APRIL

2011

EDISI 4

SUKA | Edisi 1 / I / 2010

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI lantang memilih opsi C hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century. Artinya, proses penyelamatan Bank Century melalui bail-out dinilai sarat pealanggaran.

“Opsi C adalah relevan dan terbaik untuk perbaikan sektor keuangan dan perbankan dalam upaya penegakan hukum,” kata juru bicara FPKS Ecky Awal Mucharam yang membacakan sikap fraksi Rabu, 3 Maret 2010.

Sontak, teriakan “Allahu Akbar, Allahu Akbar” bergemuruh di tengah arena ruang sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota DPR.

Pandangan ini merupakan penegasan dan penguatan fraksi PKS yang telah disampaikan

Allahu Akbar! Bergemuruh di Paripurna

DPR

sidang-sidang Pansus terdahulu. Sikap tersebut tak berubah sampai mendekati penghujung paripurna yang hingga larut malam. Meski sempat diselingi insiden dan tarik ulur lobi, paripurna DPR akhirnya mengakhiri sidangnya lewat voting terbuka.

Opsi C, yang menyatakan proses “bail out” bank Century bermasalah dipilih oleh 325 anggota dari 537 anggota yang hadir. Sedangkan opsi A, yang menyatakan proses prosedur bailout tidak bermasalah, dipilih oleh 212 anggota DPR. Marzuki Ali sebagai pimpinan sidang paripurna akhirnya mengetuk palu sebagai tanda paripurna DPR secara bulat memilih opsi C.

Opsi C lainnya adalah, patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh otoritas

Fraksi PKS Lantang Pilih Opsi ‘C’

SUARA KEADILAN

moneter dan fiskal, mulai dari (a) operasional Bank CIC (b) proses akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko oleh Chinkara Capital, merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century, operasional Bank Century (c) pemberian FPJP, dan (d) PMS sampai kepada (e) mengucurnya aliran dana.

Opsi C juga menyebut, diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali, pengurus, dan manajemen Bank CIC, dan Bank Century, debitur dan nasabah terkait, sehingga terindikasi merugikan keuangan negara.

--- Pandangan Fraksi PKS dapat dilihat selengkapnya di : www.fpks-dpr.or.id

Terdepan Dalam Reformasi Parlemen

Dalam pandangan akhirnya soal Century, semua fraksi di DPR kompak berucap bahwa ke-benaran itu benar dan kesalahan itu tetap harus salah. Bila kita tengok perspektif agama, bahwa kebenaran yang hakiki hanya satu yaitu yang ses-uai dengan “ma ‘indallah”, kebenaran yang ada

di sisi Allah. Tentu hanya Dia yang tahu. Adapun masing-masing fraksi dan opsi hanya berikhtiar mencapai kebenaran. Agama memuji ikhtiar yang berkualitas, yaitu yang secara spiritual mengede-pankan kejujuran dan memosisikannya sebagai imam. Kejujuran yang menggariskan konsistensi antara tujuan (ghayah) mencari kebenaran, mo-tif (niat) meraih reward dari Allah, dengan proses (kaifiat) yang ditempuh juga harus benar, baik prosedur formil maupun metodologis.

Di atas garis lurus konsistensi tersebut, integri-tas dapat dihadirkan, ketaqwaan dipertahankan, kredibilitas dihasilkan, kemudian insya Allah pa-hala dariNya telah dijanjikan. Masing-masing opsi memenangkan pahala itu antara satu atau dua. Jika opsi yang dipilih sesuai dengan yang benar di sisi Allah maka mendapat dua pahala, sebagai

imbalan kebenaran dalam berikhtiar dan imbalan akurasi/persisi; sedang jika opsinya tidak sesuai dengan yang benar menurut Allah tetap mem-peroleh satu pahala sebagai imbalan atas ikhtiar yang benar, sebab ikhtiar yang benar bagian dari amal saleh.

Sesungguhnya yang lebih penting, bukan apa opsinya tapi bagaimana prosesnya. Dari perspektif kualitas proses atau ‘mujahadah’ menuju kebena-ran maka posisi orang akan beragam.

Ada yang menempuh prosedur dengan benar, menggunakan metodologi yang benar kemudian berpenampilan ekspresif dan komunikatif yang baik. Hasilnya insya Allah baik disertai reward ilahi dan out comenya adalah kemaslahatan bagi masyarakat. Ada pula yang melakukan kesalahan di aspek formil sehingga melukai komunikasi in-

ter personal atau inter institusional, merusak mu’amalah yang menimbulkan dosa. Terlebih jika ditambah kesalahan dalam metodologi yang men-gakibatkan misleading. Misalnya, untuk mencari suatu kebenaran objektif-faktual metode yang ha-rus digunakan adalah induktif. Mendasarkan pada data dan fakta yang relevan serta komprehensif, tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului, sebab mozaik data dan faktalah yang akan mem-buat kesimpulan. Kejujuran sebagai basis integritas penyelidik kebenaran mewajibkannya menempuh proses induksi secara utuh dan tidak memberi celah bagi suatu pesan deduktif untuk menyusup (masuk angin).

“Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah men-getahui apa yang ada dalam dirimu, maka waspadalah”. (AlBaqarah:235 )

KebenaranOleh : Dr. K.H. Surahman Hidayat

Refleksi

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA GRATIS

Carut-marut kondisi perberasan di Indo-nesia merupakan dampak dari politisasi beras yang telah diterapkan pemerintah. Dengan berlindung di balik argumentasi menekan angka inflasi dan melindungi ke-pentingan rakyat agar harga beras dapat dijangkau, pemerintah justru hanya meli-hat harga dan pemenuhan pasokan beras dari sisi supply dan demand semata.

Ada pendapat yang menyebutkan, mahal-nya biaya berobat di Indonesia disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan kedokte-ran. Karena itulah, peraturan tentang pen-didikan kedokteran dinilai perlu direvisi.

Waspadai Mafia Beras Kendalikan Bulog

PKS Perjuangkan Pendidikan Dokter Murah

Peningkatan konsumsi tembakau di In-donesia sejak tahun 1970 disebabkan oleh rendahnya harga rokok, peningkatan jumlah penduduk, peningkatan pendapa-tan rumah tangga dan proses mekanisasi industri rokok.

Naikkan Cukai Rokok;Masyarakat Sehat, Pendapatan Negara Meningkat

Halaman 7

Halaman 14

Halaman 19

Follow Us:

www.fpks.or.id

Fraksi Pks Dpr-ri

@FPKSDPRRI

Butuh RakyatJaminan SoSial

PenanggungJawab: H. Mustafa Kamal, SS | Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Dedi Supriadi | Redaktur Pelaksana: Tourmalina | Redaktur: Khairurrizqo

Design/Layout: Farid Mawardi | Sekretaris Redaksi: Zakaria M. Alif Alamat: Komplek Gedung MPR/DPR/DPD - RI, Nusantara I Lantai 3, Jakarta

Email: berita.fraksi@gmail.com | Telepon: 021-5785 7024 - 23

Diterbitkan dua bulan sekali oleh Humas Fraksi PKS DPR - RI dan dibagikan secara gratis Bahan-bahan: 1. Liputan; 2. Kutipan media personal atau media massa

TABLOID SUARA KEADILAN

Edisi ke 4 Bulan April 2011

Kontennya sudah bagus, tapi masih ada yang tertinggal/ kurang teliti, seperti contoh, di-halaman cover ada artikel ten-tang Fraksi PKS desak Men-hub Mundur di Halaman 11, tapi ternyata artikel tersebut adanya di Halaman 9, foto2nya juga masih agak buram/kurang tajam. Tapi secara keseluruhan sudah Ok kok, Semoga SUKA bisa disukai oleh masyarakat Indonesia.

Adi Sugiharto Pulo Gadung, Jakarta Timur

Saya mendapatkan tabloid Suara Keadilan dari keponakan saya di Jakarta. Saya merasa banyak mendapatkan infor-masi dari tabloid ini karena di daerah tidak bisa mengakses

internet dengan mudah. Saya tidak yakin apakah kader PKS di daerah saya tahu ada ta-bloid ini, padahal isinya cukup penting untuk diketahui bahwa anggota dewan PKS telah ba-nyak berbuat.Mungkin bisa dipikirkan bagai-mana supaya tabloid ini bisa dinikmati oleh masyarakat le-bih luas.

Sri Suyatmi Kebumen, Jawa Tengah.

Semoga foto2 di tabloid suka semakin bagus dan banyak, sehingga bs merepresentasi-kan berita itu hanya dengan melihat foto

Wicak Hermawan Bandung, Jawa Barat

EditorialDari Redaksi

Ada beberapa alasan mengapa kita cukup percaya diri mengatakan bahwa serangan ter-hadap PKS beberapa waktu belakangan adalah sebuah operasi politik (meminjam istilah Sekjen PKS M. Anis Matta). Pertama, PKS baru saja memperjuangkan kepentingan rakyat atas po-tensi kebocoran penerimaan negara di sektor pajak, yang bisa mencapai ratusan triliun rupiah di Sidang Paripurna penentuan atas Hak Angket Pajak.

Kemudian, dikembangkanlah skenario untuk menggulingkan PKS dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, baik karena alasan perbedaan pendapat di Hak Angket Pajak dengan sebagian anggota koalisi, atau konon karena kinerja men-teri asal PKS dinilai buruk. Serangan itu mentah dengan pernyataan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa tidak ada agenda Res-huffle (pergantian) kabinet dalam waktu dekat.

Setelah itu, tersebarlah sebuah fitnah keji ten-tang video mesum Sekjen PKS M. Anis Matta. Isu itu tidak mendapat tempat di masyarakat dan juga tidak ditanggapi oleh PKS karena me-mang hanya sebuah lontaran fitnah yang tidak berperikemanusiaan sekaligus tidak mendasar. Tak lama kemudian, sebuah media mingguan membuat laporan utama yang isinya mengesan-kan pimpinan PKS terlibat dalam import daging sapi dengan memanfaatkan posisi kadernya (Ir. Suswono, MM) sebagai Menteri Pertanian. Tapi isu tersebut berhenti di media itu saja karena memang hal itu bukanlah isu, melainkan fakta kehati-hatian pemerintah dalam menjaga pro-sedur mendatangkan produk makanan, untuk menjaga keselamatan rakyat dari produk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Serangan berikutnya dikesankan hadir dari orang internal PKS. Orang tersebut mendapatkan panggung yang sangat luas di media. Bahkan kemudian media yang sama -yang menurunkan cover liputan soal ‘daging sapi’- menurunkan isu tersebut, lagi-lagi sebagai cover hanya dengan jeda satu terbitan saja. Orang yang sudah dipe-cat karena pelanggaran berat tersebut dikesan-kan hadir sebagai orang bersih yang ingin membenahi PKS tapi tak mendapat tempat. Allah swt Maha Tahu atas apa yang terjadi. PKS bergeming untuk tidak mengungkap apa alasan pemecatan terhadap orang ter-sebut. Sudah menjadi komitmen PKS, untuk tidak membuka aib seseorang, apalagi ke-pada publik.

Apakah serangan-serangan tersebut ber-pengaruh terhadap PKS? Tentu saja. Penga-ruh tersebut diantaranya adalah, kader di seluruh pelosok semakin yakin bahwa meniti jalan dakwah itu bukanlah pekerjaan ringan. Ia, seperti telah dinubuwatkan Rasulullah saw, adalah jalan yang penuh onak dan duri. Kader juga semakin dewasa, bahwa partai ini adalah partai yang berisi manusia, bukan malaikat. Oleh karenanya sistem harus di atas segala-nya. Tidak ada yang bisa dan boleh melawan sistem. Siapapun dia di PKS, meskipun man-tan pendiri partai, pejabat tinggi, guru mengaji atau apapun, jika melawan asas-asas Islami yang dibangun di tubuh PKS, maka ia tak akan punya tempat untuk tumbuh dan hidup ber-kembang.

Selain itu kader kembali diingatkan, bahwa PKS harus makin mensolidkan barisan, seba-gai kekuatan untuk terus bergerak di tengah masyarakat, melayani dengan sepenuh hati, dan menjadikan kerja sebagai etos utama. Sebab saat kita berhenti bergerak, kita tahu gosip, rumor, isu atau fitnah akan lebih mudah mengkontaminasi kekebalan tubuh kader-ka-der dakwah. Beda waktu dan kasus, itu terjadi dalam peristiwa Haditsul Ifki, saat para sahabat Rasul ‘kurang kerjaan’, maka gosip tentang istri Rasul bisa berkembang sedemikian rupa yang membuat Rasul gusar. Rasulullah saw gusar bukan meragukan kesetiaan istrinya pasti, tapi Sang Rasul gusar akan jadi apa umatnya bila gosip menjadi menu utama perbincangan me-reka. Itu sebabnya Rasulullah segera meminta para sahabat bersiap siaga untuk berangkat ke medan peperangan lagi.

Mudah-mudahan Allah swt selalu menjaga dakwah ini untuk bisa menghadapi ujian dan cobaan, serta selalu menguatkan imunitas ka-der dengan tarbiyah (pendidikan) Islami yang tak lekang oleh jaman. Biarkan orang ‘berope-rasi politik’, mungkin memang itu sudah profesi asli mereka, dan PKS akan menjawab dengan kerja nyata untuk rakyat Indonesia.p

FOTO cOvER: DEDI SUPRIADI

Edisi APRiL 2011

Tak TerpengaruhAssalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Apa kabar pembaca? Mudah-mudahan rahmat Allah swt selalu me-nyertai anda. Tabloid Suara Keadilan hadir di tengah rasa syukur atas limpahan rahmat Allah swt kepada Partai Keadilan Sejahtera selama 13 tahun Bekerja untuk Indonesia.

Usia tigabelas tahun belum tua bila dibandingkan partai-partai yang telah berdiri sejak orde baru. Ia juga masih muda bila dibanding dengan satu-dua partai yang lebih muda usia biologisnya tetapi diisi oleh ruh-ruh tua. PKS di usia yang pas dengan postur untuk siap ber-kembang lebih cepat hingga mampu menjadi pengayom bagi semua orang.

Mensyukuri rahmat hanyalah satu-satunya cara agar kita da-pat mengevaluasi langkah-langkah yang sudah ditapaki. Setelah itu membangun rencana atas kajian sebelumnya, bekerja lagi, memberi lagi dan terus mengabdi tanpa henti.

Tabloid Suara Keadilan akan terus menyampaikan kerja-kerja PKS, terutama kader-kadernya di Fraksi PKS DPR RI, agar rakyat Indonesia tahu bahwa PKS tidak pernah berhenti Bekerja untuk Indonesia. Bagi PKS, bekerja adalah wujud rasa syukur atas pemberian Allah swt kepada perkembangan dakwah yang makin meluas dan memenuhi relung-re-lung umat Islam Indonesia. Semoga Allah swt mengekalkan amal-amal ini sebagai ibadah.

Selamat membaca.Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemimpin Redaksi

Edisi APRiL 2011

Seorang Bapak mem-bawa sebuah map berisi dokumen-dokumen di Puskesmas sebuah kelu-rahan di wilayah padat Jakarta Pusat. Ia meminta rekomendasi Surat Ke-terangan Tidak Mampu (SKTM) yang diharapkan didapatnya dari pimpi-nan Puskesmas tersebut. Kepala Puskesmas yang juga seorang dokter ke-mudian menanyakan di mana sekarang put-rinya yang sakit. Bapak itu mengatakan anaknya sudah wafat dua hari se-belumnya. Kepala Pus -kesmas mengelus da da, “Pak, saya turut pri hatin tapi Puskesmas tidak bisa memberikan rekomenda-si bila sudah meninggal begini,” kata Kepala Pus-kesmas. Meski Bapak ter-sebut menyampaikan ba-hwa anaknya mengalami kondisi darurat dan tidak ada yang bisa menguru-skan SKTM itu, Puskes-mas tetap tak mungkin memberikannya karena terbentur aturan.

Beberapa pemerintah daerah mengalokasikan dana yang cukup untuk memberikan jaminan so-sial kepada warganya. Namun hal tersebut belum memberikan ja-minan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang gratis atau paling tidak, murah. Istilah “Sadikin” atau sakit sedikit langs-ung miskin, adalah hal umum yang dipercayai rakyat Indonesia untuk menggambarkan betapa susahnya jadi orang sakit di negeri ini.

Secara umum, jami-nan sosial adalah hak asasi setiap manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi PBB tahun 1948 yang menya-takan bahwa “… setiap orang, sebagai anggota

masya rakat, mempunyai hak atas jaminan sosial… dalam hal menganggur, sakit, cacat, tidak mampu bekerja, menjanda, hari tua…”. Jaminan sosial ini kembali ditekankan da-lam konvensi ILO (Inter-national Labour Organiza-tion) No. 102 tahun 1952, yang menganjurkan agar semua negara di dunia memberi perlindungan dasar kepada setiap war-ganya dalam rangka me-menuhi Deklarasi PBB tentang Hak Jaminan Sosial.

Jaminan sosial bagi rakyat Indonesia adalah hak dasar yang sudah melekat sebagaimana tercantum dalam UUD Negara RI 1945 Pasal 28H yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan peng-embangan dirinya secara utuh sebagaimana ma-nusia yang bermartabat”. Sedangkan untuk pe-menuhannya, negaralah yang bertanggung jawab memenuhinya seperti ter-tulis dalam Pasal 34 UUD Negara RI 1945, “Negara mengembangkan sis-tem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan mem-berdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Jika melihat data yang ada, rakyat Indone-sia sangat membutuhkan jaminan sosial. Hingga Maret 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) melapor-kan jumlah penduduk miskin di Indonesia men-capai 31,02 juta jiwa atau 13,33 % dari total pen-duduk. Kategori miskin menurut BPS adalah pen-duduk yang pendapatan perkapita perbulannya kurang dari Rp 211.726 atau hanya Rp 2,5 juta setahun! Luar biasa, bah-

Pemerintah Tidak Serius Memberikan Jaminan Sosial Untuk Rakyat

kan pendapatan seorang kepala keluarga dengan satu anak sebesar Rp 2,5 juta sebulan saja untuk hidup di kota seperti Ja-karta, Bandung, Medan atau Makassar, sudah teramat sulit. Siapa pula orang yang bisa hidup normal dengan penda-patan 200 ribu rupiah per bulan?

Padahal selain pen-duduk miskin, ada pula kategori masyarakat yang tergolong rentan miskin. Masyarakat ka-tegori ini secara teknis dapat dikatakan sebagai masyarakat mendekati miskin (near poor). Meski saat ini tidak termasuk dalam kategori miskin, namun sangat rentan un-tuk menjadi miskin apa-bila terjadi guncangan keuangan (financial shock) seberapapun kecilnya. Jumlah mereka, pasti jauh lebih besar, dan mun-gkin diantaranya adalah sang Bapak yang masih mengurus SKTM meski anaknya sudah wafat se-perti kisah di atas.

Meski saat ini pe-merintah sudah me-ngembangkan jaminan sosial dalam bentuk asu-ransi sosial dan tabungan sosial, namun cakupan-nya masih sangat kecil. Bagiannya hanya men-cakup sebagian pekerja di sektor formal, pegawai pemerintah dan sebagian masyarakat yang memi-liki kesadaran dan ke-mampuan untuk memili-ki polis asuransi. Sebagai contoh, jaminan sosial yang dikelola PT Jamso-stek baru mencakup 12 juta peserta dari sekitar 100 juta angkatan kerja, sementara untuk jami-nan hari tua baru sekitar 20 persen pekerja formal yang memilikinya. Bagai-mana dengan penduduk yang lain?

Meski saat ini pemerintah sudah me­ngembangkan jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial dan tabungan sosial, namun

cakupannya masih sangat kecil.

”

”_______Bersambung Ke Halaman 4

Laporan Utama

Edisi APRiL 2011

Bagaimana Aturannya?Cukuplah data-data ter-

sebut untuk meyakinkan kita bahwa ada yang absen dalam upaya memberikan dan me-lindungi kebutuhan rakyat. Hal ini cukup aneh karena se-deret peraturan perundangan mengamanatkan pemerintah untuk mengadakan sistem ja-minan sosial. Mulai Undang Undang Dasar (Pasal 28H ayat 3 dan pasal 34 ayat 2), TAP MPR (No. X/2001), UU No. 32 tentang Pemerintahan Dae-rah, UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial dan UU No. 11/2009 tentang Kesejahte-raan Sosial.

Dengan ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sis-tem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) maka bangsa Indone-sia sebenarnya telah memi-liki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pa-sal 5 Undang-undang tersebut mengamanatkan pembentu-kan badan yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang harus dibentuk dengan Undang-undang.

Meski sempat dilakukan judicial review oleh PTJAMSO-STEK, PT TASPEN, PT ASA-BRI, dan PT ASKES atas UU tersebut, namun Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putu-san atas perkara perkara No-mor 007/PUU-III/2005 mem-berikan kepastian hukum bagi BPJS dalam melaksanakan pro-gram jaminan sosial di seluruh Indonesia.

DPR dan Inisiatif RUU BPJSKegeraman anggota DPR

selalu terlihat dalam sidang-si-dang di Senayan. Dalam rapat paripurna DPR, Selasa (29/3)

misalnya, anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa Amalia dan Zuber Safawi menginterupsi pimpinan sidang untuk me-nyampaikan kejengkelan atas sikap pemerintah yang dinilai tidak serius untuk membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Penyelelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pemerintah dinilai tidak serius karena sejak penyusu-nan Daftar Inventaris Masalah (DIM) saja, pemerintah lelet. Kemudian koordinasi antara DPR melalui Panitia Khusus (Pansus) RUU BPJS dengan para menteri yang ditunjuk presiden mewakili pemerintah tidak berjalan baik. Menurut Zuber Safawi yang juga Wakil Ketua Pansus RUU BPJS, Pe-merintah cenderung menghin-dar membicarakan masalah ini bersama DPR.

RUU BPJS kini sudah telan-tar di meja wakil rakyat selama dua masa persidangan. Bukan karena DPR membiarkannya, tapi karena pemerintah dinilai tidak serius untuk memba-hasnya. “Undang Undang ini sangat penting karena dengan adanya BPJS, seluruh rakyat berhak memperoleh jaminan kesehatan, hari tua, kecelakaan kerja dan juga jaminan kema-tian,” ujar Ledia Hanifa yang juga anggota Pansus.

Zuber Safawi mengingat-kan pemerintah untuk memberi perhatian utama pada pemba-hasan RUU BPJS. “Akibatnya sangat serius, pemerintah bisa dinilai melanggar undang un-dang, dan tentunya hal itu ti-dak kita inginkan (pemerintah melanggar UU),” ujar anggota dewan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota dan Kabu-

paten Semarang) ini. Hal tersebut sebenarnya

tidak perlu terjadi karena Pre-siden Susilo Bambang Yud-hoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2010, pada tanggal 19 Februari 2010 yang mengamanatkan BPJS harus sudah disahkan pada bulan Desember tahun 2010. Dalam pembahasan RUU BPJS, Presi-den menunjuk delapan menteri sebagai wakil pemerintah yaitu Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri So-sial, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Keseha-tan, Menteri Negara Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pertahanan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENAS. Menteri yang bertindak seba-gai koordinator tim pemerintah adalah Menteri Keuangan.

“Dalam sejarah pemba-hasan RUU di DPR, jumlah menteri yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah, ini merupa-kan tim terbesar yang pernah ada, tapi hasilnya tidak se-besar yang diharapkan rakyat,” ujar Ledia yang terpilih dari Dapil Jawa Ba-rat I (Kota dan K a b u p a t e n Bandung).

DPR dan Fraksi PKS khu-susnya, yakin bahwa BPJS bisa menjadi solusi atas minimnya pelayanan kesehatan dan perl-indungan atas kecelakaan serta jaminan hari tua rakyat Indo-nesia, karena telah menggelar diskusi dengan para ahlinya. Menurut Zuber, DPR sudah membahas permasalahan ini dengan pakar hukum, ahli per-asuransian (aktuaria), pakar di bidang fiskal dan juga bidang kesehatan masyarakat. “Semua mengarah pada BPJS sebagai lembaga yang mengatur sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indo-nesia, tidak akan meng-g a n g g u fiskal dan harus se-gera dia-d a k a n , ”

tutur Zuber. Kini Fraksi PKS mem-

pertimbangkan penggunaan haknya untuk mempertanya-kan sikap pemerintah yang cenderung menghindar dan terkesan tidak serius dalam pembahasan RUU BPJS. “Masih kami pertimbangkan apakah kita akan menggunakan hak interpelasi atau hak angket langsung, agar rakyat juga tahu bahwa DPR ingin rak yat terlindungi oleh negara,” ujar Zuber.p

Bahan-bahan: Tim Tenaga Ahli Komisi IX

dan Pansus RUU BPJS Fraksi PKS

Laporan Utama

Zuber Safawi

Edisi APRiL 2011 Laporan Utama

Berlarut-larutnya pembahasan Rancangan Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) hingga ga-gal disahkan dalam dua masa sidang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), membuat Fraksi PKS merasa perlu mempertimbang-kan opsi lebih jauh. Menurut Anggota Komisi IX yang juga anggota Pansus RUU BPJS Ledia Hanifa Amalia, FPKS mempersiapkan kemungkinan mengajukan hak angket atau hak interpelasi.

Hal tersebut dipertimbang-kan FPKS, menurut Ledia Hanifa, karena pemerintah dinilai tidak serius melaks-anakan Undang Undang yang mengamanatkan pembentukan BPJS untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang lebih memadai bagi rakyat In-donesia. “Berbagai lobby dan upaya rapat konsultasi kan-das karena wakil pemerintah dengan banyak alasan sering tidak lengkap atau tidak serius berkompromi atas perbedaan pendapat soal BPJS ini,” tutur Ledia.

Menurut perempuan ke-lahiran Jakarta, 42 tahun lalu ini, rakyat yang sakit dan tidak memiliki asuransi, angkatan kerja yang tidak punya asu-ransi pensiun atau asuransi ke-

celakaan kerja tidak mungkin menunggu. Rakyat, tuturnya, menanti pemerintah yang mampu memberi jaminan atas hak-hak dasar kehidupan ter-sebut. “Menurut amanah Un-dang Undang Nomor 40 tahun 2004, semestinya BPJS telah terbentuk paling lambat tang-gal 19 Oktober 2009, artinya ini sudah lewat satu setengah tahun lewat,” ujar Ledia.

Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal mendukung langkah tersebut. “Dari rapat ke rapat, masalah BPJS ini selalu jadi

ganjalan, rasanya masih ada hutang kepada rakyat yang belum kami penuhi, oleh kare-nanya opsi mempertanyakan keseriusan pemerintah lewat (hak) interpelasi atau (hak) angket sangat dimungkinkan,” tutur Kamal kepada Suara Kea-dilan.

Ia juga meminta Presiden SBY mengevaluasi wakil pe-merintah dalam pembahasan RUU BPJS yang diketuai oleh Menteri Keuangan. Menurut-nya, kejadian gagal rapat kare-na menteri tidak hadir atau di-wakilkan semakin menunjuk-kan indikasi upaya penundaan pembahasan. Kamal menyata-kan bisa memahami bila RUU ini bukanlah RUU prioritas dan sangat dibutuhkan oleh rakyat.

Kamal yang juga ang-gota DPR dari Dapil Sumatera Selatan II ini mengaku tidak khawatir akan diprasangkai berjalan berseberangan dengan koalisi. Menurutnya soal BPJS ini tidak ada bedanya dengan langkah PKS menyetujui hak angket pajak yang bertujuan menyelamatkan uang negara dari potensi kebocoran yang mencapai ratusan triliun. “Jadi klop kan, kami memperjuang-kan supaya pajak tidak bocor dan uangnya untuk jaminan sosial?” ujar Kamal retoris.p

Fraksi PKS Pertimbangkan Hak Interpelasi Atau Angket

Mustafa Kamal

Ledia Hanifa

TANggAl KeMAJUAN yANg DICAPAI

29 Juli 2010 Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan RUU BPJS sebagai usul inisiatif DPR.

31 Agustus 2010 Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pembentukan Pansus RUU BPJS

28 September 2010

Rapat intern Pansus BPJS menetapkan pimpinan Pansus RUU BPJS

29 September 2010

Masuk surat dari Presiden RI (setelah dua surat sebelumnya) yang menugaskan 8 orang menteri melakukan pembahasan RUU BPJS bersama DPR RI.

7 Oktober 2010Rapat kerja (Raker) Pansus pertama dengan Pemer-intah. Pemerintah belum menyampaikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang BPJS

15 Oktober 2010

Pemerintah menyampaikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang BPJS. Ada 207 DIM: 12 DIM langsung disetujui, 1 DIM disetujui dengan catatan perubahan redaksional dan 194 DIM yang belum dapat disetujui.

25 Oktober 2010 dan 24 November 2010

Serial Raker Pansus RUU BPJS dengan Pemerintah dengan hasil masih ada perbedaan pendapat mendasar.

1 dan 15 Desember 2011

Tim Konsultasi Pansus BPJS mengadakan rapat kon-sultasi dengan Pemerintah dan belum juga dapat diputuskan mengenai perbedaan konsep antara DPR dengan Pemerintah

12 Januari 2011

Surat Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan pendapat bahwa seyogyanya RUU BPJS hanya bersifat penetapan (beschikking) pembentukan BPJS saja. Pemerintah menyatakan bahwa pengaturan mengenai tata kelola, tujuan dan fungsi maupun hubungan antar kelembagaan BPJS hendaknya dituangkan dalam bab khusus yang mengatur tentang BPJS dalam UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

19 Januari 2011

Setelah mendengar pendapat para pakar hukum dan juga melakukan rapat internal. Hasilnya, Pansus BPJS berharap dan mengajak Pemerintah agar lebih serius dalam pembahasan RUU BPJS. Pansus bertekad untuk menyelesaikan RUU BPJS tersebut secepatnya dan memutuskan bahwa rapat konsultasi yang akan digelar pada tanggal 19 Janu-ari 2011 malam sebagai rapat konsultasi terakhir, untuk selanjutnya masuk ke dalam pembahasan substansi Pasal demi Pasal agar RUU BPJS dapat segera disahkan menjadi UU dan Jaminan Sosial untuk rakyat semesta dapat segera terwujud

19 Januari 2011 (Pukul 19.30 WIB)

Rapat Konsultasi ketiga Pansus RUU BPJS dengan Pemerintah, tidak ada satu orang menteri yang hadir. Hanya Menteri Keuangan yang mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadirannya, sedan-gkan tujuh menteri yang lain tidak hadir tanpa pemberitahuan.

27 Januari 2011

Rapat internal Pansus RUU BPJS memutuskan memutuskan meminta pimpinan Pansus untuk ber-temu dengan pimpinan DPR guna membicarakan kelanjutan proses pembahasan RUU BPJS

Panjang Jalan Menuju Jaminan Sosial untuk Rakyat

Edisi APRiL 2011

Jakarta, Suara Keadilan - Kemace-tan panjang hingga enam belasan kilometer di Pelabuhan Merak da-lam sepekan ini, sangat disesalkan banyak pihak. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Muhammad Syahfan Badri Sampurno, menyayangkan pihak pemerintah yang tidak mencoba se-gera mengatasinya dengan menge-rahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Salah satu tugas TNI dalam OMSP adalah membantu me-nanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pem-berian bantuan kemanusiaan. “Harusnya pemerintah bisa segera berkoordinasi me-minta bantuan TNI dalam mengurai kemacetan di pe-labuhan Merak yang sudah se-makin sering ter-jadi dan sudah sangat meng-ancam roda pe-

TNI Bisa Bantu Atasi Kemacetan di Merak

Ombudsman Harus Ungkap Produk Susu Berbakteri

Politisi Indonesia Kecam Serangan Sekutu Ke Libya

Jakarta, Suara Keadilan - Kemen-terian Kesehatan (Kemenkes), Ba-dan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Institut Pertanian Bo-gor (IPB) bersikukuh untuk tidak mengungkapkan produk susu yang tercemar virus entrobakteri sakazakii. Ketiga lembaga tersebut beralasan belum menerima salinan putusan dari MA mengenai diharuskannya IPB dan Kemenkes mengumumkan produk susu yang tercemar bakteri tersebut. Untuk menyelesaikan ke-kisruhan ini, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) diminta berperan aktif menindaklanjuti putusan MA tersebut.

Anggota Komisi II DPR RI, Hermanto Tanjung, mengatakan hal tersebut usai melaksanakan sholat Jum’at di Masjid Baiturrah-man DPR RI, (18/2). Hermanto meminta ORI mengambil alih ka-sus ini agar publik tahu apa yang

terjadi sebenarnya. “Sebagai lembaga publik, Om-

budsman harus berperan aktif me-manggil Kemenkes, BPOM dan IPB untuk mengungkapkan informasi yang sebenarnya tentang produk susu tersebut. Ombudsman harus aktif mengambil alih kasus ini, jangan menunggu,” kata Hermanto Tanjung.

Lebih lanjut, anggota Fraksi PKS asal Sumatera Barat ini meminta keterli-batan ORI dalam kekisru-han ini, karena melibat-kan lembaga penyeleng-gara negara dan institusi pendidikan negeri yang menggunakan anggaran negara.

“Mereka ini kan penyelenggara yang secara otomatis milik publik.

Apalagi IPB, institusi pendidika n yang bekerja untuk masyarakat secara langsung. Publik perlu tahu, produk susu apa saja yang meng-andung bakteri. Sekarang ini ma-syarakat resah dengan informasi yang masih gelap,” katanya cemas.

Saat ini, lanjut Hermanto, mo-men yang tepat bagi ORI untuk

menujukkan kapasitasnya se-bagai lembaga pelayanan

publik. Jangan sampai ORI dalam keadaan seperti ini tidak me-miliki jawaban yang tepat kepada masy-arakat. p

rekonomian dengan mempercepat evakuasi melalui OMSP”, sesal Syahfan di kantornya, Senayan. Menurut Syahfan, pemerintah ha-rusnya dapat meminta TNI untuk menurunkan kapal-kapal Angka-tan Laut (AL) guna mengangkut truk-truk yang terhambat di Tol menuju Merak. “Tapi saya tidak melihat upaya tersebut, padahal sangat efektif untuk mengatasi ke-rugian yang sudah mencapai triliu-nan rupiah akibat dari kemacetan

ini,” ungkapnya.Syahfan yang Anggota

F-PKS Daerah Pemilihan Bengkulu ini juga ber-pendapat, bahwa dalam OMSP tersebut pihak Kementerian Perhubung-

an bisa meminta TNI AL menurunkan kapal-kapal jenis LST (Landing Ship Tank). LST sen-diri fungsinya

hampir sama dengan ka-pal Roro dan

dapat difungsikan sebagai kapal penyeberangan. “Dengan demikian dapat mempercepat memulihkan kemacetan tersebut. Pasalnya men-gatasi kemacaten sepanjang 16-an kilometer ini membutuhkan waku relatif panjang. Minimal dalam seminggu ini baru bisa terselesai-kan,” ujar Syahfan yakin.

“Saya berharap TNI selalu sia-ga termasuk dalam kondisi-kondisi kemacetan yang sifatnya parah dan mengganggu stabilitas seperti ini”, tegas Syahfan.pSyahfan Badri Sampurno

Yoyoh Yusroh

Jakarta, Suara Keadilan - Kekejaman Muammar Khadafi pada rakyatnya memang tidak terpuji.

Namun serangan pasukan Sekutu

yang dimotori AS kepada rezim Khadafi juga banjir kecaman, termasuk dari politisi Indone-

sia.“Seharusnya Resolusi Dewan Keamanan

PBB nomor 1973 yang disahkan pada tanggal 17 Maret 2011 silam diterapkan secara bertahap, se-batas larangan zona terbang bagi pesawat milik Libya,” ujar anggota Komisi I (Pertahanan) DPR, Yoyoh Yusroh, dalam statemen tertulisnya, Se-lasa (22/3/2011).

Dengan bombardir seperti yang dilakukan pasukan sekutu, jelas sekali yang akan menjadi korban adalah rakyat sipil Libya yang tidak ber-salah. Serangan Sekutu yang disebut Operation Odyssey Dawn merupakan hasil pertemuan darurat 22 pemimpin dan pejabat tertinggi untuk melakukan apapun, agar Khadafi menghormati Resolusi Dewan Keamanan pada hari Kamis.

Anggota Komisi I dari Fraksi PKS ini meny-erukan bahwa masyarakat internasional harus mengedepankan perlindungan kepada pendu-duk sipil yang tidak berdosa dan menjadi korban tindak kekerasan.

“Dan yang lebih penting, jangan sampai da-lam operasi ini tidak ada jaminan kuat bahwa pasukan sekutu akan tetap bercokol di Libya meskipun rezim Khadafi telah diganti. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak pihak asi-ng yang sedang berebut lahan minyak di sana,” imbuh Yoyoh.p

Hermanto

Hukum & Pemerintahan

Jakarta, Suara keadilan - Pelajaran yang bisa dipetik dari kasus kalahnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah pen-tingnya KPI memperhatikan lagi celah-celah hukum terkait keputusan KPI. Bila tidak, ke depan KPI akan berhadapan dengan persoalan yang sama. Hal itu di-katakan anggota Komisi I DPR Gamari Sutrisno kepada Jurnalparlemen.com, Ka-mis (24/3) malam.

”KPI dalam menetapkan sanksi harus memiliki berbagai pertimbangan, bukan hanya dari sisi konten, namun juga soal celah hukum. Kalau tidak seperti itu, maka hal ini akan berulang,” kata Gamari sesuai menghadiri acara KPI Awards di Gedung TVRI, Senayan, Jakarta.

Keputusan PTUN atas kasus Silet-KPI, bisa memiliki arti bahwa keputusan yang diambil KPI itu adalah keliru dalam pan-dangan hukum. Gamari tidak bisa mem-bayangkan bila hal semacam ini terus terjadi. Bukan tidak mungkin, kredibilitas KPI sebagai lembaga tertinggi dalam per-soalan penyiaran akan bisa hancur.

”Kalau kemudian KPI ke depan mela-kukan sanksi dan digugat lagi, apakah kredibilitas KPI bisa dipertahankan?” ta-nya politisi PKS ini retoris.

Gamari menilai, sengketa pers dan terkait dengan masalah media cetak, atau dunia jurnalistik, harus dilihat secara komprehensif dan tidak memunculkan satu sisi saja. Apalagi, masalah jurnalistik memiliki konten yang beda, karena ter-kait ranah publik dan berpengaruh pada publik.

Meski demikian, Gamari tetap bisa ‘mengerti’ bila keputusan hukum justru membela Silet, daripada KPI yang meru-pakan representasi dari kepentingan ra-kyat. Dunia hukum di Indonesia, jelasnya, masih dalam posisi bagaimana hukum di-tegakkan dengan memperhatikan prinsip keadilan.

“Banyak kita melihat, hasil pengadi-lan yang satu dipatahkan oleh pengadilan yang lain,” ujar a n g g o t a DPR Dapil J a w a Tengah III ini.p

Edisi APRiL 2011

AS Incar Minyak Libya

Naikkan Cukai Rokok; Masyarakat Sehat, Pendapatan Negara Meningkat

PKS Usul Semua Kasus Korupsi Ditangani KPK

KPI Diminta Perhatikan Celah Hukum

Al Muzammil Yusuf

Jakarta, Suara Keadilan- Koordinator Kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina, Al Muzzammil Yusuf, me-nilai bahwa campur tangan Amerika Serikat di Libya sebenarnya untuk mengincar sumber minyak Libya. “Rakyat Libya dan Dunia harus was-padai campur tangan AS mengincar minyak seperti yag terjadi di Irak dan Afganistan. Jika AS berniat untuk memperjuangkan kemanusiaan, urusi saja korban kemanusiaan di Palestina, Irak dan Afghanistan, yang jelas-jelas korban arogansi AS dan sekutunya,” tegasnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/3).

Menurut laporan UNRWA, blo-kade yang dilakukan oleh Israel, se-kutu AS, terhadap rakyat Palestina di Gaza sejak 2007 telah menewaskan lebih dari 1.400 orang yang mayoritas warga sipil. Hingga kini di Gaza ma-

sih susah sandang, pangan dan papan yang merupakan dampak kebengisan Israel yang didukung AS dan sekutu-nya. “Itu dosa mereka yang jelas di de-pan mata dunia,” ujar Anggota Badan Kerjasam Antar Parlemen yang juga Anggota Komisi II DPR RI ini.

Jadi kejahatan AS tersebut tidak lebih ringan dari praktek diktator Kadafi yang menurut Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) Li-bya, telah menewaskan 6.000 orang dalam aksi protes yang menentang Pemimpin Libya Moammar Khadafi. AS tidak laik untuk berperan di Li-bya. “Tangan AS sudah berlumuran darah warga sipil di Pa-lestina, Iraq dan Afghanistan,” tegasnya.

Muzzammil menyerukan agar Pe-merintah Indonesia mendorong Liga Arab atau OKI untuk campur tangun dalam menyelesaikan krisis politik di Libya. Liga Arab dan OKI akan lebih diterima oleh masyarakat Libya mau-pun Kadafi, karena persamaan kul-tural maupun religi.

Politisi PKS ini khawatir, jika Libya tidak ditangani oleh OKI dan Liga Arab, akan menjadi korban kelicikan AS

untuk mengeruk keuntungan minyak melalui invansi bersen-jata di Timur Tengah. “Jangan

sampai Libya menam-bah deretan panjang

penderitaan Dunia Islam setelah Pales-

tina, Iraq, dan Af-ghanistan,” ingat Muzammil.p

Gamari Sutrisno

Hukum & Pemerintahan

Jakarta, Suara Keadilan - Wasekjen PKS, Fahri Hamzah menilai ada du-alisme dalam penuntutan kasus korupsi. Selain ke-jaksaan, KPK juga memi-liki kewenangan untuk melakukan penuntutan dalam kasus korupsi.

Untuk menghindari hal tersebut, Fahri yang juga wakil Ketua Komisi III DPR ini mengusulkan

Jakarta, Suara Keadilan - Undang-undang Cukai menetapkan bahwa ta-rif cukai adalah untuk menurunkan konsumsi produk tembakau dan mengendalikan distri-

businya karena produk tembakau berbahaya bagi kesehatan. Pening-

katan tarif cukai tem-bakau adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi kerugian kesehatan dan ekonomi akibat

konsumsi tem-bakau. Demikian d i s a m p a i k a n

Anggota Komisi III DPR RI, Buchori Yusuf di DPR, Selasa (8/3).

Di berbagai negara yang menerapkan pengen-dalian tembakau, tidak ada satupun yang penda-patannya menurun karena rokok merupakan produk dengan tipe permintaan in-elastis (inelastic demand). “Ketika harga dinaikkan cukup tinggi dan warga miskin tidak mampu mem-beli, maka peningkatan pendapatan pemerintah selalu lebih tinggi pro-porsinya daripada penuru-nan konsumsi, dan dengan

demikian pengendalian tembakau tidak akan per-nah merugikan ekonomi,” papar Buchori.

Dalam pandangan Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan Sumate-ra Selatan 2 ini, penerapan tarif cukai sampai dengan batas maksimum yang diperbolehkan undang-undang, dapat mencegah 1,7 juta sampai 4 juta kema-tian akibat penyakit yang terkait dengan konsumsi rokok. Serta memberikan tambahan penerimaan ne-gara sebesar Rp 29,1 trilyun sampai Rp 59,3 trilyun.pBukhori Yusuf

Fahri Hamzah

agar semua perkara ko-rupsi ditangani KPK.” Supaya tidak terjadi dua-lisme, semua perkara ko-rupsi harusnya ditangani oleh KPK. Persoalan lain-nya biar polisi dan kejak-saan,” ujar Fahri kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2011).

Menurut Fachri, jika perkara korupsi dilimpa-

hkan ke pengadilan, di-mungkinkan adanya SP3 dari kejaksaan. Sedang-kan kasus korupsi yang dilimpahkan oleh KPK tidak bisa.

“Selain itu, kalau penuntutan oleh KPK sanksi bersifat berat dan pasti dijatuhi pidana. Tapi kalau di kejaksaan, sanksi tidak cukup berat dan masih bisa berhenti,

ini kan tidak ada adil,” tambah Fachri.p

Edisi APRiL 2011Pertanian, Agraria, Infrastruktur

Jakarta, Suara Keadilan - RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan harus berdasar pada ketentuan hukum tanah na-sional. Pemerintah harus melaku-kan cara-cara sistematik sebelum dilakukan pencabutan hak, deng-an upaya musyawarah ke arah Pelepasan Hak Secara Sukarela. Demikian disampaikan Anggota DPR RI Komisi V Chairul Anwar di Jakarta, Senin (7/3)

“Kecermatan Negara dalam penyusunan RUU Tentang Penga-daan Tanah untuk Pembangunan pada akhirnya harus dapat men-jamin masyarakat yang adil dan sejahtera serta tidak hanya untuk kepentingan segelintir orang,” pa-par Chairul.

Politisi PKS ini mengingatkan kembali pentingnya proses mu-syawarah di antara pihak pemilik tanah dengan pihak yang akan mengambil tanah. Hal tersebut menyangkut bentuk dan/atau be-sarnya ganti kerugian, sebagaima-

na telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 1961 mengenai Asas- Asas Pelaksanaan Pencabutan Hak.

“Dalam aturan-aturan yang sudah ada, Pencabutan hak da-pat dilakukan untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan dilaku-kan menurut ketentuan UU, serta menjadi upaya terakhir apabila upaya lain tidak dapat dilakukan,” jelas Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I ini.

Seperti diketahui Indonesia masih menggunakan Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar pertimbangan Usu-lan Pencabutan Hak. Pasal 18 UUPA menyatakan untuk kepen-tingan umum, termasuk kepen-tingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

“Prinsip mengedepankan ke-pentingan umum dari pemerintah juga harus memperhatikan hak individu yang harus dipenuhi, sehingga RUU ini tidak malah me-nelantarkan warga negara,” tutup Chairul.

Jakarta, Suara Keadilan - Ang-gota Komisi IV DPR RI, Ma`mur Hasanuddin, meminta kalangan pemerintah daerah tingkat I dan II untuk mendukung upaya serius yang dilakukan pemerintah pusat dalam menegakkan kedaulatan pangan.

“Jawa Barat adalah lumbung padi terbesar di Indonesia, jadi selayaknya provinsi ini menjadi terdepan di Indonesia untuk pro-gram ketahanan pangan,” ujarnya, di Jakarta, Senin (14/3).

Menurut Ma’mur, pemerintah

pusat melalui Kementerian Perta-nian pada Senin (14/3) telah mem-berikan bantuan sebesar Rp13,16 miliar rupiah kepada pemerin-tah Jawa Barat untuk ketahanan pangan.

“Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah daerah sampai kabu-paten kota di Jawa Barat ini tidak mendukung program ketahanan pangan,” tambahnya.

Anggota DPR RI dari FPKS ini meminta secara khusus kepada Gubernur Jawa Barat agar meng-kondisikan seluruh kepala daerah

tingkat II (Kabupaten/Kota) un-tuk mendukung penuh program ketahanan pangan nasional.

Ma`mur menilai Jawa Barat, sebagai etalase nasional dalam dukungan pemerintah daerah terhadap misi ketahanan pangan nasional yang tengah digalakkan oleh pemerintah pusat. Perlindun-gan lahan, Desa Mandiri Pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, merupakan program strategis bagi Jawa Barat. Masalah lahan, Ma`mur secara khusus me-minta Gubernur Jawa Barat untuk melindungi Lahan Pertanian se-suai dengan UU No.41 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3.

“Keseriusan Pemerintah Pu-sat untuk meningkatkan ketaha-nan pangan nasional, jangan di sia-siakan Pemerintah Daerah. Di masa depan, masalah pangan du-nia akan makin rumit, perlu tata laksana program antar lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah agar negara kita bebas dari ancaman krisis pangan,” himbau politisi PKS ini.p

Jawa Barat Diminta DukungProgram Ketahanan Pangan

Pelepasan Tanah Harus Lewat Musyawarah

Pengembang Wajib Bangun 20 Persen Sebelum Pasarkan Rusun

dang (RUU) Rusun mengatur larangan bagi pengembang menjual rusun bila pembangu-nan fisiknya belum rampung 20 persen. RUU Rusun saat ini masih dalam pembahasan DPR dan targetnya kelar April ini.

Anggota Panitia Kerja RUU Rusun (Panja Rusun), Yudi Widiana Adia mengatakan deng-an aturan tersebut para pengembang rusun tak boleh lagi sekadar berjualan brosur pada konsumen. “Selama ini mereka melakukan jual beli, tapi dengan bangunan yang belum ada, itu tidak bisa lagi,” ujarnya usai rapat Panja Rusun di Jakarta, Rabu (30/3).

Menurut Yudi, dalam RUU Rusun juga diatur mekanisme jual beli ataupun sewa-menyewa antarkonsumen. Tujuannya agar kepemilikan rusun tepat sasaran yakni untuk masyarakat berpendapatan rendah.

Pengadaan Rusun memang merupakan salah satu langkah untuk menyediakan ru-mah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Saat ini masih ada kekurangan perumahan sebanyak 7,4 juta unit. Padahal pertumbuhan pembangunan rumah hanya 200.000 unit per tahun. Untuk itu, RUU tersebut diatur menge-nai sasaran kepemilikan.

“Yang berhak memiliki rusun adalah ma-syarakat berpenghasilan sekitar Rp 2 juta,” ujar Yudi.

Yudi Widianan Adia

Chairul Anwar

Jakarta, Suara Keadilan - Para pe ngembang rumah susun (Rusun) ha-rus bersiap mero-goh modal lebih besar. Dalam R a n c a n g a n Undang-Un-

Ma`mur Hasanuddin

Atasi Kerugian Akibat Kemacetan Lalu Lintas

Edisi APRiL 2011

DPR Kritik Impor Beras Saat Panen Raya

Saluran Pembuangan Irigasi Rusak, Produksi Padi Menurun

Abdul Hakim

Rofi’ Munawwar

Tamsil Linrung

Arifinto

Jakarta, Suara Keadilan- Pemerin-tah Pusat diminta fokus pada penanganan kemacetan lalu lintas yang terjadi di berbagai wilayah di I n d o -nesia. Hal ini ka-rena keru- g i a n ekonomi se- c a r a k o l e k t i f a k i -

bat kemacetan diperkirakan setara dengan 3% alokasi belanja Infra-struktur APBN. Demikian diung-kapkan anggota Komisi V DPR RI Abdul Hakim, menanggapi ber-bagai berita kemacetan lalu lintas di berbagai wilayah di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini.

Abdul Hakim secara khusus menilai penanganan persoalan ke-macetan Jakarta sebagai Ibukota Negara kurang mendapat perha-tian dan dukungan dari pemerin-tah pusat. “Misalnya penerapan

Electronic Road Pricing (ERP) sebagai salah satu solusi menga-tasi kemacetan Jakarta, terganjal

dengan belum terbitnya Peraturan Pemerintah,” ujar Abdul Hakim di kantornya, Senayan, Kamis (24/3).

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung ini menambahkan, kemacetan lalu lintas di Jakarta saja dilaporkan sudah mengakibatkan kerugian 4,5 Milyar rupiah setiap harinya. “Hal ini akan membengkak bila menghitung kerugian yang di-tanggung oleh seluruh rakyat Indonesia akibat kemacetan lalu lintas di berbagai wilayah ini di-hitung secara kolektif,” tutur Ab-dul Hakim. p

Senayan, Suara Keadilan - DPR mengkritik kebijakan Impor Beras dan pembebasan bea masuk nol persen pada komoditas beras yang diberlakukan pada Maret 2011. Pasalnya, Bulan Maret adalah masa petani melakukan panen raya hampir di seluruh wilayah Indonesia. De-mikian disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PKS Rofi’ Munawwar di Jakarta, Kamis (10/3).

Seperti diberitakan sebelumnya, telah masuk beras impor sebesar 1,4 juta ton dengan pembebasan bea masuk sepenuhnya. Padahal dalam ketentuan sebelumnya, bea masuk beras dikenakan Rp 450 per kg.

Menurut Ketua Kelompok Komisi (Ka-poksi) IV Fraksi PKS ini, kebijakan tersebut menambah beban petani. ”Ini menyengsarakan petani, karena menghilangkan insentif harga dan mematikan diversifikasi pangan berbasis bahan baku lokal,” ungkap Rofi’.

Dalam pandangan Rofi’, Bulog juga perlu memperhatikan kajian BPS. Dimana disebutkan bahwa pada akhir 2011 diperkirakan jumlah total penduduk mencapai 241, 1 juta jiwa. Se-

mentara, pertumbuhan padi diyakini mencapai 1,35% . “Dengan kondisi tersebut masih akan terjadi sur-plus beras sebesar 4, 29 juta ton. Sehingga tidak

ada alasan mem-perpanjang ke-bijakan impor

dan pembe-basan bea masuk beras impor,” tan-das Anggota DPR RI dari Daerah Pe-milihan Jawa Timur ini.p

Jakarta, Suara Keadilan - Ang-gota Komisi V DPR RI, Arifinto, meminta Kementerian Pekerjaan Umum segera memperbaiki iriga-si saluran pembuangan air di Ka-bupaten Karawang, Jawa Barat. Perbaikan ini adalah u n t u k m e n -

ghindarkan terendamnya ratusan hektar sawah yang dapat menga-kibatkan menurunnya produksi padi nasional. Hal ini diungkap-kan dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di DPR, Selasa (22/3).

“Ratusan hektar sawah di Kabupaten Karawang selalu te-

rendam banjir setiap tahun-nya karena hujan akibat terjadinya pendangkalan

saluran pembuangan air pada jaringan irigasi. Akibatnya,

air irigasi yang berasal dari aliran Sungai Citarum tersebut terham-

bat pembuangannya ke laut,” jelas Arifinto, po-

litisi PKS dari Dapil Jabar VII (Ka-rawang, Bekasi, Purwakarta) ini.

“Kerugian dari terendamnya sawah petani adalah terjadinya penurunan produksi padi karena petani hanya bisa menanam seba-nyak dua kali setahun (sementara daerah lain bisa tiga kali), karena harus menunda penanaman hing-ga tiga bulan. Hal ini tentu saja juga berimbas pada menurunnya pendapatan petani,” tambah ang-gota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS ini.

Arifinto meminta pemerintah segera tanggap akan persoalan ini dan menyediakan anggaran un-tuk melakukan perbaikan, yang selama ini dinilai masih kurang memadai.p

Pertanian, Agraria, Infrastruktur

Jakarta, Suara Keadilan- In-donesia sejatinya bisa menjadi negara perikanan terbesar di dunia, dengan total potensi produksi perikanan sekitar 65,1 juta ton/tahun. Sayang-nya, potensi besar ini belum diimbangi dengan prestasi dalam hal perolehan devisa dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. “Sampai saat ini,

sumbangan sektor perikanan terhadap PDB hanya sebesar 2,5%,” papar Anggota Komisi IV DPR RI Tamsil Linrung, di DPR RI, Jum’at (1/4).

Tamsil yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) ini menjelas-kan, bahwa masih rendahnya kinerja sektor perikanan bisa disebabkan karena faktor tek-

nis-internal maupun makro-struktural.

Politisi PKS ini mengarah-kan, minimal ada enam langkah strategis yang harus ditempuh dalam upaya pembangunan perikanan Indonesia. Di anta-ranya, memastikan peningka-tan kualitas infrastruktur dan sarana produksi perikanan, dan program kredit dengan bunga relatif rendah untuk

sektor kelautan dan perikanan. ”Dan yang terakhir, tentunya seluruh kebijakan publik (po-litik-ekonomi) termasuk fiskal dan moneter, ekspor-impor, pendidikan, IPTEK, dan otono-mi daerah mesti mendukung sektor kelautan dan perikanan melalui reorientasi pembangu-nan nasional berbasis kelau-tan dan kepulauan,” pungkas Tamsil.p

DPR Desak Reorientasi Pembangunan Nasional Berbasis Kelautan dan Kepulauan

Edisi APRiL 2011Galeri Foto

Mukernas PKS 2011J O G J A K A R T A

FOTO-FOTO TIM MUKERNAS

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS membuka selubung didamping Gubernur/Kepala DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X tanda dibuka Mukernas PKS 2011

Presiden DPP PKS Luthfi Hasan Ishaaq memberikan sambutan

Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan sambutan dilanjutkan dengan membuka Mukernas secara resmi

Presiden PKS menanam pohon untuk penghijauan di lereng Gunung Merapi

Presiden PKS bersepeda onthel bersama masyarakat Yogyakarta

Presiden PKS mengunjungi Pasar Beringharjo dan berbelanja batik sebagai bentuk dukungan kepada UMKM

Edisi APRiL 2011

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong peluang calon pre-siden (capres) dari kalangan in-dependen atau perseorangan, yang salah satu pintu masuknya dengan amandemen UUD 1945 terlebih dahulu.”Karena bagaimanapun, konsep ca-pres independen sangat baik untuk perkembangan sistem demokrasi yang bisa menghin-dari pencalonan oligarkis,” kata Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, di tengah Acara Musywil PKS Jateng, Magelang, Ahad 3 April 2011.

Anis Matta menyatakan se-bagai negara yang menjunjung

tinggi nilai-nilai demokrasi, Indonesia tidak boleh ’alergi’ terhadap konsep capres inde-penden. Jika manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masy-arakat karena kualitas dan dina-mika politik serta demokrasi di tanah air semakin membaik, maka tidak perlu khawatir deng-an konsep capres independen.

Meski demikian, Anis juga mengakui secara operasional hal tersebut tidak mudah diwu-judkan, karena harus melalui beberapa syarat. Di antaranya, terlebih dahulu dilakukan amandemen UUD 1945. “Tapi ti-dak ada salahnya untuk dicoba.

Karena, itu (capres independen) merupakan hak setiap warga negara. Jadi jangan ditutup. Kita harus membuka ruang ter-sebut. Tinggal bagaimana kita membuat persyaratan dan atu-ran mainnya,” kata Anis.

Apalagi di sejumlah pe-milukada, lanjut Anis, calon independen sudah diterapkan. Dan ada beberapa dari calon independen tersebut yang berhasil mengungguli calon lain yang diusung dari partai politik. “Prinsipnya, kita harus membuka ruang untuk diterap-kan kompetisi dan persaingan sehat. Karena semakin banyak

calon akan semakin baik. Dan diharapkan hasilnya akan lebih berkualitas untuk regenerasi ke-pemimpinan,” ujar Anis.

Terkait posisi partai politik yang selama ini menjadi saluran aspirasi politik bagi masyarakat, menurut Anis, partai politik tidak perlu merasa terancam. Pasalnya, dengan munculnya capres independen akan mem-buat partai politik manapun lebih ekstra bekerja secara produktif untuk kepentingan rakyat. “Jadi, mereka (partai) tidak akan tinggal diam karena muncul persaingan sehat. Jika tahun ini amandemen UUD

1945 dilakukan, pada Pemilu 2014 nanti peluang munculnya capres independen terbuka le-bar,” tutup Anis.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Fraksinya di De-wan Perwakilan Rakyat (DPR) menyayangkan polemik pembangunan gedung baru DPR dan meminta pimpinan segera menyelesaikannya melalui mekanisme yang pro-sedural dan sah (legitimate). PKS sendiri sejak awal me-nyatakan keberatan dengan pembangunan gedung baru tersebut dan menjadi satu-satunya partai yang di awal pembahasan melayangkan surat keberatan tertulis. De-

mikian disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Ka-mal, Sabtu (2/4), di Jakarta.

Sementara itu Wakil Ke-tua Badan Urusan Rumah Tanggal (BURT) DPR Refrizal membeberkan kronologi pembahasan tentang hal ini, yaitu ketika usulan tersebut muncul di Badan Urusan Ru-mah Tangga (BURT) untuk meneruskan program periode DPR tahun 2004-2009. Fraksi PKS mengirimkan keberatan tertulis yang kemudian dija-dikan dasar oleh pimpinan

untuk menggelar rapat kon-sultasi bersama pimpinan seluruh fraksi. “Pada rapat konsultasi tersebut, seluruh fraksi menyetujui, Pak Marzu-ki sebagai pimpinan DPR dan BURT menanyakan sikap PKS dan menyatakan pembangu-nan tidak akan diteruskan bila ada satu fraksi yang tidak setuju,” ujar Refrizal.

Refrizal yang juga ang-gtoa FPKS dari Dapil Suma-tera Barat ini meminta agar seluruh fraksi bertanggung-jawab atas keputusan yang

telah diambil. “Ini adalah keputusan bersama, kalau sekarang banyak fraksi balik badan untuk sekedar pen-citraan, rakyatlah yang me-nilai,” ujar Refrizal. Ia sendiri mendapat arahan dari pimpi-nan Fraksi bahwa FPKS tidak masalah bila pembangunan gedung dibatalkan, karena FPKS sejak awal memang su-dah menyatakan keberatan secara tertulis.

Fraksi PKS menilai usulan RUU koalisi terlalu berlebihan. RUU koalisi dapat mengancam ku-rangnya kewenangan presiden. Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS Agus Purnomo, RUU koalisi per-nah dimasukan dalam UU pe-milihan presiden namun pen-gaturan tentang koalisi tersebut justru mengacaukan sistem presidensil. Pengaturan ten-tang koalisi, lanjut dia tepatnya diberlakukan pada sistem par-lementer bukan presidensil.”Ini

berlebihan, ini bisa mengurangi kewenangan Presiden,” ujar po-litisi yang biasa disapa Gus Pur ini, Senin (14/3/2011).

Seperti diberitakan sebe-lumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) Jafar Hafsah mengusulkan UU Koalisi di-maksudkan untuk mengurangi perbedaan partai koalisi di DPR. Sebab selama ini Demokrat ke-cewa dengan perbedaan partai koalisi di DPR. FPD merasa perlu mendorong UU tentang koalisi

agar pemerintahan makin efek-tif. Sebab selama ini konflik in-ternal koalisi di DPR justru men-ghambat kerja eksekutif. “Dalam UU paket politik ke depan juga diharapkan telah mengatur tentang koalisi. Kita berharap ke depan hanya ada fraksi pen-dukung pemerintah dan oposisi di DPR.

Menurut Gus Pur Fraksi Demokrat telah salah kaprah dengan mengajukan RUU koali-si ini. Apalagi dengan memasu-

kan RUU koalisi dalam UU poli-tik, hal tersebut tidaklah tepat. “Harusnya dimasukan dalam UU pemilihan presiden, idenya kurang tepat,” ujarnya.

Namun, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Yogyakarta ini mempersilahkan Fraksi Demo-krat jika ingin mengajukannya ke Komisi II yang saat ini sedang membahas UU politik. “Kita tunggu idenya seberapa besar dan seberapa hebat. Tapi ide ini tidak pas.” Tutupnya.

PKS Dorong Peluang Capres Independen

PKS: Usulan RUU Koalisi Berlebihan

Polemik Gedung Baru DPR Kontraproduktif

Hot Issue

Refrizal

Agus Purnomo

Anis Matta

Edisi APRiL 2011Buku

Buku ini merupakan kumpulan liputan dari berbagai media massa se-panjang tahun 2010, terkait persoalan-persoalan bangsa. Buku ini memuat percikan refleksi yang dilontarkan Na-sir Djamil terkait berbagai persoalan bangsa dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Re-publik Indonesia. Buku ini juga meru-pakan bentuk pertanggungjawaban

moral Nasir Djamil kepada masyarakat Aceh pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, yang selama ini mempercayakannya sebagai wakil rakyat di gedung parlemen Indonesia.

Camera and journalists love him, begitu kira-kira kesan yang akan dida-patkan setelah membaca buku ini. Penampilan Nasir yang intens dalam menjawab berbagai persoalan bangsa

dengan mudah bisa didapatkan dari berbagai media baik situs-situs berita maupun surat kabar. Sebagai seorang legislator, kesan pernyataanpernyataan Nasir dalam media massa terasa “sing-kat (dalam kata) namun padat (da-lam makna), pedas(dengan kritikan) namun tegas (dalam menyuarakan).”

K.H. Ir. Abdul Hakim dalam buku Amanat Telah Saya Sampai-kan ini secara lugas dan gamblang mengurai fungsi dan tugas serta kinerjanya yang membidangi per-hubungan, telekomunikasi, peker-jaan umum, perumahan rakyat, pembangunan perdesaaan, dan kawasan tertinggal. Abdul Hakim secara berani mengemukakan apa yang sudah diperbuatnya untuk

mewujudkan transportasi yang ma-nusiawi dan berpihak pada publik.

Di sisi lain, Abdul Hakim juga menyampaikan ironi; jalan raya tidak ubahnya bagai ”ladang pem-bunuhan” (the killing fields). Tidak kurang dari 30 ribu orang tewas di jalan setiap tahun. Dalam pan-dangan AbduL Hakim, perlu diusa-hakan penanggulangan kecelakaan lalu lintas secara komprehensif

yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan pe-negakan hukum.

Kehadiran buku ini sangat pen-ting untuk mengisi ruang kosong kontrol rakyat pada pemerintah, pada Negara. Abdul Hakim memak-nai betul amanah sebagai legisla-tor; bahwa tugas tak pernah selesai selama hayat di kandung badan.

“Mbak kayaknya kita pernah kenal deh..di tiang listrik,”

Itulah kata-kata yang diucapkan Rieke Dyah Pitaloka, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ketika bertemu dengan Ledia Hanifah Amalia pertama kali di Gedung DPR RI. Keduanya me-mang terpilih sebagai anggota dewan, Rieke dari daerah pemilihan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, semen-tara Ledia Hanifah dari Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Rieke menceritakan bagaimana ia setiap pagi bisa melihat wajah Ledia lewat poster di tiang-tiang listrik dan spanduk bertebaran di perempatan jalan. Ia mengagumi bukan hanya mi-

litansi si calon anggota legislatif dan kader-kadernya, tetapi juga isi dari pos-ter yang menuliskan jejak rekam Ledia secara lengkap. Menurutnya inilah yang harus diberikan kepada masyarakat, jejak rekam seorang calon, bukan sem-bako dan amplop uang.

Mungkin itu pula yang melandasi rencana pe luncuran buku ‘Kalau Mau Kita Bisa’ oleh Ledia Hanifah di saat usianya menginjak tepat 42 tahun pada 30 April 2011. Melanjutkan jejak rekam yang sudah disampaikan kepada masy-arakat sebelumnya. Jejak rekam yang sekarang ini lebih penting karena ia kini adalah wakil dari masyarakat Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan juga

wakil rakyat Indonesia seluruhnya, yang bekerja untuk memperjuangkan kepen-tingan mereka di DPR. Buku ini berisi pemikiran dan publikasi sikap-sikapnya selama satu tahun lebih menjadi ang-gota DPR RI. Ledia kini adalah anggota Komisi IX DPR. Terlibat dalam banyak diskusi tentang upaya menghadirkan jaminan sosial yang lebih baik untuk rakyat dan perjuangan atas hak-hak te-naga kerja.

Judul buku ini sendiri sudah meng-gambarkan betapa berat tugas yang diembannya. ‘Laporan’ wakil rakyat seperti buku inilah yang dinanti, karena tidak selalu kerja-kerja anggota DPR di-ketahui oleh mereka yang memilihnya.

Suara Rakyat Aceh di Pentas Nasional

Amanat Telah Saya Sampaikan

Kalau Mau Kita Bisa

Nasir Djamil

abDul hakim

leDia haNifa amaliah

“Buku Nasir Djamil ini tidak seperti galibnya buku. Berisi petikan media tentang kiprah politisi Aceh asal PKS ini. Kepentingannya memang tidak seserius buku yang menawarkan epistimologi tertentu, tapi paling tidak menjadi dokumen pertanggungjawaban kepada konstituen bahwa ia serius pada fungsinya. Semoga ke depan lahir buku yang lebih kitabiyah!”(Teuku Kemal Fasya - Antropolog Aceh)“Saat ini, makin sulit menemukan politisi di DPR yang menyadari bahwa dia duduk di Senayan adalah mewakili kepentingan rakyat dan bukan melulu mewakili partai apalagi pribadi. Lewat perbincangan pribadi dan komentar-komentarnya di media, saya menilai Nasir Djamil masih “waras”. Dia masih punya kesadaran mengapa dan bagaimana ada di DPR RI.”(Eddy Koko - Produser POLEMIK Trijaya FM/ Pemred MNC Radio Network)

“Nasir Djamil adalah salah satu kader muda PKS yang hadir sejak partai ini berdiri di tahun 1998. Ia punya pengalaman teritorial yang mumpuni karena pernah mengecap sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan (sebelum menjadi PKS) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pengetahuan yang kuat tentang media, visi perjuangan yang kuat dan spontanitas dalam merespons kebutuhan masyarakat Aceh menjadikannya sebagai wakil rakyat Aceh selama 3 periode kedewanan. Yang pertama tahun 1999-2004 sebagai anggota DPRD Aceh, dan dua periode berikutnya sebagai Anggota DPR RI yakni 2004-2009 dan 2009-2014”(Mustafa Kamal, SS., Ketua Fraksi PKS DPR RI)“Nasir Djamil dengan kemampuan otodidaknya telah memperlihatkan kualitas sebagai seorang pemimpin. Pemimpin memang harus seorang generalis. Pemimpin harus cepat dan responsif terhadap hal baru. Bahkan pemimpin dituntut untuk dapat memberikan pendapat dan argumentasinya dalam waktu yang tidak terlalu lama”(Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Kumpulan Liputan M

edia Nasir D

jamil

Buku ini merupakan kumpulan liputan dari berbagai media massa sepanjang tahun 2010, terkait persoalan-persoalan bangsa. yang dilontarkan Nasir Djamil terkait berbagai persoalan bangsa dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Buku ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral Nasir Djamil kepada masyarakat Aceh pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, yang selama ini mempercayakannya sebagai wakil rakyat di gedung parlemen Indonesia. Camera and journalists love him, begitu kira-kira kesan yang akan didapatkan setelah membaca buku ini. Penampilan Nasir yang intens dalam menjawab berbagai persoalan bangsa dengan mudah bisa didapatkan dari berbagai media baik situs-situs berita maupun surat kabar. Sebagai seorang legislator, kesan pernyataan-pernyataan Nasir dalam media massa terasa “singkat (dalam kata) namun padat (dalam makna), pedas (dengan kritikan) namun tegas (dalam menyuarakan).”

Wakil RakyatBerjuta Suaraoleh. Fikar W. Eda

Wakil rakyatAmanat berjuta suaraBerhimpun dari dusun dan kotaDengarkan merekaJerit rintih, keluh lukaDengan hati dan telinga

Jenguk merekaYang miskin tak berpunyaIkhlas dan penuh cinta

Wakil rakyatAmanat berjuta suaraPetani, Nelayan, Pensiunandan Orang biasaSapa merekaTulus dan tak berpura-puraBimbing merekaMenuju jalan cahayaBaca merekaLembar demi lembarPada huruf-huruf yang terbukaWakil rakyatDi sakumu mereka titipkanKaki dan KepalaTerserahKalian mau apa!

Jakarta, Februari, 2011

Bidang Kebijakan Publik DPP Partai Keadilan Sejahtera

MARI BICARA

Catatan Pengantar: Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D.(Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Kumpulan Liputan Media Nasir Djamil

Kumpulan Liputan Media Nasir Djamil

Kumpulan Liputan Media Nasir Djamil

MAR BICARA

MAR BICARA

MA

R B

ICA

RA

Penerbit :

BKPDPP PKS

Edisi APRiL 2011 Galeri

Rapat Pleno Fraksi PKS dihadiri pula Presiden DPP PKS Luthfi Hasan Ishaaq membahas permasalahan terkini di dewan dan dilanjutkan dengan konferensi pers. Tampak anggota FPKS dari Dapil DKI Jakarta III Adang Daradjatun menyampaikan pemikirannya tentang permasalahan di Komisi III tempatnya bertugas.

Kelompok Komisi (Poksi) I Fraksi DPR RI menggelar Seminar Publik tentang Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Rabu (9/3) di Ruang Pleno Gedung Nusantara I lt. 3, acara dibuka oleh Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Abdul Hakim. Sejumlah narasumber juga turut hadir diantaranya, Ishadi SK (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), Dadang Rahmat Hidayat (KPI), Agnes Widiyanti (Kementerian Kominfo RI) dan Anggota Komisi I DPR RI HM Gamari Sutrisno.

Edisi APRiL 2011

Jakarta, Suara Keadilan - Carut-marut kondisi perbera-san di Indonesia merupakan dampak dari politisasi beras yang telah diterapkan pe-merintah. Dengan berlindung di balik argumentasi menekan angka inflasi dan melindungi kepentingan rakyat agar harga beras dapat dijangkau, pemerintah justru hanya me-lihat harga dan pemenuhan pasokan beras dari sisi supply dan demand semata. Hal ini te-refleksi dari kebijakan impor beras yang menjadi bukti va-lid kekalahan negara terhadap mafia beras. Kritik ini disam-paikan Anggota Komisi IV DPR RI Habib Nabiel Al Mu-sawwa di DPR, Rabu (16/3)

Menurut Nabiel, ketika harga beras melambung ting-gi penyebabnya disandarkan pada tingkat supply beras lokal yang tidak mampu memenuhi tingkat demand masyarakat, sehingga untuk mengatasi ge-jolak harga, solusi yang ditem-puh adalah dengan mening-katkan supply. “Maka tidaklah aneh jika pemerintah selalu berpikir instan, yakni impor beras,” ujar Nabiel

Nabiel menduga mafia beras semakin berkuasa dan memegang kendali penuh ter-hadap Bulog, serta berperan aktif mempengaruhi kebija-

kan perberasan di negeri ini. “Saya khawatir, Bulog saat ini malah berfungsi sebagai lembaga yang justru mengun-tungkan ‘mafia-mafia’ perbe-rasan nasional,” kata Nabil.

Legislator dari PKS ini menambahkan, pemerintah dalam hal ini Menko Pereko-nomian dan Menteri Perda-gangan terlihat memang ku-rang peduli dalam mengatasi persoalan ketahanan pangan, khususnya dalam hal kebija-kan perberasan. Hal tersebut tercermin salah satunya dari pemberian otorisasi Bulog un-tuk mengimpor beras dengan bea masuk impor nol perrsen. “Sekali lagi saya katakan ba-hwa kebijakan pembebasan bea masuk ini menjadi bukti kalau Pemerintah tidak berpi-kir jangka panjang, dan tidak mempunyai blue-print yang je-las terkait dengan stok pangan

nasional” tegas Nabiel. Nabiel juga mendesak

Komisi IV DPR, KPK, dan Kejaksaan untuk membentuk tim investigasi impor beras. “Tidak ada waktu lagi, kita harus mampu membongkar jaringan mafia beras hingga ke akar-akarnya.” pungkas Nabiel. p

Waspadai Mafia Beras Kendalikan Bulog

Tarik ulur penerapan asas Cabotage;Pemerintah Tidak Konsisten dan LalaiJakarta, Suara Keadilan - Tang-gal 7 Mei 2011 adalah batas akhir operasi kapal dan ang-kutan laut antar pulau/pela-buhan berbendera asing di In-donesia. Ini dinyatakan dalam UU 17/2008, tetapi kenyataan-nya disana-sini masih tampak ketidaksiapan pemerintah da-lam menjalankan amanat UU ini dan bahkan mengusulkan revisi UU 17/2008 tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI, Ir. Sigit Sosiantomo mene-gaskan bahwa ketidaksiapan tersebut salah satunya terbukti dengan tidak adanya fasili-tas kemudahan pembiayaan melalui skema perbankan dan

insentif pajak bagi industri perkapalan nasional yang di-berikan pemerintah, padahal itu adalah kewajiban pemerin-tah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 57 ayat 1A UU 17/2008 tentang Pelayaran. “Padahal Pemerintah adalah pihak yang diamanahi UU ter-sebut untuk memberdayakan industri perkapalan nasional” ujar Sigit.

Politisi PKS ini menamba-hkan bukti lain tentang keti-daksiapan pemerintah adalah pembiaran terus menerus sejak tahun 2008 sehingga meny-ebabkan semakin kolapsnya operasional BUMN angkutan

laut nasional yaitu PT Djakarta Lloyd, justru disaat angku-tan laut baik barang maupun orang antar pulau dan antar pelabuhan harus 100% dilaku-kan oleh kapal berbendera In-donesia. “Padahal pasal 56 UU 17/2008 menyatakan bahwa pengembangan dan penga-daan angkutan laut nasional dalam rangka memberdaya-kan dan memperkuat industri perkapalan nasional adalah tanggungjawab pemerintah yg dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sek-tor terkait” katanya.

Anggota DPR RI dari Dae-rah Pemilihan (Dapil) Sura-

baya-Sidoarjo, Jawa Timur ini, menyayangkan Industri hulu migas dan operator KKS yang terlihat tidak siap dan meminta dispensasi-dispensasi yang banyak dengan dalih demi kelangsungan eksplorasi Migas di Indonesia. “Bila Pe-merintah sungguh-sungguh dan berjihad melaksanakan amanat UU melalui komuni-kasi dan koordinasi lintas sek-tor yang baik, penerapan asas Cabotage dalam UU 17/2008 ini akan membawa dampak kemakmuran bagi industri nasional. Tetapi kalau tidak

sungguh-sungguh dan tidak ada koordinasi yang baik, maka penerapan asas cabotage ha-

nya akan menam-bah kesengs-araan rakyat” Tutupnya.p

Sigit Sosiantomo

Habib Nabiel Al Musawwa

PKS Tawarkan 3 Opsi Pengaturan BBMDalam rapat kerja antara Ko-misi VII dengan Menteri ESDM, Senin 21 Maret 2011, dibahas hasil kajian pengaturan kon-sumsi BBM bersubsidi, men-teri ESDM menyatakan hanya memberikan dua (2) opsi untuk konsumsi BBM, yakni BBM bersubsidi (premium dan solar) atau pertamax. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VII DPR RI Sugihono Karyosuwondo men-gusulkan kepada pemerintah untuk memberikan tiga (3) opsi kepada masyarakat, yakni BBM bersubsidi (premium dan solar), pertamax atau premium non-subsidi.

“Pertamax adalah jenis pre-mium yang ditambahkan zat aditif. Kami khawatir akan re-search and development kita untuk zat aditif masih belum canggih, hingga bisa mengakibatkan per-tamax yang dihasilkan kualitas-nya tidak begitu bagus diban-dingkan dengan BBM sejenis pertamax yang dihasilkan oleh shell dan total karena mereka mempunyai research and develop-ment yang sudah sangat lama.”. Jelas politisi PKS ini.

Sugihono mengingatkan pe-merintah, bahwa pengurangan subsidi BBM yang hampir 90

triliun, harus signifikan dan jangan sampai malah menam-bah subsidi energi listrik/PLN 2010 yang mencapai total 65,1 triliun (56,1 triliun ditambah ekskalasi 9 triliun) karena masih banyak pembangkit listrik yang 100% menggunakan BBM.

“Bila pemerintah hanya memberikan opsi BBM bersub-sidi (premium dan solar) atau pertamax, saya khawatir masy-arakat yang tidak diperbolehkan mengkonsumsi BBM bersubsidi akan menyerbu SPBU asing, karena BBM mereka sejenis pertamax kualitasnya mungkin lebih baik dan terkesan mera-maikan SPBU asing yang dik-hawatirkan menurunkan daya saing SPBU kita” ungkapnya.p

Sugihono Karyosuwondo

Pertanian, Agraria, Infrastruktur

Industri & Migas

Edisi APRiL 2011 Muhibah - Silaturahim

Sekitar 100 siswa/i SDIT Baitussalam Tajur Halang, Bogor melakukan Kunjungan ke Gedung DPR RI, Selasa (8/3), dan langsung di terima oleh Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Raihan Iskandar, kunjungan ini menjadi salah satu study wisata dalam pendidikan politik.

Sekitar 100 Da’iyah se-Kota/Kabupaten Bekasi, melakukan audiensi dan diterima langsung oleh Anggota Komisi IX Fraksi DPR RI Ledia Hanifa, Senin (7/3). Dalam paparannya Ledia menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perjuangan anggota dewan perempuan di arena parlemen, penjelasan tentang Tugas Pokok dan Fungsi sebagai anggota DPR RI juga dijelaskan sebagai bagian dari pendidikan politik kepada konstituennya.

Edisi APRiL 2011

Pengaturan Subsidi BBM Ditunda, PKS Beri Catatan

Zulkieflimansyah

Masalah BBM BersubsidiKalau Infrastrukturnya Belum Siap Jangan Dipaksakan

PLTN Bukan Prioritas Teknologi Nasional

Achmad Rilyadi

Jakarta, Suara Keadilan - Ke-bijakan BBM Bersubsidi se-baiknya harus tetap melihat kesiapan infrakstruktur pen-dukung. Jika pada kenyataan-

nya masih terdapat keku-rangan dan ketidaksiapan, pemerintah diharapkan jangan tergesa-gesa dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Hal ini disampai-kan Anggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi. Le-gislator dari Daerah Pemili-han DKI Jakarta III iniheran

dengan sikap Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh yang masih terus memaksakan kebi-jakan pembatasan BBM dengan segala keterbatasan yang masih

ada. Dia berharap. Darwin ti-dak memaksakan pembatasan BBM bersubsidi jika belum ada kesiapan yang matang.

“Ada apa dengan menteri ESDM, kok ngotot membatasi BBM. Kalau persiapannya ku-rang, akan menimbulkan ma-salah baru seperti penyelundu-pan,” ujarnya di Jakarta, Jum’at (4/3/).

Meski pihaknya mendu-kung pemerintah melakukan pengaturan subsidi BBM su-paya tepat sasaran, tapi jika

tidak siap kebijakan itu jangan dipaksakan “Sebaiknya pem-batasan BBM subsidi dilakukan setelah semua infrastruktur dan hasil kajian sudah men-dukung. Tujuannya, agar tidak terjadi penyimpangan yang dikhawatirkan di lapangan,” saran politisi PKS yang akrab disapa Irel ini.

Sepertri diberitakan sebe-lumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, meng-klaim, Menko Perekonomian

Hatta Rajasa sudah memberi-kan aba-aba kapan pemberla-kuan pengaturan BBM bersub-sidi dilaksanakan. Menteri dari Partai Demokrat ini menegas-kan, pengaturan tersebut harus dilakukan. Sebab,pemerintah tidak bisa terus menerus memberikan subsidi kepada yang tidak berhak.“Ini tolong didengarkan, kita jangan biar-kan subsidi diberikan kepada mereka yang tidak berhak. Itu sama saja mengambil hak kaum dhuafa,” tegas Darwin.p

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi VII DPR dari FPKS Zulkiefli-mansyah menilai prioritas teknologi nasional bukanlah PLTN. Pemerintah diminta memprioritaskan peningka-tan produksi industri lokal sembari menunggu kematangan ilmuwan nu-klir tanah air.

“Prioritas teknologi nasional me-mang seharusnya bukan pada PLTN. Pengembangan teknologi nasional me-mang tak harus melulu pada persoalan yang canggih macam PLTN ini, karena memang prioritas pengembangan tek-nologi nasional kita memang tak men-desak ke sana,” ujar Zul kepada detik-com, Senin (21/3/2011).

Zul menuturkan, ketimbang pe-merintah memaksakan membangun PLTN masih banyak industri lain yang perlu dikembangkan. Apalagi resiko pembangunan PLTN tidaklah kecil. Pemerintah dimintanya lebih fokus kepada pengembangan teknologi yang menyangkut kesejahteraan rakyat.

“Karena yang dibutuhkan mende-sak di Indonesia saat ini memang bu-kan nuklir. Pengembangan teknologi nasional saat ini perlu diprioritaskan pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas sektor industri kita. Ka-rena persoalan inilah yang mampu menyelesaikan persoalan mendasar pembangunan kita seperti kemisk-inan, persoalan ristek dan lingkungan hidup,” tutur Zul.

Namun demikian, ia berharap ke-

celakaan PLTN di Jepang tidak mem-buat takut ilmuwan nuklir Tanah Air untuk terus mengembangkan teknologi berbahaya ini. Hingga suatu hari Indo-nesia benar-benar siap memanfaatkan sumber energi yang sudah dipakai di negara-negara maju ini.

“Musibah PLTN Jepang tak boleh menyurutkan riset dan pengembangan keknologi kita di bidang nuklir. Bukan berarti saya setuju PLTN di Indonesia, tapi saya khawatir saja ledakan PLTN di Jepang ini mendiscourage ilmuwan dan komunitas nuklir indonesia. Ini berbahaya di tengah sepi dan lesunya diskursus tentang teknologi di Indo-n e s i a akhir-akhir ini,”

tutupnya.p

Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda Implementasi Kebijakan Pengaturan BBM Bersubsidi. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, yang berakhir Senin (21/3).

Menanggapi keputusan tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Sohibul Iman, mengatakan dapat memahami kajian yang dilakukan pemerintah, namun sekaligus memberikan bebe-rapa catatan yang perlu segera dilaku-kan.

“Yang pertama, pemerintah harus memberikan bukti bahwa ada kese-riusan untuk pengawasan terhadap konsumsi BBM Bersubsidi. Selama ini pemerintah selalu bilang ada pengawa-san, tapi kenyataannya konsumsi BBM Bersubsidi jebol terus,” ungkapnya.

Yang kedua, lanjut Sohibul, “Pe-merintah harus berkomitmen lebih kuat untuk memenuhi Lifting Minyak, karena hal ini sangat terkait dengan kebutuhan minyak dalam negeri, se-hingga mengurangi ketergantungan ekspor.”

Berikutnya, pemerintah juga perlu menentukan dari sekarang, Teknologi apa yang pantas diterapkan untuk pen-gaturan BBM Bersubsidi ini. Apakah dengan menggunakan Barcode, Smart Card, atau RFID. Masing-masing Tek-nologi tersebut pasti punya keung-gulan dan kelemahannya. Pemerintah harus bisa menjabarkannya dan segera menentukan teknologinya.

Politisi asal PKS ini juga menging-atkan untuk pengaturan BBM Bersub-

sidi, perlu diperhatikan masalah koordinat Daerah, Waktu dan Je-

nis Kendaraan. “Yaitu daerah-daerah mana yang perlu BBM lebih banyak, lalu kapan wak-

tu-waktu yang pemakaian BBM-nya meningkat, serta je-

nis kendaraan apa saja yang berhak dapat subsidi. Ini semua perlu diatur dengan jelas,” pungkasnya.pMuhamad Sohibul Iman

Industri & Migas

Edisi APRiL 2011 Industri & Migas

Pemerintah Harus Siapkan Skenario Harga Minyak TinggiJakarta, Suara Keadilan - Harga minyak mentah diper-kirakan akan naik ke 110-120 US Dollar per barel meny-usul memburuknya situasi

politik di negara-negara Afrika Utara dan Ti-

mur Tengah. Hal ini diperparah

dengan makin potensi tidak t e rc a p a i n y a target lifting minyak se-besar 970.000 barrel per hari, karena melemahnya kinerja sumur minyak kita

terkait beberapa masalah. “Jadi kita dihadapkan

pada situasi meningkatnya harga minyak mentah (fak-tor eksternal) dan turunnya lifting minyak (faktor inter-nal). Untuk faktor eksternal jelas pemerintah tidak dapat dipersalahkan, namun untuk faktor internal seperti gang-guan keamanan seharusnya merupakan peristiwa yang tidak perlu terjadi,” tutur Ecky Awal mucharam, ang-gota Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Rabu (9/3).

“Ada alasan kenapa har-ga minyak dan lifting minyak mejadi asumsi makro dalam penyusunan APBN, yaitu ka-rena keduanya mempenga-

ruhi pendapatan dan belanja negara secara signifikan,” jelas Ecky yang juga anggota Komisi VI dari Fraksi PKS tersebut.

Dampak dari naiknya harga minyak mentah men-urut Ecky ada dua; pertama meningkatkan penerimaan migas, dan kedua mening-katkan beban subsidi BBM dan listrik. Celakanya dam-pak yang kedua lebih tinggi dari yang pertama, sehingga secara agregat naiknya harga minyak mentah akan me-nambah defisit pemerintah. Sementara dampak dari tu-runnya lifting minyak adalah turunnya penerimaan migas. Jadi, dampak dari kenaikan

harga minyak dan turunnya lifting minyak dapat dipasti-kan akan menambah defisit anggaran pemerintah pusat.

Masih menurut Ecky, walaupun kenaikan harga minyak ini bersifat semen-tara, namun efeknya te-tap harus diperhitungkan. “Apalagi penurunan lifting minyak sudah menjadi tren beberapa tahun terakhir, dan untuk berjaga-jaga pemerin-tah harus membuat skenario jika situasi ini bertahan lama. Belum lagi selisih harga pre-mium dan pertamax yang se-makin tinggi membuat kon-sumen beralih ke premium dan kian membebani APBN,” tutup Ecky.pEcky Awal Mucharam

Jakarta, Suara Keadilan - Ke-putusan Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu untuk terus mendukung penerapan ASE-AN-China Free Trade Agreement (ACFTA) dinilai kontraproduk-tif dengan upaya Indonesia un-tuk meningkatkan keuntungan di bidang perdagangan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman di DPR, Rabu (30/3) menang-gapi pernyataan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mengimbau semua pihak tidak khawatir terhadap penerapan ACFTA. Dalam hal ini Mahfudz justru heran karena Kemendag sedemikian bersikeras untuk mendukung ACFTA.

“Untuk perdagangan, ini memang menguntungkan. Tapi untuk industri, ini akan meng-ganggu industri dalam negeri. Jadi, heran kalau Kemendag te-rus mendukung penuh ACFTA ini” papar Mahfudz.

Politisi PKS ini menconto-hkan bahwa saat ini buah-bua-han impor sudah mengalahkan buah-buahan lokal karena har-ganya lebih murah dan suplai yang bagus.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Mahfudz melanjutkan, harus ada evaluasi dan penga-wasan yang ketat terhadap barang Impor yang masuk ke Indonesia. Ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan in-dustri kecil.

“Pemerintah juga harus dapat mengembangkan insutri hilir yang berbasis pada sum-ber daya alam domsetik karena dengan ini akan meningkatkan industri dalam negeri” tutup Mahfudz.p

Bersikeras Mendukung ACFTA, DPR Kritik Mendag

Mahfudz Abdurrahman

Jakarta, Suara Keadilan - Rancangan Undang-Undang Geospasial yang baru disah-kan menjadi Undang-Undang pada tanggal 4 April 2011 di-harapkan dapat memberikan informasi geospasial nasional yang lebih mutakhir dan aku-rat. Dengan demikian infor-masi mengenai batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dibe-rikan secara tepat, serta dapat dijadikan pedoman oleh Pe-merintah dan masyarakat da-lam mengoptimalkan peng-elolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya di dalam wilayah NKRI. De-mikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Muham-mad Idris Luthfi, di Jakarta, Rabu (6/4).

“Keberadaan informasi geospasial yang informatif dan mutakhir juga diha-rapkan dapat memetakan potensi bencana di seluruh wilayah Indonesia agar dapat menjadi pedoman pada saat terjadi bencana alam, pada masa tanggap darurat, serta

pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana, mengingat wilayah NKRI merupakan wilayah yang rawan bencana alam,” papar Luthfi.

Seperti diberitakan se-belumnya, DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi Geospasial men-jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (5/4).

Menurut Idris Luthfi, dengan disahkannya UU In-formasi Geospasial ini, ting-kat pemanfaatan informasi geospasial di tanah air dapat ditingkatkan. “Dengan disa-hkannya RUU ini, kami ber-harap koordinasi penyeleng-garaan informasi geospasial nasional dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan tertata, serta tidak ada lagi tumpang tindih dan ego sektoral di antara lembaga Pemerintah,” ungkapnya.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumat-era ini mengingatkan, peran

Badan Informasi Geospa-sial sebagai institusi utama penyelenggara informasi geospasial nasional ke depan tidaklah mudah. Sebagai en-titas yang diberikan mandat oleh UU Informasi Geospa-sial ini nantinya, diharapkan Badan Informasi Geospasial dapat bekerja dan memper-tanggungjawabkan kinerja-nya sesuai harapan. “Upaya memberikan konstribusi po-sitif bagi bangsa dan negara hendaknya juga didukung dengan kinerja Badan Infor-masi Geospasial yang trans-paran, akuntabel, dan profe-sional,” tutup Idris.p

UU GeOSPASIAL Harus Berdampak Strategis Bagi Pengelolaan SDA Indonesia

Muhammad Idris Luthfi

Edisi APRiL 2011Kesejahteraan Rakyat

Jakarta, Suara Keadilan - Teror bom yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta belakangan ini, jangan sampai dijadikan kampanye hitam untuk makin mendis-kreditkan umat Islam. Demikian Jazuli Juwaini, Anggota Komisi VIII DPR RI, mengingatkan di kantornya, Senayan, Senin (21/3).

“Saya menghimbau kepada semua pihak untuk menahan diri agar tidak mengeluarkan opini yang tidak memiliki dasar. Kita serahkan dan percayakan saja kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus teror bom buku ini, jangan dipolitisir, sehingga menguntungkan be-berapa pihak dan makin menyudutkan Islam,” seru legislator dari PKS ini.

Sebenarnya, lanjut Tokoh Ulama Ban-ten ini, Islam itu agama damai. Jika se-seorang semakin memahami Islam maka pemikiran dan tindak tanduknya akan terjaga dengan baik. “Tidak mungkin membabi buta mengirim bom kemana-mana, Islam bahkan mengutuk segala bentuk teror, kekerasan dan kezholiman di muka bumi ini,” tegas Jazuli.

Lagipula, masih menurut Jazuli, ada beberapa kejanggalan yang nampak pada kasus bom buku. Baik dari objek yang dituju, jenis bom maupun tujuan dan modus operandinya.

“Bom buku ini sangat berbeda deng-an teror bom yang biasa dilakukan oleh teroris murni. Terlalu dini jika mengait-kannya dengan kasus Ahmadiyah, atau-pun dengan proses persidangan Abu Bakar Ba’asyir. Tidak perlu digiring pada opini tertentu, kita serahkan saja semua-nya ke jalur hukum melalui kepolisian dan pengadilan,” tandas Jazuli.p

Jakarta, Suara Keadilan - Reformasi PSSI adalah tuntutan yang menggema dari masyarakat sepakbola Indonesia. Namun disesalkan, pemerintah ter-kesan lambat dalam merespon situasi yang berkembang karena kekuatiran akan sanksi dari FIFA, seperti yang se-ring didengungkan oleh status quo di PSSI. Kisruh PSSI terus berlanjut dan menuai perhatian publik, termasuk di komisi X DPR RI yang merupakan mitra kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, yang diantaranya mem-bidangi masalah olahraga nasional.

Akbar Zulfakar, anggota komisi

X DPR RI mendesak pemerintah agar menjaga sikapnya terkait kisruh PSSI. “Terhadap aturan bahwa calon ketua PSSI harus tidak pernah terjerat kasus pidana harus ditegas-kan dari awal, bukan pada saat proses penja-ringan calon. Jangan sampai baru pada saat salah satu calon tidak lolos verifikasi baru pemerintah bereaksi,” terang Akbar dalam Rapat kerja Komisi X

DPR RI dengan Menpora di gedung DPR, Senin (28/2) yang membahas masalah persepakbolaan nasional.

Pemerintah dide-sak untuk mencari jalan tengah agar masalah PSSI yang menjadi sorotan publik dapat segera dise-lesaikan. Desakan publik agar dilakukan reformasi total terhadap PSSI jangan sampai mengakibatkan jatuhnya sanksi dari FIFA karena kesan adanya in-tervensi pemerintah.p

Konsistensi Pemerintah Dituntut Untuk Tuntaskan Kisruh PSSI

oleh Mendiknas, melainkan sanksi prioritas memperoleh DAU/DAK. Pemberian sanksi ini sebaiknya dila-kukan langsung di tahun 2011 ini dan bukannya di tahun 2012 mendatang.

Menurut Raihan, keterlambatan penyaluran dana BOS da-pat berakibat pada stabi-litas kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah yang pembiayaannya hanya mengandalkan dari dana BOS. Karena tidak sedikit sekolah-sekolah di daerah melakukan pinjaman untuk keperluan operasional.

“Jika disebutkan ba-hwa baru 259 daerah dari

Jakarta, Suara Keadilan - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh mengungkap-kan, hingga Senin (21/3) sudah 259 daerah yang mencairkan dana ban-tuan operasional sekolah (BOS). Nuh mengatakan bagi pro-vinsi yang pencairan-nya setelah 15 Maret 2011 akan dikenakan sanksi. Mengenai hal ini, Raihan Iskandar, Anggota Komisi X DPR RI, mendukung akan diberikannya sanksi, akan tetapi bukan sanksi finansial 2012 seperti yang disampai

497 daerah yang sudah mendapatkan dana BOS, itu artinya masih ada 238 daerah lagi yang belum mencairkan dana BOS. Keterlambatan triwulan pertama ini menjadi catatan buruk terhadap mekanisme baru 2011 ten-tang penyaluran dana BOS, dan tidak boleh terulang lagi di triwulan sela-njutnya,“ sesal Raihan.

Masih menurut politisi PKS ini, jika pada triwulan kedua nanti masih terjadi keterlambatan, maka berarti bahwa tidak semua daerah sanggup mengelola penyaluran dana BOS dengan baik. “Dan sepatutnya ke-mendiknas mengevaluasi apakah sis-tem BOS saat ini masih tepat,” tutup Raihan mengingatkan.p

Sanksi Bagi Daerah yang Telat Menyalurkan BOS

Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah harus mencari solusi yang tepat ter-kait dengan keberadaan Ahmadiyah. Sebab apabila hal ini tidak dilakukan dikhawatirkan akan menjadi sasaran orang yang mempunyai kepentingan tertentu.

“Kita takutkan kalau tidak ada alternatif yang tegas dari pemerintah maka Ahmadiyah ini akan menjadi sasaran orang yang berkepentingan atau dimanfaatkan. Kasihan kan mereka dimanfaatkan hid-den agenda,” kata anggota Komisi VIII DPR RI Rahman Amin di Gedung Nusantara

II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/3).

Menurut politisi PKS ini SK Gu-bernur tentang pelarangan Ahmadi-yah harus dilihat sisi positifnya. Sean-dainya tidak ada pelarangan di sana dan tetap ada aktivitas akan timbul

benturan di kalangan ma-syarakat tingkat bawah.

“SK yang diterbitkan sudah cukup tegas. Seca-ra pribadi menurut saya kalau mereka mau hidup berdampingan tidak ada masalah, tetapi kan kita tidak tahu bagaimana pandangan masyarakat sekitarnya” ujar Rahman.

Anggota DPR RI dari Daerah Pe-milihan Kalimantan Barat (Kalbar) ini menjelaskan bahwa terkait dengan pelarangan ini, yang tidak diperbo-lehkan adalah publikasi yang men-colok misalnya papan nama. Karena itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah da-lam rangka melindung para pengikut Ahmadiyah.

“Mengenai tidak diperbolehkan-nya ada plang saya setuju. Sebab apa yang dilakukan pemda dan pem-prov sejatinya adalah untuk untuk melindungi mereka. Sedangkan, al-ternatif membuat agama baru harus dipikirkan apakah tidak berimplikasi ke depan terhadap agama-agama yang akan muncul lagi,” pungkas Rahman.p

DPR : Isu Ahmadiyah Rawan Politisasi, Pemerintah Harus Tegas

Rahman Amin

Bom BUKU

Jangan Dijadikan Kampanye Negatif Terhadap Islam

Raihan Iskandar

Akbar Zulfakar

Jazuli Juwaini

Edisi APRiL 2011 Kesejahteraan Rakyat

Jakarta, Suara Keadilan - Ada pendapat yang menyebutkan, ma-halnya biaya berobat di Indonesia disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan kedokteran. Karena itu-lah, peraturan tentang pendidikan kedokteran dinilai perlu direvisi.

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) membentuk panitia kerja (pan-ja) yang akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan Kedokteran.

Salah satu anggota Panja dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Rohmani menyatakan, panja ini akan membahas berbagai masa-lah pendidikan kedokteran, di anta-ranya mencari cara untuk menekan biaya pendidikan kedokteran se-hingga akses terhadap bidang ini le-bih luas. Sebab, pendidikan kedok-teran juga bertujuan menempatkan kedokteran atau kesehatan sebagai public good. “Kesehatan adalah ke-butuhan dasar setiap warga negara.

Oleh karena itu biaya yang dikelu-arkan rakyat harus terjangkau dan berkualitas,” kata Rohmani seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (29/3/2011).

Rohmani menjelaskan, seorang mahasiswa kedokteran membutu-hkan sekira Rp100-300 juta untuk menyelesaikan pendidikannya. Dia menilai, jika biaya ini bisa ditekan, maka akan memengaruhi biaya be-robat. Karena, sebagai salah satu indikator kesejahteraan, maka pe-merintah tidak boleh lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam menjamin kesejahteraan rakyat. “Sudah sewajarnyalah bila negara menyediakan kesehatan yang ter-jangkau dan berkualitas. Dan ini bisa dimulai dari biaya pendidikan kedokteran yang murah. Untuk kelompok masyarakat miskin yang memiliki kapasitas akademik bisa digratiskan,” jelas Rohmani.

Menurutnya, RUU yang sedang digarap itu harus bisa mengako-

modasi semua lapisan masyarakat. “Salah satu ruh dari RUU ini adalah pendidikan kedokteran harus bisa dijangkau semua golongan, bu-kan golongan elit saja. Syaratnya, yang bersangkutan mampu secara akademik, dan secara kepribadian, memiliki jiwa sosial yang tinggi,” tutupnya.

PKS Perjuangkan Pendidikan Dokter Murah

Iskan Qolba Lubis

Jakarta, Suara Keadilan - Komisi IX DPR RI meminta pemerintah khu-susnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kembali meng-galakkan program transmigrasi ke beberapa daerah diluar Pulau Jawa. Transmigrasi dianggap bisa men-gurangi berbagai macam persoa-lan, khususnya di ibukota Jakarta.Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Abdul Aziz Su-seno di DPR, Rabu (2/2). “Saat ini banyak sekali para transmigran menunggu kapan program tersebut bisa berjalan. Sudah banyak sekali daftar tunggunya. Makanya, PKS minta agar Kemenakertrans segera melanjutkan program ini,” kata Ab-dul Aziz Suseno, Anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI.

Transmigrasi, lanjut Anggota DPR RI asal Dapil Jatim 11, memiliki multi efek terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Pertama, ada-nya pemerataan pembangunan dan penyebaran penduduk. Dengan transmigrasi, populasi penduduk

Indonesia tidak berpusat di Jawa. Dengan begitu pula, pembangunan di berbagai daerah harus diting-katkan. “Saya kira tidak perlu ada pemindahan ibukota yang akan memakan biaya yang sangat besar. Cukup dengan transmigrasi dan membuka lahan pertanian. Bisa di Kalimantan, Sulawesi dan daerah timur lainnya,” katanya.

Kedua, transmigrasi akan sen-dirinya mengurangi pengangguran. Penduduk yang berpindah akan memiliki kesibukan baru seiring dibukanya lahan pertanian dan pembangunan infrastruktur di dae-rah transmigran.“Saya kira pemerin-tah perlu mengoptimalkan program ini. Kalau satu KTM saja sudah ada pasar, sekolah, pegadaian, transpor-tasi, insya Allah ini sudah bisa me-nyerap banyak tenaga kerja. Apalagi sudah ada 40 titik,” imbuhnya.

Abdul Aziz mempertanyakan para TKI yang kerja di Malaysa. Pa-dahal disana mereka banyak yang bekerja sebagai petani sawit. Tentu

ini harus menjadi perhatian pemerin-tah. “Buat apa mereka berbondong-bondong ke Malaysia kalau hanya jadi petani sawit ? Lahan sawit di Indonesia kan masih banyak yang kosong. Pemerintah harus mem-pertimbangkan lahan sawit sebagai mata pencarian para transmigran,” desak Aziz. p

Komisi IX: Atasi Pengangguran, Pemerintah Harus Galakkan Transmigrasi

Abdul Aziz Suseno

Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah perlu memberi perhatian terhadap per-kembangan pondok pesantren di Indo-nesia sebagai upaya menemukan format ideal pendidikan Islam. Hal tersebut pen-ting karena keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia harus tetap dilestarikan dan diperhatikan perkembangannya. Demikian disampai-kan Anggota Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis di DPR, Selasa (1/3).“Pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat selain untuk memberdayakan masyarakat juga sebagai wadah untuk menyiapkan ka-der-kader Ulama yang mampu menguasai dan memahami Al-Qur’an dan Al-Hadist secara baik dan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”papar Iskan

Namun demikian, menurut legislator dari Fraksi PKS ini, pondok pesantren tak lepas dari permasalahan Misalnya di Pesantren belum banyak yang mampu merumuskan visi misi dan tujuan pendidi-kan secara sistematik yang tertuang dalam program kerja yang jelas “Tanpa rumusan visi dan misi yang jelas, tahapan penca-paian tujuan juga cenderung bersifat tra-ditional dan kurang memperhatikan per-kembangan metode pembelajaran maupun sarana yang baru” papar Iskan.

Kurangnya perhatian pemerintah atau-pun yayasan terhadap kesejahteraan guru dan pegawai juga ikut menjadi kendala dalam pengembangan Sumber Daya Ma-nusia di pesantren“Saatnya membuktikan bahwa pemerintah mampu memberikan pelayanan pendidikan islam yang baik bagi warga negaranya, jangan sampai banyak orang tua yang lebih memilih menyeko-lahkan anaknya ke negara tetangga ketimbang negara sendiri karena konsep dan metode p e n d i - dikan kita tidak je- las “him-b a u I skan .p

Pemerintah Harus Fokus Tentukan Format Pendidikan Islam Bagi Pesantren

Rohmani

Edisi APRiL 2011Dinamika

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (kemeja putih) didampingi Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP PKS Mustafa Kamal (jaket coklat) dan Ketua Bidang Generasi Muda dan Profesi Taufik Ridho (jaket hitam), makan malam bersama BeM Se-Indonesia dan seniman di Warung Apresiasi, Bulungan Jakarta Selatan, Selasa (8/3) malam, dilanjutkan nonton bersama Rumah Tanpa Jendela (RTJ) bersama Sutradara Aditya Gumay dan Penulis Novel RTJ Asma Nadia

Wakil Sekjen Bidang Media DPP PKS Mahfudz Shiddiq (kedua kiri), memberi penjelasan tentang isu setgab yang sedang hangat, dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari (paling kiri), Politisi PAN Bima Arya (kedua kanan) dan Politisi Partai Demokrat Saan Mustopa (paling kanan), dipandu Latief Siregar dari Trijaya FM, Sabtu (12/3) di Warung Daun, Cikini Jakarta Pusat.

Diskusi Perpajakan yang diadakan Fraksi PKS DPR RI, Selasa (15/3) di Ruang Pleno Gedung Nusantara I lt. 3, menghadirkan Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak (APP) Sasmito Hadinagoro (kemeja putih), didampingi Ketua FPKS Mustafa Kamal (kedua dari kiri), dan Sekretaris FPKS Abdul Hakim, juga Anggota Komisi III Aboe Bakar Al Habsy (kanan)

Pengayaan diskusi kembali di angkat dalam Diskusi Perpajakan, kali ini menghadirkan Direktur Centre for Banking Crisis Ahmad Deni Daruri (kedua dari kanan), diskusi terbatas ini cukup mendapat respon dari beberapa Anggota FPKS yang hadir. Acara dihelat di Ruang Pleno FPKS DPR RI, Gedung Nusantara I lt. 3, Selasa (22/3).

Rekan-rekan tenaga ahli dan asisten pribadi anggota dewan Fraksi PKS, melakukan aktivitas mingguan dengan menggelar Pertandingan Futsal Persahabatan di Lapangan Futsal Komplek DPR-MPR-DPD RI. Karena antusiasmenya cukup besar, beberapa Anggota Dewan FPKS turut membantu pengadaan alat-alat pendukung pertandingan persahabatan tersebut.

Ketua Fraksi PKS DPR-RI Mustafa Kamal memberikan penjelasan sekitar isu sekretariat gabungan di Ruang Wartawan I DPR-RI, Kamis (10/3).

Edisi APRiL 2011

Jakarta, Suara Keadilan - DPR me-minta Pemerintah menanggung diyat (denda) sebesar Rp. 4,7 milyar sebagai biaya pembebasan Darsem, TKI yang mendapatkan vonis hukum pancung di Arab Saudi. Desakan ini menguat karena sampai saat ini pemerintah baik Kemenakertrans, BNP2TKI mau-pun Kemlu belum secara definitif dan resmi menyatakan akan menanggung diyat tersebut. Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Arif Mi-nardi di Jakarta, Rabu (2/3).

“Belum ada perwakilan dari pi-hak pemerintah yang menyatakan akan menanggung diyat bagi Darsem. Ini ironis sekali, mengingat berdasar-kan Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 bahwa seharusnya pemerintah melindungi warga negaranya,” tutur Arif.

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang TKW asal Indonesia bernama Darsem Bt Dawud Tawar pada bu-lan Desember 2007 terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap majikannya seorang warga negara Ya-man. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2009 Darsem didakwa hukuman mati oleh pengadilan Riyadh, Arab Saudi. Namun berkat kerjasama antara Pihak Lajnah Islah (Komisi Jasa Baik untuk Perdamaian dan Pemberian Maaf) Ri-yadh dan Pejabat Gubernur Riyadh, Darsem akhirnya mendapatkan maaf dari ahli waris korban dengan kom-pensasi uang diyat sebesar SAR 2 juta atau sekitar Rp. 4,7 Milyar.

Arif Minardi menyatakan bahwa dana untuk membayar diyat tersebut bisa ditebus dari beberapa pos antara lain, dana perlindungan di Kemlu, Kemenakertrans dan Kemensos. Bisa juga diambil dari pos DP3TKI (Dana Pembinaan Penyelenggaraan dan Penempatan TKI) dimana setiap TKI dipungut 15$USD.

“Jadi tidak ada alasan sama sekali bagi pemerintah untuk tidak segera mencairkan dana tersebut,” tegas Le-gislator dari Fraksi PKS ini.

Arif yang juga merupakan akti-vis buruh ini mengingatkan, bahwa berdasarkan in-formasi dari KJRI Jeddah, saat ini ada 19 kasus ser-upa, yang masih diproses di per-sidangan Mahka-mah Syariah di Jeddah.p

Jakarta, Suara Keadilan - R a n c a n g a n Undang-Un-dang (RUU) Perbukuan ha-rus mengambil sudut pandang buku sebagai alat perubahan sosial dan bu-kan semata-mata industri. Kebi-jakan perbukuan nasional adalah proyek strategis negara untuk membuat Indonesia menjadi ne-gara maju dalam segala bidang. Demikian disampaikan Nurhasan Zaidi, anggota Komisi X DPR-RI di Jakarta, Selasa (1/3).

“RUU Perbukuan harus meng-gairahkan penulis dalam negeri untuk lebih produktif menulis buku dan juga harus mempermu-dah masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pengetahuan dari belahan dunia manapun. Karena itu aksesibilitas masyarakat ter-hadap buku harus menjadi poin penting yang diatur dalam RUU,” terang Nurhasan.

Legislator dari Fraksi PKS ini mengungkapkan salah satu usu-lan dari pihak penerbit adalah, mengharapkan keringanan pajak yang sekarang dikenakan berlipat mulai dari penulisan, penerbitan, pencetakan hingga distribusi. Penerbit juga mengharapkan pe-merintah melakukan intervensi terhadap ketersediaan dan harga kertas.

“Saat ini ada monopoli peny-ediaan kertas di Indonesia. Ba-hkan penerbit mengaku harus membayar lebih mahal untuk kertas dibandingkan penerbit dari luar negeri,” ungkap Nurhasan.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX ini juga menyoroti tentang buku impor yang beredar di Indonesia. Se-lama ini, perguruan tinggi yang biasanya menggunakan buku impor memesan langsung kepada penerbit luar negeri.

“Karena itu impor buku akan diatur dalam RUU Perbukuan, de-mikian juga ekspor buku. Dengan begitu akses masyarakat terhadap buku terbitan luar negeri lebih terbuka,” tutup Nurhasan.

Kasus Darsem, Pemerintah Didesak Tebus Diyat

Jangan Jadikan Buku Komoditas Komersil

Dibutuhkan Perempuan Tangguh untuk Membangun Bangsa

Ahmad Zainuddin

Herlini Amran Arif Minardi

Pemerintah Pilih Kasih dalam Menyikapi Penodaan Agama

Jakarta, Suara Keadilan - Setiap tanggal 8 Maret dunia internasional memperingati Hari Perempuan Internasio-nal. Dalam konteks bangsa kita, perempuan mempu-nyai kontribusi besar dalam memperjuangkan kemer-dekaan bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pahlawan perem-puan yang telah diakui se-bagai pejuang nasional.

Kendati kondisi saat ini dengan masa pergerakan kemerdekaan sangat jauh berbeda, namun kontribusi perempuan tetap dibutu-hkan secara proporsional dalam membangun bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Tentu dengan bingkai iman, takwa dan ilmu, yang mewujudkan perempuan Indonesia yang sejahtera, cerdas, berdaya dan berbu-daya melalui pemantapan peran disektor domestik dan publik.

“Dengan jumlah pen-

duduk perempuan sebesar 49,69 persen, tentu hal ini bisa menjadi faktor positif untuk menyeimbangkan peran, meskipun pan-dangan kultural tetap harus dipertimbangkan dalam pembagian fungsi domestik dan publik,” terang Herlini Amran, Anggota Komisi VIII DPR RI di Senayan, Se-nin (7/3).

Herlini menegaskan, bahwa peranan perempuan diharapkan bisa berjalan op-timal dengan adanya upaya peningkatan kapasitas dan kualitas secara berkelanju-tan. Pertama, dengan upaya menanamkan kesada-ran pada perempuan untuk menghargai dirinya sebe-lum dihargai orang lain.

Kedua, dengan upaya mengamalkan ajaran aga-manya. Agama memberi-kan panduan kepada pe-rempuan tentang bagaimaa mereka mesti bersikap da-lam mengarungi kehidupan

ini. Melalui tuntunan ajaran agama para perempuan akan terselamatkan dari berbagai perbuatan yang tidak bernilai manfaat bah-kan tercela.

“Ke depan perempuan akan dihadapkan pada ber-bagai tantangan, dan untuk menghadapai berbagai tan-tangan tersebut diperlukan upaya wanita tangguh, yang membangun pemberdayaan melalui berbagai program dan kegiatan,” tegas politisi wanita dari FPKS ini.p

Jakarta, Suara Keadilan - Belum adanya penyelesaian yang kongkrit dari pemerin-tah tentang kasus Ahma-diyah memunculkan kecu-rigaan bahwa pemerintah bersikap kurang adil dan pilih kasih. Hal ini diung-kapkan Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Zainud-din, Rabu (9/3) di Senayan, Jakarta.

“Pemerintah terkesan kurang adil dan pilih kasih dalam penyelesaian kasus penodaaan aga-ma khususnya Ahmadiyah ka-rena sampai saat ini masih belum ada penyelesaian kongkrit, padahal sudah lama dan ber larut- larut . Mengapa untuk kasus penodaan agama seperti Lia

Aminuddin, Ahmad Mus-hoddiq dan lain-lain pe-merintah begitu sigap dan cekatan?” kata Zainuddin.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, semestinya pemerintah konsisten dalam penegakan hukum, tidak boleh pilih kasih. Kalau memang ada pengaduan dari masyarakat harus segera ditindaklanjuti sehingga keadilan itu di-rasakan oleh masyarakat.

Sebelumnya Litbang Ke menterian Agama men-gungkapkan konflik dan

p e n g r u s a k a n telah terjadi se-jak tahun 1953 di Sumatera Timur, Medan (1964), Cianjur (1968), Kuning-an (1969), Nusa Tenggara Barat (1976), Kali-mantan Tengah (1981), Sulawesi

Selatan (1981), Kalimantan Barat, Surabaya, Parung Bogor (1981), Riau, Pa-lembang, Sumatera Barat, Jakarta (1990), NTB (2002), Parung Bogor (2006), Ku-ningan, Majalengka, Suka-bumi (2008) dan Cikeusik Pandeglang (2011).

Terkait dengan pela-rangan di daerah, Ang-gota DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta ini mengharap, pemerintah pusat mampu menangkap fenomena munculnya SK Gubenur dan Perda-perda larangan Ahmadiyah seba-gai refleksi ketidakpuasan terhadap sikap pemerintah pusat yang lamban dan ti-dak tegas.

“Selama pemerintah mentaati Undang-undang, tidak perlu khawatir di-anggap melanggar HAM. Karena HAM itu diba-tasi oleh Undang-undang,” pungkasnya.p

Nurhasan Zaidi

Kesejahteraan Rakyat

Edisi APRiL 2011Keuangan & Pembangunan

Jakarta (3/3)- Anggota Komisi XI DPR RI, Kemal Aziz Stam-boel menilai perlu ada upaya ekstra untuk menjalankan re-formasi birokrasi. Hal ini ter-kait dengan tidak tercapainya target reformasi birokrasi dan tata kelola yang menjadi bagian dari 11 prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKP 2010.

“Tahun lalu secara umum reformasi birokrasi kita stag-nan, khususnya untuk indi-kator indeks persepsi korupsi yang skornya masih sama dengan skor 2009. Untuk itu

tahun 2011 ini pembenahan birokrasi harus benar-benar menjadi fokus”, ujar Kemal di Jakarta, Kamis (3/3).

Sementara menanggapi sis-tem remunerasi birokrasi yang sudah berjalan, Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XI ini mengusulkan agar ada proses perbaikan dimana pemerintah perlu menerapkan clean based salary.

Menurut Kemal, dengan sistem baru tersebut, tidak akan ada lagi pendapatan dari uang rapat, uang panitia kerja, uang proyek, uang makan,

uang perjalanan dan uang lain-lain. “Sehingga kita bisa mewujudkan sistem penggajian yang transparan dan akuntabel, dengan basis yang juga jelas. Ini akan me-reduksi korupsi da-lam birokrasi”, tegasnya.

Masuk RUU, Redenominasi Tetap Harus Dikaji Mendalam

Jakarta, Suara Keadilan- Da-lam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR 28 Februari la lu, Ba dan Pe ren-canaan Pem bangunan Nasio-nal (Ba ppenas) menyampaikan ha sil evalua si Pe rencanaan Pembangunan Nasional tahun 2010 dan Rencana Pembangu-nan tahun 2011.

Menanggapi paparan Bap-penas tersebut, Anggota DPR RI Komisi XI, Yan Herizal, mengaku kecewa karena data yang disampaikan dianggap masih terlalu mentah dan nor-

matif. “Hasil evaluasi dan peren-

canaan dari Bappenas kurang tajam, hanya berupa kajian ti-dak memberikan rekomendasi nyata. Seharusnya evaluasi yang diberikan juga menggam-barkan kegagalan dan keberha-silan dari program pemerintah serta langkah selanjutnya,” te-gas Yan di DPR, Rabu (2/3).

Yan juga mempertanya-kan garis koordinasi Bappenas dengan Unit Kerja Presiden Bi-dang Pengawasan dan Pengen-dalian Pembangunan (UKP4)

yang dinilai hampir sama, yakni melakukan pengawasan dan evalu-asi terhadap kinerja pembangunan dan pemerintahan.

“Sebenarnya, di mana titik siner-gis antara dua lem-baga itu (Bappenas dan UKP4 -red) dan apa fokus ker-ja maupun ruang lingkup masing-masing lembaga? Ini harus diperje-las,” tegas Yan.p

Hasil Kerja Tidak Jelas, Bappenas Harus Direvitalisasi

Jakarta (28/3) Pemisahan Badan Pengawas Pa-sar Modal (Bapepam) dari Lembaga Keuangan (LK) dinilai sebagai wacana yang kontrapro-duktif. Pemisahan tersebut justru dianggap akan menjadikan Bapepam-LK semakin tidak terintegrasi. Demikian disampaikan Anggota DPR RI Komisi XI Andi Rahmat di DPR, Senin (28/3). “Terlalu banyak pemisahan wewenang justru bakal menimbulkan banyak masalah,” ungkapnya.

Politisi PKS ini mencontohkan, saat Dar-min Nasution menjabat ketua Bapepam-LK (29 Maret 2005-27 April 2006) tidak ada ma-salah yang berarti dan semua berjalan baik Begitu juga ketika Fuad Rahmany menjabat ketua Bapepam-LK (27 April 2006-15 April 2011). “Apa yang dijalankan selama ini sudah berjalan efektif,” ujar Andi

Menurut Andi, Ketua Bapepam-LK Nur-haida seharusnya bisa mencegah wacana pemisahan Bapepam-LK. Lebih lanjut Andi justru mempertanyakan apakah pemisa-han ini berkaitan dengan ketidakmampuan. ”Apakah wacana pemisahan Bapepam-LK itu terkait dengan masalah pengelolaan kapabi-litas dalam memimpin sebuah organisasi?” tanya Andi.

Secara otomatis, menurut Andi, Bapepam-LK akan melebur kalau sudah ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, UU OJK masih terbentur dengan keinginan DPR, yang hing-ga kini masih deadlock. “Fungsi OJK adalah mengatur sebuah protokol untuk menangani krisis,” jelas Anggota DPR RI dari Daerah Pe-milihan Sulawesi Selatan III ini.

Meskipun begitu, saat ini ada kesepaka-tan dengan lembaga-lembaga terkait, dalam penanganan krisis. Kesepakatan itu melibat-kan Bank Indonesia (BI), Bapepam-LK, Ke-menterian Keuangan (Kemenkeu), dan Ditjen Pengelolaan Utang (DJPU) “Ada beberapa fraksi yang masih harus mengkaji persoalan ini,” tutup Andi.p

Wacana Pemisahan Bapepam-LK Kontraproduktif

Kemal Azis Stamboel

Yan Herizal

Andi Rahmat

Jakarta, Suara Keadilan - Ko-misi XI DPR kembali meng-gelar rapat internal untuk pengambilan kesimpulan ter-kait kasus Citibank. Komisi yang membidangi perbankan ini merekomendasikan sanksi yang berat untuk Citibank.

”Kalau saya membaca suasana batin teman-teman, arahnya ingin Citibank diberi sanksi maksimum,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Surah-man Hidayat kepada warta-wan sebelum rapat internal di gedung DPR, Senayan, Jakarta,

Kamis (7/4/2011).Menurut politisi senior

PKS ini, Citibank telah nyata-nyata melanggar SOP dalam memberikan pelayanan kepa-da nasabahnya. Namun kesim-pulan Komisi XI hanya bersifat rekomendasi yang akan disam-paikan kepada pihak terkait yakni Kepolisian dan Bank In-donesia (BI).

”Soal sanksinya itu kita serahkan ke pihak terkait. Ka-lau soal Irzen Octa itu kan ra-nah pidana, biar diurus polisi. Kalau soal perbankan, biar BI

yang memutusnya, tapi kami ingin Citibank da-pat sanksi yang maksimum,” te-rangnya.

Hasil re-komendasi nanti-nya akan dikirim-kan ke kepolisian, BI dan Citibank. Komisi XI pun akan melakukan pemantauan ter-hadap proses pe-nindakan kepada Citibank.p

Komisi XI DPR akan Rekomendasikan Sanksi Maksimum untuk Citibank

Surahman Hidayat

Edisi APRiL 2011

Kata pepatah, gambar berbicara lebih dari seribu kata. Melalui gambar orang bisa menangkap makna dan pesan yang lebih nyata daripada dituliskan dengan untaian kata. Saat ini teknik penyampaian pesan melalui gambar (mati) terus ber-kembang, khususnya dunia Fotografi.

Teknologi digital fotografi di satu sisi membuat orang semakin mampu men-gungkap pesan terdalam sebuah peris-tiwa lewat gambar atau foto, sementara di sisi lain bila tidak diilmui, maka teknologi digital fotografi seringkali hanya mem-buat orang senang menghabiskan jepre-tan demi jepretan tanpa jelas pesan yang mau disampaikan lewat foto-fotonya.

edisi kali ini, Redaksi mengajak pem-baca untuk berbagi tentang dasar-dasar fotografi dan tips memilih kamera.

Apa Itu Fotografi ?Fotografi berasal dari bahasa Latin;

photos yang berarti cahaya/ sinar dan graphein yang berarti tulisan, gambar atau disain bentuk. Jadi secara luas, foto-grafi bermakna menulis atau menggam-bar dengan menggunakan cahaya.

Perlengkapan Perangkat KameraLensa

Lensa adalah alat yang terdiri dari be-berapa cermin yang berfungsi mengubah benda menjadi bayangan, terbalik dan nyata. Lensa terletak di depan kamera. Ada beberapa jenis lensa. Lensa normal, lensa lebar (wide) dan lensa panjang atau biasa disebut dengan lensa tele.

Selain itu ada pula yang disebut seba-gai Lensa Mata Ikan, dengan permukaan cembung dan sangat lebar, serta Lensa Zoom yang terkenal karena kepintaran-nya merubah titik fokus serta populer ka-rena kepraktisannya.

FilmFilm adalah media untuk merekam

gambar yang terdiri dari lempengan tipis dengan emulsi yang peka cahaya.

Kartu Memori (Memory Card) Penyimpan data sebagai pengganti

Film (kamera-kamera terkini biasanya su-dah menggunakan sensor digital sebagai penyimpan data/memori)

FilterPenyaring dalam bentuk kaca yang

tembus cahaya yang mempunyai keteba-lan rata . Filter biasanya dipasang di ujung depan lensa. Dipakai untuk menghasilkan efek-efek tertentu.

Ada juga Filter UV yang sifatnya netral, karena tidak mengubah warna atas obyek. Selain berfungsi untuk menyaring cahaya UV , sering pula digunakan untuk melin-dungi kamera dari goresan dan debu.

Tripod/ MonopodDiperlukan untuk pemotretan deng-

an teknik pengambilan gambar secara lambat. Tujuannya adalah untuk men-ghindari goyangan kamera jika dipegang dengan tangan (handheld). Secara umum kecepatan minimal handhel adalah 1/fo-cal.

Sementara Monopod, mirip tripod, namun berkaki satu. Lebih mudah di-bawa, dan hanya dapat menghilangkan goyangan vertikal saja.

Flash/blitz/lampu kilatMerupakan alat yang berfungsi mem-

berikan cahaya buatan, untuk menerang-ai obyek dalam kondisi gelap atau minim cahaya.

Berbagai Macam KameraSaat ini kamera dapat dikelompokkan

menjadi kamera analog dan kamera di-gital. Kamera analog mengambil gambar dari cahaya yang ditangkap lensa, kemu-dian menyimpan hasilnya pada negative film. Pada kamera digital terdapat sensor penangkap gambar CCD (Charged Coup-led Device) dan CMOS (Complementary Metal Oxide) lebih dari jutaan pixel (pictu-re element). Sensor tersebut adalah suatu

chip yang terletak tepat dibelakang lensa. Semakin banyak jumlah pixel pada sen-sor, maka gambar yang dihasilkan akan semakin detail.

Kamera PocketKamera pocket disebut juga kamera

saku, karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa kemana-mana serta sang-at praktis, karena setting-ya sudah oto-matis diatur kamera. Pengguna tinggal bidik dan jepret (point and shoot). Namun demikian pada saat ini kamera pocket te-lah cukup berkembang dengan berbagai macam fasilitas seperti lensa zoom.

Kamera SLRKamera SLR (Single Lens Reflex atau

Cermin Lensa Tunggal), disebut SLR ka-rena cara kerja kamera ini karena pembi-dikannya dipantulkan melalui prisma dan cermin lalu diteruskan pada lensa utama sehingga tidak terjadi efek paralax (per-bedaan bidikan dan hasil gambar yang ditangkap kamera) seperti yang terjadi pada kamera jenis range finder.

Dengan kamera jenis ini, fotografer harus menentukan kecepatan shutter speed (Kecepatan rana), aperture (bukaan diafragma) serta fokus, maka disini fo-tografer adalah si penentu kualitas foto, apakah jadi kabur atau justru lebih indah dari aslinya. Dengan kamera SLR sang fo-tografer dapat berkreasi sebebas-bebas-nya dengan membuat efek-efek tertentu

dengan cara membuat kombinasi yang berbeda antara shutter speed dan aper-ture, selain itu kamera SLR sangat banyak asesorisnya seperti berbagai jenis lensa, filter dan lain-lain.

Kamera Range FinderDisebut demikian karena pembidikan-

nya secara langsung tanpa melalui lensa utama (sama dengan kamera pocket) be-berapa fasilitasnya mirip dengan kamera SLR. Kamera jenis ini sekarang sudah tidak populer lagi.

Kamera Medium FormatKamera ini cara kerjanya mirip deng-

an SLR namun dengan ukuran film yang digunakan lebih besar yaitu 120 mm. Dengan ukuran film tersebut maka pem-besaran yang dihasilkan akan lebih baik dari pada menggunakan film 35 mm. Kamera ini biasanya digunakan pada pe-motretan Still Life (benda tidak bergerak), model, ataupun untuk keperluan keper-luan bisnis seperti iklan dan majalah yang membutuhkan hasil gambar yang besar.

Kamera Large FormatBiasa disebut juga View Kamera, ka-

mera jenis ini menggunakan film yang le-bih besar, yaitu ukuran 4x5 inci atau 8x10 inci. Jika menginginkan hasil cetak ukuran yang sangat besar dengan kualitas yang sangat bagus, biasanya menggunakan kamera ini. Kamera ini biasanya hanya digunakan untuk pemotretan yang lebih khusus seperti foto udara dan foto arsitek-tur dari jarak dekat tanpa menimbulkan distorsi (minimal).

Kamera Instan atau populer sebagai Ka-mera Polaroid

Kelebihan dari kamera ini adalah ke-cepatannya dalam menghasilkan gam-bar. Dengan kamera ini kita tidak perlu repot-repot melakukan proses cuci cetak film, sebab, beberapa detik setelah selesai pengambilan gambar, maka hasilnya akan langsung jadi. Namun disamping kelebi-han yang dimiliki, kamera inipun memiliki kekurangan. Karena Film yang digunakan adalah film instan, yang tentunya tidak memiliki klise, maka hasil pemotretan ti-dak memungkinkan untuk dicetak ulang.

Disarikan dari berbagai sumber (salah satunya Harthfay BiNusian)

Tips Fotografi

Tips

Syukur Atas Rahmat Allah SWT 13 Tahun PKS Bekerja Untuk IndoneSIA

LUThfI hASAn IShAAqPresiden dPP PKS

M. AnIS MATTASekjen dPP PKS / Wakil Ketua dPR

MUSTAfA KAMALKetua fraksi PKS dPR-RI/

Bidang Kebijakan Publik dPP PKS

Ahad 17 April 2011, Pk 08.00 wib - Selesai

hadiri acara puncak milad pks ke-13di stadion gelora bung karno