. .

IZIN USAHA PERTAMBANGANBAHAN GALIAN GOLONGAN C

TENTANG

QANUN KOTA LHOKSEU~AAWE NOMOR: 004 TAHUN 2003

~EMBARAN DAERAH KOTA LIIO.l(SEUMAWE, TAHlJN 2003 NOIVIOR : 03

2. Undang-undang Nomor II Tahun 1967 tcntang Ketentuan­ketentuan Pokok Pertambangan;

I. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok-pokok Agraria;

MENGINGAT

h. bahwauntuk maksud tersebut perlu' ditetapkan dalam suatu'"Qanun Kota Lhokseumawe.

a. bahwa dcngan tclah diserahkannya scbagian urusanpemerintahan dalam bidang Pertambangan olehPemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah IstimewaAceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, makaPemerintah Kota telah mempunyai kewenangan untukmenetapkan ketentuan-ketentuan mengenai UsahaPertambangan Bahan Galian Golongan C dalam KotaLhokseumawe;

MEN[~J3ANU

! •

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

QANUN KOTA LI-IOKSEUMAWE

NOMOR: C~~TAHUN 2003

TENTANG

~O~OR_: ~{J_~_---,- TAHUN 2003 __. I.:ER~__~~ __~"."_"JLEMBARAN DAERAH

KOTA LHOKSEUMAWE

1

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor1 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian UrusanPemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalamBidang Pendidikan dan Kebudayaan,Kehutanan.Kepariwi sataan ,Pertambangan .PekerjaanUmum dan Lalu lintas dan. Angkutan jalan kepadaPemerintah Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Aceh Utara.

12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor388.KlOO.81 MPE/1995 Tehtang· pedoman TehnikPenyusunan Upaya Pengclolaan Lingkungan (UKL)Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994tentang pedoman usaha pertambangan Bahan GalianGolongan C.

10. Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 73 Tahun 1992tentang Pedoman Tarif Ristribusi Bahan Galian GolonganC;

9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor03/P/MIPertambangan/1981 tcntang Pedornan PernberianSural Izin Pcrtarnbangan Dacrah Bahan Ualian yangBukan Vital (Bahan Galian Golongan C);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentangAnal isis Mengenai Dampak Lingkungan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentangPenggolongan Bahan-bahan Galian;

6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 Pembentukan KotaLhokseumawe;

5. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketcntuan­ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentangKeselamatan Kerj a;

2

• >t••••

a. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;h. Kepala Daerah adalah Wali kota Lhokseumawe:c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Lhokseumawe

beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagaiLembaga Exekutif Daerah;

d. Dinas adalah Dinas PSDA dan Kelautan KotaLhokseumawe;

e. Kepala Dinas PSDA adalah Kepala Dinas PSDA danKelautan Kota Lhokseumawe;

f. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yangtidak termasuk Bahan galian golongan A ( Strategis )dan bahan galian golongan B ( Vital ) sebagai manadi maksud dalam Undang - Undang Nomor 11Tahun 1967, juncto Peraturan pemerintah Nomor 37Tahun 1986; . .,

g. Usaha Pertambangan Daerah adalah usahapertambangan Bahan galian golongan C yangmeliputi kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi;Pengolahanl pernurman. Pengangkutan .danpenjualan;

h. Surat izin Pertambangan Daerah ( SIPD) adalah suratizin Usaha Pertambangan Daerah yang berisikanwewenang untuk melakukan kegiatan semua atausebagai tahap usaha pertambangan Bahan galiangolongan C;

Dalam Qanun ini yang di maksud dengan

J>asall

KETENTUAN UMUM

BABI

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG.IZINUSAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN·GOLONGAN C.

MEMUTUSKAN

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILANRAKY AT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

3

1. Eksplorasi adalah segala penyelidikangcologilpertambangan untuk mcnetapkan Icbih tclitiI seksama adanya dan sifat letakan Bahan golonganC;

J. Eksploitasi adalah usaha Pertambangan denganmaksud untuk menghasilkan Bahan golongan C danmemanfaatkannya;

k. Pengolahan dan Pemumian adalah kegiatanpekerjaan untuk mempertinggi mutu Bahan galianGolongan C serta untuk memanfaatkan danmemperoleh unsur -lmsur yang terdapat pada bahangalian tersebut;

I. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahanBahan galian dan hasil pengolahan / Pemurnianbahan galian dari wilayah Eksporasi atau tempatpengolahan / pemurnian;

m. Penjualan adalah segala usaha Penjualan bahangalian golongan C dan hasil pengolahan I pemumianbahan galian;

n. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuanmemperbaiki, mcngembalikan kemanfaatan ataumeningkatkan daya guna lahan yang dl akibatkanoleh Usaha Pertambangan Umum;

o. Konservasi Sumber Daya Alam adalah PengolahanSumber Daya Alam yang menjamin pemanfaatannyasecara bijaksana dan bagi Sumber Daya Terbaharuimenjadi kesinambungan persediaannya dengan tetapmemelihara dan meningkatkan kwalitas nilai dankeanekaragamannya;

p. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL)adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentangdampak penting suatu kegiatan yang di rencanakan;

'.q. Upaya Pengelolaan Lingkungan >( llKL) adalahdokumen yang memuat rencana penanganan dampakterhadap Lingkungan hidup yang timbul akibat darisuatu usaha atau kegiatan;

r. Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL ) adalahdokumen yang membuat rencana pemantauanKomponen lingkungan hidup yang terkena dampakakibat dari suatu usaha atau kegiatan.

4

Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tertentu dapatmenutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangansebagaimana tersebut pad a pasal 3 huruf a dan b Qanun1m.

Pasal 4

f. Memberi Izin Usaha Pertambangan Daerah.

e. Melakukan pengendalian dan pengawasan ataskegiatan Usaha Pertambangan Daerah sesuaiketentuan yang berlaku; .

d. Mengadakan Usaha Penertiban seluruh kegiatanUsaha Pertambangan yang tidaklbelum mempunyaiSIPD;

c. Membina atau mengkoordinasikan seluruh kegiatanUsaha Pertambangan Daerah yang mempunyai SIPD;

b. Menentukan lokasi yang tertutup atau terlarang untukUsaha Pertambangan Daerah;

a. menetapkan wilayah yang bolch dilakukan UsahaPertambangan Daerah;

Wewcnang dan tanggung jawab scbagaimana dimaksudpasal 2 Qanun ini meliputi :

Pasal 3

Wewenang dan tanggung .iawab Usaha PertarnbanganDaerah dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yangditunjuk.

Pasal 2

WEWENANG lJAN TANGGUNG JAWAB

BA B II

5

3) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini bagiBadan Usaha yang menggunakan fasilitasPenanaman Modal Asing dilaksanakan sesuaiketentuan peraturan Perundang-undangan yangberlaku.

u. Eksplorasi;b. Ekploitasi;c. Pengolahan/Pemurnian;d. Pengangkutan dane. Penjualan.

2) SIPD sebagaimana dirnaksud ayat (1) pasal 1111

meliputi:

1) Setiap Usaha Pertambangan Daerah hanya dapatdilakukan setelah memperoleh SIPD dari KepalaDaerah melalui Dinas PSDA;

Pasal 6

2) Subjek Izin Usaha Pertambangan bahan galiangolongan C adalah Badan HukumlBadan Usaha.Koperasi atau Perorangan yang melakukan kegiatanusaha pertambangan Bahan galian golongan C.

1) Objek Izin Usaha Pertambangan bahan galianGolongan C adalah segala kegiatan usahapertambangan yang mengikuti ekplorasi, eksploitasi,pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

Pasal 5

OBJEK DAN SUBJEK IZIN

B A B III

6

".

4) SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktuselama-lamanya 2 (dua) tahun dan dapatdiperpanjang hanya setahun.

J) SIPD Eksploirasi -sebagai maria dimaksud ayat (1)dapat diberikan kepada perorangan, Badan Hukumdan Koperasi.

2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu)SIPD Eksploitasi maksimal 10 (sepuluh) hektar.

1) Setiap SIPD Eksplorasi hanya diberikan untuk 1(satu) jcnis bahan galian golongan C .

Pasal 8

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

c. Koperasi

d. Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai denganperaturan perundangan Republik Indonesia danberkedudukan di Indonesia serta bertempat tinggal diIndonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidangpertambangan:

e. Perorangan yang berwarga negara Indonesia danbertempat tinggal di Indonesia, denganmengutamakan mereka yang bertempat tinggal diDaerah;

f. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerjasarna antara badan Usaha dan Perorangansebagaimana tercantum pada huruf a, b, c, d, dan e.

Usaha Pertambangan Daerah dapat dilakukan oleh :

Pasal 7

7

1) SIPD Eksploitasi dengan luas wilayah 50 (limapuluh) sampai dcngan 1000(scrihu) hektar hanyadapat diberikan oleh Kepala Daerah setelahmendapat rekomendasi Menteri Pertambangan danEnergi cq. Direktur Pertambangan Umum.

Pas a I 10

6) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimanadimaksud ayat (5), diajukan kepada Kepala Daerahselambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumberakhimya SIPD.

5) SIPD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktuselama-Iamanya 20 (dua puluh ) tahun dan dapatdiperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kaliperpanjangan selama-lamanya 5 (lima) tahun.

4) Permohonan SIPD yang diajukan oleh Badan Hukumatau Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (3), yangluasnya melebihi 10 (sepuluh) hektar dapat diberikandalam 1 (satu) SIPD.

3) Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu)S[PD, sedangkan Badan Hukum dan Koperasi dapatdiberikan maksimal 5 (lima) SIPD.

2) Luas yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPDEksploitasi maksirnal 1() (sepuluh) hektar.

1) Setiap SIPD Eksploitasi hanya diberikan untuk 1(satu) jenis Bahan galian golongan C.

Pasal 9

5) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimanadimaksud ayat (4) diajukan kcpada Kopala Dacrahselarnbat-larnbatnya 3 (tiga) bulan sebelumberakhirnya SIPD.

8

2) Permohonan perpanjangan SIPD dimaksud dalamayat (1) pasal ini, diajukan kepada Kepala Daerahselambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebehunberakhimya SIPD.

1) SIPD Pengangkutan hanya dapat diberikan kepadaBadan Hukum, Koperasi dan perorangan yangmempunyai Izin Usaha Akuntan, selama-Iamanya 5(lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pas a I 13

2) Permohonan perpanjangan SIPD dimaksud dalamayat (1) pasaJ ini, diajukan kepada Kepala Daerahselambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan sebelumberakhimya SIPD.

1) SIPD PengolahanJPemurnian dapat diberikan untukjangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahundan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiapkali perpanjangan selama-Iamanya 5 (lima) tahun.

Pas a I ]2

2) SIPD tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan ataudikerjasamakan kepada Pihak Ketiga kecuali denganpersetujuan Kepala Daerah.

1) Pemegang SIPD dapat mengurangi wi1ayah kerjanyadengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagiantertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuanKepala Daerah .

Pasal 11

2) SIPD yang luasnya melebihi 50 (lima puluh) hektardan telah diperpanjang 2 (dua) kali, untukperpanjangan berikutnya harus mendapatrekomendasi dari Direktur Jenderal PertambanganUmum.

9

I

2. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan bagiperusahaan yang Berbadan Hukum atauAnggaran DasarlAnggaran Rumah Tangga bagiKoperasi yang telah dilegalisir.

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yangmasih berlaku;

'1) Pennohonan SIPD sebagaimana dimaksud dalampasal 15 ayat (1), harus meJampirkan bahan-bahansebagai berikut:

Pas a I 16

2) Permohonan yang memenuhi persyaratan sesuaiperaturan yang berlaku dipertimbangkan untukmendapat SIPD.

1) Permohonan SIPD dibuat di atas kertas bermateraiditulis dalam bahasa Indonesia ditanda tangani olehpemohon atau kuasanya dan disampaikan kepadaKepala Daerah cq. Kepala Dinas PSDA dan KelautanKota Lhokseumawe.

Pas a I 15

MEMPEROLEH SIPDPERSYARATANDANCARATATA

BA B IV

2) Permohonan perpanjangan SIPD dimaksud dalamayat (1) pasal ini, diajukan kepada Kepala Daerahselambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumberakhirnya SIPD.

1) SIPD Penjualan hanya dapat diberikan kepada BadanHukum, Koperasi dan Perorangan, selama-Iamanya 5(lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pas a I 14

10

3) Syarat - syarat lain yang hams di lampirkan dalarnpermohonan SIPD, lebih lanjut akan di tetapkandengan keputusan Kepala Daerah .

3. SIPD pengolahan / Pemumian, harusmelampirkan UKL dan UPL.

4. SIPD pengangkutan, harus melampirkan fotocopy Surat izin Usaha Angkutan yang telahdilegalisir.

d. Dokumen AMDAL, UKL dan UPL.

c. Bukti Status Tanah yang bersangkutan;

b. Peta Situasi Wilayah;

H. Peta Wilayah Pcrtambangan yangmenunjukkan batas-batas titik Koordinatsccara jelas dengan skala 1 : 1.000 untuk arealdi bawah 50 (lima puluh ) hektar atau petadengan skala 1 : 10.000 untuk di atas 50 (limapuluh) hektar;

2. SIPD Eksploitasi, harus melampirkan:

b. Keterangan Status Tanah yang bersangkutan.

a. Peta Wilayah Pertambangan yangmenunjukan batas-batas titik koordinat secarajelas dengan skala 1 : 1.000 untuk areal dibawah 50 (lima puluh) hektar atau petadengan skala I :10.000 untuk diatas 50 (limapuluh);

1. SIPD Eksplorasi, harus melampirkan:

2) Selain bahan persyaratan tersebut dalam ayat (l)pasal ini, untuk permohonan:

11

a. Membayar/ menyetor uang jaminan Reklamasipada kas Daerah yang besarnya akanditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

b. Melaksanakan pemeliharaan dibidangpengusahaan, keselamatan kerja teknikpenambangan yang baik dan benar sertapengelolaan lingkungan hidup sesuai denganketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjukpejabat peJaksana Inpeksi tambang.

c. Memberikan Iaporan tertulis atas peIaksanaankegiatannya pertriwulan kepada Kepala Daerahcq. Dinas PSDA tembusan laporan triwulandisampaikan kepada Direktur Jenderal PUODcq.Direktur pembinaan Pemerintah Daerah ,Direktur Jenderal Pertambangan Umum cq.Direktur Teknik Pertambangan ,Gubemur KepalaDaerah Istimewa Aceh cq. Dinas pertambanganpropinsi Daerah Istimewa Aceh.

1. Eksploitasi, berkewajiban :

1) Pemegang SIPD, berkewajiban membayar Retribusiberupa luran tetap dan atau luran produksi yangbesamya akan ditetapkan dalam suatu Qanuntersendiri;

2) Selain berkewajiban membayar Retribusi dimaksuddalam ayat (1) pasal ini , untuk pemegang SIPD :

Pas a I 18

KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD

BAB V

Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapapermohonan yang memenuhi syarat , maka SIPDdiberikan kepada pemohon pertama.

Pasal17

12

1) Pemegang SIPD yang lokasi usahanya berada padatanah milik orang lain diwajibkan membayar gantirugi atau jaminan ganti rugi yang di tetapkanbersama atas dasar pennufakatan dan tata cara yangberlaku;

Pas a I 19

a. Memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dibidang Angkutan Kendaraan Bermotor.

b. Melaksanakan Kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah tentangteknis pengangkutan.

3. Pengangkutan berkewaj iban:

a. Memberikan Iaporan seeara tertulis ataspelaksanaan kegiatannya setiap bulan kepadaKepala Daerah cq. Dinas PSDA.

b. Mcmbuat laporan hasil Upaya PcmantauanLingkungan (UPL) secara berkala kepada DinasPSDA dan Instansi terkait yang bertanggungjawab atas pengendalian dampak lingkungan diDaerah,

2. Pengolahanl Pemurnian, berkewajiban ~

d. Membuat laporan hasil Upaya PemantauanLingkungan (UPL) secara berkala kepada DinasPertambangan dan Instansi Tehnis terkait yangbertanggung jawab atas pengendalian dampaklingkungan di Daerah.

e. Melakukan Konservasi Reklamasi danRevegetasi bekas penambangan ,sehinggaberfungsi dan dapat dimanfaatkan serta tidakmerusak lingkungan.

f. Bagi yang menggunakan bahan peledak harusmendapat Rekomendasi dari Dinas PSDA danKelautan yang tata eara dan syarat-syaratnya diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

13

1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usahapertambangan bahan galian golongan C dilaksanakanoleh Dinas PSDA dan Kelautan;

Pas a I 21

PEMBINAAN DAN PENGA WASAN

B AB VII..

a. Masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidakdiperpanjang lagi;

b. Pemegang SIPD mengembalikan SIPDnya kepadaKepala Daerah sebelum berakhimya jangka waktuyang telah di tetapkan dalam SIPD yangbersangkutan;

c. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam Qanun ini dan tidak memenuhikewajiban yang tercantum dalam SIPD;

d. Pemegang SIPD tidak melaksanakan usahapenambangan Bahan galian golongan C dalamjangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkanSIPD atau selama 2 (dua) tahun menghentikan usahapenambangan bahan galian golongan C tanpamemberikan alasan-alasan yang dapat di pertanggungjawabkan;

e. Dibatalkan dengan surat keputusan Kepala Daerahuntuk kepentingan Negara I Daerah .

SIPD dinyatakan tidak berlaku, karena

Pas a I 20

BERAKHIRNYA SIPD

BAB VI

2) Apabila tidak mencapai kata mufakat sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka penetapan .jumlah ganti rugi dilakukan oleh Kepala Daerahmelalui suatu panitia penaksir ganti rugi sesuaidengan ketentuan yang berlaku,

14

Biaya operasional untuk menunjang kegiatan pembinaan,pengendalian, pengawasan dan penertiban UsahaPertambangan Daerah dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, Pos Dinas PengelolaanSumber Daya Alam dan Kelautan.

Pasal23

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorangten tang adanya tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempatkejadian serta melakukan pemeriksaan.

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka danmemeriksa tanda pengenal dari tersangka.

d. Melakukan penyitaan benda atau surat.e. Mengambil sisik jari dan memotret seseorang.f Memanggil seseorang untuk mendengar dan di

\

periksa sebagai tersangka atau saksi. .g. Mendatangkan tenaga ahli yang di perlukan dalam

hubungan dengan pemeriksaan.h. Penghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk

dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukupbukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan-tindakan.

• 1. Mengadakan tindakan -lain menurut hukum yangdapat dipertanggung jawabkan.

Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian danpengawasan Usaha pertambangan Daerah, KepalaDaerah membentuk Tim Pengendalian dan pengawasan.

Pas a I 22

2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimanadi maksud ayat (1) pasal ini, berpedoman padaperaturan perundang-undangan yang berlaku;

3) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian ,perorangan, Badan Hukum dan koperasi yangmengusahakan pertambangan Bahan galian golonganC wajib memberikan kesempatan kepada petugasuntuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian baikyang bersifat administrasi maupun teknis.

15

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorangtentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ituditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka danmemeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat;e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

-;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, paraPenyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugasmenyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggarantidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanunini, dapat juga dilakukan Pejabat Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) dilingkungan PemerintahDaerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal25

PENYIDlKAN

BABIX

(2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalahpelanggaran .:

(1) Barang siapa melanggar ketentuan yang diatur dalamPeraturan Daerah ini diancam pidana kurunganselama-Iamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak­banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah).

Pasal24

KETENTUAN PIDANA

BAB VIII

16

Pemegang SIPD yang pada saat berlakunya Qanun inibelum membuat Dokumen PILI Andal, wajib membuatdan menyampaikan SELIPEL yang telah disahkan olehInstansi berwenang, kepada Dinas PSDA dan Kelautandalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Qanun ini.

BAB XIKETENTUAN LAIN - LAIN

Pas a I 28

SIPD yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah,Badan Usaha Milik Negara , Badan Hukum Swasta ,Badan - badan lain dan perorangan yang memperolehhak berdasarkan pcraturan yang ada scbelum saatberlakunya Qanun ini dinyatakan tetap berlaku sampaiizin lama habis masa berlakunya.

Pas a I 27

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan -ketentuan yang bertentangan dengan ini dinyatakan tidakberlaku lagi.

Pas a I 26

KETENTUANPERALIHAN

BAB X

f. Memanggil seseorang untuk didengar dandiperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalamhubungan dengan pemeriksaan;

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatpetunjuk penyidik umum bahwa tidak terdapatcukup bukti atau peristiwa tersebut bukanmerupakan tindak pidana dan selanjutnya melaluiPenyidik Umum memberitahukan hal tersebutkepada Penuntut Umum, tersangka dankeluarganya;

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yangdapat dipertanggung jawabkan.

17

an di : LhokseumaweI :I: 'PIIII1I6v tcc~.-

~--t-~-l..:l~ DAERAH KOTA

H. RACHMATSYAH.

CAP/D.T.O

Pj. WALIKOTAHOKSEUMAWE

Disahkan di Lhokseumawepada tanggal, 22 Oktober 2003

setiap orang dapat mengetahuinya,Pengundangan Qanun ini dengandalam Lembaran Daerah Kota

Agar supayarnemerintahkanpenempatannyaLhokseumawe.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

}:tasaI30

I lul-hal yang bclum diutur dalam Qanun lilt scpanjungmenyangkut aturan Pelaksanaannya akan diaturtersendiri dengan keputusan Kepala Daerah,

Pasal29

KETENTUANPENUTUP

BABxn

18