Upload
adrianushermanhenok
View
127
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
draft jawaban kasus PHI
Citation preview
J A W A B A N
P A R A T E R G U G A TDalam Perkara No. 167/PHI.G/2014/PN.JKT.PST
Antara
Nn. EMILIA SINTA …………………………...……………………… TERGUGAT I
Ny. BAWIN LAMIANG ………………………………………………. TERGUGAT IV
Melawan
DEWINA MAYAPRILYANI ..…………………………………….. PENGGUGAT I
REGINA UTAMI NINGSIH …………………………………….... PENGGUGAT II
LAURENTIUS KNAOFMONE ………………………………….. PENGGUGAT III
SUROSO …………………………………………………………… PENGGUGAT IV
IRIYANTO …………………………………………………………… PENGGUGAT V
Jakarta, 21 Agustus 2014
Majelis Hakim Pengadilan Hubungan IndustrialPada Pengadilan Negeri Jakarta PusatYang Mengadili dan Memeriksa PerkaraNomor : 167/PHI.G/2014/PN.JKT.PST.Jl MT. Haryono, Jakarta
Dengan hormat,
Perkenankan kami, Joelbaner H. Toendan, SH, Noverdi Hadi, SH, Prabowo Dwi
T., SH, Adrianus H. Henok, SH, Arthur Kailola, SH, advokat dan Penasehat
Hukum pada Kantor Hukum Joelbaner H. Toendan, beralamat di Jalan Minangkabau
Nomor 21, Manggarai, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Klien kami:
Nn. Emilia Sinta beralamat di Jl. Temanggung Tandang No. 53, RT 01 RW XIV,
Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah,
1
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/SK-JHT/VIII/2014 tertanggal
8 Agustus 2014 (terlampir), sebagai TERGUGAT I.
Ny. Bawin Lamiang beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam V No. 31, RT 01/RW 05,
Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 19/SK-JHT/VIII/2014 tertanggal 8 Agustus 2014 (terlampir),
sebagai TERGUGAT II.
Selanjutnya disebut sebagai “PARA TERGUGAT”.
Dengan ini hendak menyampaikan Jawaban dan Gugatan Rekonpensi atas
Gugatan Hubungan Industrial dalam perkara No. 167/PHI.G/2014/PN.JKT.PST.,
yang diajukan oleh:
1. Dewina Mayaprilyani, yang bertempat tinggal di Jalan Tambak No. 2, RT 003 /
RW 003, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur,
sebagai “PENGGUGAT I”.
2. Regina Utami Ningsih, yang bertempat tinggal di Jalan Harsono RM, RT 005 /
RW 004, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
sebagai “PENGGUGAT II”.
3. Laurentius Knaofmone, yang bertempat tinggal di Jalan Raya Jatibeniong,
RT 01 / RW 01, Kelurahan Pondok Gede, Bekasi, sebagai “PENGGUGAT III”.
4. Suroso, yang bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur Raya, RT 010 / RW 010,
Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, sebagai “PENGGUGAT
IV”.
5. Iriyanto, yang bertempat tinggal di Jalan Damar 3 Blok A 5, RT 005 / RW 020,
Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi, sebagai
“PENGGUGAT V”.
Selanjutnya disebut sebagai “PARA PENGGUGAT”
Adapun yang menjadi alasan - alasan diajukannya Jawaban ini adalah sebagai
berikut :
2
A. DALAM EKSEPSI
Kedudukan Hukum (Legal Standing) PARA PENGGUGAT
1. Bahwa inti Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan oleh PARA
PENGGUGAT adalah tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PARA
PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dikarenakan PARA
PENGGUGAT merasa bahwa PARA PENGGUGAT merupakan karyawan CV.
Prima Inti Sejahtera cabang Jakarta..
2. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 28 tertanggal 19 Maret 2003, tentang
Pendirian CV. Prima Inti Sejahtera yang dibuat dihadapan Notaris Agustri
Paruna, SH (Bukti T-1), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor:
1506.3.46.01326 tertanggal 13 Mei 2013 (Bukti T-2), Surat Ijin Usaha
Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503.3/003/SIUP-PK/III/2011 tertanggal
19 Maret 2011 (Bukti T-3), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor:
503-3/243/SITU/II/2013 tertanggal 13 Pebruari 2013 (Bukti T-4), dan Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV. Prima Inti Sejahtera Nomor: 02.292.444.3-
711.000 (Bukti T-5), CV. Prima Inti Sejahtera merupakan badan usaha yang
berdomisili hukum di Jl. Temanggung Tandang No. 53, RT 01 RW XIV,
Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi
Kalimantan Tengah.
Selain itu, CV. Prima Inti Sejahtera adalah badan usaha yang bergerak di bidang
pengadaan barang dan jasa di dan khusus untuk Provinsi Kalimantan Tengah.
Oleh karenanya, CV. Prima Inti Sejahtera tidak pernah mempunyai kantor
cabang dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa selama proses mediasi dihadapan Mediator Hubungan Industrial, PARA
PENGGUGAT juga tidak pernah bisa memperlihatkan bukti bahwa PARA
PENGGUGAT merupakan karyawan CV. Prima Inti Sejahtera.
Bahkan, dalam dalil PARA PENGGUGAT dalam Angka (41) Gugatan
Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT
menyatakan bahwa pembayaran gaji PARA PENGGUGAT diterima oleh
3
PENGGUGAT I melalui transfer ATM dari rekening pribadi TERGUGAT I bukan
dari rekening CV. Prima Inti Sejahtera, yang kemudian ditransfer oleh
PENGGUGAT I kepada PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV
dan PENGGUGAT V.
4. Bahwa oleh karenanya, PARA PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) dalam mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan
Industrial.
Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT Error In
Persona
1. Bahwa dalam Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT,
PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah karyawan
CV. Prima Inti Sejahtera cabang Jakarta
2. Bahwa dalam Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT,
PARA PENGGUGAT menggugat Ny. Bawin Lamiang selaku perseroan
pasif atau komplementaris CV. Prima Inti Sejahtera sebagai TERGUGAT II.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 jo Pasal 20 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD) jo. Pasal 5 jo. Pasal 6 Akta Notaris Nomor 28
tertanggal 19 Maret 2003, tentang Pendirian CV. Prima Inti Sejahtera yang dibuat
dihadapan Notaris Agustri Paruna, SH (vide Bukti T-1), yang berhak untuk
mewakili CV. Prima Inti Sejahtera di depan maupun di luar Pengadilan adalah
Persero Pengurus, yakni Nn. Emilia Sinta selaku Direktur dan atau Tn. Timoteus
Mahar selaku Wakil Direktur.
Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), berbunyi sebagai berikut:
“Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.
4
Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang. (KUHD. 16, 20, 22 dst.)”
Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), berbunyi sebagai berikut:
“Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma. (KUHD 19-21.)
Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. (KUHD 17, 21, 32.)
Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya. (KUHPerd. 1642 dst.)”
Pasal 5 Akta Notaris Nomor 28 tertanggal 19 Maret 2003, tentang Pendirian CV. Prima Inti Sejahtera yang dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, SH., berbunyi sebagai berikut:
“Dalam Perseroan ini penghadap dan Nona Emilia Sinta dan Tuan Timoteus Mahar masuk menjadi Pesero Pengurus dan bertanggung jawab sepenuhnya atas usaha-usaha Perseroan dan akibatnya dengan gelar “Direktur” dan “Wakil Direktur sedangkan penghadap Nyonya Bawin Lamiang yang tersebut dalam Perseroan ini masuk menjadi Pesero “Diam” (KOMANDITER) menurut pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan.”
Pasal 6 Akta Notaris Nomor 28 tertanggal 19 Maret 2003, tentang Pendirian CV. Prima Inti Sejahtera yang dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, SH., berbunyi sebagai berikut:
“Sebagai para Pesero Pengurus dengan sebutan “Direktur” dan “Wakil Direktur” berhak mewakili perseroan baik di muka maupun di luar persidangan baik mengenai tindakan-tindakan pemilikan (daden van eigendom en van beschikking maupun tindakan-tindakan pengurusan (daden van beheer), menandatangani atas nama Perseroan kepada pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan dengan pengecualian untuk:
a. Meminjam atau meminjamkan uang milik Perseroan;
b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (Borg);
c. Membeli, menjual, atau dengan cara apapun melepaskan barang-barang milik Perseroan yang lazimnya tidak diperdagangkan oleh Perseroan;
d. Menggadaikan atau menjaminkan barang milik Perseroan;
5
Para pesero pengurus harus bertindak bersama-sama atau dengan persetujuan terlebih dahulu dengan Pesero yang lain.
Selanjutnya selain uang, oleh Pesero Pengurus dimasukan pula dalam Perseroan Usaha, Pekerjaan, Tenaga, Waktu dan kecakapannya, pemasukan mana diterima baik oleh Perseroan, sedangkan segala masalah Perseroan yang berhubungan dengan keuangan diurus dan dipegang oleh Direktur Perseroan”
4. Bahwa oleh karenanya, penarikan Ny. Bawin Lamiang selaku perseroan pasif
atau komplementaris CV. Prima Inti Sejahtera sebagai TERGUGAT II adalah
tidak tepat.
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mengakibatkan Gugatan
Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat
formal dikarenakan adanya Error In Persona.
Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT kabur atau
tidak jelas (Obscuur Libel)
1. Bahwa dalil Posita Angka (13) pada halaman 3 Gugatan Perselisihan Hubungan
Industrial PARA PENGGUGAT, berbunyi sebagai berikut: “Bahwa TERGUGAT I
dan TERGUGAT II telah memperkerjakan PENGGUGAT II yakni kurang lebih
selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan terhitung sejak 1 Pebruari 2011 sampai
bulan September 2013”
2. Bahwa dalil Posita Angka (18) pada halaman 3 Gugatan Perselisihan Hubungan
Industrial PARA PENGGUGAT, berbunyi sebagai berikut: “Bahwa TERGUGAT I
dan TERGUGAT II telah memperkerjakan PENGGUGAT II yakni kurang lebih
selama 4 (empat) Tahun terhitung sejak 1 September 2009 sampai bulan
September 2013”
3. Bahwa dalil Posita Angka (24) pada halaman 4 Gugatan Perselisihan Hubungan
Industrial PARA PENGGUGAT, berbunyi sebagai berikut: “Bahwa TERGUGAT I
dan TERGUGAT II telah memperkerjakan PENGGUGAT II yakni kurang lebih
selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan terhitung sejak Juni 2008 sampai bulan
September 2013”
6
4. Bahwa dalil Posita Angka (28) pada halaman 5 Gugatan Perselisihan Hubungan
Industrial PARA PENGGUGAT, berbunyi sebagai berikut: “Bahwa TERGUGAT I
dan TERGUGAT II telah memperkerjakan PENGGUGAT II yakni kurang lebih
selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Pebruari 2012 sampai bulan
September 2013”
5. Bahwa Petitum Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT
pada bagian Dalam Provisi dalam halaman 11 Gugatan Perselisihan Hubungan
Industrial PARA PENGGUGAT, menyatakan bahwa masa kerja Regina Utami
Ningsih (PENGGUGAT II) adalah 2 tahun lebih.
6. Bahwa ada pertentangan tentang masa kerja PENGGUGAT II sebagaimana dalil
Posita Angka (13) pada halaman 3 Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial
PARA PENGGUGAT dengan dalil Posita Angka (18) pada halaman 3 Gugatan
Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT, dengan dalil Posita
Angka (24) pada halaman 4 Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA
PENGGUGAT, dan dengan dalil Posita Angka (28) pada halaman 5 Gugatan
Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT.
7. Bahwa ada pertentangan tentang masa kerja PENGGUGAT II pada dalil Posita
Angka (18) pada halaman 3 Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA
PENGGUGAT, dengan dalil Posita Angka (24) pada halaman 4 Gugatan
Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT, dan dengan dalil Posita
Angka (28) pada halaman 5 Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA
PENGGUGAT dengan Petitum Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA
PENGGUGAT pada bagian Dalam Provisi, mengakibatkan Gugatan Perselisihan
Hubungan Industrial yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT.
8. Bahwa dalil PENGGUGAT III dalam Angka (17) pada halaman 4 Gugatan
Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT, berbunyi sebagai
berikut: “Bahwa selama 4 bulan kemudian PENGGUGAT III ditugaskan oleh
TERGUGAT I ditempatkan dibagian penerimaan barang dan quality control
dengan gaji sebesera Rp 1.200.000,00.- (satu juta dua ratus ribu rupiah)”
7
9. Bahwa dalil PENGGUGAT IV dalam Angka (23) pada halaman 5 Gugatan
Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT, yang berbunyi sebagai
berikut: “Bahwa pada saat PENGGUGAT IV bekerja di perseroan CV. Prima Inti
Sejahtera menerima gaji awal yakni sebesar Rp 1.000.000,00.- (satu juta rupiah),
namun kemudian pada bulan maret 2010 gaji PENGGUGAT IV dinaikan menjadi
sebesar Rp 1.460.000,00.- (satu juta empat ratus enam puluh riburupiah).”
10.Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam Angka (41) padahalaman 8 Gugatan
Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT yang menyatakan: “…
bukti Rekening Koran bank mandiri atas nama Dewina Maya Prilyani yang
mana dalam rincian transaksi periode 1 mei 2013 sampai dengan 31 Juli 2013
tertulis Transfer ATM dari emilia Sinta Rp. 25.310.000,00.- (dua puluh lima juta
tiga ratus sepulu ribu rupiah), ke Suroso Rp. 1.200.000,00.- (satu juta dua
ratus ribu rupiah), ke Laurentius Knaofmone Rp. 1.460.000,00.- (satu juta
empat ratus enam puluh ribu rupiah), ke Regina Utami Ningsih Rp.
2.000.000,00.- (dua juta rupiah), ke Iriyanto Rp. 2.400.000,00.- (dua juta empat
ratus ribu rupiah);”
11.Bahwa ada pertentangan tentang besar gaji PENGGUGAT III dan PENGGUGAT
IV dalam dalil Posita Angka (17) pada halaman 4, dengan dalil Posita Angka (23)
pada halaman 5 dan dalil Posita Angka (41) pada halaman 8 Gugatan
Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT.
12.Bahwa dengan adanya pertentangan-pertentangan tersebut di atas,
mengakibatkan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan
oleh PARA PENGGUGAT kabur dan atau tidak jelas (obscuur libel).
Kompetensi Relatif
1. Bahwa dalam dalil Posita Angka (5) Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial
PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT I mendalilkan : “Bahwa pada saat yang
bersamaan TERGUGAT I menunjuk langsung kepada diri PENGGUGAT I
secara lisan sebagai General Manager untuk mengontrol Persoraan
Comanditer CV. Prima Inti Sejahtera yang berkantor cabang di Jakarta.”
8
2. Bahwa dalam dalil Posita Angka (9) Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial
PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT II mendalilkan : “Bahwa pada akhir bulan
Januari, PENGGUGAT II di minta untuk datang kerumah (kontrakan)
TERGUGAT I untuk bertemu dan wawancara langsung dimana pada saat itu
yang bersangkutan membutuhkan seorang karyawan untuk ditempatkan di
Perseroan CV. Prima Inti Sejahtera yang beralamat di Jl. H No. 45 Kebon
baru tebet, Jakarta Selatan.”
3. Bahwa dalam dalil Posita Angka (26) Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial
PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT V mendalilkan: “Bahwa pada bulan
Pebruari 2012 PENGGUGAT V dipanggil kembali oleh PENGGUGAT I untuk
menjadi karyawan tetap pada Perseroan CV. Prima Inti Sejahtera yang
bertepatan di kantor cabang Jakarta.”
4. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 28 tertanggal 19 Maret 2003, tentang
Pendirian CV. Prima Inti Sejahtera yang dibuat dihadapan Notaris Agustri
Paruna, SH (Bukti T-1), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor:
1506.3.46.01326 tertanggal 13 Mei 2013 (Bukti T-2), Surat Ijin Usaha
Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503.3/003/SIUP-PK/III/2011 tertanggal
19 Maret 2011 (Bukti T-3), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor:
503-3/243/SITU/II/2013 tertanggal 13 Pebruari 2013 (Bukti T-4), dan Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV. Prima Inti Sejahtera Nomor: 02.292.444.3-
711.000 (Bukti T-5), CV. Prima Inti Sejahtera merupakan badan usaha yang
berdomisili hukum di Jl. Temanggung Tandang No. 53, RT 01 RW XIV,
Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi
Kalimantan Tengah.
Selain itu, CV. Prima Inti Sejahtera adalah badan usaha yang bergerak di bidang
pengadaan barang dan jasa di dan khusus untuk Provinsi Kalimantan Tengah.
Oleh karenanya, CV. Prima Inti Sejahtera tidak pernah mempunyai kantor
cabang dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Jakarta tidak berwenang secara relatif untuk
memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara aquo .
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam bagian Keberatan atau
Eksepsi dengan ini PARA TERGUGAT mohon ke hadapan Majelis Hakim
Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
mengadili, memeriksa Perkara No. 167/PHI.G/2014/PN.JKT.PST., untuk
memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Eksepsi
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial.
3. Menyatakan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan PARA
PENGGUGAT Error in Persona.
4. Menyatakan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan PARA
PENGGUGAT kabur dan atau tidak jelas (obscuur libel).
5. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan
memutuskan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan PARA
PENGGUGAT; atau
6. Menyatakan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan PARA
PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
B. DALAM POKOK PERKARA
DALAM KONPENSI
10
1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi mohon
dinyatakan termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
dalil-dalil PARA TERGUGAT dalam bagian Pokok Perkara;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan
yang diajukan PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui
kebenarannya oleh PARA TERGUGAT;
3. Bahwa benar TERGUGAT I adalah merupakan Direktur CV. Prima Inti
Sejahtera dan TERGUGAT II adalah merupakan Pesero Pasif CV. Prima Inti
Sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Nomor 28 tertanggal 19
Maret 2003, tentang Pendirian CV. Prima Inti Sejahtera yang dibuat dihadapan
Notaris Agustri Paruna, SH (vide Bukti T-1).
4. Bahwa CV. Prima Inti Sejahtera merupakan badan usaha yang berdomisili
hukum di Jl. Temanggung Tandang No. 53, RT 01 RW XIV, Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah,
sebagaimana Akta Notaris Nomor 28 tertanggal 19 Maret 2003, tentang
Pendirian CV. Prima Inti Sejahtera yang dibuat dihadapan Notaris Agustri
Paruna, SH (vide Bukti T-1), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor:
1506.3.46.01326 tertanggal 13 Mei 2013 (vide Bukti T-2), Surat Ijin Usaha
Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503.3/003/SIUP-PK/III/2011 tertanggal
19 Maret 2011 (vide Bukti T-3), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503-
3/243/SITU/II/2013 tertanggal 13 Pebruari 2013 (vide Bukti T-4), dan Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV. Prima Inti Sejahtera Nomor: 02.292.444.3-
711.000 (vide Bukti T-5).
5. Bahwa CV. Prima Inti Sejahtera adalah badan usaha yang bergerak di bidang
pengadaan barang dan jasa di dan khusus untuk Provinsi Kalimantan
Tengah, oleh karenanya CV. Prima Inti Sejahtera tidak pernah mempunyai
kantor cabang dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahwa tidak benar dan PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil
PENGGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam Angka (5) pada halaman 3
11
Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT, oleh karena
TERGUGAT I tidak pernah menunjuk langsung secara lisan maupun tertulis
PENGGUGAT I sebagai General Manager CV. Prima Inti Sejahtera.
Selain itu, hubungan antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I adalah
hubungan pertemanan dimana perkenalan PENGGUGAT I dan TERGUGAT I
adalah pada saat PENGGUGAT I indekost di rumah TERGUGAT II.
7. Bahwa tidak benar dan PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil
PENGGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam Angka (6) pada halaman 3
Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT, oleh karena
CV Prima Inti Sejahtera adalah badan usaha yang berdomisili hukum Jl.
Temanggung Tandang No. 53, RT 01 RW XIV, Kelurahan Langkai, Kecamatan
Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan bergerak di
bidang pengadaan barang dan jasa di dan khusus untuk Provinsi Kalimantan
Tengah, oleh karenanya CV. Prima Inti Sejahtera tidak pernah mempunyai
kantor cabang dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Bahwa tidak benar dan PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil
PENGGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam Angka (7) pada halaman 3
Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT, oleh karena
hubungan antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT I adalah hubungan
pertemanan, dimana PENGGUGAT I diajak oleh TERGUGAT I untuk bersama-
sama mengerjakan proyek pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Nasional
Provinsi Kalimantan Tengah.
Dimana keuntungan dari proyek pengadaan barang Dinas Pendidikan Nasional
Provinsi Kalimantan Tengah yang dibagikan oleh TERGUGAT I kepada
PENGGUGAT I adalah lebih kurang sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar
dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Toyoya Rush Tahun…
9. Bahwa TERGUGAT II adalah Pesero Pasif CV. Prima Inti Sejahtera,
sebagaimana menurut ketentuan Pasal 19 jo Pasal 20 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD) jo. Pasal 5 jo. Pasal 6 Akta Notaris Nomor 28
12
tertanggal 19 Maret 2003, tentang Pendirian CV. Prima Inti Sejahtera yang
dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, SH (vide Bukti T-1).
Oleh karenanya, pengurusan CV. Prima Inti Sejahtera, termasuk
memperkerjakan pihak ketiga bukan merupakan wewenang TERGUGAT II.
Sehingga, adalah tidak benar bahwa TERGUGAT II telah memperkerjakan
PENGGUGAT I selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan terhitung sejak Mei
Tahun 2008 sampai bulan September 2013.
10. Bahwa tidak benar dan PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil
PENGGUGAT II sebagaimana dimaksud dalam Angka (8), (9), (10), (11), (12)
dan 13 pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 Gugatan Perselisihan
Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT, oleh karena TERGUGAT I tidak
pernah menyatakan kepada PENGGUGAT II bahwa TERGUGAT I
membutuhkan orang untuk bekerja di CV. Prima Inti Sejahtera, bahkan
TERGUGAT I tidak pernah mengangkat PENGGUGAT II sebagai karyawan
CV. Prima Inti Sejahtera.
11. Bahwa dalil Posita PENGGUGAT II dalam Angka (8), (9) dan (10) pada
halaman 3 Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT,
pada intinya menyatakan bahwa yang dilakukan oleh PENGGUGAT II adalah
membantu pekerjaan PENGGUGAT I.
Sementara, PENGGUGAT I bukanlah karyawan dari CV. Prima Inti Sejahtera,
melainkan teman dari TERGUGAT I yang diajak TERGUGAT I untuk
mengerjakan proyek pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Nasional
Provinsi Kalimantan Tengah secara bersama-sama dengan TERGUGAT I.
Bahkan, hasil keuntungan proyek pengadaan barang pada Dinas Pendidikan
Nasional Provinsi Kalimantan Tengah yang dikerjakan bersama-sama oleh
PENGGUGAT I, III dan IV juga dibagikan secara cuma-cuma kepada
PENGGUGAT III sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
12. Bahwa selain itu, dalil PARA PENGGUGAT dalam Angka (41) pada halaman 8
Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT yang
13
menyatakan: “… bukti Rekening Koran bank mandiri atas nama Dewina
Maya Prilyani yang mana dalam rincian transaksi periode 1 mei 2013 sampai
dengan 31 Juli 2013 tertulis Transfer ATM dari emilia Sinta Rp.
25.310.000,00.- (dua puluh lima juta tiga ratus sepulu ribu rupiah), ke
Suroso Rp. 1.200.000,00.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), ke Laurentius
Knaofmone Rp. 1.460.000,00.- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah),
ke Regina Utami Ningsih Rp. 2.000.000,00.- (dua juta rupiah), ke Iriyanto
Rp. 2.400.000,00.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);”
Oleh karenanya, yang berkedudukan sebagai Pemberi Kerja terhadap
PENGGUGAT II adalah PENGGUGAT I bukan TERGUGAT I ataupun CV.
Prima Inti Sejahtera, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) dan
(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi sebagai berikut:
“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”
Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi sebagai berikut:
“Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”
13. Bahwa TERGUGAT II adalah Pesero Pasif CV. Prima Inti Sejahtera,
sebagaimana menurut ketentuan Pasal 19 jo Pasal 20 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD) jo. Pasal 5 jo. Pasal 6 Akta Notaris Nomor 28
tertanggal 19 Maret 2003, tentang Pendirian CV. Prima Inti Sejahtera yang
dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, SH (vide Bukti T-1).
Oleh karenanya, pengurusan CV. Prima Inti Sejahtera, termasuk
memperkerjakan pihak ketiga bukan merupakan wewenang TERGUGAT II.
Sehingga, adalah tidak benar bahwa TERGUGAT II telah memperkerjakan
PENGGUGAT II selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan terhitung sejak 1
Pebruari 2011 sampai bulan September 2013.
14
14. Bahwa tidak benar dan PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil
PENGGUGAT III sebagaimana dimaksud dalam Angka (14), (15), (16), (17)
dan (18) pada halaman 4 Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA
PENGGUGAT, oleh karena TERGUGAT I tidak pernah mengangkat
PENGGUGAT III sebagai karyawan CV Prima Inti Sejahtera.
Selain itu, hubungan antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT III adalah
hubungan pertemanan, dimana PENGGUGAT III diajak oleh TERGUGAT I
untuk bersama-sama mengerjakan proyek pengadaan barang pada Dinas
Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
Dimana keuntungan dari proyek pengadaan barang Dinas Pendidikan Nasional
Provinsi Kalimantan Tengah yang dibagikan oleh TERGUGAT I kepada
PENGGUGAT III adalah lebih kurang sebesar Rp 87.000.000,- (delapan puluh
tujuh juta Rupiah).
15. Bahwa CV. Prima Inti Sejahtera adalah badan usaha yang berdomisili hukum
Jl. Temanggung Tandang No. 53, RT 01 RW XIV, Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan
bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa di dan khusus untuk Provinsi
Kalimantan Tengah, oleh karenanya CV. Prima Inti Sejahtera tidak pernah
mempunyai kantor cabang dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Sehingga, adalah tidak benar CV. Prima Inti Sejahtera mempunyai office boy
bernama Andri yang dinyatakan oleh PENGGUGAT III dalam Angka (14) pada
halaman 4 Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT.
16. Bahwa TERGUGAT II adalah Pesero Pasif CV. Prima Inti Sejahtera,
sebagaimana menurut ketentuan Pasal 19 jo Pasal 20 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD) jo. Pasal 5 jo. Pasal 6 Akta Notaris Nomor 28
tertanggal 19 Maret 2003, tentang Pendirian CV. Prima Inti Sejahtera yang
dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, SH (vide Bukti T-1).
Oleh karenanya, pengurusan CV. Prima Inti Sejahtera, termasuk
memperkerjakan pihak ketiga bukan merupakan wewenang TERGUGAT II.
15
17. Bahwa tidak benar dan PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil
PENGGUGAT IV sebagaimana dimaksud dalam Angka (19), (20), (21), (22)
(23) dan (24) pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 Gugatan Perselisihan
Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT, oleh karena TERGUGGAT I tidak
pernah mengangkat PENGGUGAT IV sebagai karyawan CV Prima Inti
Sejahtera.
Selain itu, hubungan antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT IV adalah
hubungan pertemanan, dimana PENGGUGAT IV diajak oleh TERGUGAT I
untuk bersama-sama mengerjakan proyek pengadaan barang pada Dinas
Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
Dimana keuntungan dari proyek pengadaan barang Dinas Pendidikan Nasional
Provinsi Kalimantan Tengah yang dibagikan oleh TERGUGAT I kepada
PENGGUGAT IV adalah lebih kurang sebesar Rp 86.000.000,- (delapan puluh
enam juta Rupiah).
18. Bahwa CV. Prima Inti Sejahtera adalah badan usaha yang berdomisili hukum
Jl. Temanggung Tandang No. 53, RT 01 RW XIV, Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan
bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa di dan khusus untuk Provinsi
Kalimantan Tengah, oleh karenanya CV. Prima Inti Sejahtera tidak pernah
mempunyai kantor cabang dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
19. Bahwa TERGUGAT II adalah Pesero Pasif CV. Prima Inti Sejahtera,
sebagaimana menurut ketentuan Pasal 19 jo Pasal 20 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD) jo. Pasal 5 jo. Pasal 6 Akta Notaris Nomor 28
tertanggal 19 Maret 2003, tentang Pendirian CV. Prima Inti Sejahtera yang
dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, SH (vide Bukti T-1).
Oleh karenanya, pengurusan CV. Prima Inti Sejahtera, termasuk
memperkerjakan pihak ketiga bukan merupakan wewenang TERGUGAT II.
20. Bahwa tidak benar dan PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil
PENGGUGAT V sebagaimana dimaksud dalam Angka (25), (26), (27) dan (28)
16
pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 Gugatan Perselisihan Hubungan
Industrial PARA PENGGUGAT, oleh karena TERGUGGAT I tidak pernah
mengangkat PENGGUGAT V sebagai karyawan CV Prima Inti Sejahtera.
21. Bahwa dalil Posita PENGGUGAT V dalam Angka (25) dan (26) pada halaman
5 Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT, pada intinya
menyatakan bahwa yang PENGGUGAT I-lah yang menghubungi
PENGGUGAT V kemudian memberikan pekerjaan kepada PENGGUGAT V.
Sementara, PENGGUGAT I bukanlah karyawan dari CV. Prima Inti Sejahtera,
melainkan teman dari TERGUGAT I yang diajak TERGUGAT I untuk
mengerjakan proyek pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Nasional
Provinsi Kalimantan Tengah secara bersama-sama dengan TERGUGAT I.
Bahkan, hasil keuntungan proyek pengadaan barang pada Dinas Pendidikan
Nasional Provinsi Kalimantan Tengah yang dikerjakan bersama-sama oleh
PENGGUGAT I, III dan IV juga dibagikan secara cuma-cuma kepada
PENGGUGAT III sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dan 1 (satu)
Unit Motor Honda Vario Techno Tahun …
22. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam Angka (41) pada halaman 8 Gugatan
Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT yang menyatakan: “…
bukti Rekening Koran bank mandiri atas nama Dewina Maya Prilyani yang
mana dalam rincian transaksi periode 1 mei 2013 sampai dengan 31 Juli 2013
tertulis Transfer ATM dari emilia Sinta Rp. 25.310.000,00.- (dua puluh lima
juta tiga ratus sepulu ribu rupiah), ke Suroso Rp. 1.200.000,00.- (satu juta
dua ratus ribu rupiah), ke Laurentius Knaofmone Rp. 1.460.000,00.- (satu juta
empat ratus enam puluh ribu rupiah), ke Regina Utami Ningsih Rp.
2.000.000,00.- (dua juta rupiah), ke Iriyanto Rp. 2.400.000,00.- (dua juta
empat ratus ribu rupiah);”
23. Bahwa oleh karenanya, yang berkedudukan sebagai Pemberi Kerja terhadap
PENGGUGAT V adalah PENGGUGAT I bukan TERGUGAT I ataupun CV.
Prima Inti Sejahtera, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) dan
(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
17
24. Bahwa TERGUGAT II adalah Pesero Pasif CV. Prima Inti Sejahtera,
sebagaimana menurut ketentuan Pasal 19 jo Pasal 20 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD) jo. Pasal 5 jo. Pasal 6 Akta Notaris Nomor 28
tertanggal 19 Maret 2003, tentang Pendirian CV. Prima Inti Sejahtera yang
dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, SH (vide Bukti T-1).
Oleh karenanya, pengurusan CV. Prima Inti Sejahtera, termasuk
memperkerjakan pihak ketiga bukan merupakan wewenang TERGUGAT II.
25. Bahwa tidak benar dan PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil PARA
PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Angka (29), (30) dan (31) pada
halaman 6 Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT,
oleh karena CV. Prima Inti Sejahtera adalah badan usaha yang berdomisili
hukum Jl. Temanggung Tandang No. 53, RT 01 RW XIV, Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan
bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa di dan khusus untuk Provinsi
Kalimantan Tengah, oleh karenanya CV. Prima Inti Sejahtera tidak pernah
mempunyai kantor cabang dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
26. Bahwa proyek pengadaan Kamus Bahasa Nusantara di Brunei Darussalam
adalah proyek pengadaan yang dibawa oleh PENGGUGAT I kepada
TERGUGAT I.
Dimana dalam pelaksanaan proyek tersebut, ternyata proyek tersebut adalah
proyek yang fiktif dan hanya merupakan akal-akalan PENGGUGAT I untuk
menipu dan menguras uang pribadi milik TERGUGAT I.
Bahkan, TERGUGAT I tidak pernah menerima pembayaran atas Kamus
Bahasa Nusantara di Brunei Darussalam (Bukti T-6).
27. Bahwa tidak benar dan PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil PARA
PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Angka (32) dan (33) pada
halaman 6 sampai dengan halaman 7 Gugatan Perselisihan Hubungan
Industrial PARA PENGGUGAT, oleh karena PENGGUGAT I, II, III, IV dan V
bukan merupakan karyawan CV. Prima Inti Sejahtera.
18
28. Bahwa hubungan antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT I, III dan IV
adalah hubungan pertemanan, dimana PENGGUGAT I, III dan IV diajak oleh
TERGUGAT I untuk mengerjakan secara bersama-sama proyek pengadaan
barang di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
Sementara, terhadap PENGGUGAT II dan V, TERGUGAT I tidak mempunyai
hubungan apapun, oleh karena menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) dan (4)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan,
PENGGUGAT II dan PENGGUGAT V adalah merupakan Pekerja dari
PENGGUGAT I.
29. Bahwa keuntungan dari setiap proyek pengadaan barang di Dinas Pendidikan
Nasional Provinsi Kalimantan Tengah selalu dibagikan oleh TERGUGAT I
kepada PENGGUGAT I, II, III, IV dan V, dengan perincian sebagai berikut:
PENGGUGAT I berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp 1.250.000.000,-
(satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Toyota
Rush Tahun …;
PENGGUGAT II berupa uang tunai sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima
ratus ribu Rupiah);
PENGGUGAT III berupa uang tunai sebesar Rp 87.000.000,- (delapan
puluh tujuh juta Rupiah);
PENGGUGAT IV berupa uang tunai sebesar Rp 86.000.000,- (delapan
puluh enam juta Rupiah);
PENGGUGAT V berupa uang tunai sebesar 15.000.000,- (lima belas juta
Rupiah) dan 1 (satu) unit motor Honda Vario Techno Tahun …;
30. Bahwa selain itu, CV. Prima Inti Sejahtera adalah badan usaha yang
berdomisili hukum Jl. Temanggung Tandang No. 53, RT 01 RW XIV, Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan
Tengah dan bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa di dan khusus
untuk Provinsi Kalimantan Tengah, oleh karenanya CV. Prima Inti Sejahtera
19
tidak pernah mempunyai kantor cabang dimanapun di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
31. Bahwa tidak benar dan PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil PARA
PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Angka (34), (35), (36) dan (37)
pada halaman 7 Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA
PENGGUGAT, oleh karena PENGGUGAT I, II, III, IV dan V bukan
merupakan karyawan CV. Prima Inti Sejahtera.
32. Bahwa CV. Prima Inti Sejahtera adalah badan usaha yang berdomisili hukum
Jl. Temanggung Tandang No. 53, RT 01 RW XIV, Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan
bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa di dan khusus untuk Provinsi
Kalimantan Tengah, oleh karenanya CV. Prima Inti Sejahtera tidak pernah
mempunyai kantor cabang dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
33. Bahwa selain itu, TERGUGAT II adalah Pesero Pasif CV. Prima Inti Sejahtera,
sebagaimana menurut ketentuan Pasal 19 jo Pasal 20 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD) jo. Pasal 5 jo. Pasal 6 Akta Notaris Nomor 28
tertanggal 19 Maret 2003, tentang Pendirian CV. Prima Inti Sejahtera yang
dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, SH (vide Bukti T-1).
Oleh karenanya, pengurusan CV. Prima Inti Sejahtera, termasuk
memperkerjakan maupun melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
pihak ketiga bukan merupakan wewenang TERGUGAT II.
34. Bahwa benar TERGUGAT I tidak pernah memperkerjakan PENGGUGAT I, II,
III, IV dan 5, dan hubungan antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I adalah
hubungan pertemanan, dimana awal perkenalan PENGGUGAT I dengan
TERGUGAT I adalah pada saat PENGGUGAT I indekos di rumah pribadi
TERGUGAT II.
20
35. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada Angka (41) Gugatan Perselisihan
Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT justru semakin mempertegas bahwa
PENGGUGAT II, III, IV dan V merupakan Pekerja dari PENGGUGAT II,
sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (3) dan angka (4) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
36. Bahwa tidak benar dan PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil PARA
PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Angka (42) pada halaman 7
sampai dengan halaman 8 Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA
PENGGUGAT, oleh karena TERGUGAT tidak pernah mengangkat maupun
menunjuk PENGGUGAT I sebagai karyawan CV. Prima Inti Sejahtera.
37. Bahwa tidak benar dan PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil PARA
PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Angka (43) pada halaman 8
Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT, oleh karena
hubungan antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I adalah hubungan
pertemanan, dimana awal perkenalan antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT
I adalah pada saat PENGGUGAT I indekos di rumah pribadi TERGUGAT II.
Kemudian TERGUGAT I mengajak PENGGUGAT I untuk bersama-sama
dengan TERGUGAT I mengerjakan proyek pengadaan barang di Dinas
Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
Dan atas pengerjaan proyek pengadaan barang di Dinas Pendidikan Nasional
Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, PENGGUGAT I mendapatkan bagian
keuntungan dari TERGUGAT I berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp
1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan 1 (satu) unit
Mobil Toyota Rush Tahun …
38. Bahwa menurut dalil Posita Angka (8) dan (41) Gugatan Perselisihan
Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT, serta dikaitkan dengan ketentuan
Pasal 1 angka (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, PENGGUGAT II memiliki hubungan kerja dengan
PENGGUGAT I bukan dengan CV. Prima Inti Sejahtera, TERGUGAT I
maupun TERGUGAT II.
21
39. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT III dan IV dengan TERGUGAT I adalah
hubungan pertemanan, dimana PENGGUGAT III dan IV diajak oleh
TERGUGAT I untuk ikut secara bersama-sama dengan TERGUGAT I dan
PENGGUGAT I dalam mengerjakan proyek pengadaan barang di Dinas
Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
Dimana keuntungan atas proyek pengadaan barang di Dinas Provinsi
Kalimantan Tengah yang dikerjakan secara bersama-sama tersebut telah
diterima oleh PENGGUGAT II sebesar Rp 87.000.000,- (delapan puluh tujuh
juta Rupiah) dan diterima oleh PENGGUGAT IV sebesar Rp 86.000.000,-
(delapan puluh enam juta Rupiah).
40. Bahwa menurut dalil Posita Angka (25), (26) dan (41) Gugatan Perselisihan
Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT, serta dikaitkan dengan ketentuan
Pasal 1 angka (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, PENGGUGAT V memiliki hubungan kerja dengan
PENGGUGAT I bukan dengan CV. Prima Inti Sejahtera, TERGUGAT I
maupun TERGUGAT II.
41. Bahwa tidak benar dan PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil PARA
PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Angka (49) pada halaman 9
Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT, oleh karena
PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V bukan merupakan karyawan CV. Prima Inti
Sejahtera.
Selain itu, CV. Prima Inti Sejahtera adalah badan usaha yang berdomisili
hukum Jl. Temanggung Tandang No. 53, RT 01 RW XIV, Kelurahan Langkai,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan
bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa di dan khusus untuk Provinsi
Kalimantan Tengah, oleh karenanya CV. Prima Inti Sejahtera tidak pernah
mempunyai kantor cabang dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
22
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon agar Majelis Hakim
Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
memeriksa, mengadili berkenan memutus serta memberikan putusan sebagai
berikut :
Dalam Eksepsi
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial.
3. Menyatakan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan PARA
PENGGUGAT Error in Persona.
4. Menyatakan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan PARA
PENGGUGAT kabur dan atau tidak jelas (obscuur libel).
5. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan
memutuskan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan PARA
PENGGUGAT; atau
6. Menyatakan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan PARA
PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial PARA PENGGUGAT
untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT bukan merupakan karyawan CV.
Prima Inti Sejahtera.
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.
23
Atau, seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
Hormat kami,Kuasa PARA TERGUGAT
Joelbaner H . Toendan, SH. , MH. NIA : 94.10264
24