam

perkembangannya, pemberdayaan teknologi informasi secara

umum sangat berdampak terhadap dunia kemiliteran modern dan

telah menjadikan potensi isu Millitary Driven Information menjadi

Information Driven Millitary”. Isu tentang Perang Informasi,

secara teknis menjadi bias, kapan dimulai, oleh siapa, militer

maupun non militer sehingga setiap saat dapat mengancam

[15]

kedaulatan dan keutuhan NKRI. Karena itu arah visi dan misi

yang tepat dan presisi dalam memanfaatkan IT pasti akan

meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pertahanan negara

secara signifikan.

Jika ditilik dari uraian di atas maka TNI/TNI AL dituntut

untuk memiliki kemampuan pertahanan dan keamanan yang

memadai. IT yang diperlukan harus memiliki kemampuan

operasional yang dapat menyelenggarakan dukungan informasi

dalam perang (Information in War /IIW), Peperangan Informasi

(Information Warfare/IW) dan kerjasama informasi (Information

Cooperation/IC). Kondisi ini diwujudkan dalam bentuk

kemampuan pertahanan Perangkat Lunak (Software Defenses) dan

kemampuan pertahanan Perangkat Keras (Hardware Defenses).

Oleh karena itu untuk mengantisipasi dan mengatasi terjadinya

berbagai ancaman di laut, maka pembinaan IT dituntut untuk

mampu mewujudkan kekuatan dan kemampuan Cyber (Cyber

Power) serta dapat menciptakan superiority informasi dalam

rangka mendapatkan competitive advantage dalam pelaksanaan

tugas.

Puskodalops (Pusat Komado dan Kendali Operasi) Mabesal

adalah bagian TNI AL sebagai penyelenggaraan IT yang bertugas

mendukung setiap kegiatan TNI AL. Tugas Pokok Puskodalops TNI

AL yang bersifat strategis berdasarkan implementasi C4ISRk

yaitu: 1) Tugas komando dan kendali yaitu menyelenggarakan

komando dan pengendalian terhadap operasi TNI AL,

mengumpulkan, menilai dan mengolah data serta menyajikan

informasi tentang kegiatan operasi; 2) Melaksanakan koordinasi

dengan Pusat Pengendali Operasi TNI dan Puskodal Angkatan,

Polri dan Bakamla, tentang berbagai jenis data dan informasi

operasi; 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian

terhadap penyelenggaraan Puskodal Kotama Operasi TNI AL,

menyiapkan keperluan operasi dan mengatur kesiagaan Puskodal

Mabesal; dan 4) Dalam keadaan darurat dapat ditugaskan sebagai

salah satu alternatif cadangan pengganti Pusdalops TNI.

[16]

Penyelenggaraan komando dan kendali bersandar pada

infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi guna

memperoleh informasi, dimana dalam strategi militer keunggulan

informasi yang didukung dengan teknologi informasi yang handal

merupakan aset yang strategis untuk memenangkan suatu

pertempuran. Dengan demikian, peranan teknologi informasi

sangat berpengaruh terhadap terlaksananya strategi pertahanan

negara termasuk strategi pertahanan negara di laut. Pelaksanaan

strategi pertahanan negara di laut perlu didukung dengan

teknologi informasi yang tepat sehingga mampu melakukan

pengendalian lingkungan laut (sea control), bila sistem informasi

kuat dan aman maka akan mampu meminimalisir risiko dan

terbebas dari segala ancaman yang selama ini ada sehingga

stabilitas dan keseimbangan serta keamanan lingkungan laut

menjadi terjaga.

Kondisi IT existing TNI AL yang telah tergelar di organisasi

TNI AL, selama ini belum sepenuhnya mampu melaksanakan

tugas pokok sesuai dengan visi dan misinya, belum sepenuhnya

memiliki kemampuan terkait IT dan belum sepenuhnya mampu

mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AL, tata kelola dan

manajemen IT TNI AL belum berjalan dengan baik, hal ini ditandai

dengan beberapa permasalahan diantaranya adalah aplikasi

bersifat parsial, terdapat aplikasi yang duplikasi, belum sharing

data, IT belum terhubung dengan eksternal TNI AL, tidak aman

dan SDM IT terbatas dan tidak merata serta ketersediaan

anggaran untuk pengembangan dan pembangunan IT terbatas.

Kondisi ini menjadikan IT di lingkungan TNI AL belum

memiliki kemampuan dalam mendukung tugas pokok dalam

penyelenggaraan pertahanan negara di laut yang disebabkan

karena IT TNI AL dibangun tidak melalui proses perancangan

yang baik dan terintegrasi sesuai kebutuhan bisnis dalam

organisasi TNI AL sehingga IT TNI AL yang ada perlu dirancang

melalui sebuah design teknologi informasi berupa Grand Design

Information Technology (GDIT) atau dalam bentuk Information

Technology Master Plan (ITMP) TNI AL.

[17]

Penelitian tentang rancangan kapabilitas IT berdasarkan

prinsip CobiT-5 telah banyak dilakukan diberbagai instansi, baik

industri, akademi dan pemerintahan diberbagai Negara,

penelitian yang terkait dengan rancangan kapabilitas IT,

diantaranya adalah: Penelitian sifat asimetrik yang berhubungan

dengan ICT dari organisasi dengan metode pengembangan

asimetrik positif dan negative yang diciptakan oleh ICT;

Membandingkan konsep CobiT-5 dengan berbagai macam

literatur akademik tentang tata kelola IT; Evaluasi potensi

penggunaan sub-set CobiT 5 yang optimal untuk audit ITG di

organisasi sektor publik Australia; Menganalisis infrastruktur dan

tata kelola TI e-Government dan e-governance di RDA Turki

dengan menerapkan kerangka kerja CobiT-5; Tata kelola dalam

CobiT-5 memungkinkan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan

mengevaluasi kebutuhan stakeholder, menetapkan arah, dan

mengawasi kinerja, aturan serta proses; Evolusi model dan

menganalisis atribut yang menjadi ciri dalam model,

membandingkan tingkat kematangan dari kerangka CobiT

sebelumnya; Mengembangkan cetak biru TI yang tidak hanya

dilihat sebagai pendukung aspek TI berdasarkan Prinsip CobiT

dari kegiatan akademik dan non akademik tetapi secara

keseluruhan aspek lingkup tata kelola universitas; Efektivitas

pelaksanaan Perangkat Keamanan Informasi CobiT 5 dalam

mengurangi risiko Serangan Cyber terhadap Supply Chain

Management System (SCMS); Design fisik dan fungsional Sistem

informasi perintah darurat dari tumpahan minyak di laut

berdasarkan C4ISR; Penerapan kerangka kerja CobiT 5 di dalam

organisasi kesehatan di Kroasia dan juga dampaknya terhadap

tingkat kematangan tata kelola e-Health dan penyelarasan

strategis dengan perawatan kesehatan; CAT5 digunakan untuk

mengukur kematangan tingkat tata kelola TI, sehingga

memudahkan proses peningkatan layanan TI, tool CAT5

didasarkan pada kerangka kerja CobiT-5; dan Penelitian tentang

mengintegrasikan konsep kerangka CobiT 5, ITIL ®V3 dan

Balanced Scorecard (BSc) keseimbangan menjadi sebuah model

[18]

baru untuk mempelajari Informasi Teknologi Pemerintahan (ITG),

Teknologi Informasi Manajemen (ITM) dan layanan informasi.

Penelitian rangcangan ITMP TNI AL dilakukan guna

mendapat gambaran secara lengkap terkait kondisi operasional

yang saat ini ada dan terjadi di TNI AL serta kendala dan

harapannya terhadap peran IT. Dari data yang diperoleh akan

dilakukan analisis terkait berbagai kebutuhan IT TNI AL di

berbagai sisi meliputi sistem dan prosedur, kebutuhan aplikasi,

kebutuhan perangkat keras, kebutuhan SDM, dan sebagainya.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah proses rancangan

kapabilitas IT TNI AL yang dirumuskan berdasarkan integritas

protokol tata kelola IT berdasarkan CobiT-5, SMIT, NCW dan

C4ISR yang diselaraskan dengan Sistem Tatalaksana dalam

Organisasi dan Sistem Operasi Pertahanan Negara di Laut serta

berdasarkan tinjauan Kepentingan Nasional Indonesia dan

Kebijakan Yuridis yang dilengkapi dengan efektivitas pelaksanaan

perangkat keamanan Informasi CobiT dalam mengurangi risiko

serangan Cyber.

B. Rumusan Rancangan Grand Design Teknologi Informasi

TNI AL Guna Mendukung Sistem Informasi Pertahanan

Maritim Indonesia

Rancangan ITMP ini perlu dirumuskan dengan berdasarkan

pada analisa kebutuhan terhadap teknologi informasi TNI AL

kedepan dalam rangka mengantisipasi tantangan kemajuan jaman

sekaligus mampu mengatasi berbagai ancaman serta dapat

mendukung penyelenggaraan Sistem Pertahanan Negara di Laut.

ITMP dapat dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam rangka

pelaksanaan pengembangan IT TNI AL yang telah dibangun dan

dikembangkan selama ini.

Perancangan ini dilakukan untuk menyesuaikan

perkembangan kebutuhan IT di TNI AL kedepan dalam rangka

mengantisipasi tantangan kemajuan jaman era revolusi industri

4.0. Untuk itu diperlukan pemikiran dan kajian mendalam melalui

suatu penelitian yang dilakukan secara komprehensif terkait

[19]

kondisi operasional, aset, bisnis, dan sebagainya. Perencanaan

teknologi informasi ini akan melingkupi sistem tatalaksana

tatakelola dalam organisasi dan sistem operasi pertahanan negara

utamanya pertahanan matra laut yang menjadi tanggung jawab

dan bidang garapan TNI AL.

Bagaimanakah penerapan prinsip CobiT dalam menilai

kondisi pengelolaan IT guna mengetahui tingkat kemampuan dan

kematangan serta rekomendasi kebijakannya yang digunakan

sebagai masukan pada penyusunan rancangan ITMP TNI AL.

Bagaimanakah proses perumusan rancangan pembangunan

kekuatan dan kemampuan teknologi informasi TNI AL yang

mampu mendukung dan selaras dengan Strategi Pertahanan Laut

Nusantara. Bagaimanakah tahapan pembangunan dan langkah-

langkah implementasi IT TNI AL agar dapat diwujudkan secara

baik sesuai yang direncanakan dalam renstra (perencanaan

strategis) yang telah ditetapkan?

Rancangan dilakukan pada design ITMP TNI AL yang

memiliki tujuan dalam mengidentifikasi dan mendiskripsikan

kondisi teknologi informasi TNI AL yang ada saat ini dan yang

diinginkan berdasarkan framework penilaian CobiT, terkait

dengan tata kelola dan manjemen IT guna mengetahui tingkat

kemampuan dan kematangan serta rekomendasi kebijakan yang

digunakan sebagai masukan dalam proses perumusan rancangan

ITMP TNI AL. Mendeskripsikan rancangan pembangunan

kekuatan dan kemampuan teknologi informasi TNI AL yang

mencakup sasaran, strategi, arah kebijakan, kebutuhan dan

aktifitas bisnis, kebutuhan IT, aplikasi, infrastruktur IT, arsitektur

IT dan sistem keamanan IT serta menemukan model kerangka IT

TNI AL yang digunakan sebagai acuan dalam proses perumusan

rencana dan rancangan IT TNI AL yang mampu mendukung dan

selaras dengan dengan Strategi Pertahanan Laut Nusantara.

Mendeskripsikan tahapan pembangunan dan langkah

implementasi IT TNI AL terkait berbagai kebutuhan IT di berbagai

sisi, yang meliputi: sistem dan prosedur, kebutuhan aplikasi,

[20]

kebutuhan perangkat keras, kebutuhan SDM, pelatihan serta

prioritasnya yang disesuaikan dengan kebutuhan TNI AL.

Secara praktis isi buku ini dapat memberikan sumbangan

pemikiran dalam memilih dan menentukan kebijakan

pembangunan teknologi informasi TNI AL untuk memperkuat

militernya dengan memanfaatkan atau mendayagunakan

dukungan kekuatan dan keunggulan informasi secara cepat, tepat,

akurat dan aman. Selain itu sebagai bahan pemikiran dalam upaya

peningkatan kesadaran (awareness) pentingnya pengelolaan

teknologi informasi berdasarkan kebutuhan operasi guna

mendukung Tugas Pokok TNI AL dalam penyelenggaraan Strategi

Pertahanan Laut Nusantara. Serta sebagai bahan acuan dalam

menyusun rencana dan rancangan manajemen sistem informasi

yang melingkupi pengembangan sumber daya manusia dan

organisasi IT di Lingkungan TNI AL yang dikaitkan dengan

kebutuhan Organisasi TNI AL sekaligus sebagai rujukan, baik

dalam jangka pendek, sedang maupun jangka panjang dalam

pembangunan IT TNI AL.

Secara teori isi buku ini, dapat memberikan kontribusi

akademis dalam pengembangan teori-teori dan memberikan

tambahan referensi serta memperkaya khasanah keilmuan

dibidang pengembangan teknologi informasi yang didasarkan

pada prinsip Control Objective for Information and related

Technology (CobiT), Strategic Management Information

Technology (SMIT), Network Centric Warfare (NCW) dan

Command, Control, Communications, Computers, Surveillance and

Reconnaissance (C4ISR) dengan tinjauan Kepentingan Nasional

Indonesia, Peluang dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia,

UU No. 34/2004 tentang TNI, Doktrin Pertahanan Negara, Doktrin

TNI, Doktrin TNI AL, Pemetaan Sistem SPLN, Kondisi Kekuatan

dan Kelemahan teknologi informasi TNI AL yang dilengkapi

dengan efektivitas pelaksanaan perangkat keamanan Informasi

CobiT dapat mengurangi risiko dari serangan Cyber yang kini

semakin marak di dunia maya. Banyak perangkat sistem dan

teknologi informasi dari instansi pemerintah ataupun swasta yang

[21]

telah berhasil diretas oleh para hacker dengan mudahnya. Hal ini

menunjukkan betapa lemahnya sistem informasi dan teknologi

informasi yang dimiliki instansi atau organisasi tersebut.

Pengembangan sistem dan teknologi informasi melalui penerapan

Cobit akan mampu memperkuat sistem dan teknologi informasi

yang telah dibangun sebelumnya. Buku ini semoga mampu

menginspirasi bagi para pembaca yang terdiri dari para ahli dan

praktisi dibidang sistem dan teknologi informasi dalam

memperkuat sistem dan teknologi informasi milik instansi atau

organisasi dimana pun dia berada.

C. Keterbaruan (Novelty) Pembahasan Konten.

Pembahasan konten dalam buku ini memiliki keterbaruan

yang terletak pada Information Technology Design TNI AL yang

dirumuskan dengan pendekatan integritas protokol tata kelola IT

berdasarkan CobiT-5, SMIT, NCW dan C4ISR yang diselaraskan

dengan Sistem Tatalaksana dalam Organisasi dan Sistem Operasi

Pertahanan Negara di Laut serta berdasarkan tinjauan

Kepentingan Nasional Indonesia, Peluang dan Ancaman

Keamanan Maritim Indonesia, UU No. 34/2004 tentang TNI,

Doktrin Pertahanan Negara, Doktrin TNI, Doktrin TNI AL,

Pemetaan Sistem SPLN, Kondisi Kekuatan dan Kelemahan

teknologi informasi TNI AL. Information Technology Design TNI

AL mencakup sasaran, strategi, kerangka IT, arsitektur, aplikasi

dan infrastruktur IT yang dipengaruhi adanya perkembangan

Information and Communications Technology (ICT). Information

Technology Design TNI AL juga mencakup kapabilitas

kepemimpinan dalam Sistem Informasi, kesatuan pemikiran

sistem informasi dalam organisasi dan perencanaan arsitektur IT

serta sistem pendukung keamanan IT, sehingga tata kelola ITMP

TNI AL dapat dibangun sesuai kebutuhan organisasi TNI AL dan

dimanfaatkan secara optimal mendukung pelaksanaan Tugas

Pokok TNI AL yang selaras dengan Strategi Pertahanan Laut

Nusantara.

[22]

SISTEM INFORMASI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA

[23]

BAB 2

SISTEM INFORMASI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA

A. Kepentingan Nasional Indonesia dalam Lingkup

Keamanan Maritim

Putra (2017) dalam kajiannya menyebutkan bahwa

kepentingan nasional Indonesia dapat ditemukan dalam dokumen

Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015 yang dinyatakan

sebagai menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan

UUD NRI 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan

nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Kepentingan nasional

tersebut merupakan kelanjutan dari tujuan nasional seperti

tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

sosial.

Kajian Putra (2017) menemukan perbedaan antara Buku

Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015 dengan dokumen

sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2008 berkenaan dengan

kategorisasi kepentingan nasional Indonesia. Pada dokumen Buku

Putih Pertahanan tahun 2015 tidak lagi disebutkan kategorisasi

tersebut padahal, hal ini cukup sebagai pijakan pembangunan

strategi seperti disampaikan oleh Yarger (2006) dan Nuechterlein

(sebagaimana dikutip dalam Drew dan Snow, 2002). Disebutkan

dalam dokumen Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015

bahwa kepentingan nasional Indonesia disusun dalam tiga

kategori, yaitu bersifat mutlak, vital, dan penting. Tetap tegaknya

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan

kepentingan nasional yang bersifat mutlak sehingga segala daya

upaya perlu dilakukan untuk kepentingan tersebut. Sementara itu

memastikan tetap berlanjutnya pembangunan nasional untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika,

[24]

sejahtera, adil, makmur, dan demokratis merupakan kepentingan

nasional yang bersifat vital. Sedangkan kepentingan nasional

memiliki kategori bersifat penting ketika Indonesia

berkepentingan untuk turut menciptakan perdamaian dunia dan

stabilitas regional.

Namun demikian, Putra (2017) mencatat Buku Putih

Pertahanan Indonesia tahun 2015 tetap mencantumkan kaidah-

kaidah pokok untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia

yang terdiri dari tiga kaidah pokok yaitu tata kehidupan, upaya

pencapaian tujuan, dan sarana yang digunakan. Kaidah pokok tata

kehidupan dalam perwujudan kepentingan nasional ditunjukkan

melalui kesatuan tata nilai dengan berlandaskan Pancasila dan

UUD 1945 yang berketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung

tinggi kebhinekaan dalam interaksi sosial yang harmonis.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memiliki sifat

keberlanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan

nasional yang berdasarkan wawasan nusantara merupakan titik

berat dari kaidah upaya pencapaian tujuan. Sementara itu, kaidah

pokok sarana yang digunakan lebih bertolak pada perhatian

penggunaan seluruh potensi dan kekuatan nasional dilakukan

dengan menyeluruh dan terpadu.

Putra (2017) menjelaskan dalam kajiannya bahwa melalui

kedua dokumen tersebut tampak unsur kepentingan nasional

yang bersifat survival, vital, dan mayor dalam kategori

Nuechterlein telah dipenuhi kepentingan nasional Indonesia. Akan

tetapi, kepentingan nasional yang telah dinyatakan dalam

dokumen tersebut lebih condong berorientasi ke dalam negeri

dibanding ke luar negeri. Satu elemen yang sangat jelas

menunjukkan orientasi keluar adalah “ikut melaksanakan

ketertiban dunia” dengan tingkat partisipasi dalam kategori yang

bersifat penting. Putra (2017) berpendapat kondisi ini

kemungkinan besar dipengaruhi oleh karena NKRI belum lama

mencapai kemerdekaannya yaitu masih dibawah 100 tahun

sehingga tugas terbesarnya adalah melaksanakan pembangunan

nasional di segala bidang. Namun demikian, pemerintah NKRI

[25]

menyadari bahwa pencapaian tujuan nasional tidak bisa terlepas

dari kondisi dan interaksi dengan lingkungan regional maupun

global.

Putra (2017) menyampaikan kepentingan nasional

Indonesia dalam dokumen tersebut pada akhirnya akan

menentukan penterjemahan keamanan maritim Indonesia.

Ditengarai keamanan maritim Indonesia lebih bercorak kepada

kemanan nasional (national security), keamanan manusia (human

security), dan keamanan ekonomi (economy security) dalam sudut

pandang matriks keamanan maritim yang dipergunakan Buzan

(2007). Sedangkan penekanan masih kurang terlihat pada elemen

lingkungan maritim (marine environment) yang penjelasannya

hanya pada tingkat kaidah-kaidah pokok bukan dalam pernyataan

kepentingan nasional itu sendiri.

B. Peluang dan Ancaman dalam Keamanan Maritim

Indonesia

Peluang dan ancaman yang melingkupi keamanan maritim

Indonesia dapat ditinjau dari berbagai faktor mulai dari politik-

hukum, ekonomi, pertahanan-keamanan, sosial budaya,

lingkungan, dan teknologi (Putra, 2017). Seperti telah disebutkan,

keamanan maritim Indonesia cenderung berada pada unsur

matriks keamanan nasional (national security), keamanan

manusia (human security), dan keamanan ekonomi (economy

security) melalui matriks keamanan maritim (Buzan, 2007).

Keseluruhan faktor tersebut saling mempengaruhi dan

berdampak kepada kepentingan nasional Indonesia yang pada

akhirnya mempengaruhi strategi pembangunan kekuatan dan

kemampuan militer Indonesia, TNI, khususnya dalam kajian ini

lebih lanjut adalah TNI AL. Setiap faktor-faktor tersebut memiliki

elemen-elemen pembentuk yang memiliki tingkat pengaruh

tertentu kepada keamanan maritim Indonesia baik yang

berkategori peluang ataupun ancaman.

Khusus pada faktor pertahanan-keamanan, hampir semua

elemen-elemen pembentuk berkategori ancaman dengan tingkat

[26]

pengaruh yang besar kepada keamanan maritim Indonesia seperti

konflik di perairan Asia, anggaran pertahanan Indonesia, tingkat

insiden pembajakan dan perampokan di perairan Indonesia,

kejahatan lintas negara, dan penangkapan ikan ilegal. Satu elemen

ancaman yaitu peningkatan kontestasi kekuatan militer di

kawasan Asia menunjukkan pada tingkat pengaruh sedang di atas

rata-rata. Sesuai dengan garis kebijakan luar negeri Indonesia

yang bebas aktif maka Indonesia tidak dalam posisi terlibat dalam

kontestasi kekuatan militer yang dipicu oleh konflik perairan di

Asia.

Namun demikian, bukan berarti keadaan tersebut tidak

mungkin berekskalasi menjadi lebih tinggi tingkat pengaruhnya

terhadap keamanan maritim Indonesia. Jika kepentingan nasional

semakin terancam oleh elemen tersebut maka tingkat

pengaruhnya pun akan semakin meningkat. Satu elemen yang

menjadi peluang adalah kekuatan Angkatan Laut Indonesia saat

ini yang semakin meningkat seiring dengan program Minimum

Essential Force yang telah dijalankan sejak era pemerintahan

Susilo Bambang Yudhoyono. Pengaruh perkembangan lingkungan

strategis terhadap keamanan maritim Indonesia adalah berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Lingkungan Strategis & Pengaruhnya kepada

Keamanan Maritim.

KATE GORI

SKALA TINGKAT PENGARUH PADA

KEAMANAN MARITIM KETERANGAN

P A KECIL ⇔ BESAR

1 2 3 4 5 6

FAKTOR POLITIK – HUKUM

1 Pembagian zona teritorial laut

•

Konflik pada pembagian zona teritorial ZEE, dan batasan continental yang melibatkan Indonesia dan negara tetangga di zona maritim yg berbatasan scr langsung

[27]

2

Kebijakan LN US : Re-balancing Asia dan kehadiran the great power lainnya di perairan Asia

•

Meningkatnya ketegangan kawasan. Potensi konflik terbuka tinggi

3

Konsolidasi sistem dan budaya politik nasional

•

Transisi dan konsolidasi system demokrasi. Terobosan kehidupan politik

4 Terfragmentasi nya kebijakan maritim nasional

• Kebijakan yg kompleks dan banyak yang tumpang tindih

5

Kompleksitas kelembagaan maritime nasional

• Kewenangan kelembagaan dan pengambilan keputusan

6 Otonomi daerah • Ego sektoral. koordinasi pemerintah pusat dan daerah

FAKTOR EKONOMI

1

Pertumbuhan ekonomi kawasan Asia yg tinggi secara keseluruhan

•

Mendorong perekonomian nasional, kerjasama antar negara meningkat

2

Besaran &pertumbuhan ekonomi china secara signifikan

•

Kesiapan menjadi hegemon baru dan kontestansi dgn US sbg hegemoni lama

3

Dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

• Mendorong perekonomian nasional

4 Pertumbuhan ekonomi Indonesia

• Berkorelasi erat dgn pengeluaran anggaran fungsi pertahanan

5

Sumber daya laut di permukaan & bawah laut

• Sumber perekonomian nasional

6 Anggaran belanja fungsi

• Sumber daya fungsi keamanan maritim

[28]

pertahanan aspek keamanan nasional

FAKTOR PERTAHANAN – KEAMANAN

1 Konflik di perairan Asia

• Berimbas pada kepentingan nasional

2

Peningkatan kontestansi kekuatan militer di kawasan Asia

•

Tujuan dan kepentingan nasional tdk mengarah pada kontestansi kekuatan militer

3

Pengeluaran anggaran belanja pertahanan nasional

• Berkaitan dengan sumber daya dan kapabilitas TNI AL

4 Kekuatan Angkatan Laut

• Tugas pokok terkait menjaga kepentingan nasional

5

Tingkat insiden pembajakan & perompakan di perairan Indonesia

• Mempengaruhi kestabilan kawasan dan kepentingan nasional secara langsung

6 Kejahatan lintas Negara

•

7 Ilegal, ureported & unregulated (IUU) fishing

•

FAKTOR SOSIAL – BUDAYA

1 Jumlah populasi Indonesia

• Potensi sumber daya manusia

2 Struktur populasi dalam kelompok umur

•

Terkait dengan kepenerimaan kontruksi ancaman yg dibangun oleh otoritas pemerintah dan kekuatan AL

3 Pemerataan populasi di wilayah nasional

•

Kesenjangan potensi sumber daya manusia antar wilayah meningkatkan kerawanan

[29]

4 Kesadaran akan budaya maritime

• Reorientasi budaya dan cara pandang bangsa

5 Budaya masyarakat perbatasan

•

Potensi munculnya ketegangan di wilayah perbatasan masih relatif mampu diatas dgn pembinaan daerah & keterbatasan infrastruktur

FAKTOR LINGKUNGAN

1

Kondisi geografis terhadap alur pelayaran

•

Meningkatkan potensi kerawanan dan keamanan perairan. Kepentingan nasional Negara Negara lain

2

Kondisi geografis terhadap perbatasan Negara

•

Potensi dan ketegangan dan konflik dengan negara tetangga

3

Kondisi geografis terhadap fishing ground

• Meningkatkan potensi kerawanan dan keamanan perairan

4

Kondisi geografis terhadap zona bencana

•

Kekuatan maritim lebih kepada penyelamatan jalur penyelamatan bukan titik sentral langsung ancaman bencana alam. Terkecuali yang berkaitan dgn angin dan hujan.

FAKTOR TEKNOLOGI

1 Perkembangan teknologi maritime

•

Berkaitan dengan interoparability pengamanan maritim nasional

2 Kepemilikan teknologi maritime

•

3 Serangan cyber pada informasi maritime

•

[30]

Sumber: Putra (2017)

Jenis ancaman keamanan maritim Indonesia yang telah

diidentifikasi oleh hasil kajian Putra (2017) sejalan dengan bentuk

dan jenis ancaman yang tertuang dalam Doktrin TNI AL, Eka

Sasana Jaya, yaitu ancaman dengan kekerasan (mulai dari agresi

sampai dengan konlik kepentingan yang bersumber dari Sea Lane

of Communication/SLOC), ancaman terhadap sumber daya laut

dan lingkungan (mulai dari perebutan sumber daya alam di laut

sampai dengan perusakan ekosistem laut), ancaman pelanggaran

hukum (mulai dari pembajakan di laut sampai dengan kejahatan

lintas negara), serta ancaman bahaya navigasi.

Perkembangan teknologi maritim yang terekam dalam

faktor teknologi pada kerangka lingkungan strategis

menunjukkan tingkat pengaruh yang tinggi dengan kategori

peluang kepada keamanan maritim. Di saat yang sama, faktor

lingkungan mendorong penggunaan peluang teknologi maritim

tersebut untuk mengimbangi dan mengatasi ancaman yang

muncul karena kondisi alamiah Indonesia.

Peluang yang muncul dari perkembangan teknologi maritim

tersebut juga dapat mengatasi berbagai ancaman yang muncul

dalam faktor pertahanan-keamanan sehingga mendorong

peningkatan kemampuan TNI, dalam hal ini adalah TNI AL.

Pembangunan kekuatan dan kemampuan IT TNI AL dapat

memanfaatkan peluang dari faktor teknologi. Dari sudut pandang

lainnya, situasi peluang dan ancaman pada keamanan maritim

Indonesia akan mempengaruhi bentuk dan pilihan strategi

teknologi informasi TNI AL mulai dari pembangunan kapabilitas,

kompetensi sampai kepada infrastruktur IT.

C. Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN)

Sebagai upaya mencapai tujuan dan kepentingan nasional

serta tindak lanjut dari amanat perundang-undangan pertahanan

negara dan TNI dalam panduan Doktrin Eka Sasana Jaya maka TNI

AL menyusun Strategi Pertahanan Laut Nusantara. Pada

hakekatnya SPLN merupakan strategi pertahanan yang

[31]

dilaksanakan di laut yang dipengaruhi secara dinamis oleh

perkembangan lingkungan strategis, dan ketersediaan sumber

daya nasional dimana diselenggarakan melalui operasi gabungan,

operasi matra, dan operasi bantuan dengan didukung oleh

kekuatan nasional. Tiga konsep utama yang mendasari SPLN

adalah konsep pertahanan berlapis, pergeseran medan juang, dan

pertahanan semesta.

Tiga sasaran strategis SPLN adalah tercegahnya niat dari

pihak pengganggu, tertanggulanginya berbagai macam ancaman,

dan terciptanya kondisi yuridiksi laut yang terkendali. Ketiga

sasaran tersebut akan dicapai oleh SPLN yang mengandung tiga

strategi generik utama yaitu strategi penangkalan (deterrence

strategy), pertahanan berlapis (layer defence strategy) dan

pengendalian laut (sea control strategy). Lihat Gambar 2.1.

Pokok-pokok penyelenggaraan SPLN dirancang dalam dua

kondisi yaitu damai dan krisis atau perang. Pada kondisi damai

(Lihat Gambar 2.2), tujuan (ends) yang ingin dicapai oleh SPLN

meliputi dua hal, yaitu menimbulkan dampak penangkalan dan

menciptakan kondisi perairan yuridiksi nasional yang terkendali.

Tujuan tersebut dicapai penataan gelar operasi laut yang

berkaitan dengan strategi penangkalan dan pengendalian laut

Gambar 2.1 Sasaran Strategis SPLN Sumber: Hasil Olah Data Penulis; Mabes TNI AL (2004)

[32]

baik melalui diplomasi TNI AL, kehadiran di laut, operasi siaga

tempur, dan operasi laut sehari-hari (ways). Secara keseluruhan

berbagai macam cara dalam strategi tersebut dipenuhi dengan

penggunaan dan pemanfaatan sumber daya (means) dari dalam

TNI yang mencakup Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Kapal

Angkatan Laut (KAL), pesawat udara TNI AL, marinir, dan

pangkalan TNI AL.

Pada kondisi krisis atau perang (Lihat Gambar 2.3), tujuan

(ends) yang ingin dicapai oleh SPLN adalah menghancurkan

kekuatan lawan yang dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan

wilayah NKRI. Untuk mencapai tujuan tersebut, akan dicapai

dengan cara (ways) yang menggunakan pendekatan strategi

pertahanan berlapis dan pengendalian laut.

Pada strategi pertahanan berlapis akan melibatkan daerah

yang dijadikan medan penyanggah, medan pertahanan utama, dan

daerah perlawanan. Pendekatan strategi tersebut akan

melibatkan sistema kesenjataan yang berbeda satu dengan

lainnya. Sedangkan pada strategi pengendalian laut akan

melibatkan semua sistema kekuatan laut yang bertopang pada

kemampuan tempur Angkatan Laut. Disinilah peran TNI

Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan wilayah laut.

Pada medan penyanggah, sistema kesenjataan meliputi:

kekuatan permukaan, bawah permukaan, kekuatan udara,

pasukan khusus, dan dukungan dari TNI AU. Pada medan

pertahanan utama hampir sama dengan medan penyanggah

kecuali pasukan khusus. Jika medan penyanggah dan pertahanan

utama sudah ditembus oleh pihak lawan maka medan terakhir

disebut daerah perlawanan dimana akan melibatkan keseluruhan

sistem kesenjataan TNI dan kekuatan nasional. Sumber daya

(means) yang diperlukan demi terlaksananya berbagai

pendekatan strategi diatas mencakup keseluruhan kekuatan TNI

AL dan Non-TNI AL.

Disini diperlukan sinergitas yang kokoh diantara unsur-

unsur kekuatan TNI AL dan Non-TNI AL. Sinergitas yang kokoh

diantara unsur-unsur kekuatan tersebut akan melahirkan

[33]

kekuatan yang lebih besar dalam menanggulangi setiap ancaman,

baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Ancaman-

ancaman yang datang meskipun dalam potensi yang sangat besar

dan kompleks hanya akan dapat diatasi dengan kekuatan

sinergitas yang erat diantara berbagai unsur kekuatan baik

kekuatan TNI AL maupun kekuatan non-TNI AL.

Gambar 2.2 Pokok-Pokok Penyelenggaraan SPLN Pada Masa Damai

* Operasi Muhibah *

*

Operasi perdamaian

(peace keeping

operation)

*

Pameran

bendera/unjuk

kekuatan

* Operasi Keamanan laut

* Operasi bantuan

Sumber

DayaKRI dan KAL Pangkalan TNI AL

Pesawat

Udara TNI

AL

Marinir

Str

ateg

i P

enye

len

gg

araa

n

Menyiapkan mandala laut utk operasi tempurMenjamin penggunaan &

pemanfaatan laut

Pola Operasi : Pola Operasi :

Strategi Pengendalian

Laut

Operasi Siaga Tempur

Pola Operasi : Pola Operasi :

Operasi siaga tempur di

perairan rawan selektif

Tujuan

Menimbulkan dampak penangkalan yg tinggi (deterrence effect )

Menciptakan kondisi perairan yuridiksi Indonesia terkendali (sea control )

Kehadiran di Laut Operasi Laut Sehari-hari

Diplomasi AL

Penggelaran Operasi

M A S A D A M A I

Penataan gelar operasi

laut

Strategi

Penangkalan Laut

[34]

Tujuan

Penataan gelar

operasi laut

Operasi

Penghancuran

kekuatan lawan

Operasi Pemutusan

garis perhubungan

laut lawan

Operasi

perlindungan garis

perhubungan laut

sendiri

*Kekuatan

permukaan*

Kekuatan

permukaan*

Seluruh jenis

kesenjataan TNI

*Kekuatan bawah

permukaan*

Kekuatan bawah

permukaan*

Seluruh kekuatan

nasional

* Kekuatan udara * Kekuatan udara

* Pasukan khusus * Dukungan TNI AU

* Dukungan TNI AU

KRI Pangkalan Khusus TNI

AL

Str

ate

gi P

en

ye

len

gg

ara

an

Menghancurkan kekuatan lawan yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI (destroying )

M A S A P E R A N G

Medan PenyanggahMedan Pertahanan

UtamaDaerah Perlawanan

Pola Operasi :

Operasi Gabungan dan Operasi bantuan

Penggelaran

Operasi

Strategi Pertahanan Berlapis

(Layer defence )

Strategi Pengendalian Laut

(Sea Control )

Daerah :

Kekuatan TNI ALSumbe

r DayaKekuatan Non-TNI

Marinir Pesawat Udara TNI AL Pangkalan TNI AL

Daerah : Daerah :

Mulai dari ZEE s/d

lautan teritorial

Sistem Kesenjataan:

Mulai dari ZEE ke luarProyeksi kekuatan ke

darat lewat laut

Sistem Kesenjataan: Sistem Kesenjataan:

Kekuatan Pemukul Strategis TNI AL & AU

Kekuatan TNI AL & AUSeluruh Kekuatan TNI & kekuatan nasional

Gambar 2.3 Pokok-Pokok Penyelenggaraan SPLN Pada Masa Perang Sumber: Hasil Olah Data Penulis; Mabes TNI AL (2004)

[35]

Gambar 2.4 Pokok-Pokok Penyelenggaraan SPLN pada masa krisis atau Perang

(Sumber : Hasil olah data Penulis; Mabes TNI AL, 2004)

[36]

Jika dikaji landasan pemikiran SPLN, peranan doktrin baik

Doktrin Pertahanan RI, Doktrin TNI, dan Doktrin TNI AL Eka

Sasana Jaya tidak dinyatakan dalam dokumen ini. Padahal

dokumen Doktrin Pertahanan RI (2007) menyatakan sebagai

berikut:

Doktrin pertahanan pada hakikatnya adalah suatu ajaran

tentang prinsip-prinsip fundamental pertahanan negara yang

diyakini kebenarannya, digali dari nilai-nilai perjuangan bangsa

dan pengalaman masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam

mengembangkan konsep pertahanan sesuai dengan tuntutan

tugas pertahanan dalam dinamika perubahan, serta dikemas

dalam bingkai kepentingan nasional (p.4).

Selanjutnya, pada masa damai, Doktrin Pertahanan Negara

digunakan sebagai penuntun dan pedoman bagi penyelenggara

pertahanan negara dalam menyiapkan kekuatan dan pertahanan

dalam kerangka kekuatan untuk daya tangkal yang mampu

mencegah setiap hakikat ancaman serta kesiapsiagaan dalam

meniadakan ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang

timbul di dalam negeri (p.4). Pada keadaan perang, Doktrin

Pertahanan Negara memberikan tuntutan dan pedoman dalam

mendayagunakan segenap kekuatan nasional dalam upaya

pertahanan guna menyelamatkan negara dan bangsa dari

ancaman yang dihadapi (p.5)

Hal ini bertentangan dengan apa yang disampaikan Drew

dan Snow (2002) dimana keberadaan doktrin sangat penting dan

mempengaruhi pembentukan strategi. Seolah-olah perumusan

SPLN lebih mengacu kepada landasan idiil, konstitusional,

visional, dan lain sebagainya tanpa mengacu kepada doktrin yang

telah dibentuk.

Terkait dengan persoalan doktrin lainnya, dokumen SPLN

pada Bab VI Penutup menyatakan sebagai berikut, “…Strategi

Pertahanan Laut Nusantara dan berkedudukan sebagai Doktrin

Perang Laut TNI AL yang merupakan penjabaran dari Konsepsi

Strategi Pertahanan Nusantara” (p.20). Pernyataan tersebut

bertentangan dengan stratifikasi doktrin yang disusun dalam

[37]

Doktrin Pertahanan Negara RI (2007) dimana disebutkan tingkat

doktrin dasar adalah Doktrin Pertahanan Negara RI, setelah itu

tingkat doktrin induk dalam pertahanan militer adalah Doktrin

TNI Tridek, dan terakhir, tingkat doktrin pelaksanaan dalam

lingkup pertahanan militer adalah doktrin matra, khusus TNI AL

adalah Doktrin Eka Sasana Jaya.

Dengan demikian ketika dokumen SPLN menyebut dirinya

sebagai “Doktrin Perang Laut TNI AL” belum mendapatkan tempat

dalam stratifikasi doktrin yang digunakan Doktrin Pertahanan

Negara RI. Dalam sudut pandang Drew dan Snow (2002), istilah

“Doktrin Perang Laut TNI AL” mendapatkan tempat sebagai

doktrin yang bertipe lingkungan (environmental doctrine) yang

pada dasarnya menjelaskan bagaimana penggunaan kekuatan

medium tertentu (darat, laut, atau udara) dalam olah yudha.

Sebagaimana disebutkan oleh Doktrin Pertahanan Negara

RI (2007) serta Drew dan Snow (2002) bahwa doktrin bukanlah

sesuatu yang statik tetapi harus mampu menyerap dan

menyesuaikan kedinamisan perubahan lingkungan strategis.

Dijelaskan pula, doktrin mempengaruhi bagaimana strategi

dirumuskan. Yarger (2006) menekankan pentingnya perubahan

lingkungan strategis diantisipasi ke dalam pembangunan strategi.

Namun demikian, mulai dari Doktrin Pertahanan Negara RI,

Doktrin TNI Tridek, dan Doktrin Eka Sasana Jaya masih terbatas

menjelaskan dasar perubahan lingkungan strategis yang dinamis,

terutama perubahan yang radikal dan penuh dengan lompatan-

lompatan (distruptive change) akibat perkembangan teknologi

khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga doktrin

belum cukup dijadikan pijakan bagaimana pertahanan negara

baik militer oleh TNI, khususnya dalam kajian ini adalah TNI AL

dan non-militer harus menghadapi situasi tersebut.

Berkelindan dengan perubahan pusat kekuatan dan

interaksi politik beserta ekonomi dunia teknologi informasi dan

komunikasi yang berubah secara distruptive tersebut mengubah

wajah bentuk peperangan (Octavian, 2012; Smith, 2010; RAND,

2002; Prabowo, 2009; Alberts, Gartska, dan Stein, 2000); Lind, et

[38]

al., 1989). Walaupun tertulis dalam Dokumen SPLN Bab III

Perkembangan Lingkungan Strategis di sub bab 1.2 Luar Negeri,

bagian c. sebagai berikut:

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat

pesat, melahirkan alat-alat perang yang semakin canggih

dengan daya hancur dan tingkat akurasi yang tinggi, serta

daya jangkau yang jauh. Hal ini mengakibatkan terjadinya

perubahan bentuk dan sifat peperangan secara mendasar,

yang mempengaruhi perkembangan strategi pertahanan

negara (p.7)

Selanjutnya disinggung sedikit melalui dokumen Pola Dasar

Pembinaan TNI AL, pada bagian Struktur Kemampuan khususnya

dalam kelompok Kemampuan Dukungan lewat kemampuan

Komando, Kendali, Komunikasi dan Informasi (K3I) serta

pengambangan kemampuan peperangan elektronika. Akan tetapi

perhatian kepada sistem teknologi informasi dan komunikasi

masih dianggap sebagai faktor pendukung dibanding faktor

kritikal yang mengubah wajah bentuk peperangan. Selain itu

bagaimana arahan besar pembangunan kemampuan K3I dan

peperangan elektronika juga belum terjelaskan dengan cukup

kuat.

Hal ini juga tidak terserap dalam pijakan perkembangan

strategis perumusan SPLN dimana minim sekali menyerap

berbagai perubahan bentuk peperangan saat ini dan mendatang.

SPLN belum menyerap dan mengantisipasi bentuk peperangan

modern, asimetris, dan informasi. Padahal dengan geografi negara

kepulauan, penerapan konsep pergeseran medan juang, sistem

Senjata Armada Terpadu (SSAT) untuk kekuatan TNI AL dan

operasi gabungan yang mensyaratkan perhatian khusus kepada

kemampuan antar operasi (inter-operability capability) melalui

network centric operations (NCO) dan pendekatan komando-

kendali (command and control/C2) yang berlandaskan kapabilitias

dan kemampuan IT.

[39]

D. Sistem Informasi (IS), Teknologi Informasi (IT), dan

Manajemen Strategik Teknologi Informasi (SMIT).

Sistem informasi (IS) merupakan kumpulan komponen yang

saling berhubungan dari proses pengumpulan, penyimpanan, dan

distribusi informasi yang ditujukan untuk membantu

pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi (Laudon dan

Laudon, 2014). Turban, et al. (2006) menambahkan kegiatan

analisis dalam IS dan penitikberatan pada tujuan spesifik.

Sedangkan Teknologi informasi (IT) merupakan gabungan

antara perangkat keras (hardware) dan lunak (software) yang

dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuannya (Laudon dan

Laudon, 2014). Turban, et al. (2006) menyebut IT dalam

pengertian luas sebagai kumpulan sistem komputer dalam

organisasi tetapi titik beratnya adalah pada penggambaran

bagaimana organisasi melakukan pengumpulan informasi.

Flodstrom (2006) bahwa IT merupakan penyedia dan pemproses

informasi melalui system mesin atau pengguna terintegrasi

ditujukan untuk mendukung strategi, operasi, pengelolaan,

analisis, dan fungsi pengambilan keputusan organisasi. Para ahli

menyatakan pemaknaan antara IS dan IT adalah saling bertukar

sehingga sering dinyatakan sebagai IS/IT (Laudon dan Laudon,

2014; Flodstrom, 2006; Turban, et al., 2006; Ward dan Griffiths,

1996)

Sementara itu pada tataran strategis, pengelolaan IS/IT

dirumuskan sebagai manajemen strategik teknologi informasi

(SMIT) yang disebut oleh Flodstrom (2006) sangat berkaitan

dengan upaya pencapaian tujuan organisasi sehingga menjadi

unggul dalam lingkungan kompetitif melalui perencanaan dan

perancangan strategi penggunaan IS/IT. Penyelarasan (alignment)

antara tujuan, dan organisasi dengan strategi IS/IT menjadi hal

yang kritikal untuk diperhatikan (Kerney, 2011; McKeen, 2008;

Alcuaz, 1989). Seperti digambarkan pada skema pada Gambar 2.5

dimana strategi organisasi harus menjadi arah bagi pembangunan

strategi IT dan operasi orgaisasi. Disaat yang bersamaan,

keduanya memberikan umpan balik kepada strategi organisasi

[40]

sebagai salah satu input penting bagi perubahan ataupun

penyesuain strategi (strategy shifting) dalam konteks yang

berubah dinamis (context changing). Strategi IT dan operasi

organisasi akan membentuk bagaimana IT dioperasikan. Operasi

IT tersebut pada akhirnya akan memberikan umpan balik kepada

operasi organisasi dan strategi IT yang ada.

Gambar 2.5 Penyelarasan antara Strategi Organisasi dan IT Sumber: IT Governance Institute (2003)

Alcuaz, JR. (1989) menjelasan lebih jauh keterkaitan

pengaruh lingkungan organisasi bisnis (business environment) dan

teknologi dalam keterkaitan antara sistem bisnis dengan IS.

Dilanjutkan oleh Alcuaz yang menyatakan keunggulan bersaing

dapat dicapai jika adanya hubungan yang erat antara strategi

bisnis dengan strategi IS. Elemen utama sistem bisnis adalah misi

organisasi dan sasarannya yang menjadi panduan dalam

membangun strategi sebagai kumpulan berbagai cara untuk

mencapai tujuan tersebut. Strategi ini kemudian akan membentuk

organisasi dalam membangun struktur organisasi dalam yang

kemudian tertuang kedalaman bagaimana organisasi dalam

melakukan operasinya. Rangkaian tersebut dipengaruhi oleh

lingkungan organisasi. Elemen utama IS adalah misi dan sasaran

dari IS yang harus selaras dengan misi dan sararan sistema bisnis

[41]

yg kemudian menjadi arahan dalam pembangunan strategi IS.

Arsitektur IS terbangun dalam rangka mewujudkan strategi IS

yang pada akhirnya menjadi sebuah operasi IS sebagai bagian dari

operasi organisasi. Tentu saja arsitektur IS harus erat kaitannya

dengan struktur organisasi. Elemen utama IS tersebut

dipengaruhi erat oleh teknologi khususnya IT yang akan

dipergunakan atau menjadi bagian integral dari IS. Lihat Gambar

2.6.

Gambar 2.6 Keterkaitan antara Sistem Bisnis dan IS Sumber: Alcuaz JR (1989)

Sementara itu, Henderson dan Venkatraman (1990)

membangun model penyelarasan strategis (strategic alignment)

transformasi organisasi (transformational organization) melalui

IT dengan memperhatikan tiga fungsi utama, yaitu kesesuaian

strategis (strategic fit), integrasi fungsional (functional

integration), dan penyelarasan silang dimensi (cross-dimension

alignment). Di dalam proses bisnis menghasilkan strategi yang

melibatkan berbagai dimensi mulai dari keunggulan pembeda,

cakupan dan tata kelola bisnis yang kemudian akan melalui

Mission/

Objectives

Strategy

Organization

Structure

Operational

Plans/Tactics

Business

EnvironmentTechnology

Mission/

Objectives

Strategy

Architecture

Applications

Business Systems Information Systems

[42]

sebuah proses kesesuaian strategis dalam membangun

infrastruktur administrasi, proses, dan keahlian yang diperlukan.

Begitu pula pada proses IT menghasilkan strategi IT akan

melibatkan cakupan teknologi, tata kelola IT, dan kompetensi

sistemik. Dimensi-dimensi tersebut akan diturunkan ke dalam

pembangunan infrastruktur IT, proses, dan keahlian yang

diperlukan. Berbagai dimensi dari kedua sisi tersebut baik sisi

bisnis maupun IT harus terjadi integrasi fungsional dan

keselarasan antar dimensi untuk mencapai penyelerasan

strategis. Dengan demikian maka transformasi organisasi melalui

IT akan dapat tercapai (lihat Gambar 2.7). Hu, Zhang, dan Su

(2014) menyebut model serupa ini dengan sebutan kerangka

kerja kapabilitas IT berbasis kompetisi strategis (strategic

competition).

Gambar 2.7 Model Keselarasan Strategis Transformasi Organisasi Melalui IT

Sumber: Henderson dan Venkatraman (1990)

E. CobiT (Control Objective for Information and related

Technology)

CobiT adalah sebuah standar dalam kerangka kerja terkait

tata kelola Teknologi Informasi (TI). Kerangka kerja tersebut

memberikan arahan berupa kontrol internal untuk pengelolaan

Business Scope

Distinctive

Competencies

Business

Governance

Technology

Scope

Systemic

CompetenciesIT Governance

Administrative

Infrastructure

Processes Skills

IT Infrastructure

Processes Skills

Business Strategy IT Strategy

Organizational Infrastructure &

Processes

IT Infrastructure &

Processes

FUNCTIONAL INTEGRATION

External

Strategic Fit

Internal

Key

Strategic Fit

Functional Integration

Cross-Dimension Alignment

BUSINESS IT

[43]

proses teknologi informasi agar memenuhi tujuan teknologi

informasi yang mendukung tujuan bisnis organisasi.

Dengan mengacu kerangka kerja CobiT, organisasi dapat

mengelola sumber daya teknologi informasinya sehingga dapat

(IT Governance Institute, 2007): 1) Mengurangi kompleksitas dan

meningkatkan efektivitas biaya karena integrasi yang lebih baik

dan lebih mudah; 2) Meningkatkan kepuasan pengguna; 3)

Meningkatkan integrasi keamanan informasi dalam perusahaan;

4) Mengurangi risiko atas keputusan, 5) Meningkatkan

pencegahan, deteksi dan pemulihan; 6) Meningkatkan

pengelolaan biaya yang berhubungan dengan fungsi keamanan

informasi.

1. Prinsip CobiT Versi 5

Dalam publikasinya, Enabling Information, IT Governance

Framework (ISACA, 2013) menyediakan referensi kerangka

terstruktur mengenai penataan, pengarahan dan pengelolaan dari

informasi sebagai aset penting perusahaan. Kerangka berbasis

informasi tersebut didasarkan kepada kelima prinsip, yaitu:

a. Meeting Stakeholder Needs (Penyesuaian terhadap

Kebutuhan). Prinsip ini berguna untuk pendefinisian

prioritas untuk implementasi, perbaikan, dan jaminan.

Kebutuhan stakeholder dituangkan dalam Goals Cascade

sehingga menjadi tujuan yang lebih spesifik, dapat

dilaksanakan, disesuaikan dalam konteks tujuan

perusahaan, tujuan yang terkait teknologi informasi, tujuan

yang akan dicapai enabler. Selain itu sistem tata kelola harus

mempertimbangkan seluruh stakeholder terutama ketika

membuat keputusan mengenai penilaian manfaat.

b. Convering the Enterprise End-to-End (Mengintegrasi dan

Mengakomodasi). Prinsip ini berguna untuk

mengintegrasikan tata kelola teknologi informasi

perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan. Sistem tata

kelola teknologi informasi yang diusung CobiT 5 dapat

[44]

menyatu dengan sistem tata kelola perusahaan dengan

lancar. Tata kelola ini mencakup semua fungsi dan proses

dalam perusahaan. Dalam prinsip ini, berarti CobiT 5

menganggap semua tata kelola dalam manajemen teknologi

informasi enabler untuk perusahaan.

c. Applying a Single Integrated Framework (Penggunaan

sebuah framework yang terintegrasi). Prinsip ini berguna

untuk menyelaraskan diri dengan standar dan framework

relevan lain, sehingga perusahaan mampu menggunakan

CobiT 5 sebagai framework tata kelola umum dan

integrator. Juga berguna untuk menyatukan semua

pengetahuan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai

framework ISACA.

d. Enabling a Holistic Approach (Pendekatan menyeluruh).

Prinsip CobiT 5 memandang bahwa setiap enabler saling

mempengaruhi satu sama lain dan menentukan apakah

penerapan CobiT 5 akan berhasil. Manajemen teknologi

informasi perusahaan yang efisien dan efektif memerlukan

pendekatan yang menyeluruh, mempertimbangkan

beberapa komponen yang berinteraksi. CobiT 5

mendefinisikan satu set enabler untuk mendukung

pelaksanaan tata kelola yang komperhensif dan sistem

manajemen teknologi informasi untuk perusahaan. Enabler

didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat membantu untuk

mencapai tujuan perusahaan.

e. Separating Governance from Management (Tegas antara

Tata Kelola and Manajemen). Prinsip CobiT 5 memuat

perbedaan yang jelas antara tata kelola dan manajemen.

Perbedaannya terkait kegiatan, struktur organisasi, serta

pelayanan untuk tujuan yang berbeda pula. Governance

merupakan tata kelola yang memastikan bahwa tujuan

perusahaan dapat dicapai dengan melakukan evaluasi

[45]

terhadap kebutuhan, kondisi dan pilihan stakeholder,

menerapkan arah melalui prioritas dan pengambilan

keputusan terhadap arah dan tujuan yang telah disepakati.

Pada kebanyakan perusahaan, tata kelola adalah tanggung

jawab dari dewan direksi dibawah kepemimpinan ketua.

Sedangkan management, terkait perencanaan, membangun,

menjalankan dan memonitor aktivitas-aktivitas yang sejalan

dengan arah yang ditetapkan oleh badan tata kelola untuk

mencapai tujuan perusahaan. Pada kebanyakan perusahaan,

manajemen menjadi tanggung jawab eksekutif manajemen

dibawah pimpinan CEO.

Gambar 2.8: Prinsip CobiT 5

Sumber: ISACA (2013)

2. Tujuh Kategori Enabler

Kerangka kerja CobiT mendefinisikan 7 (tujuh) kategori

enabler yang dibutuhkan dalam menata dan mengelola sumber

[46]

daya teknologi informasi agar dapat memenuhi tujuan teknologi

informasi yang mendukung tujuan bisnis organisasi (ISACA,

2012). Ketujuh kategori tersebut mencakup: Pertama, Prinsip,

kebijakan dan kerangka kerja adalah kendaraan untuk

menerjemahkan perilaku yang diinginkan menjadi paduan praktis

untuk manajemen sehari-hari; Kedua, Proses menggambarkan set

terorganisir praktek dan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu

dan menghasilkan set output dalam mendukung pencapaian

keseluruhan tujuan yang terkait teknologi informasi; Ketiga,

Struktur Organisasi adalah pengambilan keputusan kunci entitas

dalam suatu perusahaan; Keempat, Budaya, etika dan perilaku

individu dan perusahaan yang sangat sering diremehkan sebagai

faktor keberhasilan dalam kegiatan tata kelola dan manajemen;

Kelima, Informasi diperlukan untuk menjaga organisasi berjalan

dengan baik dan diatur, tetapi pada tingkat operasional, informasi

sangat sering adalah produk utama dari perusahaan itu sendiri;

Keenam, Layanan, Infrastruktur dan Aplikasi Meliputi

Infrastruktur, teknologi dan aplikasi yang menyediakan

perusahaan dengan pengolahan informasi teknologi dan jasa.

Sementara; Ketujuh, Manusia, keterampilan dan kompetensi yang

diperlukan untuk berhasil menyelesaikan semua kegiatan, dan

untuk membuat keputusan yang benar dan mengambil tindakan

korektif.

Gambar 2.9. Tujuh Kategori Enabler Kerangka Kerja CobiT Sumber: ISCA (2012)

[47]

3. Pengelolaan Proses IT.

Sumber daya teknologi informasi (IT) dibutuhkan dalam

mendukung proses teknologi informasi, mulai dari perencanaan,

pengembangan, penyampaian, hingga pemantauan dan evaluasi.

Kerangka kerja CobiT berfokus kepada proses teknologi informasi

yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) domain utama seperti

terlihat pada Gambar 2.10.

Setiap domain tersebut terdiri dari proses-proses teknologi

informasi, sementara karakteristik dari tiap domain dalam CobiT

tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

a. Evaluate, Direct, and Monitor (EDM). Menyediakan

arahan untuk penataan dan pengelolaan Proses teknologi

informasi. Domain ini memiliki 5 (Lima) Proses TI, yaitu: (1)

EDM 01 Ensure governance framework setting and

maintenance; (2) EDM 02 Ensure benefits delivery; (3) EDM

03 Ensure risk optimisation; (4) EDM 04 Ensure resource

optimisation; (5) EDM 05 Ensure stakeholder transparency.

b. Align, Plan, and Organize (APO). Menyediakan arahan

dalam pengembangan solusi berbasis teknologi informasi

dan penyampaiannya berbentuk layanan teknologi

informasi. Domain ini memiliki 13 Proses teknologi

informasi, yaitu: (1) APO 01 Manage the IT management

framework; (2) APO 02 Manage strategy; (3) APO 03

Manage enterprise architecture; (4) APO 04 Manage

innovation; (5) APO 05 Manage portfolio; (6) APO 06

Manage budget and costs; (7) APO 07 Manage human

resources; (8) APO 08 Manage relationships; (9) APO 09

Manage service agreements; (10) APO 10 Manage suppliers;

(11) APO 11 Manage quality; (12) APO 12 Manage risk; dan

(13) APO 13 Manage security. Manage the IT management

framework.

c. Build, Acquire and Implement (BAI). Menyediakan solusi

pengembangan solusi berbasis teknologi informasi. Domain

[48]

ini memiliki 10 (sepuluh) Proses teknologi informasi, yaitu:

(1) BAI 01 Manage programmes and projects; (2) BAI 02

Manage requirements definition; 3) BAI 03 Manage solutions

identification and build; (4) BAI 04 Manage availability and

capacity; (5) BAI 05 Manage organisational change

enablement; (6) BAI 06 Manage changes; (7) BAI 07 Manage

change acceptance and transitioning; (8) BAI 08 Manage

knowledge; (9) BAI 09 Manage assets; dan (10) BAI 10

Manage configuration.

d. Deliver, Service, and Support (DSS). Menyampaikan

solusi berupa layanan teknologi informasi kepada

pengguna. Domain ini memiliki 6 (enam) Proses teknologi

informasi, yaitu: (1) DSS 01 Manage operations; (2) DSS 02

Manage service requests and incidents; (3) DSS 03 Manage

problems; (4) DSS 04 Manage continuity; (5) DSS 05 Manage

security services; dan (6) DSS 06 Manage business process

controls.

e. Monitor, Evaluate, and Assess (MEA). Memantau dan

mengevaluasi seluruh proses agar berjalan sesuai arahan.

Domain ini memiliki 3 (tiga) Proses teknologi informasi,

yaitu: (1) MEA 01 Monitor, evaluate and assess performance

and conformance; (2) MEA 02 Monitor, evaluate and assess

the system of internal control; dan (3) MEA 03 Monitor,

evaluate and assess compliance with external requirements.

[49]

Gambar 2.10 Lima Domain CobiT dalam Proses IT Sumber: ISCA (2012)

F. Teknologi Informasi berbasis C4ISR

Perkembangan Teknologi selalu memberi akibat, baik

positif maupun negatif dimana yang bersifat positif merupakan

manfaat dan peluang yang harus dimanfaatkan seoptimal

mungkin, C4ISR berkembang dari komponen pendukung yang

terkandung di dalam setiap kata di dalamnya yaitu Command,

Control, Communications, Computers, Surveillance and

Reconnaissance yang saat ini menjadi trend seiring fungsi serta

peran C4ISR di dalam dunia kemiliteran. C4ISR merupakan system

of system yang terus berkembang, dikarenakan C4ISR merupakan

sebuah kebutuhan dan menjadi sebuah komponen utama pada

[50]

setiap Organisasi Militer, baik pada saat damai maupun pada saat

operasi militer atau perang.

1. C4ISR sebagai Komando dan Kendali

Konsep C4ISR mempunyai suatu kemampuan

memperoleh informasi-informasi akurat dan andal, tentang

kondisi aktual musuh yang diperoleh melalui sistem sensor-

sensor (radar) maupun sistem satelit pencitraan,

mengumpulkan data musuh serta keadaan geografis dan

mengirimkannya ke Command Center, kemudian Sub-System

lain mengolahnya menjadi suatu informasi yang dibutuhkan

bagi Komandan pemegang keputusan, yang diteruskan sebagai

perintah yang diberikan kepada pelaksana-pelaksana tempur

di medan pertempuran (Udara, Darat maupun Laut) untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan eksekusi perintah sehingga

dapat menangkal atau membuat serangan terhadap musuh.

Gambar 2.11 C4ISR sebagai Komando dan Kendali Sumber: Paparan PT. INTI pada acara kunjungan kerja siswa Seskoal Angkatan 43 (2005)

Implementasi C4ISR di dalam sebuah Komando dan

Kendali lebih menjurus pada pembuatan arahan kepada

[51]

keputusan yang dilaksanakan oleh seorang Komandan guna

mengatur gerak pasukannya dalam menyelesaikan misi yang

komplek. Peran itu didukung oleh beberapa layer Sub-System

salah satunya teknologi informasi dimana komputer

komunikasi menyediakan kemampuan utama untuk

mewujudkan situasi kesiapan komando yaitu informasi

pertempuran tentang mengenai kedudukan dan kekuatan

pasukan musuh dan pasukan sendiri serta parameter

peperangan lainnya yang dibutuhkan oleh seorang Panglima

atau Komandan sehingga sistem ini berperan secara praktis,

cepat dan tepat untuk mencapai keunggulan pertempuran

ketika keputusan dibuat.

2. C4ISR dalam bentuk Perang Hibrida

Globalisasi telah berimplikasi secara langsung ataupun

tidak langsung terhadap dimensi ideologi, ekonomi, teknologi

dan informasi, sehingga karakteristik dari hakekat ancaman

terhadap TNI telah mengalami transformasi. Sebagai

konsekuensinya, ancaman yang sebelumnya dapat

dikategorikan sebagai ancaman luar (external threats)

berbentuk konvensional/inkonvensional bagi TNI, sekarang

bisa menjelma/ mentransformasikan dirinya menjadi ancaman

internal (internal threats). Oleh karenanya, sudah sepatutnya

TNI di dalam melihat hakekat ancaman ini harus melihat

seluruh konteks yang obyektif, up-to-date dan sebenarnya,

dimana ancaman internal merupakan satu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan dari hakekat ancaman eksternal.

Ini semua tentu akan berdampak kepada terciptanya

kenyataan bahwa kekuatan lawan dapat masuk ke wilayah

suatu negara tanpa harus/hanya dengan wujud militer negara

tertentu, tetapi efek dari serangannya memiliki kekuatan dan

dampak militer yang signifikan, serta mempunyai kontribusi

besar di dalam konteks mengancam kedaulatan negara

tersebut (not necessarily military forms of threats, but has the

[52]

capability and high severe impacts to the sovereignity of a

nation) (Suhartono, 2011).

Perang Hibrida (Hybrid War), yaitu sebuah strategi

militer yang memadukan antara perang konvensional, perang

yang tidak teratur dan ancaman cyber warfare, baik berupa

serangan nuklir, senjata biologi dan kimia, alat peledak

improvisasi dan perang informas (Suhartono, 2013), kekuatan-

kekuatan non-negara saat ini telah beroperasi untuk

mengganggu Militer suatu negara (antara lain lewat sabotase

elektronik dan bahkan opini dalam konteks Perang Informasi

Strategis). Ancaman bentuk inilah yang kemudian

dikategorikan sebagai Information Warfare. Di masa lalu

militer memandang informasi hanya merupakan pendukung

pertempuran. Di masa yang akan datang informasi tidak lagi

merupakan fungsi pendukung tetapi sudah memegang peranan

yang utama di dalam pertempuran. Di masa depan, Teknologi

Informasi dapat meningkatkan kemampuan pasukan,

mengubah cara kerja organisasi, skala organisasi, sistem

integrasi, dan infrastruktur perang ataupun kekuatan militer.

Strategi serta taktis perang informasi telah menjadi

perhatian penuh dalam pengembangan keamanan cyber yang

sangat didukung oleh perkembangan keamanan cyber di

bidang pertahanan, sebagaimana dikenal dengan istilah

pertahanan cyber (Cyber Defense). Kementerian Pertahanan

dan Tentara Nasional Indonesia mulai menerapkan inisiatif

pertahanan cyber militer di lingkungan organisasi masing-

masing, walaupun upaya tersebut masih difokuskan untuk

melindungi kepentingan internal.

Upaya pengembangan pertahanan cyber militer memiliki

potensi untuk dapat dikembangkan dan diberdayakan sebagai

salah satu pilar pendukung penerapan keamanan cyber

nasional. Dengan meningkatkan peran dan kerjasama militer

dengan sipil (civil-military cooperation) dalam rangka

mewujudkan keamanan cyber nasional, diharapkan dapat

membangun sebuah kekuatan cyber (Cyber Power) Nasional.

[53]

Dengan kekuatan cyber nasional, diharapkan dapat

mewujudkan kemampuan keamanan cyber nasional yang

memiliki 3 (tiga) daya yang sangat diperlukan dalam rangka

meningkatkan ketahanan nasional di ranah cyber, yaitu: Daya

Tangkal, Daya Tindak dan Daya Pulih (Unhan, 2012:97).

G. Network Centric Warfare (NCW)

Prinsip dasar yang digunakan dalam konsep Network Centic

Warefare, meliputi, Pertama, Merencanakan, membangun dan

mengembangkan jaringan sesuai dengan tuntutan kebutuhan

operasional system, sehingga memiliki kemampuan sharing

informasi (Robustly Networked Force improves Information

Sharing and Collaboration). Kedua, Meningkatkan kualitas

informasi yang dapat membangkitkan Kesadaran Sharing Situasi

(Information Sharing and Collaboration enhances Quality of

Information and Shared Situational Awareness). Ketiga, Proses

sharing dan Sinkronisasi Situasi (Quality of Information enables

New Processes, Shared Situational Awareness enables Self

Synchronization). Keempat, Meningkatkan efektivitas misi (These,

in turn, dramatically increased Mission Effectiveness).

Prinsip dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa:

“Memperoleh informasi yang benar hanya untuk orang-orang

yang benar, pada sasaran dan waktu yang tepat, dalam suatu

format yang dapat digunakan, secara jelas dengan arti yang tidak

meragukan, dalam satuan gabungan dan kekuatan koalisi”.

[54]

Gambar 2.12 Network Centric Warfare Concept Implementation Sumber: Boyd, Williams, Skinner & Wilson (2005)

Konsep dasar tersebut dijabarkan dalam domain NCW yang

dapat diartikan, sbb: Pertama, Bagaimana memperoleh informasi

yang benar, agar dapat menghasilkan kualitas informasi yang

diharapkan, merupakan tugas dan tanggung jawab information

domain. Kedua, Bagaimana menyiapkan orang-orang yang benar,

yaitu para personel yang memenuhi persyaratan kemampuan

tertentu serta memiliki profesionalisme, motivasi, dedikasi dan

loyalitas yang dipersyaratkan oleh Cognitive and Social Domain.

dan Ketiga, Bagaimana menyiapkan personel pengguna sistem

dan informasi yang memiliki kesadaran sharing situasi dapat

memanfaatkan keunggulan dan kualitas informasi dengan

berbagai proses dan cara-cara baru, sehingga terwujudnya

sinkronisasi yang merupakan implementasi pekerjaan dalam

Physical Domain dengan hasil yang Optimal, sehingga mampu

menghasilkan Misi yang Effektif, dalam satuan gabungan dan

dalam kekuatan koalisi, merupakan tugas Physical Domain.

[55]

H. Manajemen Risiko

Ervita Safitri, SE. MSi mendefinisikan risiko sebagai berikut:

(1) Risiko adalah peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan.

(2) Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.

(3) Risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang

diharapkan. dan (4) Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil yang

berbeda.

Sementara itu, manajemen risiko merupakan proses

menganalisis risiko atau kerugian dan mengambil tindakan untuk

meminimalisasi potensi maupun realita dampak yang dihadapi

organisasi. Berdasarkan CobiT for IT Risk, manajemen risiko

mencakup elemen-elemen utama berikut ini:

1. Komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi

dilakukan dengan pihak internal maupun eskternal

perusahaan yang terkait dengan proyek manajemen risiko.

2. Konteks. Elemen ini berkaitan dengan penentuan parameter

dalam manajemen risiko yang harus memperhatikan faktor

PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi). Hasil analisis

PEST tersebut digunakan manajer untuk membangun

konteks manajemen risiko yang meliputi kebijakan, proses

metodologi, kriteria rating risiko, pelatihan, serta pelaporan

setiap proses yang dilakukan.

3. Identifikasi Risiko. Identifikasi tempat, waktu, alasan dan

bagaimana suatu kejadian atau risiko bisa terjadi.

4. Analisis Risiko. Identifikasi dan evaluasi proses kontrol

yang saat ini dilakukan untuk menentukan konsekuensi dan

kemungkinan tingkat risiko.

5. Evaluasi Risiko. Pada elemen ini dilakukan perbandingan

antara perkiraan tingkat risiko terhadap pre-established

criteria dan mempertimbangkan potensi manfaat serta

kerugian yang ditimbulkan. Perbandingan tersebut

membantu pembuatan keputusan terkait perawatan

(pemeliharaan/tindakan) tentang prioritas.

[56]

6. Perlakuan terhadap Risiko. Pengembangan dan

implementasi strategi efektivitas biaya dan rencana

peningkatan potensi manfaat dengan mengurangi biaya.

7. Monitor dan review. Proses-proses manajemen risiko

perlu dimonitor dan ditinjau untuk kontinuitas

peningkatannya.

I. Identifikasi Risiko berdasarkan CobiT for IT Risk

Berdasarkan standard CobiT for IT Risk, identifikasi risiko

memegang peranan penting pada penilaian risiko. Baik

identifikasi maupun penilaian risiko merupakan rangkaian tahap

dari manajemen risiko seperti yang ditunjukkan pada Gambar

2.13. Identifikasi risiko penting karena merupakan tahap pertama

yang harus dilakukan karena dalam tahap ini dilakukan

penentuan risiko-risiko beserta karakteristiknya yang mungkin

akan mempengaruhi proyek. Kegagalan dalam tahapan ini akan

berpengaruh besar terhadap tahapan manajemen risiko

selanjutnya dan tentu akan mempengaruhi reliabilitas bagi proyek

karena banyaknya kerentanan/celah yang mungkin akan terjadi

di masa yang akan datang.

[57]

Gambar 2.13 Manajemen Risiko berdasarkan CobiT for IT Risk Sumber: ISACA (2013).

Tujuan utama dalam identifikasi risiko adalah untuk

mengetahui daftar-daftar risiko yang potensial dan berpengaruh

terhadap tujuan/ proses bisnis suatu organisasi. Sesuai dengan

CobiT for IT Risk, identifikasi risiko tersebut dapat dilakukan

dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Masukan Identifikasi Risiko.

Apa saja yang dapat terjadi, kapan, dan dimana?

Pertanyaan ini akan menjawab secara detail apa saja yang

kemungkinan negatif dapat terjadi dalam suatu proses bisnis

dilihat dari waktu dan posisi/tempat yang dipengaruhi.

Untuk mengetahui apa saja yang dapat terjadi, suatu

organisasi dapat melakukan studi terkait proses bisnis

perusahaan, proses bisnis dari layanan bidang teknologi

informasi dan komunikasi yang dimiliki. Sedangkan, Mengapa

dan bagaimana risiko dapat terjadi? Pertanyaan ini digunakan

sebagai pertimbangan terkait dengan penyebab risiko dan

skenarionya.

[58]

2. Teknik Identifikasi Risiko

Berbagai teknik yang dapat dilakukan untuk melakukan

identifikasi risiko antara lain sebagai berikut: (1)

Brainstorming dengan pihak terkait, (2) Wawancara langsung

kepada pihak yang bertanggung jawab. (3) Wawancara tertulis.

(4) Ceklis. (5) Analisis proyek sebelumnya. (6) Analisis SWOT,

dan (8) Analisis asumsi dari tim pakar.

Selain hal tersebut, faktor-faktor lain yang juga perlu

diperhatikan adalah: (1) Pemilihan metodologi identifikasi

risiko yang sesuai dengan kondisi eksisting

perusahaan/organisasi. (2) Sumberdaya manusia yang

dilibatkan dalam aktivitas identifikasi risiko. (3) Pendekatan

siklus hidup untuk mengidentifikasi risiko dan menentukan

bagaimana risiko berubah dan masuk dalam siklus hidup

tersebut.

3. Identifikasi Risiko berdasarkan ISO/IEC 27001

Panduan manajemen risiko berdasarkan CobiT for IT

Risk menjelaskan masukan dan teknik dari identifikasi risiko,

namun belum dapat menjelaskan proses identifikasi risiko itu

sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan standar lain yang dapat

menjelaskan bagaimana proses identifikasi risiko yang

komprehensif, yaitu ISO/IE 27001. Berikut ini adalah proses

identifikasi risiko berdasarkan ISO/IEC 27001: (1) Identifikasi

asset-aset teknologi informasi yang dimiliki oleh organisasi. (2)

Identifikasi ancaman pada setiap aset-aset teknologi informasi

tersebut. (3) Identifikasi kerentanan yang diakibatkan oleh

ancaman. (4) Identifikasi dampak kerugian dalam aspek

confidentiality, integrity and availability.

[59]

Gambar 2.14 Hubungan antara CobiT for IT Risk dan ISO 27001 Sumber: David (2013)

Penjabaran sebagai framework, CobiT 5 telah

menggabungkan/ mengintegrasikan berbagai macam

framework, diantaranya adalah ITIL® (Information Technology

Infrastructure Library) dan ISO 20000 dalam bidang IT Service

Management, PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments)

dalam bidang Project Management Framework, ISO 27000 dan

variannya yang digunakan untuk Information Security,

TOGAF® (The Open Group Architecture Framework) dalam

bidang Enterprise Architecture. Irisan kesamaan coverage

antara CobiT 5 dengan framework tersebut bisa digambarkan

dalam Gambar 2.13, dimana area yang beririsan berarti lokasi

domain CobiT 5 yang mempunyai kesamaan dengan

framework lainnya. Pada penelitian ini menggunakan

framework ISO 27001 yang merupakan varian dari ISO 27000,

dimana berfungsi sebagai framework untuk Information

[60]

Security atau Keamanan Informasi sehingga dari Gambar 2.14

untuk bisa melakukan evaluasi terhadap keamanan Informasi

pada Aset teknologi informasi yang dimiliki Organisasi TNI AL,

maka akan melakukan evaluasi referensi terhadap domain

APO, BAI, DSS dan MEA terhadap framework ISO 27001.

Keterkaitan antara CobiT for IT Risk dengan ISO/IEC 27001

adalah seperti yang terlihat pada Gambar 2.15.

Gambar 2.15 Keterkaitan CobiT for IT Risk dan ISO 27001 Sumber: Hasil Olah Data Penulis

[61]

J. Ancaman Aset Teknologi Informasi.

Ancaman dalam suatu teknologi informasi dan komunikasi

bersifat membahayakan dan menyebabkan kerentanan terhadap

sistem. Ancaman dapat dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan

penyebabnya, meliputi:

1. Ancaman terhadap Fasilitas Fisik.

Tabel 2.3 menjelaskan contoh-contoh ancaman terhadap

fasilitas fisik dari suatu teknologi informasi, misalnya fasilitas

yang berupa infrastruktur jaringan dan perangkat keras

lainnya. Ancaman terhadap fasilitas fisik dapat dibagi dalam

tiga kategori, meliputi:

a. Ancaman alam. Ancaman yang bersifat alam, terdiri dari:

pergerankan bumi (gempa bumi, gunung meletus,

tsunami, dll), api (kebakaran), air (banjir), badai (angin,

hujan, salju, es, dll).

b. Ancaman Layanan. Ancaman layanan bisa berupa:

telepon, internet, listrik, gas, udara, kegagalan peralatan,

dan sakit yang dialami sumberdaya manusia terkait.

c. Ancaman Kehilangan. Ancaman kehilangan dapat

berbentuk: petty theft (breaking & entering), vandalism,

Seige (armed robbery, bombing), human error, sabotase,

toxic hazmat (hazardous materials) spills & radiation.

[62]

Tabel 2.2 Ancaman terhadap fasilitas fisik

KATEGORI ANCAMAN

ANCAMAN UKURAN DETEKTOR

Alam

Pergerakan bumi (gempa bumi, gunung meletus, dsb.)

Api (Kebakaran) Smoke alarms, Inspect for elec. code violations

Air (Banjir)

Badai (angin, hujan, salju, es)

Layanan

Telepon

Internet

Listrik

Gas

Udara

Kegagalan peralatan

Sakit yang dialami sumberdaya manusia terkait

Kehilangan

Petty Theft (Breaking & Entering), Vandalism

Lighting, Guards, Escorts, CCTV, Motion detectors, Facial recognition

Seige (Armed robbery, Bombing) Detectors of metal and explosives

Human Error Access Logs, Change Logs, Audits

Sabotase Post-employment Security clearances, Credit checks, Supervisory Ratings, Employee Satisfaction Surveys, Sting operations,

Toxic Hazmat (Hazardous materials) spills & Radiation

Carbon Monoxide detectors, Fire Dept. Inspections

2. Ancaman terhadap Data Elektronik.

Tabel 2.2 menjelaskan contoh-contoh ancaman terhadap

data elektronik, yaitu data yang tersimpan dalam suatu sistem,

baik data yang tersimpan di komputer stand-alone maupun

yang terhubung dengan jaringan.

[63]

Tabel 2.3 Ancaman terhadap Data Elektronik

KATEGORI SERANGAN

DIMENSI KETERLIBATAN

TIPE SERANGAN

Interferensi

Aktif

Spam pada email yang mengganggu

Denial of Service yang membuat sistem menjadi sibuk

Bacteria yang merusak data dan boot sector

Pasif

Worms yang menjalankan instruksi – instruksi yang tidak dikehendaki sistem

Virus yang menggandakan dirinya sendiri dan merugikan data

Rabbits yang berjalan dalam sistem dan memakan banyak sumberdaya (memori atau bandwidth)

Intersepsi

Impersonasi

Aktif Connection / Session Hijacking dan Spoofing

Pasif

Eavesdropping yang menganalisis sistem sehingga dapat melakukan perbuatan apapun pada sistem

Compromised Key : tersebarnya informasi sensitif

Aktif

IP Address Spoofing yang mengalihkan ke halaman tipuan

Man-in-the-middle spoofing yaitu adanya pihak ketiga yang merekam hubungan antara sender dan receiver sebenarnya

Crack

Replay

DDOS

DNS Name Server cache loading

Pasif Trap Doors

Trojan Horses

3. Ancaman terhadap Perangkat Lunak.

Tabel 2.3 menjelaskan contoh ancaman yang dapat

terjadi dalam suatu perangkat lunak, yaitu yang disebabkan

oleh kegagalan perangkat lunak dan program yang jahat.

[64]

Tabel 2.4 Ancaman terhadap perangkat lunak

MACAM ANCAMAN CONTOH

Kegagalan perangkat lunak

Kegagalan fungsional

Code error

Bugs

Program yang jahat Virus, worm, Trojan

4. Ancaman terhadap Sumberdaya Manusia

Tabel 2.5 menunjukkan contoh-contoh ancaman yang

disebabkan atau yang dapat terjadi pada sumberdaya manusia

yang bertanggung jawab dalam aset teknologi informasi.

Tabel 2.5 Ancaman pada Sumberdaya Manusia

MACAM ANCAMAN CONTOH

Kesalahan Manusia

Kesalahan pemasukan data.

Kesalahan penghapusan data.

Kesalahan operator (salah memberi label pada media penyimpanan

K. Dasar Kebijakan Yuridis

Pijakan dasar bagi Pembangunan Teknologi Informasi di

TNI AL mengacu kepada Undang Undang/peraturan dan

metodologi yang berlaku di industri umum dan militer. Acuan

yang berkaitan dengan urgensi penerapan teknologi informasi di

TNI AL, antara lain, meliputi:

1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 3/2002

tentang Pertahanan Negara. Penjabaran Pasal 3 UU

dalam konteks Pertahanan negara matra laut intinya dapat

diterjemahkan bahwa upaya Pertahanan negara disusun

[65]

dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai

negara kepulauan. Artinya pembangunan infrastruktur

antara lain gelar jaring komunikasi data jarak jauh (antar

pulau) seyogyanya disesuaikan dengan kondisi geografis

agar dicapai efisiensi dan efektifitas yang tinggi.

2. Peraturan Menteri Pertahanan No. Per/03/M/II/2008

tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia. Beberapa

substansi yang berkaitan dengan Teknologi Informasi,

meliputi: Pertama, Ancaman yang menggunakan faktor-

faktor nirmiliter yang berdimensi Ipoleksosbud, teknologi

dan informasi dinilai mempunyai kemampuan

membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah

negara, dan keselamatan bangsa, serta keselamatan umum;

Kedua, Ancaman nirmiliter dalam dimensi berbasis

Teknologi dan Informasi antara lain kejahatan cyber dan

ketergantungan terhadap produk negara lain; Ketiga,

Penangkalan menghadapi ancaman nirmiliter berdimensi

basis Teknologi dan Informasi berupa meningkatkan

kemampuan unsur pertahanan nirmiliter, peningkatan

sumberdaya manusia dan tersedianya industri nasional.

3. Peraturan Menteri Pertahanan No. Per/23/M/XII/2007

tentang Doktrin Pertahanan. Beberapa substansi bidang

teknologi informasi, meliputi: Pertama, Implementasi

Pemikiran Konseptual yang mengedepankan sejumlah

kemampuan fundamental pertahanan yang saling

terintegrasi satu sama lain. Kemampuan fundamental

pertahanan meliputi komando, informasi, persiapan untuk

mencegah pendadakan, pengerahan kekuatan, daya tahan,

dan daya dukung; Kedua, Saat ini perang berbasis nirmiliter

lebih mengemuka dibandingkan dengan perang tradisional

yang berbasis kekuatan militer. Perang yang berdimensi

nirmiliter jauh lebih berbahaya karena mandala perangnya

bersifat maya, tidak kelihatan, tidak bersifat fisik, sehingga

[66]

sulit dideteksi dan sering kali terlambat untuk diantisipasi.

Kecepatan teknologi informasi yang dinamis sering dan sulit

untuk dideteksi dan diprediksi.

4. Kebijakan Strategis Kasal Dalam Mewujudkan Postur TNI

AL sampai dengan Tahun 2024.

[67]

5. Rencana Pembangunan Kekuatan TNI AL sampai dengan Tahun 2024.

6.

PENERAPAN PRINSIP COBIT PADA PENGEMBANGAN SISTEM DAN

TEKNOLOGI INFORMASI TNI AL

[68]

BAB III

PENERAPAN PRINSIP COBIT PADA PENGEMBANGAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI TNI AL

A. Organisasi, Visi dan Misi TNI AL

1. Bagan Organisasi TNI AL

Gambar 3.1. Struktur Organisasi TNI AL, Sumber: Organisasi dan Prosedur TNI AL

[69]

2. Visi dan Misi TNI AL

Visi TNI AL adalah terwujudnya TNI Angkatan Laut yang

Handal dan Disegani, sedangkan Misinya adalah (1) Membina

kekuatan dan kemampuan TNI AL yang berkelanjutan secara

efektif dan efisien; (2) Menjamin tegaknya kedaulatan dan

hukum, keamanan wilayah laut, keutuhan wilayah NKRI serta

Terlaksananya Diplomasi Angkatan Laut dan Pemberdayaan

Wilayah Pertahanan Laut; (3) Mewujudkan Personel TNI AL

yang Bermoral dan Profesional; (4) Mewujudkan kekuatan TNI

AL menuju Kekuatan Pokok Minimun (Minimum Essential

Force/MEF); (5) Menjamin terlaksananya tugas - tugas bantuan

kemanusiaan; (6) Mewujudkan organisasi TNI AL yang sehat

dan berwibawa; dan (7) Mewujudkan Keluarga Besar TNI AL

yang sehat dan sejahtera.

B. Tugas, Peran dan Fungsi TNI Angkatan Laut

1. Tugas TNI AL

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

tentang TNI, Tuga-tugas TNI AL adalah sebagai berikut:

(1) Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang

pertahanan; (2) Menegakkan hukum dan menjaga

keamanan di wilayah laut Yurisdiksi Nasional sesuai

dengan Hukum Nasional dan Hukum Internasional yang

telah diratifikasi; (3) Melaksanakan tugas Diplomasi

Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan

politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah (4)

Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan

pengembangan kekuatan matra laut; (5) Kemampuan

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla).

b. Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor

Perpang/26/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Operasi

Laut, tugas Operasi Laut TNI AL adalah (1) Operasi

Militer untuk Perang (OMP) dan (2) Operasi Militer

Selain perang (OMSP).

[70]

2. Peran dan Fungsi TNI AL

a. Peran TNI AL, meliputi: (1) Peran Militer

(Military/Defence) yaitu peran yang dilaksanakan dalam

rangka menegakkan kedaulatan negara di laut; (2) Peran

Polisionil (Constabulary) yaitu peran yang dilaksanakan

dalam rangka menegakkan hukum di laut; (3) Peran

Diplomasi (Diplomacy) yaitu peran yang merupakan

penggunaan dan unjuk kekuatan Angkatan Laut sebagai

sarana diplomasi dalam mendukung kebijaksanaan luar

negeri pemerintah; dan (4) Peran Dukungan yaitu peran

untuk melaksanakan operasi lain selain perang (Military

Operations Other Than War) dalam rangka

memanfaatkan kekuatan TNI AL bagi kepentingan

bangsa dan negara.

b. Fungsi TNI Angkatan Laut. Dalam kaitannya dengan

tujuan dasar strategi militer, TNI AL memiliki dua fungsi

dasar, yaitu: (1) Pengendalian Laut. Pada dasarnya

pengendalian laut bertujuan untuk menjamin

kepentingan nasional di dan lewat laut, dan bertujuan

agar mampu secara optimal memanfaatkan potensi laut

yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa sendiri, serta

mampu mencegah atau menghambat pemanfaatan oleh

bangsa lain yang dapat merugikan kepentingan sendiri

dan (2) Proyeksi kekuatan. Merupakan bagian dari

pengendalian laut dengan menggunakan kapal-kapal TNI

AL dan pasukan Marinir untuk memastikan

pengendalian dan terpeliharanya keamanan di laut dan

daerah penting lainnya. Proyeksi kekuatan juga

digunakan untuk mendukung kampanye kekuatan darat

dan udara. Spektrum yang lebih luas ini meliputi operasi

amfibi, penggunaan pesawat angkut udara, bantuan

tembakan kapal terhadap sasaran di darat, dalam

mendukung kampanye udara dan darat.

[71]

C. Kondisi Postur TNI AL

1. Kekuatan TNI AL

Kondisi Alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Laut masih

dalam jumlah yang sangat terbatas jika dihadapkan pada tugas

yang harus diemban dan cakupan luas wilayah yang harus

diamankan kurang memadai untuk siap operasi, Kekuatan

tersebut digolongkan dalam Unsur Striking Force, Unsur

Supporting Force dan Unsur Patroling Force. Kondisi

keterbatasan tersebut tidak hanya pada kekuatan KRI, tetapi

juga pada Alutsista lainnya seperti pesawat udara dan

peralatan tempur Korps Marinir. Hal ini berpengaruh terhadap

kemampuan TNI Angkatan Laut dalam pelaksanaan tugas di

lapangan. Adapun kekuatan Alutsista TNI Angkatan Laut saat

ini meliputi: (1) Kapal Perang RI (KRI) dalam berbagai type,

jenis dan ukuran; (2) KAL dan Patkamla, terdiri dari berbagai

jenis dan ukuran; (3) Pesawat Udara, terdiri dari berbagai type

dan jenis; dan (4) Kendaraan Tempur Marinir. terdiri dari

berbagai type dan jenis.

Alutsista TNI Angkatan Laut saat ini terdiri dari berbagai

jenis dan tipe yang beragam. Hal ini berpengaruh pada tingkat

kesiapan operasional yang cenderung menurun karena

permasalahan pemeliharaannya yang sulit. Beberapa kapal

patroli yang dimiliki saat ini juga merupakan kapal yang

terbuat dari bahan fiberglass dan tidak sesuai dengan

spesifikasi militer (milspec). Dari komposisi Alutsista yang ada,

maka kekuatan KRI dan Pesud belum sepenuhnya mampu

untuk melaksanakan tugas penegakan kedaulatan negara di

laut secara optimal, karena saat ini jumlah kapal-kapal patroli

jauh lebih banyak dibandingkan kapal-kapal pemukul,

sehingga kemampuan yang dominan adalah kemampuan

penjagaan keamanan laut.

2. Kemampuan TNI AL

Pelaksanaan tugas, peran dan fungsi TNI AL dihadapkan

pada gambaran kekuatan TNI AL sangat berpengaruh pada

[72]

tingkat kemampuan TNI Angkatan Laut yang berakibat

menurunnya kemampuan TNI AL sehingga keberhasilan

pelaksanaan tugas pokok TNI AL belum sepenuhnya terlaksana

secara optimal. Adapun kemampuan TNI AL tersebut meliputi:

a. Kemampuan Intelijen. Kemampuan Intelijen TNI

Angkatan Laut saat ini pada umumnya masih

memerlukan peningkatan terutama sarana dan

prasarana pendukungnya.

b. Kemampuan Pertahanan. Kemampuan pertahanan

merupakan gabungan dari profesionalitas prajurit dan

kesiapan Alutsista untuk melaksanakan kegiatan

penegakan kedaulatan dalam rangka menjaga keutuhan

wilayah NKRI, kondisi kemampuan pertahanan, sebagai

berikut: (1) Kemampuan peperangan permukaan, bawah

permukaan, pernika kurang memadai; (2) Kemampuan

peperangan amfibi dan pertahanan pantai terutama

proyeksi kekuatan dua BTP Marinir terhadap dua

sasaran amfibi secara serentak kurang memadai; (3)

Kemampuan peperangan khusus yang meliputi antara

lain kemampuan peperangan anti nubika, anti teror, anti

atau lawan sabotase atas/bawah air masih harus

ditingkatkan; (4) Kemampuan Anglamil untuk

mendukung Serpas dan Serlog dalam operasi laut kurang

memadai.

c. Kemampuan Keamanan. Kemampuan keamanan ini

meliputi: (1) Kemampuan penegakan hukum di laut dan

pengamanan lalu lintas laut; (2) Kemampuan untuk

membantu pelaksanaan operasi militer selain perang

serta bantuan kepada Polri dan otoritas sipil dalam

upaya mewujudkan keamanan dalam negeri; (3)

Kemampuan anti perompakan dan tindak kekerasan di

laut guna menurunkan angka perompakan dan kegiatan

ilegal lainnya di laut dalam rangka menyelamatkan

kekayaan negara, serta memperbaiki citra bangsa dan

negara di mata internasional kurang memadai.

[73]

d. Kemampuan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut.

Berupa kemampuan yang diarahkan pada peningkatan

kemampuan pemberdayaan potensi maritim nasional

maupun kewilayahan seperti industri dan jasa maritim

strategis serta berbagai komponen cadangan lainnya

guna mendukung kemampuan pertahanan negara di laut

masih belum optimal.

e. Kemampuan Dukungan. Pembinaan kemampuan

dukungan pada satuan operasi meliputi kemampuan

sebagai berikut: (1) Kemampuan Surta Hidro-

Oseanografi; (2) Kemampuan dukungan logistik operasi;

(3) Kemampuan pembinaan Komando, Kendali,

Komunikasi, Komputerisasi, Informasi, Pengamatan dan

Pengintaian (K4IPP); (4) Kemampuan lembaga

pendidikan; (5) Kemampuan penelitian dan

pengembangan; (6) Kemampuan dalam mendukung

operasi kemanusiaan dan bantuan akibat bencana alam

(Humanitarian Assistance and Disaster Relief) maupun

kecelakaan di laut serta kegiatan SAR; (7) Pelaksanaan

kegiatan pemeliharaan; dan (8) Faswatpers belum

memadai dan masih perlu ditingkatkan.

3. Gelar Kekuatan TNI AL

Lokasi unit kerja TNI AL tersebar di seluruh wilayah

Republik Indonesia, namun secara singkat dapat dikatakan,

bahwa unit kerja TNI AL terdiri dari:

a. Mabes TNI Angkatan Laut di Jakarta terdiri atas: Eselon

Pimpinan (Kasal dan Wakasal) dan Eselon Pembantu

Pimpinan/Staf (Srenal, Spamal, Sopsal, Spersal, slogal

dan Spotmar) serta Eselon Pelayanan (Puskodal,

Setumal dan Denma) berada di Jakarta, 20 Kedinasan di

Jakarta, Pushidrosal dan Puspomal di Jakarta,

Puspenerbal di Surabaya, 3 Lemdik (Seskoal di Jakarta,

AAL, Kodiklatal dan STTAL di Surabaya), 3 Kotama

Binops (Armabar dan Kolinlamil di Jakarta dan Armatim

[74]

di Surabaya), 1 Kotama Pembinaan/Kormar di Jakarta, 1

Kotama Fungsional/Kodiklatal di Surabaya.

b. Kotama Pembinaan dan Operasional.

1) Koarmabar., terdiri dari: Makoarmabar, Guspurlabar,

Guskamlabar, KRI dan KAL, Pangkalan (Pangkalan

Kelas A, Pangkalan Kelas B, Pangkalan Kelas C, Lanal

Khusus, Posal dan Pos Pengamat serta Posal Satrad

yang berada di Wilayah Barat, Fasharkan dan

Yonmarhanlan.

2) Koarmatim, terdiri dari: Makoarmabar, Guspurlabar,

Guskamlabar, KRI dan KAL, Pangkalan (Pangkalan

Kelas A, Pangkalan Kelas B, Pangkalan Kelas C, Lanal

Khusus, Posal dan Pos Pengamat serta Posal Satrad

yang berada di Wilayah Barat, Fasharkan dan

Yonmarhanlan.

3) Kolinlamil, terdiri dari Mako Kolinlamil dan

Satlinlamil.

4) Kotama Pembinaan, terdiri dari Marinir dan

Kodiklatal.

5) Lembaga pendidikan, terdiri dari: Akademi Angkatan

Laut, Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut

dan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut.

6) Puspenerbal, terdiri dari: Mako Puspenerbal, Pesawat

udara dan Pangkalan.

7) Pushidrosal, terdiri dari: Mako Pushidros, KRI

berbagai jenis dan KAL.

D. Kondisi Existing Teknologi Informasi TNI AL

1. Hardware

Untuk mendukung kegiatan Sistem Informasi di

lingkungan TNI AL diperlukan dukungan teknologi Informasi

yang sesuai dengan kebutuhan. Pada strategi teknologi

informasi ini, perlu diperhatikan adanya perkembangan

infrastruktur teknologi informasi yang berubah dengan sangat

cepat. Maka pengembangan Sistem Informasi di lingkungan

[75]

TNI AL harus dilakukan pada infrastruktur yang mendukung

dan mempersiapkan Sistem Informasi di TNI AL guna

memasuki era modernisasi tersebut.

2. Software

Software yang digunakan di TNI AL menggunakan Sistem

Operasi (Windows, Linux) pemilihan penggunaan Microsoft

Windows tersebut karena sebagian besar pemakai di TNI AL

sudah terbiasa mengunakan Microsoft Windows sehingga lebih

mudah diterima dan digunakan oleh pengguna yang ada dan

Software Aplikasi (Microsoft Office, Visual Basic, Foxpro, PHP,

ASP dan sebagainya). Software tersebut merupakan bahasa

pemrograman yang banyak digunakan di dalam mendukung

kegiatan Sistem Informasi di TNI AL.

E. Infrastruktur

Jaringan Komputer di TNI AL Menggunakan protokol

jaringan berbasis TCP/IP dan menggunakan fasilitas Virtual

Private Network (VPN) dan VSAT untuk menjamin keamanan

pertukaran data, Infrastruktur jaringan dapat dibagi-pakai

(sharing) dengan infrastruktur jaringan yang sudah tersedia.

Internet : Jaringan LAN telah tersambung ke hampir semua unit di

Markas besar dan beberapa Lantamal di kota besar tergelar ke 22

titik. Infrastruktur internet ini di selenggarakan oleh Diskomlekal

menggunakan Astinet, Server berada di Disinfolahtal. Komunikasi

data berbasiskan VPN-IP dan VSAT-IP untuk menghubungkan

Mabesal dengan Kotama/Lantamal.

F. Kondisi Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

(SDM)

Personil TNI Angkatan Laut yang menangani bidang

Teknologi dan Sistem Informatika sekitar 0,5 % dari seluruh

kekuatan, padahal semakin majunya sistem persenjataan dan

infrastruktur pendukung kekuatan maka porsi penggunaan

teknologi informasi semakin dominan, sehingga perlunya

[76]

peningkatan SDM bidang TI yang memadai. Secara kualitas

Sumber Daya Manusia yang ada di TNI AL masih belum mencapai

apa yang diharapkan, dengan menggunakan infrastruktur

teknologi informasi yang dimiliki saat ini, TNI AL mendapatkan

hambatan pada personil (SDM) yang mampu mengoperasikan

perangkat TI. SDM bidang pengelolaan TI yang belum merata

disemua unit. Sedangkan secara Kuantitas Sumber Daya Manusia

Bidang Teknologi Informasi yang berada di TNI AL dengan

kriteria penempatan di Infolahta dan disiplin ilmu komputer,

kursus yang diikuti di Pusdatin Kemhan, Pusinfolahta Mabes TNI

dan Disinfolahtal terbatas.

G. Penerapan Prinsip CobiT

1. Analisis Kondisi Teknologi Informasi Existing TNI AL.

Kajian terhadap dokumentasi yang ada dan analisis serta

observasi terhadap beberapa unit kegiatan memberikan

gambaran kondisi sistem informasi yang terdapat di TNI AL

saat ini.

a. Kondisi Software Aplikasi. Kondisi teknologi Informasi

di TNI AL adalah sebagai berikut:

1) Belum tersedia Master Plan yang resmi bagi

pembangunan sistem informasi di TNI AL.

2) Aplikasi dibangun tidak dilakukan dengan

perencanaan yang menyeluruh, teritegrasi dan

bersifat parsial.

3) Terdapat beberapa aplikasi yang berfungsi hampir

sama atau ada bagian yang fungsinya tumpang tindih

(overlapping), contohnya Silingops dan Sippo.

4) Integrasi aplikasi dan data diantara aplikasi yang

terkait belum dilakukan.

5) Sharing data sulit dilakukan karena keterbatasan

infrastruktur dan alasan keamanan.

6) Tidak ada koneksi aplikasi dengan eksternal TNI AL

misalnya dengan Kementrian Keuangan.

[77]

7) Aplikasi berjalan pada berbagai platform sehingga

menyulitkan pemeliharaan.

8) Aplikasi yang mendukung komando operasi militer

masih pada tingkat K3I (Komando, Kontrol,

Komunikasi dan Intelijen).

9) Aplikasi yang telah ada di TNI AL saat ini antara lain

adalah sebagai berikut: (a) 1 buah Aplikasi untuk

Pengawasan, (b) 7 buah Aplikasi untuk bidang

pendukung operasi/intelijen, (c) 4 buah Aplikasi

untuk Logistik, (d) 5 buah Aplikasi untuk Keuangan,

(e) 4 buah Aplikasi bidang Administrasi, (f) 8 buah

Aplikasi untuk personalia, (g) 4 buah Aplikasi bidang

hukum, (h) 3 buah Aplikasi bidang Anggaran.

b. Kondisi Sumber Daya Manusia. Kondisi SDM yang

berkaitan dengan kemampuan dan wawasan IT adalah

sebagai berikut:

1) Komposisi sumberdaya manusia bidang teknologi

informasi saat ini yang berada di Disinfolahta dan di

lingkungan TNI AL masih terbatas.

2) Kondisi SDM dilihat dari kemampuan dan kompetensi

dibidang komputer masih rendah.

3) Budaya dalam menggunakan komputer pendukung

sebagai pengolahan data dan informasi masih rendah.

4) Dukungan pimpinan terhadap penggunaan komputer

secara terintegrasi dan informasi masih rendah.

2. Tingkat Kemampuan IT TNI AL berdasarkan Framework

CobiT.

Tingkat kemampuan sistem dan teknologi informasi TNI

AL berdasarkan Framework Cobit 5 yang meliputi: Align, Plan,

and Organize (APO), Evaluate, Direct and Monitor (EDM), Build,

Acquire and Implement (BAI), dan Deliver, Sevice, and Support

(DSS).

[78]

a. Align, Plan and Organise (APO). Tingkat kemampuan

menurut domain APO adalah 2,63 (diantara 2 dan 3)

seperti yang terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Domain APO

Kode Control Objective Tingkat Kemampuan Harapan

APO01 Manage the IT

Management Framework 2,63 5

APO02 Manage Strategy 2,58 5

APO03 Manage Enterprise

Architecture 2,85 5

APO04 Manage Innovation 2,59 5

APO05 Manage Portfolio 2,59 5

APO06 Manage Budget and

Costs 2,59 5

APO07 Manage Human

Resources 2,52 5

APO10 Manage Suppliers 2,58 5

APO11 Manage Quality 2,57 5

APO12 Manage Risk 2,83 5

Rata-rata 2,63

Sumber: Hasil Olah Data Penulis

[79]

Untuk grafik perbandingan kondisi saat ini dengan harapan

dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Tingkat Kemampuan dan

Harapan pada Domain APO Sumber: Hasil Olah Data Penulis

b. Evaluate, Direct and Monitor (EDM). Tingkat

kemampuan pada domain EDM adalah 2,63 seperti yang

terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Domain EDM

Kode Control Objective Tingkat Kemampuan Harapan

EDM01 Ensure Governance Framework

Setting and Maintenance 2,67 5

EDM02 Ensure Benefits Delivery 2,60 5

EDM03 Ensure Risk Optimisation 2,64 5

Rata-rata 2,63

Sumber: Hasil Olah Data Penulis

[80]

Untuk grafik perbandingan kondisi saat ini dengan harapan

dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Tingkat Kemampuan

dan Harapan pada Domain EDM Sumber: Hasil Olah Data Penulis

c. Build, Acquire and Implement (BAI). Hasil dari

perhitungan didapatkan tingkat kemampuan pada

domain BAI adalah 2,55 seperti yang terlihat pada Tabel

3.3.

Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Domain BAI

Kode Control Objective Tingkat Kemampuan Harapan

BAI01 Manage Programmes and Projects 2,67 5

BAI02 Manage Requirements Definition 2,60 5

BAI03 Manage Solution, Identification and

Build 2,64 5

BAI05 Manage Organisational Change

Enablement 2,43 5

BAI06 Manage Changes 2,53 5

BAI07 Manage Change Acceptance and

Transitioning 2,61 5

BAI08 Manage Knowledge 2,36 5

Rata-rata 2,55

Sumber: Hasil Olah Data Penulis

[81]

Untuk grafik perbandingan kondisi saat ini dengan harapan

dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Grafik Perbandingan Tingkat Kemampuan

dan Harapan pada Domain BAI Sumber: Hasil Olah Data Penulis

d. Deliver, Service and Support (DSS). Hasil dari

mapping control objective hanya mendapatkan satu

control saja pada domain DSS yaitu “DSS02 Manage

Service Requests and Incidents” yang bernilai 2,48.

Hasil penilaian terhadap proses-proses teknologi informasi

saat ini di Organisasi TNI AL mendapatkan tingkat kemampuan TI

berada pada level diantara 2 dan 3, artinya proses-proses

teknologi informasi belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal,

hal ini teridentifikasi dari aspek:

1. Dokumentasi perencanaan strategis teknologi informasi.

2. Kejelasan dalam pemisahan fungsi teknologi informasi dan

stakeholders yang bertanggung-jawab terhadap organisasi.

3. Kesiapan fungsi sistem informasi (pengembangan dari

kumpulan data yang dimiliki).

4. Proses teknologi informasi (tanggung-jawab atas ketepatan

dan keamanan dari setiap data, serta untuk meningkatkan

efektivitas dan pengendalian terhadap pertukaran informasi

antara aplikasi yang digunakan dan entitas yang ada).

[82]

5. Teknologi yang digunakan (melihat fungsi dari layanan

informasi, perencanaan infrastruktur, teknologi

architecture, technological direction, acquisition plans,

standards, migration strategies, dan contingency).

6. Pengembangan control framework teknologi informasi

organisasi dan penentuan serta mengkomunikasikan

kebijakan-kebijakan yang dibuat.

7. Pengembangan yang berkelanjutan dan tindakan

transparansi stakeholders.

8. Kebutuhan akan aplikasi atau fungsi baru yang memerlukan

analisis sebelum memperoleh atau membuatnya yang

mampu digunakan untuk menjamin bahwa keperluan bisnis

akan terpenuhi di dalam pendekatan yang efektif dan

efisien.

9. Proses-proses untuk memperoleh, mengimplementasikan,

dan memperbarui infrastruktur teknologi yang dimiliki.

10. Peningkatan pengetahuan yang berkaitan dengan sistem

yang baru harus tersedia.

11. Kesiapan sumber daya teknologi informasi (seperti orang,

perangkat keras, perangkat lunak dan jasa perlu

disediakan, pengadaan sumber daya teknologi informasi

membutuhkan suatu ketentuan dan tata cara pelaksanaan,

seperti membuat prosedur pengadaan, melakukan seleksi

vendor, menyusun persetujuan berdasarkan kontrak dan

proses pengadaan itu sendiri).

12. Penambahan dan perawatan darurat, yang menghubungan

infrastruktur dan aplikasi.

13. Pengembangan sistem yang baru dibutuhkan sistem

operasional.

Tingkat penilaian ini dapat diartikan bahwa “proses-proses

teknologi informasi yang telah dijalankan belum

diimplementasikan dalam cara yang lebih teratur (direncanakan,

dipantau, dan disesuaikan), dan hasil proses yang dihasilkan

masih belum seluruhnya ditetapkan, dikendalikan, dan dijaga

dengan baik”. Hal ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan

[83]

dalam penyusunan Tata Kelola teknologi informasi pada proses

pembangunan Sistem Informasi di TNI AL.

H. Rancangan Pembangunan Kekuatan dan Kemampuan

Teknologi Informasi TNI AL

1. Analisis Terhadap Organisasi TNI AL Saat Ini

Analisis terhadap kondisi organisasi TNI AL saat ini,

meliputi analisis arah kebijakan bisnis TNI AL, Visi dan Misi

TNI AL, fungsi bisnis dan analisis rantai nilai aktifitas TNI AL.

Pada tahapan ini juga dilakukan analisis terhadap kondisi

sumber daya manusia. Tujuan dari analisis ini adalah

memberikan gambaran dan pemahaman kondisi TNI AL pada

saat ini sebagai titik awal memulai pengembangan sistem

informasi di TNI AL. Data yang digunakan pada analisis ini

adalah dari hasil observasi dan dokumentasi terhadap tinjauan

kondisi terkini TNI AL.

a. Analisis Terhadap Tugas dan Fungsi TNI AL

TNI AL adalah sebagai salah satu matra pertahanan

Negara Republik Indonesia, yang memiliki tugas yaitu: (1)

melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan,

(2) menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah

laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum

internasional yang telah diratifikasi, (3) melaksanakan

tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung

kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan Pemerintah,

(4) melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan

pengembangan kekuatan matra laut, (5) melaksanakan

pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

TNI Angkatan Laut melaksanakan tugas-tugas yang

merupakan pengejawantahan dari tiga peran universal

Angkatan Laut yang meliputi Peran Militer, Peran

Konstabulari dan Peran Diplomasi. Keberhasilan

pelaksanaan tugas-tugas TNI Angkatan Laut akan sangat

[84]

bergantung kepada terwujudnya kemampuan dan kekuatan

sesuai dengan postur TNI Angkatan Laut.

Dalam kaitannya dengan tujuan dasar Strategi Militer,

TNI AL memiliki dua fungsi dasar yaitu Pengendalian Laut

dan Proyeksi Kekuatan. Tingkat pengendalian di laut

sangat ditentukan dengan tersedianya kekuatan yang

diproyeksikan. Sebaliknya, kemampuan untuk

memproyeksikan kekuatan dibuat untuk mendukung

pengendalian laut. Pada dasarnya pengendalian laut

bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional di dan

lewat laut, dan bertujuan agar mampu secara optimal

memanfaatkan potensi laut yang dimilikinya untuk

kepentingan bangsa sendiri, serta mampu mencegah atau

menghambat pemanfaatan oleh bangsa lain yang dapat

merugikan kepentingan sendiri. Adapun proyeksi kekuatan

merupakan bagian dari pengendalian laut dengan

menggunakan kapal-kapal TNI AL dan pasukan Marinir

untuk memastikan pengendalian dan terpeliharanya

keamanan di laut dan daerah penting lainnya. Proyeksi

kekuatan juga digunakan untuk mendukung kampanye

kekuatan darat dan udara. Spektrum yang lebih luas ini

meliputi operasi amfibi, penggunaan pesawat angkut udara,

bantuan tembakan kapal terhadap sasaran di darat, dalam

mendukung kampanye udara dan darat.

b. Analisis Terhadap Peran TNI AL

Selain tugas dan fungsi dasar tersebut di atas TNI AL

memiliki banyak peran penting yang harus dijalankan

dalam rangka menjalankan tugas. Peran TNI AL tersebut

adalah Militer, Polisionil, Diplomasi dan Dukungan dalam

melaksanakan Operasi Militer Selalin Perang.

1) Peran Militer (Military). Peran Militer dilaksanakan

dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut

dengan cara pertahanan negara dan penangkalan

serta menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang,

[85]

menangkal setiap ancaman militer melalui laut,

menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan

menjaga perbatasan laut antar negara tetangga.

2) Peran Polisionil (Constabulary). Peran Polisionil

dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di

laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut

nasional, memelihara ketertiban di laut, menjaga

keamanan jalur lintas laut internasional serta

mendukung pembangunan bangsa, dalam hal ini

memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan

pembangunan nasional. Peran polisionil ini

dilaksanakan di seluruh perairan yurisdiksi nasional

yang diselenggarakan dengan cara menggelar operasi

laut di kawasan strategis dan operasi laut sehari-hari,

baik secara mandiri maupun gabungan dengan

komponen kekuatan laut lainnya.

3) Peran Diplomasi (Diplomacy). Peran Diplomasi

merupakan penggunaan dan unjuk kekuatan

Angkatan Laut sebagai sarana diplomasi dalam

mendukung kebijaksanaan luar negeri pemerintah,

dan dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan

negara atau beberapa negara dalam keadaan damai

atau pada situasi yang bermusuhan. Peran diplomasi

ini dilaksanakan dengan cara menghadirkan kekuatan

di laut dan melaksanakan kunjungan ke luar negeri

guna menunjukkan kemampuan dan kekuatan serta

menampilkan sosok Angkatan Laut yang kuat dan

berwibawa sebagai simbol dari kekuatan yang

memiliki daya tahan operasi yang tinggi.

4) Peran Dukungan. Peran lainnya yang tidak kalah

pentingnya yaitu peran untuk melaksanakan operasi

lain selain perang (Military Operations Other Than

War) dalam rangka memanfaatkan kekuatan TNI AL

bagi kepentingan bangsa dan negara. Peran tersebut

mencakup tugas-tugas kemanusiaan dan

[86]

penanggulangan bencana, search and rescue (SAR),

operasi perdamaian dan operasi bantuan lainnya yang

dibutuhkan.

c. Analisis terhadap struktur organisasi TNI AL

Fungsi organisasi TNI AL terdiri dari dua bagian besar

yaitu Mabes (Markas Besar) dan Kotama (Komando Utama).

Unsur yang berada di Mabes TNI AL berfungsi sebagai

penyedia kebijakan dan koordinator, sedangkan Kotama

(Komando Utama) adalah pelaksana kebijakan TNI AL di

lapangan.

Struktur organisasi TNI AL memungkinkan setiap unit

mempunyai akses (jalur komando) langsung ke pimpinan

(Kasal/Wakasal). Dari hasil observasi dapat diketahui

bahwa:

1) SRENAL membawahi Dislitbangal, Disinfolahtal,

Diskual, Setumal dan Detasemen Markas.

2) SPAMAL membawahi Dispamal dan Dispenal.

3) SOPSAL membawahi Diskomlekal, Pusdishidrosal,

Disopslatal, Puspenerbal, Diskumal dan Puskodal.

4) SPERSAL membawahi Disminpersal, Diswatpersal,

Puspomal, Disdikal, Diskesal dan Dispsial.

5) SLOGAL membawahi Dismatal, Dissenlekal, Disadal,

Disbekal, Difaslanal dan Dislaikmatal.

6) SPOTMAR membawahi Dispotmar.

[87]

Gambar 3.5 Struktur Organisasi TNI AL

Sumber: Dokumen Orgaspros TNI AL

Lokasi unit kerja TNI AL tersebar di seluruh wilayah

Republik Indonesia, namun secara singkat dapat dikatakan,

bahwa unit kerja TNI AL terdiri dari:

1) Mabes TNI Angkatan Laut di Jakarta terdiri atas:

Eselon Pimpinan (Kasal dan Wakasal) dan Eselon

Pembantu Pimpinan/Staf (Srenal, Spamal, Sopsal,

Spersal, Slogal dan Spotmar) serta Eselon Pelayanan

(Puskodal, Setumal dan Denma) berada di Jakarta, 20

Kedinasan di Jakarta, Pushidrosal dan Puspomal di

Jakarta, Puspenerbal di Surabaya, 3 Lemdik (Seskoal

di Jakarta, AAL dan STTAL di Surabaya), 3 Kotama

Binops (Armabar dan Kolinlamil di Jakarta dan

Armatim di Surabaya), 1 Kotama Pembinaan/Kormar

[88]

di Jakarta, 1 Kotama Fungsional/Kodiklatal di

Surabaya.

2) Kotama Pembinaan dan Operasional.

a) Koarmabar. Terdiri dari: Makoarmabar,

Guspurlabar, Guskamlabar, KRI dan KAL,

Pangkalan (Pangkalan Kelas A, Pangkalan Kelas B,

Pangkalan Kelas C, Lanal Khusus, Posal dan Pos

Pengamat serta Posal Satrad yang berada di

Wilayah Barat, Fasharkan dan Yonmarhanlan.

b) Koarmatim. Terdiri dari: Makoarmabar,

Guspurlabar, Guskamlabar, KRI dan KAL,

Pangkalan (Pangkalan Kelas A, Pangkalan Kelas B,

Pangkalan Kelas C, Lanal Khusus, Posal dan Pos

Pengamat serta Posal Satrad yang berada di

Wilayah Barat, Fasharkan dan Yonmarhanlan.

c) Kolinlamil. Terdiri dari Mako Kolinlamil dan

Satlinlamil.

3) Kotama Pembinaan. Terdiri dari Marinir dan

Kodiklatal.

4) Lembaga pendidikan, Terdiri dari: Akademi Angkatan

Laut, Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut

dan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut.

5) Puspenerbal. Terdiri dari: Mako Puspenerbal,

Pesawat udara dan Pangkalan.

6) Pushidrosal. Terdiri dari: Mako Pushidros, KRI

berbagai jenis dan KAL.

d. Analisis Arah Kebijakan Bisnis

1) Arah Kebijakan Bisnis TNI AL

Arah kebijakan bisnis TNI AL dapat dilihat dari Visi

dan Misi TNI AL seperti yang telah digariskan pada

Kebijakan Strategis Kepala Staf Angkatan Laut dalam

mewujudkan Postur TNI AL sampai dengan tahun 2024

adalah: “Terwujudnya Kekuatan TNI AL yang Handal

[89]

dan Disegani”. Sedangkan Misi yang diemban untuk

mewujudkan visi tersebut di atas adalah:

a) Membina kekuatan dan kemampuan TNI AL yang

berkelanjutan secara efektif dan efisien.

b) Menjamin tegaknya kedaulatan dan hukum,

keamanan wilayah laut, keutuhan wilayah NKRI

serta terlaksananya diplomasi angkatan laut dan

pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

c) Mewujudkan personel TNI AL yang bermoral,

professional, dan berani.

d) Mewujudkan kekuatan TNI AL menuju Kekuatan

Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF).

e) Menjamin terlaksananya tugas-tugas bantuan

kemanusiaan.

f) Mewujudkan organisasi TNI AL yang sehat dan

berwibawa.

g) Mewujudkan keluarga besar TNI AL yang sehat dan

sejahtera.

2) Arah Kebijakan Bisnis Disinfolahtal (Dinas

Informasi dan Pengolahan Data TNI AL).

Disinfolahtal sebagai unit kerja yang menjalankan

fungsi penyelenggaraan sistem informasi di TNI AL juga

memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan tugasnya.

Arah kebijakan bisnis DISINFOLAHTAL dapat dilihat

pada Visi dan Misinya seperti sebagai berikut:

a) Visi. ”Tersedianya Sisfo Terpadu TNI AL Dalam

Rangka Mendukung Peningkatan Kualitas

Pelaksanaan Tugas TNI AL”.

b) Misi. “Menyelenggarakan koordinasi & kerjasama

dengan para pembina fungsi terkait dalam rangka

mewujudkan fasilitas, sarana & prasarana berbasis

teknologi informasi, yang dapat memberikan

kemudahan & nilai tambah dalam kegiatan

pelaksanaan tugas TNI AL”.

[90]

Sebagai unit kerja yang menjalankan dan

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

penyelenggaraan pengelolaan ITMP TNI AL maka Visi

dan Misi Disinfolahtal yang ada perlu dievaluasi apakah

sejalan dan searah dengan Visi dan Misi TNI AL. Hal ini

diperlukan untuk menjamin agar pengembangan sistem

informasi dapat sesuai dengan arah organisasi TNI AL.

e. Analisis Kondisi Lingkungan Internal & Ekternal TNI

AL Saat Ini.

Untuk mengenali kondisi Lingkungan Internal dan

Ekternal TNI AL digunakan analisis SWOT (Strength,

Weakness, Opportunity and Thread) yang merujuk pada

kajian penulis sebelumnya tentang peluang dan ancaman

dalam keamanan maritim Indonesia, yang berjudul “The

Effect of Strategic Environment Change toward Indonesia

Maritime Security: Threat and Opportunity”. Analisis SWOT

digunakan untuk menggambarkan posisi kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman. Posisi kekuatan dan

kelemahan adalah menggambarkan posisi TNI AL secara

internal sedangkan posisi peluang dan ancaman adalah

menggambarkan posisi TNI AL terhadap kondisi eksternal

ditengah kekuatan militer di negara lain khususnya di

kawasan Asia. Berikut adalah analisis SWOT terhadap

kondisi internal dan ekternal TNI AL:

1) Kekuatan (Strength). (a) Memiliki potensi maritim

sebagai salah satu kekuatan dalam mengamankan

wilayah laut Indonesia; (b) Mempunyai komitmen dan

disiplin yang tinggi pada pelaksanaan tugas; (c)

Mempunyai sistem alur komando yang jelas; (d) TNI

AL menguasai kondisi lapangan dengan sangat baik.

2) Kelemahan (Weakness). (a) Berkurangnya

kemampuan dan kekuatan Alutsista TNI AL karena

ada yang sudah tua dan tidak layak lagi dioperasikan;

(b) Terbatasnya anggaran biaya TNI AL khususnya

[91]

untuk peremajaan Alutsista TNI AL dan

pengembangan TIK; (c) Koordinasi diantara unit kerja

mempunyai kendala komunikasi dan sharing data; (d)

Terbatasnya kemampuan dan wawasan SDM TNI AL

dalam bidang TIK.

3) Peluang (Oportunity). (a) Mengefektifkan dan

mengefisienkan proses kerja dan penggunaan

Alutsista; (b) Peningkatan kemampuan pengambilan

keputusan dan pengawasan; (c) Peningkatan

produktifitas SDM dan kesejahteraan SDM; (d)

peningkatan pengelolaan aset dan logistik.

4) Ancaman (Thread). (a) Peningkatan kekuatan militer

di kawasan ASIA yang dapat mengancam kedaulatan

NKRI; (b) Embargo peralatan militer dari negara

pemasok Alutsista; (c) Perebutan sumber daya alam

dan klaim batas wilayah laut dari negara tetangga; (d)

Adanya keinginan pihak luar untuk mencuri, merusak

data/informasi milik TNI AL.

Dari analisis SWOT tersebut terlihat bahwa kinerja

TNI AL memiliki potensi untuk dikembangkan lebih baik

lagi. Meskipun kelemahannya terlihat sangat mendasar

antara lain lemahnya dukungan IT kepada organisasi TNI

AL. Termasuk juga terbatasnya kemampuan dan

kompetensi SDM dalam menggunakan IT untuk membantu

melaksanakan tugasnya. Namun disamping kelemahan, TNI

AL memiliki kekuatan yang sangat baik antara lain adalah

komitmen yang tinggi, jalur komando yang jelas dan potensi

maritim.

f. Analisis Fungsi Bisnis Saat Ini.

Struktur organisasi tersebut diatas menggambarkan

secara hirarki struktur unit kerja di TNI AL. Pada struktur

organisasi tersebut di atas dapat diidentifikasi fungsi-fungsi

apa saja yang ada di dalam tubuh organisasi TNI AL. Secara

[92]

garis besar fungsi bisnis di TNI AL dapat dibagi atas 10

kelompok besar, yaitu:

1) Fungsi Pimpinan berfungsi sebagai mendukung

proses manajemen, pengambilan keputusan dan

penentuan kebijakan serta menentukan arah jalannya

organisasi.

2) Fungsi Intelijen adalah fungsi yang menangani

kegiatan Intelejen.

3) Kelompok Fungsi Operasi berfungsi melaksanakan

operasi laut.

4) Fungsi-Fungsi Logistik berfungsi mengelola logistik.

5) Fungsi Personalia (Sumber Daya Manusia) berfungsi

melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia.

6) Fungsi Keuangan berfungsi mengelola keuangan.

7) Fungsi Administrasi dan Umum berfungsi mendukung

administrasi dan umum TNI AL.

8) Fungsi Perencanan berfungsi melaksanakan

perencanaan dan pengendalian anggaran.

9) Fungsi Pengawasan berfungsi melaksanakan

pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan

kegiatan.

10) Fungsi Sistem dan Teknologi Informasi berfungsi

memberikan layanan sistem dan teknologi informasi

bagi seluruh fungsi bisnis.

Hubungan antar kelompok fungsi tersebut dapat

digambarkan pada diagram balok seperti pada Gambar 5.5.

Fungsi Pimpinan merupakan fungsi yang

mengkoordinasikan fungsi-fungsi yang berada di bawahnya.

Fungsi Intelijen dan Fungsi Operasi merupakan fungsi

utama yang langsung berpengaruh terhadap pencapaian

tujuan organisasi. Sedangkan kelompok dibawah fungsi

operasi (Fungsi Logistik, Fungsi Keuangan, Fungsi

Personalia dan Administrasi dan Umum) berfungsi sebagai

pendukung kelompok Fungsi Utama tersebut.

[93]

Fungsi Utama dan Fungsi Pendukung juga akan

melaksanakan fungsi perencanaan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan rencana dilakukan oleh Fungsi

Pengawasan. Seluruh fungsi-fungsi tersebut diatas dalam

melaksanakan tugasnya didukung oleh Fungsi Sistem dan

Teknologi Informasi. Rincian dari masing-masing fungsi

dapat dilihat pada gambar 3.6.

Gambar 3.6 Diagram Blok Kelompok Fungsi Bisnis

Sumber: Hasil Olah Data Penulis

Penjelasan dari masing-masing kelompok fungsi

tersebut di atas adalah:

1) Fungsi Pimpinan berfungsi sebagai mendukung proses

manajemen, pengambilan keputusan dan penentuan

kebijakan serta menentukan arah jalannya organisasi.

[94]

2) Kelompok Fungsi Penggunaan Kekuatan merupakan

fungsi utama TNI AL yang terdiri fungsi Intelijen

(Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan) dan

Operasi (Operasi Militer/Laut, Operasi Khusus dan

Latihan).

3) Kelompok Pembinaan Kekuatan terdiri dari Fungsi

Logistik, Fungsi Personalia dan Fungsi Keuangan.

4) Fungsi-Fungsi Logistik berfungsi mendukung kegiatan

yang berkaitan dengan logistik organisasi TNI AL. Fungsi

logistik terdiri dari subfungsi Pembinaan Material,

Perbekalan, Pemeliharaan dan Fasilitas Pangkalan.

5) Fungsi Personalia (Sumber Daya Manusia) berfungsi

mendukung pengelolaan Sumber Daya Manusia di TNI

AL terdiri dari subfungsi Administrasi Personalia,

Pendidikan Personalia dan Pengamanan Personalia.

6) Fungsi Keuangan berfungsi mendukung kegiatan

keuangan di TNI AL terdiri dari subfungsi Anggaran dan

Keuangan.

7) Fungsi Administrasi dan Umum berfungsi mendukung

administrasi dan umum di TNI AL.

8) Fungsi Perencanaan berfungsi mendukung proses

perencanan anggaran dan kegiatan TNI AL.

9) Fungsi Pengawasan berfungsi melaksanakan

pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan

kegiatan di TNI AL.

10) Fungsi Sistem dan Teknologi Informasi berfungsi

memberikan layanan sistem dan teknologi informasi bagi

seluruh fungsi bisnis di TNI AL.

g. Analisis Rantai Nilai Aktifitas Saat Ini

Analisis selanjutnya adalah identifikasi aktifitas apa

saja yang terdapat pada organisasi TNI AL menggunakan

analisis rantai nilai (Value Chain). Analisis rantai nilai

memberikan gambaran bagaimana hubungan setiap

aktifitas dapat memberikan kontribusi dan nilai kepada

[95]

pencapaian misi organisasi. Hubungan antar aktifitas

dengan aktifitas lainnya TNI AL dapat dilihat pada diagram

rantai nilai (value chain) seperti Gambar 3.7.

Gambar 3.7 Rantai Nilai Kondisi TNI AL

Sumber: Hasil Olah Data Penulis

Pada Gambar 3.7 rantai nilai terdapat kelompok

aktifitas utama dan kelompok aktifitas pendukung.

Kelompok aktifitas utama adalah kelompok aktivitas yang

memberikan nilai langsung kepada pencapaian misi

organisasi.

Kelompok aktifitas pendukung adalah kelompok

aktifitas yang mendukung aktifitas utama dan tidak

memberikan nilai langsung kepada pencapaian misi

organisasi. Pada rantai nilai tersebut, hanya aktifitas utama

yang berurutan sesuai dengan baris waktu sedangkan

aktifitas pendukung tidak berhubungan dengan waktu

(berurutan). Setiap aktifitas berkontribusi memberikan

[96]

nilainya kepada aktifitas yang lain untuk mencapai atau

mendukung misi organisasi. Sedangkan misi adalah alasan

utama dari keberadaan organisasi tersebut.

Pada identifikasi awal, terdapat dua aktivitas yang

terkait dengan kegiatan Fungsi Utama TNI AL yaitu aktifitas

penggunaan kekuatan yang terdiri dari aktifitas yang

Intelijen dan Operasi. Kedua aktifitas ini berhubungan

langsung terhadap pencapaian visi dan misi TNI AL. Pada

gambar rantai nilai tersebut di atas, aktifitas utama terdiri

dari aktifitas Intelijen dan diikuti oleh Aktifitas Operasi.

Aktifitas operasi sangat bergantung kepada aktifitas

intelijen dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu

semakin baik aktifitas Intelijen dalam menjalankan

tugasnya akan memberikan nilai bagi aktifitas operasi

dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula kegagalan

aktifitas Intelijen dalam memberikan nilainya akan

berdampak pula kepada kinerja aktifitas selanjutnya. Oleh

karena itu masing-masing aktivitas harus dapat

memberikan nilai yang maksimal dalam mencapai tujuan

dan misi organisasi tersebut.

Disamping itu juga peran aktifitas pendukung sangat

diperlukan agar aktifitas utama dapat berjalan lancar,

efektif dan efisien sehingga memberikan nilai yang

maksimal terhadap pencapaian misi organisasi. Aktifitas

pendukung berfungsi mendukung aktifitas utama agar

dapat berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Aktifitas pendukung terdiri dari aktifitas Logistik,

Keuangan dan Personalia, Humas, Hukum, Perencanaan,

Pengawasan, Administrasi dan Umum, serta Sistem dan

Teknologi Informasi. Disamping itu juga Aktifitas

pendukung tidak hanya berperan pada kegiatan biasa

(damai) namun juga berperan mendukung aktifitas utama

pada masa keadaan perang.

[97]

h. Analisis Teknologi Informasi Yang Diinginkan

Seperti telah kita ketahui bahwa tersedianya

informasi mempunyai peran vital bagi keberhasilan upaya

sebuah misi operasi dan pertahanan militer. Keberhasilan

dalam mengolah data menjadi informasi berguna sangat

mutlak diperlukan. Hal itu sudah disadari oleh Departemen

Pertahanan dengan diterbitkaNnya berbagai peraturan

Menteri Pertahanan tentangi perlunya membangun sistem

informasi yang dapat memenuhi kebutuhan pertahanan.

Oleh karena itu, terkait Peraturan Menteri Pertahanan dan

Renstra TNI AL maka kebutuhan Sistem Informasi TNI AL

yang diinginkan adalah sebagai berikut:

1) Analisis IT dalam Perspektif Peraturan Menteri

Pertahanan.

Berdasarkan Permenhan No. Per/03/M/II/2008

tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia dan No.

Per/23/M/XII/2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara

RI, bahwa tersedianya informasi mempunyai peran vital

dalam mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan

sebuah misi operasi dan pertahanan militer.

Keberhasilan dalam mengolah data menjadi informasi

merupakan hal yang sangat mutlak diperlukan. Oleh

karena itu, terkait dengan kedua Permenhan tersebut

tentang perlunya membangun sistem informasi yang

dapat memenuhi kebutuhan pertahanan maka

kebutuhan IT yang diinginkan adalah sebagai berikut:

a) Sistem informasi harus dapat mendukung kegiatan

utama operasi Angkatan Laut yaitu pembinaan

kekuatan dan penggunaan kekuatan baik dimasa

damai (OMSP) maupun masa perang (OMP) serta

tugas khusus lainnya (SAR dan lain-lain).

b) Sistem informasi mendukung fungsi Komando

yang diperlukan untuk mengarahkan,

mengkoordinasi, mensinkronkan dan mengontrol

kekuatan pertahanan. Unsur-unsur penting dalam

[98]

informasi suatu komando adalah akurasi,

kecepatan, ketepatan, sumber dan proses. Kondisi

ini memungkinkan TNI AL memiliki Information

Superiority untuk menjadikan sebuah misi dapat

tercapai dengan efektif dan efisien.

c) Dilengkapi dengan kemampuan intelligence

assessment yang lengkap dengan system situation

assessment atas perencanaan misi/operasi.

Kemampuan secara spesifik pada fasilitas ISR

(Intelegent, Surveillance and Reconnaissance) yang

harus menonjol adalah pada kemampuan deteksi,

klasifikasi dan identifikasi yang harus bisa tampil

dengan cara real-time visual streaming pada suatu

situasi operasi atau insiden.

d) Memiliki kemampuan untuk secara tepat

mempersiapkan alokasi sumber daya internal dan

nasional yang dapat didayagunakan menjadi

kekuatan pertahanan nasional khususnya di

bidang sistem informasi.

e) Memiliki kemampuan pengolahan data yang akurat

dan tinggi dengan output berupa alternatif-

alternatif tindakan serta risiko-risikonya, sehingga

memudahkan pengambilan keputusan disaat

penting dan genting tersebut.

f) Mendukung kemampuan perang yang berbasis

nirmiliter karena perang tersebut lebih

mengemuka dibandingkan dengan perang yang

berbasis kekuatan militer dimasa mendatang.

g) Memiliki kemampuan penangkalan terhadap

gangguan serangan nirmiliter. Perang nirmiliter

sering tidak mudah untuk dideteksi dan sering kali

terlambat untuk diantisipasi.

h) Memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan

berbagai sistem informasi yang sudah ada di TNI

AL.

[99]

i) Sistem ini juga harus didukung dengan tersedianya

infrastruktur yang terintegrasi satu sama lain yang

memungkinkan terjadinya koneksi segenap

sumber daya yang berada di lingkungan TNI AL,

baik melalui jaringan komunikasi suara maupun

data.

2) Analisis IT dalam Perspektif Strategi Teknologi

Informasi dan Manajemen.

Analisa terhadap cara pandang terhadap Sistem

Informasi dan Manajemen, yang meliputi identifikasi

pada Sistem informasi dari perspektif teknis dan

pencapaian tujuan yang diinginkan/outcome, Pengertian

tentang Informasi, Sumber Informasi, Teknis Sistem

Informasi, Pengertian Sistem Informasi, Dimensi Sistem

informasi, Evaluasi aset komplementer yang dibutuhkan

bagi teknologi informasi agar dapat memberikan

manfaat dalam pencapaian tujuan yang diinginkan, dan

Sistem Informasi Operasional yang berfungsi sebagai

sarana penyebaran informasi dari pimpinan kepada staf

bawahan maupun sebaliknya. Setelah data direduksi dan

dikategorisasi adalah sebagai berikut:

a) TNI AL telah terbantu dengan berbagai Sistem

Informasi yang ada, oleh karena itu merasa bahwa

keberadaan dan peran sistem informasi sangat

penting bagi TNI AL.

b) TNI AL telah merasakan manfaat sistem informasi

dalam memberikan solusi atas permasalahan dan

memberikan nilai ekonomis namun menyarankan

untuk selalu dikembangkan dan ditingkatkan ke

solusi-solusi permasalahan lainnya yang belum

tercakup dalam sistem informasi yang telah ada.

c) Melalui fasilitas sistem informasi di berbagai

institusi, TNI AL telah mengakomodir aspek level

kepentingan manajerial (Informasi Strategis,

[100]

Taktis Maupun Operasional) dengan baik terutama

untuk membantu pengambilan keputusan.

d) Perlu meningkatkan dan memperluas sumber

informasi eksternal sebagai pelengkap dan

pendukung sumber informasi internal.

e) Sistem informasi TNI AL telah memenuhi

kebutuhan akan informasi rutin maupun informasi

insidentil dengan baik berupa data baik data teks

maupun data gambar/video dan suara.

f) Sistem informasi TNI AL telah memenuhi kriteria

teknis sistem informasi yaitu sebagai komponen

yang saling berhubungan, namun belum semua

jenis sistem informasi terhubung/terintegrasi

dengan baik, karena belum adanya Information

Technology Master Plan (ITMP) atau Grand Design

Sistem Informasi TNI AL.

g) Fungsi Informasi pada sistem informasi di TNI AL

masih belum seluruhnya sesuai dan belum

memenuhi kriteria informasi, sehingga masih

perlu adanya peningkatan dari aspek kelengkapan

data dan informasi, aspek bentuk informasi (audio,

visual, multimedia) serta aspek keterpaduan.

h) Pada dasarnya Sistem Informasi TNI AL telah

memenuhi kebutuhan kombinasi dari 3 elemen

yaitu manajemen, organisasi dan teknologi.

Keberadaan elemen-elemen tersebut tertuang

pada Struktur Organisasi, Job Description serta

pelaksanaan tugas dari setiap stakeholder di

jajaran TNI AL yang terkait dengan

penyelenggaraan Sistem Informasi TNI AL (seperti

Sopsal, Puskodal, Disinfolahtal, Diskomlekal,

Dissenlekal dan sebagainya). Namun masih adanya

duplikasi kewenangan dan tanggung jawab dalam

organisasi yang mengatur penggunaan sistem

informasi dalam menunjang tugas-tugas TNI AL.

[101]

i) Tujuan sistem informasi di TNI AL telah

memberikan dampak yang positif terhadap

peningkatan proses pengambilan keputusan,

peningkatan kinerja dan akhirnya dapat

meningkatkan profitabilitas organisasi.

j) Sistem informasi TNI AL sudah mampu

mengakomodasi penyebaran informasi untuk yang

bersifat rutin, namun belum berfungsi optimal

untuk informasi yang bersifat insidentil dan

memerlukan respon cepat.

k) Tingkat kenyamanan dalam menggunakan sistem

informasi sangat mudah dioperasikan dalam

pengiriman informasi dari komando atas sampai

satuan bawah.

l) Dalam beberapa bidang tugas, sistem informasi

mampu mendukung kebutuhan tugas maupun

operasi, namun secara keseluruhan belum mampu

mengakomodir kebutuhan tugas secara maksimal.

m) Untuk saat ini, Kondisi sistem informasi belum

mampu menyesuaikan dengan perkembangan

perangkat keras dikarenakan masih terkendala

dengan skala prioritas dibandingkan kebutuhan

bidang tugas yang lain dan faktor keterbatasan

anggaran untuk bidang teknologi informasi dan

SDM.

n) Media penyimpanan pada sistem informasi di TNI

AL saat ini digunakan sebatas untuk informasi

yang bersifat rutin.

o) Tingkat kecepatan pengolahan data relatif masih

rendah dikarenakan belum maksimalnya proses

otomatisasi menggunakan SI/IT dan masih banyak

informasi yang diperoleh serta diolah secara

manual.

p) Tingkat kecepatan sistem informasi dalam

mendeteksi kesalahan pemrosesan data

[102]

merupakan hal yang menjadi perhatian. Mengingat

deteksi kesalahan dalam logika pemrograman

sudah dilaksanakan pengecekan dan uji coba pada

tahap pembangunan sistem serta pembatasan

terhadap kemungkinan kesalahan yang dilakukan

oleh user juga sudah dilaksanakan, akan tetapi

kesalahan yang ditimbulkan akibat human error

oleh user masih sulit dideteksi secara cepat

sehingga masih perlu adanya pelaksanaan

pelatihan terhadap pengguna sistem informasi

guna mengurangi kesalahan tersebut.

q) Untuk saat ini, tingkat keamanan penyimpanan

data yang disimpan dalam sistem belum dapat

diukur secara jelas, hal ini dikarenakan untuk

tingkat kotama, banyak data yang disimpan oleh

masing-masing satker secara individu dan belum

terpusat pada sistem tertentu.

r) Tingkat kapasitas sistem informasi untuk

menyimpan data operasi sudah mampu memenuhi

harapan pengguna.

s) Jaringan untuk mendukung sistem informasi di TNI

AL sudah efisien dan efektif.

t) Kondisi jaringan sudah baik namun perlu

peremajaan dan peningkatan kapasitas untuk

mendukung sistem informasi operasional TNI AL.

u) Beberapa kendala pada Sistem Informasi Operasi

diantaranya adalah: 1) Belum adanya penggunaan

yang lebih mendalam dari sistem informasi ini

terhadap penyelenggaraan operasi di laut

dikarenakan belum sepenuhnya sistem berjalan

sesuai yang diharapkan karena masih dalam taraf

pengembangan. 2) Pemberian instruksi/komando

melalui Radio over Internet Protocol (RoIP)

terkendala pada sistem jaringan.

[103]

i. Analisis SWOT Terhadap IT TNI AL.

Analisa terhadap Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan

Ancaman terhadap kondisi TNI AL yang ada dan bagaimana

mengatasinya maka dilakukan dengan membandingkan

masing-masing komponen. Terlihat jelas solusi atau

strategi yang dihasilkan dari analisa SWOT yang mengarah

kepada penggunaan Teknologi Informasi dan

pengembangan SDM. Kata kunci dalam penggunaan

teknologi dan sistem informasi adalah pencapaian

efektifitas dan efisiensi operasional. Sasaran ini diperlukan

agar investasi IT dapat memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi organisasi TNI AL. Selanjutnya hasil analisa

dan pendefinisian SWOT TNI AL dapat dijadikan acuan

dalam menentukan kebijakan dan tahapan implementasi

pada proses pengembangan IT TNI AL.

Tabel 3.4. Analisa SWOT Terhadap TNI AL

ANALISA SWOT

Pada RENC

& BANG

TEKNOLOGI

INFORMASI TNI

AL

STRENGTH WEAKNESS

TNI AL mempunyai sistem alur

komando / komunikasi yang jelas

dan SDM nya mempunyai disiplin

yang tinggi dalam pelaksanaan

tugas

Anggaran belanja TNI AL

masih terfokus pada

peningkatan alutsista,

sedangkan peran TI belum

menjadi salah satu tiang

utama kekuatan TNI AL

Disinfolahtal mempunyai

kewenangan utama membangun

Sistem Informasi di seluruh TNI AL

Belum tersedianya

infrastruktur TI dan aplikasi

pendukungnya yang

mencukupi diseluruh TNI AL

Tersedianya support sumber daya

dari dalam dan luar negeri yang

mencukupi untuk membangun

seluruh sistem Informasi yang

dibutuhkan

Belum terbentuknya budaya

penggunaan TI pada

sebagian proses kerja TNI

AL, shg koordinasi antar unit

masih terkendala pd

kecepatan akses komunikasi

dan sharing data

[104]

Tersedianya dukungan politik dan

kebijakan dari pemerintah untuk

meningkatkan peran e-gov pada

seluruh instansi pemerintah sipil

dan militer

Terbatasnya kemampuan dan

wawasan SDM TNI AL dlm

bidang TI, karena sistem

rekruitmen SDM bidang TI

lebih banyak mengacu pada

penggunaan kekuatan untuk

sistem operasi milter

OPPORTUNITY STRATEGI S-O STRATEGI W-O

Perlunya

peningkatan

efesiensi dan

efektifitas

pelaksanaan

kegiatan pembinaan

dan penggunaan

kekuatan

Membangun rencana induk

pembangunan SI/TI baik sebagai

alat utama maupun alat bantu

komunikasi pembinaan dan

penggunaan kekuatan

Membangun aplikasi layanan

proses bisnis setiap unit dan

mengintegrasikannya sebagai

Sistem informasi manajemen

dan sistem informasi

eksekutif

Perlunya

peningkatan

intensitas

koordinasi yang

efisien untuk

meningkatkan

kemampuan

perencanaan,

pengawasan dan

pengambilan

keputusan

Menyusun ulang Visi, Misi

Disinfolahtal sebagai pengelola TI

di TNI AL dan merobah peran TI

dalam proses bisnis TNI AL

menjadi alat utama pembinaan dan

penggunaan kekuatan TNI AL

Membangun infrastruktur

jaringan untuk seluruh unit

pusat hingga kesatuan

terkecil

Peningkatan

efisiensi, efektifitas

dan akuntabilitas

pengelolaan

administrasi,

keuangan dan

logistik untuk

peningkatan

produktifitas dan

kesejahteraan SDM

Menyusun perencanaan strategis

dan anggaran belanja TI sesuai

Misi dan Visi baru TNI AL

Membuat perencanaan

kebutuhan SDM bidang TI

untuk seluruh unit TNI AL

sesuai rencana induk

pengembangan TI

[105]

Salah satu syarat

utama untuk

peningkatan

performance

institusi adalah

selalu terupdatenya

penggunaan sistem

dan teknologi

informasi terkini

Membangun sisdur dan kebijakan

keamanan penggunaan TI untuk

mengontrol jalannya semua sistem

sesuai standar yang ditetapkan

oleh panglima

Membangun jaringan

pendukung (vendor,

Perguruan tinggi dan

lembaga pemerintah terkait)

pengembangan TI yang kuat

dan berkelanjutan

THREAD STRATEGI S-T STRATEGI W-T

Semakin tingginya

intensitas perang

teknologi informasi

untuk mengacaukan

sistem pertahanan

lawan dan adanya

kejahatan dari

petualang didunia

maya (Cracker)

Perlunya dibangun infrastruktur TI

sebagai alat utama sistem senjata

perang cyber, baik sebagai alat

penyerang maupun sebagai alat

pertahanan dengan mengacaukan

alat komunikasi lawan

Membangun pemahaman

kepada pengambil kebijakan

anggaran negara tentang

adanya perang cyber dan

pentingnya perlindungan data

dan informasi militer dengan

memberikan perbandingan

skenario digunakan atau tidak

digunakannya peran TI sbg

salah satu tiang utama

pembangunan militer yang

modern

Dalam

perkembangan

teknologi perang

terbaru adalah

penggunaan

teknologi informasi

untuk mendahului

perang yang

sesungguhnya

untuk mengacaukan

sistem pertahanan

lawan

Perlunya dibangun sistem

keamanan TI yang handal dan

selalu terupdate mengikuti

perkembangan jaman untuk

melindungi data/informasi penting

Membangun pengetahuan

(knowledge) seluruh unit akan

pentingnya integrasi data

untuk memudahkan

koordinasi antar unit dan

mempercepat akses data

yang dibutuhkan

Semakin

berkembangnya

mesin perusak

data/informasi yang

Perlunya dibangun sistem backup

dan recovery data yang bisa di

gunakan lagi beberapa saat setelah

data center rusak, serta adanya

Membangun unit khusus

pengelolaan TI (semacam

cyber police di kepolisian)

dengan melibatkan

[106]

diciptakan oleh

kelompok / isntitusi

yang tidak

bertanggungjawab

(malware, spyware

dll)

sistem forensik data universitas dan lembaga

teknis pemerintah terkait

Adanya keinginan

pihak luar untuk

mencuri, merusak

data/informasi milik

TNI AL.

Perlunya dibangun infrastruktur

jaringan utama dan cadangan TI

yang tidak diketahui oleh umum

Sosialisasi bentuk ideal

budaya TI dan update

pengetahuan keamanan TI

pada semua tingkat personil

dalam bentuk seminar dan

massmedia

Sumber: Hasil Olah Data Penulis

j. Analisis Fungsi Bisnis Yang Diinginkan.

Fungsi bisnis utama dari TNI AL yag ada saat ini

seperti yang digambarkan pada diagram balok pada gambar

3.6 terdiri dari dua fungsi yaitu Intelijen dan Operasi. Dalam

pelaksanaan tugasnya Fungsi Intelijen harus mendapatkan

berbagai data dan informasi dan kemudian mengolahnya

menjadi informasi yang berguna bagi intelijen. Sesuai

dengan strategi W-T pada Analisa SWOT maka agar Fungsi

Intelijen dapat berjalan dengan baik maka perlu

ditambahkan suatu fungsi lain yaitu Fungsi pengolahan

informasi dan data atau disebut Fungsi Lahta, lihat Gambar

3.8.

Fungsi ini berperan membantu Fungsi Intelijen dalam

menjalankan tugasnya antara lain mengumpulkan data dari

berbagai sumber dan bentuk yaitu berupa data intelijen,

data pernika, radar, data ancaman dari serangan hacker

komputer dan virus, potensi maritim, hidrologi, cuaca dan

sebagainya kedalam database. Untuk mendapatkan

berbagai data Fungsi Infolahta selain melakukan

pengelolaan database juga mengintegrasikan berbagai input

data, sensor dari berbagai peralatan elektronika (Pernika)

antara lain radio dan radar di TNI AL dan sebagainya.

[107]

Dengan adanya penambahan Fungsi Infolahta maka

diharapkan kinerja Fungsi Penggunaan Kekuatan dapat

lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian fungsi bisnis utama akan terdiri dari

fungsi Infolahta, Fungsi Intelejen dan Operasi. Ketiga fungsi

ini adalah merupakan bagian terpenting pada kelompok

fungsi Penggunaan Kekuatan dalam pencapaian visi dan

misi TNI AL. Oleh karena itu kelompok fungsi ini perlu

mendapat perhatian dan menjadi prioritas dalam

pengembangan sistem informasi di TNI AL. Keberhasilan

dalam menjalankan fungsi utama sesuai dengan arah bisnis

TNI AL akan membuat TNI AL menjadi efektif dan efisien

dalam menjalankan tugasnya.

Fungsi ini berperan membantu Fungsi Intelijen dalam

menjalankan tugasnya antara lain mengumpulkan data dari

berbagai sumber dan bentuk yaitu berupa data intelijen,

data pernika, radar, data ancaman dari serangan hacker

komputer dan virus, potensi maritim, hidrologi, cuaca dan

sebagainya kedalam database. Untuk mendapatkan

berbagai data Fungsi Infolahta selain melakukan

pengelolaan database juga mengintegrasikan berbagai input

data, sensor dari berbagai peralatan elektronika (Pernika)

antara lain radio dan radar di TNI AL dan sebagainya.

Dengan adanya penambahan Fungsi Infolahta maka

diharapkan kinerja Fungsi Penggunaan Kekuatan dapat

lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian fungsi bisnis utama akan terdiri dari

fungsi Infolahta, Fungsi Intelejen dan Operasi. Ketiga fungsi

ini adalah merupakan bagian terpenting pada kelompok

fungsi Penggunaan Kekuatan dalam pencapaian visi dan

misi TNI AL. Oleh karena itu kelompok fungsi ini perlu

mendapat perhatian dan menjadi prioritas dalam

pengembangan sistem informasi di TNI AL. Keberhasilan

dalam menjalankan fungsi utama sesuai dengan arah bisnis

[108]

TNI AL akan membuat TNI AL menjadi efektif dan efisien

dalam menjalankan tugasnya.

Kelompok fungsi utama (Penggunaan Kekuatan) yang

seharusnya ada di TNI AL adalah:

1) Fungsi Pullahta, mengintegrasikan dan menghimpun

berbagai data dalam bentuk database untuk

keperluan Intelijen dan Komando. Fungsi ini menjadi

dasar untuk meningkatkan kinerja dari kelompok

Fungsi Penggunaan Kekuatan.

2) Fungsi Intelijen, berfungsi menangani proses

informasi intelijen mulai dari Penyelidikan,

Pengamanan dan Penggalangan. Fungsi ini mengolah

data yang dari Fungsi Infolahta menjadi informasi

berguna untuk kebutuhan intelijen.

3) Fungsi Operasi, berfungsi menjalankan fungsi

operasional TNI sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab TNI AL dalam menjaga dan mengamankan

wilayah laut Indonesia. Terdapat empat aktifitas pada

fungsi ini yaitu kegiatan Operasi Militer, Operasi Nir

Militer, Operasi Khusus, Oparsi & Latihan dan serta

Potensi Maritim. Ada tambahan fungsi baru pada

fungsi operasi yaitu Fungsi Operasi Nirmiliter. Fungsi

ini perlu ditambahkan agar TNI AL dapat

mengantisipasi ancaman dan perang informasi.

Penyusunan Kelompok Penggunaan Kekuatan beserta

fungsi-fungsi di dalamnya adalah sesuai dengan rencana

TNI AL untuk mendukung penerapan konsep C4ISR

(Command, Control, Comunication, Computer, Intelligence,

Surveilance & Reconaisance) dimasa mendatang.

Fungsi bisnis lainnya yang dikelompokkan menjadi

kelompok Pembinan Kekuatan terdiri dari Fungsi Logistik,

Fungsi Personalia dan Fungsi Keuangan), Kelompok

Administrasi dan Umum terdiri dari Fungsi Administrasi

dan Arsip, Fungsi Humas, Fungsi Hukum dan Fungsi

Pengelolaan Markas. Seluruh Kelompok Penggunaan

[109]

Kekuatan, Kelompok Pembinaan Kekuatan dan Kelompok

Administrasi dan Keuangan dibantu oleh Fungsi

Perencanaan dan diawasi kegiatannya oleh Fungsi

Pengawasan. Semua kelompok fungsi tersebut diatas

didukung oleh Fungsi Sistem dan Teknologi Informasi

seperti yang terlihat pada Gambar 3.8.

Gambar 3.8 Kelompok Fungsi Bisnis TNI AL yang Diinginkan

Sumber: Hasil Olah Data Penulis

k. Analisis Rantai Nilai Aktifitas Yang Diinginkan.

Sejalan dengan usulan penambahan fungsi organisasi

TNI AL tersebut di atas maka proses bisnis TNI AL secara

lengkap dapat digambarkan dengan diagram aktifitas rantai

nilai seperti pada Gambar 3.9 Aktifitas utama yang

diinginkan adalah inti dari seluruh kegiatan TNI AL.

Kelompok aktifitas ini merupakan kelompok kegiatan

Penggunaan Kekuatan yang terdiri dari aktifitas Pullahta,

Intelijen dan Operasi.

Aktifitas utama disusun sesuai dengan urutan proses

pelaksanaan kegiatan Operasi (proses bisnis) TNI AL.

[110]

Dimulai dengan Aktifitas Pullahta untuk mendapatkan data

dari segala unsur internal maupun eksternal baik berupa

data intelijen, pernika, komunikasi dan keamanan dan

ancaman informasi. Aktifitas ini juga berfungi menghimpun

data base dari informasi yang didapatkan tersebut. Data

yang terdapat di database Pullahta diolah oleh Intelijen

untuk keperluan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan

penggalangan. Informasi yang diolah oleh Intelijen

selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan

operasi. Rantai nilai mulai dari Aktifitas Pullahta sampai

kepada Operasi harus mendukung pencapaian misi TNI AL.

Oleh karena itu setiap aktifitas dari Pullahta, Intelijen dan

Operasi harus memberikan nilai bagi proses sebelum dan

sesudahnya. Kegagalan Fungsi pullahta dalam menyajikan

data yang diperlukan oleh Intelijen, demikian pula Intelijen

dan Operasi akan berakibat fatal terhadap pencapaian Misi

TNI AL. Aktifitas selain dari aktifitas tersebut di atas,

dikelompokkan sebagai aktifitas pendukung dan tidak

berhubungan dengan waktu (berurutan).

Gambar 3.9 Kelompok Rantai Nilai Aktifitas TNI AL yang Diinginkan

Sumber: Hasil Olah Data Penulis

[111]

l. Analisa terhadap Kerangka Sistem Informasi Operasi

TNI AL

Analisa terkait dengan kerangka sistem informasi

operasi TNI AL bila dikaitkan dengan perencanaan,

pembangunan dan pengembangan sistem operasi sudah

sesuai dengan tuntutan kebutuhan operasi TNI AL terhadap

sistem informasi yang tergelar di Mabes TNI AL, Mabes TNI

dan instansi non TNI dalam rangka mendukung pencapaian

tugas pokok dan sistem pertahanan negara di laut. Setelah

data direduksi dan dikatagorisasi adalah sebagai berikut:

1) Kerangka Sistem Informasi Operasi yang

diharapkan.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam konsep

Sistem Informasi TNI AL tersebut adalah: (1) Setiap

Platform adalah sensor (dilengkapi dengan sensor), (2)

Setiap sensor harus terjalin dalam suatu network. (3)

Pengurangan jumlah operasional platform berawak yang

disertai dengan penambahan jumlah operasional

platform tanpa awak. (4) Satu operator mampu

mengendalikan berbagai macam platform secara

bersamaan. (5) Mampu melaksanakan berbagai macam

tugas informasi (pengumpulan data, analisa data,

cyberspace, pernika, dll). (6) Memiliki suatu sistem data

link dan kemampuan command and control terhadap

unsur-unsur operasi. dan (7) Memiliki keunggulan dalam

peralatan dan teknologi cyberspace sebagai urat nadi

dalam sistem C4ISR.

Penerapan konsep sistem informasi ini di dalam

postur TNI AL pada prinsipnya bertujuan untuk

mendukung pembangunan Minimum Essential Force

[112]

(MEF) TNI AL, khususnya dalam mencapai efisiensi dan

efektifitas penyelenggaraan operasi.

Sistem Informasi Operasi untuk memiliki

kemampuan dalam mendapatkan/mengumpulkan data,

memproses dan menyimpan informasi serta

mendistribusikannya. Dalam tahap perencanaan ini

ditetapkan 3 arsitektur dari Sistem Informasi Operasi

yang akan diterapkan, yaitu (1) Arsitektur Sistem

Informasi Operasi Armada. (2) Arsitektur Sistem

Informasi Operasi Tempur. dan (3) Arsitektur Sistem

Pusat Informasi Operasi.

2) Kebutuhan Sistem Informasi Operasi TNI AL.

a) Mendukung Operasi.

b) Mendukung Keunggulan Strategis.

c) Mengefisiensikan dan mengefektifkan penggunaan

alutsista yang terbatas dengan memberdayakan

potensi maritim.

d) Dengan sistem informasi yang terintegrasi satu

sama lain untuk memudahkan pengambilan

keputusan manajerial dan pengawasan.

e) Kemudahan dalam komando dan kendali.

f) Mempermudah penyebaran informasi dan

komunikasi dari hasil pengamatan dan pengintaian

dalam menjaga daerah perbatasan. Sehingga

management sistem pertahanan dapat terintegrasi

dalam bentuk kemampuan monitoring situasi

secara real time.

3) Tujuan dan Sasaran Sistem Informasi Operasi TNI

AL.

a) Tujuan Sistem Informasi Operasi, meliputi: (a)

Sistem Informasi digunakan untuk memantau gelar

unsur-unsur operasi dan pangkalan serta gelar

kekuatan asing maupun kontak kapal dan Pesud.

[113]

b) Sistem Informasi digunakan dalam portal

information sharing yang digunakan untuk

pembagian informasi bidang Kamla antara Satwah

dengan Puskodal TNI AL. (c) Sistem Informasi

digunakan sebagai gelar Video Conference antara

Pangkalan TNI AL dengan Kotama TNI AL dan

Mabesal maupun dengan Mabes TNI. (d) Sistem

Informasi digunakan untuk pemantauan situasi

menggunakan CCTV pangkalan. (e) Sistem

Informasi digunakan untuk berkoordinasi maupun

pemberian instruksi/komando melalui Radio over

Internet Protocol (ROIP). dan (f) Memberikan

pertimbangan strategis dan taktis kepada

pimpinan secara cepat, tepat dan akurat sehingga

dapat mengambil tindakan dan keputusan strategis

maupun taktis secara cepat dan tepat guna

mendukung pelaksanaan SPLN.

c) Sasaran Sistem Informasi Operasi adalah: (a)

Peningkatan kemampuan mendapatkan informasi

intelijen, (b) Peningkatan hubungan kerjasama

dengan instansi lain terkait, (c) Peningkatan

kemampuan komando dan patrol, (d) Peningkatan

kemampuan mendapatkan data potensi maritim,

dan (e) Peningkatan kualitas data operasional.

m. Analisa Dampak dan Pengaruh Sistem Informasi

Terhadap Pertahanan Negara Di Laut.

Analisa terhadap dampak sistem informasi dan

pengaruh sistem informasi terhadap Strategi pertahanan

Negara di Laut serta peran sistem informasi yang tergelar di

lingkungan TNI AL dalam mendukung pertahanan negara di

laut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengembangan Sistem Informasi operasi TNI AL

yang baik dan terintegrasi dengan sistem informasi

ekternal akan dapat meminimalkan risiko ancaman

[114]

(ancaman terhadap tindak pelanggaran hukum,

ancaman tindak kekerasan di laut dan ancaman

keamanan navigasi/pelayaran) serta mempunyai

dampak penindakan secara cepat, tepat dan akurat

terhadap strategi pertahanan negara di laut.

2) Perkembangan dari kemajuan Sistem Informasi

tidak mempengaruhi penyelenggaraan Strategi

Pertahanan Negara di Laut, namun kemajuan

sistem informasi membawa perubahan pada

Postur Militer. Berkembangnya Sistem Informasi,

maka muncul ancaman perang secara “maya”,

sehingga perlu adanya perubahan postur militer

dalam penyelenggaraan strategi dalam

penyelenggaraan Pertahanan Negara di Laut.

3) Penyelenggaraan Sistem Informasi saat ini

berbasis pada Teknologi Informasi dan Komputer

(TIK), di sisi lain Komando dan Kendali bersandar

pada infrastruktur komunikasi dan komputer guna

memperoleh informasi dimana dalam strategi

militer keunggulan informasi yang didukung

dengan Sistem Informasi yang handal merupakan

aset yang strategis untuk memenangkan suatu

pertempuran. Dengan demikian, peranan Sistem

Informasi sangat berpengaruh terhadap

terlaksananya strategi pertahanan negara

termasuk strategi pertahanan negara di laut.

4) Bila sistem informasi kuat dan aman maka akan

mampu meminimalisir risiko-risiko dan ancaman-

ancaman yang selama ini ada, dengan demikian,

pelaksanaan strategi Pertahanan Negara di laut

bisa didukung dengan sistem informasi yang tepat,

akan mampu untuk melakukan pengendalian laut

(sea control) sekaligus menjamin keunggulan

udara (air superiority);

[115]

5) Sistem informasi telah membawa sistem

pertahanan negara di laut menjadi tergantung

pada peralatan perang dengan teknologi

elektronik, komputerisasi dan informasi sehingga

delivery means dalam sebuah operasi militer pun

sangat bergantung kepada sharing informasi

dimana dan kapan pun informasi tersebut

dibutuhkan. Pelaksanaan pertahanan laut pun

dituntut untuk tidak dilaksanakan sendiri,

sehingga TNI dalam hal ini diharapkan mengikuti

perkembangan pertahanan dengan efektivitas

operasi terpadu. Teknologi informasi elektronik

dan komputerisasi bersinergi dengan teknologi

militer dimana membuat suatu lingkungan

peperangan dalam bentuk yang sangat berbeda,

baik dari segi manajemen pertempuran, komando,

kendali, komputer, komunikasi, intelijen,

pengamatan dan pengintaian (K4IPP) menjadi

suatu kepentingan utama.

I. Tahapan Pembangunan dan Langkah Implementasi

Teknologi Informasi TNI AL.

1. Strategi Pembangunan Sistem dan Teknologi Informasi

Perencanaan Sistem dan Teknologi Informasi TNI AL,

dibagi dalam tiga tahapan strategi pembangunan, yaitu:

a. Strategi Pembangunan Sistem Informasi

Mendiskripsikan informasi-informasi apa saja yang

dibutuhkan oleh organisasi, baik yang menyangkut

kebutuhan operasional maupun kebutuhan manajemen

dengan dimensi yang luas. Hal ini direpresentasikan dengan

pembangunan aplikasi-aplikasi sistem informasi yang

dibutuhkan.

[116]

b. Strategi Pembangunan Teknologi Informasi

Mendiskripsikan teknologi informasi yang

dibutuhkan meliputi perangkat keras, perangkat lunak

sistem, basis data serta perangkat jaringan komputer dan

komunikasi yang harus tersedia untuk menghasilkan

teknologi informasi yang dibutuhkan oleh TNI AL. Strategi

ini diperlukan untuk menyiapkan sarana yang mendukung

berlangsungnya kegiatan proses bisnis TNI AL dan

interaksi antara fungsi bisnis yang ada.

c. Strategi Manajemen Sistem dan Teknologi Informasi

Mendiskripsikan tentang pengelolaan seluruh

sumber daya TIK meliputi pengembangan organisasi Lahta,

sumber daya manusia dan berbagai faktor lainnya yang

berkaitan dengan penerapan sistem informasi yang

dibangun.

2. Langkah Implementasi Teknologi Informasi

Hasil yang diperoleh pada kegiatan pengembangan IT

TNI AL ini perlu dikembangkan lebih jauh dalam ITMP Matra

Laut seperti yang dikembangkan pada Architecture Framework

Departemen Pertahanan di AS (DODAF). Oleh karenanya

diperlukan suatu kegiatan lanjutan untuk mengembangkan

ITMP TNI-AL secara menyeluruh.

Perlu diselenggarakan pengembangan prosedur dilihat

dari berbagai sudut Langkah Implementasi Teknologi

Informasi pandangan pengendalian internal/ umum.

Pengembangan ini didasarkan pada perbandingan antara

kondisi terkini (eksisting), kondisi yang diharapkan, dan

kondisi ideal yang bersandar pada standar CobiT.

Salah satu kunci sukses perencanaan SI di TNI AL,

hendaknya mencakup seluruh proses bisnis dalam organisasi

TNI-AL yang mengacu kepada Pembinaan Kekuatan

(BINKUAT) dan Penggunaan Kekuatan (GUNKUAT). Saat ini

perencanaan ITMP di TNI AL belum mencakup seluruh unit

[117]

kerja, sehingga ada dua sistem yang berjalan. Secara umum

informasi yang dihasilkan dari unit kerja-unit kerja yang

diobservasi telah sesuai dengan harapan, tetapi ditemukan

masalah berkenaan dengan konsolidasi informasi level

korporasi karena ketiadaan integrasi data antara unit kerja.

Untuk mendapatkan manfaat yang maksimum,

diperlukan pengembangan ITMP secara menyeluruh di semua

unit kerja TNI AL, yang berujung pada integrated dashboard

untuk KSAL. Pengembangan sistem dilakukan dengan

tahapan sebagai berikut:

Gambar 3.10 Tahapan Pengembangan Sistem

Sumber: Hasil Olah Data Penulis

[118]

4 PERAN COBIT DALAM

PERANCANGAN SISTEM DAN

TEKNOLOGI INFORMASI TNI AL

[119]

BAB 4

PERAN COBIT DALAM PERANCANGAN

SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI TNI AL

A. Peran CobiT dalam Perancangan Teknologi Informasi TNI

AL

Informasi telah menjadi aset penting bagi

perusahaan/organisasi sehingga pengelolaannya (penyimpanan,

penggunaan, pengklasifikasian, penghapusan) menjadi perhatian

penting bagi manajemen perusahaan. Sementara IT berperan

dalam mendukung pengelolaan informasi, dan lebih jauh lagi

peran teknologi informasi telah menjadi bagian tak terpisahkan

bagi perusahaan (organisasi).

Pengelolaan informasi dengan teknologi informasi secara

efektif dan efisien adalah penting bagi organisasi. Di sisi lain,

perusahaan ingin mendapatkan value dari investasi teknologi

informasi, termasuk: meminimalisir risiko, dan biaya yang optimal

dari penggunaan teknologi informasi. Untuk memenuhi tujuan

tersebut, perusahaan membutuhkan tata kelola teknologi

informasi yang baik dan membantu dalam penataan, pengarahan

dan pengelolaan teknologi informasinya. Kerangka kerja

terstandar dapat digunakan untuk memastikan value dapat

dicapai oleh perusahaan melalui pengelolaan teknologi

informasinya. Kerangka kerja CobiT dapat digunakan untuk

kebutuhan tersebut, dan mengacu pada Tuttle dan Vandervelde

(Tuttle, 2007:240-263), kerangka kerja CobiT dapat dijadikan

sebagai referensi kontrol internal dalam pengelolaan teknologi

informasi di organisasi.

Kerangka kerja CobiT 5 menyediakan kerangka kerja tata

kelola teknologi informasi (TI) yang komprehensif sehingga dapat

membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dan

menyampaikan value bagi pemangku kepentingan (stakeholder)

melalui penataan, pengarahan, dan pengelolan teknologi

informasi secara efektif. Dengan demikian, kerangka kerja

[120]

tersebut, membantu penyampaian value melalui penyampaian

manfaat, sembari meminimalisir risiko dalam pengelolaan

teknologi informasi. Kerangka kerja tersebut berperan sebagai

referensi tata kelola teknologi informasi terstandar, yang

dapat digunakan organisasi TNI AL dalam menata, mengarahkan

dan mengelola teknologi informasinya. Melalui produknya, CobiT

5 secara komprehensif dapat membantu organisasi TNI AL dalam

penyampaian value dari teknologi informasi terhadap pemangku

kepentingan (stakeholder). Peran tersebut diperkuat melalui lima

prinsip CobiT 5 yang menunjukkan pentingnya menggunakan

kerangka kerja dalam pengelolaan teknologi informasi, termasuk

faktor pendukung pengelolaan teknologi informasi yang

direpresentasikan dalam tujuh kategori enabler.

Pada sub bagian ini adalah pembahasan tentang penerapan

untuk tiap prinsip CobiT 5 yang mencakup: a. Meeting

Stakeholder Needs (penyesuaian terhadap kebutuhan); b.

Convering the Enterprise End - to - End (Mengintegrasi dan

Mengakomodasi); c. Applying a Single Integrated Framework

(Penggunaan sebuah framework yang terintegrasi); d. Enabling a

Holistic Approach (Pendekatan menyeluruh); e. Separating

Governance from Management (Tegas antara Tata Kelola and

Manajemen).

1. Meeting Stakeholder Needs (penyesuaian terhadap

kebutuhan).

CobiT 5 menyediakan proses teknologi informasi yang

menyeluruh yang dikelola dan didukung melalui enabler-nya

dalam upaya penyampaian value dari teknologi informasi

kepada pemangku kepentingan (stakeholder). Organisasi TNI

AL dapat menggunakan kerangka kerja CobiT 5 dalam

menerjemahkan tujuan organisasinya ke tujuan teknologi

informasi, karena kerangka kerja tersebut menyediakan

penerjemahan tujuan organisasi ke tujuan teknologi informasi

sehingga diketahui kategori enabler apa yang dapat membantu

kesuksesan dalam pengelolaan teknologi informasi sehingga

[121]

dapat memberikan value kepada pemangku kepentingan

(stakeholder).

Pada organisasi TNI AL, akusisi dan implementasi

teknologi informasi belum sepenuhnya diarahkan ke tujuan

organisasi. Keberlanjutan dari pembangunan, pengembangan,

dan implementasi teknologi informasi membutuhkan

pengelolaan yang berkelanjutan agar dapat diarahkan kepada

tujuan organisasi dan lebih jauh memberikan value terhadap

pemangku kepentingan. Dengan demikian, dalam mendukung

pengembangan teknologi informasi, CobiT 5 dapat digunakan

oleh organisasi TNI AL untuk pemenuhan kebutuhan

stakeholder dalam perolehan value dari teknologi informasi

yang diinvestasikan. Peran CobiT 5 tersebut - melalui prinsip

ke I, secara generik terlihat pada Gambar 4.1.

[122]

Gambar 4.1 Cobit 5 Menterjemahkan ke Tujuan Organisasi Sumber: Teknologi Informasi (ISACA, 2013)

2. Covering the Enterprise End-to-End (Mengintegrasi dan

Mengakomodasi).

CobiT 5 mengintegrasikan teknologi informasi pada

organisasi TNI AL, dengan cara: 1) Mengakomodasi seluruh

fungsi dan proses yang terdapat pada TNI AL, CobiT 5 tidak

hanya fokus pada “fungsi teknologi informasi”, namun

termasuk pada pemeliharaan informasi dan teknologi terkait

sebagai aset layaknya aset-aset teknologi informasi yang

terdapat di TNI AL. 2) Mengakomodasi seluruh pengguna

sistem informasi operasi, fungsi sistem informasi operasi dan

proses yang relevan dengan keamanan informasi. Pada

[123]

penelitian ini, hadirnya kerangka sistem informasi Operasi

berfungsi untuk mengintegrasi dan mengakomodasi

kepentingan Operasi di seluruh unit kerja di TNI Angkatan

Laut.

3. Applying a Single Integrated Framework (Penggunaan

sebuah framework yang terintegrasi).

Ada beberapa standar dan best practices yang

berhubungan dengan teknologi informasi, masing-masing

menyediakan panduan dalam sebuah bagian dari aktivitas

teknologi informasi. CobiT 5 adalah sebuah kerangka tunggal

dan terintegrasi, karena:

a. CobiT 5 selaras dengan standar dan kerangka kerja lain

yang relevan dan terbaru, dan hal tersebut

memungkinkan perusahaan menggunakan COBIT 5

sebagai kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen

secara menyeluruh dan terintegrasi.

b. CobiT 5 sangat lengkap menjangkau semua lingkup

Operasi TNI AL, menyediakan dasar untuk secara efektif

mengintegrasikan kerangka kerja, standar, dan praktik

lain yang telah digunakan.

c. CobiT 5 menyediakan sebuah arsitektur sederhana

untuk menyusun bahan panduan dan menghasilkan

produk yang konsisten.

d. CobiT 5 mengintegrasikan semua pengetahuan

sebelumnya yang terpisah dalam kerangka ISACA yang

berbeda-beda. ISACA sebelumnya telah mengembangkan

beberapa kerangka kerja seperti CobiT, ValIT, RiskIT,

BMIS, ITAF, dan lain-lain. CobiT 5 mengintegrasikan

semua pengetahuan tersebut.

e. Pada penelitian digunakan penjabaran kontrol Objectif

CobiT 5 tentang Manajemen Risiko untuk melakukan

Identifikasi Risiko terhadap Aset teknologi informasi di

TNI AL. Untuk mempertajam hasil Identifikasi digunakan

juga standar ISO 27001.

[124]

4. Enabling a Holistic Approach (Pendekatan menyeluruh).

Kondisi teknologi informasi terkini di organisasi TNI AL,

diketahui, bahwa 1) Strategi untuk arah pengembangan

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah direncanakan,

namun belum dikomunikasikan dan dikelola dengan baik

dikarenakan kurangnya arahan yang berkelanjutan dari

manajemen tingkat atas terkait dengan pengembangan

teknologi informasi. 2) Pengelolaan sumber daya memiliki

prosedur yang baku formal, namun belum spesifik diarahkan

terhadap dukungan pengelolaan Proses teknologi informasi

dikarenakan tour of duty, dan tour of area.

Pendekatan ini dilakukan dengan menemukan

permasalahan dan mencari solusinya sebagai saran

pengembangan. Berikut akan dijabarkan tujuh kategori pemicu

(enabler), sebagai berikut:

a. Prinsip, Kebijakan, dan Kerangka Kerja, merupakan

sarana untuk menerjemahkan kebiasaan-kebiasaan yang

diinginkan menjadi suatu panduan praktik untuk

manajemen sehari-hari, namun belum ada kebijakan

sistem keamanan pengelolaan teknologi informasi.

b. Proses, menjelaskan serangkaian aktifitas dan praktik

yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu dan

menghasilkan output dalam mendukung pencapaian

tujuan teknologi informasi secara menyeluruh.

c. Struktur Organisasi, merupakan kunci untuk

pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Dalam

kaitan ini, kondisi teknologi informasi terkini di

organisasi TNI AL, yaitu a) Alur komunikasi informasi

dari satker/kotama ke satker pelaksana masih kurang

lancar sehingga pengiriman informasi menjadi

terhambat. b) Koordinasi dan komunikasi masih banyak

menggunakan cara manual sehingga kurang efektif dan

efisien.

d. Budaya, Etika, dan Kebiasaan, sering diremehkan sebagai

salah satu kunci sukses dalam aktivitas tata kelola dan

[125]

manajemen. Dalam kaitan ini, kondisi teknologi

informasi terkini di organisasi TNI AL adalah kurang

cepatnya personel untuk melapor karena kurang

tersedianya form laporan secara on-line.

e. Informasi, menyebar keseluruh organisasi dan termasuk

semua informasi yang dihasilkan dan digunakan oleh

perusahaan. Informasi dibutuhkan untuk menjaga agar

perusahaan dapat berjalan dan dikelola dengan baik.

Dalam kaitan ini, kondisi teknologi informasi terkini di

organisasi TNI AL, diantaranya adalah: kurangnya

informasi tentang spesifikasi dan harga barang yang

dibutuhkan dan belum banyak dukungan teknologi

informasi yang optimal.

f. Layanan, Infrastruktur, dan Aplikasi, termasuk

infrastruktur, teknologi, dan aplikasi yang menyediakan

layanan dan pengolahan teknologi informasi bagi

perusahaan. Dalam kaitan ini, kondisi teknologi

informasi terkini di organisasi TNI AL, diantaranya

adalah: a) Kurangnya sarana dan prasarana teknologi

informasi, b) Belum terpasangnya jaringan komunikasi

di seluruh Badan Keuangan yang ada di TNI AL, c) Akses

internet yang ada lambat dan sering putus, d) Tidak

tersedianya jaringan komunikasi data atau LAN dengan

unit lain, e) Jaringan LAN yang ada di satker/kotama luar

Mabesal tidak terhubung on-line dengan LAN Mabes TNI

AL, f) Di beberapa unit kerja, g) server tidak beroperasi

24 jam, Belum adanya infrastruktur dan aplikasi

teknologi informasi untuk menerima dan mengolah data

informasi sistem pelaporan, h) Sistem komunikasi Single

Site Band (SSB) terkendala cuaca, i) Masih kurangnya

jaringan teknologi informasi yang tergelar di lingkungan

TNI AL, j) Peralatan V-Sat belum digunakan secara

optimal, k) Penggunaan media komsat dirasa kurang

secure, l) Kurang besarnya bandwidth untuk

upload/Download data, m) Belum adanya interkoneksi

[126]

data secara optimal, n) Aplikasi yang ada sekarang belum

berjalan secara optimal, Data tidak akurat dan tidak real

time, o) Belum ada aplikasi yang tepat dalam

pengoptimalan tugas di masing-masing satuan kerja, p)

Aplikasi pengolahan data intelijen masih belum

sempurna, q) Masih kurangnya aplikasi pendukung pada

setiap satuan kerja, r) Belum adanya aplikasi sistem

informasi yang memungkinkan adanya pertukaran data

secara tepat akurat dan aman, dan s) Pengelolaan data

rata-rata belum menggunakan aplikasi.

g. Manusia, Kemampuan, dan Kompetensi, berhubungan

dengan manusia dan diperlukan untuk keberhasilan

semua aktivitas dan untuk menentukan keputusan yang

tepat serta untuk mengambil tindakan korektif. Terkait

dengan hal ini, kondisi teknologi informasi terkini di

organisasi TNI AL, diantaranya adalah: a) Kurang

cepatnya personel untuk melapor ke komando atas

karena kurang tersedianya form lapor secara on line

dalam suatu sistem. b) Kemampuan SDM belum

memadai atau kurang jumlahnya. c) Kurang cepatnya

personel untuk melapor karena kurang tersedianya

sarana teknologi informasi secara on-line pada setiap

satuan kerja. d) SDM teknologi informasi masih belum

mencukupi pada level satuan kerja terendah sampai

dengan level yang lebih tinggi. dan e) Kemampuan SDM

teknologi informasi yang belum merata.

5. Separating Governance from Management (Tegas antara

Tata Kelola dan Manajemen).

Kerangka CobiT 5 memuat suatu perbedaan yang jelas

antara tata kelola dan manajemen. Dua disiplin yang berbeda

ini juga meliputi aktivitas yang berbeda, memerlukan struktur

organisasi yang berbeda dan melayani tujuan yang berbeda

pula. Kunci perbedaan antara tata kelola dan manajemen

menurut CobiT 5 adalah:

[127]

a. Tata kelola menjamin kebutuhan stakeholder, kondisi-

kondisi, dan pilihan-pilihan selalu dievaluasi untuk

menentukan tujuan organisasi yang seimbang dan

disepakati untuk dicapai, menentukan arah melalui

penentuan prioritas dan pengambilan keputusan, dan

memantau pemenuhan unjuk kerja terhadap tujuan dan

arah yang disepakati. Tanggung jawab tata kelola yang

lebih spesifik dapat didelegasikan kepada sebuah

struktur organisasi khusus pada sebuah tingkatan yang

lebih memerlukannya, biasanya pada organisasi yang

besar dan kompleks.

b. Manajemen bertugas untuk merencanakan, membangun,

menjalankan, dan memantau aktivitas dalam rangka

penyelarasan dengan arah perusahaan yang telah

ditentukan oleh badan pengelola (tata kelola), untuk

mencapai tujuan organisasi TNI AL.

Berdasarkan definisi tata kelola dan manajemen, jelas

terlihat bahwa keduanya meliputi aktivitas-aktivitas yang

berbeda dengan tanggung jawab yang berbeda. Bagaimanapun

juga, berdasarkan peranan tata kelola untuk mengevaluasi,

mengarahkan, dan memantau diperlukan suatu interaksi

antara tata kelola dan manajemen untuk menghasilkan sistem

tata kelola yang efektif dan efisien. Terkait dengan hal ini,

kondisi teknologi informasi terkini di organisasi TNI AL,

terdapat beberapa poin yang menggambarkan status

ketersediaan kontrol internal pengembangan teknologi

informasi yang mencakup beberapa poin sebagai berikut:

a. Tumpang tindih kepentingan terkait pengembangan

teknologi informasi, yang terutama disebabkan oleh: a)

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan

(stakeholder); b) Kurangnya pemahaman akan dukungan

teknologi informasi terhadap strategi organisasi.

Kurangnya ketersediaan kontrol internal terlihat dari

pengembangan dan implementasi teknologi informasi

[128]

yang berulang dan redundan, terutama yang berkaitan

dengan fungsi operasi dalam organisasi TNI AL.

b. Minimnya keberlanjutan dari penerapan teknologi

informasi, yang terutama disebabkan oleh: a) Kendala

teknis implementasi; b) Pergantian kepemimpinan; c)

Tren teknologi informasi; d) Kurangnya pemantauan dan

evaluasi teknologi informasi. Kurangnya ketersediaan

kontrol internal terlihat dari proyek teknologi informasi

yang terbengkalai, dan pengadaan teknologi informasi

yang belum terarah.

Berdasarkan Tata Kelola di CobiT 5, Hal ini terjadi

karena tidak mematuhi domain EDM, Process Reference Model

di Cobit 5 membagi pelaksanaan proses yang berhubungam

dengan teknologi informasi dan aktifitas dari Organisasi dalam 2

area yaitu, Governance dan Manajemen. Governance

merupakan tata kelola yang memastikan bahwa tujuan organisasi

dapat dicapai dengan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan,

kondisi & pilihan stakeholder, menerapkan arah melalui prioritas

& pengambilan keputusan terhadap arah & tujuan yang telah

disepakati. Tata Kelola adalah tanggung-jawab dari dewan direksi

dibawah kepemimpinan ketua. Sedangkan management adalah

terkait perencanaan, membangun, menjalankan & memonitor

aktivitas yang sejalan dengan arah yang telah ditetapkan untuk

mencapai tujuan organisasi. Manajemen menjadi tanggung jawab

eksekutif manajemen dibawah pimpinan CEO (Chief Executive

Officer) atau Direktur Utama.

Tata Kelola memastikan bahwa kebutuhan stakeholder,

kondisi & pilihan telah di-evaluasi (evaluate) secara seimbang

dan sejalan dengan tujuan organisasi yang hendak dicapai;

pengarahan (direct) dalam bentuk penyusunan prioritas &

pengambilan keputusan; pengawasan (monitor) performa dan

kepatuhan terhadap arahan dan tujuan organisasi.

[129]

B. Tata Kelola Teknologi Informasi TNI AL.

Pengembangan prosedur perlu diselenggarakan dari

berbagai sudut pandangan pengendalian internal/umum.

Pengembangan ini didasarkan pada perbandingan antara kondisi

teknologi informasi terkini di organisasi TNI AL (eksisting),

kondisi yang diharapkan, dan kondisi ideal yang bersandar pada

standar CobiT. CobiT 5 memiliki lima cakupan domain, yaitu; 1)

Evaluate, Direct, and Monitor (EDM); 2) Align, Plan, and

Organize (APO); 3) Build, Acquire and Implement (BAI); 4)

Deliver, Sevice, and Support (DSS); 5) Monitor, Evaluate, and

Assess (MEA).

Berdasarkan CobiT, perlu dilakukan tindakan-tindakan

sebagai berikut sebagai realisasi dari tahap pertama (persiapan):

1. Pengendalian Perspektif Manajemen

a. Pengembangan prosedur pembatasan akses,

pemeliharaan aset, dan lainnya.

b. Sosialisasi roadmap (perencanaan pengembangan sistem

baru berikut pendanaan) kepada unit kerja terkait.

c. Pembentukan komite pengarah (steering committee).

2. Pengendalian Manajemen Pengembangan Sistem.

a. Pemberlakuan prosedur tes kelayakan system.

b. Pengembangan prosedur pengembangan sistem dan

sosialisasi kepada unit kerja terkait.

3. Pengendalian Manajemen Sumber Data.

a. Pembentukan personil DA dan DBA.

b. Pertanggungjawaban integritas data.

c. Implementasi arsitektur desentralisasi dan integrasi

data/aplikasi/database

d. Implementasi DRS (Data Repository System).

4. Pengendalian Manajemen Operasi.

a. Pengembangan prosedur pendayagunaan sumber daya

informasi (hardware, software, netware, brainware) dan

pembagian tugas yang baik.

b. Pengaturan Service Level Agreements (SLA).

[130]

c. Pengembangan kepustakaan file (file library) yang

bersifat soft copy dan hard copy.

d. Pembentukan fungsi help desk.

e. Perencanaan pengembangan kapasitas data (capacity

planning) dan sosialisasi kepada unit kerja terkait.

f. Pengaturan/pengembangan mekanisme outsource.

5. Pengendalian Manajemen Keamanan.

a. Pengembangan kebijakan pengamanan TI (IT Security

Policy).

b. Pembentukan divisi/personil keamanan TI.

c. Pengendalian anti virus.

6. Pengendalian Manajemen Akhir (Backup).

a. Pengembangan mekanisme dan prosedur backup.

b. Implementasi mekanisme backup secara menyeluruh.

7. Pengendalian Manajemen Mutu.

a. Pembentukan divisi QA dan pembakuan prosedur.

b. Pelatihan standar dan prosedur QA.

8. Pengendalian Hasil Keluaran. Pengembangan sistematika

pelaporan (hard copy dan soft copy)

9. Pengendalian Data/File/Database. Pengembangan

prosedur pembatasan akses terhadap software dan

data/file/ database.

10.Pengendalian Komunikasi Aplikasi. Pengembangan

prosedur pembatasan akses terhadap hardware dan

netware.

Berdasarkan pemahaman terhadap kebutuhan

pengembangan teknologi informasi di organisasi TNI AL, maka

kebijakan yang direkomendasikan dalam konteks untuk

meningkatkan pengelolaan Proses Teknologi Informasi (TI) agar

dapat mendukung Sasaran Strategis Pertahanan Negara, yang

mencakup: Pertama, Terselenggaranya Strategi Penangkalan

Pertahanan Negara yang diwujudkan dalam Sistem Informasi

Pertahanan untuk menangkal segala bentuk ancaman berdimensi

globalisasi dan teknologi. Konsep penangkalan dibangun dan

dikembangkannya Sistem Informasi Pertahanan yang

[131]

mengedepankan fungsi pertahanan nir militer sebagai satu

kesatuan pertahanan yang terintegrasi secara menyeluruh;

Kedua, Terselenggaranya Pertahanan Negara yang diwujudkan

dalam Cyber Power System untuk menangani ancaman nir militer.

Ancaman berdimensi globalisasi dan teknologi ini tidak berbentuk

fisik sehingga dalam penanganannya menggunakan pendekatan

kekuatan pertahanan yang bersifat soft-power.

Berdasarkan analisis kondisi terkini dalam bentuk tingkat

kemampuan, rekomendasi mengenai peningkatan pengelolaan

proses TI diberikan utamanya berkaitan dengan:

1. Restrukturisasi organisasi IT dapat mengacu best practice

(Sarno, 2009:3) penyusunan organisasi TI berdasarkan

kerangka kerja terstandar seperti dalam Bon et al.

(Foundation of IT Service Management based on ITIL V3,

2007) untuk memberikan gambaran struktur organisasi

penyedia layanan ITI; maupun berdasarkan artikel ilmiah

terkait pengembangan struktur organisasi TI, seperti

Mahoney & Young (2012) yang menggaris bawahi tiga

prinsip utama dalam pengembangan organisasi TI,

mencakup: line management roles and structures, delivery

roles and structures, dan governance roles and structures;

serta Hanover Research (2010) yang memberikan

gambaran struktur organisasi fungsional, divisional,

regional, hingga matriks] dengan mengakomodasi

kebutuhan organisasi TNI AL akan dukungan TI dalam

proses bisnisnya.

2. Pendefinisian peran dan tanggung jawab pengelolaan TI

dapat mengacu pada standar pengelolaan TI, seperti: CobiT

(IT Governance Institute, 2007) dan ITIL (Bon, J.v. et al,

2007).

3. Pembentukan rencana strategi SI/TI jangka panjang dan

jangka menengah (dapat mengacu kerangka pengembangan

strategi IT) (Ward, J. & Peppard, J., 2002) agar

pengembangan teknologi informasi dapat diarahkan

terhadap pencapaian tujuan organisasi.

[132]

C. Pembuatan Kerangka Teknologi Informasi TNI AL.

Untuk memudahkan keterkaitan antara literatur/tinjauan

pustaka dengan pembahasan dalam penyusunan konsep kerangka

teknologi informasi TNI AL maka akan diilustrasikan pada bagan

Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Konseptual Pembuatan Kerangka IT TNI AL

Sumber: Hasil Olah Data Penulis

Kerangka teknologi informasi yang dibuat harus mewadahi

kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dalam

operasi di organisasi TNI AL dengan mempertimbangkan saran

perbaikan dan aspek pengembangan teknologi informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan dan

rekomendasi kebijakan pengembangan teknologi informasi

berdasarkan CobiT, dapat digambarkan kerangka teknologi

informasi TNI AL pada Gambar 4.3.

Ada beberapa bagian utama dari kerangka teknologi

informasi TNI AL, yaitu a. Sistem Informasi Armada, b. Sistem

[133]

Informasi Tempur, c. Pusat Sistem Informasi, d. Tata Kelola

Proses teknologi informasi, e. Manajemen Pengumpulan Data dan

f. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. Bagian-bagian

tersebut saling terhubung (integrity) dengan bagian lainnya.

Dalam kerangka ini, peran Tata Kelola Proses teknologi informasi

adalah sebagai mekanisme kontrol terhadap proses teknologi

informasi yang ada dalam pelaksanaan sistem informasi Operasi.

Dalam pengembangan sistem informasi tidak hanya sekedar

pengembangan sistem saja namun juga harus memperhatikan

aspek pendukung sistem informasi, salah satunya adalah Tata

Kelola Proses teknologi informasi. Hasil akhir top manajemen

pada kerangka sistem informasi ini adalah tersedianya Sistem

Pendukung Pengambilan Keputusan yang menerapkan prinsip

“Multi Expert - Multi Criteria Decision Making” dari input sistem

informasi Armada, sistem informasi Tempur dan Pusat sistem

informasi. Dalam kerangka sistem informasi operasi ini, menjadi

TNI AL bukan satu-satunya sumber data yang terlibat namun juga

instansi lain, sehingga diperlukan mekanisme filter dalam

mendukung manajemen pengumpulan data sehingga peningkatan

kemampuan pada teknologi informasi TNI AL yang akan

dikembangkan, adalah sebagai berikut:

1. Teknologi informasi harus mendukung kegiatan utama

operasi angkatan laut yaitu pembinaan kekuatan dan

penggunaan kekuatan baik OMSP maupun dimasa perang

OMP serta tugas khusus lainnya (SAR, dan lain-lain).

2. Teknologi informasi mendukung fungsi Komando yang

diperlukan untuk mengarahkan, mengkoordinasi,

mensinkronkan dan mengontrol kekuatan pertahanan.

Unsur-unsur penting dalam informasi suatu komando

adalah akurasi, kecepatan, ketepatan, sumber dan proses.

3. Dilengkapi dengan kemampuan intelligence assessment

yang lengkap dengan sistem situation assessment atas

perencanaan misi/operasi. Kemampuan secara spesifik

pada fasilitas ISR (Inteligent, Surveillance and

Reconnaissance) yang harus menonjol adalah pada

[134]

kemampuan deteksi, klasifikasi dan identifikasi yang harus

bisa tampil dengan cara real-time visual streaming pada

suatu situasi operasi atau insiden.

4. Memiliki kemampuan untuk secara tepat mempersiapkan

alokasi sumber daya internal dan nasional yang dapat

didayagunakan menjadi kekuatan pertahanan nasional

khususnya di bidang sistem informasi.

5. Memiliki kemampuan pengolahan data yang akurat dan

tinggi dengan output berupa alternatif-alternatif tindakan

serta risiko-risikonya, sehingga memudahkan pengambilan

keputusan disaat penting dan genting tersebut.

6. Mendukung kemampuan perang yang berbasis nirmiliter

karena perang tersebut lebih mengemuka dibandingkan

dengan perang yang berbasis kekuatan militer dimasa

mendatang.

7. Memiliki kemampuan penangkalan terhadap gangguan

serangan nirmiliter. Perang nirmiliter sering tidak mudah

untuk dideteksi dan sering kali terlambat untuk diantisipasi.

8. Memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai

sistem informasi yang sudah ada di TNI AL.

9. Sistem harus didukung dengan tersedianya infrastruktur

yang terintegrasi satu sama lain yang memungkinkan

terjadinya koneksi segenap sumber daya yang berada di

lingkungan.

[135]

Gambar 4.3 Kerangka teknologi informasi TNI AL Sumber: Hasil Olah Data Penulis

Sistem

Informasi

Armada

Pusat

Informasi

Operasi

Sistem

Informasi

Tempur

Data Master

Data Intelejen

Sistem Pendukung

Pengambilan Keputusan

Data Instansi

Lain 1

.

.

.

Data Instansi

Lain n

Tata Kelola

Proses TI

Indikator

kematangan

Perbaikan

Proses

Laporan

Manajemen

Pengumpulan

Data

Video

Conference

Pimpinan TNI AL

[136]

D. Rancangan Pembangunan Kekuatan dan Kemampuan

Teknologi Informasi TNI AL

1. Penentuan Kebutuhan Teknologi Informasi TNI AL

Menentukan kebutuhan sistem informasi adalah proses

mendapatkan system informasi apa saja yang diperlukan untuk

mendukung aktifitas utama dan aktifitas pendukung. Adapun

tahapannya adalah membuat daftar kebutuhan sistem

informasi berdasarkan kepada analisis keperluan sistem

informasi pada setiap aktifitas baik aktifitas utama maupun

aktifitas pendukung pada rantai nilai aktifitas TNI AL yang

harus ada dan yang diinginkan, selanjutnya disusun Tabel yang

menggambarkan siapa saja menggunakan system informasi

tersebut.

2. Kebutuhan Sistem dan Teknologi Informasi TNI AL.

Kebutuhan teknologi informasi dapat diidentifikasikan

pada setiap aktifitas dari rantai nilai yang seharusnya yang

terdiri dari kebutuhan dasar dan kebutuhan tambahan.

Kebutuhan dasar adalah kebutuhan minimal yang seharusnya

ada agar operasional TNI AL dapat dijamin berjalan sesuai

dengan yang diharapkan. Dari hasil analisis terhadap fungsi

bisnis TNI AL dan rantai nilai tersebut didapat hubungan

fungsi dan subjek data seperti pada Tabel 4.1.

Subjek data selanjutnya dapat menjadi sumber acuan

dalam menentukan aplikasi apa yang diperlukan untuk

mendukung fungsi bisnis tersebut. Hasil dari penentuan

kebutuhan sistem informasi tersebut menjadi portofolio sistem

informasi di TNI AL. Dengan teridentifikasinya subjek data

maka dapat dirancang arsitektur informasi TNI AL yang

lengkap seperti pada Gambar 4.4.

Arsitektur informasi ini menggambarkan interaksi antar

subjek data dengan subjek data lainnya yang digambarkan

dengan diagram E-R (Entity Relationship) sederhana (Tabel

4.1). Dengan menggunakan diagram E-R dapat dibuat

perencanaan basis data TNI AL secara menyeluruh.

[137]

Tabel 4.1 Hubungan Fungsi Bisnis dengan Subjek Data

AREA FUNGSI FUNGSI SUBJEK DATA

MA

NA

JEM

EN

DA

N O

RG

AN

ISA

SI

A.1 Pimpinan A.1.1 Pimpinan

A.1.2 Unit Kerja

A.2 Perencanaan

A.2.1 Perencanaan Kegiatan

A.2.2 Perencanaan Anggaran

A.2.3 Monitoring dan Evaluasi

A.3 Pengawasan

A.3.1 Perencanaan Pemeriksaan

A.3.2 Pemeriksaan

A.3.3 Tindak Lanjut Pemeriksaan

A.3.4 Pelaporan

A.4 Sistem dan

Teknologi

Informasi

A.4.1 Pengembangan Kebijakan TI

A.4.2 Pengembangan Aplikasi

A.4.3 Pengolahan Data

A.4.4 Pemeliharaan Aplikasi

A.4.5 Pemeliharaan Hw & Jaringan

A.4.6 Dukungan Teknis (Help Desk)

PE

NG

GU

NA

AN

KE

KU

AT

AN

B.1 Pullahta

B.1.1 Intelijen Maritim

B.1.2 Pernika

B.1.3 Potensi Maritim

B.1.4 Hidrology

B.1.5 Keamanan Informasi

B.2 Intelejen

B.2.1 Penyelidikan

B.2.2 Pengamanan

B.2.3 Penggalangan

B.3 Operasi

B.3.1 Operasi Militer/Laut

B.3.2 Operasi Khusus

B.3.3 Latihan

B.3.4 Dukungan Operasi

B.3.5 Operasi Nirmiliter

PE

MB

INA

AN

KE

KU

AT

AN

C. L

OG

IST

IK

C.1 Pembinaan

Materiel

C.1.1 Pengadaan

C.1.2 Distribusi Materiel

C.1.3 Inventori/Fix Asset

C.1.4 Kelaikan

[138]

C.1.5 Penghapusan

C.2 Perawatan &

Pemeliharaan C.2.1 Perawatan dan Pemeliharaan

C.3 Pebekalan C.3.1 Pebekalan

C.4 Faslan C.4.1 Fasilitas Pangkalan

PE

MB

INA

AN

KE

KU

AT

AN

D. P

ER

SO

NE

L

D.1 Admin Personel

D.1.1 Perencanaan Personel

D.1.2 Rekrutmen Personel

D.1.3 Penempatan dan Jabatan

D.1.4 Pemisahan (Pensiun)

D.2 Pendidikan D.2.1 Pendidikan

D.3 Perawatan D.3.1 Perawatan Personel

E. K

EU

E.1 Keuangan

E.1.1 Anggaran

E.1.2 Keuangan/Kas

(Akuntansi)

KH

US

US

F.1 Kebijakan F.1.1 Kebijakan

F.2 Administrasi &

Arsip

F.2.2 Administrasi dan Persuratan

F.2.3 Arsip

F.3 Hukum F.3.1 Hukum

F.4 Humas F.4.1 Humas

F.5 Penelitian dan

Pengembangan

F.5.1 Penelitian Manajemen

F.5.2 Penelitian Ipengtek

F.5.3 Penelitian Indra Kendali

Senjata

F.5.4 Penelitian Alutsista

F.5.5 Penelitian Matbek

[139]

Gambar 4.4 Arsitektur Informasi TNI AL

[140]

Berbasiskan diagram E-R tersebut dapat dibuatkan

kandidat dari arsitektur aplikasi yang akan dibangun.

Pembangunan aplikasi disusun berdasarkan pada arsitektur

informasi yang telah dibuat. Arsitektur informasi ini masih

bersifat global perlu dikembangkan menjadi lebih rinci yaitu

dengan mengidentfikasi dan menambahkan atribut dari masing-

masing entity dan relasinya. Untuk menentukannya diperlukan

observasi dan analisis yang lebih mendalam dalam menentukan

rancangan informasi yang lebih rinci. Selanjutnya daftar

kebutuhan sistem informasi TNI AL secara rinci dapat dilihat pada

Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Kebutuhan Aplikasi Sistem Informasi TNI AL

AF FUNGSI APLIKASI

NO KEBUTUHAN DASAR PENINGKATAN KEUNGGULAN

MA

NA

JEM

EN

DA

N O

RG

AN

ISA

SI

Pimpinan 1

EIS (Executive Information

System)

DSS (Decision Support Systems)

KM (Knowledge Management)

Perencanaan 2

SIRENGAR

(Perencanaan Kegiatan

dan Anggaran)

SIMRENGAR

(Sisinfo Manajemen Perencanaan

Kegiatan dan Anggaran)

Pengawasan 3

SIWASRIK

(Pengawasan dan

Pemeriksaan)

SIMWASRIK

(Sistem Informasi Manajemen

Pemeriksaan dan Pegawasan)

Sistem dan

Teknologi

Informasi

4

SIPSTI

(Pengelolaan Sistem

dan Teknologi

Informasi) SIMPSTI

(Sisinfoman Pengelolaan SI/TI) 5

SISOFTLIB

(Pengelolaan Software

Library)

6 SiLogBook

(Pengelolan Har TI)

7

Help Desk

BI (Business Inteligent)

DW (Data Warehouse)

[141]

PE

NG

GU

NA

AN

KE

KU

AT

AN

Pullahta

8

IMSS

(Integrated Maritim

Surveilance System) SIMLAHTA

(Sisinfo Manajemen

Pengolahan data)

9 SI PENGINTAIAN

10 SI HIDROS

11 SIKOMLEK

(Komunikasi dan Elektronika)

Intelejen

12 SIOPSINTEL SIMINTEL

(Sisinfo Manajemen

Intelejen) 13

SIINTELMAR

(Intelejen Maritim)

Operasi

14 SIOPSLAT

SIMOP

(Sisinfo Manajemen

Operasi)

15 SIDU

(Dislokasi Unsur)

16 SIPOTMAR

(Potensi Maritim)

17 SIDUKOPS

(Dukungan Operasi)

18 SIPUSKODAL

(Pusat Komando dan Kendali)

19 Si BinKamla

(Pembinaan Kamla)

20 SiAnglamil

(Angkutan Laut)

21 SISSAT

(Pengerahan SSAT)

22 SINIRMIL

(Nir Militer)

Logistik

23 SIBINMAT

(E-Procurement) SIMLOG

(Sisinfo Manajemen

Logistik)

24 SIWATMAT

(Perawatan Material)

25 SIBEKAL

(Perbekalan)

PE

MB

INA

AN

KE

KU

AT

AN

26

SIFASLAN

(Fasilitas Pangkalan)

Personalia 27 SIMINPERS

(Admin Personalia)

SIMPERS

(Sisinfo Manajemen

[142]

28 SIDIKPERS

(Pendidikan Personil)

Personel)

29 SIWATPERS

(Perawatan Personil)

Keuangan

30 SIRENGAR (Perencanaan &

Anggaran) SIMGARKU

(Sisinfo Manajemen

Penganggara &

Keuangan) 31

SIWABKU

(PertanggungjawabanKeuang

an)

32

ERP

(Enterprise Resource

Planning)

KH

US

US

Kebijakan 33 SI SAHLI

SIMLOG

(Sisinfo Manajemen

Logistik)

Administrasi

dan Arsip

34 Si ADMINSET

(Administrasi dan Sekretariat) SIMAD

(Sininfo Manajemen

Administrasi) 35 Si ARSIP

36 Si PERPUS

37

EDCMS

(Electronic Doc

Content Man System)

Hukum 38 SI HUKUM

(Pengelolaan Hukum) SIMHUK

Litbang 39 SILITBANG SIMLITBANG

Humas 40 SI PENERANGAN Website, WEB Portal

Kamtib 41 SIKAMTIBPLIN

Yan Umum

42 SI MARKAS SIMYAN

(Sistem Informasi

Manajemen Layanan

Umum)

43 SI PERJANJIAN

44 SI TRANSPORTASI

Pada Tabel 4.2 sistem informasi yang direkomendasikan

dibagi menjadi dua bagian yaitu sistem informasi kebutuhan

dasar dan Sistem informasi untuk kebutuhan peningkatan

keunggulan TNI AL. Sistem Informasi kebutuhan dasar adalah

sistem informasi yang minimal harus ada sebagai basis bagi

[143]

terlaksananya kegiatan operasional di tingkat teknis.

Sedangkan Sistem Informasi untuk peningkatan keunggulan

adalah sistem informasi apabila ada dapat meningkatkan

keunggulan strategis TNI AL khususnya dalam kecepatan

pengambilan keputusan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu

taktis dan stategis.

3. Hubungan Pemakaian Sistem Informasi dengan

Organisasi TNI AL.

Untuk menggambarkan siapa saja yang pengguna sistem

informasi yang baru tersebut (Tabel 4.2) perlu dipetakan

antara organisasi dengan aplikasi yang dibutuhkan. Pemakai

Aplikasi dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu pemilik

aplikasi dan pemakai lainnya. Pemakai yang memiliki sistem

informasi tersebut juga berfungsi sebagai pemilik data (data

owner) dan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan

datanya. Untuk itu pemakai harus memiliki kemampuan akses

update data (U). Kemampuan update data memungkinkan

tidak hanya melihat/membaca data tetapi juga dapat

melakukan update, entry data baru, memindahkan data dan

menghapus data. Sedangkan pemakai lain yang memerlukan

informasi atau data yang bukan pemilik data tersebut, bisa

diberikan kemampuan membaca data (R). Tetapi juga bisa

diberikan kemampuan update data dengan lingkup yang

terbatas. Pemilik data mempunyai kewenangan penuh dalam

memberikan dan menolak pemberian akses kepada pemakai

lain yang membutuhkannya.

4. Analisis GAP antara Sistem Informasi yang Diinginkan

dengan Yang Telah Tergelar.

Secara umum kondisi Sistem dan Teknologi Informasi di

TNI AL saat ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk itu perlu diketahui seberapa jauh perbedaan antara

sistem informasi yang ada dengan sistem informasi yang

diharapkan (Analisis Gap). Perbandingan antara kebutuhan

[144]

sistem informasi yang baru dengan yang sudah tersedia dapat

dilihat pada Tabel Perbandingan Sistem Baru dengan Sistem

yang lama pada Tabel 4.3. Pada tabel tersebut secara jelas

mengGambarkan aplikasi sistem informasi TNI AL yang ada

masih banyak yang belum mengakomodasi kebutuhan bisnis

TNI AL. Untuk itu perlu dilakukan strategi untuk mendekatkan

atau menghilangkan gap atau perbedaan antara sistem yang

diinginkan dengan yang sudah ada.

Tabel 4.3 Perbandingan Sistem Baru dengan Sistem Lama

AF FUNGSI

APLIKASI

EXISTING KEBUTUHAN

DASAR

PENINGKATAN

KEUNGGULAN

MA

NA

JEM

EN

DA

N O

RG

AN

ISA

SI

Pimpinan

EIS

(Executive

Information

System)

DSS

(Decision Support

Systems)

KM

(Knowledge

Management)

Perencanaan

SIRENGAR

(Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran)

SIMRENGAR

(Sisinfo

Manajemen

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran)

MA

NA

JEM

EN

DA

N

OR

GA

NIS

AS

I

Pengawasan Sisinfo Wasrik

SIWASRIK

(Pengawasan

dan

Pemeriksaan)

SIMWASRIK

(Sistem Informasi

Manajemen

Pemeriksaan dan

Pegawasan)

[145]

Sistem dan

Teknologi

Informasi

SIPSTI

(Pengelolaan

Sistem dan

Teknologi

Informasi) SIMPSTI

(Sisinfo dan

Teknologi

Informasi)

SISOFTLIB

(Pengelolaan

Software

Library)

SiLogBook

(Pengelolan Har

TI)

Help Desk

BI

(Business

Inteligent)

DW

(Data Warehouse)

PE

NG

GU

NA

AN

KE

KU

AT

AN

Pullahta

IMSS

(Integrated

Maritim

Surveilance

System) SIMLAHTA

(Sisinfo

Manajemen

Pengolahan data)

SI

PENGINTAIAN

SI HIDROS

SIKOMLEK

(Komunikasi

dan Elektronika)

Intelejen

SIOPSINTEL SIMINTEL

(Sisinfo

Manajemen

Intelejen)

SIINTELMAR

(Intelejen

Maritim)

Operasi

- Siippo

- Dislokasi

Unsur

- Silingops

SIOPSLAT SIMOP

(Sisinfo

Manajemen

Operasi)

SIDU

(Dislokasi

Unsur)

[146]

SIPOTMAR

(Potensi

Maritim) P

EN

GG

UN

AA

N K

EK

UA

TA

N

Operasi

SIDUKOPS

(Dukungan

Operasi)

SIPUSKODAL

(Pusat

Komando dan

Kendali)

Si BinKamla

(Pembinaan

Kamla)

SiAnglamil

(Angkutan Laut)

SISSAT

(Pengerahan

SSAT)

SINIRMIL

(Nir Militer)

PE

MB

INA

AN

KE

KU

AT

AN

Logistik

- Si IKN

(Inventori

Aset)

- Si Faslan

SIBINMAT

(E-

Procurement)

SIMLOG

(Sisinfo

Manajemen

Logistik)

SIWATMAT

(Perawatan

Material)

SIBEKAL

(Perbekalan)

SIFASLAN

(Fasilitas

Pangkalan)

Personalia

- Prog Pers

Korps

teknik

- Prog Pers

Korps

Pomal

- Sipers

SIMINPERS

(Admin

Personalia) SIMPERS

(Sisinfo

Manajemen

Personel)

SIDIKPERS

(Pendidikan

Personil)

SIWATPERS

[147]

(Pemisahan) (Perawatan

Personil)

Keuangan

- Tablin

- KPR

Tabplin

- Sikom

Lapkeu

- Prog

Otorisasi &

Pendanaan

TNI AL

- DPP Gaji

SIRENGAR

(Perencanaan &

Anggaran)

SIMGARKU

(Sisinfo

Manajemen

Penganggara &

Keuangan)

SIWABKU

(Pertanggungja

wabanKeuanga

n)

ERP

(Enterprise

Resource

Planning)

KH

US

US

Kebijakan SI SAHLI

SIMLOG

(Sisinfo

Manajemen

Logistik)

Administrasi

dan Arsip

Program

Surat

Menyurat

Si ADMINSET

(Administrasi

dan Sekretariat)

SIMAD

(Sininfo

Manajemen

Administrasi) Si ARSIP

Si PERPUS

EDCMS

(Electronic Doc

Conten Man

System)

Hukum

- Aplikasi

Prof Hukum

- Aplikasi

Gakkum

- Aplikasi

Kumlater

- Aplikasi

Bankum

SI HUKUM

(Pengelolaan

Hukum)

SIMHUK

Litbang SILITBANG SIMLITBANG

Humas SI

PENERANGAN

Website, WEB

Portal

Kamtib SIKAMTIBPLIN

[148]

Yan Umum

Prog

Penomeran ID

Card

SI MARKAS

SIMYAN

(Sistem Informasi

Manajemen

Layanan Umum)

SI

PERJANJIAN

SI

TRANSPORTA

SI

PE

ND

UK

UN

G

Perdukung

Perkantoran

Email, Aplikasi

Office Workflow

Infrastruktur

Pendukung

Komputer

Workstation,

LAN, WAN, File

Server, Koneksi

Internet,

Network Printer,

Backup

Storage, Server

Room, Security

Device

Advance Security

Device, Jaringan

Broad Band,

Konelsi Radar

Terintegrasi, GPS

E. Strategi Meningkatkan Peran Teknologi Informasi di TNI

AL

1. Peran Disinfolahtal dalam mendukung IT TNI AL.

Disinfolahtal sebagai penyelenggara jasa sistem

informasi di TNI AL saat ini berfungsi sebagai pendukung

setiap kegiatan TNI AL. Agar pembangunan sistem informasi di

TNI dapat berjalan sesuai dengan sasaran TNI AL maka peran

penyelenggara jasa sistem informasi perlu ditingkatkan. Era

globalisasi saat ini mengharuskan peran Teknologi Informasi

mutlak menjadi tulang punggung operasional untuk menjamin

tercapainya keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan

dan sasarannya. Untuk mencapai TNI AL yang kuat dan

disegani di kawasan ASIA maka TNI AL harus didukung oleh

kemampuan Sistem Informasi yang handal dan superior.

Untuk itu sasaran dan tujuan Disinfolahtal perlu

dipertegas agar peran Teknologi Informasi di TNI AL tidak lagi

[149]

dari sekedar pendukung namun dapat segera ditingkatkan

menjadi media dan alat strategis dalam pencapaian tujuan TNI

AL. Tinjauan ulang terhadap visi dan misi Disinfolahtal

memungkinkan arah pengembangan sistem informasi di TNI

AL dapat lebih terarah dan lebih fokus. Selanjutnya visi dan

misi Disinfolahtal diusulkan menjadi sebagai berikut: Visi:

“Teknologi Informasi Sebagai Media dan Alat Strategis Dalam

Mendukung Pencapaian Sasaran dan Tujuan TNI Angkatan

Laut”. Sedangkan Misi:

a. Mewujudkan sistem informasi terpadu dalam rangka

mempercepat proses pengambilan keputusan serta

mengoptimalkan kualitas pelaksanaan tugas TNI AL.

b. Menyediakan fasilitas, sarana & prasarana berbasis

teknologi informasi dalam rangka meningkatkan

efektifitas dan efisiensi koordinasi dan kerjasama,

sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi

TNI AL.

c. Membangun teknologi informasi TNI AL yang dapat

diandalkan serta melakukan sharing & kerjasama

informasi, dalam rangka mewujudkan kualitas &

kemampuan informasi TNI AL yang diharapkan.

d. Membangun dan mengembangkan SDM TNI AL agar

memiliki wawasan, prilaku & budaya teknologi informasi

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya

2. Pengembangan Organisasi Disinfolahtal

Struktur organisasi DISINFOLAHTAL yang telah berjalan

di TNI AL saat ini terdiri dari memiliki 3 sub Dinas yang

dipimpin oleh Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data

yaitu Pengembangan Sistem, Dukungan Teknis dan

Pemeliharaan Sistem.

[150]

Gambar 4.5 Struktur Organisasi DisinfoLahtal Level 1 Yang Ada

Sumber: Hasil Olah Data Penulis

Agar dapat mendukung pengelolaan Teknologi Informasi

yang baik sesuai dengan konsep tata kelola Teknologi

Informasi yang baik (IT Governance) maka struktur oganisasi

yang ada perlu diperkuat dengan penambahan beberapa fungsi

baru. Struktur organisasi yang diusulkan agar dapat

menangani kebutuhan teknologi informasi dimasa mendatang

dapat dilihat pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6 Perubahan Struktur Organisasi DisinfoLahtal

[151]

Pada struktur organisasi yang baru tersebut terdapat

penambahan 3 (tiga) bagian baru yang merupakan

pengembangan dan penambahan dari bagian atau subdis yang

ada yaitu Sub kedinasan (Subdis) Operasional Komputer,

Subdis Sistem Administrasi dan Bagian Quality Assurance.

Subdis lama yaitu Bangsis, Harsis dan Duknis tetap digunakan.

Subdis Operasional Komputer perlu dibentuk tersendiri karena

akan menangani pengolahan data data yang semakin

kompleks. Subdis ini juga merupakan bagian yang mengolah

data yang didapat dari berbagai sumber (sensor, radar, komlek,

pengintaian dll) untuk kebutuhan informasi intelejen. Selain itu

subdis Operasional Komputer juga menangani help desk untuk

membantu pemakai apabila mengalami kendala teknis

pengoperasian komputer.

Subdis Sistem Administrasi perlu ditambahkan karena

akan khusus menangani pengelolaan basis data di tingkat

MBAL yang volumenya akan sangat besar. Subdis ini juga

nantinya akan menangani data warehouse. Bagian Quality

Assurance adalah bagian baru yang akan ditugaskan untuk

memastikan produk atau jasa yang dihasilkan oleh setiap

subdis pada organisasi InfoLahtal tersebut, agar selalu

memenuhi standar yang telah ditetapkan baik oleh TNI AL

maupun standar industri lainnya. Fungsi QA sebaiknya

ditempatkan dibawah Sekdis karena ia harus bersifat

independen dan tidak setara dengan subdis yang lainnya.

Dengan adanya fungsi QA memungkinkan organisasi

Disinfolahtal dapat memenuhi kaidah IT Governance sehingga

pengelolaan teknologi informasi dapat berjalan sesuai dengan

arah dan tujuan semestinya. Struktur organisasi Disinfolahtal

yang diusulkan seperti pada Gambar 4.6 sudah dirancang tidak

melanggar konsep pemisahan tugas (segregation of duty) yang

dipersyaratkan dalam standar IT Governance. Sebagai contoh

untuk menghindarkan konflik kepentingan dan kontrol maka

pengembangan program aplikasi harus dipisahkan dengan

pemeliharaan program.

[152]

Struktur organsiasi yang diusulkan tersebut masih

menempatkan pimpinan organisasi TI (KadisinfoLahta) pada

posisi Kepala Dinas. Namun jika dimungkinkan dapat

diusulkan menjadi CIO (Chief Information Officer) setara

dengan eselon Bantuan Pimpinan. Hal ini diperlukan karena

pembangunan Sistem Informasi tidak akan berjalan baik jika

penyelenggaran sistem informasi tidak mempunyai cukup

wewenang dalam menentukan kebijakan sistem informasi.

Dengan diletakkannya organisasi TI pada tingkat eselon

Bantuan Pimpinan maka kewenangannya akan menjadi lebih

strategis sehingga dapat mengarahkan pembangunan TIK

menjadi lebih baik dan lebih lancar.

F. Konsep Pembangunan Sistem dan Teknologi Informasi TNI

AL

Berdasarkan SMIT, C4ISR dan NCW maka konsep

pembangunan Sistem dan Teknologi Informasi TNI AL adalah

sebagai berikut:

1. Konsep Dasar Pembangunan Sistem dan Teknologi

Informasi TNI AL

a. Semi Centralized: adalah konsep dimana semua data dan

aplikasi sedapat mungkin dipusatkan satu tempat saja

(Mabes TNI AL). Meskipun di unit kegiatan yang berada

diluar Mabes TNI AL memiliki sistem informasi yang

terdistribusi namun datanya harus dapat disinkronisasi

dengan pusat data. Hal ini akan memudahkan dalam

integrasi dan sharing data pada level basis data serta

pemeliharaannya.

b. Thin Client: adalah konsep pengunaan PC sebagai

terminal komputer yang menggunakan sumber daya

komputer dan memory seminimal mungkin. Konsep

dapat dilakukan jika menggunakan perangkat lunak

aplikasi yang berbasiskan web (pemakai akan

menggunakan browser internet untuk menjalankan

aplikasi). Dengan konsep thin client, maka setiap

[153]

perangkat lunak aplikasi akan dibagi dalam 2 bagian

yaitu bagian Front-End yang menyediakan fasilitas

antarmuka (Client) dengan pemakai dan bagian Back-End

(Server) yang mencakup pengolahan data dan

penyimpanan data pada basis data di komputer Server

(Mabes TNI AL). Konsep ini mendukung Multi Tier Client-

Server sebagai cikal bakal dalam menerapkan konsep

Netcentric.

c. Open Systems: menggunakan teknologi terbuka dan

tidak tergantung kepada vendor tertentu.

d. Menerapkan konsep C4ISR (Command Control

Comunication Computer Intelligence Surveilance

Reconaisance) berbasis jaringan terpusat (network

centric). Pengembangan ke arah C4ISR harus bisa

memungkinkan dilakukannya kegiatan yang tidak

terbatas hanya kepada komando, kontrol, komunikasi

dan intelijen saja, akan tetapi lebih jauh dapat

dikembangkan dengan kemampuan koordinasi serta

peningkatan kinerja intelijen serta pemanfaatan sistem

Surveillance and Reconnaisance secara realtime.

e. Pemanfaatan sistem C4ISR memungkinkan

dilaksanakannya pengambilan keputusan berdasarkan

data yang lengkap, sehingga meningkatkan efektifitas

dan efisiensi pelaksanaan operasi. Para pengambil

keputusan dimungkinkan dapat berkomunikasi dengan

para pelaksana operasi dilapangan sehingga dapat

memahami situasi kegiatan dilapangan secara langsung.

f. Integrasi system dengan menggunakan metoda message

passing yaitu menggunakan konsep Enterprise Service

Bus (ESB) dan Service Oriented Architeture (SOA). Konsep

ini memungkinkan digunakannya aplikasi perantara

yang menjadi broker untuk berbicara dan melewatkan

informasi yang diperlukan dari berbagai aplikasi yang

berbeda platform dan jenisnya.

[154]

g. System Security: Aplikasi harus memenuhi prinsip

keamanan system yaitu: 1) Confidentiality - kerahasiaan

terjamin; 2) Integrity - kelengkapan dan integritas

data/informasi terjamin; 3) Availability,

ketersediaannya terjamin.

h. Segregasi tugas: pemisahan yang jelas antara tugas

pihak pelaksana dan tugas pihak yang pencatat (dapat

dikontrol).

i. Accountable dan Auditable: aplikasi harus akuntable

dan dapat diaudit.

j. Efektivitas dan efisiensi kerja, aplikasi harus dapat: 1)

Meningkatkan kinerja (efektif); 2) Mencegah duplikasi

kerja (efisien).

k. IT Governance: Memenuhi tata pamong dalam

pembangunan dan penyelenggaraan TI di TNI AL agar

sesuai dengan standar yang berlaku.

2. Konsep Pembangunan Sistem dan Teknologi Informasi

TNI AL Berdasarkan C4ISR dan Network Centric.

Konsep C4ISR atau K4IPP (Komando, Kendali,

Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan, Pengintaian).

Penggunaan Sistem C4ISR dipergunakan bagi pimpinan

sebagai sistem komando dan pengendalian secara global,

kontijensi sistem perencanaan daerah militer, sistem komando

gabungan maritim dan sistem manuver. Komando dan kendali

lebih menjurus pada pembuat keputusan bersifat arahan yang

dilaksanakan oleh komandan guna mengatur gerak

pasukannya dalam menyelesaikan misi. Peran itu didukung

oleh teknologi informasi dimana computer komunikasi

merupakan bagian dari C4ISR.

Sistem C4ISR menyediakan kemampuan utama untuk

mewujudkan situasi kesiapan komando yaitu informasi

mengenai kedudukan dan kekuatan pasukan musuh dan

pasukan sendiri. Oleh karenanya, C4ISR menjadi komponen

yang praktis dan diperlukan untuk mencapai keunggulan

[155]

ketika keputusan dibuat. Hal yang terpenting dari sistem C4ISR

yaitu memberikan informasi situasional kepada pimpinan

tentang lokasi dan status dari kekuatan musuh dan kekuatan

kita yang perlu mendapatkan perhatian. Kemampuan C4ISR

terdiri dari:

a. Situational Awareness. Situasi dimana seluruh informasi

unsur-unsur kekuatan sendiri berada pada lokasi

tertentu dan data statusnya serta kedudukan musuh

berada.

b. Information Superiority. Informasi merupakan aset

yang strategis bagi setiap organisasi. Kemampuan untuk

menyediakan informasi potensial merupakan faktor yang

sangat menentukan dari kekuatan pertahanan suatu

negara. Dalam doktrin militer, informasi merupakan

bagian integral dari komando dan kendali yang

merupakan kunci keberhasilan setiap operasi. Dengan

demikian maka setiap langkah yang diambil ditujukan

untuk mencapai keunggulan informasi.

Lingkup yang berkaitan dengan keunggulan informasi

(Information superiority) adalah sebagai berikut:

a. Information In Warfare (IIW) atau disebut Informasi Saat

Perang adalah informasi dari serangkaian kegiatan yang

berkaitan dengan kepentingan mendapatkan dan

menyampaikan data dan informasi disaat terjadinya

pertempuran. Kegiatan IIW mencakup kegiatan

mendapatkan informasi operasi Surveillance,

Reconnaissance, Intelligence, dan informasi dukungan

dari kegiatan pemantauan dan peramalan cuaca, strategi

logistik, kondisi geografis. IIW juga merupakan basis

untuk melakukan perang nirmiliter yaitu bentuk perang

informasi.

b. Information Warfare (IW) atau yang disebut Peperangan

Informasi mencakup 3 hal yaitu :

1) Segala bentuk dan cara penyerangan dan

perusakkan terhadap fungsi-fungsi informasi

[156]

antara lain melalui penyusupan, defacing,

penyebaran dan perusakaan berupa malware

seperti virus komputer, trojan dan worm. Kondisi

ini menyebabkan fasilitas sistem informasi

menjadi DoS (Denial of Service) yang sangat

merugikan pada saat informasi sangat dibutuhkan

untuk kegiatan operasi.

2) Upaya menjaga fungsi-fungsi informasi agar aman

terhadap serangan terhadap fungsi-fungsi penting

informasi TNI AL.

3) Upaya menyerang lawan atau serangan balik

dengan cara melumpuhkan fasiltas fungsi-fungsi

informasi yang dilaksanakan dengan kiat siasat

penyerangan dan penjagaan yang taktis serta

kemampuan teknis yang superior.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Electronic

Warfare (EW), adalah proses mendapatkankan

(akuisisi) data pernika yang mencakup tindakan

untuk mencari, mengintersepsi, menentukan lokasi

merekam dan menganalisis energi gelombang

elektromagnetik yang dipancarkan oleh peralatan

transmisi komunikasi dan non komunikasi dengan

maksud untuk mengumpulkan mengolah dan

menyimpan kedalam data base serta menyajikan data

dalam menunjang keperluan operasi. Selanjutnya

informasi tersebut dihimpun dan dijadikan knowledge

base dalam mendukung pengambilan keputusan

berdasarkan pengetahuan yang ada. Database Pernika

digolongkan dalam 6 macam yaitu Alut di darat, laut,

udara, angkasa luar, sistem persenjataan (rudal,

roket, gunnery/meriam sistem kendali senjata) dan

database transmisi Alkom dan non alat komunikasi.

d. Konsep C4ISR dalam implementasinya perlu

didukung dengan konsep Network Centric Business

Operation (NCBO). Konsep C4ISR utamanya

[157]

mendukung kegiatan operasional dgm mensinergikan

Komando - Kendali - Komunikasi - Komputer -

Intelijen - Pengamatan -Pengintaian), sedangkan

konsep Net Cenric adalah berfokus pada bagian

proses delivery layanannya. Sedangkan konsep

Netcentric perlu didukung konsep SOA

mendefinisikan layanan informasi apa yang

diperlukan untuk mendukung keberhasilan suatu

operasi yang dilakukan.

G. Strategi Pembangunan Sistem Informasi TNI AL

Strategi pembangunan sistem informasi TNI AL meliputi

pembahasan tentang arsitektur sistem informasi bisnis TNI AL

dan strategi pembangunannya. Arsitektur sistem informasi

merupakan Gambaran global keterkaitan sistem informasi yang

telah didapat dari hasil penentuan portofolio sistem informasi TNI

AL. Sedangkan strategi sistem informasi bisnis adalah strategi

yang akan diterapkan dalam proses pembangunannya.

1. Arsitektur Sistem Informasi TNI AL

Strategi sistem informasi ini diperlukan agar proses

pembangunan sistem informasi dapat terlaksana dengan baik

sesuai dengan tujuan dan sasaran TNI AL. Strategi

pembangunan sistem informasi ini mengacu pada Gambar 4.7

yang dimulai dengan pengolahan data transaksi pada tingkatan

teknis, teknis dan strategis yang dibutuhkan untuk

pengambilan keputusan.

[158]

Gambar 4.7 Bagan Hirarki Manajemen

Aplikasi untuk mengolah data transaksi perlu dibangun

terlebih dahulu agar tersedia data yang dapat diolah menjadi

informasi yang dibutuhkan oleh manajemen menengah

maupun puncak (strategis). Sistem informasi yang menunjang

kegiatan manajemen tingkat menengah (Kabag/Kasi)

memerlukan data dari aplikasi transaksional untuk disarikan

agar sesuai dengan konsumsi manajemen menengah. Sistem

informasi untuk manajemen menengah atau yang sering

disebut Sistim Informasi Manajemen (SIM) akan berfokus

kepada kegiatan internal dengan sistem pelaporan yang baku.

Data dan informasi dari manajemen menengah kemudian

dapat diolah untuk kebutuhan pengambilan keputusan pada

level menengah dan puncak. Dukungan sistem informasi dalam

pengambilan keputusan adalah Decision Support System (DSS).

DSS selanjutnya memberikan input data dan informasi kepada

Sistem informasi bagi pimpinan (Excecutive Information

System). Keterkaitan data dapat dilihat dari bagan Keterkaitan

Sistem Informasi pada Gambar 4.8.

Aplikasi transaksional menggunakan basisdata untuk

menampung data hasil dari pengolahan data dari tingkat

operasional. Namun aplikasi basisdata umumnya dirancang

hanya untuk menyimpan data hasil transaksi terakhir (current)

[159]

dan tidak menyimpan data secara historikal. Untuk itu

diperlukan perangkat lunak Data Warehouse untuk dapat

mengatasi penyimpanan data secara historikal. Dengan

demikian hasil pengolahan data transaksi, hasil pengolahan

dari SIM dan informasi dari eksternal dapat ditampung di Data

Warehouse secara historikal. Data warehouse selanjutnya

dapat digunakan untuk mendukung Sistem Informasi eksekutif

(EIS) untuk dapat menyajikan data trend dan statistik yang

diperlukan dalam pengambilan keputusan.

Gambar 4.8 Bagan Keterkaitan Sistem Informasi

Oleh karena itu strategi pengembangannya harus

mengikuti pola pengolahan data dari transaksional sampai

kepada pengolahan data untuk pengambilan keputusan tingkat

manajemen puncak.

Rancangan arsitektur sistem informasi tersebut terdiri

dari aplikasi transaksional meliputi Operasi, Personel, Logistik,

Keuangan, Pengawasan, Pengembangan dan Penelitian,

Infolahta dan Umum. Aplikasi-aplikasi transaksional tersebut

di dukung aplikasi workflow untuk mendukung alur proses

[160]

antara bagian di Mabes dan Kotama. Aplikasi transaksional

tersebut kemudian mendukung sistem informasi manajemen.

Selanjutnya aplikasi tersebut mendukung pemasukan data

pada Datawarehouse. Terbentuknya data warehouse akan

mendukung Decision Support System (DSS), Business Inteligent

(BI) dan Executive Information Sysem (EIS). Arsitektur Sistem

Informasi TNI AL dapat dilihat pada Gambar 4.9.

Pada Gambar 4.9 terlihat bahwa sistem informasi untuk

kelompok manajemen (Strategis dan Taktis) yang terdiri dari

SIM TNI AL, DSS, BI dan EIS sangat perlu diimplementasikan

untuk mendukung proses pengambilan keputusan pada

manajemen menengah maupun puncak, namun memerlukan

prasyarat bahwa aplikasi operasional (transaksional) harus

jalan dulu. Kelompok sistem informasi ini, jika

diimplementasikan akan membuat TNI AL memiliki

keunggulan dalam pengambilan keputusan manajemen.

Sebagai salah satu alternatif pengembangan sistem dapat

dipakai konsep SOA (service oriented architecture atau

arsitektur berorientasi layanan). Dari sekian banyak

metodologi arstitektur sistem informasi yang ada, SOA

merupakan salah satu arsitektur yang menampilkan proses

bisnis dalam bentuk layanan aplikasi adalah SOA.

Definisi SOA adalah suatu gaya arsitektur sistem yang

membuat dan menggunakan proses bisnis dalam bentuk paket

layanan sepanjang siklus hidupnya. SOA juga mendefinisikan

dan menentukan arsitektur teknologi informasi (TI) yang

dapat menunjang berbagai aplikasi untuk saling bertukar data

dan berpartisipasi dalam proses bisnis. Fungsi-fungsi ini tidak

terikat dengan sistem operasi dan bahasa pemrograman yang

mendasari aplikasi-aplikasi tersebut.

[161]

Gambar 6.9 Bagan Arsitektur Sistem Informasi Binsis TNI AL

Gambar 4.9 Bagan Arsitektur Sistem Informasi Binsis TNI AL

[162]

SOA membagi fungsi-fungsi menjadi unit-unit yang

berbeda (layanan), yang dapat didistribusikan melalui suatu

jaringan dan dikombinasikan serta digunakan ulang untuk

membentuk aplikasi bisnis. Layanan-layanan ini saling

berkomunikasi dengan mempertukarkan data antar mereka

atau dengan mengkoordinasikan aktivitas antara dua atau

lebih layanan. Konsep SOA sering dianggap didasari atau

berkembang dari konsep-konsep yang lebih lama dari

komputasi terdistribusi dan pemrograman modular.

Setelah disesuaikan dengan kondisi eksisting dan

pengembangan sistem informasi yang dimiliki Infolahtal,

fungsi-fungsi dari SOA tersebut secara garis besar dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.10 Framework SOA – Sistem Informasi INFOLAHTAL

[163]

Perlu diperhatikan disini bahwa item-item komponen

pembangun sistem informasi pada ilustrasi di atas hanyalah

contoh hasil pendefinisian saat dokumentasi ini dibuat.

Kedepannya dalam pengembangan sistem informasi Infolahtal,

item-item komponen ini dapat berubah ataupun diubah sesuai

situasi, kondisi, dan kebutuhan dari pengembangan sistem itu

sendiri.

b. Konsep Integrasi Sistem Informasi TNI AL

Dengan adanya berbagai jenis aplikasi dan berbagai

jenis platform aplikasi maka kendala utama dalam

mengintegrasikan data adalah bagaimana suatu aplikasi

dapat berkomunikasi dengan lainnya tanpa harus

melakukan perubahan yang signifikan pada aplikasi masing-

masing. Berbagai aplikasi yang sudah diinvestasikan dan

masih berjalan dengan baik tidak mungkin dibuang begitu

saja karena sulit mempertanggungjawabkannya. Dengan

perkembangan teknologi yang demikian pesat solusi Service

Oriented Architecture dapat dikembangkan untuk mengatasi

masalah klasik tersebut. Salah satu komponen SOA adalah

Enterprise Service Bus memungkinkan aplikasi lama (legacy)

yang sudah matang (mature) dapat berintegrasi dengan

aplikasi baru yang dikembangkan. Hal ini dimungkinkan

dengan dibangunnya suatu aplikasi broker yang bebasiskan

ESB dan aplikasi yang berbasiskan WEB Service.

[164]

Gambar 4.11 Konsep Integrasi Aplikasi dengan ESB.

c. Strategi Pembangunan Sistem Informasi TNI AL

Strategi dalam pembangunan sistem informasi pada

TNI AL adalah sebagai berikut:

1) Perangkat Lunak Aplikasi Sistem Informasi.

a) Jika dimungkinkan dapat memanfaatkan

perangkat keras yang sudah ada.

b) Berbasiskan thin client dan menggunakan internet

browser sebagai interfacenya.

c) Pengembangan perangkat lunak aplikasi yang

meliputi: (a) Perangkat lunak aplikasi Penggunaan

Kekuatan untuk mendukung operasi bisnis TNI AL,

(b) Perangkat lunak aplikasi Pembinaan Kekuatan,

(c) Perangkat lunak aplikasi Administrasi dan

Umum, (d) Perangkat lunak aplikasi Dukungan

Manajemen dan pengambilan keputusan (SIM, EIS

dan DSS).

d) Pembangunan perangkat lunak aplikasi dilakukan

dengan menggunakan case tools dan menggunakan

basisdata relasional.

[165]

e) Menerapkan BI (Business Intelligence) yang

mendukung EIS (Executive Information System)

dan DSS (Decision Support System)

f) Menerapkan Expert System untuk meningkatkan

kemudahan dan keakuratan dalam pengambilan

keputusan (DSS).

g) Melakukan integrasi diantara perangkat lunak

aplikasi Sistem Informasi yang mendukung

operasi, keuangan, logistik dan personalia

(Pembinaan Kekuatan) dengan menerapkan

konsep ERP (Enterprise Resource Planning).

2) Sistem Kolaborasi Perusahaan.

a) Memanfaatkan paket perangkat lunak aplikasi

yang mendukung sistem kolaborasi dan Workflow.

b) Pengembangan Electronic Mail dan Electronic

Document Management System untuk mendukung

sistem kearsipan.

3) Pengoperasian dan pengelolaan.

a) Biaya pengoperasiannya murah dan ekonomis.

b) Aplikasi mudah dipelihara dan dikembangkan.

c) Biaya pemeliharaan ekonomis.

d) Penyiapan SDM dan Pelatihan tidak terlalu

memakan biaya tinggi.

4) Dalam strategi sistem informasi ini juga

dijelaskan pola pengembangan terhadap

perangkat lunak aplikasi, yaitu:

a) Dibuat dan di bangun sendiri (Custom

Development).

b) Joint Application Development (JAD).

c) Dikerjakan oleh pihak ketiga (Konsultan

pembangun aplikasi).

d) Menggunakan paket aplikasi jadi (Software

Package).

e) Sewa pengunaan perangkat lunak aplikasi dengan

pihak ketiga.

[166]

5) Platform Pembangunan Sistem Informasi. Untuk

memudahkan pembangunan, integrasi dan

pemeliharaan sistem informasi, perlu dipilih satu

jenis platform (hardware based dan sistem operasi)

saja. Dengan syarat platform yang dipilih harus

memenuhi konsep “Thin-Client”, Open System dan

Non-proprietary (tidak dikuasai/tergantung kepada

satu vendor saja).

6) Pola pembangunan sistem informasi perlu

dipertimbangkan dengan melihat pada beberapa

faktor, yaitu: (a) Keunikan dan kebutuhan bisnis, (b)

Kebutuhan tenaga ahli, (c) Manajemen risiko, (d)

Biaya pengembangan dan pemeliharaan, (e) Strategi

implementasi, (f) Ketergantungan kepada pihak

ketiga.

2. Strategi Pembangunan Teknologi Informasi TNI AL

a. Konsep Pembangunan Teknologi Informasi TNI AL

Konsep pembangunan teknologi informasi, akan

menekankan pada pembangunan dan pemantapan

infrastruktur sistem dan teknologi informasi untuk

mendukung operasional TNI AL. Pembangunan infrastuktur

sistem dan teknologi informasi berkaitan dengan

pembangunan perangkat keras, perangkat lunak system,

jaringan komputer area lokal (Local Area Network/LAN),

komunikasi data (data communication/ wide area network)

dan sistem basis data. Pembangunan tersebut merupakan

fondasi yang perlu disiapkan sebaik-baiknya karena akan

menjadi pendukung tersedianya layanan infrastruktur yang

dapat diandalkan. Tersedianya infrastruktur yang

teritegrasi di seluruh TNI AL akan mendukung konsep Net

Centric dan C4ISR.

Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi TNI AL

membutuhkan kebijakan yang jelas agar kompleksitas

permasalahan yang mungkin timbul dapat ditekan

[167]

seminimum mungkin. Salah satu faktor penyebab tingginya

tingkat kompleksitas ini adalah terdistribusinya

infrastruktur teknologi informasi TNI AL ke banyak lokasi,

yaitu Mabes TNI AL dan Kotama. Selain faktor geografis,

keragaman lokasi ini juga berpengaruh pada perbedaan

tingkat penguasaan teknologi antara satu lokasi dengan

lokasi lainnya.

Pendekatan yang diambil dalam menghadapi

keragaman tingkat penyerapan dan pengembangan

teknologi informasi ini adalah dengan merancang keperluan

infrastruktur diwilayah diluar Mabes TNI AL yang

sederhana sehingga penanganannya tidak diperlukan

keahlian khusus. Kompleksitas teknologi sebaiknya terletak

di Mabes TNI AL sehingga dapat dihemat biaya karena

sumber daya dan tenaga ahli hanya berada di Mabes TNI AL.

Sedangkan di Kotama, aplikasi dan infrastrukturnya

dirancang sederhana sehingga cukup didukung teknisi

untuk pemeliharaan komputer kelas PC saja. Jika

personilnya belum tersedia, bisa dilakukan dengan kontrak

pemeliharaan dengan pihak ketiga (outsourcing).

Untuk menjamin konsep tersebut terlaksana dengan

baik, Mabes TNI AL dan seluruh Kotama harus mengikuti

kebijakan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi

yang berlaku di TNI AL. Kebijakan tersebut adalah sebagai

berikut:

1) Pengembangan awal dilakukan secara terpusat.

2) Pemilihan awal seluruh komponen infrastruktur

teknologi informasi dilakukan secara terpusat.

3) Implementasi rollout diprioritaskan dengan mitra

lokal untuk mendapatkan local support (technical help

desk, operational help desk).

4) Standar spesifikasi infrastruktur teknologi informasi

ditentukan secara terpusat

5) Informasi untuk publik berbasis web diselenggarakan

oleh Mabes TNI AL.

[168]

Selanjutnya, kriteria dalam pemilihan dan penerapan

teknologi sesuai dengan konsep tersebut di atas adalah

sebagai berikut:

1) Menggunakan teknologi dengan platform yang

umum atau sistem terbuka.

2) Bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan instansi

terkait dalam memanfaatkan jaringan komputer

secara bersama.

3) Mendukung Aplikasi Client Server dan Thin Client.

4) Perangkat keras di kantor pusat sebaik dan sehandal

mungkin.

5) Penyebaran / deployment yang mudah.

6) Pengoperasian dan pemeliharaan sistem mudah dan

ekonomis.

7) Aplikasi dan data selalu up to date.

8) Jika dimungkinkan dapat memanfaatkan perangkat

keras yang ada.

9) Menggunakan bandwidth komunikasi data yang

rendah.

10) Memenuhi standar system security (Confidentiality,

Integrity and Availability).

b. Strategi Pembangunan Teknologi Informasi TNI AL

Pada strategi teknologi informasi ini, perlu

diperhatikan adanya perkembangan infrastruktur teknologi

informasi yang berubah dengan sangat cepat. Dengan

adanya konvegensi teknologi komputer, komunikasi dan

internet, maka pengembangan harus dilakukan pada

infrastruktur yang mendukung dan mempersiapkan TNI AL

memasuki era modernisasi tersebut. Ruang lingkup dari

strategi infrastruktur teknologi informasi dilakukan pada

lima (5) bidang infrastruktur, yaitu:

1) Perangkat Keras dan Perangkat Lunak.

a) Server. Meliputi: (i) Standarisasi platform (CPU

dan sistem operasi) untuk Komputer Server, (ii)

[169]

Menggunakan teknologi blade System dan sistem

rak yang memudahkan dalam pengembangan dan

pemeliharaannya, (iii) Menggunakan redundant

power supply untuk kehandalan, (iv) Dapat

mengunakan atau memanfaatkan Server yang ada

atau dialihkan ke kantor cabang lain, (v)

Menetapkan merek tertentu sebagai standar agar

mudah dalam pengembangan dan pemeliharaan

sistem. Merek yang dipilih adalah merek

terpercaya (branded) dengan memiliki dukungan

purna jual yang handal dan mencakup seluruh

kantor cabang TNI AL, (vi) Mendukung sistem fail

over jika diantara server terjadi kerusakan.

b) Workstation. Meliputi: (i) Standarisasi platform

dan merek PC sebagai workstation untuk

pengadaan baru, (ii) Mendukung teknologi Thin

Client dengan memory dan sumber daya komputer

yang sederhana minimal dapat menjalankan

Internet Browser dan aplikasi berbasiskan Web,

(iii) Menggunakan PC yang ada apabila

dimungkinkan, (iv) Menggunakan sistem sewa

dalam waktu terbatas untuk menghindari beban

aset dan ketertinggalan teknologi.

c) Sistem Operasi. (i) Standarisasi perangkat lunak

sistem operasi untuk server berbasiskan open

system untuk PC workstation berbasiskan

Microsoft Windows (minimal Microsoft Windows

XP). (ii) Penekanan kepada keamanan sistem dan

dukungan teknis. (iii) Platform sistem operasi pada

server harus homogen, dan sama di setiap server.

Sistem operasi pada Workstation adalah

berbasiskan Microsoft Windows (minimal MS

Windows-XP). Pemilihan penggunaan Microsoft

Windows tersebut karena saat sebagian besar

pemakai di TNI AL sudah terbiasa mengunakan

[170]

Microsoft Windows sehingga lebih mudah diterima

dan digunakan oleh pengguna yang ada. (iv)

Platform sistem operasi pada workstation harus

diseragamkan dan distandarkan di seluruh jajaran

TNI AL.

2) Jaringan Lokal (LAN) dan Komunikasi data.

a) Standarisasi instalasi kabel dan label (jika perlu

disertifikasi).

b) Standarisasi pada peralatan jaringan seperti

switch, hub, router dan security appliance.

c) Penerapan teknologi backbone/core-layer dengan

fiber optic atau gigabit ethernet, Access layer dan

Distribution layer sesuai dengan konsep TCP/IP

dan OSI layer pada jaringan lokal (LAN).

d) Komunikasi data berbasiskan intranet (Virtual

Private Network) untuk menghubungkan kantor

cabang dengan kantor pusat yang disewa dari

pihak ketiga (internet service provider).

e) Menggunakan network management dalam

mengelola dan memonitor jaringan komputer

secara tersentralisasi.

3) Storage dan Back Up System.

a) Untuk meningkatan keamanan data yang

tersimpan perlu memisahkan antara server dengan

alat penyimpan data (storage) sehingga

penyimpanan data independen terhadap

penggantian server. Pemisahan ini memungkinkan

pergantian server dapat langsung dilakukan tanpa

repot melakukan back up data terlebih dahulu.

b) Pemisahan server dengan storage dilakukan

dengan menggunakan teknologi Storage Area

Network (SAN) untuk kantor pusat dan Network

[171]

Attach Storage (NAS) untuk cabang yang relatif

sangat besar.

c) Membangun sistem back up yang terhubung

dengan sistem SAN maupun NAS.

d) Memisahkan lokasi storage dengan server untuk

antisipasi keamanan.

4) Sistem Pengelolaan dan Penyimpanan data (basis

data).

a) Menggunakan Relational Database Management

System yang mendukung open source.

b) Basis data harus memenuhi aspek kinerja yang

mencakup: Skalabilitas, Kehandalan, Failure

Handling & Recovery, Keamanan, Kemudahan

dukungan, Harga yang kompetitif, terstandarkan

sama, Mempunyai kemampuan pengelolaan data

dalam orde yang baik sesuai kondisi terkini.

c) Mengupgrade lisensi database yang ada jika

biayanya tidak sebesar membeli lisensi baru.

d) Membangun data warehouse untuk pengelolaan

data historical dan statistik.

5) Sistem Keamanan.

a) Pembangunan Bastion Host (De Military

Zone/DMZ) untuk meningkatkan keamanan akses

jaringan dari jaringan eksternal TNI AL.

b) Pemasangan Firewall Dual Homes, Viruswall dan

IPS (Intrusion Prevension System) untuk

meningkatkan keamanan akses dan serangan virus

dari jaringan eksternal TNI AL.

c) Memasang kunci elektronik untuk membatasi

akses fisik ke ruang Lahta dengan menggunakan

teknologi smart card (berfungsi juga sebagai ID

card) atau finger print.

[172]

d) Membatasi penggunaan USB flash disk dan

removable media lainnya (disket, eksternal

harddisk) untuk dihubungkan dengan PC

workstation yang terhubung dengan jaringan

untuk mencegah penularan dan penyebaran virus

komputer. Workstation Thin Client tidak dilengkapi

dengan harddisk dan koneksi USB (menggunakan

ROM), tetapi dapat mengakses dan menjalankan

aplikasi dari server.

e) Memasang anti virus yang selalu dilakukan update.

f) Membangun fasilitas perangkat keras back up

(Disaster Recovery System) dengan katagori warm

site dimana TNI AL akan menyediakan tempat lain

yang sudah tersedia instalasi jaringan dan

beberapa peripheral (printer, harddisk dsb) namun

belum termasuk server. Lokasi kantor cabang besar

dapat dijadikan alternatif lokasi warm site.

6) Jaringan komputer TNI AL ini juga harus

memenuhi syarat berikut:

a) Menggunakan protokol jaringan berbasis TCP/IP

(IP4 dan IP6).

b) Interkoneksi antar simpul menggunakan fasilitas

Virtual Private Network (VPN) untuk menjamin

keamanan pertukaran data.

c) Infrastruktur jaringan dapat dibagi-pakai (sharing)

dengan infrastruktur jaringan yang sudah tersedia.

c. Arsitektur Pendukung Keamanan Basis Data

Untuk menjamin basis data dapat memberi pelayanan

tanpa terputus (availability) kepada aplikasi sistem

informasi yang kritikal terhadap berjalannya bisnis TNI AL,

maka diperlukan basis data yang mendukung sistem fail

over. Sistem fail over menggunakan dua basis data yang

berjalan secara active-pasive di dua server dan dua sistem

[173]

penyimpanan (storage). Masing-masing basis data akan

menyimpan data yang sama pada saat aplikasi menyimpan

datanya. Dari sisi aplikasi, basis data akan terlihat sebagai

satu basisdata saja. Apabila salah satu server atau storage

gagal (fail), teknologi Fail Over akan mengaktifkan server,

storage dan basis data kedua. Selanjutnya seluruh proses

akan diambil alih oleh server, storage dan basis data yang

aktif tersebut (lihat Gambar 4.12).

Gambar 4.12 Arsitektur Sistem Fail Over

Sistem storage yang digunakan untuk mendukung

teknologi fail over tersebut adalah teknologi SAN (Storage

Area Network). SAN merupakan pengelolaan sistem

penyimpan data (storage) yang besar dan canggih.

Keuntungannya adalah SAN merupakan perangkat storage

yang terpisah dengan jaringan Local Area Network TNI AL.

Jika pada kondisi tertentu server pertama mengalami

kerusakkan (crash down) atau server memerlukan

[174]

pemeliharaan sehingga harus dimatikan sementara, maka

pada saat komputer pertama mati (tidak berfungsi), secara

otomatis sistem akan berpindah ke server kedua (server

kedua menjadi aktif). Setelah menjadi active server, server

kedua segera mengkoneksikan dirinya ke SAN dan

mengambil alih semua pekerjaan dari server pertama.

Selama peralihan tersebut, pemakai tidak akan merasa

terganggu karena tidak merasakan perubahan tersebut dan

tetap bisa bekerja seperti biasa.

Teknologi SAN juga memungkinkan berpindah (fail

over) antara satu storage dengan storage yang lain jika

terjadi kegagalan atau kerusakan pada salah satu storage

tersebut. Penggunaan SAN juga memudahkan proses back

up data. Back up data merupakan tindakan yang perlu

mendapat perhatian karena akan mengurangi risiko

kerugian operasional jika terjadi kegagalan pada sistem

penyimpanan data.

H. Strategi Manajemen Sistem dan Teknologi Informasi

Strategi Manajemen Sistem dan Teknologi Informasi

adalah untuk mengintegrasikan berbagai macam konsep yang

saling terkait. Kompleksitas yang tinggi dari sistem dan teknologi

informasi akan melahirkan suatu konsekuensi adanya koordinasi,

kontrol dan audit terhadap sistem dan teknologi informasi secara

menyeluruh. Dengan demikian untuk menjamin bahwa sistem dan

teknologi informasi dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya,

diperlukan suatu manajemen yang dapat mengoptimalkan fungsi

sistem dan teknologi informasi tersebut secara terpadu sehingga

mampu menciptakan keunggulan informasi bagi TNI AL.

1. Konsep Manajemen Sistem dan Teknologi Informasi

Konsep manajemen teknologi informasi didasarkan atas

beberapa pokok pemikiran yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

a. Perubahan kebijakan pemerintah dan persaingan bisnis

ke depan.

[175]

b. Lingkup penerapan sistem yang semakin luas dan

bervariasi.

c. Lintas fungsional dan lintas organisasi

d. Perubahan dari paradigma berfikir cara lama ke

paradigma baru.

e. Pergeseran fokus dari operasional menjadi manajerial

dan strategis.

f. Data dan informasi sebagai aset utama perusahaan.

g. Semakin lengkap dan kompleksnya sumber daya

informasi yang digunakan.

h. Penanggung jawab di bidang sistem dan teknologi

informasi masuk dalam jajaran eksekutif perusahaan.

Lingkup dari konsep manajemen teknologi informasi

adalah meliputi semua aktifitas yang terkait dengan masalah

penanganan teknologi informasi. Adapun strategi manajemen

teknologi informasi TNI AL , meliputi:

a. Pembentukan struktur organisasi sistem dan teknologi

informasi yang terwakilkan pada jajaran manajemen

puncak.

b. Dukungan yang efektif terhadap pengguna akhir (end-

user) sistem dan teknologi informasi.

c. Mekanisme kontrol dan integrasi arsitektur sistem dan

teknologi informasi.

d. Pengelolaan sumber daya sistem dan teknologi informasi

yang lebih terarah dan ekonomis.

e. Standarisasi metodologi pengembangan perangkat lunak

aplikasi sistem informasi.

f. Penerapan konsep-konsep pengembangan dan

pemeliharaan perangkat lunak aplikasi sistem informasi

(misalnya Software Quality Assurance, Software

Maintenance dan Security System).

g. Memenuhi prinsip IT Govenance.

h. Penerapan konsep pengawasan dan audit terhadap

sistem dan teknologi informasi.

[176]

i. Penerapan konsep perencanaan antisipasi proses bisnis

dan sistem informasi dalam menghadapi keadaan yang

tidak diinginkan (Business Continuity Plan).

2. Strategi Manajemen Sistem dan Teknologi Informasi

Pengelolaan teknologi informasi TNI AL antara lain

meliputi:

a. Pengoperasian dan Pemeliharaan TI. Perangkat

TI yang harus dioperasikan dan dipelihara meliputi

semua perangkat komputer server, komputer klien,

perangkat jaringan, dan perangkat komputer lain

yang terhubung dalam jaringan komputer TNI AL

(misalnya: modem, hub, switch, printer, dan lain-lain).

Pengoperasian dan pemeliharaan perangkat TI

berdasarkan kepada standar pengoperasian dan

tingkat SLA (Service Level Agreement) yang telah

ditetapkan.

b. Analisis Kebutuhan Pelatihan TI. Untuk selalu

menyesuaikan antara kebutuhan pengetahuan dan

keahlian dari seluruh pemakai dengan perkembangan

fasilitas-fasilitas maupun teknologi, maka BagLahta

harus melakukan analisis kebutuhan pelatihan secara

periodik sesuai kebutuhannya.

c. Audit TI. Untuk menjaga agar TI selalu mampu

melindungi keamanan semua aset TI, menjaga

integritas semua data, dan mencapai semua tujuan

TNI AL secara efektif dan efisien maka audit secara

periodik terhadap semua sistem kontrol TI harus

dilakukan.

d. Pengembangan Prosedur Operasional Standar TI

(SOP-TI). Untuk mengurangi kesalahan

pengoperasian TI yang disebabkan oleh faktor

manusia, maka berbagai prosedur pengoperasian

standar harus ditetapkan dan disebarluaskan ke

semua pemakai maupun calon pemakai dengan

[177]

menggunakan berbagai media (kertas maupun

online).

e. Help-desk. Help-desk merupakan suatu unit yang

mendukung semua unit organisasi TNI AL dalam

memberikan dukungan teknis terhadap semua

kebutuhan TI. Dukungan teknis yang dibutuhkan

meliputi pengembangan produk yang dibutuhkan

oleh bagian-bagian (misalnya pembuatan material

untuk Humas, situs web, dan lain-lain) maupun

bantuan teknis untuk mengatasi masalah yang

dihadapi pemakai komputer dalam menggunakan

sistem informasi di TNI AL.

I. Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia IT di TNI AL

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Pembangunan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

dalam menangani dan mengoperasikan TI harus sejalan

dengan rencana pembangunan sistem dan teknologi informasi

di TNI AL. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk

meningkatkan keterampilan SDM di bidang TI adalah melalui

pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan untuk berbagai macam produk

TI banyak ditawarkan oleh berbagai konsultan maupun

perusahaan penyedia pendidikan dan pelatihan TI. Sering

sekali hasil pendidikan dan latihan tersebut tidak dapat segera

memenuhi kebutuhan kompetensi dan kemampuan yang

diinginkan. Hal ini sering terjadi karena pendidikan dan

pelatihan tersebut tidak dirancang khusus sesuai dengan

kebutuhan pekerjaan. Dilihat dari segi biaya, pendidikan dan

latihan dengan pola seperti itu sangat memboroskan waktu

dan biaya karena pendidikan dan latihan tersebut tidak sesuai

dengan kebutuhan. Pendidikan dan latihan seharusnya dapat

memberikan kemampuan dan kompetensi peserta dalam

menyelesaikan tugas-tugasnya dengan lebih cepat dan efisien.

[178]

Hal tersebut di atas dapat diatasi jika program

pendidikan dan latihan memenuhi dua aspek penting yaitu:

Pertama, Program pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan

dari posisi pengguna dalam suatu organisasi. Kedua,

Menggunakan metodologi pelatihan yang tepat, sehingga

peserta benar-benar mampu menyerap materi yang diberikan.

Untuk itu perancangan program pendidikan dan pelatihan TI

untuk memenuhi kebutuhan SDM di TNI AL harus memenuhi

dua aspek penting tersebut.

2. Model Pelatihan IT.

Pelatihan teknologi informasi ini ditujukan untuk lebih

memantapkan aktivitas pelatihan teknologi informasi.

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan melihat aspek-

aspek yang melekat pada individu dalam suatu organisasi.

Aspek-aspek tersebut yaitu: Fungsi bisnis, Jabatan, dan

Aktivitas.

Ketiga aspek tersebut dibutuhkan untuk memberikan

program pelatihan secara tepat. Hal ini bisa dimaklumi karena

ketiga aspek tersebut saling terkait. Aktifitas yang dilakukan

oleh seorang pegawai tergantung dari job description dari

jabatan yang diberikan padanya. Job description tersebut juga

tergantung pada fungsi bisnis dimana personel tersebut

bekerja. Ketiga aspek tersebut dapat pula dilihat sebagai

elemen yang merupakan sifat atau kompetensi yang

dibutuhkan oleh peserta pelatihan. Informasi mengenai

kompetensi ini diharapkan dapat mengarahkan materi maupun

teknik penyampaian yang lebih efisien dan efektif.

Dengan melihat ketiga aspek tersebut, dapat disusun

suatu program pelatihan yang sesuai. Setiap orang akan

memiliki progam tersendiri, tergantung dari ketiga aspek

tersebut di atas. Dengan demikian, program pelatihan yang

diberikan tidak bergantung pada produk yang digunakan, akan

tetapi tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Dengan

metode yang demikian, akan dihasilkan kompetensi individu

[179]

dimana para peserta pelatihan akan mendapatkan pelatihan

sesuai dengan kebutuhannya.

Sebagai contoh kompetensi individu di atas, merupakan

gambaran dasar dari seorang personalia yang bekerja di

Bagian Sekretariat, kegiatannya antara lain menggunakan

aplikasi perkantoran, dan dia berada pada tingkat manajemen

menengah. Berdasarkan kompetensi individu tersebut,

disusunlah pelaksanaan pelatihannya, yang meliputi unsur-

unsur: Peserta Pelatihan, Pengajar, Materi dan Metode

pengajaran

Unsur peserta pelatihan berkaitan erat dengan

kebutuhan para pengguna komputer di TNI AL. Selain itu akan

diperhatikan bahwa para pengguna komputer di TNI AL telah

memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu yang menyebabkan

karakternya telah “terbentuk” sehingga dalam pendidikan dan

pelatihan akan dilakukan penanganan tertentu.

Unsur pengajar perlu menguasai prinsip-prinsip belajar

dan mengajar. Para pengajar diharapkan akan mampu

mengambil peran bukan saja sebagai pengajar tetapi juga

sebagai seorang fasilitator.

Unsur program atau materi pelatihan akan disesuaikan

dengan pesertanya agar tercapai hasil belajar seperti yang

diinginkan. Oleh karena itu, program pelatihan yang disiapkan

akan memiliki rentang spektrum yang akan disesuaikan

dengan peserta pelatihannya. Pada dasarnya spektrum materi

tersebut dapat diterapkan pada peserta tingkat pemula

(novice), menengah (intermediate), dan lanjut (advance).

3. Menentukan Kebutuhan Pelatihan.

Untuk menentukan kebutuhan pelatihan dengan model

tersebut di atas, diperlukan analisis dari ketiga aspek tersebut

yaitu aspek fungsi, jabatan dan aktivitas terhadap peserta

pelatihan. Informasi penting mengenai peserta pelatihan

adalah tersedianya profil para karyawan yang diperoleh

dengan melakukan pendekatan sebagai berikut:

[180]

a. Melakukan analisis jabatan sesuai dengan fungsi-fungsi

bisnis yang ada, untuk menentukan keahlian teknologi

informasi yang diperlukan, serta menentukan peringkat

penggunaan teknologi informasi untuk mendukung

pekerjaan yang harus dilaksanakan berbantu komputer.

b. Menentukan klasifikasi teknologi informasi, kategori

keahlian teknologi informasi dan tingkat keahlian

teknologi informasi yang diharapkan.

c. Melakukan analisis kesenjangan keahlian komputer,

antara yang diharapkan (dibutuhkan) dengan yang

dimiliki.

d. Membuat silabus pelatihan, jadwal pelatihan beserta

personil yang harus mengikuti pelatihan tersebut.

Silabus pelatihan diharapkan dapat dibuat dan telah

tersedia setelah produk sistem informasi telah selesai

dibuat dan diimplementasikan.

J. Dampak Teknologi Informasi di Oganisasi TNI AL.

Sebelum melaksanakan identifikasi dampak teknologi

informasi terhadap pertahanan negara di laut, maka terlebih

dahulu melakukan identifikasi risiko teknologi informasi

berdasarkan ISO 27001 dan CobiT for Risk. Keluaran dari studi

literatur ini adalah berupa penjabaran aktivitas-aktivitas yang

dilakukan untuk identifikasi risiko, masukan yang dibutuhkan,

dan teknik-teknik yang direkomendasikan untuk melakukan

identifikasi.

1. Aset Teknologi Informasi di Organisasi TNI AL.

Identifikasi risiko menurut ISO 27001 adalah identifikasi

aset-aset teknologi informasi yang dimiliki oleh teknologi

informasi di Organisasi TNI AL. Aset-aset tersebut adalah

layanan teknologi informasi yang dikelompokkan berdasarkan

komponen teknologi informasi (data, perangkat lunak,

perangkat keras, sumber daya manusia, dan proserur). Tabel

[181]

4.4 merupakan daftar aset teknologi informasi yang akan

diidentifikasi risikonya.

2. Ancaman pada Teknologi Informasi di Organisasi TNI

AL

Langkah selanjutnya setelah aset-aset teknologi

informasi di Organisasi TNI AL diketahui adalah

mengidentifikasi ancaman-ancaman yang bisa terjadi pada

aset-aset tersebut. Ancaman dibagi menjadi 2, yaitu ancaman

internal dan ancaman eksternal. Ancaman internal adalah

ancaman yang berasal dari dalam komponen itu sendiri,

sedangkan ancaman eksternal adalah ancaman yang berasal

dari faktor lain, misalnya faktor alam, hewan, atau kesalahan

sumberdaya manusia (bagi komponen selain sumberdaya

manusia). Ancaman yang mungkin terjadi pada Aset-aset

teknologi informasi TNI AL yang merupakan bagian dari

komponen sistem Informasi, Tabel 4.5 adalah daftar ancaman

pada teknologi informasi di organisasi TNI AL.

[182]

Tabel 4.4 Daftar Aset Teknologi Informasi di Organisasi TNI AL

[183]

Tabel 4.5 Daftar Ancaman Pada Teknologi Informasi di Organisasi TNI AL

[184]

3. Kerentanan pada Teknologi Informasi di Organisasi TNI

AL

Pada setiap ancaman yang telah teridentifikasi

sebelumnya, terdapat kerentanan yang dapat terjadi yang

mengakibatkan dampak negatif dari IT di Organisasi TNI AL.

Identifikasi kerentanan pada setiap ancaman dapat dilihat pada

Tabel 4.6.

a. Data. Kerentanan yang terjadi akibat dari ancaman

terhadap data adalah serangan internet dan pencurian,

penghapusan, atau perusakan data.

b. Perangkat Lunak. Kerentanan yang terjadi akibat dari

ancaman terhadap perangkat lunak adalah serangan,

cybercrime, beberapa fungsional tidak dapat digunakan

dan Server down akibat banyaknya permintaan user dan

serangan internet. Sebagai contoh adalah ancaman cyber

(periksa Tabel 4.6). Ancaman cyber adalah semua kondisi,

sesuatu atau situasi yang dianggap mampu mengganggu

atau menyerang, dimana gangguan atau serangan itu

dapat merusak dan merugikan, sehingga mengancam

kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity) dan

ketersediaan (availability) sistem informasi. Serangan

yang bisa muncul adalah sebagai berikut account tidak

terlindungi, cracking password terenkripsi, memata-matai,

mendengarkan lalu lintas komunikasi data, menebak,

penipuan dan rekayasa sosial, penyalah-gunaan protokol

komunikasi, penyusupan cyber, serangan defacement,

serangan denial of service (dos), serangan malware, sistem

otentifikasi, spam dan phising, serta trojan horse. Serangan

ataupun ancaman tersebut dapat mengganggu

kerahasiaan, integritas dan ketersediaan sebuah sistem

informasi. Sekecil apapun risiko dan tingkat kemungkinan

yang muncul, tetap saja kerugian akan berdampak dan

ketergantungan sistem informasi terhadap keutuhan

komponen sangatlah besar. Komponen utama sistem

informasi secara umum sebagai berikut: PC Desktop PC,

[185]

Laptop, Servers, Aplikasi software, Technical Software, Data

elektronik, jaringan dan sistem telepon. Secara langsung

maupun tidak langsung ancaman akan mengganggu salah

satu komponen dan dapat mengganggu keberlangsungan

seluruh sistem.

Tabel 4.6 Ancaman Cyber terhadap Aset IT TNI AL

c. Perangkat Keras. Kerentanan yang terjadi akibat dari

ancaman terhadap perangkat keras adalah koneksi wi-fi

terputus akibat kabel LAN yang terlepas, kebakaran akibat

korsleting karena penataan kabel yang kurang efektif,

server down akibat minimnya spesifikasi RAM atau

processor, penggunaan komputer server menjadi lambat

akibat minimnya spesifikasi RAM atau processor dan

rusaknya perangkat keras akibat perangkat keras yang

sudah lama atau terjadinya bencana alam serta kabel

putus akibat dimakan hewan.

[186]

d. Sumber Daya Manusia. Kerentanan yang terjadi

akibat dari ancaman terhadap SDM adalah pemeliharaan

aset TI di organisasi TNI AL tidak maksimal/tidak

terkontrol dengan baik dan pembagian tugas yang tidak

jelas/membingungkan sehingga aset tidak terjaga.

e. Sistem dan Metode. Kerentanan yang terjadi akibat dari

ancaman terhadap sistem dan metode adalah Server

menjadi error, kabel berantakan, suhu ruangan tidak

sesuai sehingga perangkat keras bisa rusak, terjadi

kerusakan atau pencurian perangkat keras akibat

penyalahgunaan akses masuk.

[187]

Tabel 4.7 Daftar Kerentanan Pada Teknologi Informasi di Organisasi TNI AL

[188]

4. Dampak Kerentanan pada IT di Organisasi TNI AL.

Setelah aset beserta ancaman dan kerentanan telah

diidentifikasi sebelumnya, berikutnya adalah dampak

kerentanan yang ditimbulkan terhadap layanan yang diberikan

teknologi informasi di Organisasi TNI AL kepada Sistem

Pertahanan Negara di Laut. Tabel 4.8 adalah daftar Dampak

kerentanan pada teknologi informasi di organisasi TNI AL.

Dari uraian Tabel 4.8 dapat disimpulkan Risiko erat

kaitannya dengan Sistem Informasi yang digelar, dikarenakan

dari level fungsi operasi pasti membutuhkan kesatuan antara

satu sistem informasi dengan sistem informasi yang lain

(Prinsip Integrity) dan juga keterkaitan antara pengguna satu

dengan pengguna yang lain.

Kewaspadaan terhadap pertahanan nasional harus dijaga

setiap saat. Dengan kata lain sistem-sistem yang ada harus bisa

memberikan informasi untuk memberikan keputusan yang

akurat setiap saat, tidak memandang tempat dan waktu

(Prinsip Availability). Kondisi sistem informasi yang belum

berjalan dengan baik menyebabkan ketidakstabilan

ketersediaan informasi yang dibutuhkan dalam membangun

pertahanan nasional.

Sistem yang masih buruk serta dibangun dengan aplikasi

dan software yang masih belum menitikberatkan pada tingkat

keamanan data dan transmisi data, akan menimbulkan

kerentanan terhadap data dan informasi yang bersifat rahasia

(Prinsip Confidentiality).

Menurut prinsip keamanan Integrity, Aplikasi dan

Confidentiality memiliki risiko tinggi akan mengancam

operasional sebuah sistem. Kegagalan sekecil apapun pada

masing-masing sistem informasi akan berdampak pada fungsi

sistem secara keseluruhan. Hal ini berbanding lurus dengan

risiko yang ada didalam sistem informasi operasi, semakin

besar risiko yang ada, maka semakin menurunkan nilai dan

information superiority yang dimiliki oleh TNI AL.

[189]

Tabel 4.8 Daftar Dampak Kerentanan Pada Teknologi Informasi di Organisasi TNI AL

[190]

Tabel 5.10 Daftar Dampak Kerentanan Pada Teknologi Informasi di Organisasi TNI AL (lanjutan)

[191]

[192]

K. Tahapan Pembangunan dan Langkah Implementasi

Teknologi Informasi TNI AL.

1. Tahapan Pembangunan Teknologi Informasi.

Tahapan implementasi pembangunan ITMP TNI AL

disusun dalam tahapan jangka pendek (1 tahun), jangka

menengah (3 tahun) dan jangka panjang (5 tahun). Rencana

jangka pendek adalah kegiatan menyiapkan kebutuhan sistem

informasi dasar yang mendukung pelayanan dan merupakan

aktifitas utama TNI AL. Aplikasi sistem informasi ini

merupakan penentu berjalannya operasional TNI AL.

Sedangkan rencana pembangunan dalam jangka menengah

adalah tahapan untuk memantapkan aplikasi pelayanan

dengan mengimplementasikan sistem informasi pendukung.

Rencana pembangunan untuk jangka panjang difokuskan

kepada integrasi, peningkatan pelayanan dan kemudahan

pengambilan keputusan manajemen. Awal dalam urutan

tahapan ini adalah dimulai dari tahapan pembangunan sistem

informasi, diikuti dengan pembangunan infrastruktur

teknologi informasi dan terakhir adalah perencanaan tahapan

pelatihan. Tahapan pembangunan sistem informasi disusun

seperti ditunjukkan pada Gambar 4.13

Gambar 4.13 Bagan Roadmap Pembangunan Sistem Informasi TNI AL Sumber: Hasil Olah Data Penulis

[193]

Pentahapan implementasi pembangunan ITMP TNI AL

dapat dibuat sesuai dengan strategi seperti pada Gambar 6.10.

Pentahapan implementasi tersebut meliput pembangunan

sistem informasi, teknologi informasi dan pelaksanaan

pelatihan seperti Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Pentahapan Implementasi IT

TAHAP URAIAN KEGIATAN

Persiapan Prosedur

Aplikasi Dasar (SI, DRS-Disaster Recovery System, dll)

Infrastruktur dan Penyiapan SDM.

Melengkapi Master Plan

Menyiapan SDM

Penyempurnaan organisasi Infolahta (QA, Stering Committee)

Pembangunan Jaringan dan DRS (Disaster Recovery System) dan

Aplikasi SDM

Pematangan Logistik dan Keuangan

SDM

SITI dan Umum

Operasi

Litbang dan Pengawasan

Document Management System

Website/Portal Intranet

Perluasan Jaringan dan DRS dan Sekuriti

Pembangunan ESB

Integrasi IMSS

Penyiapan SDM

Pemantapan Pembangunan Aplikasi Tingkat Taktis (MIS)

Peluasan Jaringan dan DRS

Data Warehousing

Penyiapan SDM

Pemanfaatan Pembangunan Aplikasi Tingkat Strategis (EIS, DSS, KM)

Perluasan Jaringan dan DRS

Penyiapan SDM

[194]

Rincian paket-paket pembangunan Sistem dan Teknologi

Informasi TNI AL yang tersusun sesuai tahapan perencanaan

jangka pendek, menengah dan panjang pembangunan Sistem

dan Teknologi Informasi TNI AL pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Rincian Paket Pembangunan IT

TH URAIAN KEGIATAN

I Pebangunan SI SiBinMat

SiWatMat

Si Bekal

SiFaslan

Paket A

Pembenahan

Ruangan Data Center

Pengadaan Fire Protector

Pengadaan Acses Control

Pengadaan AC

Paket B

Pemasangan

Jaringan Mabesal

Pembenahan jaringan Mabesal

Pemasangan dan Pembenahan

Jaringan Kotama

Pengadaan Jasa Koneksi WAN

Pengadaan Perangkat Server

(Rack)

Pengadaan Server R&D

Paket C

Pemasangan

Perangkat Server dan

Server Operasional

Pengadaan Hardware-DataBase

Server, Blade Enclosure, App

Server, Web Server,

Domain/Antivirus Server, BackUp

Server, PC + WorkCenter dan

UPS

Pengadaan Software - RDBMS

software, Back Up software, Web

Server software

Pengadaan Jaringan Komunikasi-

Core Swith, Wan Router, Switch

Internal, Security, Firewall,

IPS/IDS dan Antivirus

Pelatihan Paket 1 Pengenalan Sistem Informasi

Microsoft Office (pemula,

menengah dan lanjutan)

[195]

Penggunaan email dan internet

Penggunaan dan Pengoperasian

Jaringan

Pelatihan Paket 2 SiBinMat

SiWatMat

Si Bekal

SiFaslan

II Pebangunan SI Logistik dan Keuangan

Operasi

SDM, SITI dan SiPen

Pebangunan TI Pembangunan Middleware

Enterprise Service Bus

Integrasi IMSS

Paket D Pengadaan SAN

Pengadaan

Workstation

Kampus

Disaster Recovery

System

Perluasan Jaringan Komputer

Mabesal dan DRS dan Sekuriti

Pelatihan Paket 3 Logistik dan Keuangan

Operasi

SDM, SITI

III Pebangunan SI Litbang dan Pengawasan

Administrasi dan Arsip

Document Management System

Website/Portal

Intranet

Pelayanan Umum

Keamanan dan Ketertiban

Si Hukum

Paket E:

Penambahan Server

Pengadaan Server Email

Pengadaan Proxy Server

Pengadaan Portal

Pelatihan Paket 4 Litbang dan Pengawasan

Administrasi dan Arsip

Document Management System

Website/Portal Intranet

Pelayanan Umum

[196]

Keamanan dan Ketertiban

SiHuk

Website/Portal

Intranet Jangka

Panjang

IV Pebangunan SI

Taktis

Melaksanakan pembangunan SI

SIM

Data Ware house

Pelatihan Paket 5 SIM.

Data

Warehouse

V Pebangunan SI Executive Information System,

Business Inteligent

Enterprice Resource Planning

Decision Support System

Workflow

Pelatihan

Paket 6

Executive Information System,

Business Inteligent

Enterprice Resource Planning

Decision Support System

Workflow

[197]

2. Langkah Implementasi Teknologi Informasi.

Langkah dalam pembangunan sistem dan teknologi

informasi dapat dilihat pada 4.14. Langkah ini merupakan

acuan dalam melaksanakan pengadaan aplikasi sistem

informasi maupun pengadaan perangkat keras dan jaringan

komputer.

Gambar 4.14 Langkah Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi

Sumber: Hasil Olah Data Penulis

Pada Gambar tersebut terlihat pada tahap perancangan

sistem terdapat 2 pilihan yaitu membeli paket atau merancang

dari awal. Kedua-dua pilihan tersebut selanjutnya akan

mengalami tahapan yang sama. Hanya saja dari sisi waktu

pembuatan aplikasi sistem informasi akan membutuhkan

waktu yang lebih lama dari pembelian paket aplikasi sistem

informasi yang sudah jadi. Sedangkan langkah impmentasi

perangkat keras dan jaringan, seperti terlihat pada Gambar

4.15.

[198]

Gambar 4.15 Langkah Pengadaan Perangkat Keras dan Jaringan

Sumber: Hasil Olah Data Penulis

[199]

5 PENUTUP

[200]

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penilaian tingkat kemampuan sistem dan teknologi

informasi TNI AL existing berdasarkan Framework CobiT

pada domain Align, Plan, and Organize (APO), Evaluate,

Direct and Monitor (EDM), Build, Acquire and Implement

(BAI), dan Deliver, Sevice, and Support (DSS), dimana hasil

penilaian terhadap proses-proses teknologi informasi

existing di organisasi TNI AL mendapatkan tingkat

kemampuan IT berada pada level diantara 2 dan 3, artinya

proses-proses teknologi informasi belum sepenuhnya

berjalan dengan maksimal. Kondisi teknologi informasi di

organisasi TNI AL perlu upaya perbaikan terus menerus dan

berkesinambungan, kondisi tingkat kemampuan ini

mengindikasikan bahwa perencanaan, pengorganisasian,

akuisisi dan implementasi dari teknologi informasi belum

sepenuhnya diarahkan ke tujuan organisasi.

2. Rancangan pembangunan kekuatan dan kemampuan IT TNI

AL telah menghasilkan sebuah model kerangka teknologi

informasi dengan mempertimbangkan saran perbaikan dan

aspek pengembangan teknologi informasi serta

rekomendasi kebijakan pengembangan teknologi informasi

berdasarkan CobiT yang mencakup sasaran, strategi, arah

kebijakan, kebutuhan dan aktifitas bisnis, kebutuhan IT,

aplikasi, infrastruktur IT, arsitektur IT dan sistem

keamanan IT. Bagian utama dari kerangka teknologi

informasi TNI AL, meliputi: (1) Sistem Informasi Armada;

(2) Sistem Informasi Tempur; (3) Pusat Sistem Informasi;

(4) Tata Kelola Proses teknologi informasi; (5) Manajemen

Pengumpulan Data, dan (6) Sistem Pendukung Pengambilan

Keputusan. Tiap bagian kerangka IT tersebut saling

terhubung (integrity) satu sama lain. Dalam pengembangan

[201]

IT TNI AL tidak hanya sekedar pengembangan sistem,

namun juga memperhatikan aspek tata kelola proses

teknologi informasi. Hasil akhir Top Manajemen dari

kerangka IT TNI AL ini adalah Sistem Pendukung

Pengambilan Keputusan yang menerapkan prinsip “Multi

Expert - Multi Criteria Decision Making” dari inputan Sistem

Informasi Armada, Sistem Informasi Tempur dan Pusat

Sistem Informasi.

3. Tahapan implementasi pembangunan ITMP TNI AL disusun

dalam tahapan jangka pendek, menengah dan jangka

panjang: (1) Rencana jangka pendek merupakan kegiatan

menyiapkan kebutuhan sistem informasi dasar yang

mendukung pelayanan dan merupakan aktifitas utama TNI

AL; (2) Rencana jangka menengah merupakan tahapan

untuk memantapkan aplikasi pelayanan dengan

mengimplementasikan teknologi informasi pendukung; dan

(3) Rencana jangka panjang difokuskan kepada integrasi,

peningkatan pelayanan dan kemudahan pengambilan

keputusan manajemen. Implementasi pembangunan ITMP

TNI AL dimulai dari tahap Pembangunan Sistem Informasi,

Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan

terakhir Tahap Pelatihan. Adapun langkah pengadaan

Aplikasi Sistem Informasi, Hardware dan Jaringan Computer

pembangunan sistem dan teknologi informasi diawali

dengan kegiatan Perencanaan, Persiapan Proyek/Kontrak,

Analisis Kebutuhan, Perencanaan Sistem, Produksi,

Implementasi, Uji Sistem dan Operasional, dan Evaluasi

serta Pemeliharaan.

B. Saran.

1. Implementasi pembangunan IT TNI AL berdasarkan analisis

kondisi terkini dalam pengelolaan proses-proses teknologi

informasi di TNI AL, maka rekomendasi mengenai

peningkatan pengelolaan proses teknologi informasi

berpedoman pada:

[202]

a. Restrukturisasi organisasi teknologi informasi agar

mengacu pada best practice dalam penyusunan

organisasi teknologi informasi dengan mengakomodasi

kebutuhan organisasi TNI AL akan dukungan teknologi

informasi dalam proses bisnisnya.

b. Pendefinisian peran dan tanggung jawab pengelolaan

teknologi informasi agar mengacu pada standar

pengelolaan teknologi informasi CobiT.

c. Perumusan rencana strategi teknologi informasi jangka

panjang dan jangka menengah agar mengacu pada

kerangka pengembangan teknologi informasi sehingga

pengembangan teknologi informasi dapat mengarah

pada pencapaian tujuan organisasi.

2. Pelaksanaan implementasi ITMP TNI AL, apabila terdapat

pekerjaan yang diusulkan tidak terdapat pada rancangan

ITMP TNI AL, maka diperlukan evaluasi (studi kelayakan)

untuk menentukan apakah usulan tersebut layak apa tidak.

Jika hasil evaluasi ternyata usulan proyek tersebut tidak

mendukung ITMP dan tidak memberikan benefit bagi TNI

AL maka usulan tersebut lebih baik ditolak karena

pelaksanaan proyek yang tidak layak serta diluar

perencanaan ITMP akan merusak perencanaan yang telah

disusun dalam ITMP TNI AL ini.

3. Pembangunan Teknologi informasi TNI AL bila telah

diimplementasikan, maka pada pengembangan Tata Kelola

proses teknologi informasi berikutnya agar dilakukan

assessment pada kelima domain lainnya secara menyeluruh

sehingga gambaran kondisi pengelolaan teknologi informasi

menjadi lebih lengkap dan menghasilkan tingkat

kematangan dan kemampuannya berada pada skala

Maturity Model CobiT “Good practices are follow and

automated”, dimana pantauan dan evaluasi seluruh proses

teknologi informasi telah berjalan sesuai arahan maupun

solusi berupa layanan teknologi informasi kepada pengguna

dan kondisi organisasi dianggap telah

[203]

mengimplementasikan tatakelola teknologi informasi yang

sesuai dengan “Best Practice”.

4. Peningkatan peran Disinfolahtal, baik sasaran maupun

tujuan organisasinya perlu dipertegas agar peran Teknologi

Informasi di lingkungan TNI AL tidak lagi dari sekedar

pendukung namun dapat segera ditingkatkan menjadi

media dan alat strategis dalam pencapaian tujuan TNI AL.

Tinjauan ulang terhadap visi dan misi Disinfolahtal

memungkinkan arah pengembangan sistem informasi di

TNI AL menjadi lebih terarah dan lebih focus sehingga

perubahan visi dan misi Disinfolahtal diusulkan menjadi:

Visi: “Teknologi Informasi Sebagai Media dan Alat Strategis

Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran dan Tujuan TNI

Angkatan Laut”. Sedangkan Misi:

a. Mewujudkan sistem informasi terpadu dalam rangka

mempercepat proses pengambilan keputusan serta

mengoptimalkan kualitas pelaksanaan tugas TNI AL.

b. Menyediakan fasilitas, sarana & prasarana berbasis

teknologi informasi dalam rangka meningkatkan

efektifitas dan efisiensi koordinasi dan kerjasama,

sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi

TNI AL.

c. Membangun teknologi informasi TNI AL yang dapat

diandalkan serta melakukan sharing & kerjasama

informasi, dalam rangka mewujudkan kualitas &

kemampuan informasi TNI AL yang diharapkan.

d. Membangun dan mengembangkan SDM TNI AL agar

memiliki wawasan, prilaku & budaya teknologi informasi

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya

5. Implementasi manajemen risiko yang dijalankan pada

pengelolaan teknologi informasi tidak hanya berhenti

sampai tahap Identifikasi Risiko saja, namun dilanjutkan

hingga ke tahapan Assesment Risiko dan Rencana Darurat

sehingga dampak terhadap risiko IT dalam mendukung

[204]

pelaksanaan tugas pokok TNI AL dapat diantisipasi dan

diminimalisir secara optimal dan berkelanjutan.

6. Implementasi kebutuhan pengembangan IT TNI AL dalam

upaya meningkatkan pengelolaan proses teknologi

informasi agar berpedoman pada sasaran Strategis

Pertahanan Negara di Laut, yang telah dirumuskan yaitu:

a. Terselenggaranya Strategi Penangkalan Pertahanan

Negara yang diwujudkan dalam Sistem Informasi

Pertahanan untuk menangkal segala bentuk ancaman

berdimensi globalisasi dan teknologi. Konsep

penangkalan dibangun dan dikembangkannya Sistem

Informasi Pertahanan yang mengedepankan fungsi

pertahanan nir militer sebagai satu kesatuan pertahanan

yang terintegrasi secara menyeluruh.

b. Terselenggaranya Pertahanan Negara yang diwujudkan

dalam Cyber Power System untuk menangani ancaman

nir militer. Ancaman berdimensi globalisasi dan

teknologi ini tidak berbentuk fisik sehingga dalam

penanganannya menggunakan pendekatan kekuatan

pertahanan yang bersifat soft-power.

[205]

DAFTAR SINGKATAN

AAL : Akademi Angkatan Laut

AHP : Analisis Herarki Proses

AI : Acquire and Implement

APO : Align, Plan, and Organize

BAI : Build, Acquire and Implement

BDPM : Basis data perbatasan maritim

BINKUAT : Pembinaan kekuatan

C2 : command and control

C4ISR : Command, Control, Communications,

Computers, Surveillance and

Reconnaissance

CIS : Coastal Information System

CobiT : Control Objective for Information and

related Technology

Disinfolahtal : Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI

AL

DODAF : Architecture Framework Departemen

Pertahanan di AS

DSS : Deliver, Service, and Support

EAS : East Asia Summit

EDM : Evaluasi, pemantauan langsung, dan

monitor

FGI : Focus Group Interview

GDIT : Grand Design Information Technology

GDP : Gross Domestic Product

GSP : Group Service Peer

GUNKUAT : Penggunaan kekuatan

IC : Information Cooperation

ICT : Information and Communications

Technologies

IIW : Information in War

IJACSA : International Journal of Advanced Computer

[206]

Science and Applications

IJRMT : International Journal of Research in

Management & Technology

ISM : Interpretive Structural Modelling

ISR : Intelegent, Surveillance and Reconnaissance

IT : Information Teknology

ITMP : Information Technology Master Plan

IW : Information Warfare

K3I : Komando, Kontrol, Komunikasi dan

Intelejen

K4IPP : Komando, kendali, komputer, komunikasi,

intelijen, pengamatan dan pengintaian

KAL : Kapal Angkatan Laut

Kotama : Komando Utama

KRI : Kapal Perang Republik Indonesia

KTT : Konferensi Tingkat Tinggi

LSP : Local Service Peer

Mabes : Markas Besar

Mabesal : Markas Besar TNI AL

MDS : Multidimensional Scaling

MEA : Monitor, Evaluate, and Assess

MEF : Minimum Essential Force/

MSI : Model Struktur Imperatif

NCO : Network centric operations

NCW : Network Centric Warfare

OMP : Operasi Militer Perang

OMSP : Operasi Militer Selain Perang

Pernika : Peralatan elektronika

PMD : Poros Maritim Dunia

PO : Plan and Organize

Puskodalops : Pusat Komado dan Kendali Operasi

RMA : Revolutionary in Military Affair

RoIP : Radio over Internet Protocol

SAR : Search and rescue

[207]

SCMS : Sistem Supply Chain Management System

SDM : Sumber Daya Manusia

Seskoal : Sekolah Staf dan Komando

SLOC : Sea Lane of Communication

SMD : Skala Multi Dimensi

SMIT : Strategic Management Information

Technology

SOA : Service Oriented Architecture

SPLN : Strategi Pertahanan Laut Nusantara

SSAT : Sistem Senjata Armada Terpadu

STTAL : Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut

SWOT : Strength Weakness Opportunity dan Threat

TIK : Teknologi Informasi dan Komputer

UML : (Unified Modeling Language)

VPN : Virtual Private Network

[208]

DAFTAR TABEL

2.1 Rekapitulasi Lingkungan Strategis & Pengaruhnya

kepada Keamanan Maritim. 26

2.2 Ancaman terhadap fasilitas fisik 62

2.3 Ancaman terhadap Data Elektronik 63

2.4 Ancaman terhadap perangkat lunak 64

2.5 Ancaman pada Sumberdaya Manusia 64

3.1 Hasil Pengukuran Domain APO 78

3.2 Hasil Pengukuran Domain EDM. 79

3.3 Hasil Pengukuran Domain BAI 80

3.4 Analisis SWOT Terhadap TNI AL 103

4.1 Hubungan Fungsi Bisnis dengan Subjek Data 137

4.2 Kebutuhan Aplikasi Sistem Informasi TNI AL 140

4.3 Perbandingan Sistem Baru dengan Sistem Lama 144

4.4 Daftar Aset Teknologi Informasi di Organisasi TNI AL 182

4.5 Daftar Ancaman Pada Teknologi Informasi di Organisasi

TNI AL 183

4.6 Ancaman Cyber terhadap Aset IT TNI AL 185

4.7 Daftar Kerentanan Pada Teknologi Informasi

di Organisasi TNI AL 187

4.8 Daftar Dampak Kerentanan Pada Teknologi Informasi

di Organisasi TNI AL 189

4.9 Pentahapan Iplementasi IT 193

4.10 Rincian Paket Pembangunan IT 194

[209]

DAFTAR GAMBAR

2.1 Sasaran Strategis SPLN 31

2.2 Pokok-Pokok Penyelenggaraan SPLN pada Masa Damai 33

2.3 Pokok-Pokok Penyelenggaraan SPLN pada Masa Perang 34

2.4 Pokok-Pokok Penyelenggaraan SPLN pada Masa Krisis

atau Perang 35

2.5 Penyelarasan antara Strategi Organisasi dan IT 40

2.6 Keterkaitan antara Sistem Bisnis dan IS 41

2.7 Model Keselarasan Strategis Transformasi

Organisasi Melalui IT 42

2.8 Prinsip CobiT 5 45

2.9 Tujuh Kategori Enabler Kerangka Kerja CobiT 46

2.10 Lima Domain CobiT dalam Proses IT 49

2.11 C4ISR sebagai Komando dan Kendali 50

2.12 Network Centric Warfare Concept Implementation 54

2.13 Manajemen Risiko berdasarkan CobiT for IT Risk 57

2.14 Hubungan antara CobiT for IT Risk dan ISO 27001 59

2.15 Keterkaitan CobiT for IT Risk dan ISO 27001 60

3.1 Struktur Organisasi TNI AL 68

3.2 Grafik Perbandingan Tingkat Kemampuan dan

Harapan pada Domain APO 79

3.3 Grafik Perbandingan Tingkat Kemampuan dan

Harapan pada Domain EDM 80

3.4 Grafik Perbandingan Tingkat Kemampuan dan

Harapan pada Domain BAI 81

3.5 Struktur Organisasi TNI AL 87

3.6 Diagram Blok Kelompok Fungsi Bisnis 93

3.7 Rantai Nilai Kondisi TNI AL 95

3.8 Kelompok Fungsi Bisnis TNI AL yang Diinginkan 109

3.9 Kelompok Rantai Nilai Aktifitas TNI AL yang

Diinginkan 110

[210]

3.10 Tahapan Pengembangan Sistem 117

4.1 Cobit 5 Menterjemahkan ke Tujuan Organisasi 122

4.2 Konseptual Pembuatan Kerangka IT TNI AL 132

4.3 Kerangka Teknologi Informasi TNI AL 135

4.4 Arsitektur Informasi TNI AL 139

4.5 Struktur Organisasi DisinfoLahtal Level 1 Yang Ada 150

4.6 Perubahan Struktur Organisasi DisinfoLahtal 150

4.7 Bagan Hirarki Manajemen 158

4.8 Bagan Keterkaitan Sistem Informasi 159

4.9 Bagan Arsitektur Sistem Informasi Binsis TNI AL 161

4.10 Framework SOA – Sistem Informasi INFOLAHTAL 162

4.11 Konsep Integrasi Aplikasi dengan ESB 164

4.12 Arsitektur Sistem Fail Over 173

4.13 Bagan Roadmap Pembangunan Sistem Informasi TNI AL 192

4.14 Langkah Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi 197

4.15 Langkah Pengadaan Perangkat Keras dan Jaringan 198

[211]

DAFTAR PUSTAKA

Alberts, David S., Garstka J.J., Frederick P and Stein. (2000).

Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority (2nd edition). CCRP. Washington

Alcuaz, J.R., Manuel A. (1989). Information Systems for Competitive

Advantage. Business World Bon, J.v. et al. (2007). Foundation of IT Service Management based

on ITIL V3. Amersfoort: Van Haren Publishing Boyd C., Williams W., Skinner D and Wilson S. (2005) Network

Centric Warfare Prioritisation & Integration Method – Literature Review, ACPL-REPORT-20-2005-J53, version 0.4 (draft), Aerospace Concepts Pty Ltd, Canberra

Buzan, Barry. (2007). What is national security in the age of

globalisation? London School of Economics and Political Science. London

Creswell. John W. (2009). Research Design : Qualitative,

Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd Edition). Sage. UK

David Watson & Andrew Jones & Frank Thornton. (2013). Digital

Forensics Processing and Procedures, Meeting the Requirements of ISO 17020, ISO 17025, ISO 27001 and Best Practice Requirements. Syngress Elsevier.

Djalal, H. (2012). Indonesia’s Maritime Challenges dalam Joshua H.

Ho and Sam Bateman (eds.) Maritime Challenges and Priorities in Asia Implications for regional security. Routledge. London

Drew, Dennis M., Donald M and Snow. (2002). Making Strategy: An

Introduction to National Security. Air University Press. Alabama

[212]

Flodstrom, Racquel. (2006). A Framework for the Strategic Management of Information Technology. Linkopings Universitet. Linkoping

Hanover Research. (2010). Best Practices and Organizational

Structure. [Online] Available at:http://www.planning. salford.ac.uk/data/assets/pdf_file/0005/20696/ 20100908 -Best-Practices-and-Strategies-in Organizational-Structure-and-Design-[Accessed. 12 Agustus 2017]

Henderson J., Venkatraman N. (1990). Strategic Alignment: A

model for organizational transformation via Information Technology. Center for Information Systems Research, MIT. Massachusetts

Hu, Mengmeng, Zhang L and Su C. (2014). The IT capabilities

driven model and evolutionqry model: Based on the integration view of competitive strategy, resource-based view, and dynamic capabilities. Applied Mechanics and Materials, 519-520(2014):1472-1477

ISACA. (2012). Cobit 5 A Business Framework for Governance and

Management of Enterprise IT. ISACA. Illinois ISACA. (2013). COBIT 5: Enabling Information. IT Governance

Framework. Rolling Meadows. ISACA. Illinois. ISO 17020, ISO 17025, ISO 27001 and Best Practice Requirements.

Syngress Elsevier. IT Governance Institute. (2003). Board Briefing on IT Governance.

IT Governance Institute. Illinois IT Governance Institute. (2007). CobiT 4.1. IT Governance

Framework. IT Governance Institute. Kearney A.T. (2011). Building a Capability-Driven IT Organization.

Illinois Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. (2007). Doktrin

Pertahanan Negara. Jakarta

[213]

Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. (2007). Peraturan

Menteri Pertahanan No. Per/23/M/XII/2007 tentang Doktrin Pertahanan. Jakarta

Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. (2008). Peraturan

Menteri Pertahanan No. Per/03/M/II/2008 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta

Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Buku Putih

Pertahanan Indonesia. Jakarta Laudon, Kenneth C and Laudon J.P. (2014). Management

Information Systems: Managing the Digital Firm (13th edition). Pearson Education Limited. Essex

Lind, William S. et al. (1989). The Changing Face of War: Into the

Fourth Generation. Marine Corps Gazzete, 73(10):22-26 Markas Besar TNI AL. (2004). Strategi Pertahanan Laut

Nusantara. Cilangkap. Jakarta Markas Besar TNI AL. (2006). Doktrin Eka Sasana Jaya. Cilangkap.

Jakarta Markas Besar TNI AL. (2006). Pola Dasar Pembinaan Tentara

Nasional Indonesia Angkatan Laut. Cilangkap. Jakarta Markas Besar TNI AL. (2014). Paradigma Baru TNI Angkatan Laut

Kelas Dunia. Cilangkap. Jakarta Markas Besar TNI. (2007). Doktrin Tri Dharma Eka Karma

(TRIDEK). Cilangkap. Jakarta Marsetio, Boer. (2014). Manajemen Strategis Negara Maritim

dalam Persepektif Ekonomi dan Pertahanan. Jakarta. McKeen, James D. (2008). IT Strategy in Action. Pearson Prentice

Hall. New Jersey National Intelligence Council (NIC). (2012). Global Trends 2030:

[214]

Alternative Worlds. Octavian, A. (2012). Militer dan Globalisasi. Studi Sosiologi Militer

Dalam Konteks Globalisasi dan Kontribusinya Bagi Tranformasi TNI. UI-Press. Jakarta.

Prabowo, J.S. (2009). Pokok-pokok Pemikiran tentang Perang

Semesta. Pusat Pengkajian Strategi Nasional. Jakarta Putra N., Hakim A., Pramono S.H., Leksono A.S. (2017). Adopted

COBIT-5 Framework for System Design of Indonesia Navy IS/IT: An Evaluation, International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 12, Number 17 (2017) pp. 6420-6427. © Research India Publications.

Putra N., Hakim A., Pramono S.H., Leksono A.S. (2017). The Effect

of Strategic Environment Change toward Indonesia Maritime Security: Threat and Opportunity. International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 12, Number 16 pp. 6037-6044. © Research India Publications

Putra N., Hakim A., Pramono S.H. Tolle H. (2017). Design Concept

of Strengthen and Ability Development at Naval Operation/Information System to Supporting Archipelagic Sea Defence Strategy, International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 12, Number 13 (2017) pp. 3894-3903. © Research India Publications.

RAND. (2002). A Conceptual Framework for Network Centric

Warfare. Workshop on Network Centric Warfare and Network Enable Capabilities, December 17-19, 2002. OFT and ASD (C31)

Sarno, R. (2009). Strategi Sukses Bisnis Dengan Teknologi

Informasi. Penentuan best practice dapat dilakukan berdasarkan kerangka kerja pengelolaan TI yang standar, dan menyesuaikan dengan proses bisnis organisasi. ITS Pres. Surabaya

Smith, Christopher. (2010). Network Centric Warfare, Command,

and the Nature of War. Land Warfare Studies Centre.

[215]

Canberrra Suhartono A. (2011). Rakornis TI Kemhan & TNI: Pandangan TNI

terhadap Perang Cyber. Jakarta. Suhartono A. (2013). Perang Hibrida-Hybrid War: Amanat pada

Upacara Bendera. Jakarta. Turban, E. et al. (2006). Information Technology for Management:

Transforming Organization in The Digital Economy (5th edition). John Wiley & Sons Asia. New Jersey

Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia Universitas Pertahanan Indonesia. (2012), Kajian Strategis,

Keamanan Cyber Nasional, Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional Dibidang Keamanan Cyber. Jakarta

Ward, J. & Peppard, J. (2002). Strategic Planning for Information

Systems. Sussex: John Wiley & Sons Ltd Ward, John and Griffiths P. (1996). Strategic Planning for

Information Systems (2nd edition).John Wiley & Sons Ltd. Sussex

Yarger, Harry. R. (2006). Strategic Theory for The 21st Century:

The Little Book on Big Strategy. Strategic Studies Institute. Carlisle

[216]

SEKILAS TENTANG PENULIS

Kolonel Laut (E) Dr. I Nengah Putra A, S.T, M.Si(Han)

adalah Dosen sekaligus Wakil Komandan pada Sekolah Tinggi

Teknologi Angkatan Laut Surabaya (STTAL). Beliau merupakan

lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 35 (1989), memperoleh

gelar Sarjana Teknologi pada Prodi S1 Teknik Elektronika STTAL

(2002) dan kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Staf dan

Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan 43 (2005),

selanjutnya mengikuti Pendidikan Operasi Gabungan TNI-IV di

Jakarta (2007), memperoleh gelar Magister Pertahanan pada

Fakultas Strategi Perang Semesta Universitas Pertahanan (2013),

serta memperoleh gelar Doktor Ilmu Lingkungan pada Universitas

Brawijaya Malang (2017). Berbagai jenis jabatan dan penugasan

telah diemban mulai tahun 1990 hingga saat ini di berbagai

penempatan penugasan di dalam maupun luar negeri.

Pernah mengikuti beberapa pelatihan diantaranya DIKLAT

FPB-57–PT. PAL Indonesia (1992), DIKLAT PFK Noistatd –

Germany (1994), Pelatihan Pengabdian Pada Masyarakat – ITB

Bandung (1999), Maintenance/DLM SIGMA Thales – Nederland

(2006), OPR TCMS 235RI/04A Thales – France (2006),

Maintenance ICS Raytheon ANS. GmbH – Germany (2006),

Maintenance IIF TSB 2525 Thales – Nederland (2006), IST SIGMA

Vlisingen Nederland (2007), Pelatihan Ahli Pengadaan Nasional

2008, Pelatihan Spiritual Bidang Kebangsaan “Wawasan

kebangsaan” 2016.

Disela-sela melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik,

wakil Komandan, juga disibukkan sebagai motivator

penumbuhkembangan karakter, wawasan kebangsaan, bela

negara di berbagai kampus antara lain: Universitas Negeri

Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS),

Universitas Brawijaya Malang, dan di berbagai instansi baik

Pemerintah maupun swasta, serta tidak segan-segan terjun ke

masyarakat daerah pesisir untuk pengembangan potensi maritim

di sana.