1
Draft SOP Audiensi 1. Permohonan audiensi disampaikan paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum tanggal perkiraan audiensi. 2. Permohonan audiensi disampaikan kepada PH Hubungan Masyarakat yang menjadi Penanggung Jawab institusi bersangkutan. 3. Setiap institusi Wajib menginformasikan isu atau program kerja yang tengah dilaksanakan kepada bidang Hubungan Masyarakat. 4. Setiap institusi Wajib menyiapkan Materi Audiensi yang akan disampaikan dan Wajib diinformasikan kepada bidang Hubungan Masyarakat minimal 1 (satu) minggu sebelum tanggal audiensi. 5. Audiensi akan diwakilkan oleh Pengurus Harian Nasional bidang Hubungan Masyarakat dan Wajib disertai oleh paling sedikit 1 (satu) orang perwakilan institusi yang bersangkutan. 6. Bidang Hubungan Masyarakat tidak menjamin terselenggaranya audiensi yang dimohon tidak sesuai dengan ketetapan nomor 1 (satu). 7. Bidang Hubungan Masyarakat tidak akan menerima permohonan audiensi yang tidak memenuhi poin nomor 3 (tiga) dan 4 (empat). 8. Permohonan audiensi dapat diajukan oleh institusi anggota ISMKI kepada GO, NGO, IOMS, atau mitra strategis lainnya 9. Humas akan bekerja sama dengan KIK wilayah dan Infokom dalam mempublikasikan kegiatan audiensi yang sedang dilaksanakan. 10. Poin-poin lain akan ditambahkan di kemudian hari bila dianggap perlu.

Draft sop audiensi institusi

Embed Size (px)

Citation preview

Draft SOP Audiensi

1. Permohonan audiensi disampaikan paling lambat 3 (tiga) minggu

sebelum tanggal perkiraan audiensi.

2. Permohonan audiensi disampaikan kepada PH Hubungan

Masyarakat yang menjadi Penanggung Jawab institusi bersangkutan.

3. Setiap institusi Wajib menginformasikan isu atau program kerja

yang tengah dilaksanakan kepada bidang Hubungan Masyarakat.

4. Setiap institusi Wajib menyiapkan Materi Audiensi yang akan

disampaikan dan Wajib diinformasikan kepada bidang Hubungan

Masyarakat minimal 1 (satu) minggu sebelum tanggal audiensi.

5. Audiensi akan diwakilkan oleh Pengurus Harian Nasional bidang

Hubungan Masyarakat dan Wajib disertai oleh paling sedikit 1

(satu) orang perwakilan institusi yang bersangkutan.

6. Bidang Hubungan Masyarakat tidak menjamin terselenggaranya

audiensi yang dimohon tidak sesuai dengan ketetapan nomor 1

(satu).

7. Bidang Hubungan Masyarakat tidak akan menerima permohonan

audiensi yang tidak memenuhi poin nomor 3 (tiga) dan 4 (empat).

8. Permohonan audiensi dapat diajukan oleh institusi anggota

ISMKI kepada GO, NGO, IOMS, atau mitra strategis lainnya

9. Humas akan bekerja sama dengan KIK wilayah dan Infokom dalam

mempublikasikan kegiatan audiensi yang sedang dilaksanakan.

10. Poin-poin lain akan ditambahkan di kemudian hari bila dianggap

perlu.