Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Dukungan Pemerintah dalam Pembiayaan UMKM “Mengawal Nawacita, Wujudkan Indonesia Sejahtera”
Workshop Sistem Informasi Kredit Program Kementerian Keuangan Surabaya, 3 Maret 2016
2
NAWACITA (SEMBILAN AGENDA PRIORITAS)
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 6.8 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
1) peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang; 2) akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; 3) akselerasi pertumbuhan pariwisata; 4) akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; dan 5) peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Arah Kebijakan: • meningkatkan daya saing UMKM koperasi sehingga mampu
tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas” atau scaling-up)
• mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi : 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema
pembiayaan; i. pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan
koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank;
ii. integrasi sistem informasi debitur UMKM dari lembaga pembiayaan bank dan non-bank; dan
iii. peningkatan kapasitas koperasi sebagai pengelola sistem resi gudang; dan
iv. advokasi pembiayaan bagi UMKM dan koperasi. 3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; 4. Penguatan kelembagaan usaha; dan 5. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha
Arah Kebijakan dan Strategi (RPJMN) Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Ke 3 Perluasan wirausahawan penerima KUR
• Keluarga yang memiliki penghasilan tetap, dipertegas dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif. • Goal:
Mendorong Bank penyalur KUR untuk melakukan upaya pro-aktif menawarkan KUR. Mendorong tumbuhnya wirausahawan-wirausahawan baru.
Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Ke 4 Akses terhadap KUR diperluas a. Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan hukum yang meliputi:
- UMKM yang produktif; - calon TKI yang akan bekerja di luar negeri; - anggota keluarga dari karyawan/TKI yang berpenghasilan tetap; dan - TKI yang purna dari bekerja di luar negeri. - TKI yang mengalami pemutusan hubungan kerja
b. Usaha produktif meliputi sektor; - Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan dan Jasa (penyediaan akomodasi dan penyediaan
makanan, transportasi, pergudangan, komunikasi, real estate, usaha persewaan, jasa perusahaan, jasa pendidikan).
Goal: Mendorong peningkatan dan perluasan akses UMKM sektor usaha produktif kepada pembiayaan lembaga
keuangan. Dalam jangka menengah meningkatkan inklusi finansial, yang saat ini masih relatif rendah dibanding negara-
negara tetangga. (Dilakukan Perubahan Permenko No.6 Th.2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR) . Untuk memastikan ketepatan sasaran KUR maka calon debitur KUR harus sudah memiliki usaha selama minimal 6 bulan.
3
POTENSI UMKM
Berdasarkan report OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) berjudul “Small Business, Job Creation and Growth: Facts, Obstacles and Best Practices”: UMKM menyumbang 60-70% dari total lapangan kerja di
mayoritas anggota OECD. Permasalahan utama yang dihadapi UMKM terkait
pembiayaan: Harus membayar bunga pinjaman yg lebih tinggi Kekurangan jaminan/agunan untuk mengajukan
pinjaman
Fakta di Indonesia: UMKM merupakan mayoritas jenis usaha di Indonesia
(99,9%) Menyediakan 97,2% lapangan kerja Menyumbang 59,1% PDB
Best Practice Dukungan Pembiayaan UMKM Support untuk UMKM di negara anggota OECD:
Seperempat dari total program dukungan publik ditargetkan untuk UMKM (Jerman, Jepang, Selandia Baru, dan Islandia memberikan lebih dari 50%)
Bentuk dukungan: hibah langsung, keringanan pajak, kredit berbunga rendah, atau penjaminan kredit.
Lebih dari 50% program ke UMKM dikelola oleh pemerintah daerah sehingga koordinasi antar otoritas sangat penting.
Lebih dari 70% program ke UMKM periodenya lebih dari 5 tahun
Lima area support untuk UMKM: 1) Pembiayaan
Penyediaan atau bantuan modal untuk bisnis baru (start-up) Kemudahan perpajakan untuk UMKM
2) Iklim bisnis Pengurangan birokrasi khususnya untuk UMKM misalnya melalui penggunaan IT untuk memangkas birokrasi
3) Teknologi Pengenalan teknologi bagi UMKM (quality control, inovasi, perubahan teknis dan organisasi, dsb)
4) Kemampuan Manajerial Training bagi pemilik atau manajer UMKM Memberikan akses jasa pendampingan dan konsultasi
5) Akses Pasar Membantu akses ke pasar internasional Membantu akses UMKM untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
Sumber: Kemen-KUKM, 2013
Sumber: ABS, 2014
Australia
Indonesia
Proporsi sektor usaha di Australia dan Indonesia
Mikro 57.189.393 98.77%
Kecil 654.222 1.13%
Menengah 52.106 0.09%
Besar 5.066 0.01%
Tantangan UMKM di Indonesia: Proporsi usaha mikro di Indonesia
belum ideal krn terlalu besar jika dibandingkan dengan klaster usaha di atasnya
Idealnya, output produksi usaha mikro mensupport produksi usaha kecil dst scr berjenjang s.d. usaha besar utk bisa mandiri scr ekonomi
Usaha menengah dan besar lebih bny menggunakan bahan baku impor krn usaha mikro dan kecil blm mampu mensupport
Selain itu, proses pertumbuhan usaha antar klaster blm termonitor dgn baik
Usaha mikro juga rentan jatuh/tdk berkembang krn berbagai permasalahan a.l. regulasi, manajemen, daya saing dan pembiayaan
No. Institusi Uraian Penyalur
1 KUR K/L : 8 Kementerian Teknis Tgs : KMK dan KI kepada UMKM
33 Bank Pelaksana
2 LPDB-KUMKM (BLU)
K/L: Kemenkop dan UKM Tgs: Dana bergulir KUMKM
LPDB-KUMK
3 PPP (BLU) K/L: KemenPU dan Pera Tgs: Kredit perumahan bagi MBR
Bank Penyalur
4 P2H (BLU) K/L: Kemenhut dan LH Tgs: dana bergulir masy sekitar htn
P2H
5 KLH (BLU) K/L: Kemenhut dan LH Tgs: Pembiayaan UMK u/ lingkungan
KLH
6 KUMK K/L:Kementerian Keuangan Tgs:Pinjaman UKM u/ mdl kerja
Bank
7 KKP (BLU) K/L: Kemen KP Tgs: Dana bergulir UKM Kelautan
LPDB-KUMKM
8 PKBL K/L: Kemen.BUMN Dana CSR BUMN
BUMN
9 BP3TI (BLU) K/L: Kemen Kominfo Tgs: penyedia kom dan informasi
BP3TI
10 KKPE K/L : Kementan dan Kelautan/Perikanan Tgs : Penyaluran kredit bersubsidi
Bank
11 KPENRP K/L : Kementerian Pertanian Tgs : Penyaluran kredit bersubsidi
Bank
12 KUPS K/L : Kementerian Pertanian Tgs : Penyaluran kredit bersubsidi
Bank
13 SSRG K/L : Kementerian Pertanian Tgs : Penyaluran kredit bersubsidi
Bank
Variasi Program dan Sumber Dana Dana Pemerintah bagi Masyarakat
Kredit program (penjaminan, subsidi bunga dan dana bergulir) adalah dana yg dialokasikan oleh Kementerian/Lembaga/BLU untuk kegiatan perkuatan modal usaha dan investasi bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) serta usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan K/L.
LP *) LPDB
SSRG (*189M)
PPP
Sumber Dana
RPH
Variasi Program dan Sumber Dana
PMN KUR (11,7T)
LPDB-KUMKM
Kelautan dan Perikanan (N.A)
KUMK
KLH
IJP (4,3T)
Dana APBN
Dana Masyarakat
PKBL 2015 )
BP3TI
KUR (178T)
Jamkrida Jatim
Jamkrida Bali
Dana APBD
KUPS (*628M)
KKPE (*12,7T)
KPENRP (*8,3T)
Dana Bank
Subsidi Bunga (*1,7T)
*21,8T
•16T
Belanja (APBN) Rata2 Leverage (komulatif) • 1,7T 38,2T = 22 kali (subsidi) • 17T 178T = 10 kali (penjaminan)
4
HASIL EVALUASI PEMBIAYAAN UMKM (2013)
Keterangan Skema Penjaminan (KUR) Skema Subsidi Bunga Dana Bergulir
Kelemahan
1 Sasaran Program
-Tidak dapat diyakini ketepatan sasaran (BPK 2012&2013) - Penyaluran Sektor Hulu minimal 25% tidak tercapai -Overlapping sasaran
-Tidak dapat diyakini ketepatan sasaran (Audit BPK 2013) -Overlapping sasaran
- Tidak dapat diyakini ketepatan sasaran
-Overlapping sasaran
2 Efektifitas
Program KUR yg berbasis komersial bermanfaat besar pada Bank Pelaksana dan Lembaga Penjamin, tetapi mengecilkan kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan (LIPI)
Bank pelaksana masih kesulitan memilih debitur yang layak (BKF)
Kesulitan memilih debitur & menyalurkan kedit
Fungsi penjaminan kurang efektif, karena : - Debitur dapat menjadi nasabah bank tanpa KUR - Debitur mikro menggunakan agunan (74% responden- BKF)
Debitur tidak dapat menyediakan agunan (permasalahan yang terkait dengan sertifikasi lahan -BKF)
Dana idle besar, tidak dapat di shift antar K/L antar kegiatan
3 Skema
Penjamin : - Automatic Cover, bukan case by case - Tarif IJP tunggal meski risiko berbeda (Benchmark : leveling
berdasarkan risiko)
Pemda/Dinas terkait : - Minimnya tenaga pendamping dari Pemda/ dinas
terkait (BKF) - Lemahnya koordinasi Pemda/dinas terkait dengan
kementerian teknis
- Pengeloladanabergulir terpusat di Jakarta
- Kurangnya pembinaan pada penerima yang tersebar diseluruh Indonesia.
Terfokus pada Bank Pelaksana, Lembaga Penjamin dan Pemerintah Pusat cenderung memarginalkan peran Pemda (LIPI)
Masih rendahnya penyaluran kredit program dibanding dengan komitmen awal bank pelaksana (BKF)
- Dana yang disediakan pemerintah sedikit
- Biaya operasional tinggi
Peran Kementerian Teknis tidak berjalan sesuai ketentuan Pembayaran subsidi tiga bulan sekali memberatkan bagi bank pelaksana karena mengganggu likuiditas dan cash flow (BKF)
Tingkat bunga ke end user tinggi
Linkage program KUR pola executing dan channeling masih perlu dikaji ketepatan sasarannya
- Banyaknya skema (5 jenis skema) subsidi bunga - Overlapping komoditas ygdibiayai tiap2 skema
Overlapping komoditas yg dibiayai
4 Landasan
Hukum
Perubahan kebijakan KUR yang tidak searah lagi dengan prinsip dasar dalam penyaluran KUR (diberikan kepada debitur yang bankable – BKF)
Produk hukum berbeda untuk masing-masing skema dan belum ada peraturan induk yang menaungi semua skema
Terdapat beberapa regulator untuk setiap pengelola dana bergulir
Landasan hukum program KUR belum kuat (MoU) Landasan hukum program subsidi bunga hanya berupa PMK
Kelebihan
1 Outcome Meskipun kurang tepat sasaran, akan tetapi program KUR menghasilkan
Outcome/Impact yang positif. Rata-2 kenaikan tenaga kerja: 22% per debitur(BKF)
Terdapat peningkatan omzet, laba serta aset dari penerima kredit program (IPB)
Meningkatkan tenaga kerja pada UMKM
- DirektoratJenderal Perbendaharaan-
1c
SKEMA 1: SUBSIDI BUNGA
Pro
po
sal
2b
Lakukan Assessment
Da
na
B
ergu
lir
2f
2g
2h Fee
Fee
Pelatihan/training/ monitoring
Pendamping:
• Koperasi • LH dan Kehutanan
• Perindustrian • Dll sesuai
sektor
Pelatihan/training/ monitoring
- Pegadaian - PNM (ventura)
- BPR - dll
Pencairan Dana
Perintah Pencairan 2d
Po
kok + b
un
ga
2e
2h
Lap
ora
n
Tim Independen
Tim Independen: - Universitas
- Tokoh Masyarakat
2f
2g
Lap
ora
n
Pro
po
sal
2a
Lap
ora
n
End User
BK/BI
SKEMA 2: DANA BERGULIR
Komite Kebijakan
OJK
1e
1f
Pinjaman
Pokok + bunga
BANK
OK
Laporan
Da
ta D
ebitu
r, Aka
d, tra
nsa
ksi
Laporan
Subsidi bunga
Pro
po
sal
1a
Lap
ora
n
Pro
po
sal
1b
Lap
ora
n
• Kemenko • K/L Teknis • Kemenkeu
Regulasi, supervisi
Pemda dan K/L
Kelompok
Koperasi
LKM *)
DATABASE
Perusahaan Penjamin
Penjaminan Kredit
(B to B)
Laporan
SKEMA KREDIT PROGRAM TERINTEGRASI
6
Assessm
ent kred
it
1b
1d
1c
KUR
- Penyaluran Rp178,8 T
- Suku Bunga 22%
- Subsidi IJP 3,25%
- Sektor usaha:
Perdagangan & jasa lain :79%
Pertanian& Industri olah :21%
- Kredit Usaha yang dibiayai:
Ritel : 46%
Mikro: 54%
- Jumlah debitur 12,48 juta
Subsidi Bunga - Penyaluran Rp38,2 T
- Suku Bunga 5% - 8,75%
Dana Bergulir - Penyaluran Rp25,8 T
Total Penyaluran Rp 243 T
Data UMKM dan penyaluran:
manual
KUR Baru - Target Penyaluran Rp 30 Triliun - Suku Bunga 12% - Subsidi Bunga Alokasi
KUR Mikro = 7% - Rp700 M KUR Ritel = 3% - Rp135 M KUR TKI = 12% - Rp 60 M
- Sektor Usaha Pertanian, Perikanan, Industri Pengelohan, Perdagangan, dll
- Realisasi per 31 Des. 2015: Rp22,8 T 1.003.553 debitur - Database SIKP:
- Alat bukti bayar subsidi - Data debitur UMKM
Skema Subsidi Bunga Lainnya:
KUR Baru - Target Penyaluran Rp 100 Triliun - Suku Bunga 9% - Alokasi subsidi TA 2016 = Rp 10,5 T
Database SIKP: - Alat bukti bayar subsidi - Data debitur UMKM
Sektor Usaha 1. Pertanian 2. Perikanan 3. Industri Pengolahan 4. Perdagangan 5. Jasa-jasa
7
2008 s.d 2014
KONSEPSI PERBAIKAN SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) UNTUK UMKM
Penggabungan semua skema untuk pembiayaan UMKM (KUR,
Subsidi Bunga, Dana Bergulir)
Membangun Sistem Informasi Kredit Program
Membangun Unit Pelatihan
dan Pendampingan
UMKM
Menuju UMKM yang mampu
bersaing scr global
2015 s.d. 2018
1.Temuan BPK: a. Ketepatan
Sasaran b. Efektifitas
Penyaluran 2. Belum ada
data konkrit jumlah UMKM
2015
Penggabungan Skema Kredit KKPE
KUPS
KPENRP
SSRG
KPP NAD NIAS
2016
Tidak dapat digabung dgn KUR karena konsepsi berbeda : • KUR tdk dpt memenuhi persyaratan agunan, SSRG memiliki agunan lebih
besar daripada kreditnya. • Dalam kondisi normal KUR dibutuhkan, sedangkan SSRG tidak
dibutuhkan (hanya dibutuhkan ketika harga jatuh saat panen).
Jenis KUR
Besaran Subsidi Bunga
Target Penyaluran
Mikro 10% 61%
Ritel 4,5% 35%
TKI 12% 4%
akan ditutup
System Flow SIKP
Kementerian Teknis
Pemerintah Daerah
Bank
Existing IT System
SIKP
SIKP Database
Stakeholders
1. Upload Calon Debitur Potensial
2. Download Calon Debitur Potensial
3. Upload Debitur dan Data Transaksi
7. Monitoring/ Reporting
Perusahaan Penjamin
6. Pembayaran Subsidi
5. Verifikasi Subsidi
8
KPA
4. Tagihan Subsidi
LKM, Koperasi/Kelompok
2015
2016
Diperlukan peran aktif Pemda c.q. Dinas dalam mengajukan calon debitur potensial dan melakukan pendampingan/monitoring atas kredit yang diterima atau calon yang belum berhasil mengakses kredit
9
Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-30/PB/2015
tentang PEDOMAN PENGGUNAAN SISTEM
INFORMASI KREDIT PROGRAM
9
• Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran Kredit Program
1. Pengertian SIKP
2. Fitur dan Layanan SIKP
SIKP paling sedikit menyediakan layanan antara lain: a. manajemen pengguna b. manajemen data, meliputi:
1) perekaman, perubahan, dan penghapusan data referensi; 2) pengunggahan data calon debitur; 3) pengunggahan data akad kredit debitur; 4) pengunggahan data transaksi debitur; 5) pengunduhan data calon debitur; 6) pengunduhan data debitur; dan 7) pemberitahuan hasil pengunggahan data.
c. perhitungan subsidi bunga d. pelaporan e. pemantauan.
Pengguna SIKP meliputi:
a. Kementerian Negara/Lembaga pelaksana teknis;
b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
c. Pemerintah Daerah;
d. KPA;
e. Penyalur KUR; dan
f. Pihak lain yang ditentukan oleh Komite Kebijakan.
3. Pengguna SIKP
4. Hak Akses Pengguna SIKP
• Pemerintah Daerah memiliki hak akses: a. mengunggah data calon debitur; b. mengunduh data debitur; c. mengunduh laporan penyaluran KUR; dan d. mengakses data lain yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
• Pengguna yang memiliki akses SIKP pada Pemerintah Daerah adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk pada Pemerintah Daerah.
TERIMA KASIH
12
Proses Pembayaran Subsidi Bunga KUR
13
H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8
Penyampaian Tagihan dan ADK
Penyampaian Rencana Kas/
Penarikan Dana
Proses Verifikasi
oleh Aplikasi SIKP
Rekon Hasil Verifikasi
antara Bank dan KPA
Tanda Tangan Berita Acara
Verifikasi antara Bank
dan KPA
Penyusunan dan
Penetapan Surat
Permintaan Pembayaran
(SPP)
Penyusunan dan
Penetapan Surat Perintah
Membayar (SPM)
•Penyampaian SPM ke KPPN •Pemindah
bukuan dana subsidi ke
rekening Bank
Bank
KPA
SIKP
KPPN
KPA KPA
Bank Bank
KPA KPA
KPA
KPPN
Bank
KPA
SIKP
14
Klasifikasi UMKM
Secara umum pembagian UMKM dapat dilihat dari: • Jumlah pekerja • Total Asset • Jumlah Omset/Penjualan Tahunan
GDP Per Capita
Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah
Pekerja Aset Omset Pekerja Aset Omset Pekerja Aset Omset
WorldBank <= 10 s.d. $ 10.000 s.d. $ 100.000 s.d. 50 s.d. $ 3 Jt s.d. 300 s.d. $ 15 Juta
~ s.d. Rp 130 Jt ~ s.d. Rp 1,3 M ~ s.d. Rp 39 M ~ s.d. Rp 202,5 M
Indonesia $ 3.492 s.d. Rp 50 Jt s.d. Rp 300 Jt s.d. Rp 500 Jt s.d. Rp 2,5 M s.d. Rp 10 M s.d. Rp 50 M
Malaysia $ 10.934 < 5 s.d. MYR 300.000 5 s.d. 75
Industri Pengolahan: Omset s.d. MYR 15 Jt 75 s.d. 200
Industri Pengolahan: Omset s.d. MYR 50 Jt
~ Rp 945 Jt ~ Rp 47,25 M ~ Rp 157,5 M
5 s.d. 30
Sektor lain: Omset s.d. MYR 3 Jt
30 s.d. 75
Sektor lain: Omset s.d. MYR 20 Jt
~ Rp 9,45 M ~ Rp 63 M
Korea $ 27.971 < 10 < 50
Industri Pengolahan: Aset s.d. KRW 8 Milyar
< 300
~ Rp 96 Milyar
< 5 < 10
Pertanian: Omset s.d. KRW 20 Milyar
< 200
~ Rp 240 Milyar
Singapura $ 56.287 < 200 < S$ 100 Jt
~ Rp 970,3 M
India $ 1.596 Industri Pengolahan: Aset s.d. Rps 25 Lakh
Industri Pengolahan: Aset s.d. Rps 5 Crore
Industri Pengolahan: Aset s.d. Rps 10 Crore
~ Rp 515 Jt ~ Rp 10,3 M ~ Rp 20,6 M
Sektor Jasa:
Aset s.d. Rps 10 Lakh
Sektor Jasa: Aset s.d. Rps 2 Crore
Sektor Jasa: Aset s.d. Rps 5 Crore
~ Rp 206 Jt ~ Rp 4,12 M ~ Rp 10,3 M
Ukuran aset/omset UMKM berbanding lurus dengan pendapatan per capita. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin besar ukuran aset/omsetnya
KREDIT PROGRAM
DANA BANK DANA PEMERINTAH
SUBSIDI BUNGA PENJAMINAN RISK SHARING
1.KKP-E - Realisasi Penyaluran : Rp.12,3 T - Outstanding : Rp.4,5 T - Debitur: 19.802 (lancar)
2. KPEN-RP - Realisasi Penyaluran: Rp.2,7 T - Outstanding : Rp.2,7 T - Debitur: 80,829 (lancar)
3. KPP NAD-NIAS - Realisasi Penyaluran:Rp.10,3 M - Outstanding : Rp. 4,5 M - Debitur: 60 (lancar)
4. KUPS - Realisasi Penyaluran : Rp.597,3 M - Outstanding : Rp.387,6 M - Debitur: 368 (lancar)
5. S-SRG - Realisasi Penyaluran: Rp.145,7 M - Outstanding : Rp.17,98 miliar - Kolektibilitas lancar
KUR - Realisasi
Penyaluran Rp. 178 T
- Outstanding : Rp. 47,4 T
- Debitur: 10,4 juta - Kol. lancar
KUT - Realisasi
Penyaluran Rp. 7,6 T
- Outstanding : Rp. 5,7 T
- Kol. macet
P2A - Realisasi Penyaluran: 5,5 M - Outstanding : Rp.5,3 M - Debitur: 11.631 (macet)
KLP - Realisasi Penyaluran: 58,7 M - Outstanding : Rp.2,1 M - Debitur: 47.006 (macet)
Peternakan - Realisasi Penyaluran: Rp. 146,1M - Outstanding : Rp. 97,2 M - Debitur: 266. 249 (macet)
UPP Perkebunan - Realisasi Penyaluran: 395,5 M - Outstanding : Rp. 311,5 M - Debitur: 562.121 (macet)
PIR Perkebunan - Realisasi Penyaluran: Rp. 1.048 M - Outstanding : Rp. 307,6 M - Debitur: 189.382 (macet)
KIP - IEPC - Realisasi Penyaluran: done - Outstanding : done - Debitur:-
KIP - KUMK - Realisasi Penyaluran: Rp. 40,7 T - Outstanding : Rp. 2,7 T - - Debitur:2,574 Juta (lancar)
Keterangan Singkatan:
- KKP-E: Kredit Ketahanan Pangan dan Energi - KPEN-RP: Kredit Pengembangan Energi Nabati
dan Revitalisasi Perkebunan - KPP: Kredit Pemberdayaan Pengusaha - KUPS: Kredit Usaha Pembibitan Sapi - S-SRG: Skema Subsidi Resi Gudang - KUR: Kredit Urusan Rakyat - KUT: Kredit Usaha Tani - KIP: Kredit Investasi Pemerintah - KUMK: Kredit Usaha Mikro Kecil - IEPC: Industrial Efficiency and Polcian Control - PIR: Perkebunan Inti Rakyat - UPP: Unit Pelaksana Proyek - KLP: Kredit Listrik Pedesaan - P2A: Pengembangan Pendidikan Akuntansi
EVALUASI PENYALURAN DAN PENGANGGARAN
Penyaluran (dalam jutaan)
Target Realisasi Target Realisasi
2008 20,000,000 12,624,185 50,183,135 2,326,439
2009 20,000,000 4,565,130 48,421,990 3,169,284
2010 20,000,000 17,228,633 52,998,160 4,183,111
2011 20,000,000 29,003,120 53,207,255 5,931,098
2012 30,000,000 34,230,015 52,867,285 7,134,399
2013 36,000,000 40,898,306 54,193,935 7,676,653
2014 37,000,000 33,129,547 53,702,605 7,766,735
Total 183,000,000 171,678,936 365,574,362 38,187,719
Tahun
Skema Penjaminan Skema Subsidi Bunga
Penganggaran (dalam jutaan)
Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi
2008 225,000 61,649 1,124,097 77,611
2009 375,000 143,172 951,058 152,069
2010 375,000 223,164 944,177 183,790
2011 636,188 624,165 454,355 286,931
2012 801,125 1,257,299 369,299 309,154
2013 824,688 1,853,367 355,897 300,567
2014 2,804,390 1,409,783 411,416 405,248
Total 6,041,391 5,572,599 4,610,299 1,715,369
Tahun
Skema Penjaminan Skema Subsidi Bunga
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Skema PenjaminanTarget
Skema PenjaminanRealisasi
Skema Subsidi BungaTarget
Skema Subsidi BungaRealisasi
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
SkemaPenjaminanAlokasi
SkemaPenjaminanRealisasi
Skema SubsidiBunga Alokasi
Skema SubsidiBunga Realisasi
Grafik Target vs Realisasi Penyaluran Grafik Alokasi vs Realisasi Anggaran
LEVERAGE REALISASI APBN THD PENYALURAN KREDIT PENJAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
L Penjaminan
L Sub. Bunga
Grafik Leverage Realisasi APBN vs Penyaluran Subsidi Penjaminan dan Subsidi Bunga
Leverage Penjaminan dan Subsidi Bunga
Penyaluran APBN Penyaluran APBN L Penjaminan L Sub. Bunga
2008 12,624,185 1,511,649 2,326,439 77,611 8.4 30.0
2009 4,565,130 643,172 3,169,284 152,069 7.1 20.8
2010 17,228,633 2,023,164 4,183,111 183,790 8.5 22.8
2011 29,003,120 2,624,165 5,931,098 286,931 11.1 20.7
2012 34,230,015 3,257,299 7,134,399 309,154 10.5 23.1
2013 40,898,306 3,853,367 7,676,653 300,567 10.6 25.5
2014 40,297,557 3,409,783 7,766,735 405,248 11.8 19.2
Total 178,846,946 17,322,599 38,187,719 1,715,369 10.3 22.3
Tahun
Skema Penjaminan (Rp juta) Skema Subsidi Bunga (Rp juta) Leverage (kali)