Etika fvia

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat

rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tugas Kelompok berupa makalah ini sebagai

tugas mata kuliah dengan judul “ETIKA KESEHATAN” dapat diselesaikan tepat

pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini masih banyak kekurangan dan

jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang

membangun terutama dari dosen mata kuliah serta pembaca demi kesempurnaan

makalah ini. Penulis berharap semoga hasil dari penulisan makalah ini kelak dapat

bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.............................................................................................1

DAFTAR ISI............................................................................................................2

BAB I PENDAHULUAN……………….....................………….…………..……3

A. LatarBelakang ………....................................................…..……….......…3

B. RumusanMasalah ........................................................................................3

C. TujuanPenulisan……………………………………....…...…....................4

BAB II PEMBAHASAN…………………………………........…........................5

A. Aspek Hukum Dalam Praktek Kebidanan..................................................5

B. Hukum Disiplin, Hukum Dan Peristilahan Hukum....................................6

C. Pentingnya Landasan Hukum Dalam Praktek Profesi................................9

D. Aspek Hukum Dan Keterkaitannya Dengan Pelayanan Praktek Bidan Dan

Kode Etik...................................................................................................11

E. Hak-Hak Klien Dan Persetujuan Untuk Bertindak...................................12

F. Tanggung Jawab Dan Tanggung Gugat Bidan Dalam Praktek

Kebidanan..................................................................................................14

G. Standar Praktek Bidan...............................................................................16

BAB III PENUTUP……………………………….………....…….....................21

A. Kesimpulan …………………………………………….................................21

B. Saran …………………………………………………......…..........................21

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………............................22

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan pengetahuan dan teknologi yang sedemikian cepat dalam segala

bidang serta meningkatnya pengetahuan masyarakat berpengaruh pula terhadap

meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan termasuk

pelayanan keperawatan atau kebidanan. Hal ini merupakan tantangan bagi profesi

keperawatan dan kebidanan dalam mengembangkan profesionalisme selama

memberi pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan yang tinggi memerlukan

landasan komitmen yang kuat dengan basis pada etik dan moral yang tinggi.

Sikap etis profesional yang kokoh dari setiap perawat atau bidan akan tercermin

dalam setiap langkahnya, termasuk penampilan diri serta keputusan yang diambil

dalam merespon situasi yang muncul. Oleh karena itu pemahaman yang

mendalam tentang etika dan moral serta penerapannya menjadi bagian yang

sangat penting dan mendasar dalam memberikan asuhan keperawatan atau

kebidanan dimana nilai-nilai pasen selalu menjadi pertimbangan dan dihormati.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjelasan aspek hukum dalam praktek kebidanan?

2. Apa pengertian hukum dalam praktek kebiadanan?

3. Bagaimana landasan hukum dalam praktek profesi?

4. Bagaimana keterkaitan aspek hukum dengan pelayanan praktek bidan dan

kode etik?

5. Apa saja hak-hak klien dan persetujuanya untuk bertindak?

6. Bagaimana tanggung jawab dan tanggung gugat bidan dalam praktek

kebidanan?

7. Bagaimana standar praktek bidan dalam pelayanan kebidanan?

3

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui penjelasan aspek hukum dalam praktek kebidanan

2. Untuk mengetahui pengertian hukum dalam praktek kebiadanan

3. Untuk mengetahui landasan hukum dalam praktek profesi

4. Untuk mengetahui keterkaitan aspek hukum dengan pelayanan praktek

bidan dan kode etik

5. Untuk mengetahui hak-hak klien dan persetujuanya untuk bertindak

6. Untuk mengetahui tanggung jawab dan tanggung gugat bidan dalam

praktek kebidanan

7. Untuk mengetahui standar praktek bidan dalam pelayanan kebidanan

4

BAB II

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum dalam Praktek Kebidanan

Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang

penting dan di tuntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan

dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggung jawaban dan tanggung

gugat (accountability) atas semua tindakan yang dilakukuannya. Sehingga semua

tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu

evidence based. Accountability diperkuat dengan satu landasan hokum yang

mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan.

Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan

memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang

dilandasi kemampuan berfikir logis dan sitematis serta bertindak sesuai standar

profesi dan etika profesi.

Praktek kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam

penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus-menerus ditingkatkan

mutunya melalui:

1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan

2. Pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan

3. Akreditasi

4. Sertifikasi

5. Registrasi

6. Uji kompetensi

7. Lisensi

Beberapa dasar dalam otonomi pelayanan kebidanan antara lain sebagai

berikut:

1. Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 tentanng registrasi dan praktik bidan

2. Standar Pelayanan Kebidanan

3. UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

5

4. PP No 32/ Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan

5. Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang oraganisasi dan tata kerja

Depkes

6. UU No 22/1999 tentang Otonomi daerah

7. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

8. UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung dan transplantasi

B. Hukum, Disiplin Hukum dan Peristilahan Hukum

1. Pengertian Hukum dengan keterkaitannya dengan moral dan etika

Hukum adalah himpunan petunjuk atas kaidah atau norma yang mengatur

tatatertib dalam suatu masyarakat, oleh karena itu harus di taati oleh masyarakat

yang bersangkutan. Hukum adalah aturan di dalam masyarakat tertentu. Hukum di

lihat dari isinya terdiri dari norma atau kaidah tentang apa yang boleh dilakukan

dan tidak, dilarang atau diperbolehkan.

Hukum memiliki pengertian yg beragam karena memiliki ruang lingkup

dan aspek yg luas. Hukum dpt diartikan sbgai ilmu pengetahuan, disiplin,

kaidah,tata hukum, petugas atau hukum, keputusan penguasa, proses

pemerintahan, sikap dan tindakan yg teratur dan juga sbgai suatu jalinan nilai-

nilai. Hukum juga merupakan bagian dari norma yaitu norma hukum.

2. Disiplin Hukum

Disiplin hukum adalah :

- suatu sistem ajaran tentang hukum

- ilmu hukum merupakan satu bagian dari disiplin hukum

Bagian Disiplin Hukum antara lain :

1. Ilmu Hukum

a. kaidah hukum (validitas sebuah hukum)

b. kenyataan hukum (sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi,

c. pengertian hukum

2. Filsafat HUkum

6

sistem ajaran yang pada hakikatnya menjadi kerangka utama dari segala ilmu

hukum dan hukum itu sendiri beserta segala unsur penerapan dan pelaksanaan.

3. Politik Hukum

Arah atau dasar kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan dan penerapan

hukum yang bersangkutan.

Disiplin Hukum merupakan suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau

realita hukum. Disiplin Hukum mencakup paling sedikit tiga bidang, yakni ilmu-

ilmu hukum, politik hukum dan filsafat hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan,

bahwa filsafat hukum mencakup kegiatan perenungan nilai-nilai, perumusan nilai-

nilai dan penyerasian nilai-nilai yang berpasangan, akan tetapi yang tidak jarang

bersitegang.

3. Macam-macam Hukum

Hukum itu dapat dibedakan / digolongkan / dibagi menurut bentuk, sifat,

sumber, tempat berlaku, isi dan cara mempertahankannya.

Menurut bentuknya, hukum itu dibagi menjadi :

1). Hukum Tertulis

Adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-

undangan. Contoh : hukum pidana dituliskan pada KUHPidana, hukum perdata

dicantumkan pada KUHPerdata.

Hukum tertulis sendiri masih dibagi menjadi dua, yakni hukum tertulis yang

dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Dikodifikasikan artinya hukum

tersebut dibukukan dalam lembaran negara dan diundangkan atau diumumkan.

Indonesia menganut hukum tertulis yang dikodifikasi. Kelebihannya adalah

adanya kepastian hukum dan penyederhanaan hukum serta kesatuan hukum.

Kekurangannya adalah hukum tersebut bila dikonotasikan bergeraknya lambat

atau tidak dapat mengikuti hal-hal yang terus bergerak maju.

7

2). Hukum Tidak Tertulis

Adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam

perundang-undangan. Contoh : hukum adat tidak dituliskan atau tidak

dicantumkan pada perundang-undangan tetapi dipatuhi oleh daerah tertentu.

Menurut sifatnya, hukum itu dibagi menjadi :

1). Hukum yang mengatur

Hukum yang dapat diabaikan bila pihak-pihak yang bersangkutan telah

membuat peraturan sendiri.

2). Hukum yang memaksa

Hukum yang dalam keadaan apapun memiliki paksaan yang tegas.

Menurut sumbernya, hukum itu dibagi menjadi :

1.Hukum Undang-Undang

Hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

2. Hukum Kebiasaan (adat),

Hukum yang ada di dalam peraturan-peraturan adat.

3. Hukum Jurisprudensi

Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim di masa yang lampau

dalam perkara yang sama.

4. Hukum Traktat

Hukum yang terbentuk karena adanya perjanjian antara negara yang

terlibat di dalamnya.

Menurut tempat berlakunyanya, hukum itu dibagi menjadi :

1. Hukum Nasional

Hukum yang berlaku dalam suatu negara.

2. HUkum Internasional

Hukum yang mengatur hubungan antar negara.

3. Hukum Asing

Hukum yang berlaku di negara asing.

8

Menurut isinya, hukum itu dibagi menjadi :

1. Hukum Privat (Hukum Sipil)

Hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan dan orang yang lain.

Dapat dikatakan hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan

warganegara. Contoh: Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Tetap dalam arti

sempit hukum sipil disebut juga hukum perdata.

2. Hukum Negara (Hukum Publik)

Dibedakan menjadi hukum pidana, tata negara dan administrasi negara.

a. Hukum Pidana

Hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan negara

b. Hukum Tata Negara

Hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan alat

perlengkapan negara.

c. Hukum Administrasi Negara

Hukum yang mengatur hubungan antar alat perlengkapan negara, hubungan

pemerintah pusat dengan daerah.

C. Pentingnya Landasan Hukum Dalam Praktek Profesi

Definisi Hukum :

Hukum Immanuel Kant : keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak

bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari

orang lain, menuruti hukum tentang kebebasan.

Leon Duguit : adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat , aturan yang

daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai

jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi

bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran

Kesimpulan :

Merupakan aturan (perintah atau larangan)

Mengikat/memaksa (harus dipatuhi)

Memiliki sanksi atau akibat

Ada peran kekuasaan negara/penguasa

Melindungi kepentingan-kebebasan anggota masyarakat

9

Pada dasarnya hukum merupakan cerminan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat

dan memegang nilai-nilai secara konsisten merupakan tindakan yang etis ,

sehingga antara hukum dan etika juga memiliki keterkaitan.Digunakan sebagai

pedoman bagi Bidan dalam menjalankan tugas profesinya.

Tujuan :

Menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas.

Sebagai landasan untuk standarisasi dan perkembangan profesi.

Perundang-Undangan Yang Melandasi Tugas, Praktik Dan Fungsi

Bidan

No. 23 tahun 1992 tentang tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan

Kepmen Kes RI No. 900/ Menkes/SK/VII/2002 TENTANG

REGISTRASI DAN PRAKTIK BIDAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 369/MENKES/SK/III/2007 TENTANG STANDAR PROFESI

BIDAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/149/2010 TENTANG IZIN DAN

PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

Permenkes RI No. 1464/Menkes/SK/X/2010 TENTANG IJIN DAN

PENYELENGGARAAN PRAKTEK BIDAN

D. Aspek Hukum Dan Keterkaitannya Dengan Pelayanan / Praktek Bidan

Dan Kode Etik

Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar

profesi. Standar profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam KEPMENKES RI

No. 369/MENKES/SK/III/2007 yang berisi mengenai latar belakang kebidanan.

Berbagai defenisi dalam pelayanan kebidanan. Berbagai defenisi dalam pelayanan

kebidanan, falsafah kebidanan, paradigma kebidanan, ruang lingkup kebidanan,

standar praktek kebidanan, dan kode etik bidan di Indonesia

10

Lingkup Praktek Kebidanan Lingkup prakek kebidanan yang digunakan meliputi

asuhan mandiri/ otonomi pada anak-anak perem, remaja putri dan wanita desa

sebelum, selama kehamilan dan selanjutnya. Hal ini berarti bidan membeirkan

pengawasan yang diperlukan asuhan serta nasehat bagi wanita selama masa hamil,

bersalin dan nifas.

Kode Etik Bidan Di Indonesia Terwujudnya kode etik ini merupakan bentuk

kesadaran dan kesungguhan hati dari setiap bidan untuk memberikan pelayanan

kesehatan secara profesional dan sebagai anggota tim kesehatan demi terciptanya

cita-cita pembangunan nasional di bidan kesehatan pada umumnya, KIA/KB dan

kesehatan keluarga. Sesuai dengan wewenang dan peraturan kebijaksanaan yang

berlaku bagi bidan, kode etik ini merupakan pedoman dalam tata cara dan

keselarasan dalam pelaksanaan pelayanan profesional. Bidan senantiasa berupaya

memberikan pemeliharaan kesehatan yang komprehensif. Pekerjaan yang

dilakukan oleh bidan merupakan suatu profesi yang didasarkan pada pendidikan

formal tertentu naik untuk mencari nafkah maupun bukan untuk mencari nafkah.

Dalam praktek kebidanan jgua terikat oleh suatu etika profesi. Etika adalah

peraturan tentang tingkah laku yang hanya berisi kewajiban saja dan mengatur apa

yang baik dan tidak baik, sedangkan kode etik dibuat oleh organisasi profesi.

Hukum adalah perkumpulan peraturan hukum yang berisi hak dan kewajiban yang

timbal balik dan mengatur apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Bidan

berupaya semaksimal mungkin sebagai contoh perikatan atas dasar perjanjian

adalah ketika pasien datang ke tempat praktek kerja untuk memperoleh pelayanan

kebidanan, maka keterikatan yang terjadi atas dasar perjanjian. Perjanjian adalah

ikatan antara 1 orang dengan orang lain atau lebih yang selalu menimbulkan hak

dan kewajiban timbal balik.

11

E. Hak-Hak Klien Dan Persetujuan Untuk Bertindak

Hak pasien dan persetujuannya

Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang memiliki manusia sebagai pasien untuk

klien :

1) Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dalam peraturan

yang berlaku di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan.

2) Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.

Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi

bidan tanpa diskriminasi.

3) Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan

keinginannya.

4) Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan,

nifas dan bayinya yaitu baru dilahirkan.

5) Pasien berhak mendapat mendamping, suami atau keluarga selama proses

persalinan berlangsung.

6) Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan

keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.

7) Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat

kritis dan pendapat ethisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.

8) Pasien berhak meminta konsultasi kepada pihak lain yang terdaftar di

rumah sakit tersebut terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan

dokter yang dirawat.

9) Pasien berhak meminta atas privacy dan kerahasiaan penyakit yang diderita

termasuk data-data medisnya.

10) Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi :

a. Prognosa

b. Penyakit yang diderita

c. Tindakan kebidanan yang akan dilakukan

d. Alternatif therapi lainnya perkiraan biaya pengobatan

12

11) Pasien berhak menyetujui atau memberikan izin atas tindakan yang akan

dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya

12) Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya

dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri

sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.

13) Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis

14) Pasien behak beribadah sesuai dengan kepercayaannya yang dianutnya

selama itu tidak mengganggu pasien yang lainnya.

15) Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam

perawatan di rumah sakit.

16) Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spritiual.

17) Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus mal

praktek.

F. Tanggung Jawab Dan Tanggung Gugat Dalam Praktek Kebidanan

1. Tanngung Jawab Bidan Dalam Praktek Kebidanan

Tanggung jawab bidan terhadap klien dan masyarakat

a. Setiap bidan senantiasa menjungjung tinggi, menghayati dan

mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas

pengabdiannya.

b. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi

harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan.

c. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada

peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga

dan masyarakat.

d. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan

klien, menghormati hak-hak klien dan menghormati nilai-nilai yang

berlaku di masyarakat.

e. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan

kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama

sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.

13

f. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan

pelaksanaan tugasnya, dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk

meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal.

Tanggung jawab bidan terhadap tugasnya

a. Setiap bidan senantiasa pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga dan

masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya

berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.

b. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai

kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk

keputusan mengadakan konsultasi atau rujukan.

c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan, keterangan yang didapat atau

dipercayakan kepadanya kecuali bila diminta oleh pengadilan atau

diperlukan sehubungan kepentingan klien.

Tanggung jawab bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya

a. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk

menciptakan suasana kerja yang serasi

b. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik

terhadap sejawatnya maupun lainnya

Tanggung jawab bidan terhadap profesinya

a. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra

profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan

pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.

b. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan

kemampuan profesinya sesuai dengan IPTEK.

c. Setiap bidan senantiasa berperans serta dalam kegiatan penelitian dan

kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.

14

Tanggung jawab bidan terhadap pemerintah

a. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan

kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang kesehatan khususnya dalam

KIA/KB dan kesehatan keluarga dan masyarakat

b. Setiap bidan melalui profesinya berpatisipasi dan menyumbangkan

pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan

pelayanan kesehatan, terutama KIA/KB dan keluarga.

2. Tanggung Gugat bidan Dalam Praktek Kebidanan

Tanggung gugat terjadi karena beberapa hal :

1. Mal episiensi, keputusan yang diambil merugikan pasien

2. Mal praktek/ lalai :

- Gagal melakukan tugas

- Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar.

- Melakukan kegiatan yang mencederai klien.

- Klien cedera karena kegagalan melaksanakan tugas.

3. Mal praktek terjadi karena :

- Ceroboh

- Lupa

- Gagal mengkomunikasikan

Bidan sebagai petugas kesehatan sering berhadapan dengan masalah etik yang

berhubungan dengan hukum. Sering masalah dapat diselesaikan dengan hukum

tetapi belum dapat diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etik.

G. Standar Praktek Bidan

Standar I : Metode Asuhan

Asuhan Kebidanan dilaksanakan dengan metode manajemen kebidanan

dengan langkah : Pengumpulan data dan analisis data, penentuan diagnosa

perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi.

15

Difinisi Operasional :

1. Ada format manajemen kebidanan yang sudah terdaftar pada catatan medis.

2. Format manajemen kebidanan terdiri dari : format pengumpulan data, rencana

format pengawasan resume dan tindak lanjut catatan kegiatan dan evaluasi.

Standar II : Pengkajian

Pengumpulan data tentang status kesehatan kilen dilakukan secara sistematis dan

berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan dianalisis.


Ada format pengumpulan data

2. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis, terfokus, yang meliputi data :

- Demografi identitas klien

- Riwayat penyakit terdahulu

- Riwayat kesehatan reproduksi

- Keadaan kesehatan saat ini termasuk kesehatan reproduksi

- Analisis data

3. Data dikumpulkan dari :

- Klien/pasien, keluarga dan sumber lain

- Teanaga kesehatan

- Individu dalam lingkungan terdekat

4. Data diperoleh dengan cara :

- Wawancara

- Observasi

- Pemeriksaan fisik

- Pemeriksaan penunjang

Standar III : Diagnosa Kebidanan

Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah

dikumpulkan.

16


1. Diagnosa kebidanan dibuat sesuai dengan kesenjangan yang dihadapi oleh klien

/ suatu keadaan psikologis yang ada pada tindakan kebidanan sesuai dengan

wewenang bidan dan kebutuhan klien

2. Diagnosa kebidanan dirumuskan dengan padat, jelas sistematis mengarah pada

asuhan kebidanan yang diperlukan oleh klien

Standar IV : Rencana Asuhan

Rencana Asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan


1. Ada format rencana asuhan kebidanan

2. Format rencana asuhan kebidanan terdiri dari diagnosa, rencana tindakan dan

evaluasi

Standar V : Tindakan

Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan

keadaan klien : tindakan kebidanan dilanjutkan dengan evaluasi keadaan klien


1. Ada format tindakan kebidanan dan evaluasi

2. Format tindakan kebidanan terdiri dari tindakan dan evaluasi

3. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan perkembangan

klien

4. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan wewenang

bidan atau tugas kolaborasi

5. Tindakan kebidanan dilaksanakan dengan menerapkan kode etik kebidanan

etika kebidanan serta mempertimbangkan hak klien aman dan nyaman

6. Seluruh tindakan kebidanan dicatat pada format yang telah tersedia

Standar VI : Partisipasi Klien

17

Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama/partisipasi klien dan keluarga

dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan


1. Klien/keluarga mendapatkan informasi tentang :

- status kesehatan saat ini

- rencana tindakan yang akan dilaksanakan

- peranana klien/keluarga dalam tindakan kebidanan

- peranan petugas kesehatan dalam tindakan kebidanan

- sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan

2. Klien dan keluarga bersama-sama dengan petugas melaksanakan tindakan

kegiatan

Standar VII : Pengawasan

Monitor/pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus dengan

tujuan untuk mengetahui perkembangan klien


1. Adanya format pengawasan klien

2. Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus sitematis untuk mengetahui

keadaan perkembangan klien

3. Pengawasan yang dilaksanakan selalu dicatat pada catatan yang telah

disediakan

Standar VIII : Evaluasi

Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring dengan tindakan

kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang telah dirumuskan.


1. Evaluasi dilaksanakan setelah dilaksanakan tindakan kebidanan.

Klien sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan

2. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur rencana yang telah dirumuskan

3. Hasil evaluasi dicatat pada format yang telah disediakan

18

Standar IX : Dokumentasi

Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan

kebidanan yang diberikan


1. Dokumentasi dilaksanakan untuk disetiap langkah manajemen kebidanan

2. Dokumentasi dilaksanakan secara jujur sistimatis jelas dan ada yang

bertanggung jawab

3. Dokumentasi merupakan bukti legal dari pelaksanaan asuhan kebidanan.

19

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum kesehatan yang terkait dengan etika profesi dan pelanyanan kebidanan.

Ada keterkaitan atau daerah bersinggunan antara pelanyanan kebidanan, etika dan

hokum atau terdapat “grey area”. Sebagaimana di ketahui bahwa bidan merupakan

salah satu tenaga kesehatan yang menyelenggarakan upanya kesehatan. Sebelum

menginjak kehal – hal yang lebih jauh, kita perlu memahami beberapa konsep

dasar dibawah ini :

Bidan adalah seorang yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Bidan yang

diakui Negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan

praktek kebidanan di Negara itu. Dia harus mampu memberikan supervise, asuhan

dan memberikan nasehat yang dibutuhkan kepada wanita selama masa hmil ,

persalinan dan masa pasca persalinan, memimpin persalianan atas tanggung jawab

sendiri serta asuhan pada bayi baru lahir dan anak .

Pekerjaan itu termaksud pendidikan antenatal, dan persiapan untuk menjadi

orangtua dan meluas kedaerah tertentu dari ginekologi, KB dan Asuhan anak,

Rumah Perawatan, dan tempat – tempat pelayanan lainnya( ICM 1990 ).

B. Saran

Dalam upaya mendorong profesi kebidanan agar dapat diterima dan dihargai oleh

pasien, masyarakat atau profesi lain, maka mereka harus memanfaatkan nilai-nilai

kebidanan dalam menerapkan etika dan moral disertai komitmen yang kuat dalam

mengemban peran profesionalnya. Dengan demikian perawat atau bidan yang

menerima tanggung jawab, dapat melaksanakan asuhan kebidanan secara etis

profesional. Sikap etis profesional berarti bekerja sesuai dengan standar,

melaksanakan advokasi, keadaan tersebut akan dapat memberi jaminan bagi

keselamatan pasen, penghormatan terhadap hak-hak pasen, akan berdampak

terhadap peningkatan kualitas asuhan kebidanan.

20

DAFTAR PUSTAKA

Wahyuningsih, Heni Puji. Etika Profesi Kebidanan. Fitramaya; Yogyakarta. 2008

Marimba, Hanum. Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan. Mitra Cendikia

Press;Yogyakarta.2008

Carol Taylor,Carol Lillies, Priscilla Le Mone, 1997, Fundamental Of Nursing

Care, Third Edition, by Lippicot Philadelpia, New York.

http://dinopawesambon.blogspot.com/2011/07/hukum-kesehatan-dalam-

kebidanan.html

21

TUGAS : ETIKA KESEHATAN

DOSEN : SARTINA, SST

MENERAPKAN ASPEK HUKUM DALAM PRAKTEK

KEBIDANAN

OLEH

NAMA : NURMAWATI

KELAS : 1A

NIM : 2012.IB.0023

AKADEMI KEBIDANAN PARAMATA

KABUPATEN MUNA

2013

22

Documents

Etika fvia