em.ub.ac.id · Web viewMeskipun Dinas Sosial sudah membentuk balai balai pelatihan sebagai upaya untuk mengembangkan skill warga difabel, hal ini dinilai kurang efektif dan efisien

KEMENTERIAN RISET, TEKNOMORLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGIUNIVERSITAS BRAWIJAYAEKSEKUTIF MAHASISWA

Sekretariat: Jl. Veteran 06C Malang 65145Telp: 082122324798 email: [email protected]

Telp: 0896-1310-0676 Email: [email protected]

Press Release Diskusi Terbuka

“Malang Inklusif : Mitos atau Fakta ?”




“Jadikan Pemikiran Inklusif itu bagaikan ideologi yang mendarah daging dengan kita”

– Bapak Fadhila Putra (Ketua PSLD)

Dalam rangka mewadahi aspirasi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Malang

mengenai keresahan akan hak - hak publiknya yang belum terakomodir dengan baik,




Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya telah menyelenggarakan diskusi terbuka yang

bertempat di Gazebo Raden Wijaya Universitas Brawijaya, pada Jum’at (23/11). Diskusi

yang berlangsung dari pukul 15.00 WIB hingga pukul 17.30 WIB ini turut menghadirkan

perwakilan perwakilan dari berbagai entitas pejuang inklusivitas di Kota Malang seperti

Yayasan Lingkar Sosial Indonesia, Organisasi Penyandang Difabel, dan juga Yayasan

Pembinaan Anak Cacat.




Sesi pertama diskusi terbuka ini diawali dengan pemaparan yang disampaikan oleh

Muhammad Nur Fauzan selaku Presiden Eksekutif Mahasiswa UB, mengenai apa itu

dissability awareness secara general, bagaimana membangun konstruksi berfikir yang

inklusif, serta pemaparan mengenai kondisi dan fakta yang terjadi di lapangan berkaitan

dengan sarana prasarana kota yang belum ramah difabel. Disampaikannya bahwa yang

menjadi permasalahan utama dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif ini salah satunya

adalah masih berkembangnya budaya berfikir masyarakat yang konservatif. Masyarakat pada

umumnya masih memaknai ruang publik sebagai suatu fasilitas yang dapat diakuisisi dan




digunakan secara semena – mena untuk kepentingan pribadi hingga menafikkan keberadaan

masyarakat difabel yang juga memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan ruang publik

tersebut.

Fenomormena seperti ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa di Kota Malang masih

terdapat beberapa spot dimana guiding block yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh teman

teman yang buta sebagai penunjuk jalan, kenyataannya malah tertutupi oleh parkir parkir liar,

bangku bangku taman, bahkan rambu rambu peringatan. Selain itu, guiding block yang ada di




jalanan Kota Malang pun sebenarnya belum memenuhi standart internasional yang

seharusnya berwarna kuning. Mayoritas guiding block di Kota Malang masih berwarna abu

abu hanya karna mempertimbangkan nilai estetika saja tanpa mempertimbangkan segi

fungsionalnya.

Selain itu, salah satu hak masyarakat penyandang disabilitas yang belum terakomodir

dengan optimal yaitu mengenai sarana prasarana penunjang ibadah. Pada umumnya, tempat

tempat ibadah di Kota Malang ini masih belum ramah difabel, karena bangunannya yang




cenderung bertingkat dan belum disertai turunan untuk memudahkan akses warga yang

menggunakan kursi roda. Kemudian, dalam berlangsungnya ibadah seperti penyampaian

ceramah maupun khutbah oleh Imam ataupun Pendeta di Masjid dan Gereja pun belum

disertai dengan keberadaan interpreter atau translator yang dapat menerjemahkan kedalam

bahasa isyarat agar mudah diterima oleh warga yang tuli. Sehingga tak heran apabila data

menunjukkan bahwa 25 % fasilitas ibadah di Kota Malang ini belum aksesible dan itupun

masih berada di bawah standart. Melihat fakta fakta tersebut, sudah semestinya ruang publik




dimaknai secara fungsional sebagai fasilitas yang aksesible bagi siapapun. Karena sejatinya,

inklusifitas juga harus mengikuti perkembangan zaman.

Tak berhenti pada pembahasan megenai sarana prasarana kota saja, diskusi ini

kemudian berlanjut membahas mengenai keberadaan difabel dalam dunia ketenagakerjaan.

Pak Adi yang merupakan founder dari Adigunawan Institut ini hadir mewakili Organisasi

Penyandang Difabel menyampaikan bahwa pada praktiknya, inklusivitas yang diharapkan

juga terwujud dalam ranah keteagakerjaan ini ternyata belom berjalan secara maksimal




namun hanya terdapat pada lingkup yang kecil saja. Padahal apabila mengacu pada segi

yuridis, sudah ada beberapa regulasi yang mengatur mengenai perwujudan inklusivitas dalam

berbagai ranah ini. Di Kota Malang sendiri, sudah dibentuk peraturan daerah nomor 2 tahun

2014 yang dapat dijadikan sebagai payung hukum pelaksanaan kota Malang Inkklusif.

Dalam undnag undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 pun dalam salah satu

pasalnya sudah terdapat frasa bahwa tiap tiap perusahaan atau unit usaha milik pemerintah

harus memberikan kesempatan kerja yang sama dan tidak berlaku deskriminatif dengan




membuat dikotomi antara warga difabel dengan warga nomorn difabel. Pun juga pada salah

satu regulasi sudah diatur mengenai kewajiban seluruh badan usaha milik pemerintah yang

harus memberikan 2% formatur pegawainya dan 1% bagi badan usaha swasta agar diisi oleh

orang orang difabel. Dengan adanya regulasi tersebut seharusnya kita sudah dapat merasakan

dampak yang signifikan. Namun realitanya, penyerapan tenaga kerja difabel tidaklah banyak.

Yang melatarbelakangi minimnya penyerapan warga difabel kedalam dunia kerja

salah satunya adalah rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga difabel untuk




melamar sebuah pekerjaan, kendala inilah yang semakin menyulitkan warga difabel.

Meskipun Dinas Sosial sudah membentuk balai balai pelatihan sebagai upaya untuk

mengembangkan skill warga difabel, hal ini dinilai kurang efektif dan efisien karena balai

tersebut belum menjalin kerjasama lebih lanjut untuk penempatan kerja warga difabel yang

sudah lulus dari balai pelatihan tersebut. Sehingga dibutuhkan adanya kerjasama secara resmi

dengan perusahaan perusahaan sehingga dapat benar benar memberdayakan warga difabel

sesuai dengan kualifikasi masing masing. Untuk membantu terlaksananya cita inklusivitas

yang berkembang dalam dunia ketenagakerjaan ini juga diperlukan adanya budaya saling




membantu dan gotong royong dari masyarakat untuk membuka kesempatan warga difabel

agar dapat ikut berkarya.

Kemudian, diskusi terbuka ini dilanjutkan dengan pemaparan dari Pak Wahyu selaku

perwakilan dari Forum Malang Inklusi mengenai difabel dalam dunia perpolitikan. Salah satu

kemajuan yang patut kita syukuri saat ini adalah mulai diperhatikannya warga penyandang

difabel dalam menggunakan hak politiknya yang difasilitasi oleh KPU setempat. Semakin

kemari, semakin ada perubahan signifikan yang dilakukan oleh KPU Kota Malang. Dulunya,




KPU sangat jarang sekali bersosialisasi dengan oraganisasi organisasi difabel, namun pada

tahun 2018 ini sudah ada gerakan konkret yang dilakukan oleh KPU. Terbukti oleh adanya

kesepakatan dalam bentuk MOU antara KPU Kota Malang dengan Forum Malang Inklusif

mengenai pendataan dan penyediaan sarana pemungutan suara ketika pemilu yang

diperuntukkan bagi warga penyandang disabilitas. Dalam MOU tersebut, Forum Malang

Inklusi dan KPU pun bersepakat untuk rutin mengadakan pertemuan triwulan sebagai upaya

menjembatani aspirasi politik warga penyandang difabel.




Pada undang undang Nomor 7 tahun 2017 dikatakan bahwa hanya warga difabel yang

memenuhi syarat yang dapat meggunakan hak suaranya, kemudian yang menjadi pertanyaan

adalah persyaratan yang seperti apa yang dimaksudkan. Meskipun begitu regulasi tersebut

tetap dapat dijadikan sebagai payung hukum keterlibatan warga penyandang difabel dalam

kontestasi politik negara. Sebenarnya , hal ini pun masih berkaitan dengan isu isu yang akhir

akhir ini berhembus, bahwa ada wacana mengenai warga yang memiliki kelain jiwa temporal

dapat diperbolehkan menggunakan hak suaranya dengan cacatan harus disertai dengan bukti

surat keterangan dari dokter. Daripada hanya berkutat di situ situ saja, alangkah baiknya kita




juga mempertimbangkan upaya mengakomodir penyampaian hak pilih warga difabel yang

tuna netra. Karena sejauh ini, penyampaian suara hak pilih mereka masih diwakilkan oleh

pendampingnya, padahal hal tersebut bertentangan dengan asas pemilu yang sifatnya

langsung, jujur, bebas dan rahasia

Selain itu, dalam hal pendataan daftar pemilih tetap warga difabel juga dinilai belum

cukup akurat. Karena data terakhir menunjukkan bahwa di Kota Malang ini terdapat sekitar

1500 an warga difabel yang sudah berhak menggunakan hak politiknya untuk memilih




pemimpin, padahal kenyataannya jumlah tersebut seharusnya jauh lebih banyak dari itu.

Ketika FOMI menanyakan terkait kuantitas warga difabel kepada Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil malah dialihkan kepada Dinas Sosial, pun begitu pula sebaliknya. Hal ini juga

membuktikan belum optimalnya fungsi koordinasi aparatur pemerintah. Padahal dahulu

sempat diwacanakan akan dibentuknya kartu identitas atau keterangan penyandang disabilitas

namun nyatanya belum diimplementasikan karena belum adanya koordinasi antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah setempat.




Selain pembahasan difabel dari 3 aspek diatas, diskusi ini kemudian ditutup dengan

pemaparan dari Ibu Endang selaku kepala Yayasan Pembinaan Anak Cacat. Data menyatakan

bahwa 84% akses pendidikan belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa

penyandang difabel. Masih banyak sekolah sekolah luar biasa yang masih minim perhatian

dari pemerintah. Padahal mereka sangat membutuhkan bantuan. Di YPAC sendiri 70%

siswanya merupakan siswa yang berada dalam garis ekonomormi menengah kebawah.

Disanapun sangat membutuhkan tenaga pengajar. Karena tenaga pengajar bantuan dari

pemerintah saat ini hanya tersisa 9 orang dan diperkirakan pada tahun 2020 nantinya YPAC




akan benar benar kekurangan tenaga pengajar. Saat ini pun, seorang guru harus

bertanggungjawab untuk 1 kelas dengan 5 siswa difabel.

Hal tersebut tentunya sudah melampaui standar maksimal yang semestinya. YPAC

pun apabila diharuskan merekrut guru honomorrer, pastinya akan terkendala dalam hal

honomorrariumnya karna YPAC berbasis yayasan yang mengandalkan keuangannya pada

sumbangan. Meskipun sempat mendapat insentif dari kementrian sosial, YPAC juga masih

kekurangan karna insentif tersebut dihitung berdasarkan kuantitas anak yang memiliki




identitas yang jelas dan resmi, padahal masih banyak juga siswa YPAC yang tidak memiliki

identitas yang jelas karena orang tua yang menitipkannya di yayasan sudah hilang jejaknya.

Selain hal diatas, yang menjadi kendala bagi pendidikan untuk anak difabel salah

satunya adalah dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai full day school yang

mewajibkan siswa bersekolah 5 hari dalam seminggu. Itu berarti siswa difabel harus melalui

8 jam di sekolah, padahal jam seperti ini terlalu berat untuk anak difabel, sehingga kebijakan

ini tidak cocok untuk diterapkan bagi SLB juga. Kemudian fakta bahwa pada hakikatnya,




penyandang disabilitas itu sebenarnya memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang

nomorrmal, namun sayangnya seringkali mereka mengalami deskriminasi seolah olah skill

dan kemampuan mereka selalu diragukan. Oleh sebab itulah perlu adanya keterlibatan

seluruh elemen masyarakat untuk turut membantu terwujudnya lingkungan yang inklusif dan

ramah bagi penyandang disabilitas.

Documents

em.ub.ac.id · Web viewMeskipun Dinas Sosial sudah membentuk balai balai pelatihan sebagai upaya untuk mengembangkan skill warga difabel, hal ini dinilai kurang efektif dan efisien