EFEKTIVITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAH DALAM

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

(Studi Pada Kantor Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan

memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

YESI NUR AGUSTINA

NPM 216.01.09.1.030

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

MALANG

2020

ABSTRAK

Yesi Nur Agustina, NPM 21601091030, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Islam Malang,”Efektivitas Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan

Administrasi Kependudukan (Studi Pada Kantor Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”.

Dosen Pembimbing 1: Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M.Si, Dosen Pembimbing 2: Drs. Roni Pindahanto

Widodo, M.Si

Pada pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang

demikian luas oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangga daerah sendiri, termasuk

didalamnya adalah adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Adapun

fenomena tentang kinerja aparatur pemerintah yang terjadi di Kantor Kecamatan Balong

Kabupaten Ponorogo dalam pelayanan administrasi kependudukan yaitu masih ada pegawai yang

kurang tanggap dan kurang merespon masyarakat serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

Rumusan masalah : apa saja pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada

masyarakat di Kantor Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? Bagaimana efektivitas aparatur

pemerintah dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Kantor Kecamatan Balong

Kabupaten Ponorogo? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah

dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Kantor Kecamatan Balong Kabupaten

Ponorogo? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan

menggunakan teori pendekatan efektivitas dari Hari Lubis dan Martani Huseini (1987:55). Hasil

penelitian yaitu masih kurang efektif kinerja pegawainya serta masih rendahnya sumber daya

aparatur juga sarana dan prasarana.

Kata kunci :Efektivitas,Kinerja Aparatur, Administrasi Kependudukan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang yang pada hakekatnya tidak terlepas dari

berbagai bentuk fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam pembangunan. Titik sentral dari

pembangunan adalah pemberdayaan sumber daya manusia termasuk tenaga kerja, baik secara

sasaran (obyek pembangunan) maupun sebagai pelaku (subyek pembangunan), maka dengan

demikian pembangunan tenaga kerja merupakan salah satu aspek penting dari pembangunan

nasional. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pengembangan sumber

daya manusia serta kepercayaan pada diri sendiri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan

upaya yang sifatnya menyeluruh di semua sektor daerah dan ditunjukkan pada perluasan

lapangan kerja, pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan, serta

perlindungan tenaga kerja.

Pada pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberi kewenangan

yang demikian luas oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri,

termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Namun

berbagai isu yang muncul dikalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh

masyarakat terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat

umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri.

Berhubungan dengan hal tersebut Sondang P. Siagian (2001:24) menjelaskan bahwa

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang

secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan

yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya

sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran maka artinya

semakin tinggi efektivitasnya.

Dengan adanya efektivitas kerja yang baik diharapkan mampu untuk dapat menjamin

percepatan, kelancaran, pelayanan terhadap masyarakat secara baik dan tepat. Tujuan utama

dari perkembangan pelayanan administrasi melalui efektivitas kinerja aparatur sipil negara

adalah bagaimana upaya suatu instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan

tepat bagi masyarakat, khususnya aparatur pemerintah agar lebih handal, professional, efektif

dan efisien serta tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta bagaimana

menyikapi dinamika proses perubahan lingkungan yang strategis yang bermutu dan

mempunyai nilai positif dalam memberikan pelayanan yang baik bagi peningkatan pelayanan.

Salah satu organisasi birokrasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah

kecamatan. Kecamatan merupakan bagian dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung

dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan harus pula

diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sebagai salah satu organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang

penuh dinamika, kecamatan mengalami banyak masalah sebagai organisasi administratif.

Masalah yang telah dihadapi juga lebih banyak bersifat manajerial dibandingkan dengan

masalah yang bersifat politik. Masalah tersebut berkaitan erat engan banyaknya jumlah

penduduk yang dilayani dan juga banyaknya desa/kelurahan bawahan. Demikian halnya dalam

penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah di wilayah

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dalam berbagai sektor pelayanan terutama kebutuhan

dasar masyarakat masih belum optimal.

Adapun fenomena tentang kinerja aparatur pemerintah yang terjadi di Kantor

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dalam pelayanan administrasi kependudukan yaitu

masih ada pegawai yang kurang tanggap dan kurang merespon masyarakat dalam memberikan

pelayanan serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Dengan demikian akan

menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara saat melakukan observasi sebelum penelitian yaitu

dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Balong Kabupaten

Ponorogo pada saat jam kerja pegawai yang dibutuhkan masih ada yang di kantin atau yang

pergi keluar sehingga ketika ada masyarakat yang membutuhkan harus menunggu lama.

(Wawancara 18-10-2019).

Terbatasnya jumlah pegawai dalam pelayanan administrasi kependudukan sehingga

proses pelayanan menjadi lambat. (Wawancara 18-10-2019).

Dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, para pegawai sudah

menguasai dalam mengoperasikan computer. Hal ini membuktikan bahwa aparatur kecamatan

tidak gagap teknologi (gaptek). (Wawancara 21-10-2019).

Masih rendahnya sikap disiplin pada pegawai terhadap pekerjaannya sehingga

mengakibatkan adanya ketidaksesuaian kinerja pegawai dengan pekerjaan dan tugasnya.

(Wawancara 21-10-2019).

Akan tetapi yang terjadi di Kantor Kecamatan Balong tidak hanya kurang tanggapnya

pegawai, yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana akan

menyebabkan proses pelayanan kurang efektif serta tidak memuaskan bagi masyarakat

pemohon.

Dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Balong masih

adanya pegawai yang menunda-nunda pekerjaan seperti surat-surat keterangan atau surat

pengantar yang lambat selesai sehingga menyita waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena

terbatasnya jumlah komputer dan printer (Wawancara 18-10-2019).

Masih belum tersedianya tata cara dan persyaratan tentang proses pelayanan

administrasi. Padahal itu sangat penting sekali bagi masyarakat pemohon yang belum tahu

persayaratannya. (Wawancara 21-10-2019).

Banyak masyarakat yang belum paham tentang pelayanan apa saja yang ada di Kantor

Kecamatan ini, sehingga mereka banyak yang salah tempat. (Wawancara 18-10-2019).

Masih terlihat adanya masyarakat yang akan mengurus KTP, KK, dan juga Akta

Kelahiran datangnya ke Kantor Kecamatana. Hal ini terlihat masyarakat belum sepenuhnya

tahu dengan perubahan pelayanan disini. (Wawancara 21-10-2019).

Masyarakat juga sering salah tempat dalam mengajukan permohonan pelayanan

administrasi kependudukan hal ini bisa jadi dikeranakan tidak ada petunjuk ataupun bukti fisik

tentang jenis pelayanan. (Wawancara 21-10-2019

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang telah disebutkan diatas, penulis tertarik

untuk mengkaji secara mendalam terkait “Efektivitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam

Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Pada Kantor Kecamatan Balong

Kabupaten Ponorogo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat

disimpulkan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apa jenis pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat di

Kantor Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana efektivitas kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan administrasi

kependudukan pada Kantor Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan

administrasi kependudukan pada Kantor Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan diatas maka peneliti dapat

menyimpulkan tujuan dari penelitian ini, diantaranya :

1. Untuk mendeskripsikan pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada

masyarakat di Kantor Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mendeskripsikan efektivitas kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan

administrasi kependudukan pada Kantor Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah dalam

pelayanan administrasi kependudukan pada Kantor Kecamatan Balong Kabupaten

Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian manfaat dari penelitian ini sebagai tindak lanjut dari apa yang

dirumuskan dalam tujuan penelitian. Adapun manfaat penelitian tersebut yaitu :

1. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah, diaharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu informasi

agar mengetahui efektivitas kinerja aparatur dalam pelayanan administrasi

kependudukan di Kantor Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

2) Bagi Kecamatan, untuk mendapatkan data yang valid dan menjadi bahan acuan atau

indikator untuk pencapaian dimasa yang akan datang.

3) Bagi masyarakat, dengan hasil penelitian tentang efektivitas kinerja aparatur dalam

pelayanan administrasi kependudukan, masyarakat dapat mengetahui seberapa efektif

para aparatur dalam melaksanakan tugasnya di Kantor Kecamatan Balong Kabupaten

Ponorogo.

2. Manfaat Akademis

1) Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, dapat digunakan sebagai salah satu

referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan “Efektivitas Kinerja Aparatur

Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan”. Selain itu sebagai salah satu sumber

penambahan ilmu pengetahuan mahasiswa terkait dengan efektivitas kinerja aparatur.

2) Bagi Penulis, untuk mengetahui deskripsi mengenai Efektivitas Kinerja Aparatur

Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan

Balong.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pemohon pelayanan antara lain:

surat keterangan pindah tempat, surat keterangan tidak mampu, surat ijin menikah,

surat rekomendasi pernyataan ahli waris, surat rekomendasi pendaftaran TNI/POLRI.

2. Efektivitas kinerja aparatur dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kantor

Kecamatan Balong berdasarkan pendekatan proses (process approach) sebagai berikut

:

- Efisiensi dalam pelayanan sudah cukup efesien akan tetapi masih perlu peningkatan

kembali.

- Daya tanggap pegawai pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan

Balong masih sangat kurang sekali.

- Aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Balong mempunyai semangat kerja yang

tinggi dan kelompok kerja yang mempunyai dedikasi tinggi serta loyalitas yg sangat

loyal dalam pelayanan publik.

- Hubungan antara pimpinan di Kantor Kecamatan Balong sudah cukup baik.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Apartur Dalam Pelayanan Administrasi

Kependudukan

- Sarana dan prasarana di Kantor Kecamatan Balong masih belum terpenuhinya

fasilitas bagi pemohon pelayanan dan belum tersedianya fasilitas penunjang dalam

proses pelayanan.

- Jumlah sumber daya aparatur yang masih kurang serta pendidikan pegawainya

yang rata-rata masih lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

B. Saran

Dari penelitian yang sudah dilakukan, saran yang bisa penulis sampaikan adalah:

1. Menambahkan sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan pelayanan kepada

masyarakat.

2. Pengawasan terhadap aparatur yang ada di kantor kecamatan agar tidak meninggalkan

kantor pada saat jam kerja.

3. Mengadakan pembinaan maupun pelatihan kepada para staff atau pegawai pelayanan

administrasi.

Sedangkan saran yang bisa penulis berikan kepada penelitian selanjutnya, yaitu

diharapkan untuk mengupas tentang kualitas kinerja aparatur yang ada di kantor

kecamatan baik dari camat maupun pegawai-pegawai yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro).

Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Sondang P. Siagian, 2001, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Bumi Aksara, Jakarta.

Anwar Prabu Mangkunegara. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya,

Sedarmayanti. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen

Pegawai Negri Sipil. Bandung: PT. Refika Aditama

Gie,The Liang .1998. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: Gunung Agung

Herdiansyah, Haris. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba

Humanika.

Sugiyono.(2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Bandung : Alfabeta.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang

Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.

DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

SKRIPSI

Jamilah, Lailina. 2019. Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Lowokwaru Kota Malang). Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.

Ahmad, Faizurah. 2014. Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin,

JURNAL

Andra, Ahmad. 2017. Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik di

Kantor Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. eJournal Ilmu

Pemerintahan.

Saputra, Rio Anugrah. 2014. Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan Dalam Pelayanan Publik

di Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota. eJournal Ilmu Administrasi Negara.

Kadarisman, Muhammad. 2019. Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan

Admistrasi di Kota Depok. Jurnal Ilmu Administrasi.

Indrawati, Heni. 2017. Efektivitas Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Kepada

Masyarakat Di Desa Tanggulangin. Jurnal Kultur Demokrasi.