EFEKTIFITAS PENERAPAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DI INDONESIA

Implementation Effectivity of Public Private Partnership in Indonesia

Dwi Rahma Ramadani Aulia (144060006130)1

1Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan 15222, Indonesia

dwirra@gmail.com

Makalah Diserahkan 23 Februari 2015

Abstrak

Public Private Partnership (PPP) belakangan ini menjadi isu penting dalam

pengembangan infrastruktur di Indonesia. Namun masih adanya kendala menyebabkan

kurang maksimalnya penerapan PPP ini di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah

mengetahui apakah penerapan PPP di Indonesia sudah efektif juga mengetahui kendala apa

saja yang ada sehingga dapat dicari solusinya. Metodologi yang dipakai penulis adalah

studi literatur dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPP

masih kurang efektif dilihat dari peringkat Global Competitiveness Report 2014-2015 dalam

pilar infrastruktur dimana Indonesia menduduki peringkat ke-56 dari 144 negara yang ada.

Hal ini berarti bahwa daya saing infrastruktur di Indonesia masih jauh dari

memuaskan.Kendala utama dalam penerapan PPP di Indonesia yaitu: kurang matangnya

persiapan proyek sehingga penawaran tidak dapat direspon dengan baik oleh pasar,faktor

pembebasan lahan yang berlarut-larut, ketidakmampuan investor untuk menggalang

pendanaan sehingga tidak tercapai financial closure, dan risiko proyek yang dianggap

terlalu tinggi untuk dipikul swasta. Rekomendasi yang diberikan adalah pemebentukan PPP

unit yang dapat berkontribusi terhadap keberhasilan Public Private Partnership jika mereka

mampu memenuhi fungsi spesifik yang dirancang untuk memperbaiki kegagalan pemerintah.

Kata Kunci : Kerjasama, Pemerintah, Swasta, Infrastruktur, Pengembangan

1

Abstract

Public Private Partnership (PPP) has recently become an important issue in the

infrastructure development in Indonesia. The purpose of this study was to determine whether

the application of PPP in Indonesia has been effective also knowing what obstacles exist that

can be addressed. The methodology used is the study of literature from various sources. The

results showed that the application of PPP is still less effective which can be seen from the

Global Competitiveness Report 2014-2015 where in the infrastructure pillar Indonesia was

ranked 56th out of 144 countries that exist. This means that the competitiveness of

infrastructure in Indonesia is still far from satisfying. Some of the of PPP Implementation in

Indonesia, are: lack of project preparation so that offers can not be responded well by the

market, land acquisition factor, the inability of investors to raise funding thus not achieved

financial closure and project risks are considered too high to bear by private agency.

Recommendation is to establish PPP units that can contribute to the success of the Public

Private Partnership if they are able to fulfill specific functions that are designed to improve

the government's failure.

Keywords : public, private, partnership, infrastructure, development

JEL Classification : L32, L33

2

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur

memainkan peranan yang amat penting

bagi kemajuan suatu bangsa. Semakin

majunya perekonomian suatu negara,

kebutuhan akan pemenuhan pembangunan

infrastuktur akan semakin mendesak.

Begitupun halnya dengan Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup

konsisten telah menyebabkan tingkat

kebutuhan infrastruktur meningkat.

Menurut data yang didapat penulis dari

berbagai sumber, kebutuhan investasi

senilai Rp1.430 triliun yang diperkirakan

dibutuhkan antara tahun 2010-2014 telah

tumbuh menjadi Rp5.452 triliun dalam

draf Rancana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Jumlah yang cukup fantastis mengingat

nilai belanja APBNP 2015 hanya sebesar

Rp.1.984,1 triliun. Secara kasat mata dapat

kita lihat bahwa alokasi pendanaan

infrastruktur tidak mungkin dapat

tercukupi kalau pemerintah hanya

mengandalkan APBN atau APBD.

Disinilah kebutuhan akan adanya kerja

sama pemerintah swasta atau Public

Private Partnership (PPP) bisa dibilang

cukup mendesak untuk terus digalakkan.

Penerapan PPP di Indonesia

sebenarnya bukanlah hal baru. Sejak tahun

2005 pemerintah Indonesia telah

mendeklarasikan komitmen untuk

mendorong pembangunan infrastruktur

dengan menggunakan skema PPP.

Komitmen ini dideklarasikan dalam

pelaksanaan Infrastructure Summit 2005.

Namun, meskipun telah cukup lama

dijalankan, ternyata masih adanya celah

yang perlu dibenahi dalam penerapannya

di Indonesia. Kesenjangan kepentingan

merupakan salah satu masalah utama

dalam penerapan skema PPP. Pada saat

yang bersamaan, pemerintah dan swasta

dituntut untuk mampu bahu-membahu

mengatasi tantangan yang muncul akibat

adanya perbedaan kepentingan ini. Disaat

pemerintah/sektor publik berusaha

meminimalisasi keseluruhan biaya dan

memastikan pelayanannya bermutu tinggi,

sektor swasta, dengan sifat alaminya tentu

berupaya untuk memaksimalkan

keuntungan.

Berdasarkan latar belakang yang

telah dipaparkan diatas maka rumusan

masalah dari penelitian ini adalah :

1. Sudah efektifkah penerapan skema

Public Private Partnership (PPP)

di Indonesia?

2. Apa saja kendala penerapan PPP di

Indonesia?

Tujuan dari penelitian yang

dituangkan dalam makalah ini adalah

menemukan solusi dari kendala-kendala

yang masih terdapat dalam penerapan PPP

di negara kita. Solusi demi tercapainya

3

efisiensi dan efektifitas penerapan PPP,

sehingga tujuan pemerintah dalam rangka

pembangunan infrastruktur yang nantinya

akan ikut meningkatkan pertumbuhan

ekonomi di Indonesia dapat terwujud.

Tinjauan Pustaka

Definisi Public Private Partnership

Pada dasarnya, Public Private

Partnership memiliki pengertian yang

beragam sesuai dengan konteks yang

digunakan pada setiap negara. William J.

Parente dari USAID Environmental

Services Program, mendefinisikan Public

Private Partnership sebagai ”an

agreement or contract, between a public

entity and a private party, under which :

(a) private party undertakes government

function for specified period of time, (b)

the private party receives compensation

for performing the function, directly or

indirectly, (c) the private party is liable for

the risks arising from performing the

function and, (d) the public facilities, land

or other resources may be transferred or

made available to the private party.”

Sementara berdasarkan Reference

Guide yang diterbitkan oleh World Bank,

Public Private Partnership didefinisikan

sebagai “long-term contracts between a

private party and a government agency,

for providing a public asset or service, in

which the private party bears significant

risk and management responsibility”.

Namun pada dokumen yang berbeda

World Bank mendefinisikan Public Private

Partnership sebagai “an agreement

between a government and a private firm

under which the private firm delivers an

asset, a service, or both, in return for

payments. These payments are

contingent to some extent on the long-

term quality or other characteristics of

outputs delivered.”

Secara umum dapat dikatakan

bahwa Public Private Partnership (PPP)

merupakan suatu bentuk perjanjian

kerjasama antara pemerintah dengan badan

usaha swasta dalam rangka penyediaan

aset, pelayanan, ataupun keduanya dengan

mendapatkan pembayaran sebagai

imbalannya.

Prinsip Pelaksanaan PPP

Dalam pelaksanaannya Public

Private Partnership dilakukan

berdasarkan prinsip-prinsip sebagai

berikut:

1. adil, berarti seluruh Badan

Usaha yang ikut serta dalam

proses pengadaan harus

memperoleh perlakuan yang

sama;

2. terbuka, berarti seluruh proses

pengadaan bersifat terbuka bagi

Badan Usaha yang memenuhi

4

kualifikasi yang

dipersyaratkan;

3. transparan, berarti semua

ketentuan dan informasi yang

berkaitan dengan Penyediaan

Infrastruktur termasuk syarat

teknis administrasi pemilihan,

tata cara evaluasi, dan

penetapan Badan Usaha

bersifat terbuka bagi seluruh

Badan Usaha serta masyarakat

umumnya;

4. bersaing, berarti pemilihan

Badan Usaha melalui proses

pelelangan;

5. bertanggung-gugat, berarti hasil

pemilihan Badan Usaha harus

dapat dipertanggungjawabkan;

6. saling menguntungkan, berarti

kemitraan dengan Badan Usaha

dalam Penyediaan Infrastruktur

dilakukan berdasarkan

ketentuan dan persyaratan yang

seimbangsehingga memberi

keuntungan bagi kedua belah

pihak dan masyarakat dengan

memperhitungkan kebutuhan

dasar masyarakat

7. saling membutuhkan, berarti

kemitraan dengan Badan Usaha

dalam Penyediaan Infrastruktur

dilakukan berdasarkan

ketentuan dan persyaratan yang

mempertimbangkan kebutuhan

kedua belah pihak;

8. saling mendukung, berarti

kemitraan dengan Badan Usaha

dalam Penyediaan Infrastruktur

dilakukan dengan semangat

saling mengisi dari kedua belah

pihak.

PPP di Indonesia

Sejatinya, awal mula konsep PPP

mulai dipandang sebagai alternatif oleh

pemerintah di Indonesia adalah sejak

proses pembangunan infrastruktur agak

tersendat karena datangnya krisis moneter

pada tahun 1998. Saat itu, Presiden

Soeharto mengeluarkan Keputusan

Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Swasta dalam Pembangunan dan/atau

Pengelolaan Infrastruktur. Namun

akhirnya, ternyata upaya ini tidak

membuahkan hasil. Terlebih lagi, kondisi

moneter dalam negeri saat itu belum stabil

sehingga terjadi capital flight yang cukup

besar.

Penerapan PPP di Indonesia

secara serius diawali dengan

dideklarasikannya komitmen untuk

mendorong pembangunan infrastruktur

melalui skema PPP dalam pelaksanaan

Infrastructure Summit 2005. Dapat

dikatakan bahwa pada tahun inilah

5

pemerintah Indonesia secara resmi

mengusung skema PPP dalam mendorong

pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Selain karena tak hanya saat itu

dideklarasikan secara formal, pemerintah

juga menindaklanjutinya dengan

pembenahan regulasi baik dalam kerangka

umum maupun reformasi sektoral

pembenahan institusi dan proses bisnisnya

dalam rangka mendukung pelaksanaan

PPP. Selain itu, pemerintah juga

menginisiasi penyediaan fasilitas

pengembangan (Project Development

Facility), dana pembebasan lahan (Land

Acquisition Fund, dan dana penjaminan

infrastruktur (Infrastructure Guarantee

Fund) bagi investor swasta yang terlibat

dalam pembangunan infrastruktur yang

ditawarkan. Pada tahun 2005 ini juga

diterbitkan Perpres 67 Tahun 2005 yang

mengatur skema PPP secara komprehensif

yang kemudian direvisi menjadi Perpres

13 Tahun 2010, lalu menjadi Perpres 56

Tahun 2011 dan revisi terakhir adalah

Perpres 66 tahun 2013.

Pada dasarnya, metode PPP adalah

kesepakatan kontrak jangka panjang antara

pemerintah dengan swasta untuk

pengadaan infrastruktur kepada

masyarakat. Karena konsep dasarnya

adalah kerjasama, maka masing-masing

pihak menanggung bersama atas potensi

risiko yang dapat terjadi dalam proses

pengadaan infrastruktur tersebut. Potensi

risiko yang dihadapi dapat berupa risiko

keuangan dan tanggung jawab serta

jaminan kualitas dari infrastruktur yang

dibangun. Satu hal yang harus

digarisbawahi disini adalah PPP tidak

sama dengan privatisasi. Karena dalam

PPP, institusi pemerintah yang terlibat

dalam kesepakatan kerjasama menguasai

pengaturan dan kepemilikan proyek

infrastruktur yang dibangun. Sedangkan

dalam privatisasi justru sebaliknya, pihak

swasta menguasai dan mengontrol secara

penuh atas proyek yang dijalankan.

Di Indonesia sendiri, terdapat

beberapa jenis proyek infrastruktur yang

akan dan dapat dikerjasamakan dengan

mekanisme Public Private Partnership

meliputi:

a) transportasi (pelabuhan laut, sungai

atau danau, pelabuhan udara,

jaringan rel dan stasiun kereta api)

b) jalan ( jalan tol dan jembatan tol)

c) pengairan (saluran pembawa air

baku)

d) air minum (bangunan pengambilan

air baku, jaringan transmisi,

jaringan distribusi, instalasi

pengolahan air minum)

e) air limbah (instalasi pengolah air

limbah, jaringan pengumpul dan

jaringan utama) serta sarana

6

persampahan (pengangkut dan

tempat pembuangan)

f) telekomunikasi (jaringan

telekomunikasi)

g) ketenagalistrikan (pembangkit,

transmisi, dan distribusi tenaga

listrik)

h) minyak dan gas bumi (pengolahan,

penyimpanan, pengangkutan,

transmisi atau distribusi migas)

Bentuk Kerjasama PPP

Dalam prakteknya di Asia, terdapat

beberapa bentuk Public Private

Partnership yang dapat dipertimbangkan

untuk diterapkan. Masing-masing bentuk

memiliki karakteristik yang berbeda sesuai

dengan sektor dimana Public Private

Partnership ini akan diterapkan. Bentuk-

bentuk tersebut antara lain adalah:

1. service contracts;

2. management contracts;

3. affermage or lease contracts;

4. build–operate–transfer (BOT) and

similar arrangements;

5. concessions; and

6. joint ventures.

Setiap opsi jenis PPP yang tertera diatas menyiratkan berbagai tingkat tanggung jawab

dan risiko yang harus diperhatikan oleh pihak swasta, bersamaan dengan perbedaan dalam

struktur dan bentuk kontrak seperti yang akan dibahas berikut ini.

7

TABEL 1 : Perbedaan Bentuk-bentuk Kerjasama PPP

Service Contract Management Contract

Lease Contract

Concessions BOT

Ruang Lingkup

Multi kontrak untuk berbagai macam layanan dukungan seperti meter reading, billing, dll.

Manajemen dari keseluruhan operasi atau komponen besar dari suatu operasi.

Tanggung jawab manajemen, operasional dan beberapa pembaruan yang spesifik.

Tanggung jawab untuk semua operasi dan untuk pembiayaan dan pelaksanaan investasi tertentu

Investasi dan pengoperasian komponen utama tertentu, seperti pabrik pengolahan.

Kepemilikan Public Public Public Public/Private Public/Private

Jangka Waktu 1-3 tahun 2–5 tahun 10–15 tahun 25–30 tahun Bervariasi.

Tanggung Jawab Pemeliharaan dan Operasi

Public Private Private Private Private

Penanaman Modal

Public Public Public Private Private

Risiko Komersial

Public Public Shared Private Private

Keseluruhan Tingkat Asumsi Resiko Oleh Swasta

Minimal Minimal/moderate

Moderate High High

Ketentuan kompensasi

Harga unit Fixed fees, biasanya dengan bonus/insentif performa.

Bagian dari pendapatan/ tarif

Semua atau sebagian dari Pendapatan/ tarif

Sebagian besar fixed fees, dengan bagian lain yang bervariasi dilihat dari produksi.

Persaingan Intens dan berkelanjutan

Hanya sekali; kontrak biasanya tidak diperbarui.

Kontrak awal saja; kontrak berikutnya biasanya dinegosiasikan

Kontrak awal saja; kontrak berikutnya biasanya dinegosiasikan

Hanya sekali; kadang negosiasi terjadi tanpa ada kompetisi langsung

Fitur Khusus Berguna sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan publik; Mempromosikan pengembangan sektor swasta lokal.

Solusi sementara selama persiapan untuk partisipasi swasta lebih intens di masa yang akan datang

Meningkatkan efisiensi operasional dan komersial; Mengembangkan staf lokal

Meningkatkan efisiensi operasional dan komersial; Mengembangkan staf lokal; Memobilisasi pembiayaan investasi;

Mengembangkan staf lokal; Memobilisasi pembiayaan investasi;

8

Masalah dan Tantangan

Membutuhkan kemampuan untuk mengelola beberapa kontrak dan penegakan hukum kontrak yang kuat

Manajemen mungkin tidak memiliki kontrol yang memadai atas elemen kunci, seperti sumber daya anggaran, kebijakan staf, dll

Potensi konflik antara badan publik yang bertanggung jawab untuk investasi dan operator swasta

Bagaimana untuk mengimbangi investasi dan menjamin pemeliharaan yang baik selama 5-10 tahun terakhir kontrak

Tidak serta merta meningkatkan efisiensi operasi yang sedang berlangsung; Mungkin memerlukan jaminan

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian

kualitatif yang dilakukan dengan

pendekatan studi literatur dan dikaitkan

dengan data-data sekunder yang diambil

dari internet.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Peran pemerintah dalam rangka

mendukung penyediaan infrastruktur

melalui skema PPP tak lepas dari

pendekatan proaktif dan evaluasi terus

menerus serta memperkuat kebijakan yang

mendukung kegiatan ini.

Kebijakan yang diberikan

pemerintah diantaranya adalah penyediaan

fasilitas fiskal, seperti:

a) Dana Tanah (The Land Funds)

b) Pembiayaan Infrastruktur (The

Infrastucture Fund)

c) Dana Penjaminan (The Guarantee

Fund)

Pemerintah juga memberikan

dukungan dan jaminan untuk proyek PPP

sebagaimana dituangkan dalam Perpres

Nomor 13 Tahun 2010. Selain itu, melalui

Perpres Nomor 56 Tahun 2011, menteri

keuangan dapat menyetujui pemberian

dukungan pemerintah dalam bentuk

insentif perpajakan dan/atau kontribusi

fiskal dalam bentuk finansial berdasarkan

usulan menteri/kepala lembaga/kepala

daerah.

Namun pada prakteknya, walaupun

berbagai macam fasilitas dan dukungan

telah diberikan pemerintah, proyek-proyek

infrastruktur yang dikerjasamakan dengan

swasta masih banyak yang mengalami

kendala dan efektifitas pelaksanaanya

masih dirasa kurang maksimal.

Menurut hasil pemeringkatan daya

saing antar negara-negara di dunia yang

disajikan dalam Global Competitiveness

Report 2014-2015, Indonesia menduduki

peringkat ke-56 dari 144 negara dalam

pilar infrastruktur. Di antara negara-negara

anggota ASEAN, peringkat Indonesia

masih jauh di bawah Singapura (peringkat

ke-2), Malaysia (peringkat ke-25) dan

9

Thailand (peringkat ke-48), tetapi masih

diatas Vietnam (peringkat ke-81) serta

Filipina dan Kamboja (masing-masing

peringkat ke-91 dan 107).

Dari data peringkat diatas dapat

disimpulkan bahwa kualitas infrastruktur

di Indonesia masih tertinggal di bawah

negara-negara terdekatnya. Walaupun

sejatinya, peringkat daya saing Indonesia

terus meningkat sejak 2011-2012 dimana

Indonesia menduduki peringkat 46 dari

142 negara dan menjadi peringkat 34 dari

144 negara menurut Global

Competitiveness Index 2014-2015 secara

keseluruhan.

Dalam Kajian Good Governance Proyek-

Proyek Infrastruktur yang terdapat dalam

situs

http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/kajian-

good-governance-proyek-proyek-

infrastruktur (diakses 22 Februari 2015),

Beberapa contoh proyek infrastruktur dan

permasalahan yang dihadapi dapat dilihat

dalam tabel di bawah ini

TABEL 2: Contoh Proyek Infrastruktur dan Permasalahannya

No. Proyek Permasalahan

1 Jalan Tol Jakarta outer ring

road west 2 (JORR W-2)

Warga mengancam tidak memberikan lahannya untuk

proyek pemerintah, karena proses penetapan harga

dilakukan secara sepihak oleh panitia pengadaan tanah

(P2T) Jakarta Selatan

2 Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi Hambatan pembebasan lahan

3 Water Treatment Plant and

Distribution of Cimahi

Municipal Water Supply

Pembuatan feasibility study terburu-buru, sehingga

proyek dinyatakan gagal dan tidak layak, karena debit air

terlalu kecil

4 Proyek Maros Regency Water

Supply (Sulawesi Selatan)

Tidak diterbitkannya Surat Ijin Pemanfaatan air. Fasilitas

intake dan pipa transmisi yang sudah dibangun dengan

nilai sebesar Rp12 milliar jadi tidak dapat dimanfaatkan

5 Proyek Terminal Terpadu

Karya Jaya Palembang

Proyek masuk dalam daftar negative investasi

10

6 Fast Track Program (FTP)

Tahap I

• Adanya keterlambatan status pendanaan, baik dari

PHLN, APBN maupun APLN sindikasi perbankan

sehingga pembukaan Letter of Credit dan proses

pembayaran terkendala

• Kendala pembebasan lahan baik untuk pembangkit

maupun transmisi sebagai akibat kepemilikan ganda

atas tanah, sehingga lokasi pembangkit terpaksa

digeser dan harus dilakukan penyesuaian desain

kembali

• Panjangnya jalur proses perizinan yang tidak

mempunyai standar waktu yang baku

7 Tol Menuju Bandara

Internasional Kualanamu

• Proyek dianggap tidak feasible, sehingga pada waktu

ditender sepi peminat.

• Kendala pembebabasan lahan baik disebabkan

adanya kepemilikan ganda atas tanah maupun harga

tanah yang diminta masyarakat jauh di atas Nilai Jual

Obyek Pajak (NJOP)

8 Bandara Internasional

Kualanamu

• Operasional Bandara Internasional Kualanamu

terhambat oleh rumitnya pemberian izin IMB City

Check-in Kereta Api.

• Adanya tarik ulur Tirtanadi dan Tirtauli berkenaan

dengan kewenangan dalam menyuplai air.

• Kendala pembebasan lahan jalan utama

(non-tol/arteri) menuju bandara.

9 Tol Trans Sumatera • Tahun 2005 ditenderkan, namun tidak ada yang

berminat karena tidak feasible.

• Tahun 2008 pemerintah menunjuk PT Hutama Karya

untuk menggarap Tol Trans Sumatera

• Pemerintah akan memberikan dukungan agar IRR

proyek meningkat.

10 Tol Semarang-Solo • Proyek ini dikerjakan oleh PT Trans Marga Jawa

11

Tengah.

• Proyek dibagi menjadi 2 tahap yakni tahap pertama

Semarang Bawen (sudah beroperasi) dan tahap kedua

Bawen-Solo (baru dalam tahap pembebasan lahan).

Berdasarkan hasil penelitian studi literatur

yang dilakukan penulis dapat ditarik secara

garis besar bahwa kendala utama dari

kurangnya efektivitas penerapan PPP di

Indonesia umumnya terjadi pada tahap

penyiapan proyek, yang antara lain

disebabkan oleh :

• Penyusunan feasibility study yang

cenderung terburu-buru

• Kurangnya konsultasi publik

• Lemahnya koordinasi antar instansi

• Adanya kepentingan politik

pemimpin daerah

• Lambatnya penerbitan ijin prinsip

dan adanya hambatan regulasi

Contoh-contoh kasus yang

dipaparkan di tabel 2 memiliki potensi

untuk membebani keuangan negara dalam

jangka panjang. Hal ini dapat terjadi

karena beberapa proyek yang gagal

tersebut berhenti di tengah jalan atau

dengan kata lain telah dimulai namun tidak

dapat terselesaikan.

Adapun secara keseluruhan,

permasalahan utama yang dihadapi dalam

penerapan Public Private Partnership di

Indonesia yaitu:

a) Kurang matangnya persiapan proyek

sehingga penawaran tidak dapat

direspon dengan baik oleh pasar

b) Faktor pembebasan lahan yang

berlarut-larut

c) Ketidakmampuan investor untuk

menggalang pendanaan sehingga tidak

tercapai financial closure,

d) Risiko proyek yang dianggap terlalu

tinggi untuk dipikul swasta

Isu lain terkait dengan PPP ini

adalah regulatory environment,

coordination project selection dan project

preparation. Dalam konteks regulatory

environment, investor melihat perlunya

peraturan yang jelas terkait dengan proyek.

Tidak hanya peraturan terkait investasi,

namun juga sektor, khususnya yang

berkaitan dengan hak atas tanah dan

kepemilikan. Dalam konteks coordination,

adanya desentralisasi dalam pengambilan

keputusan dan kurangnya kapasitas dari

pemerintah daerah serta tak jarang adanya

kepentingan politik pemerintah daerah

menciptakan hambatan lain dalam

investasi infrastruktur. Untuk itulah

diperlukan adanya pembagian kewenangan

yang jelas atas berbagai jenis investasi

12

infrastruktur. Selain itu, ada kebutuhan

terkait persiapan fisik lokal, termasuk bank

tanah dan peraturan yang jelas dalam

mengakuisisi lahan.

Dalam hal project selection atau

pemilihan proyek tergantung pada prioritas

pemerintah dan pada tingkat apa dapat

mendukung pasar. Untuk itu pemerintah

dan swasta juga perlu menyadari isu sektor

yang spesifik. Sektor yang berbeda

memiliki dinamika yang berbeda pula dan

struktur proyek mungkin berbeda, dan

yang paling penting apakah kebutuhan

sektor yang spesifik tersebut dapat

menarik investor swasta untuk melakukan

investasi.

Mengenai project preparation atau

persiapan proyek, salah satu hal yang

harus diperhatikan adalah lamanya waktu

yang dibutuhkan untuk melakukan

transaksi. Sebelum ditenderkan,

hendaknya suatu proyek harus dilengkapi

dengan dukungan fasilitas yang terdiri dari

berbagai layanan infrastruktur seperti:

pengacara, pemodal dan lain sebagainya

dalam rangka memperlancar transaksi.

Karena semakin lengkap fasilitas yang

diperlukan tersedia sebelum investor

masuk, maka periode proyek dapat

diperpendek.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Skema Public Private Partnership

tampaknya masih akan menjadi alternatif

utama dalam rangka mengisi gap yang ada

di antara target dan proyeksi pemenuhan

anggaran penyediaan infrastruktur di

Indonesia.

Berdasarkan Rencana Jangka

Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) yang diterbitkan lewat Perpres

Nomor 2 Tahun 2015, kebutuhan investasi

prioritas di sektor infrastruktur mencapai

Rp5.452 triliun dengan proyeksi alokasi

pendanaan yang berdasar dari APBN dan

APBD hanya sekitar 22%. Investasi

tersebut diharapkan menjadi penggerak

pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan

sekitar 6%-8%.

Dengan kendala yang masih ada,

pencapaian target tersebut sepertinya

masih membutuhkan usaha yang lebih

keras dari pemerintah Indonesia.

Dibutuhkan komitmen total dalam

perbaikan efektivitas penerapan PPP ini.

Dalam rangka meningkatkan

efektivitas pengelolaan proyek-proyek

infrastruktur dalam skema kerjasama PPP,

diperlukan adanya PPP unit yang didesain

sesuai permasalahan yang ada. Hal ini

bertujuan untuk mengatasi berbagai

kendala yang ada dalam proyek PPP. Unit

ini nantinya akan menyediakan layanan

yang dibutuhkan pemerintah , melakukan

13

analisis keuangan proyek PPP dan harus

memenuhi standar umum maupun

kebijakan khusus dari pemerintahan. PPP

unit dapat berkontribusi terhadap

keberhasilan Public Private Partnership

jika mereka mampu memenuhi fungsi

spesifik yang dirancang untuk

memperbaiki kegagalan pemerintah. Satu

hal yang juga tak kalah penting adalah

peletakan sumber daya manusia yang

kompeten dan berintegritas dalam setiap

bagian yang berhubungan dengan proyek

kerjasama pemerintah dengan swasta ini.

Sumber daya manusia yang kompeten

akan membawa kelancaran dalam sebuah

proyek, dan SDM yang berintegritas akan

memastikan proyek berjalan sebagaimana

mestinya tanpa adanya penyimpangan-

penyimpangan yang dapat menyebabkan

kerugian negara.

Daftar Pustaka

Asian Development Bank. Public-Private Partnership Handbook. Manila: Asian

Development Bank

Bappenas. (2013). Public-Private Partnerships (Infrastructure Projects Plan in Indonesia)

2013. Jakarta: Bappenas

Kajian Good Governance Proyek-Proyek Infrastruktur. (2014) Diakses pada 22 Februari

2015, dari http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/kajian-good-governance-proyek-

proyek-infrastruktur

Kebutuhan Investasi Infrastruktur Prioritas 2015-2019 Capai Rp5.452 Triliun. Diakses pada

21 Februari 2015 dari http://www.bakrieglobal.com/news/read/3677/Kebutuhan-

Investasi-Infrastruktur-Prioritas-2015-2019-Capai-Rp-5.452-Triliun

Putra, Arif Kelana. (2013) Sejarah dan Perkembangan Public Private Partnership (PPP) di

Indonesia. Diakses pada 20 Februari 2015 dari

http://arifkelana.blogspot.com/2013/05/sejarah-dan-perkembangan-public-

private.html

Schwab, Klaus. (2014). The Global Competitiveness Report 2014-2015. Geneva: World

Economic Forum

14

The World Bank. (2007). Public-Private Partnership Units. Washington: The World Bank

Utama, Dwinanta. (2010). Prinsip dan Strategi Penerapan Public Private Partnership dalam

Penyediaan Infrastruktur Transportasi, Working Paper di Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

15

16