Drs. Safrizal. ZA, M.Si Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

BUKIT TINGGI 25 APRIL 2018

Untuk Mendapatkan Bahan Materi Paparan ini Download Aplikasi Scan Bar code dahulu

“QUICK SCAN”

“QR CODE READER”

https://docs.google.com/file/d/1yTt-txUsFDZujMLNa7wCDH5aOa8x2oq3/edit?usp=docslist_api&filetype=mspresentation

BAHAN PAPARAN

BAHAN PAPARAN

UU No 23 thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah Psl 209 (1); Psl 219 (1) dan (2); Psl 374 (4) Psl 386 s.d Psl 390

UU No.18 thn 2002, ttg Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Psl 6 (1); Psl 18 (1) dan Psl 21 (2)

DASAR HUKUM KELITBANGAN

PEMDAGRI

Perber Menristek dan Mendagri No.03 & 36 thn 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Psl 16 (2)

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Permendagri No. 17 thn 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah

Permendagri No 43 ttg Organisasi & Tata Kerja Kemendagri (Psl 171 sd Psl 1261)

UU No 12 thn 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Ketentuan Umum dan Lampiran tentang Penyusunan Naskah Akademik)

PP No 18 thn 2016 tentang Perangkat Daerah

Daerah diberi

kewenangan

merumuskan,

menetapkan dan

melaks. kebijakan

secara mandiri

Kebijakan Daerah harus

disusun secara arif dan

berkualitas: • Dorong pembangunan daerah

dan tingkatkan kesejahteraan

masyarakat.

• Minimalisir ekses negatif.

• Tidak bertentangan dengan

per-UU-an yang lebih tinggi.

Perda/ Perkada/ Kep.KDH

Daerah mempunyai hak, wewenang, dan

kewajiban mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakatnya.

Otonomi Daerah dilaksanakan menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masy.

Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip NKRI.

Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di

Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk “Badan”.

Salah satunya meliputi Badan yang melaksanakan

fungsi penelitian dan pengembangan.

Badan Litbang Daerah

( BALITBANGDA )

PERMENDAGRI NO. 20 THN 2011 PERMENDAGRI NO. 17 THN 2016

Kelitbangan

Kegiatan Utama Kegiatan

Pendukung

1. Penelitian

2. Pengembangan

3. Pengkajian

4. Penerapan

5. Perekayasaan

6. Pengoperasian

1. Peningk. Kapasitas

Kelembagaan

2. Ketatalaksanaan

3. SDM

4. Sumberdaya

Organisasi Lainnya

Kelitbangan

Kelitbangan

Utama

Kelitbangan

Pendukung

Kegiatan

Penunjang

1. Penelitian

2. Pengembangan

3. Pengkajian

4. Penerapan

5. Perekayasaan

6. Pengoperasian

7. Evaluasi

Kebijakan

1. Peningk.Kaps. Kelemb.

2. Penguatan

Ketatalaksanaan

3. Peningk.Kaps. SDM

4. Peningk. Kualitas

Perenc. & Ev. Prog.

5. Fasilitasi Inov.Daerah

6. Pengemb. Basis Data

Kelitbangan

7. Penguatan Kerjasama

Kelitbangan

8. Pemenuhan Sbrdaya

Organisasi Lainnya

1. Fasilitasi 2. Advokasi 3. Asistensi 4. Supervisi 5. Edukasi

(Pasal 4 - Pasal 8)

TERIMPLEMENTASI

DAN MEMILIKI DAMPAK

(IMPACT)

1. Penelitian

2. Pengkajian

3. Pengembangan

4. Perekayasaan

5. Penerapan

6. Pengoperasian

7. Evaluasi Kebijakan

No Jenis

Kelitbangan Keluaran

1 Penelitian

Rekomendasi

2 Pengkajian

A. Strategis

B. Aktual

C. Kompetitif

3 Pengembangan Naskah Akademis dan Rancangan Regulasi

Pemodelan Kebijakan/Program

4 Perekayasaan Pedoman Umum/Teknis Pelaksanaan Model

Kebijakan/Program

5 Penerapan Uji coba Model Kebijakan/Program pada

daerah percontohan

6 Pengoperasian Penerapan Model Kebijakan/Program secara

lebih luas/menyeluruh dan pendampingan

7 Evaluasi

Kebijakan

Rekomendasi Lanjut dengan perbaikan

Dicabut/Diberhentikan

Outp

ut

Terkait

penyelenggaraan

Pemerintahan

Dalam Negeri

dan

Pemerintahan

Daerah

dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, untuk memperoleh informasi, data, yang berkaitan dengan pembuktian kebenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis.

penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang untuk mencapai tujuan jangka menengah/panjang.

meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.

pemanfaatan hasil litbang yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.

uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem kerekayasaan yang telah melalui proses penerapan, guna modifikasi dan penyempurnaan.

proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program (menggunakan kriteria/model tertentu).

dilakukan melalui:

KEGIATAN

PENUNJANG

UNTUK

MENDUKUNG

KELITBANGAN

a. Konsultasi;

b. Koordinasi; dan

c. Desiminasi.

a. Forum pakar/tenaga ahli; dan

b. Pendampingan.

a. Lokakarya;

b. Kolaborasi; dan

c. Penyuluhan.

a. Pengarahan;

b. Pembimbingan; dan

c. Pengendalian.

a. Bimbingan teknis;

b. Adopsi; dan

c. Modifikasi.

Rencana Kerja Kelitbangan terdiri dari Rencana Induk

Kelitbangan, untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja

Tahunan, yang disusun dengan memperhatikan arahan Majelis

Pertimbangan dengan mengikutsertakan para pemangku

kepentingan (Pasal 9).

Rencana wajib dimasukkan dan menjadi bagian dari Renstra, dan

disusun paling lambat 3 bulan sebelum ditetapkannya Renstra

(Pasal 10).

Rencana kerja tahunan disusun paling lambat bulan Februari

untuk dimasukan dalam dokumen Rencana Kerja tahun

berikutnya (Pasal 11).

Penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan berpedoman pada RPJMN,

Renstra dan RKP (Pasal 12).

BAB I PENDAHULUAN:

Latar Belakang; Dasar Hukum; Tujuan dan Sasaran; dan Sistematika

Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN:

Gambaran Umum Wilayah; Kondisi Sumber Daya Kelitbangan; Potensi

dan Permasalahan; serta Peluang dan Tantangan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN:

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah; Arah Kebijakan dan Strategi

Kelitbangan Daerah; Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah.

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN:

Kelembagaan; dan Evaluasi Pelaksanaan.

BAB V PENUTUP

Kelitbangan sebagai evaluator pelaksanaan pemerintahan

Kejelasanan terhadap capaian kinerja pemerintahan daerah yang

berbasis penelitian (Performace by Research)

Kelitbangan Sebagai Penyiap Bahan Perencanaan Pembangunan:

Hasil kelitbangan digunakan dan dimanfaatkan dalam mendukung

rencana pembangunan berbasis pengetahuan (planning by

knowledge)

Kelitbangan Sebagai Penyiap Bahan Regulasi/Kebijakan: Hasil

Kelitbangan disusun guna memperkuat aspek akademis dalam

penyiapan regulasi berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah

Kelitbangan Sebagai Penyiap Inovasi: menciptakan berbagai

inovasi (bentuk: proses, model, difusi) dalam mendukung

penyelenggaraan Pemda dan layanan publik

• Peran awal input penyusunan kebijakan

• Peran antara katalisator pencapaian sasaran

• Peran akhir evaluasi kebijakan/program

OUTPUT

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah

1. Dinas

2. Badan

3. Sekertariat

4. Inspektorat

5. Kecamatan

INOVASI

No Jenis Kelitbangan Keluaran

1 Penelitian

Rekomendasi

2 Pengkajian

A. Strategis

B. Aktual

C. Kompetitif

3 Pengembangan Naskah Akademis dan Rancangan Regulasi

Pemodelan Kebijakan/Program

4 Perekayasaan Pedoman Umum/Teknis Pelaksanaan Model Kebijakan/Program

5 Penerapan Uji coba Model Kebijakan/Program pada SKPD/daerah percontohan

6 Pengoperasian Penerapan Model Kebijakan/Program secara lebih luas/menyeluruh dan

pendampingan

7 Evaluasi Kebijakan Rekomendasi Lanjut dengan perbaikan

Dicabut/Diberhentikan