Konflik di Poso sudah Terkubur Dalam Ketakutan sudah hilang dari daerah konflik

ini. Sintuwu maroso kembali dirajut untuk bisa hidup bersama dengan damai.

Fokus Nusantara, hlm 18-19

HALAMAN 13RABU, 29 SEPTEMBER 2010

Ekonomi

Pemerintah Tetap Buka Opsi Penaikan Tarif Listrik

lum bisa saya sampaikan,” ujar Darwin di Jakarta, kemarin.

Tetapi, Darwin melanjutkan, opsi penaikan tarif listrik tetap menjadi pilihan terakhir. Ka-rena itu, pemerintah saat ini masih berupaya mendahulu-kan langkah-langkah efi siensi terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). “Kita tetap meng upayakan efisiensi, an-tara lain mempercepat kompo-sisi energi primer yaitu dengan menambah pasokan gas untuk PLN.”

Senada dengan Darwin, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa juga menyatakan keputusan tidak menaikkan tarif listrik baru di tingkat komisi, belum menjadi keputusan DPR.

“Saya mendapat laporan dari Menteri ESDM bahwa kepu-tusan di Komisi VII DPR, tarif listrik 2011 tidak naik. Itu kita

MESKIPUN Rapat Kerja Penetapan Asumsi Makro Rancangan Ang-

garan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 antara Kementerian Energi dan Sum-ber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR RI (Kamis, 23/9) telah membatalkan pe-naikan tarif dasar listrik pada tahun depan, pemerintah meng anggap proses itu belum menjadi keputusan fi nal.

Seperti diungkapkan Menteri ESDM Darwin Saleh, kepu-tusan pemerintah dan DPR un-tuk tidak menaikkan tarif listrik belum final, sehingga masih dapat berubah. “Memang ada kemungkinan tarif listrik naik. Namun naiknya seberapa besar dan apa pegangannya, itu be-

pegang dulu, nanti dibawa ke Badan Anggaran seperti apa putusannya,” kata Hatta, Se-nin (27/9).

Menurut dia, keputusan tarif tidak naik baru akan menjadi keputusan DPR setelah dibahas di Rapat Paripurna DPR yang membahas Rancangan Un-dang-Undang APBN 2011.

Kendati demikian, terkait de ngan kemungkinan tarif listrik tidak naik pada 2011, Hatta menyebutkan bahwa

pi haknya telah membicarakan dengan PLN.

“Kita bicara dengan PLN tentang berapa besar bisa dila-kukan efi siensi, pertama mela lui pengurangan biaya pembangkit-an. Kalau kita tidak ingin tarif listrik naik, artinya subsidi naik. Kalau subsidi tidak ditekan tapi tarif listrik tak naik, biaya pokok produksi harus turun.”

InefisiensiMenanggapi itu, secara ter-

pisah, ekonom International Center for Applied Finance and Economics Institut Pertanian Bogor Iman Sugema menga-takan, meskipun pemerintah berencana mengurangi subsidi listrik Rp14,1 triliun pada 2011, yakni dari Rp55,1 triliun pada 2010 menjadi Rp41 triliun di 2011, itu bukan alasan menaik-kan tarif listrik.

Alasannya, PLN belum mengefi sienkan pengoperasian pembangkit. Dia lalu mengacu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap

APBN 2009, yang menemukan inefi siensi penggunaan bahan bakar di pembangkit listrik, sehingga terjadi pemborosan penggunaan anggaran, yang menyebabkan kehilangan dana Rp27,94 triliun. Padahal, pada APBN 2009, subsidi listrik Rp49,5 triliun.

“Artinya, jika dilihat dari nominalnya, separuh dari jum-lah subsidi hanya digunakan untuk menutupi inefisiensi PLN. (Sehingga) kalau untuk 2011 hanya dikurangi Rp14,1 triliun, namun dilakukan efi si-ensi terhadap pembangkit, artinya masih surplus.”

Iman juga menyayangkan yang terjadi di Indonesia sa-ngat ber tolak belakang dengan kebijakan di Jepang dan China. “Di sana 40% ongkos pembang-kit menggunakan gas. Adapun di Indonesia yang notabene penghasil dan pengekspor gas terbesar, justru hanya menggu-nakan 20%.” (ST/*/E-1)

edna@mediaindonesia.com

EKONOMIKA

Perkuat Aktivitas Ekonomi Kaum Miskin

wacana. “Kalau serius, pembu-kaan akses luas bagi kalangan menengah ke bawah bukan hal yang sulit dilakukan.”

Sebelumnya, Presiden Yu-dhoyono telah mengingatkan industri keuangan untuk me-lakukan inovasi guna mem-perluas akses bagi masyarakat tidak mampu (fi nancial inclu-sion). Umpamanya, dengan mengurangi biaya transaksi.

Terkait itu, Bank Indonesia (BI) dan perbankan nasional telah menggulirkan program TabunganKu yang bebas biaya administrasi. Hingga Agustus 2010, nasabah TabunganKu tercatat 500 ribu rekening de-ngan nilai simpanan Rp880 miliar. Sebagian besar nasabah, terangnya, berasal dari daerah miskin di Jawa Timur. Target BI, awal 2011 TabunganKu menca-pai 1 juta rekening.(ST/AT/Ant/E-4)

UNTUK menurunkan angka kemiskinan menjadi 8%-10%, pemerintah akan menginten-sifkan empat strategi yang selama ini sudah dijalankan. Empat strategi itu diharapkan memacu aktivitas perekono-mian masyarakat miskin.

Hal tersebut dikemukakan Menteri Perencanaan Pemba-ngunan Nasional/Kepala Bap-penas Armida Alisjahbana di Jakarta, Senin (27/9). Strategi pertama, ujarnya, perluasan fasilitas kredit UMKM. Kedua, pemberdayaan dengan me-ningkatkan akses dan peng-gunaan sumber daya.

Ketiga, peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan sosial. Terakhir, perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok termiskin di antara yang miskin.

Dengan konsep tersebut, lan-jut Armida, tergambar bahwa pemerintah akan menang-gulangi kemiskinan dengan memperkuat aktivitas pereko-nomian. Ia juga mengingatkan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-rah (APBD) lebih terarah untuk program kemiskinan.

Terkait perluasan akses ke-uangan untuk masyarakat miskin, ekonom Iman Sugema menilai hal tersebut seyogianya tidak lagi menjadi sekadar

Pemerintah meng anggap keputusandi Komisi VII belum final.

Keputusan tarif listrik tidak naik baru menjadi keputusan DPR setelah dibahas di Rapat Paripurna.’’

Hatta RajasaMenko Perekonomian

Armida AlisjahbanaMenteri PPN/Kepala Bappenas

ANGKATAN KERJA: Pencari kerja memadati bursa kerja Job For Career di Istora Senayan, Jakarta, kemarin. Berdasarkan data dari BPS, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2010 mencapai 116 juta orang, bertambah 2,17 juta orang jika dibandingkan dengan angkatan kerja Agustus 2009 yang sebesar 113,83 juta orang atau bertambah 2,26 juta orang jika dibandingkan dengan Februari 2009 yang sebesar 113,74 juta orang.

Biaya IMB untuk Wong Cilikbakal DihapuskanPEMERINTAH berencana menghapus biaya perolehan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, pemerintah menjanjikan diskon biaya pajak hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk kelompok ini.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dan sudah dapat persetujuan,” kata Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa, seusai meresmikan 9.239 rumah sejahtera tapak (RST) di Karawang, Jawa Barat, kemarin.

Namun, Suharso belum bisa memastikan kapan kebijakan tersebut bisa diterapkan. Nantinya, penghapusan IMB ini akan menjadi syarat bagi pemerintah daerah (pemda) yang akan me-nerima dana alokasi khusus (DAK) perumahan. DAK akan mulai disalurkan tahun depan. (Ant/E-6)

Jamsostek Upayakan AksesInformasi Peserta NonaktifPT Jamsostek (persero) berupaya terus untuk mendapatkan ak-ses informasi peserta nonaktif program Jaminan Hari Tua (JHT). Perseroan juga memanggil tenaga kerja yang pernah menjadi peserta Jamsostek yang kini tidak bekerja lagi dan telah mencapai 55 tahun, namun belum pernah mencairkan JHT. Mereka diminta segera menghubungi kantor Jamsostek.

Divisi Humas Jamsostek menegaskan hal tersebut dalam siaran persnya, kemarin. Peserta nonaktif adalah pemilik rekening JHT yang belum dicairkan oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Be-berapa waktu lalu, Dirut Jamsostek Hotbonar Sinaga mengung-kapkan terdapat 38.632 peserta dengan total nilai klaim lebih dari Rp6 miliar yang sudah mengendap selama 30 tahun. (RO/E-2)

Edna Tarigan

MI/ROMMY P

MI/ROMMY P

FREDDY