EKSTERNALITAS PERIKANANEksternalitas adalah dampak positif atau
negatif dari satu tindakan satu pihak terhadap pihak lain, lebih
spesifik lagi ekternalitas terjadi jika kegiatan produksi atau
konsumsi dari satu pihak mem[engaruhi utilitas (kegunaan) dari
pohak lain secara tidak diinginkan, dan pihak pembuat eksternalitas
tidak menyediakan kompensasi kepada yang terkena dampak.
Jenis-jenis eksternalitas yaitu :1. Efek atau dampak satu
produsen terhadap produsen lain (effects of producers on other
producers).2. Efek atau dampak samping kegiatan produsen terhadap
konsumen (effects of producers on consumers)3. Efek atau dampak
dari suatu konsumen terhadap konsumen lain (effects of consumers on
consumers)4. Efek akan dampak dari suatu konsumen terhadap produsen
(effects of consumers on producers)Dalam dunia perikanan juga
terdapat eksternalitas dari berbagai bidangnya yaitu budidaya,
penangkapan, ataupun social ekonominya. Jenis-jenis eksternalitas
pada umumnya juga terjadi di perikanan, yaitu produsen ke produsen,
produsen ke konsumen, konsumen ke konsumen, dan konsumen ke
produsen. Eksternalitas secara umum dapat diartikan sebagai dampak
dari suatu suatu aktivitas atau tindakan (pihak pertama) terhadap
aktivitas atau tindakan (pihak lain). Terkait dengan pemanfaatan
sumberdaya perairan khususnya perikanan, maka secara eksternalitas
dapat diartikan sebagai dampak dari suatu kegiatan produksi
tertentu terhadap utilitas atau nilai kegunaan dari kegiatan lain
yang tidak diinginkan. Dalam konteks pengelolaan sumberdaya
perairan, eksternalitas sangat penting diketahui.mengingat hal
tersebut akan menyebabkan terjadinya alokasi pemanfaatan sumberdaya
yang tidak efisien.
Contoh-contoh kasus eksternalitas dalam perikanan diantaranya
yaitu :
1. Produsen ke produsen Kesepakatan perdagangan bebas antara
negara-negara ACFTA (Asean China Free Trade Area) yang menghapuskan
pajak ekspor impor bagi negara-negara Asean dan China, juga
Indonesia tentunya. Telah menimbulkan persaingan produk-produk
perikanan di dalam negeri dengan produk impor yang lebih murah, hal
ini telah menurunkan keuntungan para pelaku pasar perikanan di
dalam negeri
Pengaplingan laut yang tertuang dalam pemberlakuan Pasal 3 dan
10 UU No. 22/1999 yang menerangkan bahwa adanya pembagian
kewenangan pengelolaan wilayah perairan laut sejauh l2 mil dari
pinggir pantai untuk Pemerintah Provinsi dan sepertiganya, yaitu 4
mil untuk Pemerintah Daerah, merupakan suatu jawaban atas kegagalan
kebijakan yang berlaku selama ini, dimana pemerintah pusat dengan
kekuatan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mempunyai wewenang penuh, baik
secara makro maupun ekstentif terhadap pengelolaan sumberdaya alam
selama ini. Anggapan laut sebagai milik negara (state property)
dengan model kebijakan Centralized Government Management (CGM)
telah memunculkan eksternalitas di kegiatan perikanan
tangkap.Munculnya eksternalitas di perikanan tangkap tersebut
diakibatkan oleh kebijakan CGM yang dicirikan oleh (Dahuri, 1999),
yaitu : (1) doktrin milik bersama (commont property) yang
mengakibatkan laut bersifat open acces, dimana tidak adanya batasan
alat tangkap yang boleh digunakan, kapan dan dimana boleh melakukan
penangkapan ikan, berapa jumlah tangkapan yang diperbolehkan serta
siapa saja yang mempunyai hak itu. Akibat kebijakan seperti ini,
laut menjadi ajang pergulatan keserakahan para pemodal besar
(kapitalis), dimana nelayan yang selalu menjadi korban
ketidakbijakan pembangunan selama ini disertai dengan terjadinya
degradasi lingkungan, over fishing, dan masalah-masalah lain yang
kerap memicu terjadinya konflik; (2) sentralistis, dari pembuatan
kebijakan hingga pengawasan tidak pernah melibatkan partisipasi
masyarakat lokal; serta (3) antipluralisme hukum, padahal di
beberapa wilayah pesisir Indonesia terdapat aturan-aturan lokal
atau lebih dikenal Hak Ulayat Laut (HUL) yang dapat menjamin
terciptanya kelestarian SDKP yang sudah berlaku secara
turun-temurun dari generasi ke generasi dan mempunyai kekuatan
hukum yang sangat mengika2. Produsen ke konsumen Pengunaan sunber
daya milik bersama juga bisa menyababkan terjadinya eksternalitas
pada orang lain yang tidak terlibat pada kegiatan tersebut. Sebagai
contoh, pemanenan yang berlebihan menyebabkan meningkatnya erosi
tanah, yang selanjutnya menyebabkan kerusakan di sekitar sungai dan
merusak kesegaran air untuk perikanan.
3. Konsumen ke konsumen
Eksternalitas yang umum dilakukan oleh pemanfaat perikanan
tangkap di waduk jatiluhur adalah penggunaan alat dan teknis yang
tidak ramah lingkungan, dimana hal tersebut akan menimbulkan
kerugian jangka panjang diantara sesama pemanfaat perikanan.
Penggunaan mata jaring yang terlampau kecil oleh nelayan akan
menyebabkan kepunahan dari beberapa jenis Ikan maupun udang-udangan
yang hilang tersebut terjadi karena ikan-ikan kecil sebagai bakal
calon ikan dewasa terlebih dahulu tertangkap sebelum mencapai
ukuran konsumsi. Hal tersebut tentu saja merugikan bagi nelayan itu
sendiri. Selain itu, biaya untuk menangkap ikan tidak sebanding
dengan hasil yang didapat karena nilai ekonomis (produksi) dari
penangkapan tidak tinggi lagi.
4. Konsumen ke produsen Kemiskinan sistematis nelayan di pesisir
Riau, karena penambangan pasir untuk proyek reklamasi pantai di
Singapura telah merusak ekosistem pantai dan laut, serta hilangnya
habitat ikan ekonomis yang menjadi sandaran hidup nelayan. Secara
jangka panjang, eksternalitas berekses pula pada kerusakan bentang
alam dan lingkungan laut yang mengarah pada abrasi dan bencana
alam. Itu artinya hilangnya sandaran hidup nelayan. SYAFRUDIN
LEWARU
230110080114
PERIKANAN B
EKONOMI SUMBERDAYA PERAIRAN
EKSTERNALITAS
