draft panduan monev prov. kepri.doc

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU (KEPRI)

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang.

Kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan masih merupakn masalah baik

secara nasional maupun regional. Hal ini dapat dilihat dari lebarnya jarak antara Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) dan Indek Pembanguunan Gender (IPG). Secara umum

pencapaian pembangunan gender sudah semakin membaik meskipun belum mampu mengurangi

jarak (gap) secara bermakna antara IPM dan IPG. Berdasarkan hasil SUSENAS tahun 2012,

Rata-rata IPM Indonesia menunjukkan angka 73.3 sedangkan IPG menunjukkan angka 68.5

sehingga selisih antara IPM dan IPG secara nasional sebesar 4.8. Bila dibandingkan dengan

tahun 2010, IPM naik 1.0 dan IPG naik 1.3 namun selisihnya masih 5.1 (IPM 72.3 dan IPG

67.2).

IPM di Kepulauan Riau tahun 2010 menunjukkan angka 75.07 (diatas rata-rata nasional)

sedangkan IPG berada pada angka 63.49 (dibawah rata-rata nasional). Jarak kedua indeks

tersebut cukup besar yaitu 11.58, lebih dari dua kali lipat jarak IPM dan IPG nasional. Hal ini

mengindikasikan bahwa permasalahan kesenjangan gender di provinsi Kepulauan Riau lebih

berat dari kondisi nasional. Artinya adalah terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan

yang cukup besar dalam hal akses terhadap sumberdaya pembangunan, manfaat dari hasil

pembangunan, peran dalam pembangunan dan pengambilan keputusan serta penguasaan

terhadap sumberdaya terutama dalam tatanan daerah.

Pengarusutamaan gender (PUG) diseluruh bidang pembangunan adalah salah satu upaya

yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kesenjangan gender tersebut yaitu mulai

dari proses perencanaan sampai kepada proses evaluasi. Dalam RPJMN tahun 2010-2014 yang

dikukuhkan dengan Peraturan Presiden no 5 tahun 2010, perspektif gender merupakan salah satu

1

arus utama yang harus dilakukan dalam setiap sektor pembangunan selain 2 (dua) arus utama

lainnya yaitu Pembangunan yang berkelanjutan dan Good governance.Implementasi PUG secara

komprehensif digalakkan sejak tahun 2009 yang dikenal dengan Perencanaan dan Penganggaran

yang Responsif Gender (PPRG) yang diujicobakan di beberapa Kementerian berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan No 119 tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan penelaahan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pelaksanaan PPRG didaerah pada dasarnya mulai diamanatkan dalam Instruksi Presiden

No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Selanjutnya

ditegaskan lagi dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

PUG di daerah. Pada tahun 2011 dikeluarkan Permendagri Nomor 67 tahun 2011 sebagai

Perubahan dari Permendagri no 15 tahun 2008. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan tahapan

pelaksanaan PUG mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan

Monitoring dan Evaluasi.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG melalui PPRG dikeluarkan pula Surat

Edaran Bersama 4 Menteri yaitu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012,

Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan

Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

(PPRG).

Sebagai tidak lanjut dari beberapa peraturan tersebut diatas, provinsi Kepulauan Riau

mengeluarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Perda tersebut menjadi landasan bagi

seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan PPRG di semua sektor

pembangunan. Selain itu pemerintah daerah provinsi Kepulauan Riau telah memiliki Rencana

Aksi Daerah (RAD) Pelaksanaan strategi PUG yang dikukuhkan melalui Peraturan Gubernur No.

20 tahun 2013. Dalam RAD tersebut telah dijelaskan berbagai program dan kegiatan serta SKPD

yang bertanggungjawab melaksanakannya sampai tahun 2015.

Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan semua Peraturan perundang-

undangan terkait dengan PUG perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang mulai 2

dari tingkat nasional sampai ke satuan kerja perangkat daerah baik provinsi maupun kabupaten

kota.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi strategi PUG di daerah mengacu pula kepada

Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah junto

Permendagri no 59 tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

Sekaitan dengan Perkembangan pelaksanaan PPRG yang cakupannya terus meluas maka

perlu dibuat petunjuk pelaksanaan (Juklak) pemantauan dan evaluasi untuk melihat

perkembangan dan menemu kenali berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

pelaksanaan PPRG tersebut khususnya dilingkungan pemerintahan Daerah provinsi Kepulauan

Riau.

2. Dasar hukum pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pelaksanaan

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

c. Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2008 tentang ,Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendanalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

d. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

e. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam

Pembangunan Nasional.

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pelaksanaan PUG

di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67

Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP

Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendanalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

i. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2014 Tentang: Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

tahun 2015.

k. Surat Edaran Bersama 4 Menteri yaitu Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor:

050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional

Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan

Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

l. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. 20 tahun 2013 tentang Rencana

Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG).

3. Tujuan penyusunan

Tujuan umum:

Sebagai acuan bagi SKPD dilingkungan provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG.

Tujuan khusus: Sebagai acuan bagi SKPD dalam melaksanakan hal-hal sbb:

I. Pemantauan pelaksanaan PUG dalam proses perencanaan dan penganggaran yang

dilihat dari integrasi gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

a. Integrasi gender dalam dokumen RPJMD

4

b. Integrasi gender dalam dokumen RKPD

c. Integrasi gender dalam dokumen Renstra SKPD

d. Integrasi gender dalam dokumen KUA- PPAS

e. Integrasi gender dalam dokumen Renja SKPD

f. Integrasi gender dalam dokumen GBS

II. Pemantauan dan evaluasi implementasi (pelaksanaan) PPRG di SKPD:

a. Pemantauan ketersediaan prasyarat PUG sebagai tahap persiapan pelaksanaan PPRG

b. Pemantauan proses pelaksanaan PPRG.

c. Pemantauan output dan outcome pelaksanaan PPRG.

d. Evaluasi pelaksanaan PPRG.

e. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan PPRG.

4. Sasaran .

Sasaran dari buku petunjuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PPRG ini adalah

seluruh SKPD dilingkungan provinsi Kepulauan Riau terutama unit terkait yang memiliki tugas

dan fungsi pemantauan dan evaluasi.

5. Ruang lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan pemantauan PPRG ini mencakup pengertian

pemantauan dan evaluasi serta langkah-langkah dan mekanisme pemantauan dan evaluasi mulai

dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan PPRG serta pemantauan integrasi gender dalam

dokumen perencanaan dan penganggaran.

6. Sistematika penyusunan

Panduan ini disusun dengan sistematika sbb:

Bab I: Pendahuluan, yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup.

Bab II: Garis Besar pelaksanaan PPRG,

Bab III: Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PPRG

Bab IV: Prosedur dan Mekanisme Pelaporan

5

Bab V: Penutup.

BAB II

GARIS BESAR PELAKSANAAN PPRG

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan penerapan

strategi PUG dalam pembangunan secara komprehensif yang tujuannya adalah untuk mengatasi

kesenjangan gender yang dilihat dari aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan

antra perempuan dan laki-laki. PPRG meliputi dua komponen yang saling terkait dan

terintegrasi satu sama lain yaitu komponen perencanaan program dan komponen penganggaran.

Wujud dari PPRG adalah anggaran yang lebih berkeadilan yang disebut Anggaran Responsif

Gender (ARG).

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, bukanlah suatu proses yang

terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus

untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. PPRG bukan tujuan akhir, melainkan merupakan

sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat

pembangunan.

Pada dasarnya konsep dan pengertian dari PPRG adalah sbb:

1. Perencanaan responsif gender adalah: suatu proses pengambilan keputusan untuk

menyusun kebijakan, program, kegiatan dan proyek atau pun kegiatan yang akan

dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di

masing-masing sektor pembangunan. Pengintegrasian isu gender dalam proses

perencanaan seyogyanya dimulai pada tahap penyusunan RPJP, RPJM baik

Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, Renstra KL dan Renstra SKPD, Renja KL

dan Renja SKPD sehingga perspektif gender sudah tercermin dalam dokumen

dokumen tersebut.

2. Penganggaran responsif gender :

a. Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan alokasi anggaran yang

mengakomodasi keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses,

manfaat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta kontrol terhadap

sumber-sumber daya pembangunan.

6

b. ARG merupakan alokasi anggaran untuk mewujudkan kesetaraan terhadap

kesempatan dan peluang laki-laki dan perempuan dalam memilih dan menikmati

hasil-hasil pembangunan sehingga lebih efisien dan efektif.

c. ARG mendorong akuntabilitas pemerintah dalam menerjemahkan komitmen

untuk mewujudkan kesetaraan gender ke dalam anggaran.

Pengintegrasian gender dalam proses penganggaran di daerah telah dimulai saat

pembahasan penetapan pagu anggaran seperti pada proses penetapan Kebijakan Umum

Anggaran Pembangunan Daerah-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS).

Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi dalam 3 kategori, yaitu:

a. Anggaran khusus target gender, yaitu alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan

dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki yang didasarkan kepada

hasil analisis gender;

b. Anggaran kesetaraan gender, yaitu alokasi anggaran yang digunakan untuk mengatasi

masalah kesenjangan gender dalam relasi antara perempuan dan laki-laki yang dilihat dari

sisi akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya;

c. Anggaran pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu alokasi anggaran untuk

penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal advokasi, sosialisasi atai

komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pendataan, penelitian maupun peningkatan

kapasitas sumberdaya manusia.

Langkah-langkah penyusunan ARG

Langkah 1: Pemilihan Program

Program yang dipilih dari dokumen perencanaan untuk disusun ARG-nya adalah program

yang strategis , dan memiliki dimensi luas/daya ungkit terhadap peningkatan kesetaraan gender

sehingga memberi dampak yang bermakna terhadap peningkatan IPM, IPG dan IDG serta

pencapaian MDG’s. Program tersebut bukanlah program yang baru akan tetapi program yang

sudah tercantum dalam RPJMD, Renstra SKPD, Renja atau RKA SKPD dan sudah ada pagu

anggarannya. ARG disusun pada level output kegiatan dari program-program terpilih tersebut

dengan kriteria:

7

Merupakan penugasan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan

Daerah.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelayanan publik atau pelayanan kepada

masyarakat.

Kegiatan tersebut memperkuat pelembagaan PUG termasuk capacity building

(upaya peningkatan kapasitas SDM), advokasi gender dan KIE, kajian dan

pengumpulan data terpilah.

Langkah 2: Melakukan Analisis Gender

Analisis gender dilakukan dengan menggunakan metode alur kerja analisis gender atau

Gender Analysis Pathway (GAP) atau alat analisis gender lainnya. Tujuan dari analisis gender ini

adalah untuk mengidentifikasi permasalahan gender atau isu kesenjangan yang dilihat dari akses

laki-laki dan perempuan terhadap sumberdaya, peran serta dalam pembangunan dan

pengambilan keputusan, penguasaan terhadap sumber daya pembangunan dan menikmati

manfaat dari hasil pembangunan. Selain itu analisis gender juga bertujuan untuk

mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan, baik di internal lembaga penanggungjawab

program maupun di eksternal lembaga yaitu pada proses pelaksanaan kegiatan di masyarakat

sehingga dapat dirumuskan alternatif solusinya secara tepat.

Langkah 3: Penyusunan Gender Budget Statement (GBS)

Hasil analisis gender (langkah 2) kemudian dituangkan dalam Gender Budget Statement

(GBS) atau pernyataan anggaran gender (PAG). GBS adalah dokumen yang menginformasikan

suatu output ( keluaran) kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu

biaya telah dialokasikan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Langkah 4: Penyusunan Term of Referenca (TOR) atau Kerangka Acuan Kegiatan

(KAK).

TOR atau KAK adalah dokumen yang memuat keterangan dan penjelasan secara rinci

tentang kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan.

Secara garis besar, TOR menggambarkan relevansi masing-masing komponen input (masukan)

8

sebagai tahapan dalam rangka pencapaian output (keluaran) dan kontribusinya dalam mencapai

hasil atau dampak. Di dalam TOR dijelaskan pula latar belakang mengapa kegiatan tersebut

diusulkan, siapa penerima manfaat dari kegiatan tersebut, strategi yang digunakan dalam

mencapai output (keluaran) kegiatan, serta waktu yang dibutuhkan. TOR yang dibuat haruslah

responsif gender yang dapat dilihat dari latar belakang, strategi pelaksanaan, siapa sasaran dan

penerima manfaat dari kegiatan tersebut. Sumber informasi dalam penyusunan TOR adalah hasil

analisis gender. Dengan demikian TOR tersebut harus sinkron dan konsisten dengan GBS dan

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKA/DPA SKPD.

9

BAB III.

MEKANISME PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPRG

Pemantauan dan evaluasi adalah suatu komponen utama dalam proses manajemen yang

bertujuan untuk memantau, mengendalikan, menilai dan melaporkan seluruh pelaksanaan

program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien (KPP

UNDP, 2007). Pengertian pemantauan menurut Casley and Lury (1981), adalah suatu bagian

integral dari siklus manajemen dimana di dalamnya dilakukan pengecekan dan pencatatan

kondisi dan situasi proyek serta faktor-faktor luar yang mempengaruhi perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan. Dengan melakukan pemantauan tersebut, secara dini dapat diketahui

apakah kegiatan telah dilaksanakan; input (masukan) telah disalurkan sesuai jumlah, kualitas

dan waktu penyalurannya, serta digunakan sebagaimana mestinya; output (keluaran) telah

tercapai; dan tindakan-tindakan yang diperlukan telah diambil sesuai dengan rencana.

Pemantauan dapat juga didefinisikan sebagai kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan

rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul

dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Mengacu kepada pegertian pemantauan diatas, pemantauan PPRG dapat diartikan

sebagai suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan

mengendalikan keserasian pelaksanaan dengan perencanaan yang telah ditetapkan yang dalam

hal ini adalah pelaksanaan PPRG.

Sedangkan Pengertian evaluasi dapat diambil dari beberapa pendapat para ahli antara lain

Soedijanto (1996) yang menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang terdiri dari

rangkaian kegiatan mengukur dan menilai suatu program atau kegiatan. Jadi, Evaluasi dapat

diartikan sebagai suatu teknik penilaian kualitas program/kegiatan yang dilakukan secara berkala

melalui metode yang tepat.

Evaluasi PPRG dilakukan dengan menilai sumberdaya (input) yang digunakan, kinerja

keluaran (output) serta hasil (outcome) dari kegiatan PPRG tersebut. Hasil evaluasi akan

digunakan oleh para pengambil kebijakan di setiap strata pemerintahan Daerah (SKPD)

khususnya di provinsi Kepulauan Riau untuk menilai apakah pelaksanaan PPRG memberikan

dampak positif terhadap upaya mewujudkan kesetaraan gender. Hal ini dapat pula memberi

10

gambaran tentang kinerja SKPD khususnya dalam program yang memiliki daya ungkit yang

bermakna terhadap pencapaian kesetaraan gender.

Prinsip dari pemantauan dan evaluasi adalah : terencana, relevan, objektif, dapat

dibuktikan dan terukur, berkesinambungan, spesifik dan layak serta menyeluruh.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi PPRG mengacu kepada peraturan yang berlaku

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa proses pemantauan

dan evaluasi dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) Pemerintah (Kementerian dan Lembaga Non

Kementerian), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi (untuk dana Dekonsentrasi dan

Tugas Pemantuan) serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (Tugas

Pembantuan). Selain itu Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2008 tentang ,Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendanalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang

pelaksanaannya dijelaskan melalui Permendagri no 54 tahun 2010 Bab IX menjelaskan tentang

tatacara pengendalian atau pemantauan dan evaluasi Pembangunan Daerah. Pada tahun 2014

dikeluarkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2014 Tentang: Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi merupakan hal yang wajib bagi seluruh

Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pemerintah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG dan

integrasi gender dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RPJMD,

Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan KUA PPAS.

A. Pelaksanaan pemantauan .

I. Pemantauan integrasi gender dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran

dilakukan dengan menggunkan daftar tilik (ceck list) oleh petugas pemantauan di

lingkungan Bappeda, BPKKD dan SKPD. Integrasi gender dipantau berbasis kepada

struktur masing-masing dokumen menurut Permendagri No 54 tahun 2010.

a. Integrasi gender dalam dokumen RPJMD dan RKPD yang dilakukan oleh unit

trekait di Bappeda.

11

b. Integrasi gender dalam dokumen Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh

unit terkait di lingkungan SKPD.

c. Integrasi gender dalam dokumen KUA-PPAS dilakukan oleh unit terkait

dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD).

II. Pelaksanaan Pemantauan PPRG dapat dilakukan dalam beberapa tahap.

1) Pada tahap persiapan pelaksanaan yang mencakup pemenuhan prasyarat

pelaksanaan strategi PUG sebagai fondasi atau dasar untuk dapat melaksanakan

PPRG. Prasyarat PUG dapat pula berfungsi sebagai komponen input atau sumber

daya bagi pelaksanaan PPRG.

2) Pada tahap proses yang mengacu kepada langkah-langkah pelaksanaan ARG

seperti dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu mulai dari pemilihan program dan

kegiatan sampai kepada penyusunan TOR.

3) Pada tahap output atau keluaran yang dilihat dari hasil proses penyusunan PPRG

yang tertuang dalam dokumen-dokumen penganggaran..

4) Pada tahap hasil atau outcome yang dilihat dari kualitas dan kuantitas alokasi

anggaran yang tercantum dalam dokumen anggaran (APBD).

Dokumen yang disiapkan dan dilihat pada saat pemantauan adalah;

1) Dokumen yang terkait dengan 7 prasyarat PUG yaitu peraturan perundang-

undangan, pedoman atau petunjuk pelaksanaan terkait dengan PUG,

kelembagaan sebagai wadah pelaksanaan PUG, sumberdaya yang mendukung

pelaksanaan PPRG, alat analisis, data terpilah dan keterlibatan masrakat atau

LSM dalam proses pelaksanaan PUG.

2) Dokumen-dokumen perencanaan seperti: RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja

SKPD, KUA-PPA, RKA SKPD dan Rencana aksi Daerah terkait dengan PPRG.

3) Dokumen-dokumen terkait proses pelaksanaan PPRG seperti: hasil analisis (hasil

analisis GAP), Dokumen Gender Budget Statement (GBS), Kerangka Acuan

Kegiatan;dan

4) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai wujud realisasi dari GBS dan

bukti dari Anggaran responsif gender yang merupakan hasil atau outcome dari

pelaksanaan PPRG.

12

B. Pelaksana

Pelaksana pemantauan dan evaluasi di tingkat SKPD adalah sbb:

1) Tenaga yang ditunjuk sebagai focal point di SKPD yang sekaligus menjadi

anggota Kelompok Kerja PUG (POKJA PUG) di provinsi Kepulauan Riau. .

2) Tenaga atau pegawai yang memiliki fungsi pemantauan dan evaluasi yang

terintegrasi dalam struktur organisasi SKPD.

3) Tim khusus yang ditetapkan oleh kepala SKPD yang bertugas melakukan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG dilingkungan SKPD tersebut.

C. Indikator yang digunakan sebagai alat ukur pemantauan dan evaluasi PPRG.

Indikator yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi ini merupakan indikator

kinerja dari setiap tahapan pelaksanaan PPRG yang menggambarkan indikator input, proses,

output dan outcome (hasil) yang tergambar dalam dokumen-dokumen yang dijelaskan

sebelumnya.

Indikator Pemantauan pada tahap persiapan pelaksanaan penyusunan PPRG.

TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG

UNSUR/SASARAN YANG DIPANTAU INDIKATOR KINERJA

INSTRUMEN YANG

DIGUNAKAN

TAHAP PERSIAPAN Prasyarat PUG1. Komitmen

2. Kebijakan

3. Kelembagaan

Perda/Peraturan yang di keluarkan Gubernur/Bupati/Walikota

Rencana tindak lanjut peraturan tersebut (turunannya)

RPJMD, RKPD,Renstra/Renja SKPD yang responsif gender

Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG

Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG (bagi SKPD yang disyahkan oleh Gubernue /Bupati/Walikota )

Kebijakan tentang data terpilah

POKJA PUG Struktur POKJA Focal Point Rencana kerja POKJA PUG Mekanisme kerja POKJA PUG Laporan kerja POKJA PUG

Daftar isian atau formulir pemantauan.

13

4. Sumber daya

5. Data terpilah

6. Alat analisis gender

7. Peran serta masyarakat

Tim Teknis penyusun PPRG

SDM perencana SKPD memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG ( sesuai peraturan yang berlaku, atau kesepakatan daerah)

Anggaran untuk pelembagaan PUG

Data terpilah berkaitan dengan program dan kegiatan terkait

Metoda analisis gender yang di gunakan

Forum PUG yang melibatkan LSM

Indikator Pemantauan pada tahap proses penyusunan PPRG.


UNSUR/SASARAN YANG DIPANTAU

INDIKATOR KINERJA

TAHAP PROSES PENYUSUNAN 1. KUA PPAS

2. Kegiatan dalam RKA SKPD yang mengandung isu gender

3. Data terpilah yang terkait output

4. Proses analisis GAP atau sejenis

Jumlah program dan kegiatan responsif gender yang dibiayai (yang sdh ada pagu anggarannya)

Jumlah Program yang mengandung isu gender berdasarkan RKA

Jumlah Output yang ada isu gendernya Jumlah output yang di targetkan penyusunan

ARGnya untuk tahun berjalan

Kelengkapan data terpilah terkait dengan output yang akan disusun ARGnya

Hasil analisis gender

Indikator Pemantauan pada aspek keluaran (output) penyusunan PPRG.



14

TAHAP HASIL (OUTPUT) 1. GBS

2. TOR (KAK)

Jumlah GBS

KAK untuk setiap output kegiatan

Indikator Pemantauan pada aspek hasil (outcome) penyusunan PPRG.



TAHAP KELUARAN (OUTCOME) 2. Penelaahan GBS dan

KAK)

3. Anggaran dalam DPA

4. Realisasi anggaran dan realisasi kegiatan

Tanggapan dari tim penelaah anggaran ( Tim yang mendapat otorisasi)

Jumlah Anggaran dari output yang tercantum (di setujui) dalam DPA sesuai dengan usulan dalam GBS dan KAK

Jumlah Anggaran responsif gender yang ada dalam DPA sudah di realisasikan.

Kegiatan yang responsif gender (yang ada dalam DPA) sudah di realisasikan sesuai GBS dan KAK

Instrumen yang digunakan pada saat pemantauan berupa ceck list atau daftar tilik seperti contoh formulir pada lampiran juklak ini.

Indikator Evaluasi pelaksanaan PPRG

NO Aspek (sasaran)

Indikator Metode

1 Input Sejauh mana

SDM di daerah mengetahui dan

memahami Prasyarat PUG

1. Proporsi input yang tersedia (dilihat dari 7 prasyarat PUG)

2. Cakupan unit kerja di SKPD yang sudah tersosialisasi dengan Peraturan yang terkait dengan PPRG

3. Proporsi SDM terkait yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG.

4. Masalah dan kendala yang di hadapi terkait input?

1. Di analisis dari hasil pemantauan.

2. Interview dengan SDM di unit kerja dilingkungan SKPD

15

2 Proses Sejauh mana

proses penyusunan

PPRG dilaksanakan

sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku

1. Proporsi output yang ada isu gendernya dibandingkan dengan output yang ada di RKA.

2. Proporsi output, yang dibuat GBS dibandingkan dengan output yang ada isu gendernya.

3. Kelengkapan data terpilah

4. Masalah atau kendala selama proses analisis gender

1. Menelaah RKA 2. Interview dengan

perencana komponen di SKPD

3. Output Efektifitas

pencapaian hasil penyusunan

PPRG

1. Kesesuaian isu gender yang ada dalam GBS dengan hasil analisis gender

2. Kesesuaian KAK dengan GBS dan hasil analisis gender.

3. Proporsi jumlah GBS dan KAK dibandingkan output yang ada isu gendernya

4. Kendala dan masalah dalam membuat GBS dan KAK

1. Interview dengan perencana komponen

2. Melihat dan menelaah dokumen hasil analisis gender, GBS dan KAK

4Outcomes

Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di terkait dengan

ruang lingkup tugas dan fungsi

SKPD

1. Proporsi jumlah unit kerja di SKPD yang melaksanakan PPRG di bandingkan dengan jumlah unit kerja yang ada di SKPD

2. Proporsi Jumlah dana yang disetujui dalam DPA dibandingkan dengan yang di usulkan dalam GBS dan KAK.

3. Proporsi anggaran output yang ada GBSnya dibandingkan dengan total anggaran Output yang ada isu gendernya

4. Proporsi anggaran output yang dibuat GBS nya di bandingkan total anggaran SKPD

5. Proporsi kegiatan yang responsif gender (ada GBS) sudah di realisasikan sesuai format KAK.

6. Persentase pencapaian target indikator sesuai yang tercantum dalam GBS.

1. Membandingkan dokumen GBS dan KAK dengan DPA dan rencana kerja

2. Membandingkan dokumen GBS, KAK dan DPA dengan dokumen realisasi kegiatan.

D. Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala persemester atau setiap enam bulan

(Januari dan Juli) oleh tim pelaksana. Akan tetapi pemantauan dapat pula dilakukan secara

internal selama proses pelaksanaan PPRG. Pemantauan dan evaluasi di tingkat SKPD/Unit kerja

lainnya tingkat Provinsi dilakukan pada minggu pertama bulan Januari dan Juli. Sedangkan

pemantauan dan evaluasi tingkat Kabupaten/Kota pada minggu ke tiga bulan Januari dan Juli.

16

Jadwal tersebut disesuaikan dengan pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di

daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada bulan Januari difokuskan untuk melihat

pelaksanaan PPRG pada tahun lalu atau tahun sebelumnya sedangkan pemantauan dan evaluasi

yang dilaksanakan pada bulan Juli di fokuskan untuk melihat proses pelaksanaan PPRG tahun

berjalan.

BAB IV

PROSEDUR DAN MEKANISME PELAPORAN

17

Prosedur Pelaporan.

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang baik di internal

SKPD maupun dilingkungan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Setelah

melaksanaan pemantauan dan evaluasi, pelaksana membuat laporan hasil pemantauan dan

evaluasi terkait pelaksanaan PPRG di SKPD masing-masing dan melaporkan kepada Pimpinan

SKPD melalui Sekretaris /Bagian Perencanaan. Pimpinan SKPD menindaklanjuti hasil

pemantauan dan evaluasi tersebut dalam bentuk kebijakan untuk penyempurnaan pelaksanaan

PPRG dimasa yang akan datang. Pimpinan SKPD meneruskan hasil pemantauan dan evaluasi

PPRG berikut tindak lanjut yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Alur pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi PPRG tersebut dapat dilihat pada diagram 1.

Diagram 1. Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

PROVINSI

KAB/KOTA

Isi atau konten laporan

Hasil pemantauan dan evaluasi disusun secara ringkas yang mencakup hal-hal

berikut:18

Pimpinan SKPD

Bagian perencanaan/

Sekretaris

Pimpinan SKPD

Bagian perencanaan/

Sekretaris

Pelaksana pemantauan dan

evaluasi

Pelaksana pemantauan dan

evaluasi

GUBERNUR

BUPATI/WALIKOTA

BAPPEDA

BAPPEDA

a. Pengantar.

Bagian ini memuat pengantar penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh

pimpinan unit kerja atau SKPD yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

b. Ringkasan eksekutif.

Bagian ini memuat rangkuman kegiatan dan hasil pemantauan dan evaluasi secara

keseluruhan.

c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Pada bagian ini dijelaskan bagaimana kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan,

yang mencakup antara lain: tim pelaksana, proses dan prosedur pelaksanaan, metode

yang digunakan, sasaran dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

d. Hasil pemantauan dan evaluasi (análisis dan penilaian):

Bagian ini menggambarkan hasil kajian atau análisis dan penilaian terhadap hasil

pemantauan yang sudah dilakukan. Sedangkan hasil evaluasi yang dilaporkan mencakup

aspek-aspek berikut:

- Pencapaian indikator kinerja setiap tahapan pelaksanaan PPRG.

- Kendala dan masalah yang ditemukan.

- Ketidak sesuaian tahapan pelaksanaan PPRG dengan aturan yang berlaku serta

penyebabnya.

- Kesimpulan penilaian.

e. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi disusun rekomendasi yang perlu mendapat perhatian atau

tindak lanjut baik oleh pimpinan SKPD, maupun oleh Gubernur dan Bupati/Walikota bahkan

oleh instansi Pusat terkait (Bappenas, Kemkeu dan Kem PP&PA dan Kemdagri).

f. Lampiran: daftar isian atau daftar tilik (formulir) yang digunakan dll.

BAB V

PENUTUP

19

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di provinsi

Kepulauan Riau mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendanalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.dan Permendagri no 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan PP no 8 tahun 2008 tersebut. Konten dari Juklak ini merujuk kepada Peraturan

Daerah No 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di

Provinsi Kepulauan Riau dan Buku Pedoman Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PPR di

Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

pada tahun 2013.

Juklak ini disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang memiliki pengalaman

dalam pelaksanaan PPRG melalui uji coba yang dilaksanakan di beberapa SKPD di provinsi

Kepulauan Riau sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi para pelaksana pemantauan dan

evaluasi di seluruh SKPD khususnya provinsi Kepulauan Riau. Diharapkan proses pemantauan

dan evaluasi PPRG ini dapat terintegrasi dalam sistem pemantauan program pembangunan sesuai

dengan PP 39 tahun 2006 dan Permendagri no 54 tahun 2010 seperti Laporan akuntabilitas

Kinerja Pemerintah (Lakip).

_______________

DAFTAR ISTILAH

1 Anggaran Responsif Gender Alokasi anggarnan yang responsif terhadap kebutuhan dan memberi manfaat kepada perempuan & laki-laki. ARG

20

(ARG) merupakan hasil dari PPRG

2 Anilisis Gender Analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

3 Bias Gender Pandangan atau visi yang menyimpang tentang gender/berpihak kepada jenis kelamin tertentu.

4 Dampak Ukuran tingkat pengaruh terhadap aspek sosial, ekonomi, lingkungan/kepentingan umum dari hasil kegiatan

DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah)

Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD

6 Gender Pandangan masyarakat tentang perbedaan peran fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan-dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dukungan masyarakat itu sendiri (KPP, 2000).

7 Gender Analysis Pathways (GAP)

Satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan

8 Input Segala sesuatu yg dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan & program dapat berjalan : SDM, dana, perlengkapan, waktu, dsb.

9 Isu gender Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu adanya kesenjangan antara kondisi laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi sebagaimana adanya (kondisi obyektif).

10

Keadilan gender Merupakan proses yang adil terhadap perempuan atau laki-laki.

21

11

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) atau Term of Reference (TOR)

Kerangka Acuan Kegiatan berfungsi sebagai pijakan atau kerangka acuan dalam sebuah program/kegiatan.

12

Kesetaraan Gender Keadaan di mana perempuan dan laki-laki memiliki status dan kondisi yang sama dalam pemenuhan hak-haknya sebagai manusia serta peran aktifnya dalam pembangunan.

14

Ketimpangan/kesenjangan gender

Kondisi/situasi yang berbeda yang diterima oleh perempuan atau laki-laki dari proses pembangunan maupun kehidupan.

15

Kinerja Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas yang terukur.

16

KUA –PPAS (kebijakan Umum APBD-prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara)

Kebijakan Umum APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

Prioritas dan Plafon Aanggaran Sementara adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD sebelum disepakati DPRD.

16

Manfaat Kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat (laki-laki dan perempuan).

17

Outcome Segala sesuatu yg mencerminkan berfungsinya keluaran (outputs) kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan/harapan masyarakat

18

Output Segala sesuatu yg berupa produk/jasa sebagai hasil langsung dari kegiatan & program baik fisik maupun non fisik

29

Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

22

210

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Alat atau proses perencanaan dan penganggaran yang dirancang untuk memfasilitasi suatu analisis gender dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender.

211

Pernyataan Anggaran Gender ( Gender Budget Statement)

Pernyataan Anggaran Gender adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.

112

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka

menengah Daerah)

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP (rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

113

RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

Dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD serta mengacu kepada RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Nasional yang memuat kerangka ekonomi daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

414

RKA SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah)

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

515

Renstra SKPD (rencana Strategis Satuan Perangkat

Daerah)

Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun , yang memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas fungsi SKPD.

216

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran,

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Bappenas & ADB, Kumpulan Bahan Lathan “Pemantauan dan Evaluasi

Penagnggulangan kemiskinan”, Bappenas jakarat.

23

2. Budlender, Debbie, 2008, “Performance budgeting and indicators: how do we

make them gender-sensitive?”, handout pada Advanced Gender Budget Training,

International Budget Partnership-BIGS.

3. Endriana Noerdin Dkk, 2005, “Modul Latihan Analysis Gender & Anggaran

berkeadilan gender”, Women Research Institute (WRI), Jakarta.

4. Eva K. Soundari Dkk, 2006, “Modul Latihan Advokasi Penganggaran berbasis

Kinerja Responsif Gender”, Pattiro & The Asia Foundation, Jakarta.

5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011, Modul

Pelatihan Fasilitator untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

(PPRG)”, KPP&PA, GIZ, Jakarta.

6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

7. KPP & PA, UNFPA & BKKBN 2005, “Bunga rampai PUG: Bahan

Pembelajaran Pengarusutamaan Gender”, MOWE, Jakarta

8. MOWE, IASTP III, & Austraning Internasional. Th 2008, “Key Performance

Indicators for Measuring Gender Mainstreaming in Indonesia”, MOWE, Jakarta

9. MOWE, 2008, Draft Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang responsive

Gender (PPRG), MOWE, Jakarta.

10. Permendagri NOMOR 67 tahun 2011 tentang: Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri No 15 tahun 2008 tentang

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI

DAERAH

11. Sharp, Ronda (2003), “Budgeting For Equity: Gender Budget Initiatives within a

Framework of Performance Oriented Budgeting”, UNIFEM

12. Suryadi, Asep. (2007), Persyaratan dan unsur-unsur Evaluasi yang baik. Materi

presentasi dalam acara” Program Pengembangan KIapasitas Perencanaan

Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi Program-Program yang berpihak kepada

kaum miskin” Bogor, Mei 2007.

13. Unifem & UNFPA Year 2006, “Gender Responsive Budget in Practice: Training

manual”, Unifem, Jakarta.

14. World Bank (2004), Monitoring and Evaluation: some tool, methods, and

Approaches. The world Bank, Washington D.C.24

15. UNDP & MOWE.2007, “Modul Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan

di Indonesia”, NDP, Jakarta

-------------------------------

Lampiran.

I.Integrasi gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran

1. Daftar tilik Integrasi gender dalam dokumen

RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota*)

25

No Struktur RPJMD

Hasil Pemantauan

Pertanyaan kunci

Kondisi Faktor

Penyebab

Tidak ada

Tindak Lanjut

Penyempur-naan Apabila

Tidak adaAda Tidak

ada

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

Pendahuluan 1. Apakah ada regulasi tentang PUG dlm dasar hokum penyusunan RPJMD?

2. Apakah ada data kesenjangan gender dan perbedaan kemampuan laki-laki dan perempuan yang menjadi fakta daerah?

2.

Gambaran umum kondisi daerah

3. Apakah ada data terpilah kesenjangan antara laki-laki dan permuan atau data gender di berbagai bidang kehidupan mis: IPG dan IDG?

4. Apakah ada penjelasan tentang factor penyebab kesenjangan tersebut?

3.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan

5. Apakah ada data atau fakta tentang kontribusi warga laki-laki dan perempuan terhadap keuangan daerah?

4.

Analisis isu-isu strategis 6. Apakah ada isu strategis terkait dengan pemberdayaan perempuan

5.

Visi, misi , tujuan dan sasaran

7. Apakah ada visi kepala daerah terkait dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan?

8. Apakah ada upaya yang akan dilakukan untuk mencapai impian tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan?

6.

Strategi dan Arah Kebijakan

9. Apakah ada arah kebijakan yang ditujukan untuk perbaikan kualitas hidup laki-laki dan perempuan?

7.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

10.Apakah ada sasaran yang dirumuskan dalam bentuk program untuk mengurangi kesenjangan gender?

8.Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan

11.Apakah ada dana yang dicantumkan terkait program pada bab 7?

9.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

12.Apakah ada indicator kinerja yang responsive gender terkait kelompok sasaran?

26

*coret yang tidak perlu

..................., tanggal ..................

Disusun KEPALA BAPPEDA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

………………

( )

2. Daftar tilik Integrasi gender dalam dokumen

RKPD (Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No Struktur RKPD

Hasil Pemantauan

Pertanyaan kunci

Kondisi Faktor

Penyebab

Tidak ada

Tindak Lanjut


Tidak adaAda Tidak

ada

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

Pendahuluan 1. Apakah ada regulasi tentang PUG dlm dasar hukum penyusunan RKPD?

2. Apakah ada data kesenjangan gender yang menjadi masalah pembangunan daerah?

2.

Evaluasi pelaksana-an RKPD Tahun lalu

3. Apakah ada data capaian kinerja yang responsive gender tahun lalu?

4. Apakah ada dicantumkan factor penyebab kesenjangan capaian kinerja tahun lalu yang responsive gender dan dirumuskan dalam masalah pembangunan?

3.

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan

4. Apakah ada data tentang kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap PAD?

5.

Prioritas dan sasaran pembangunan; dan

5. Apakah penurunan kesenjangan gender menjadi salah satu prioritas sasaran pembangunan daerah?

6. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

6. Apakah ada rencana aksi responsif gender yang tujuan akhirnya mencapai keadilan dan

27

..................., tanggal ..................


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ………………

( )

No Struktur RKPD

Hasil Pemantauan

Pertanyaan kunci

Kondisi Faktor Penyebab

Tidak ada

Tindak Lanjut


Tidak ada

Ada Tidak ada

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

kesetaraan gender sesuai isu strategis.

*coret yang tidak perlu

..................., tanggal ..................


PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

………………

( )

3. Daftar tilik Integrasi gender dalam dokumen Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/

Kota*)

No Struktur Renstra

Hasil Pemantauan

Pertanyaan kunci

Kondisi Faktor

Penyebab

Tidak ada

Tindak Lanjut


Tidak adaAda Tidak

ada

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

Pendahuluan 1. Apakah ada regulasi tentang PUG dlm dasar hukum penyusunan Renstra SKPD?

2. Apakah ada data kesenjangan gender yang menjadi masalah sector pembangunan daerah yang menjadi tugas fungsi SKPD?

2.1

Gambaran umum Kondisi Pelayanan SKPD

3. Apakah ada data terpilah tentang kesenjangan gender berdasarkan wilayah, usia, status social yang menjadi fakta terkait pelayanan SKPD?

3. Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

4. Apakah ada factor penyebab yang menjadi akar masalah kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam pelayanan SKPD

28

No Struktur Renstra

Hasil Pemantauan

Pertanyaan kunci


Tidak ada

Tindak Lanjut


Tidak ada

Ada Tidak ada

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

sebagai isu strategis?

4.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

5. Apakah ada rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidak adilan gender dalam penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan?

6.

Strategi dan Kebijakan Program

6.Apakah ada strategi dan kebijakan yang akan dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah kesenjangan gender dalam pelayanan SKPD?

7.

Rencana Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

7. Apakah ada rencana aksi yang responsive gender yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam bidang pelayanan SKPD?

8. Apakah ada ukuran kuantitatif maupun kualitatif berupa output dan outcome dari setiap rencana aksi untuk menunjukkan kinerja pelayanan yang mengurangi atau menghapukan kesenjangan gender?

*coret yang tidak perlu Tanggal…….,……….,……2014

Kepala SKPD

( )

4. Daftar tilik Integrasi gender dalam dokumen Renja SKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota*)

No Struktur Renja

Hasil Pemantauan

Pertanyaan kunci

Kondisi Faktor

Penyebab

Tidak ada

Tindak Lanjut


Tidak adaAda Tidak

ada

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

Pendahuluan 1.Apakah ada regulasi tentang PUG dlm dasar hukum penyusunan

29

No Struktur Renja

Hasil Pemantauan

Pertanyaan kunci


Tidak ada

Tindak Lanjut


Tidak ada

Ada Tidak ada

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Renja SKPD?

2

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;

2. Apakah ada data tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang responsive gender yang dilaksanakan berdasarkan renja tahun lalu?

3

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan

3. Apakah ada tercantum tujuan, sasaran serta program dan kegiatan yang responsive gender sesuai dengan Renstra SKPD?

4

Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian RenstraSKPD;

4. Apakah ada Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran), yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik, yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan gender.

5. Apakah ada kelompok sasaran yang secara konkrit memperlihatkan kelompok laki-;laki atau perempuan?

5

Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

6. Apakah ada dana indikatif yang akan mendukung program/kegiatan yang responsive gender?

6

Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

-


Kepala SKPD

( )

5. Daftar tilik Integrasi gender dalam dokumen KUA Provinsi/Kabupaten/ Kota*)

30

No Struktur KUA

Hasil Pemantauan

Pertanyaan kunci

Kondisi Faktor

Penyebab

Tidak ada

Tindak Lanjut


Tidak adaAda Tidak

ada

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

Pendahuluan 1. Apakah ada data atau indicator kesenjangan gender yang ada dalam RPJMD dan RKPD dicantumkan dalam pendahuluan KUA?

2

Kerangka Ekonomi Makro Daerah

2.apakah ada analisis gender dalam kerangka ekonmi makro misalnya kontribusi perempuan dalam PDRB?

3Asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD

4

Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah:

3.Apakah ada data tentang kontribusi laki-laki dan perempuan dalam PAD?

4.Apakah ada perkiraan belanja yang didasarkan kepada analisis gender pada dokumen perencanaan (RKPD dan Renja SKPD)?

5.Apakahada perkiraan bejanja berdasarkan urusan SKPD dengan memuat alokasi belanja yang responsive gender?


Kepala BPKKD

( )

31

6. Daftar tilik Integrasi gender dalam dokumen PPAS Provinsi/Kabupaten/ Kota*)

No Struktur PPAS

Hasil Pemantauan

Pertanyaan kunci

Kondisi Faktor

Penyebab

Tidak ada

Tindak Lanjut


Tidak adaAda Tidak

ada

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan Program/ kegiatan: Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan secara deskriptif dalam bentuk tabel

1. Apakah ada program dan alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib pada plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan?

2

Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan:Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi

2.Apakah program dan alokasi anggaran pada butir 1 konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan targetyang ada dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender?

3

Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, secara deskriptif dalam bentuk tabulasi

3.Apakah ada program dan kegiatan serta alokasi anggarannya di luar urusan pemberdayaan perempuan yang termasuk dalam program responsive gender (spesifik, afirmatif dan mendorong kesetaraan gender)?

4.Apakah Program dan kegiatan pada butir 3 konsisten dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan target dalam RKPD?

4

Rincian pembiayaan daerah: berisi target penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah

5.Apakah ada jenis belanja tidak langsung seperti hibah atau bantuan social yang sasarannya masyarakat dan output /dampaknya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan target RKPD yang telah menggunakan analisi gender?


Kepala BPKKD

( )

32

7. Daftar tilik pemantauan integrasi gender dalam dokumen GBS SKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota*)

NO SUBSTANSI PERTANYAAN KUNCI JAWABANGBS Ya Tidak

1 Program/Kegiatan 1. Apakah program/kegiatan/output dan tujuan didasarkan RKA yang ada?

2. Apakah output dan tujuan sudah sesuai dengan reformulasi tujuan?

2 Analisis situasi 3. Apakah data pembuka wawasan berkaitan dengan data Sasaran, Input dan proses?

4. Apakah data pembuka wawasan menunjukkan adanya kesenjangan?

5. Apakah kesenjangan ditunjukkan pada aspek APKM?6. Apakah ada kesenjangan yang diakibatkan factor-faktor

internal?7. Apakah ada kesenjangan yang diakibatkan factor-faktor

external?3 Tujuan 8. Apa yang menjadi dasar adanya reformulasi tujuan?

Dimana itu?4 Rencana Aksi 9. Apakah rencana aksi telah sesui dengan rencana aksi

dalam langkah 7 GAP10 Apakah rencana aksi sudah menjawab/ solusi nuntuk

mengurangi adanya kesenjangan gender5 Alokasi anggaran 11.Apakah alokasi anggaran program sesuai dengan yang

tercantum dalam pagu indikatif6 Outcome/Dampak 12 Apakah dampak/hasil capaian program berkontribusi

pada pengurangan kesenjangan gender

Keterangan :*) : Diisi dengan tanda (√) jika ‘Ya’ dan tanda (x) jika’tidak’

Tanggal …………….,………..,2014Tim penelaah

(………………)

II.Pemantauan pelaksanaan PPRG SKPD Provinsi/Kabupaten / Kota*)

1. Formulir pemantauan pelaksanaan PPRG tahap persiapan di SKPD Provinsi/ Kabupaten / Kota*)

TAHAPAN PELAKSANAAN

PPRG


KONDISI LAPANGAN

Ada Tidak

1 2 3 4 5

33

TAHAPAN PELAKSANAAN

PPRG


KONDISI LAPANGAN

Ada Tidak TAHAP

PERSIAPANPrasyarat PUG1) Komitmen

2) Kebijakan

3) Kelembagaan

4) Sumber daya

5) Data terpilah

6) Alat analisis gender

7) Peran serta masyarakat

Perda/Peraturan yang di keluarkan Gubernur/Bupati/Walikota

Rencana tindak lanjut peraturan tersebut (turunannya)

RPJMD, RKPD,Renstra/Renja SKPD yang responsif gender

Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG

Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG (bagi SKPD yang disyahkan oleh Gubernue /Bupati/Walikota )

Kebijakan tentang data terpilah

POKJA PUG Struktur POKJA Focal Point Rencana kerja POKJA PUG Mekanisme kerja POKJA PUG Laporan kerja POKJA PUG Tim Teknis penyusun PPRG

SDM perencana SKPD memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG ( sesuai peraturan yang berlaku, atau kesepakatan daerah)

Anggaran untuk pelembagaan PUG

Data terpilah berkaitan dengan program dan kegiatan terkait

Metoda analisis gender yang di gunakan

Forum PUG yang melibatkan LSM

.

Catatan : kolom 4 dan 5 diisi dengan tanda ˅ pada kolom yang sesuai kondisi lapangan dan bila perlu

penjelasan dapat ditulis pada lembar tersendiri.

Tanggal…….,……….,……2014

Kepala BPKKD

( )

34

2. Formulir pemantauan pelaksanaan PPRG tahap proses penyusunan di SKPD Provinsi/Kabupaten / Kota*)


UNSUR/SASARAN YANG DIPANTAU

INDIKATOR KINERJA KONDISI LAPANGAN

1 2 3 4

TAHAP PROSES PENYUSUNAN

1) KUA PPAS

2) Kegiatan dalam RKA SKPD yang mengandung isu gender

3) Data terpilah yang terkait output

4) Proses analisis GAP atau sejenis

Jumlah program dan kegiatan responsif gender yang dibiayai (yang sdh ada pagu anggarannya)

Jumlah Program yang mengandung isu gender berdasarkan RKA

Jumlah Output yang ada isu gendernya Jumlah output yang di targetkan

penyusunan ARGnya untuk tahun berjalan

Apakah data terpilah terkait dengan output yang akan disusun ARGnya lengkap?

Apakah ada hasil analisis gender terkait dengan output yang akan disusun ARGnya?

Catatan: Untuk butir 1) dan 2) disi dengan angka absolut sesuai kondisi lapangan pada kolom 4, sedangkan untuk butir 3) dan 4) diisi dengan jawaban yang sesuai. Bila perlu dapat ditambahkan penjelasan pada lembar tersendiri.

Tanggal…….,……….,……2014

Kepala BPKKD

( )

3. Formulir pemantauan pelaksanaan PPRG tahap output di SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota*)


UNSUR/SASARAN YANG DIPANTAU INDIKATOR KINERJA KONDISI LAPANGAN

1 2 3 4

TAHAP HASIL (OUTPUT)

1). GBS Jumlah GBS

35

2). TOR (KAK) KAK untuk setiap output kegiatan

Catatan: untuk butir 1) diisi dengan angka absolut sesuai kondisi lapangan pada kolom 4 dan butir 2) diisi dengan ada atau tidak.

Tanggal…….,……….,……2014

Kepala BPKKD

( )

4. Formulir pemantauan pelaksanaan PPRG tahap outcome di SKPD Provinsi/ Kabupaten / Kota*)


UNSUR/SASARAN YANG DIPANTAU INDIKATOR KINERJA KONDISI LAPANGAN

1 2 3 4TAHAP KELUARAN

(OUTCOME) 2. Penelaahan GBS dan KAK)

3. Anggaran dalam DPA

4. Realisasi anggaran dan realisasi kegiatan

Tanggapan dari tim penelaah anggaran ( Tim yang mendapat otorisasi)

Jumlah Anggaran dari output yang tercantum (di setujui) dalam DPA sesuai dengan usulan dalam GBS dan KAK

Jumlah Anggaran responsif gender yang ada dalam DPA sudah di realisasikan.

Kegiatan yang responsif gender (yang ada dalam DPA) sudah di realisasikan sesuai GBS dan KAK

Catatan: kolom 4 diisi dengan jawaban: ada/tidak, sudah/belum atau angka absolut sesuai kondisi lapangan.

Tanggal…….,……….,……2014

Kepala BPKKD

( )

36

Documents

draft panduan monev prov. kepri.doc