EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU

Efektivitas Implementasi Kebijakan Sistem Manajemen Mutupada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

:: Dudung Sumahdumin

7Jurnal Ilmu Administrasi Volume VII No. 1 Maret 2010

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN MUTUPADA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

(Studi Kasus Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III pada Badan Pendidikandan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat)

Dudung SumahduminBadan Diklat Daerah (Bandiklatda) Propinsi Jawa Barat

Email: sumahdumin@gmailcom

Effectiveness of Quality Management System Policy in Education and Leadership Training(A case study on the implementation of Leadership Training Level III at the West Java Board of Education

and Training)

AbstractThe West Java Regional Board of Education and Training (Badiklatda) is responsible to improve the quality of continuous

operation of its education and training programs. Despite Badiklatda’s policy in adopting ISO 9001:2000 since 2004, it has notshown any significant quality improvement yet in its education and training programs.

The objective of this study is to identify, hence to comprehend constraints that may obstruct accelerated quality developmentof Diklkat’s programs as reflected by the poor learning process and disproportionate transfer of knowledge. The other objectiveis to create models using the seven criterias of Baldrige National Quality Program. Diklat’s model based on quality targetbecomes significantly strategic.

Keywords: model manajemen mutu (TQM), kepemimpinan (leadership), dan manajemen perubahan (change management).

A. LATAR BELAKANGBeberapa hal penting yang berkembang pada

dekade perubahan saat ini, khususnya dalam duniapendidikan adalah isu mewujudkan kualitaspendidikan yang setara dengan negara-negara lain.Kemampuan potensi bangsa untuk kesiapan bersaingdidalam memperbaiki kualitas pendidikan ini masihterkendala oleh adanya sikap resistensi sebagianmasyarakat dari tuntutan perubahan LingkunganStrategis. Contoh konkrit yang kini mengemukaadalah masih belum sepenuhnya disepakati tentangUN (Ujian Nasional), Sertifikasi Guru dan Dosen yangmasih berbasis portofolio, BHP (Badan HukumPendidikan). Bahkan dalam percaturan global,tantangan terhadap kebijakan China-Asean Free Tradedan Outsourcing dalam melibatkan tenaga terampiltelah memperoleh ‘perlawanan’ dari potensi pasartenaga kerja domestik.

Penelitian ini dilakukan diantaranya karenaterdorong oleh keinginan untuk melakukanperubahan didalam manajemen mutu suatuPendidikan dan Pelatihan Aparatur sebagai sisipenting dari program pemberdayaan aparatur yangmerupakan substansi dari Reformasi Birokrasi.Adapun latar belakang mengapa isu perbaikan mutupenyelenggaraan Pendidikan dan PelatihanAparatur ini menjadi prioritas adalah keprihatinanpada kinerja instansi Pemerintah (Daerah), yaituseputar pelayanan publik yang masih belummencapai tingkat kepuasan konsumen.

Pertama, Standar Pelayanan Minimal (SPM) yangpada umumnya telah mulai ditetapkan oleh setiap

instansi publik seyogyanya disikapi sebagai ukurankinerja dan harus dipenuhi serta sebagai bentukkompetisi dalam layanan publik antar mitra kerjayang memiliki fungsi yang sama pada setiap Daerah(Provinsi, Kabupaten/Kota); kenyataannya “kega-galan memenuhi SPM menunjukkan ketidak-mampuan birokrasi pelayanan dalam memenuhistandar pelayanan yang diharapkan. Dalammendorong proses perubahan, permasalahan yangsering muncul dalam penggunaan SPM adalahukuran kuantitas dan kualitas SPM yang seringkaliproblematic”(Dwiyanto, 2006:400-401).

Kedua, Implementasi Otonomi Daerah sebagaikebijakan memberdayakan potensi lokal memerlukanperhatian yang proporsional dari pimpinan Daerah,mengingat pendewasaan otonomi daerahmerupakan satu diantara agenda reformasi birokrasiyang menjanjikan perubahan ke arah yang lebihmemberikan peluang Daerah dalam meraih kemajuandan kesejahteraan masyarakat Daerah. Perkem-bangan Otonomi Daerah selama ini belummemperlihatkan kemajuan yang berarti, bantuanberupa subsidi Perimbangan Keuangan dari Pusatmasih mendominasi Penerimaan Daerah, mengingatPendapatan Asli Daerah yang masih jauh tertinggalhampir disemua Kabupaten/Kota dan Provinsi.Masalah kualitas (mutu) aparatur juga telahmelatarbelakangi prestasi yang kurangmenggembirakan ini.

Ketiga, Provinsi Jawa Barat adalah sebagai Daerahyang termasuk memiliki potensi domestik yangmampu berperan sebagai center of excellence,



8 Jurnal Ilmu Administrasi Volume VII No. 1 Maret 2010

mengingat banyaknya Perguruan Tinggi danUniversitas yang berskala Nasional di Provinsi ini,dan menurut logika murni Daerah ini mampumeningkatkan mutu sumber daya manusianya, tidakterkecuali sumberdaya aparatur pemerintahan diDaerah.

Badiklatda sebagai salah satu OrganisasiPerangkat Daerah (OPD) telah terakreditasi olehLembaga Administrasi Negara untuk menyeleng-garakan Diklat Jabatan dan juga telah menerapkansasaran manajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2000sejak tahun 2004 dan bahkan telah memperolehresertifikasi oleh Indah Karya Register CertificationServices (IK rcs) Nomor 3704012 pada tanggal 7Januari 2009.

Studi awal menunjukkan bahwa pencapaiansasaran mutu manajemen Badiklatda masih belumoptimal, dan kajian empirik memperlihatkan bahwaekspektasi peserta Diklatpim untuk memperoleh mutulayanan yang memuaskan belum mampu merekaperoleh, mengingat standar sasaran mutu manajemenyang progresif dan berkelanjutan belum ditetapkansebagai komitrmen terhadap jaminan mutu (qualityassurance) dalam penyampaian layanan jasapendidikan dan pelatihan.

Kesenjangan yang terjadi dalam implementasisasaran mutu manajemen ISO 9001:2000 diBadiklatda dapat diakibatkan dari beragam hal,karena itu solusi yang ditawarkan yang semulaberbasis kinerja setiap unit kerja dipadukan dengan7(tujuh) kriteria pendidikan dari model BaldrigeNational Quality program. Dengan menggabungkanprinsip-prinsip yang terdapat di dalam modelBaldrige kedalam sasaran mutu manajemen Diklatyang masih berbasis ISO 9001:2000 diharapkan tidakhanya target keluaran yang ditentukan sebagairujukan bagi para pelaksana teknis, tetapi juga jugatarget kualitas inputs dan proses juga harusditetapkan, sehingga kualitas inputs yang berstandardan diproses dengan tahapan serta ketegasan waktu(time frame),penggunaan material dengan jumlah yangditetapkan secara lugas dapat diharapkanmenghasilkan outputs yang memiliki mutu yangstandar pula.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dilingkungan Pemerintah Daerah merupakan subsistem dari sistem Pendidikan Nasional, dampaklogisnya adalah keharusan bagi setiap kegiatanPendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS untukmerujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun2003.

Mengenai masalah-masalah yang dapat diidentifikasi sebagai fokus kajian dalam peneitian iniadalah berhubungan dengan peningkatan sasaranmanajemen mutu Badiklatda Provinsi Jawa Barat,khususnya keefektifan Implementasi Kebijakan sistemmanajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2000 sebagaiempirical framework dengan kemungkinanpeningkatan mutu penyelenggaraan Diklatpim

ditinjaun dari tujuh kriteria pendidikan versi Baldrigesebagai conceptual framework.

Dari penelusuran terhadap kondisipenyelenggaraan Diklatpim ini, peneliti mencobamerumuskan masalahnya sebagai berikut:“Bagaimana tingkat efektifitas implementasisasaran mutu Diklat berbasis ISO 9001:2000dengan kontekstual pelaksanaan DiklatKepemimpinan selama ini?”. Kemudian pertanyaanpenelitiannya adalah sebagai berikut:1. Apakah kriteria pendidikan dari model Baldrige

National Quality Program 2009-2010 secara implisitterangkum dalam sasaran manajemen mutuDiklat berdasarkan ISO 9001:2000 di lingkunganBadiklatda Provinsi Jawa Barat;

2. Seberapa efektif hasil implementasi sistemmanajemen mutu Badiklatda berdasarkan ISO9001:2000 telah mencapai kesesuaian dalampelaksanaan sasaran mutu manajemen Diklatpim.

B. LANDASAN TEORITIS1. Manajemen Sumber daya Manusia (Human

Resources Management)Aspek dari manajemen sumberdaya manusia

sangat kompleks, meliputi dari proses merekrutpegawai sampai dengan bagaimana membangunkomitmen seluruh pegawai untuk mencapai kinerjaterbaik dari suatu organisasi. Mengingat manajemensumberdaya manusia merupakan suatu”…process ofacquiring, training, appraising, and compensatingemployees, and attending to their employment relations,health, and safety issues” (Dessler and Huat, 2006: 4).

Berikutnya, manajemen sumberdaya manusia jugadipahami sebagai manajemen orang-orang karenakepentingan dan martabat dari manusia sebaiknyatidak diabaikan untuk kepentingan kemanfaatan ataukegunaannya, seperti diungkapkan oleh WilliamB.Werther di dalam Human Resources and PersonnelManagement (1993:28) bahwa “…Human Resourcesmanagement is the management of people. The importanceand dignity of human beings should not be ignored for thesake of expediency. Only through careful attention to theneeds of employees do succesful organizations grow andprosper”. Suatu hal yang menarik dari grand theorytentang Human Resources Management sebagaikonsepsi yang bersifat universal, adalah di tataranimplementasi yang memang akan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik yang berlaku,semisal budaya, etika, perilaku, dan jenis organisasiserta core competency dari organisasi yangbersangkutan. Dengan demikian dalam kasuspenyelenggaraan Diklat oleh Badiklatda juga harusmemperhatikan faktor-faktor non teknis yangmungkin dapat memengaruhi proses peningkatansasaran mutu penyelenggaraan Diklat itu sendiri.Seperti dikatakan oleh Bohlander dan Snell dalamManaging Human Resources (2004:646) bahwa”…international HRM differs from domestic HRM in




several ways. In the first place, it necessary places a greateremphasis on functions and activities such as relocation,orientation, and translation services to help employees adaptto a new and different environment outside their owncountry“.

2. Training and DevelopmentSebagai derivatif dari teori manajemen

sumberdaya manusia yang menjadi rujukan di dalampembahasan materi disertasi ini yaitu mengenaipentingnya pelatihan dan pengembangan bagiaparatur pemerintahan sebagai suatu proses yangdinamis serta membutuhkan perbaikan sasaranmutunya secara progresif dan berkelanjutan.Beberapa pengertian yang melandasi pentingnyatraining and development ini dikemukakan oleh banyakpakar di antaranya dari Bohlander dan Snell (2004:232) bahwa: pelatihan (training) memainkan peransentral dalam pemeliharaan dan peningkatankompetensi pegawai bahkan merupakan bagian intidari implementasi suatu strategi organisasi, atau lebihjelasnya mereka mengatakan “…training plays a centralrole in nurturing and strengthening these competencies,and in this way has become part of backbone of strategyimplementation”. Sedangkan menurut Werther andDavis menyatakan bahwa peran pelatihan memilikikontribusi terhadap pengembangan (development)karir seseorang di masa depannya atau lebih ditekankan untuk menolong individu bertanggung-jawab pada masa depannya dari pada posisipekerjaannya saat ini, atau tegasya dikatakan:

“training helps employees do their present jobs, thebenefits of training may extend throughout a person’s entirecareer and may help develop that person for futureresponsibilities. Development, on the other hand, helps theindividual handle future responsibilities, with less emphasison present job duties” (Werther and Davis, 1993: 306).

3. Konsepsi Kriteria PendidikanUntuk menentukan standar kriteria di dalam

penelitian yang memadai bagi kualitas penyeleng-garaan Diklat Kepemimpinan, kiranya kerangka kerjadari Baldrige National Quality Program untuk 2009-2010 Education Criteria for Performance Excellence(www.baldrige.nist.gov) dapat diajukan sebagaikonsep untuk mencapai keunggulan kinerja di dalambidang pendidikan yaitu melalui penetapanpersyaratan kriteria pendidikan yang terpatri padatujuh katagori meliputi sebagai berikut:a. Kepemimpinan.b. Rencana strategis.c. Fokus pada pelanggan.d. Pengukuran, analisis dan manajemen

pengetahuan.e. Fokus pada kekuatan pekerja.f. Manajemen proses.g. Hasil yang dicapai.

Penetapan konsepsi dari Baldrige National QualityProgram untuk 2009-2010 ini sebagai rujukan sangatselaras dengan filosofi dari Deming untuk ISO 9001:2000, tentang mutu”…karena di dalamnya ada tekananyang kuat terhadap aspek-aspek mutu yang non-proseduralseperti kepemimpinan, manajemen sumberdaya manusia,yang mencakup moral dan etika staf, serta kepuasanpelanggan”.

Penekanan pada aspek mutu ini sangat relevandengan tujuan yang ditetapkan oleh Badiklatda didalam memangku kebijakan mutu yang di syaratkandi dalam ISO 9001:2000, sehingga layak pula bilabeberapa kriteria pendidikan versi Baldrige diterapkan oleh pimpinan Badiklatda untuk dijadikankomplemen dalam memperkuat komitmen sasaranmutunya. Berikut ini digambarkan delapan PrinsipManajemen Mutu menurut Sistem Manajemen MutuISO 9001:2000 yang peneliti kemukakan padaGambar 1.

Gambar 1: Sistem manajemen mutu versi ISO 9001:2000

1. Kepemimpinan

2. Pelibatan Karyawan

3. Hubungan saling

menguntungkan dengan Pemasok

4. Pengambilan

Keputusan berdasarfakta

6. Pendekatan Sistem5. Fokus padaPelanggan 7. Pendekatan Proses

8. PerbaikanBerlanjut




Kemudian Gambar 2 digambarkan peranan 7kriteria pendidikan menurut Baldrige National QualityProgram dengan tujuan memperoleh keunggulankinerja dari penyelenggaraan suatu layanan jasapendidikan. Walaupun menurut referensi laindikemukakan bahwa sebenarnya model ini lebihsesuai diterapkan pada pengukuran kinerja duniaindustri manufaktur yang lebih mudah mengukuroutputnya daripada kalangan industri jasa layanandengan output yang intangible.

C. METODEKajian yang dilakukan di dalam penelitian

kebijakan sasaran manajemen mutu ini adalahtentang peningkatan mutu penyelenggaraanDiklatpim pada Badiklatda Provinsi Jawa Baratsebagai pemegang akreditasi penyelenggaraan Diklatini. Kualitas yang akan diteliti adalah seberapa jauhsasaran mutu yang telah dicapai dan masihmungkinkah Badiklatda menerapkan 7 (tujuh) kriteriapendidikan yang merupakan konsepsi EducationCriteria for Performance Excellence dari Baldrige NationalQuality Program yang secara umum memiliki prinsipyang hampir sama dengan ISO 9001:2000.

Model kebijakan peningkatan mutupenyelenggaraan Diklatpim Tingkat III yang telahberbasis standar ISO 9001:2000 memungkinkanuntuk ditingkatkan mengingat selama menerapkansasaran manajemen mutu dalam beberapa tahunsebelumnya menunjukkan Badiklatda Provinsi JawaBarat mampu mempertahankan sertifikat ISO

2. Strategic Planning

1. Leadership

3. Customer Focus

5. Work forceFocus

7. Result

6. ProcessManagement

Organizational Profile:Environment, Relationship, and Challenges

4. Measurement, Analysis, andKnowledge Management

Gambar 2: Hubungan pengaruh antar kriteria pendidikan versi Baldrige.

9001:2000, dan secara formal telah di resertifikasi padabulan Januari 2009.

1. Pendekatan PenelitianMelalui pendekatan kualitatif, masalah-masalah

yang berhubungan dengan komitmen,kepemimpinan, budaya kerja, nilai dan etikapelayanan sebagai upaya merealisasikan suatuKebijakan yang berhubungan dengan realitaskemanusiaa (humance) dari konsumen sebagaibeneficiaries atas pelaksanaan pendidikan danpelatihan akan dapat dikenali dan dipahami secararelatif utuh. Sebagaimana diungkapkan oleh Basrowidan Suwandi ( 2008: 22) bahwa “pendekatan kualitatifjustru akan dapat mengungkap realitas dan perilakumanusia serta penelitian kualitatif antara lain dapatmenyentuh mengenai bidang ilmu sosial, sosiologi,pendidikan, antropologi, humaniora, bahkan sekarang telahmerambah pada ekonomi dan kesehatan”. Kemudianditinjau dari status permasalahan yang diamatiadalah relatif tidak berubah, sebagaimana yangditegaskan Sugiyono (2008:283) bahwa “masalah yangakan dipecahkan melalui penelitian ini telah jelas, spesifik,dan dianggap tidak berubah”.

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis,karenanya penelitian kualitatif yang dilakukanbermaksud menjaring data dan informasi dariberagam kalangan informan, seperti para pesertaDiklatpim Tingkat III, penyelenggara , parawidyaiswara, serta unsur pimpinan dilingkunganBadiklatda yaitu kepala Badiklatda, Sekretaris danpara Kepala Bidang khususnya mengenai tingkat




komitmen, perhatian (attention) dan kemampuanmelaksanakan sasaran mutu di dalam pelaksanaanDiklatpim.

2. Teknik Pengumpulan DataTeknik pengumpulan data dilakukan dengan

observasi, wawancara dan analisis dokumen;pemilihan ketiga teknik ini sebagaimana ditegaskanoleh Marshall & Rossman (2006:54) dalam Furqondan Emilia (2009: 34) teknik pengumpulan data harusrelevan dengan pertanyaan penelitiannya. Karenaitulah peneliti memberi keleluasaan pada informanuntuk mengisi open questionnaire yang lebih bersifattidak membatasi pendapat dan persepsi dari parainforman terhadap substansi yang dipertanyakan.Dilakukan pula “informan triangulation” yang bisameningkatkan reliabilitas suatu permaknaanterhadap persoalan dari dimensi posisi peraninforman yang berbeda yaitu pihak peserta Diklat(konsumen), pejabat struktural (provider) dankalangan widyaiswara (fasilitator); walaupundisadari akan terjadi semacam perbedaan persepsi,tetapi peran peneliti dengan status sebagai dosen/widyaiswara, sebagai mantan Kepala Badiklatda danpernah sebagai peserta Diklatpim III/II/I setidaknyaakan mampu menempatkan obyektivitas yang dapatdipertanggungjawabkan. Sebagai-mana dikatakanoleh Pierce (2005:55) dalam Furqon & Emilia bahwametode penelitian sangat penting karena “is wheremeaning is made”; semakin sensitif seorang penelititerhadap suatu hal, semakin baik pula laporanpenelitian yang dihasilkan.

3. Lokasi PenelitianStudi kasus ini dilakukan di Badiklatda Provinsi

Jawa Barat sebagai penyelenggara DiklatKepemimpinan Tingkat III untuk empat angkatansebagai ‘social setting’ yang dilaksanakan tahun 2009.Kemudian dua angkatan berikutnya yang berlokasidi luar Badiklatda sebagai pembanding.

4. Kerangka Pikir PenelitianUntuk menjelaskan secara lebih rinci alur

pemikiran peneliti mengenai kebijakan sasaranpeningkatan manajemen mutu penyelenggaraanDiklatpim Tingkat III , kiranya dapat disimak darikerangka penelitiannya, berikut ini dengan bagannyaseperti yang dijelaskan dalam Gambar 3.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS1. Kriteria Pendidikan: Kepemimpinan

Mengenai kemungkinan implementasi ke tujuhkriteria pendidikan versi Baldrige National QualityProgram, khususnya menyangkut kriteriakepemimpinan (leadership) dapat dicermati dari sikapstaf yang ditampilkan oleh para pejabat strukturaleselon III dan IV (13 orang). Substansi peran utamakepemimpinan yang diteliti adalah meliputi enamkomponen yaitu: a) Sosialisasi visi, b) Kemampuankolaborasi, c) Pengembangan budaya organisasi, d)Nilai-nilai organisasi yang ditawarkan, e) Inovasiyang perlu dibangun, dan f) Penilaian dalamkomunikasi internal.

Mutu KinerjaDiklat

belum optimal

Kebijakanpeningkatanmanajemen

mutuberbasis

ISO 9001-2000

Kebijakan

Pusat tentangDiklatpim

KebijakanDaerah tentang

Diklat

1. Leadership2. Strategic Planning

3. Customer Focus4. Measurement Analysis Knowledge Management

5. Workforce Focus

6. Process Management

7. Result

7 Kriteria

Perubahan

Proses Perubahan

Teori MSDMTeori Kebijakan PublikTeori Kepemimpinan

Teori Manajemen Perubahan

OptimalisasiMutu

LulusanDiklatpim

ModelDiklatberbasis

ISO 9000:2000dan

Baldridge(alternatif

modelDiklat)

Area Penelitian

EvaluasiImplementasiModel DiklatAlternatif

Feedback

Gambar 3: Kerangka Pikir Penelitian




Kualifikasi sikap staf terhadap kriteriakepemimpinan Badiklatda ditinjau dari keenamkomponen tersebut adalah sebagai berikut:a. Sosialisasi visi kelembagaan oleh unsur

pimpinan, dinyatakan oleh sebagian besarinforman (55%) dengan skala kurang intensifdilakukan sehingga tingkat pemahaman stafterhadap visi, misi dan program ikutannya belumdipahami secara utuh dan merata oleh seluruhstaf.

b. Kemampuan kolaborasi, dinyatakan olehsebagian informan (50%) masih kurang intensifdilakukan, terutama untuk melakukan networkingdengan instansi pengirim peserta Diklat, misalnyatidak diterbitkannya dokumen MOU tentangkesediaan untuk kerjasama.

c. Budaya organisasi yang ditawarkan, olehsebagian informan (50%) menyarankanpentingnya ‘kebersamaan’, hal ini muncul karenamasih dirasakan terdapat gap komunikasi antarapimpinan puncak dengan staf.

d. Nilai-nilai yang diharapkan oleh sebagianinforman (45%) adalah ‘disiplin’. Konsep disiplinmenurut staf adalah adanya kehadiran pimpinanyang lebih sering berada di lingkungan kerjanya.Selebihnya informan menyatakan perlunya‘moralitas’ dan ‘mutu layanan’.

e. Inovasi yang perlu dibangun menurut harapanstaf dari pimpinan adalah perlunya dikembang-kan upaya untuk memperbaiki mutu pelayanan.

f. Komunikasi internal, menurut persepsi staf adalahperlunya pemanfaatan sarana ICT secara optimaluntuk kepentingan komunikasi di lingkunganinternal.

Dari ungkapan para informan yang terdiri daripara pejabat struktural Badiklatda tersebut, tampakbahwa kriteria kepemimpinan yang diharapkan olehjajaran staf adalah sosok yang memiliki karakter yang“dapat menciptakan situasi kondusif dan mampumemberikan contoh konkrit dalam membangunkeharmonisan antara unsur pimpinan dan staf”.Inilah salah satu contoh pengaruh budaya lokaldalam kepemimpinan.

2. Perencanaan Strategis (Strategic Planning)Seberapa jauh rencana strategis telah memberikan

kejelasan bagi rencana aksi (actions plan) dalam kurunwaktu jangka menengah, dapat dikenali daripenelitian terhadap komponen rencana aksi yangditeliti yaitu: a) Kesiapan aparatur dalammenegaskan kompetensinya, b) Kesiapan Badiklatdadalam menghadapi era persaingan, c)Pengembangan materi pembelajaran bebasisperubahan, d) Dukungan terhadap ‘visi’ Daerah, e)Peningkatan kualitas SDM Badiklatda, f) Rencanaaksi masing-masing unit kerja di Badiklatda.

Hasil yang diperoleh dari informan yang berasaldari para pejabat struktural adalah sebagai berikut:a. Untuk komponen ‘Penentuan standar kompetensi

yang terukur’ hampir seluruh informan (90%)menyatakan indikator kompetensi secara terukurbelum ditetapkan, dan perlu dipertim-bangkannyatenaga kependidikan yang berasal dari LPTK.

b. Mengenai kesiapan Badiklatda untukmenghadapi persaingan, skala pendapat dariinforman (90%) menyatakan ‘siap bersaing’dengan alasan bahwa kondisi mutu sarana danprasarana yang terus diperbaiki serta alasanBadiklatda telah menerapkan ISO 9001:2000.

c. Komponen pengembangan materi pembelajaranditanggapi oleh informan (36%) sebagai sudahsaatnya ditinjau kembali (disesuaikan) denganberorientasi pada kebutuhan yang lebih aktualdiperlukan di tataran operasional; dan selebihnyainforman menyatakan perlu bermitra denganPerguruan Tinggi, bermitra dengan LAN, danrevitalisasi widyaiswara.

d. Tanggapan terhadap komponen ‘dukunganterhadap visi Daerah’ , telah ditanggapi olehinforman dengan beragam pendapat, diantaranya60% menyatakan perlunya kerjasama dengankelembagaan Diklat negara-negara ASEAN,selebihnya informan memandang perlu studibanding, dan perlu penyiapan kualitas SDMterlebih dahulu.

e. Inovasi yang perlu dibangun menurut harapanstaf dari pimpinan adalah perluinya dikem-bangkan upaya untuk memperbaiki mutupelayanan.

f. Komunikasi internal, menurut persepsi staf adalahperlunya pemanfaatan sarana ICT secara optimaluntuk kepentingan komunikasi di lingkunganinternal.

Dari ungkapan para informan yang terdiri daripara pejabat struktural Badiklatda tersebut, tampakbahwa kriteria kepemimpinan yang diharapkan olehjajaran staf adalah sosok yang memiliki karakter yang“dapat menciptakan situasi kondusif dan mampumemberikan contoh konkrit dalam membangunkeharmonisan antara unsur pimpinan dan staf”.Inilah salah satu contoh pengaruh budaya lokaldalam kepemimpinan.

3. Fokus pada pelanggan (Customers focus)Materi wawancara dan open questionnaire yang

dikemukakan atau dinyatakan dalam kriteriapendidikan ‘fokus pada pelanggan’ meliputikomponen mutu layanan-layanan yang tersediaseperti sarana pembelajaran, SDM Penyelenggara,Media Pembelajaran,serta dukungan kualitaspersyaratan peserta Diklat. Rangkuman hasilpenelitian tentang implementasi kriteria pendidikan‘fokus pada pelanggan ‘yang dijaring dari open




BaikCukup BaikKurang BaikBurukn.a / blanko

SaranaPembelajaran

3%17%62%

-18%

100%

SDMPenyelenggara

7%34%45%

-14%

100%

MediaPembelajaran

3%20%59%

-18%

100%

SyaratPeserta Diklat

3%17%62%

-18%

100%

KomponenMutu

Tabel 1. Proporsi Komponen Fokus pada Pelanggan

questionnaire terhadap 29 informan yang dipilih secaraacak dari 4 angkatan diperoleh skala pendapat yangada pada Tabel 1.

Dari data tersebut diatas secara umum diketahuibahwa komponen yang mendukung layanan untukmemberikan perhatian pada pelanggan masih beradapada skala kurang baik, artinya Badiklatda masihmemberikan pelayanan yang belum optimal. Hal inisebenarnya dapat diperbaiki melalui ketanggapan(responsiveness) pihak manajer Diklat dan stafBadiklatda untuk menindaklanjuti hasil evaluasiPeserta pada setiap pasca proses pembelajarandengan bentuk konkrit.

4. Ukuran, analisis, dan manajemen pengetahuanHasil penelitian tentang sikap informan terhadap

kriteria pendidikan ‘pengukuran, analisis danmanajemen pengetahuan’ melalui komponenpentingnya pengukuran kinerja, pentingnyamanajemen informasi serta pentingnya kaji ulang(review) kualifikasi lulusan peserta Diklatpim. Secaraberturut-turut hasil penelitian terhadap 34 informanmenunjukkan fenomena sebagai berikut:a. Tanggapan informan yang terdiri dari para

peserta Diklat terhadap pentingnya pengukurankinerja ternyata berbeda dengan tanggapaninforman kalangan penyelenggara Diklat.Informan kalangan peserta Diklat sangatmeyakinkan karena 88% menyatakan ‘setuju’untuk dilakukan pengukuran kinerja secarakonkrit dan 12% sisanya informan menyatakan‘sangat setuju’ dilakukannya pengukuran kinerja.

b. Tanggapan informan terhadap komponenkualitas manajemen informasi di Badiklatdaditunjukan oleh 68% informan menyatakan‘kurang’ profesional dan 6% informanmenyatakan manajemen informasi sudah ‘baik’.Sementara itu 24% informan tidak memberikanpendapatnya.

c. Mengenai pentingnya kaji ulang terhadap paralulusan Diklat, penelitian menunjukkan bahwa79% informan menyatakan ‘setuju’ atau siapmenghadapi ujian ulang secara lisan di sampingujian komprehensif secara tertulis. Bahkan 18%informan menyatakan sangat setuju dilakukanreview kelulusannya melalui ujian ulang secaralisan. Sisanya 3% informan tidak memberikanpendapatnya.

Rangkuman pendapat informan dari kalanganpeserta Diklatpim dapat mengindikasikan bahwakesiapan sikap dan emosi untuk bersaing secara sehatdi dalam kerangka memperbaiki manajemen mutupenyelenggaraan Diklatpim telah terbangun.Sedangkan bila dibandingkan dengan pihakpenyelenggara Diklat di dalam konteks komentarpada komponen yang serupa, hasilnya adalahsebaliknya, para pejabat struktural di Badiklatdakurang siap untuk dilakukan pengukuran kinerjanyasecara konkrit. Peneliti cenderung menilai bahwapenempatan staf di Badiklatda belum sepenuhnyaberbasis kompetensi.

5. Fokus pada kekuatan pekerja/pegawaiHasil penelitian mengenai fokus pada kekuatan

pekerja/pegawai terhadap 30 informan menunjuk-kan fenomena komunitas sebagai berikut:a. Pada komponen kekuatan pekerja dinyatakan

oleh sebagian informan (50%) bahwa skalakemampuannya sebatas ‘cukup baik’, dan 33%informan menyatakan kekuatan pekerja ‘kurangbaik’. Sedangkan informan sisanya (17%)menyatakan ‘baik’.

b. Tanggapan informan terhadap kemampuanwidyaiswara menunjuk-kan fenomena 43% ‘baik,dan 7% menyatakan ‘baik sekali’. Sedangkan 30%informan menyatakan sebatas ‘cukup baik’ dan13% informan menyatakan widyaiswara masih‘kurang baik’. Sementara itu 7% informan tidakmemberikan pandangannya.

Dari beragam pendapat atau tanggapan terhadapfokus tidaknya Badiklatda pada kemampuan tenagakerja/pegawai di lingkungan internal, nampaknyabanyak hal menarik yang disampaikan oleh informan.Pada umumnya ungkapan informan menyatakankemampuan pihak penyelenggara sebagai penentukualitas layanan dalam mewujudkan kelancaranpelaksanaan Diklatpim Tingkat adalah sebatas‘cukup’. Masalah modul, media pembelajaran,sarana akomodasi, ketepatan jadwal pembelajaranserta kualitas Widyaiswara pada Diklatpim TingkatIII, dinilai oleh peserta sebagai belum memilikikemampuan merata dalam mengampu mataDiklatnya.




100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0Angk IKab

Angk IIKab

Angk IProv

Angk IIIKab

92% 100% 67% 84%

8%

33%

16%

Lulus Predikat Baik

Lulus Predikat Baik Sekali

Lulus Predikat Memuaskan

Gambar 4: Proporsi Kelulusan Peserta Diklatpim III yang dilaksanakan diBadiklatda Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

6. Manajemen proses (process management )Untuk memperoleh jawaban dari informan

tentang manajemen proses yang meliputi sistem kerja,antisipasi terhadap ketidakpastian dan proses kerja.Keterangan yang diberikan oleh 33 informan yangdiminta pendapatnya, mereka memberikan jawabansebagai berikut:a. Untuk komponen proses kerja, terdapat 6%

informan menyatakan dengan skala ‘baik’, 42%informan menyatakan ‘cukup’ sedangkan 52%informan menyatakan ‘kurang’ baik.

b. Komponen antisipasi menghadapi ketidak-pastian, dinyatakan oleh 9% informan bahwapotensi SDM Badiklatda telah ‘siap’ untukmenghadapinya, kemudian 49% informanmenyatakan telah ‘cukup siap’ sedangkan 36%informan menyatakan masih ‘kurang siap’, dan6% informan tidak memberikan pendapatnya.

c. Dalam proses layanan akomodasi pihak informanyang menyatakan ‘baik sekali’ sebanyak 6% , dan49% informan menyatakan ‘baik’, kemudian 42%informan menyatakan pendapatnya ‘cukup’ baiksedangkan yang menyatakan ‘kurang’ hanya 3%informan.

d. Untuk komponen manajemen proses logistik, telahdinyatakan ‘baik’ oleh 36% informan , dan 40%informan menyatakan ‘cukup baik’, dan 15%informan menyatakan masih ‘kurang baik’.Sedangkan informan yang tidak berpendapatmencapai 9% informan.

7. Hasil-hasil ( results)Hasil rekaman pendapat dari 33 informan

mengenai 4 (empat) aspek hasil peningkatan

manajemen mutu meliputi: proses pembelajaran,peningkatan mutu pelayanan, hasil kemampuantenaga kerja di Badiklatda dan kinerja kepemimpinandi Badiklatda, adalah sebagai berikut:a. Dari komponen manajemen proses pembelajaran,

18% informan menyata-kan pendapatnya denganskala ‘baik sekali’, dan 30% informan menyatakanpendapatnya dengan skala ‘baik’, kemudian 46%informan menyatakan ‘cukup baik’. Hanya 3%Informan yang menyatakan skala pendapatnyadengan ‘kurang baik’. Sedangkan 3% informanlainnya tidak memberikan pendapat.

b. Komponen pengembangan proses mutu layanan,pihak informan yang menyatakan ‘baik’ adalah21%, dan 33% informan menyatakanpendapatnya dengan ‘cukup baik’. Sebanyak 40%informan menyatakan pendapatnya dengan skala‘kurang baik’. Hanya 6% informan yang tidakmenyatakan pendapatnya.

c. Untuk komponen kemampuan SDM Badiklatda,40% informan menyatakan ‘baik’, dan 30%informan menyatakan dengan skala ‘cukup’, serta18% informan menyatakan dengan skala‘kurang’. Sedangkan 9% informan tidakmemberikan pendapat tanpa alasan yang jelas.

d. Untuk komponen dampak kepemimpinan daripimpinan senior di Badiklatda dinyatakan oleh24% informan bahwa kepemimpinan diBadiklatda telah ‘baik’, kemudian 61% informanmenyatakan pendapatnya pada skala ‘cukupbaik’, 3% informan menyatakan dengan skala‘kurang baik’. Sedangkan 9% informan tidakmemberi pendapatnya dengan alasan yang tidakdiketahui.




Secara kumulatif pendapat/pandangan parainforman di dalam pencapaian hasil pelaksanaantujuh kriteria pendidikan versi Baldrige dan secaraimplisit terdapat pada proses pelayanan jasapendidikan dan pelatihan Kepemimpinan, dapatdinyatakan sebagai ‘cukup baik’. Dengan demikianpada umumnya implementasi kebijakan peningkatanmanajemen mutu di Badiklatda belum mencapaibatas optimal.

Lebih lanjut data tentang skala pendapat ‘cukupbaik’ ini dapat dikonfirmasi dengan hasil akhirnyaberupa kualifikasi keluaran Diklat untuk empatangkatan tahun 2009 yang ditunjukan pada setiapangkatan Diklatpim Tingkat III, pencapaian prestasikelulusannya sangat fluktuatif atau tidak mengalamiperbaikan mutu lulusan yang proporsional danprogresif, hal ini dapat dilihat pada grafik. (Gambar4: Proporsi kelulusan Diklatpim Tk.III).

Untuk memvalidasi hasil penelitian, dilakukanpula triangulasi, yaitu mencoba menggunakan modelVensim dan analisis SWOT; model vensim digunakanuntuk mengetahui tingkat prioritas masing-masingkriteria pendidikan versi Baldrige dalampenyelenggaran pendidikan. Analisis SWOTdilakukan untuk memperbandingkan faktor-faktoryang berperan memengaruhi manajemen mutukinerja penyelenggaraan Diklatpim dilingkunganBadiklatda.

Tabel 2 menampilkan tingkat prioritas dari kriteriapendidikan menurut versi Baldrige yangmenunjukkan bahwa kriteria pendidikan yangmenentukan keunggulan kinerja adalah berturut-turut: kepemimpinan, fokus pada pekerja, manajemenproses, pengukuran analisis dan manajemenpengetahuan serta perencanaan strategis. Untuk lebihjelasnya tingkat prioritas ditentukan oleh jumlah loopsyang muncul dalam interaksi tujuh kriteriapendidikan sebagai suatu total sistem.

Dari Tabel 2 memperlihatkan bahwa kriteria‘kepemimpinan’ menduduki posisi palingmenentukan dalam upaya peningkatan manajemenmutu layanan jasa pendidikan; berikutnya adalahkriteria ‘fokus pada pekerja’, kemudian kriteria‘manajemen proses’, dan ‘pengukuran,analisis danmanajemen pengetahuan. Di dalam tabel ternyataperencanaan strategis menduduki urutan terakhir.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1. Badiklatda Provinsi Jawa Barat adalah Lembaga

yang telah memperoleh Sertifikat Akreditasi dariLembaga Administrasi Negara RI tanggal 15Januari 2004 No. 18/I/13/14/2004 yaitu sebagaiPenyelenggara Pendidikan dan Pelatihan untukDiklat Struktural dan Diklat teknis fungsioal/substantif. Hampir bersamaan dengan perolehanstatus sebagai lembaga terakreditasi, Badiklatdamemperoleh pula sertifikat SMM ISO 9001:2000pada tanggal 13 Januari 2004 dari PT.Indah KaryaRegister Certification Service bernomor sertifikat3704012 dengan Kebijakan mutu “Seluruh jajaranBadiklatda Provinsi Jawa Barat secara profesionalbertekad meningkatkan Mutu Pelayanan”.Adanya kebijakan pimpinan Badiklatda ProvinsiJawa Barat untuk memperpanjang penerapan ISO9001:2000/SNI 19 - 9001:2000 sampai akhirDesember 2011 adalah menggambarkankehendak atau keinginan pimpinan Badiklatdauntuk kesediaan melakukan perbaikan sasaranmutu manajemen Diklatpim.

2. Penelitian terhadap kebijakan implementasisistem manajemen mutu yang dirintis sejak tahun2004 melalui implementasi ISO 9001:2000menunjukkan bahwa sasaran mana-jemen mutupenyelenggaraan Diklat belum efektif dilaksanakan atau upaya peningkatan sasaranmanajemen mutu Diklat selama ini belum optimaldi dalam perkembangannya. Hal ini sebagaimanadijelaskan oleh para informan yang menyatakansejak bulan Desember 2008 sampai saat ini(Desember 2009) belum dilakukan kegiatanassesment oleh surveilance dari Pihak IKRCS ( IndahKarya Register Certification Service) maupunpertemuan review lain yang dilaksanakan secaraperiodik oleh pimpinan senior Badiklatda. Hal initelah berpengaruh pada kualitas penyelenggaraanDiklatpim Tingkat III untuk empat angkatan yangdiselenggarakan sepanjang tahun 2009.

3. Tentang Kemungkinan dilakukannyaImplementasi kriteria pendidikan untuk mencapaikeunggulan kinerja (Education Criteria forPerformance Excellence) versi Baldrige National

1. Leadership

2. Strategic planning

3. Measurement, analysis, knowledge managemet

4. Workforce focus

5. Process management

6. Results/customers focus

1

5

4

2

3

0

1 4

9

1 1

1 2

1 2

0

Education Criteria for Performance Excellence Loop number Criteria’s ranking

Tabel 2. Loop number pada setiap kriteria pendidikan.




Quality Program di dalam setiap penyeleng-garaan Diklatpim Tingkat III oleh BadiklatdaProvinsi Jawa Barat belum dapat dilaksanakan,mengingat belum seluruh potensi SDM memilikikomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan,hal ini terungkap dalam wawancara/jawabandari open questionnaire oleh hampir seluruh pesertaDiklatpim Tingkat III maupun para Widyaiswarapada Badiklatda Provinsi Jawa Barat yangumumnya menyatakan ‘belum siap’ atau ‘belumsaatnya’.

4. Kriteria pendidikan ‘Kepemimpinan’ (leadership)merupakan komponen yang memerlukanperhatian serius untuk membawa Badiklatdamenjadi Lembaga terbaik diantara Badiklatdaseluruh Provinsi di Indonesia sebagai refleksiupaya merealisasikan visi Jawa Barat yaitu sebagai“Provinsi termaju di Indonesia tahun 2010”.Namun di dalam penelitian, sebagiandiungkapkan oleh informan bahwa gayakepemimpinan di lingkungan birokrasiBadiklatda masih kuat dipengaruhi kultur,prosedur dan struktur kebijakan yang hierarkhisserta lebih menonjolkan pencitraan di dalampenegakkan kewibawaannya, sehingga kerapmengabaikan aspek komunikasi yang efektifantara atasan dan bawahan sebagai bagian dariera perubahan/pembaharuan serta masih belummemberi apresiasi yang memadai pada inovasibaru (misalnya kerjasama dengan Lembaga Diklatnegara-negara ASEAN, kerjasama denganPerguruan Tinggi untuk outsourcing tenagapengajar, penugasan belajar pegawai ke luarnegeri dsb).

5. Kriteria pendidikan tentang ‘PerencanaanStrategis’ (Strategic Planning) yang berisikanindikasi program dan kegiatan untuk jangka limatahunan belum dipahami secara utuh olehseluruh potensi Badiklatda Provinsi Jawa Baratmengingat belum dilaksanakannya sosialisasiyang efektif melibatkan seluruh pegawai/pekerjadi lingkungan Badiklatda. Ketidak jelasanpemahaman terhadap substansi Rencara Strategisini mengakibatkan ketidak jelasan sasaran mutuyang harus ditetapkan.

6. Kriteria pendidikan ‘fokus pada pelanggan’(customers focus) terutama perlakuan terhadappelanggan dari kalangan peserta DiklatpimTingkat III, menurut hasil penelitian menunjukkankinerja yang belum konsisten dengan Kebijakanmutu ISO 9001:2000 yaitu: ‘seluruh jajaranBadiklatda Provinsi Jawa Barat secara profesionalbertekad meningkatkan Mutu Pelayanan’. Hal inidiperkuat oleh komentar dan kritik serta saran daripara peserta Diklat yang menyoroti dan

mempertanyakan tentang kualitas Widyaiswara,kualitas media pembelajaran, sarana danprasarana Diklat, fasilitas penerangan listrik diruang kelas, referensi di perpustakaan,laboratorium kom-puter, sampai pelayanan kelasdan pemanfaatan fasilitas ICT/website.

7. Kriteria pendidikan ‘pengukuran, analisis danmanajemen pengetahuan’ (measurement, analysisand knowledge management) belum dapatditerapkan sepenuhnya di lingkungan BadiklatdaProvinsi Jawa Barat, karena sasaran mutu setiaptahun yang semula ditetapkan melalui SMM ISO9001:2000 mengalami ‘kemacetan’ (stagnation) didalam pelaksanaannya. Badiklatda sebagaiLembaga Pendidikan dan Pelatihan Aparaturseyogianya lebih berorientasi pada pendekatannormatif dan akademis dan tidak seharusnyaselalu berpihak pada pendekatan birokratis yangkaku. Pengukuran kinerja dengan indikator yangkonkrit (terukur), juga forum review/kaji ulangpada penentuan kompetensi lulusan DiklatpimTingkat III serta manajemen penyelenggaraanDiklatpim Tingkat III yang berbasis kompetensidan teknologi informasi seharusnya dapatdilaksanakan secara optimal, karena sebagianhardware-nya telah tersedia.

8. Kriteria ‘fokus pada pekerja/pegawai’ (workforcefocus) yang memberi perlakuan secaraproporsional terhadap potensi SDM internalBadiklatda belum memperoleh dukunganKebijakan secara legal, baik di dalam dokumenRencana Strategis maupun di dalam RencanaKerja (Renja) tahunan. Kebijakan berupapemberian kesempatan (akses) SDM untukmengembangkan karir, seperti melalui programstudi lanjutan dan meningkatkan keterampilanmasih bersifat insidental dan dilakukan olehsebagian pegawai secara mandiri, karena merekamerasa bahwa melanjutkan studi merupakankebutuhan individual, jadi belum terstruktursebagai kebutuhan lembaga yang tertuang padakebijakan strategis dari lembaga.

9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kriteriapendidikan ‘manajemen proses’ (processmanagement) penyelenggaraan Diklatpim TingkatIII belum sepenuhnya mencapai tingkat yangmemuaskan para pelanggan (peserta Diklat).Informan berpendapat bahwa konsepsi kepuasanadalah hal yang relatif karena akan tergantungdari persepsi pribadi dari masing-masing pesertayang bersandar pada pengalamannya. Itulahsebabnya para informan ini mencobamembandingkan proses pelayanan saat mengikutiDiklatpim Tingkat IV atau saat mengikuti Diklatdi lembaga Diklat lain yang lebih representatif.




Proses kerja yang masih konvensional semisalketersediaan media pembelajaran, sarana danprasarana Diklat, komponen akomodasi,lingkungan pembelajaran, dan team kerja yangbelum sepenuhnya melakukan perubahan danpembaharuan di dalam pelaksanaan tugasnyaternyata telah dikeluhkan sebagian para pesertaDiklat dan pemangku kepentingan lain(widyaiswara dan users).

10. Kriteria hasil yang dicapai (results) adalahmerupakan kumulasi dari berfungsinya secaraoptimal implementasi keenam kriteria pendidikanlainnya menurut Baldrige National Quality Programmaupun berdasarkan sasaran mutu ISO 9001:2000di dalam menyelenggarakan Diklatpim .

REFERENSIAbidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta : Tim

Penerbit Yayasan Pancur Siwah.Akdon. 2006. Strategic Management for Educational

Management / Manajemen Strategikuntuk Manajemen Pendidikan. Bandung : Penerbit.

Alfabeta.Antonio, Muhammad Syafii. 2009. Muhammad SAW The

Super Leader Super Manager. Jakarta: ProLM Centre &Tazkia Publishing.

Azis, Abdul Wahab. 2008. Anatomi Organisasi danKepemimpinan Pendidikan: telaah terhadap Organisasidan Pengelolaan Organisasi Pendidikan. Bandung:Alfabeta dan UPI

Blanchard, Ken and McBride, Margaret. 2008. The 4th secretof the One Minute Manager. New York: Harper CollinsPublishers.

Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif: Komunkasi,Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta :Prenada Media Group.

Cohen, S. Dan. 2005. The Heart of Change Field Guide.Boston,Massachusetts: Harvard Business School Press.

Covey, Stephen M.R. and Merril, Rebecca R. 2006. TheSpeed of Trust : The One Thing that Changes Everything.New York: Free Press.

Crawford, Megan et.al. 2005. Leadership and Teams inEducational Management. Jakarta: PT GramediaWidiasarana Indonesia.

Danim, Sudarwan. 2002a. Menjadi Peneliti Kualitatif:Rancangan, Metodologi, Presentasi, dan Publikasi HasilPenelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula BidangIlmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora. Bandung:CV. Pustaka Setia.

______. 2002b. Inovasi Pendidikan Dalam upaya peningkatanProfesionalisme Tenaga Kependidikan. Bandung:Pustaka Setia.

Darling-Hammond, Linda and Bransford, John. 2005.Preparing Teachers for a Changing World: What TeachersShould Learn and be Able to Do. San Francisco: Jossey–Bass

Darling-Hammond et.al. 1999. A License to Teach: RaisingStandard for Teaching. San Francisco: Jossey-BassPublishers.

Dessler, Gary and Chwee Huat, Tan. 2006. HumanResources Management: An Asian Perspective. Singapore: Prentice Hall.

Donmoyer, Robert, Imber, Michael, and Scheurich, JamesJoseph. 1995. The Knowledge Base in EducationalAdministration. New York: The State University of NewYork Press.

Drucker, Peter F. 2006. The Effective Executive: the DefinitiveGuide to Getting the Rights Thing Done. New York:Harper Collins Publishers.

Dunn, H. William. 2004. Public Policy Analysis: AnIntroductio. New Jersey: Prentice Hall.

Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good GovernanceMelalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: JICA dan GadjahMada University Press.

Eddie, Davies. 2005. The Training Manager’s a Handbook.Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

Heller, Robert. 2000. Bill Gates Genius of the SoftwareRevolution and Master of the Information Age. New York:Dorling Kindersley.

Inch, Edward. S., Warnick, Barbara and Enderas, Danielle.2006. Critical Thinking and Communication: the Use ofReason in Argument. Boston: Pearson.

Jones, Charles. 1984. An Introduction to the Study of PublicPolicy. Monterey California: Brooks/Cole PublishingCompany.

Kasali, Rhenald. 2005. Change! Jakarta: PT GramediaPustaka Umum.

Kolind, Lars. 2006. The Second Cycle: Winning the WarAgainst Bureaucracy. NewJersey: Wharton SchoolPublishing.

Marshall, Stepani (ed.). 2007 . Strategic Leadership of Changein Higher Education: What’s New? NewYork : Routledge.

Moleong, Lexy J. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung: PT. Remaja Rosda-karya.

Neuschel, Robert. 2005. The Servant Leader. Illinois:Kelogg School of Management.

Ninnes, Peter and Hellsten, Meeri. 2005. InternationalizingHigher Education Critical

Exploration of Pedagogy and Policy. The Netherlands:Springer.

Rae, Leslie. 2005a. Using Presentations in Training andDevelopment. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

______. 2005b. Using People Skill in Training and Development.Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

______. 2005c. Using Evaluation in Training and Develoment.Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

______. 2005d. Using Activities in Training and Development.Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

______. 2005e. Using Training Aids in Training andDevelopment: a Practical Guide for Trainers and Presenters.Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

______. 2005f. Effective Planning. Jakarta: PT. Bhuana IlmuPopuler.

Saha, Hanief G. 2008. Manajemen Penjaminan MutuPerguruan Tinggi Di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.

Sallis, Edward. 2007. Total Quality Management in Education.Jogyakarta: IRCISoD.

Satori, Djam’an. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung: Alfabet

Shirley, Fletcher. 2005. Competence-Based Evaluation.Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

Soyomukti, Nurani. 2008. Pendidikan Beprespektif Globalisasi.Jogyakarta: Arr-Ruzz.




Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep,Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju OrganisasiSekolah Efektif. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Syaodih, Nana. 2006. Metode Penelitian Pendidikan.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan: PendekatanKuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. 2007. Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensidan Praktiknya. Jakarta: Bumi Aksara.

Thorne, Kaye. 2005. Coaching for Change. Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer.

Tovey, Michael D. and Uren, Mary-Anne L. 2006. ManagingPerformance Improvement. Australia: Pearson PrenticeHall.

Wee Keng Neo, Lynda. 2004. Jump Start Authentic Problem-Based Learning. Singapore: Prentice Hall.

Wibowo. 2007. Manajemen Perubahan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Willborn, Walter and Cheng, Edwin. 1994. GlobalManagement of Quality Assurance System. New York:McGraw-Hill, Inc.

Zuhrawaty. 2003. Prosiding Seminar Nasional:Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. Jogyakarta:UAD Press.

______. 2007a. Ilmu dan Aplikasi Pendidikan. Bandung:Pedagogiana Press.

______. 2007b. Rujukan Filsafat, Teori, dan Praksis IlmuPendidikan. Bandung: Universitas PendidikanIndonesia Press.

______. 2009. Panduan dan Kiat Sukses Menjadi Auditor ISO9001 (Sistem Manajemen Mutu). Jakarta: Med Press.

DokumenLembaga Administrasi Negara. 2001. Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara No.540/XIII/10/6/2001tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan danPelatihan Kepemimpinan Tingkat III.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2008. Peraturan GubernurJawa Barat No. 54 Tahun 2008 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi JawaBarat tahun 2008-2013.

Bapedda Jawa Barat. 2008. Peraturan Gubernur Jawa BaratNo. 33 tahun 2008 tentang Rencana Kerja PemerintahDaerah ( RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2009.

Badiklatda Provinsi Jawa Barat. 2009. Rencana Aksi 2009:Menyiapkan Aparatur Profesional dalam MendukungReformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah ProvinsiJawa Barat.

______. 2006. ,Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional.

Documents

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU