Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Dr. Kanya Eka Santi
Sekretaris Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial
Jakarta, 2 – 5 April 2018
Disampaikan dalam kegiatan: Bimbingan TeknisIntegrasi Layanan Rehabilitasi Sosial.
2
INFORMASI MEDIA
KESIMPULAN SEMENTARA
GAMBARAN MASALAH
TINDAK LANJUT
Outline
01
03
04
05
UPAYA PEMERINTAH DAERAH02
SATU FORM SATU PLATFORM
DASAR HUKUM
06
07
INTELRESOS DAN BDT08
3
1. INFORMASI MEDIA1. INFORMASI MEDIA1. INFORMASI MEDIA1. INFORMASI MEDIA
4
2. UPAYA PEMERINTAH DAERAH2. UPAYA PEMERINTAH DAERAH2. UPAYA PEMERINTAH DAERAH2. UPAYA PEMERINTAH DAERAH
5
3. KESIMPULAN SEMENTARA
a. Tidak semua daerah memiliki anggaran cukup untuk melakukan pendataan.
b. Data Hasil Pendataan yang ada tidak dikelola dengan baik (SDM, Sarana, Budgetting)
c. Ketidakberpihakan stakeholder dalam pengelolaan data PMKS (dianggap program yang menghabiskan APBD dan tidak memberi pemasukan)
d. Belum ada sistem yang terintegrasi dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi, Pusat dalam pengelolaan Data PMKS.
6
� Pendataan sudah
dilakukan , tapi data
tidak dikelola
dengan baik.
� Tidak Semua
Daerah Memiliki
Anggaran Yang
Cukup Untuk
Melakukan
pendataan
KONDISI
Pendataan =
Proyek Selesai
SDM =Tidak Ada Honor Terhenti
Komputer + Internet =
Rusak , Tidak ada anggaran
Pendataan Terlalu Mahal.
Validitas dan reliabilitas data
selalu menjadi Masalah (inclusion dan exclusion error)
Masukan Hasil Pendataan ke
DALAM SATU SISTEM TERINTEGRASI
Mendata orang yang dilayani
karena memang bermasalah
sosial lebih valid.
MASALAH SOLUSI
4. GAMBARAN MASALAH
7
5. TINDAK LANJUT 5. TINDAK LANJUT 5. TINDAK LANJUT 5. TINDAK LANJUT
DATA DALAM
SATU SISTEM
TERINTEGRASI
8
6. SATU FORM 6. SATU FORM 6. SATU FORM 6. SATU FORM –––– SATU PLATFORM SATU PLATFORM SATU PLATFORM SATU PLATFORM
LKS SDMPMKS
9
6. SATU FORM 6. SATU FORM 6. SATU FORM 6. SATU FORM –––– SATU PLATFORM SATU PLATFORM SATU PLATFORM SATU PLATFORM
RS ANAK
RS KP
NAPZA
RS
PENYANDANG
DISABILITAS
RS LANSIA
RS TS KPO
10
6. SATU FORM 6. SATU FORM 6. SATU FORM 6. SATU FORM –––– SATU PLATFORM SATU PLATFORM SATU PLATFORM SATU PLATFORM
1. Form P1, P2, P3 adalah Form General/Umum yang berisi data Umum PMKS, Lembaga dan SDM yang wajib masuk dalam Intelresos.
2. Satuan Kerja (Direktorat, Dinas Sosial, UPT) dapat mengembangkan Form Special/Khusus sesuai kebutuhan informasi yang diperlukan.
11
7. Dasar Hukum 7. Dasar Hukum 7. Dasar Hukum 7. Dasar Hukum “Semua PMKS Penerima Program
Rehabsos wajib Terdaftar dalam BDT”
Pemberian bantuan dan
pemberdayaan terhadap
penduduk miskin
(termasuk PMKS)
WAJIB didasarkan pada
BDT yang ditetapkan
Menteri Sosial.
Pasal 8-11
UU 13/2011 Penanganan Fakir Miskin
Instruksi Menteri Sosial
agar semua sumber data
pengelolaan program dan
kegiatan di lingkungan
Kemensos mengacu pada
data BDT Pusdatin
Memorandum
Mensos No. 01/MS/D/12/2017
Pemanfaatan
INTELRESOS sebagai media pelaporan BNBA
PMKS penerima program
Rehabsos w w w . i n t e l r e s o s . k e m s o s . g o . i d / n e w
• NIK sebagai “anchor” BDT,
Nodin/SE
Dirjen Rehabsos
No. 28/1/2018 tgl.
4 Des 2017
kepada KPA
Satker Pusat,
UPT dan Dekon
• Setiap PMKS wajib memiliki-NIK• Satker dan LKS memfasilitasi
PMKS untuk memiliki NIK
12
(UPT)Rp. 153.772.615
PMKS 17.490
Rp. 317.475.406
PMKS 28.383
Rp. 98.697.258
PMKS 14.991
Rp. 88.716.302
PMKS 0
Rp. 206.562.781
PMKS 101.362
Rp. 141.295.495
PMKS 40.340
1.006.519.857.000
202.566 orangT a r g e t
P M K S
Memulihkan dan Mengembangkan
K e b e r f u n g s i a n S o s i a l
Pasal 7, UU 11/2009 Kesejahteraan Sosial
13
MEI
PENETEPAN BASIS DATA
TERPADU TAHAP I - 2018
Entry Data dan Cleansing Data PMKS
Penerima Program Tahun 2018
SEPAGUJULJUN OKT
Entry Data & Cleansing Data PMKS Penerima Program
2015-2017
APRMARFEBJAN
Entry Data & Cleansing Data PMKS Penerima Program
2018
NOV
PENETEPAN BASIS
DATA TERPADU
TAHAP II - 2018
DES
Entry Data & Cleansing Data PMKS Penerima
Program 2018
Bulan Penting pendataan PMKS
15
dan Basis Data Terpadu (BDT)
BASIS DATA TERPADU
PMKS NON BDT
(PANTI, HOMELESS,
NON RUMAH TANGGA)
Intervensi
Program
Rehabilitasi Sosial
IDEAL
Yang boleh menerima Program
Rehabilitasi Sosial hanyalah mereka yang
Namanya sudah ada di dalam BDT.
ALTERNATIF
PMKS Non BDT dapat diberikan intervensi, namun harus langsung
dilaporkan melalui INTELRESOS yang datanya akan langsung
diintegrasikan dengan BDT pada Bulan Mei dan November
Tahap 1 Mei.
Tahap 2 November.
16
Catatan Penting
Kesinambungan Pengelolaan Data harus tetap dijaga. Peran Anda sebagai petugas Data menjadi krusial. Jangan tinggalkan tugas ini tanpa mentransfer ilmu dan ketrampilan teknis kepada Pengganti Anda.
Apabila PMKS Penerima Program tidak tercatat dalam BDT akan berpotensi melanggar UU No. 13/2011, Pasal 11. Ini berakibat pada TEMUAN pemeriksa, pengembalian uang ke kas negara dan bahkan Pelanggaran Hukum.
Apabila Anda sebagai Petugas Data tidak melaporkan data penerima Program, maka PMKS tersebut berpotensi tidak tercatat dalam Intelresos dan Basis Data Terpadu (BDT).
17
Terima Kasih