ETIKOLEGAL ASPEk

7/25/2019 ETIKOLEGAL ASPEk

1/64

ASPEK ETIK, DISIPLIN

DAN HUKUM

PELAKSANAAN PRAKTIKKEDOKTERAN

Dr.Mahesa Paranadipa,M.H(Kes)

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia


2/64

Tercatat 2.500 SM

adanya Code of

Hammurabi, lembahMesopotamia (Babylonia).

Salah satu aturannya,

seorang dokter atau tabib

akan kehilangan

tangannya jika pasien

yang ditanganinyameninggal.


3/64

Mitologi Yunani, Asclepius(1200 SM)adalah seorangdokter yang memiliki tongkat berlilitkan ular yang diberi

gelar sebagai God of Healing(Dewa Penyembuh) karena

kemampuan yang dimilikinya dalam menyembuhkanorang sakit. Dikatakan juga Asclepius adalah anak dari

Apollo dan Coronis yang memperoleh pendidikan

kedokteran dari Cheiron (seorang centaur/manusia

bertubuh kuda) dan dikaruniai kemampuan untukmenyembuhkan serta membangunkan orang mati. Ia

memiliki tiga orang anak perempuan yaitu Meditrine

(medicine), Hygeia (hygiene), dan Panacea (allhealing). Bersama Asclepius, ketiganya sering dijadikan

semacam pilar ilmu kedokteran.Dalam perjalanan

karirnya, Asclepius mendirikan kuil yang disebut

Asclepions (Asclepieia). Orang-orang sakit datang dan

mendapat pengobatan di kuil tersebut. Mereka dilayani

oleh para Asclepiadae (murid-murid Asclepius) serta

menyerahkan persembahan kepada dewa ataskesembuhan yang mereka peroleh. Pada kuil tersebut

juga terdapat banyak ular jinak yang dipelihara sebagai

wujud penghormatan kepada Dewa.


4/64

!

Hipokrates

460 370 SM


5/64

Aspek Etik

SUMPAH DOKTER


6/64

Seperangkat aturan etika khusus sebagai

konsensus semua anggota asosiasi profesi,

yang memuat amar & larangan yang wajib

ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota

asosiasi dalam menjalankan fungsi dan

kegiatan profesionalnya.

3 bagian utama

1. Kewajiban Umum

2. Kewajiban terhadap pasien3. Kewajiban terhadap diri sendiri dann

sejawat dokter


7/64

Hubungan kepercayaan antara sangpengobat dengan pasien!

kesepakatan terapeutik

Saling percaya mempercayai(konfidensial) antara dokter-pasien yang

diliputi oleh segala emosi, harapan, &

kekhawatiran makhluk insani

Sifat fundamental dokter yang baik &

bijaksana: sifat ketuhanan,

kemurnian niat, keluhuran budi,kerendahan hati, kesungguhan

kerja, integritas ilmiah & sosial,

kesejawatan yg tidak diragukan

HubunganDokter-Pasien

7


8/64

Prinsip Etika Kedokteran

1. Beneficiency!mengutamakan

kepentingan pasien

2. Autonomi!menghormati hak

pasien dalam mengambilkeputusan

3. Non-Maleficiency!tidak

memperburuk kondisi pasien

4. Justice!tidak diskriminasi

#


9/64

senantiasa berupaya

melaksanakan profesinyadengan standar profesi tertinggi

(pasal 2)

dalam melakukan

pekerjaannya seorang dokter

tidak boleh dipengaruhi oleh

sesuatu yang mengakibatkanhilangnya kebebasan &

kemandirian profesi (pasal 3)

#KODEKI


10/64

seorang dokter hanya

memberi surat keterangandan pendapat yang telah

diperiksa sendiri

kebenarannya (pasal7)

..wajib merujuk jika tidak

mampu, atas persetujuan

pasien (pasal 10)

#KODEKI


11/64

setiap dokter harussenantiasa mengikuti

perkembangan ilmupengetahuan dan teknologikedokteran/kesehatan (psl

17)

setiap dokter memperlakukanteman sejawat nya

sebagaimana ia sendiri ingindiperlakukan(pasal 14)

#KODEKI


12/64

Pengawasan & Pembinaan Etik Kedokteran

Institusi

Pelayanan

Organisasi

Profesi

Sanksi :

"

Ringan

" Sedang

" Berat

Komite

Medik

MajelisEtik


13/64

STANDAR PROFESIUU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 24

Ayat 1 Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik,

standar profesi,hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar proseduroperasional.

Ayat 3 Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar proseduroperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

UU No.24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pasal 51 , Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

a.

memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesidan standar proseduroperasional serta kebutuhan medis pasien; `1

Aspek Disiplin


14/64

Disiplin

Kedokteran

Standar Kompetensi

Standar PelayananProfesi

Standar Prosedur

Operasional

Standar Pendidikan

Dokter

$!

%&'()*+

,)-./0)(

%&'()*+

,)-./0)(

%&'()*+

,)-./0)(

%&'()*+

1/*)(!"#$%&!'(%!


15/64

StandarTindakan

Kredensialing- Sertifikat Kompetensi

- STR

-

Rekomendasi IjinPraktik dari OP

- SIP

Kredensialing- Syarat tempat

- Syarat alat kesehatan

-

Syarat obat-obat- Syarat unit penunjang

(farmasi, lab,dll)

-

Rangkaian tindakankedokteran

(anamnesis,

PF,PP,Dx,Tx)- Rekam Medik &

Inform Consent

-

Rujukan

2.3)*

4&(&*)5

*& 3/*5&'

SDM

SarPras


16/64

PELANGGARAN DISIPLIN

1.

Tidak kompeten (Lack of skill)

2.

Tidak merujuk kasus yang seharusnya dirujuk, atau merujukkasus yang seharusnya tidak dirujuk

3.

Pendelegasian kepada nakes yang tidak kompeten4.

Dr pengganti tidak memberitahu ke pasien, tidak punya SIP

5.

Tidak laik praktik (kesehatan fisik dan mental)

6.

Kelalaian dalam penatalaksanaan pasien

7.

Pemeriksaan dan pengobatan berlebihan

(Sumber: MKDKI)


17/64

PELANGGARAN DISIPLIN (2)

8. Tidak berikan informasi yang jujur

9. Tidak ada informed consent

10. Tidak membuat/simpan RM

11. Terminasi kehamilan tanpa indikasi medis

12. Euthanasia

13. Penerapan pelayan yang belum diterima kedokteran14. Penelitian klinis tanpa persetujuan etis

15. Tidak memberi pertolongan darurat

16. Menolak/menghentikan pengobatan tanpa alasan yang benar

17. Membuka rahasia medis tanpa izin

18. Buat keterangan medis tidak benar19. Ikut serta tindakan penyiksaan

(Sumber: MKDKI)


18/64

PELANGGARAN DISIPLIN (3)

20. Peresepan obat psikotropika/narkotika tanpa indikasi

21. Pelecehan seksual, intimidasi, kekerasan

22. Penggunaan gelar akademik/sebutan profesi palsu

23. Menerima komisi terhadap rujukan/peresepan

24. Pengiklanan diri yang menyesatkan

25. Ketergantungan NAPZA

26. STR, SIP, Sertifikat Kompetensi tidak sah

27. Imbal jasa tidak sesuai tindakan

28. Tidak berikan data/informasi atas permintaan MKDKI

(Sumber: MKDKI)


19/64

Penegakan Displin Kedokteran

Majelis Kehormatan &

Disiplin Kedokteran

(MKDKI)

Delik Aduan

Sanksi Disiplin (Pasal 69 ayat 3, UUPK):1. Pemberian peringatan tertulis

2. Rekomendasi pencabutan STR atau SIP

3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi

pendidikan kedokteran


20/64

Majelis Kehormatan &

Disiplin Kedokteran

(MKDKI)

Pengaduan

Sanksi Disiplin (Pasal 69 ayat 3, UUPK):1. Pemberian peringatan tertulis

2. Rekomendasi pencabutan STR atau SIP

3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi

pendidikan kedokteran

MajelisPemeriksa Awal

Majelis PemeriksaDisiplin


21/64

Aspek Hukum

X


22/64

EXITEXAMINATION

PELANTIKAN DOKTER

SERTIFIKATKOMPETENSIDengan kewenangan terbatas

TANDA REGISTRASI

IDI CABANG

REKOMENDASI IZINPRAKTIK

INTERNSHIPBERDASARKAN WAHANA

DINAS KESEHATAN

SURAT IZIN PRAKTIK(SELAMA INTERNSHIP)

CPDBISA PRAKTIKTIGA TEMPAT(UU NO.29/2004)

SURAT SELESAIINTERNSIP

UKDIX

KIDI

SERTIFIKAT PROFESI

KDPIAIPKI+PERIODE

INTERNSHIP

PPDS


23/64

Mahasiswa

UJIKOMPETENSI

NASIONALLULUS

FK KOLEGIUM

SERTIFIKATPROFESI

SERTIFIKATKOMPETENSI

PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI

PROSES SERTIFIKASI


24/64

SERTIFIKASI ULANG/RESERTIFIKASI

Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib

mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran ataukedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan olehorganisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi olehorganisasi profesi

Pasal 28 ayat (1) UU No.29 Tahun 2004

Badan pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan/Continuous Professional Development(BP2KB) adalah badankelengkapan Pengurus Besar IDI. Bertugas Menyusun sistempendidikan keprofesian berkelanjutan CPD di bidang Kedokteran,yang sejajar dan merupakan kelanjutan dan pendidikan dokter danpendidikan dokter spesialis.

Pasal 47 ART IDI


25/64


26/64

REGISTRASI DOKTERUNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Pasal 291) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia

wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi.

2) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

3)

Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter

gigi harus memenuhi persyaratan :

a.

memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigispesialis;

b. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter

atau dokter gigi;

c. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;

d. memiliki sertifikat kompetensi; dan

e.

membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etikaprofesi.

4) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama

5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf

d.

LINK REGISTRASI ONLINE : https://registrasi.kki.go.id/


27/64

INTERNSIP DOKTER

Peraturan KKI No.1 tahun 2010 tentang RegistrasiDokter Program Internsip(Link : http://www.kki.go.id/assets/data/arsip/Perkonsil_No._1_Tahun_2010_.pdf)

UU No.20 tahun 2013 ttg Pendidikan KedokteranPasal 38

1) Mahasiswa yang telah lulus dan telah mengangkat sumpah sebagai Dokter atau

Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) harus mengikuti

program internsip yang merupakan bagian dari penempatan wajib sementara.

2) Penempatan wajib sementara pada program internsip sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa kerja.

INFO LENGKAP LIHAT http://www.internsip-kemenkes.or.id/


28/64

IZIN PRAKTIK DOKTER

UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pasal 36Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib

memiliki surat izin praktik.

Pasal 37

(1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh

pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran

atau kedokteran gigi dilaksanakan.(2) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat.

(3) Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

Pasal 38

(1) Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,

dokter atau dokter gigi harus :

a. memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang

masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32;

b. mempunyai tempat praktik; dan

c. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.


29/64

Peraturan MenteriKesehatan RI No.2052

tahun 2011 tentang IzinPraktik dan Pelaksanaan

Praktik Kedokteran

Link : http://www.hukor.depkes.go.id/

up_prod_permenkes/PMK%20No.

%202052%20ttg%20Izin%20Praktik

%20Kedokteran.pdf


30/64

REKAM MEDIS

Berkas yag berisikan catatan dan

dokumen tentang identitas

pasien, pemeriksaan,

pengobatan, tindakan danpelayanan lain yang telah

diberikan kepada pasien.

(Pasal 1 Permenkes 269 th 2008)


31/64

REKAM MEDIS

(1) Setiap dokter atau dokter gigidalam menjalankan praktikkedokteran wajib membuat rekammedis.

(3) Setiap catatan rekam medisharus dibubuhi nama, waktu, dantanda tangan petugas yangmemberikan pelayanan atau

tindakan.

(Pasal 46 UU No.29 thn 2004)


32/64

REKAM MEDIS

(1) Dokumen rekam medissebagaimana dimaksud dalamPasal 46 merupakan milik dokter,

dokter gigi, atau saranapelayanan kesehatan, sedangkanisi rekam medis merupakan milikpasien.

(Pasal 47 UU No.29 thn 2004)


33/64

JENIS REKAM MEDIK

1.

RM Konvensional

2. RM Elektronik(Permenkes 269/2008

ttg RM Pasal 2!belumada regulasi yangmengatur)


34/64

ISI REKAM MEDIK

1.

Catatan, merupakan uraian tentang identitas pasien,

pemeriksaan pasien, diagnosis, pengobatan, tindakan

dan pelayanan lain baik dilakukan oleh dokter dan

dokter gigi maupun tenaga kesehatan lainnya sesuaidengan kompetensinya.

2. Dokumen, merupakan kelengkapan dari catatan

tersebut, antara lain foto rontgen, hasil laboratoriumdan keterangan lain sesuai dengan kompetensi

keilmuannya.


35/64

Isi rekam medis sekurang-kurangnya memuat catatan/dokumen tentang:

(Permenkes 269/2008)

a. identitas pasien;

b. tanggal dan waktu;

c. hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan danriwayat penyakit;

d.

hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;

e. diagnosis;

f. rencana penatalaksanaan;

g. pengobatan dan/atau tindakan;

h.

pelayanan lainyang telah diberikan kepada pasien;i. untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik;

dan

j. persetujuan tindakan bila diperlukan.


36/64

Pasal 3 ayat (3) Permenkes No.269 thn 2008

Isi RM untuk pasien gawat darurat, sekurang-kurangnyameliputi:

a.

Identitas pasien;

b.

Kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan;c.

Identitas pengantar pasien;

d.

Tanggal dan waktu;

e.

Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnyakeluhan dan riwayat penyakit;

f.

Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;

g.

Diagnosis;h.

Pengobatan dan/atau tindakan;

i.

Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkanpelayanan untuk rencana tindak lanjut;

j.

Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau

tenaga kesehatan tertentu yang memberikanpelayanan;

k.

Sarana transportasi yang digunakan bagi pasienyang akan dipindahkan ke pelayanan kesehatanlain;

l.

Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien


37/64

Isi RM untuk pasien dalamkeadaan bencana, selainmemuat ketentuan pada Pasal 3ayat (3) ditambahkan:

a. Jenis bencana dan lokasidimana pasien ditemukan;

b.

Kategori kegawatan dannomor pasien bencanamasal;

c.

Identitas yang menemukanpasien.

(Pasal 3 ayat (4) Permenkes 269/2008)


38/64

Tata cara penyelenggaraan RM

Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harusdibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan dokter, doktergigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan

pelayanan kesehatan secara langsung. Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukanpencatatan pada rekam medis dapat dilakukanpembetulan. Pembetulan hanya dapat dilakukan

dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatanyang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi,atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan.


39/64

Pendelegasian pengisian RM

Selain dokter dan dokter gigi yang membuat/mengisi

rekam medis, tenaga kesehatan lain yang

memberikan pelayanan langsung kepada pasien

dapat membuat/mengisi rekam medis atas perintah/pendelegasian secara tertulis dari dokter dan dokter

gigi yang menjalankan praktik kedokteran.

(Manual Rekam Medis,Hal.7,KKI, 2006)


40/64

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK


41/64

Pasal 45

(1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap

pasien harus mendapat persetujuan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.

(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :

Diagnosis dan tata cara tindakan medis;

Tujuan tindakan medis yang dilakukan;

alternatif tindakan lain dan risikonya;

Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;dan

Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.

(5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan

persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Undang-Undang No.29 thn 2004 ttg

Praktik Kedokteran


42/64

Pasal 4(1) Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwapasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukanpersetujuan tindakan kedokteran.

(2) Keputusan untuk melakukan tindakan kedokteransebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh dokteratau dokter gigi dan dicatat di dalam rekam medik.

(3) Dalam hal dilakukannya tindakan kedokteransebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokter atau dokter gigiwajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepadapasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat.

Permenkes 290/2008 tentang

Persetujuan Tindakan Kedokteran


43/64

Pasal 7

(1) Penjelasan tentang tindakan kedokteran harus

diberikan langsung kepada pasien dan/atau keluarga

terdekat, baik diminta maupun tidak diminta.

(2) Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang

tidak sadar, penjelasan diberikan kepada keluarganya

atau yang mengantar.




44/64

Pasal 9(1) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus diberikan secara

lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuanuntuk mempermudah pemahaman.

(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan

didokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter atau dokter gigiyang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama,dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan.

(3) Dalam hal dokter atau dokter gigi menilai bahwa penjelasan tersebut dapatmerugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikanpenjelasan, maka dokter atau dokter gigi dapat memberikan penjelasan

tersebut kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh seorang tenagakesehatan lain sebagai saksi.




45/64

Yang berhak memberikan persetujuan atau menyatakanmenolak tindakan medis pada dasarnya, pasien sendiri

jika ia dewasa dan sadar sepenuhnya.

Penjelasan Pasal 45 UU nomor 29 tahun 2004, apabilapasien sendiri berada di bawah pengampuan,persetujuan atau penolakan tindakan medis dapatdiberikan oleh keluarga terdekat, antara lain suami/isteri,ayah/ibu kandung, anak-anak kandung atau saudara-saudara kandung.

Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkanjiwa pasien tidak diperlukan persetujuan. Namun, setelah

pasien sadar atau dalam kondisi yang sudahmemungkinkan, segera diberikan penjelasan dan dibuatpersetujuan.


46/64

RAHASIA KEDOKTERAN

Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk:

# kepentingan kesehatan pasien,

#

memenuhi permintaan aparatur penegak hukumdalam rangka penegakan hukum

# permintaan pasien sendiri,

#atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(UUPK Pasal 48)


47/64

Visum et Repertum (VeR)

Visum berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya

adalah visa, yang berarti tanda melihat atau melihat

yang artinya penandatanganan dari barang bukti

tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui,dan disahkan. Sedangkan Repertum berarti melapor

yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap

korban.


48/64

Dasar Hukum VeR

Pasal 133 KUHP ayat (1) Dalam hal penyidik untuk

kepentingan peradilan menangani seorang korban,

baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga

karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, iaberwenang mengajukan permintaan keterangan ahli

kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.


49/64

Penyidik yang berhak meminta VeR

Pada KUHAP pasal 6 ayat (1) jo PP27 tahun 1983 pasal 2 ayat (1)mengenai penyidik yang berhak untukmeminta visum disebutkan bahwaPejabat Polisi Negara RI yang diberiwewenang khusus oleh undang-undang dengan pangkat serendah-

rendahnya Pembantu Letnan Dua.Penyidik pembantu berpangkatserendah-rendahnya Sersan Dua.


50/64

Dokter adalah bagian darikomunitas (publik) sehingga berlaku

kepadanya HUKUM PUBLIK

HUKUM PUBLIK

1. Pidana

2.

Perdata


51/64

Sanksi Pidana dalam UU No.29 Th 2004 Ttg

Praktik Kedokteran

Pasal 75!Praktik tanpa STR

Pasal 76!praktik tanpa SIP

Pasal 77!menggunakan gelar seolah-olah dr/drg yang

memiliki STR

Pasal 79!tidak memasang papan praktik, tidak membuat

rekam medik, tidak sesuai standar profesi

(rasional,merujuk,dll)

Pasal 80!mempekerjakan dr/drg tanpa STR & SIP

Berdasarkan Putusan MK Nomor 4/PUU -V/2007, sanksi

Pidana Kurungan dihapus, namun Pidana Denda tetap ada.

1&6

78&-.)(.-

S k i Pid d l UU N 36 Th 2009


52/64

Sanksi Pidana dalam UU No.36 Th 2009

Ttg Kesehatan

Pasal 190!mempekerjakan Nakes tanpa ijin

Pasal 191!menggunakan obat/alat tradisional menyebabkan

kecacatan/kematian

Pasal 192!memperjualbelikan organ

Pasal 193!bedah plastik

Pasal 194!aborsi

Pasal 195!memperjualbelikan darah

Pasal 196!menjual obat/alkes yang belum memenuhi standar

Pasal 197!menjual obat/alkes tanpa ijin

1&6

78&-.)(.-


53/64

KUH Pidana

Pasal 242 KUHP tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan

Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya menyebabkan orangmati

Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya menyebabkan orangluka berat

Pasal 361 KUHP yaitu karena kesalahannya dalam melakukan suatujabatan atau pekerjaannya hingga menyebabkan mati atau luka berat

akan dihukum lebih berat Pasal 322 KUHP tentang Pelanggaran Rahasia Kedokteran

Pasal-pasal tentang abortus provocatus(pasal 346, 347, 348 KUHP)

Pasal 344 KUHP tentang Euthanasia.

1&6

9&0&')(.-


54/64

KUH Perdata

Wan Prestasi,jika hubungan yuridis dokter-pasien adalah perjanjianmembawa hasil (resultaatverbintenis) dengan memakai pasal 1239

KUH Perdata,

Perbuatan melawan hukum, jika hubungan yuridis dokter-pasien

adalah perjanjian memasang tekad (inspanningsverbintenissen) atauperjanjian teraupetik dengan memakai pasal 1365 KUH Perdata,

Melalaikan pekerjaan sebagai penanggungjawab. Artinya, dokter

bertanggungjawab atas kesalahan yang dibuat bawahannya(perawat, paramedis) yang secara langsung diawasinya dalam

melaksanakan perintah atau petunjuk dokter. Bawahan dokter

tersebut merupakan perpanjangan tangan dokter (verlengende arm

van de geneesher) dalam melakukan tindakan medik. Pasal yang

digunakan adalah pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata.

1&6

9&0&')(.-


55/64

KONTRAK TERAPEUTIK

Perjanjian hukum dalam tindakan

kedokteranBUKAN

padaHASIL

(resultatverbintenissen)

tapi pada UPAYA

(inspanningsverbintenissen)


56/64

ASPEK HUKUM DALAM PELAYANAN

KEDARURATAN MEDIK


57/64

Good Samaritan Law

A principle of Tort Law that provides that a person who

see another individual in imminent and serious danger

or peril cannot be charged with Negligence if that first

person attempts to aid or rescue the injured party,provided the attempt is not made recklessly


58/64

Pasal 48

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruhdaya paksa, tidak dipidana.(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP)

Keadaan darurat (Noodtoestand) masuk kategori dayapaksa.


59/64

Pasal 304

Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau

membiarkan seorang dalam keadaan sengsara,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan ataupemeliharaankepada orang itu, diancam dengan pidana

penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana dendapaling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP)


60/64

Pasal 306

(1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan

305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalahdiancamdengan pidana penjara paling lama tujuh tahunenam bulan.

(2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara palinglama sembilan tahun.

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP)


61/64

Pasal 58

(2) Tuntutan ganti rugi (red. PERDATA) sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga

kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan

nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam

keadaan darurat.

(UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan)


62/64

Pasal 190

(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yangmelakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang

dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertamaterhadap pasien yang dalam keadaan gawat daruratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2)dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda palingbanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan)


63/64

Pelanggaran Etik, Disiplin, dan Hukum saling bersinggungan.

Pelanggaran Etik & Disiplin tidak serta merta membuka kemungkinan adanya pelanggaran

Hukum, Namun pelanggaran Hukum dapat membuka kemungkinan adanya pelanggaran Etik &Disiplin.

Norma Etik seharusnya menjadi norma tertinggi yang dipatuhi

oleh dokter

DISIPLIN HUKUM

ETIK


64/64

Kesehatan pasien akan selalu menjadi

Documents

ETIKOLEGAL ASPEk