Upload
trannguyet
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
EKSISTENSI PRANATA HAK ATAS TANAH ADAT
DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
KARTIKA NURLITA DWI ARIANTI
NIM. E0009177
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2013
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
EKSISTENSI PRANATA HAK ATAS TANAH ADAT
DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL
Oleh
KARTIKA NURLITA DWI ARIANTI
NIM E0009177
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, September 2013
Pembimbing I
Lego Karjoko, S.H., M.H
NIP.196305191988031001
Pembimbing II
Bambang Joko S., S.H., M.H
NIP.195310051986101001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
EKSISTENSI PRANATA HAK ATAS TANAH ADAT
DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL
Oleh
KARTIKA NURLITA DWI ARIANTI
NIM. E0009177
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada
Hari : Kamis
Tanggal : 17 Oktober 2013
DEWAN PENGUJI:
1. : Pius Triwahyudi, S.H., M.Si. : ..........................................................
Ketua
2. : Bambang Joko S., S.H., M.H. : ..........................................................
Sekretaris
3. : Lego Karjoko, S.H., M.H. : ..........................................................
Anggota
Mengetahui
Dekan,
Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 195702031985032001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
ABSTRAK
KARTIKA NURLITA DWI ARIANTI E0009177. EKSISTENSI PRANATA
HAK ATAS TANAH ADAT DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA
NASIONAL. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret. 2013
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pranata
mengenai hak atas tanah dalam hukum adat di Indonesia. Dan apakah sistem
hukum agraria nasional menjamin kedudukan pranata hak atas tanah adat..
Penulisan hukum ini termasuk dalam penulisan hukum normatif atau
hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data
sekunder yang mencakup bahan hukum primer dimana yang digunakan dalam
penulisan hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan undang-undang
lain yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini dan bahan hukum
sekunder dimana yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah dokumen-
dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-
jurnal hukum dan komentar atas putusan peradilan. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengumpulan bahan primer dan bahan
sekunder kemudian diinventarisir dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan
masalah yang dibahas. Teknik analisis yang digunakan adalah silogisme dan
interprestasi dengan menggunakan pola penalaran deduktif yaitu cara berfikir
yang berpangkal pada prinsip-prinsip dasar, kemudian peneliti menghadirkan
objek yang akan diteliti yang digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap
fakta-fakta yang bersifat khusus.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan 2 (dua)
kesimpulan, yaitu pertama pranata hak penguasaan atas tanah dalam hukum adat
di Indonesia dimana pengakuan hak atas tanah hanya diberikan kepada hak atas
tanah yang terdaftar, sehingga ketika itu berlaku dualisme hukum pertanahan,
yaitu hak atas tanah yang dikuasai oleh hukum barat yang dikenal dengan domein
verklaring dan tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Kedua yaitu
kedudukan hak atas tanah adat dalam hukum agraria nasional dimana dalam
penulisan hukum ini dijelaskan bahwa penegasan dalam Penjelasan Umum
Undang-Undang Pokok Agraria tersebut merupakan landasan pemikiran tentang
pengakuan dan sekaligus pembatasan hak-hak ulayat dari masyarakat hukum adat
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara tetap memperhatikan
keberadaan hak ulayat sepanjang hal tersebut dalam realitinya masih ada dan
negara menempatkan hak ulayat untuk tunduk kepada kepentingan umum dan
negara.
Kata Kunci : Undang-Undang Pokok Agraria, hak ulayat, dualisme .
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRACT
KARTIKA NURLITA DWI ARIANTI E0009177 . EXISTENCE OF LAND IN
INDIGENOUS NATIONAL AGRARIAN LEGAL SYSTEM . Faculty of Law of
Surakarta Sebelas Maret University . 2013
This study aims to determine how the institution regarding land rights
under customary law in Indonesia. And whether the national legal system
guarantees notch agrarian institutions of indigenous land rights ..
Legal writing is included in the normative legal writing or legal doctrinal
prescriptive. The data used are secondary data, including primary legal materials
which are used in this writing are Law No. 5 of 1960 on Basic Regulation
Agrarian, Constitution of 1945 Law No. 41 Year 1999 on forestry and others laws
relating to the legal issues in this research. The secondary legal materials which
are used in this writing are official documents, including text books, law
dictionaries, legal journals and comments on judicial decision. Data collection
techniques used is qualitative research. Then collecting primary materials and
secondary materials to invent and classified them by adjusting the issues
discussed. The analysis technique used is the syllogism and interpretation using
patterns of deductive reasoning is a way of thinking that stem from basic
principles. Next, the researcher present the object studied are to draw
conclusions from the specific facts.
Based on the research and discussion there are two (2) conclusions
drawn. First is the institution of the rights is under customary law in Indonesia
where land rights recognition is only given to registered land.Therefore, when it
applies dualism land law, namely the right to land dominated by western law,
known as domains verklaring and land owned by indigenous people. Second is the
position of indigenous land rights is in the national agrarian law which is
described in legal writing that the assertion in the General Explanation of the
Basic Agrarian Law. Those facts are rationale as well as restrictions on the
recognition and customary rights of indigenous peoples in national life.
Government still consider the existence of customary rights as long as it is still
there and the government put land rights to be subject of the public interest and
the government.
Keywords : Basic Agrarian Law, land rights, dualism .
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
MOTTO
Allah Knows You’re Tired, Allah Knows It’s Difficult, You
Must Also Know That Allah Would Never Put You In A
Situation You Couldn’t Handle. (Khadimul Qur’an).
Kebanggaan Kita Yang Terbesar Adalah Bukan Tidak Pernah
Gagal, Tetapi Bangkit Kembali Setiap Kali Kita Jatuh.
-Confusius-
Allahumma Yasir Walaa Tu’assir. Allahuma Laa Sahla Illa Maa
Ja’altahu Sahlan Wa Anta Taj’alul Hazna Idzaa Syi’ata Sahla.
Musuh Yang Paling Berbahaya Di Atas Dunia Ini Adalah
Penakut Dan Bimbang. Teman Yang Paling Setia, Hanyalah
Keberanian Dan Keyakinan Yang Teguh.
-Andrew Jackson-
Alhamdulillah Dan Terima Kasih Memang Tidak Cukup Untuk
Mengembalikan Apa Yang Telah Diberikan, Tetapi Itu Semua
Sangat Berarti Apabila Di Ucapkan. Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
PERSEMBAHAN
Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati, kupersembahkan skripsi ini
kepada:
1. Allah SWT Yang Maha Berkehendak atas segala sesuatu;
2. Kedua orang tua saya, Bapak Sarbani dan Ibu Siti Arijah , yang tidak pernah
lelah memberi dukungan kepada saya,terima kasih atas semua peluh yang
kalian berikan kepada saya;
3. Kakak dan kakak iparku yang menjadi semangat saya dan keponakanku
tercinta Qalbiya Nesya Syarifa;
4. Sahabat-sahabat terbaik saya Pipit, Endah, Gea, Ayu, Irma ,Rista, Novia, Dila,
Putri, Yuyun yang selalu mendengarkan keluhan saya;
5. Kepada teman-teman angkatan 2009 yang selama empat tahun ini berjuang
bersama, untuk mendapat ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya;
6. Sahabat-sahabat saya yang berjuang dikotanya masing-masing Putri
Pamungkasari, Samsu Widya Resti, Ayu Srikhandi, Winda;
7. Keluarga besar ASPACMANIA mbak Coca, Syartia, Leriska, Audya, Dodo
Selina, dan semua keluarga besar Dell Aspac yang menjadi motivator saya;
8. Keluarga Mahasiswa Kota CARUBAN di Surakarta (PALASO) yang bersama-
sama berusaha membawa harum nama kota CARUBAN;
9. Orang-orang luar biasa yang selalu memberi pelajaran,pengalaman,dan
semangat kepada saya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang
telah memberikan berkat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat
menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “EKSISTENSI PRANATA HAK
ATAS TANAH ADAT DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL”,
yang merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan pada
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Maksud diadakannya Penulisan Hukum dengan topik Kepastian status
hukum tanah adat dalam masalah tenurial adalah untuk mengetahui status-status
hak atas tanah masyarakat adat dalam kepemilikin tanah terkait klaim atas tanah.
Selain itu, untuk mengetahui kedudukan hak-hak atas tanah adat dalam hukum
agraria nasional.
Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
berbagai pihak, khususnya atas bimbingan secara moril maupun materiil dalam
proses Penulisan Hukum ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin
menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada
yang terhormat :
1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin
dalam penyusunan penulisan hukum ini.
4. Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum
Administrasi Negara.
5. Bapak Muhammad Adnan, S.H., selaku Ketua Bagian Hukum Hubungan
Masyarakat.
6. Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
7. Bapak Lego Karjoko, S.H., M.H, selaku pembimbing I dan Bapak Bambang
Joko S., S.H., M.H.. selaku pembimbing II yang selalu memberikan arahan
dan bimbingannya kepada penulis.
8. Ibu Wida Astuti, S.H., M.H., selaku ketua PPH Fakultas Hukum UNS dan
segenap pengurusnya.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
yang dengan keikhlasan dan kemuliaan hati telah meberikan bekal ilmu
kepada penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
10. Keluarga besar Laboratorium Seni Teater DeLik yang mengajarkan saya arti
kerja keras dan kebersamaan.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya penulisan hukum
ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan
bapak, ibu, rekan-rekan menjadi amalan dan mendapat balasan kebaikan dari
Allah SWT.
Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan
ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
Surakarta, September 2013
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................... I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING............................... Ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI........................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN............................................................ Iv
ABSTRAK.......................................................................................... v
MOTTO............................................................................................... vii
PERSEMBAHAN............................................................................... viii
KATA PENGANTAR........................................................................ ix
DAFTAR ISI....................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR.......................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN.................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah.......................................................... 1
B. Rumusan Masalah................................................................... 6
C. Tujuan Penelitian.................................................................... 6
D. Manfaat Penelitian.................................................................. 7
E. Metode Penelitian.................................................................... 8
F. Sistematika Penulisan Hukum................................................. 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA....................................................... 13
A. Kerangka Teori........................................................................
1. Tinjauan Umum tentang Kedudukan Asas Hukum dalam
Sistem Hukum ...................................................................
2. Tinjauan Umum tentang Fungsi Tanah dalam Sistem
Kemasyarakatan ................................................................
13
13
14
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
a. pengertian Tanah .........................................................
b. fungsi Tanah dalam Sistem Kemasyarakatan .............
3. Tinjauan Umum tentang Land Tenure..............................
4. Tinjauan Umum tentang Prinsip-Prinsip Hukum Agraria
dalam UUPA ....................................................................
a. pengertian Hukum Agraria ..........................................
b. prinsip-prinsip Hukum Agraria dalam UUPA ............
14
17
26
31
31
35
B. Kerangka Pemikiran................................................................ 40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN................ 42
A. Pranata Hak Penguasaan Atas Tanah dalam Hukum Adat di
Indonesia ...............................................................................
1. Lembaga Pranata Adat dalam Hak Dasar Masyarakat
............................................................................................
2. Hak Penguasaan Atas Tanah dalam Hukum Adat di
Indonesia .......................................................................
42
42
53
B. Sistem Hukum Agraria Menjamin Kedudukan Pranata Hak
Atas Tanah Adat ...............................................................
63
BAB IV PENUTUP........................................................................... 78
A. Simpulan........................................................................... 78
B. Saran................................................................................. 79
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR BAGAN
Bagan 1. Kerangka Pemikiran .......................................................
Bagan 2. Persekutuan Hukum........................................................
Bagan 3. Penguasaan Hak Atas Tanah Berdasarkan UUPA No.5
Tahun 1960...................................................................
40
46
67