Upload
hoangtu
View
245
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
Tantangan Penataan Dalam Iklim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Dr. Agus Prabowo Kepala LKPP
Akar Masalah Korupsi pada PBJ
PENYEBAB
MASALAH
Kerugian Keuangan
Negara
Rendahnya Kualitas
Barang/Jasa Pemerintah
Rendahnya Nilai Manfaat yang
Didapatkan
TINGGINYA KORUPSI PADA PBJP
AKIBAT
Regulasi Sistem
perundangan berbenturan,
multitafsir, tumpang
tindih, tidak kuat, tidak
aplikatif
Perencanaan dan
Penganggaran 1. Stakeholders (oknum) perenca- naan tidak ber- integritas (mens rea) 2. Proses Perencana- an tidak transpa- ran
Pelaksanaan 1. Organisasi Pelaksana PBJ tidak berintegritas (mens rea) 2. Intervensi eksternal dalam PBJ 3. Individu tidak berintegritas (koruptif dan tidak inde- penden) 4. Kelemahan sistem SDM 5. Keterbatasan informasi harga pasar 6. Kolusi antara penyedia/ vendor 7. Sistem screening di K/L/D tidak menyaring vendor yang berintegritas
Pengawasan Bersifat reaktif, tidak proaktif
8. Intervensi pada proses pemili- han penyedia
*Hasil Kajian Pencegahan Korupsi pada PBJP – Dit. Litbang KPK
Kondisi pengadaan masa saat ini:
• Korupsi PBJP masih marak
• Data KPK Laporan Tahunan 2015, Perkara korupsi 142 dari 468 perkara (30%)
• Pengaduan terkait PBJ ke KPK hingga 2015sebanyak 12.693 pengaduan
• Barang/jasa hasil pengadaan kurang baik
Agenda Perubahan
PBJP
+ 35% dari APBN
APBN 2016 Rp. 2.095,7 Triliun
Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
No. Hal Paradigma Lama
1 Jumlah paket
Pengadaan
(Kontrak)
Banyak (individual)
2 Harga beli Diatas harga pasar
3 Pelaksanaan Transactional/ Klerikal
4 Proses Panjang/ Rumit
5 Kontrak Jangka Pendek
6 Biaya
administrasi
Tinggi
7 Metoda Manual
8 Lingkup Procurement+ kontrak
managment
Paradigma Baru
Sedikit
(consolidated/group/shared)
Harga pasar atau lebih murah
(market driven)
Strategik
Sederhana
Jangka Panjang
Rendah
Memakai alat bantu elektonik
(e-Procurement, e-catalogue)
Kebijakan, Sistem dan Prosedur serta Operasionalisasi
Penjelasan tentang 7 pilar dalam ekosistem
pengadaan
Sistem Perencanaan
Sistem Penganggaran
Organisasi
Sistem Pembayaran
Sistem Perpajakan
Sistem Pengendalian
dan Pengawasan
Masalah Lainnya
1
2
3 5 7
4 6
Ekosistem Pengadaan
Solusi Pengembangan Tahapan dan Implementasi PBJP
Perencanaan Implementasi Manajemen Kontrak Monitoring Evaluasi
Tahapan Sistem Pengadaan
Tersedianya Regulasi dan Konsultasi
Memastikan keputusan sanggah yang adil
Memberdayakan SDM bidang
PBJB
e-Advokasi JABATAN FUNGSIONAL
SERTIFIKAT PBJP
Crowd Control
1. Data SPSE digunakan ICW untuk membuat aplikasi Open Tender
2. SiRUP dapat digunakan untuk mengawasi perencanaan
pemerintah
3. E-Katalog harga, spek, identitas penyedia terbuka
4. SiKAP : Sistem rating penyedia barang/jasa
*) Data diambil per 7 November 2016
2016
2015
2014 15,7
31,1
40,2
Nilai Transaksi (Triliun)
2016
2015
2014 5.397
40.419
77.394
Jumlah Produk
E-Purchasing
2016
2015
2014 195,8
218,1
243,8
Nilai Transaksi (Triliun)
2016
2015
2014 136.097
161.513
134.694
Jumlah Lelang (Paket)
E-Tendering
Kinerja Program Teknis LKPP
Terima Kasih