Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM SARJANA
SKRIPSI
EFEKTIVITAS SISTEM PENEMPATAN PEGAWAI
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG
Oleh
SULFITRIYANA
E 211 07 007
Diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Sosial dalam bidang Ilmu Administrasi
Makassar 2012
UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM SARJANA
ABSTRAK
Sulfitriyana (E 211 07 007), Efektivitas Sistem Penempatan Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang, 98 Halaman + 3 Gambar + 9 Tabel + 55 Daftar Pustaka. Dibimbing oleh Dr. Alwi, M.Si dan Dr. Muhammad Rusdi, M.Si
Penempatan pegawai harus sesuai dengan prinsip “the right man, the right place”. Penempatan pegawai diarahkan untuk menempatakan pegawai pada jabatan yang tepat sesuai dengan kualifikasi mereka. Tetapi secara realita masih ada beberapa instansi, khususnya pemerintah yang mengabaikan prinsip itu. Fenomena inilah yang dijadikan sebagai latar belakang penelitian. Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang sebagai salah satu perangkat instansi pemerintah daerah juga mengambil andil dalam penempatan pegawai.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penempatan pegawai dan untuk mengetahui tingkat keefektivan penempatan pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara secara kepada informan yang terkait langsung dengan judul penelitian, observasi melalui pengamatan terhadap objek, dan dokumentasi berupa data-data sebagai literatur dan referensi.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Sistem Penempatan Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang, dapat disimpulkan bahwa penempatan pegawai dilakukan berdasarkan proses pengadaan pegawai. Dimulai dari proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Tetapi sebelum melakukan proses tersebut, bagian organisasi tata laksana (ORTALA) membuat analisis kebutuhan pegawai yang kemudian dijadikan sebagai pemasukan formasi. Tetapi setelah keluarnya surat keputusan bupati mengenai penempatan formasi pegawai di Sekretariat Daerah, maka para pegawai baru harus mengikuti prajabatan untuk menyempurnakan jabatan mereka sebagai pegawai negeri sipil. Tingkat keefektivan penempatan pegawai masih belum maksimal karena masih ada beberapa pegawai yang terkadang harus di mutasi. Dengan alasan kekurangan personil di bagian lain atau karena kesalahan secara langsung dari daftar formasi penempatan tersebut.
HASANUDDIN UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ADSMINISTRATION SCIENCES GRADUATE PROGRAMME
ABSTRACT
Sulfitriyana (E 211 07 007), Effectiveness of Staffing System at The District Secretariat Enrekang, 98 Pages + 3 Images + 9 Table + 55 Bibliography (1999-2011). Guided by Dr. Alwi, and Dr. M. Si. Muhammad Rusdi, M. Si
Placement of an employee shall be in accordance with the principle of "the right man, the right place". Placement of an employee is directed to place employees in positions appropriate to their qualifications. But in reality there are still some institutions, especially governments that ignore these principles. This phenomenon is used as background research. Enrekang Regional Secretariat as one of the local government agencies also took part in the placement of employees. The purpose of this study was to determine how the staffing system and to determine the effectiveness level of staffing in the Office of the Regional Secretariat Enrekang. This research method is qualitative descriptive. Type of data collected consists of primary data and secondary data. Data collection techniques in the form of an interview conducted by the informant directly related to the title of the research, observation by observation of the object, and documentation of data as literature and references. Based on the results of research on the effectiveness of the Employee Placement System at Regional Secretariat Enrekang, it can be concluded that the placement of employees is based on the process for recruitment. Starting from the process of recruitment, selection, and placement. But before doing that process, the organization's governance make an employee needs analysis which is then used as inclusion formation. But after the decree regarding the placement of district employees in the formation of the Regional Secretariat, the new employees must follow prajabatan to refine their positions as civil servants. Level of staffing effectiveness is still not optimal because there are still some employees who sometimes have the mutation. By reason of shortage of personnel in other parts or because of an error directly from the list of formations placement.
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 98 tahun 2000,
Bab I pasal 3 tentang pengadaan pegawai negeri sipil menyatakan bahwa :
“Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang
sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.” Pengadaan
PNS harus didasarkan atas syarat-syarat obyektif yang telah ditentukan, dan
tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau
daerah. Pengadaan pegawai merupakan suatu kegiatan untuk merencanakan
tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan
dinas/instansi/perusahaan/lembaga, serta efektif dan efisien dalam membantu
terwujudnya tujuan yang ingin dicapai.
Sementara rekrutmen calon pegawai negri sipil (CPNS) yang menjadi
harapan sebagian besar masyarakat yang memiliki impian untuk mengabdi
pada negara dan daerah tercinta dengan menjadi PNS. Betapa tidak, status
PNS masih begitu memiliki strata yang cukup dihargai dan diminati di daerah,
sehingga bisa dipastikan pelamar yang akan memasukkan berkas akan banyak.
Pertanyaannya kemudian, apakah instansi pemerintah atau perangkat
teknis lainnya memiliki data berdasarkan kajian dan penelitian berapa sumber
daya aparatur di pemerintahan daerah? Bagaimana latar belakang keilmuan
mereka? Apakah telah sesuai dengan jabatan struktural dan fungsionalnya?
Sehingga konsep “The Right Man and The Ringht Place” bisa
termanifestasikan sebagai salah satu indikator good governance.
Adalah hal yang sangat lucu, jika misalnya kita membutuhkan sarjana
tertentu, tapi justru itu tidak masuk dalam formasi. Tapi sarjana keilmuan yang
poluli setiap tahun diterima dalam jumlah banyak, tanpa data sebenarnya
jumlah sumber daya aparatur dengan latar belakang keilmuan seperti itu.
Hanya kemudian, ada data base kepegawaian yang dapat dirilis oleh publik,
sehingga tidak ada yang bisa dalam proses rekruitmen CPNS.
Penempatan PNS haruslah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki
individu PNS. Karena tanpa adanya penempatan yang sesuai dengan
bidangnya, maka dapat menimbulkan kemubaziran. Berdasarkan data yang
dimiliki ada sejumlah PNS yang bekerja dan ditempatkan tidak sesuai dengan
bidangnya. Padahal, posisi yang dimaksud harus ditempati oleh PNS yang
sudah memiliki kemampuan khusus dan sudah mengikuti pelatihan.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 TAHUN 1999, dinyatakan
bahwa :
“Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme
penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi
perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi,
penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.”
Kegiatan penempatan pegawai dalam fungsi kepegawaian dimulai setelah
organisasi melaksanakan kegiatan penarikan dan seleksi, yaitu pada saat
seorang calon pegawai dinyatakan diterima dan siap untuk ditempatkan pada
jabatan atau unit kerja yang sesuai dengan kualifikasinya. Namun ternyata
permasalahannya tidak sesederhana itu, karena justru keberhasilan dari
keseluruhan program pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam
menempatkan pegawai yang bersangkutan.
Hampir setiap tahunnya pemerintah melaksanakan seleksi CPNS serentak
di seluruh Indonesia. Begitu pula dengan pemerintah Kabupaten Enrekang
merekrut beribu-ribu pegawai. Tetapi masih ada beberapa lowongan jabatan
yang kosong pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang. Juga beberapa hal
terjadi di Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang yang belum efektif dalam
menempatkan pegawai. Seperti, dalam satu organisasi ada bagian yang
kelebihan pegawai sedangkan di bagian lain masih kekurangan lalu bagian
yang kekurangan tersebut berusaha memenuhi kekurangannya. Sehingga saat
pemindahan dilakukan belum tentu pegawai yang dipindahkan akan sesuai
dengan kualifikasinya.
Atau pada contoh kasus lain, misalnya seorang staf lulusan komunikasi
tetapi di tempatkan menjadi kasubag ketatalaksanaan. Ataukah staf lulusan
farmasi tetapi ditempatkan sebagai asisten administrasi umum. Dari hal ini
menunjukkan bahwa pemerintah, khususnya lembaga tersebut belum efektif
untuk menempatkan pegawainya secara efektif.
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulisan ini mengarah kepada
permasalahan “Efektivitas Sistem Penempatan Pegawai Pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Enrekang”.
B. RUMUSAN MASALAH
Menurut Drs. Hariwijaya dan Triton PB. Ssi. Msi., {Pedoman Penulisan Skirpsi
Dan Tesis, (Nyutran: Tugu Publisher, 2005)} bahwa dalam pembuatan skripsi,
rumusan permasalahan merupakan kegiatan mencari sebanyak-banyaknya
masalah. Rumusan permasalahan berdasarkan pada masalah pokok yang
terdapat pada bagian latar belakang masalah. Masalah-masalah yang hendak
dikemukakan pada bagian ini dirumuskan dalam kalimat pertanyaan yang
singkat dan sederhana.
Berdasarkan latar belakang masalah dan penjelasan di atas, maka rumusan
permasalahannya adalah :
1. Bagaimana pelaksanaan dalam penempatan pegawai di Sekretariat Daerah
Kabupaten Enrekang?
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
a. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penempatan pegawai di Sekretariat
Daerah Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui tingkat keefektivan penempatan pegawai di
Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.
b. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Akademis, hasil penelitian ini diharapkan akan berguna
sebagai salah satu referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan lain
yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Kegunaan praktis, sebagai sumber pemikiran dan bahan pembelajaran
bagi para pemerintah (pegawai) di Kabupaten Enrekang dalam
penempatan pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.
D. KETERBATASAN PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi
problematika. Pertama, masih kurangnya penelitian mengenai efektivitas
sistem penempatan pegawai di instansi pemerintah yang dapat dijadikan
sebagai contoh/arahan/petujuk. Kedua, masih kurangnya pengetahuan
sebagian besar pegawai seputar kepegawaian, terutama bagi penyusun skripsi
ini. Ketiga, penelitian ini berfokus pada penempatan pegawai baru dengan
beberapa unsur/syarat penempatan pegawai seperti pendidikan, kemampuan,
dan pengalaman pegawai yang bersangkutan.
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. PENEMPATAN PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
Para pegawai baru khususnya, yang telah selesai menjalankan program
orientasi harus mendapatkan tempat pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan
keahlian yang dimilikinya. Salah satu fungsi manajamen sumber daya
manusia (MSDM) untuk mengurus hal ini adalah placement atau penempatan
pegawai. Penempatan pegawai berarti mengalokasikan pada pegawai pada
posisi kerja tertentu, hal ini khusus terjadi pada pegawai baru. Kepada para
pegawai lama yang telah menduduki jabatan atau pekerjaan termasuk sasaran
fungsi penempatan pegawai dalam arti mempertahankan pada posisinya atau
memindahkan pada posisi yang lain.
Kegiatan penempatan pegawai dalam fungsi kepegawaian, dimulai setelah
organisasi melaksanakan kegiatan penarikan dan seleksi, yaitu pada saat
seorang calon pegawai dinyatakan diterima dan siap untuk ditempatkan pada
jabatan atau unit kerja yang sesuai dengan kualifikasinya. Namun ternyata
permasalahannya tidak sesederhana itu, karena justru keberhasilan dari
keseluruhan program pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam
menempatkan pegawai yang bersangkutan.
Dalam membentuk komitmen dan kepribadian pegawai secara efektif dan
efisien, maka dapat terwujud bila apabila didukung dengan prinsip ”the right
man, the right place”. Hal ini juga berusaha dilakukan oleh Sekretariat
Daerah Kabupaten Enrekang yang diungkapkan oleh Kabag Ortala sebagai
berikut :
Menurut Kabag Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA) bahwa :
“Prosesnya mulai dari rekrutmen. Dimana penempatan itu pegawai ini
berdasarkan kebutuhan. Sekda Enrekang memang akan menuju ke
penempatan berdasarkan kebutuhan. Walaupun belum maksimal, tetapi
sudah ada arah yang menuju kesana , (wawancara 19 Mei 2011)”.
Sementara Sekretariat Daerah Kab. Enrekang sebelum mengatur
penempatan pegawai, terlebih dahulu membuat daftar kebutuhan pegawai
yang kemudian di ajukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengenai
seberapa banyak dan kualifikasi apa saja yang dibutuhkan. Di Sekda sendiri,
terdapat 11 bagian organisasi yang dikepalai oleh masingc-masing Kasubag.
Pengajuan ke BKD inilah yang dijadikan sebagai pemasukan dalam formasi
pendataan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Menurut Kasubag Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur bahwa :
“Kita membuat dulu analisis kebutuhan pegawai yang terlebih dahulu
akan di data dibagian ORTALA, seperti seberapa banyak dan latar
belakang pendidikan apa saja yang dibutuhkan kemudian akan diajukan
kepada BKD. Ajuan inilah yang dijadikan sebagai pemasukkan dalam
formasi calon pegawai negri sipil, formasi pendataan, (wawancara 10 Mei
2011)”.
Menurut salah satu staf di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang
bahwa :
“Proses awal pada formasi ini setelah diterimanya SK Bupati, dimana
para pegawai akan memiliki analisis pegawai setelah mengikuti
prajabatan, (wawancara 19 Mei 2011).”
Kemudian diadakan rekrutmen, seleksi, pengumuman bagi CPNS lolos,
dan penempatan bagi pegawai baru berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati.
Dalam hal ini, penempatan telah ditentukan langsung oleh BKD bahwa
kualifikasi seperti ini ditempat di bagian ini dalam instansi tersebut. Pegawai
baru yang telah ditempatkan di instansi tersebut kemudian mengikuti
prajabatan untuk meresmikan jabatan mereka sebagai pegawai negeri sipil
(PNS). Barulah dibuatkan analisis jabatan. Sementara dalam penempatan
pegawai biasanya, ada bagian dari Sekda yang kekurangan sehingga
membutuhkan lebih pegawai. Hal ini yang akan diadukan kepada bagian
organisasi tata laksana (ORTALA). Ortala nantilah yang akan megurus
pendistribusian atau pemindahan pegawai tersebut. Jika masih dalam satu
SKPD, ortala hanya mengajukan surat pemindahan kepada Bupati dan
Kepala Sekda. Sementara kalau di luar SKPD, maka surat pemindahan sudah
harus diajukan kepada BKD.
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang
lowong. Lowongnya formasi dalam suatu organisasi pada umumnya
disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya pegawai yang berhenti, pensiun dan
meninggal dunia atau adanya perluasan organisasi. Karena pengadaan
Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong, maka
penerimaan Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan kebutuhan.
Pengangkatan dan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan
akan menimbulkan pemborosan (inefisiensi dan inefektivitas) di sana-sini.
Kinerja suatu organisasi sangat bergantung oleh sumber daya manusia
yang ada didalamnya sebagai penggerak roda organisasi yang merupakan
faktor internal yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis
organisasi.
Untuk melihat kualitas SDM aparatur Sekretariat daerah dilihat dari
tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
No. Tingkat Pendidikan Jumlah
1. Magister (S2) 7
2. Sarjana (S1) 44
3. Sarjana Muda/Diploma 3
4. SMA/SMK/MA 44
5. SMP 5
6. SD 1
Jumlah 104
Tabel 4. Segi kualitas aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang berdasarkan tingkat
pendidikannya
Dengan melihat tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai yang berjenis
pendidikan magister (S2) sebanyak 7 orang, Sarjana (S1) 44 orang, diploma
(Sarjana Muda) 3 orang, SMA 44 orang, SMP 5 orang, dan SD 1 orang. Dari
jumlah 104 pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang memiliki
tingkat pendidikan yang cukup memadai.
Dari segi jenis pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut :
No. Jenis Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan (DIKLAT)
Jumlah
1. Latpim IV 5
2. Latpim III 8
3. SEPALA 3
4. SPADYA 3
1. SPAMEN (diklat staf dan
pimpinan administrasi tingkat
menengah)
4
2. SPAMA (diklat staf dan
pimpinan tingkat pertama)
9
3. ADUM (diklat administrasi
umum)
12
4. ADUMLA 5
Jumlah 51
Tabel 5. Jenis Pendidikan dan Pelatihan Jabatan (DIKLAT) yang pernah diikuti oleh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang
Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai Sekretariat
Daerah Kabupaten Enrekang yang pernah mengikuti pendidikan dan
pelatihan jabatan (DIKLAT) Latpim IV sebanyak 5 orang, Latpim III
sebanyak 3 orang, SEPALA 3 orang, SPADYA 3 orang, SPAMEN 4 orang,
SPAMA 9 orang, ADUM 12 orang, dan ADUMLA 7 orang. Jadi, jumlah
pegawai yang telah mengikuti diklat adalah 51 orang.
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan dengan permasalahan penelitian, maka dapa disimpulkan bahwa :
1. Sistem penempatan pegawai di Sekretariat Daerah Kab. Enrekang mengarah
kepada fungsi manajemen pegawai, yaitu terlebih dahulu melakukan
perencanaan, penarikan, seleksi, kemudian penempatan.
2. Penentuan penempatan pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang
diputuskan oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Enrekang
yang kemudian disahkan oleh Bupati (disusun dalam SK Bupati) setelah itu
akan diserahkan kepada bagian organisasi dan tata laksana (ORTALA).
3. Analisis jabatan adalah merupakan salah satu unsur yang menentukan
penempatan pegawai sesuai bidangnya. Jika pertimbangan penempatan
pegawai dan analisis jabatan dijadikan sebagai landasan, maka proses ini
sudah bisa dikatakan efektif.
4. Pegawai formasi 2009 berdasarkan Surat eputusan (SK) Bupati dan
terangkat sebagai pegawai negeri sipil secara resmi pada tahun 2010 sudah
efektif dalam menempatkan jabatan pegawai yang diduduki di Sekretariat
Daerah Kabupaten Enrekang dengan latar belakang pendidikan yang mereka
miliki. Dan hal ini juga merujuk pada prinsip “the right man the right
place”.
5. Sedangkan pada formasi sebelum 2009 di Sekretariat Daerah Kabupaten
Enrekang itu masih ada beberapa pegawai yang belum menempati posisi
jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang mereka miliki. Hal ini
didasarkan pada tingkat pengalaman tentang berapa lama dan seberapa besar
kemampuan mereka dalam bekerja tanpa harus melihat kualifikasi
pendidikannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa keefektivan pada bagian
ini belum terarah sebagaimana mestinya.
B. SARAN
1. Sebaiknya penempatan pegawai dilakukan berdasarkan kualifikasi atau
bidang sesuai dengan latar belakang pegawai.
2. Pendidikan dan pelatihan sebaiknya dilakukan benar-benar sesuai dengan
kebutuhan pegawai.
3. Memberikan kesempatan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan di utamakan kepada pegawai yang kemampuannya masih
mimimal atau standar.
4. Dokumentasi (file, data) yang dijadikan sebagai salah satu teknik
pengumpulan data belum sepenuhnya terhitung atau terdefinisikan dengan
baik sehingga perlu dilakukan dijelaskan secara rinci agar data tersebut
dengan mudah dapat dipahami sebagai bahan pembelajaran.
Daftar Pustaka
Buku Buku :
Sastrohadiwiryo, Siswanto, B., 2005. MANAJEMEN TENAGA KERJA INDONESIA Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta : bumi Aksara.
Thoha, Miftah. 2007. MANAJEMEN KEPEGAWAIAN INDONESIA. Jakarta : Kencana.
Gie, Liang, The. 2000. ADMINISTRASI PERKANTORAN MODERN. Yogyakarta
: Liberty. Saksono, Slamet. 2007. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN. Yogyakarta :
KANISIUS.
Prawirosentono, Suyadi. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia KEBIJAKAN KINERJA KARYAWAN Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia. Yogyakarta : BPFE.
Sedarmayanti. 2008. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung : Refika Aditama.
Susilo, Maroyo. 2007. MANAJEMEN DUMBER DAYA MANUSIA Edisi 5. Yogyakarta : BPFE.
Hasibuan, S.P., Malayu. 2008. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA EDISI REVISI. Jakarta : Bumu Aksara.
Mangkunegara, Prabu, Anwar. 2008. Perencanaan dan Pengembangan SUMBER DAYA MANUSIA. Bandung : Refika Aditama.
Beech, Nic, & McKenna, Eugene. 2000. The Essence of MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA. Yogyakarta : Andi.
Gomes, Cardoso, Faustino. 2009. MANAJEMEN Sumber Daya MANUSIA. Yogyakarta : ANDI.
Hariandja, Efendi, Tua, Marihot. 2002. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai. Jakarta : Grasindo.
Rivai, Veithzal, H,. & Jauvani, Ella. 2009. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA untuk PERUSAHAAN Dari Teori Ke Politik. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
Siagian, P, Sondang. 2008. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA. Jakarta :
Bumi Aksara.
Sumber Lainnya :
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN. 2009. Jakarta: Sinar Grafika. Wahyuni. 2006. MEKANISME PENEMPATAN PEGAWAI PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU. Makassar : Universitas Hasanuddin. Carolina, Leonel. 2011. Proses Penyusunan RKA BAPPEDA Kota Makassar.
Makassar : Universitas Hasanuddin.
Media Internet :
Arifadli. 2011. STRATEGI PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG EFEKTIK. From, http://fadli84.wordpress.com/2011/02/22/strategi-perencanaan-sumber-daya-manusia-yang-efektif/, 8 Maret 2011.
Ana Priyangga. 2010. Pengadaan Tenaga Kerja. From, http://anapriyangga.blogspot.com/2010/09/pengadaan-tenaga-kerja.html, 8 Maret 2011.
Al-Bantaby (2009). Kumpulan Teori Efektivitas). From http://albantany112.blogspot.com/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html, 19 Februari 2011.
Akhyar Efendi. Manajemen Pegawai Negri Sipil yang Efektif. From
http://www.stialan.ac.id/Akhyar_Effendi.pdf, 19 Februari 2011 PEREKRUTAN TENAGA KERJA. From
http://ab-fisip-upnyk.com/files/bab_4_rekrutmen.pdf, 4 Februari 2011. 2009. Pendaftar CPNS Enrekang 3.450 Orang. From
http://makassar.antaranews.com/berita/10539/pendaftar-cpns-enrekang-3450-orang, 2 Februari 2011
R Azhari.2010. BAB 2 LANDASAN TEORI. 2 Uraian Teorits Dalam rangka
penelitian From, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17499/3/Chapter%20II.pdf, 13 Maret 2011
Bima Hermastho. 2010. BAB III METOLOGI PENELITIAN From, http://mydoctorate.wordpress.com/2010/01/21/bab-iii-metode-penelitian-2/, 13 Maret 2011.
Bima Hermastho. 2010. BAB II TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN
MODEL. From, http://mydoctorate.wordpress.com/2010/01/21/bab-ii-telaah-pustaka-dan-pengembangan-model-2/, 13 Maret 2011.
SELEKSI DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA. From,
http://erik_s_h.staff.gunadarma.ac.id/.../Chap+2+PIO+SELEKSI+%26+PENEMPATAN.doc, 5 Maret 2011.
S. Harahap. 2010. BAB I PENDAHULUAN.pdf. From,
http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/2667/202, 13 Maret 2011.
Muhammad Ali Irfan. 2009. Kumpulan Teori Efektivitas. From, http://al-bantany-112.blogspot.com/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html, 18 April 2011.
Forum Bebas Indonesia. 2010. Faktor dalam Penempatan Pegawai. From,
http://www.forumbebas.com/thread-109880.html, 20 April 2011. Aduy. 2010. Faktor dalam Penempatan Pegawai.
http://www.forumbebas.com/archive/index.php/thread-109880.html, 19 Juli 2011.
Sugih Arto Pujangkoro. Analisis Jabatan (Job Analysis). From
http://library.usu.ac.id/download/ft/industri-sugih2.pdf, 20 Januari 2012.
From jbptunikompp-gdl-s1-2005-ihsanulloh-1541-bab-ii.doc, 20 Januari 2012.
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI PADA PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN. From http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/uppk_kepegawaian.pdf, 22 Januari 2012.
Nanang Nuryanta. Pengelolaan SumberDaya Manusia (Tinjauan Aspek
Rekrutmen dan Seleksi). From http://journal.uii.ac.id/index.php/JPI/article/viewFile/188/177, 22 Januari 2012.
Talcott Parsons. Teori Tindakan dan Teori Sistem Talcott Parsons. From
http://tutorialkuliah.blogspot.com/2009/06/teori-tindakan-dan-teori-sistem-talcott.html, 8 Februari 2012.
From http://kuliah.dinus.ac.id/ika/asi1.html, 8 Februari 2012.
Sumarnie. 2010. LANDASAN TEORI DAN KONSEP SISTEM. From http://sumarnie67.blogspot.com/2010/01/landasan-teori-dan-konsep-sistem.html, 19 Februari 2012.
Al-Bantaby (2009). Kumpulan Teori Efektivitas). From
http://albantany112.blogspot.com/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html, 19 Februari 2011.
Akhyar Efendi. Manajemen Pegawai Negri Sipil yang Efektif. From
http://www.stialan.ac.id/Akhyar_Effendi.pdf, 19 Februari 2011 2009. Pendaftar CPNS Enrekang 3.450 Orang. From
http://makassar.antaranews.com/berita/10539/pendaftar-cpns-enrekang-3450-orang, 2 Februari 2011
R Azhari.2010. BAB 2 LANDASAN TEORI. 2 Uraian Teorits Dalam rangka
penelitian From, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17499/3/Chapter%20II.pdf, 13 Maret 2011
Bima Hermastho. 2010. BAB III METOLOGI PENELITIAN From,
http://mydoctorate.wordpress.com/2010/01/21/bab-iii-metode-penelitian-2/, 13 Maret 2011.
Bima Hermastho. 2010. BAB II TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN
MODEL. From, http://mydoctorate.wordpress.com/2010/01/21/bab-ii-telaah-pustaka-dan-pengembangan-model-2/, 13 Maret 2011.
SELEKSI DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA. From,
http://erik_s_h.staff.gunadarma.ac.id/.../Chap+2+PIO+SELEKSI+%26+PENEMPATAN.doc, 5 Maret 2011.
S. Harahap. 2010. BAB I PENDAHULUAN.pdf. From,
http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/2667/202, 13 Maret 2011.
Muhammad Ali Irfan. 2009. Kumpulan Teori Efektivitas. From, http://al-bantany-112.blogspot.com/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html, 18 April 2011.
Forum Bebas Indonesia. 2010. Faktor dalam Penempatan Pegawai. From,
http://www.forumbebas.com/thread-109880.html, 20 April 2011. Aduy. 2010. Faktor dalam Penempatan Pegawai.
http://www.forumbebas.com/archive/index.php/thread-109880.html, 19 Juli 2011.
Sugih Arto Pujangkoro. Analisis Jabatan (Job Analysis). From http://library.usu.ac.id/download/ft/industri-sugih2.pdf, 20 Januari 2012.
From jbptunikompp-gdl-s1-2005-ihsanulloh-1541-bab-ii.doc, 20 Januari 2012.
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI PADA PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN. From http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/uppk_kepegawaian.pdf, 22 Januari 2012.
Nanang Nuryanta. Pengelolaan SumberDaya Manusia (Tinjauan Aspek
Rekrutmen dan Seleksi). From http://journal.uii.ac.id/index.php/JPI/article/viewFile/188/177, 22 Januari 2012.
Talcott Parsons. Teori Tindakan dan Teori Sistem Talcott Parsons. From
http://tutorialkuliah.blogspot.com/2009/06/teori-tindakan-dan-teori-sistem-talcott.html, 8 Februari 2012.
From http://kuliah.dinus.ac.id/ika/asi1.html, 8 Februari 2012.
Sumarnie. 2010. LANDASAN TEORI DAN KONSEP SISTEM. From http://sumarnie67.blogspot.com/2010/01/landasan-teori-dan-konsep-sistem.html, 19 Februari 2012.