3

e-ppid.pelindo.co.id · Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; ... KEP.48/PJ.1.05/P.lll-99 tanggal 5 Oktober 1999 tentang Tarif Pelayanan Jasa

Download PDF Report

Upload
doliem
View
219
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: e-ppid.pelindo.co.id · Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; ... KEP.48/PJ.1.05/P.lll-99 tanggal 5 Oktober 1999 tentang Tarif Pelayanan Jasa

Page 2: e-ppid.pelindo.co.id · Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; ... KEP.48/PJ.1.05/P.lll-99 tanggal 5 Oktober 1999 tentang Tarif Pelayanan Jasa

Page 3: e-ppid.pelindo.co.id · Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; ... KEP.48/PJ.1.05/P.lll-99 tanggal 5 Oktober 1999 tentang Tarif Pelayanan Jasa

e-ppid.pelindo.co.id 111 peraturan dire-ksi pt pe-labuhan indonesia (persero) nomor /p. tentang tarif tanda masuk pelabuhan di lingkungan pt pe-labuhan indonesia ill (persero) cabang

e-ppid.pelindo.co.id 111 peraturan dire-ksi pt pe-labuhan indonesia (persero) nomor /p. tentang tarif tanda masuk pelabuhan di lingkungan pt pe-labuhan indonesia ill (persero) cabang

Documents

QANUN ACEH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA · Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Aceh dan Retribusi Rumah Potong Hewan. 10. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut

QANUN ACEH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA · Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Aceh dan Retribusi Rumah Potong Hewan. 10. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut

Documents

fileKetentuan mengenai tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf D dihapus, dengan pertimbangan bahwa

fileKetentuan mengenai tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf D dihapus, dengan pertimbangan bahwa

Documents

layanan jasa kepelabuhanan di pt pelabuhan indonesia iii

layanan jasa kepelabuhanan di pt pelabuhan indonesia iii

Documents

Peraturan Pemerintah No. 70 Tentang Kepelabuhanan

Peraturan Pemerintah No. 70 Tentang Kepelabuhanan

Documents

storage.jak-stik.ac.idstorage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/Perhubungan/km_no_37_tahun_2007.pdfbidang transportasi dalam upaya peningkatan ... kepelabuhanan bagi kapal Indonesia yang

storage.jak-stik.ac.idstorage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/Perhubungan/km_no_37_tahun_2007.pdfbidang transportasi dalam upaya peningkatan ... kepelabuhanan bagi kapal Indonesia yang

Documents

berkas.dpr.go.id › puskajiakn › ringkasan-telaahan › public... · KATA SAMBUTAN2019-10-22 · 2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan Jasa Kepelabuhanan atas kapal

berkas.dpr.go.id › puskajiakn › ringkasan-telaahan › public... · KATA SAMBUTAN2019-10-22 · 2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan Jasa Kepelabuhanan atas kapal

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... - e-ppid.pelindo.co.id · dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. 4. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... - e-ppid.pelindo.co.id · dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. 4. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan

Documents

Manajemen Operasi Kepelabuhanan (10!09!2012)(24 Hal)

Manajemen Operasi Kepelabuhanan (10!09!2012)(24 Hal)

Documents

RETRIBUSI JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN...Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut dalam wilayah Kabupaten Bombana. BAB VII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN

RETRIBUSI JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN...Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut dalam wilayah Kabupaten Bombana. BAB VII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · 2013-01-24 · Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan,

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · 2013-01-24 · Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan,

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 …€¦ · Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan; Mengingat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 …€¦ · Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan; Mengingat

Documents

BAB I PENDAHULUAN - repository.unpas.ac.idrepository.unpas.ac.id/15868/3/BAB I.pdfPembangunan pelabuhan . 2 tersebut harus direncanakan secara tepat, memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan,

BAB I PENDAHULUAN - repository.unpas.ac.idrepository.unpas.ac.id/15868/3/BAB I.pdfPembangunan pelabuhan . 2 tersebut harus direncanakan secara tepat, memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan,

Documents

PERDA 19 2001 - jdih.setjen.kemendagri.go.id · PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG KEPELABUHANAN DI KABUPATEN GRESIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

PERDA 19 2001 - jdih.setjen.kemendagri.go.id · PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG KEPELABUHANAN DI KABUPATEN GRESIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

Documents

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 13 … NO.13 TAHUN...1 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN PENYEBERANGAN DI AIR DENGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 13 … NO.13 TAHUN...1 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN PENYEBERANGAN DI AIR DENGAN

Documents

POLITIK HUKUM TATA KELOLA KEPELABUHANAN NASIONALrepository.unpas.ac.id/40289/1/BUKU DWELLING TIME NAIK...i POLITIK HUKUM TATA KELOLA KEPELABUHANAN NASIONAL Studi Kasus Dwelling Time

POLITIK HUKUM TATA KELOLA KEPELABUHANAN NASIONALrepository.unpas.ac.id/40289/1/BUKU DWELLING TIME NAIK...i POLITIK HUKUM TATA KELOLA KEPELABUHANAN NASIONAL Studi Kasus Dwelling Time

Documents

PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN NOMORPM35 …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2012/pm_no._35_tahun_2012.pdf · perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa dan

PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN NOMORPM35 …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2012/pm_no._35_tahun_2012.pdf · perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa dan

Documents

Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi jasa kepelabuhanan

Perda Kabupaten Nunukan tentang retribusi jasa kepelabuhanan

Education

Kajian Hukum UU PA Dan Implikasi Pembangunan Kepelabuhanan Di Aceh

Kajian Hukum UU PA Dan Implikasi Pembangunan Kepelabuhanan Di Aceh

Documents

e-ppid.pelindo.co.id · Undang-Undang Nor-nor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan

e-ppid.pelindo.co.id · Undang-Undang Nor-nor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan

Documents

e-ppid.pelindo.co.id · Biasa Direksi PT Pelabuhan Indonesia Ill ... Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia Ill ... --0136.3 Fax - /n335} 427123. Yromot

e-ppid.pelindo.co.id · Biasa Direksi PT Pelabuhan Indonesia Ill ... Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia Ill ... --0136.3 Fax - /n335} 427123. Yromot

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1996 TENTANG KEPELABUHANAN ... · 2010-02-15 · dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan ... dalam Pasal

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1996 TENTANG KEPELABUHANAN ... · 2010-02-15 · dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan ... dalam Pasal

Documents

RETRIBUSI JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN...BUPATI BOM BAÑA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN DENGAN RAHMAT TUHAN

RETRIBUSI JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN...BUPATI BOM BAÑA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN DENGAN RAHMAT TUHAN

Documents

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi … · PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG KEPELABUHANAN DI KABUPATEN

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi … · PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG KEPELABUHANAN DI KABUPATEN

Documents

Peningkatan Sistim Manajemen Kepelabuhanan di Indonesia

Peningkatan Sistim Manajemen Kepelabuhanan di Indonesia

Documents

jdih.kalbarprov.go.id · Web viewPEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DENGAN RAHMAT

jdih.kalbarprov.go.id · Web viewPEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DENGAN RAHMAT

Documents

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU · BUPATI SIAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KEPELABUHANAN DAN JASA KEPELABUHANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU · BUPATI SIAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KEPELABUHANAN DAN JASA KEPELABUHANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

Documents

e-ppid.pelindo.co.id · Created Date: 9/14/2018 9:09:04 AM

e-ppid.pelindo.co.id · Created Date: 9/14/2018 9:09:04 AM

Documents

Kepelabuhanan Menurut UU No. 17/2008

Kepelabuhanan Menurut UU No. 17/2008

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG … · 2013. 7. 29. · Kawasan pelabuhan yang digunakan untuk penyelenggaraan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG … · 2013. 7. 29. · Kawasan pelabuhan yang digunakan untuk penyelenggaraan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur

Documents