BAB 1 - MANUSIA DAN ALAM SEMESTA

1.1 Hakikat Kebenaran

1. Ada empat kebenaran (hakikat) yaitu:

a. Kebenaran (hakikat) tentang eksistensi (dunia/alam semesta) yaitu kebenaran tentang adanya empat tingkat eksistensi dunia, yaitu benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia.

b. Kebenaran tentang alat (tools) yang dipakai untuk memahami dunia yaitu untuk memahami keempat tingkat eksistensi dengan diterapkan asas ketepatan (adaequatio). Mengakui pendekatan ilmiah sebagai pendekatan tunggal untuk memahami eksistensi alam semesta, kebenaran ilmiah hanya berlandaskan pada fakta objektif, misalnya memahami pola kerja biologis, etika, kesadaran spritual dan hakikat manusia.

c. Kebenaran tentang cara belajar tentang dunia yaitu untuk empat bidang pengetahuan : (1) saya-batin, (2) saya-lahiriah, (3) dunia-batin, dan (4) dunia-lahiriah.

d. Yang dimaksud dengan hidup di dunia yaitu Dalam kebenaran tentang hidup di dunia, dijumpai dua corak masalah, yaitu: (1) masalah konvergen (bertitik temu), yaitu suatu yang dapat dipecahkan secara menyeluruh dan (2) masalah divergen (bertitik pisah) yaitu suatu yang selalu berlawanan. kedua masalah ini tentu tidak dapat dipecahkan dengan cara yang sama.

1.2 Hakikat Eksistensi (Dunia/ Alam Semesta)

1. Alam semesta hanya dilihat sebagai materi/substansi yang terbentang luas dan tak bernyawa, yang misterinya mampu dipecahkan dengan pendekatan ilmiah dan rasional. Namun Schumacher telah mengingatkan para ilmuwan tentang adanya tingkatan-tingkatan eksistensi alam semesta sebagai berikut:

a. Benda, dapat dituliskan pb. Tumbuhan, dapat dituliskan p+xc. Hewan, dapat dituliskan p+x+yd. Manusia, dapat dituliskan p+x+y+z

2. Dengan memberikan simbol p untuk benda mati, X untuk unsur hidup, Y untuk kesadaran, dan Z untuk kesadaran diri (kesadaran transendental/spritual), maka dapat dikatakan bahwa eksistensi alam semesta memiliki jenjang yang terbagi ke dalam empat tingkat, yaitu:

a. Tingkat pertama adalah benda mati, yang hanya memiliki unsur p (substansi, materi).

b. Tingkat kedua adalah tumbuh-tumbuhan, yang mempunyai unsur p dan unsur x (kehidupan).

c. Tingkat ketiga adalah golongan hewan, yang memiliki unsur p,x dan y (kesadaran).d. Tingkat keempat adalah golongan manusia, yang memiliki semua unsur p,x,y, dan z

(unsur kesadaran transendental/spiritual).

3. Dapat disimpulkan bahwa hakikat keberadaan alam semesta tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat fisik, sebagaimana diyakini oleh sementara ilmuwan. Dengan kemajuan ilmu fisika dan adanya ketertarikan para ilmuwan untuk mulai mengkaji hal-hal spritual secara lebih rasional, maka mulai diyakini bahwa hal-hal yang tidak tampak oleh pancaindra merupakan bagian tak terpisahkan dari hakikat keberadaan. Di samping itu, makin dapat dibuktikan bahwa terdapat tingkatan atau lapisan keberadaan alam semesta dari yang kasat mata (berwujud fisik/kasar) sampai yang tidak kasat mata (tidak berwujud fisik) dan sangat halus, seperti:pikiran, perasaan, dan kesadaran murni.

1.3 Hakikat Manusia

1. Ada empat teori psikologi dikaitkan dengan konsepsinya tentang manusia sebagai berikut:

a. Psikoanalisis, yang melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan terpendam (homo volensi).

b. Behaviorisme, yang manganggap ,manusia sebagai makhluk yang digerakkan semuanya oleh lingkungan (homo mechanicus). Teori ini menyebutkan manusia sebagai manusia mesin karena perilaku manusia sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan.

c. Kognitif, yang menganggap manusia sebagai makhluk berpikir yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimulasi yang diterimanya (homo sapiens). Manusia tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif terhadap lingkungannya.

d. Humanisme, yang melukiskan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya.

2. Menurut Steiner 1999 hakikat manusia berdasarkan lapisan-lapisan energi yang melekat pada tubuh manusia sebagai satu kesatuan, yaitu :

a. Badan fisik (physical body)b. Badan eterik (etheric body)c. Badan astral (astral body)d. Badan ego (consciousness-body)e. Manas (spirit-self)f. Buddhi (life-spirit)g. Atma (spirit-man)

3. Manusia mempunyai lapisan fisik (materi) yang sama dengan semua benda mati, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Badan eterik merupakan lapisan hidup yang memungkinkan sesuatu mengalami siklus hidup, tumbuh, berkembang, dan mati. Manusia, tumbuh-tumbuhan dan binatang mempunyai lapisan eterik, sedangkan benda mati tidak mempunyai lapisan.Badan astral merupakan lapisan yang memungkinkan sesuatu memiliki nafsu (passion), keinginan (desire), serta merasakan senang dan sakit.Lapisan ego timbulnya kesadaran Aku (I atau myself) dan diluar Aku. Lapisan ini hanya dimiliki manusia,keempat lapisan ini (fisik,eterik,astral, dan ego) sudah terbentuk sepenuhnya pada diri manusia, sedangkan lapisan manas baru terbentuk sebagian dan lapisan buddhi dan atma masih berupa potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Ketujuh lapisan yang menyelimuti manusia terbentang dari lapisan yang paling padat (fisik) sampai ke lapisan yang paling halus (atma,roh).

1.4 Hakikat Otak (Brain) dan Kecerdasan (Intelligence)1. Otak merupakan organ tubuh manusia yang paling kompleks.2. Otak mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa, antara lain:

a. Memproduksi pikiran sadarb. Melakukan pilihan bebasc. Menyimpan ingatand. Memungkinkan memiliki perasaane. Menjembatani kehidupan spiritual dengan kehidupan materi atau fisikf. Kemampuan perabaan, persentuhan, penglihatan, penciuman, berbahasag. Mengendalikan berbagai organ tubuhh. Dsb.

3. A.M. Rukky Santoso (2001), pada otak terdapat 30 miliar sel dan bagian-bagian sel ini membentuk kerja sama yang rumit melalui bagian-bagian kecil lainnya yang disebut neuron.

4. Neuroscience (ilmu tentang otak) menjelaskan otak manusia seperti komputer tetapi tidak sama dengan komputer.Informasi – Pancaindera – Sistem Jaringan Saraf – Otak – diolah dan disimpan – Hasil Olahan – Sistem Jaringan Saraf – Organ Tubuh

5. Roger Wolkott Sperry adalah ilmuan yang pertama kali meneliti tentang belahan otak kiri dan belahan otak kanan.

a. Otak kiri: kognitif dan rasional (logis) matematis, analitis, realistis, vertikal, kuantitatif, intelektual, objektif, mengontrol sistem monitorik bagian tubuh kanan.

b. Otak kanan: berpikir secara efektif dan rasional (kualitatif, impulsif, spiritual, holistik, emotional, artistik, kreatif, subyektif, simbolis, imajinatif, simultan, intuitif, mengontrol gerak tubuh bagian kiri).

6. Komponen- komponen otak manusiaBagian – bagian otak :

a. Parietal lebe: pembagi input semua sensor dan orientasi gerakan tubuh.b. Occiptal lebe: area penerimaan dan pengolah input penglihatan.c. Cerebellum: kontrol gerakan respons otomatis atau sebagai hasil belajar.d. Frental lebe: kognitif, memori, dan kontrol emosi.e. Temporal lebe: arean penerimaan suara dan pengolah informasi.f. Brain stem: keseimbangan dan kontrol gerak refleks.

7. Gardner mengidentifikasikan 7 kecerdasan manusia: linguistic, logical-mathematical, musical, bodily kinesthetical, spatial, interpersonal, dan intrapersonal intelligence.Gardner menambahkan 3 potensi kecerdasan: naturalist, spiritual, dan existential intelligence.

8. Clark (dalam Munandar, 1999) membagi otak ke dalam 4 fungsi:a. Fungsi berpikir (kognitif)b. Fungsi afektif (mengelola emosi dan perasaan)c. Fungsi fisik (gerakan, penglihatan, pendengaran, penciuman, pencecapan, perabaan)d. Fungsi intuisi atau firasat (hasil sintesis tingkat tinggi dari semua fungsi otak)

Clark mengartikan kreatifitas sebagai suatu kondisi dan sikap yang mencerminkkan ekspresi tertinggi dari suatu bakat seseorang.

9. Zobar dan Marshall (2002) melihat fungsi otak dari 3 cara berpikir atau 3 ragam kecerdasan:a. Proses berpikir seri (IQ): berpikir inner, lugas, dan tidak melibatkan perasaan.b. Asosiatif (EQ): nasi dengan rasa lapar, rumah dengan rasa nyaman, anjing dengan

berbahaya.c. Menyatukan (SQ): integrasi IQ dan EQ jadi diperoleh makna atau penyadaran diri.

IQ (Intellectual Quotient) adalah alat efektif untuk mengeksplorasi dunia materi serta untuk mengumpulkan modal materiil.

EQ (Emotional Quotient) adalah kecerdasan hati yang mengasah dan mengembangkan ketajaman rasa yang diperlukan dalam membangun modal sosial.

SQ (Spiritual Quotient) adalah modal atau kekayaan yang refleksikan nilai bersama, visi bersama, dan tujuan mendasar dalam kehidupan yang memperkaya aspek – aspek kehidupan umat manusia yang lebih dalam.

10. Spiritualitas berhubungan dengan upaya pencarian makna kehidupan melalui hubungan langsung antara diri dengan Tuhan (kekuatan tak terbatas, potensi murni).Menurut Gymnastiar kehidupan spiritualitas berhubungan dengan kehadiran ilahi, Tuhan, roh, jiwa, kebenaran, pengetahuan diri, pengalaman mistis, kedamaian batin, dan pencerahan.

1.5 Hakikat Pikiran dan Kesadaran1. Pikiran memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga

Blaise Pascal (dalam Hart, 1997) mengatakan:"Manusia jelas sekali dibuat untuk berpikir. Di dalamnya terletak semua martabat dan kebajikannya dan seluruh kewajibannya adalah berpikir sebagaimana seharusnya."

2. Alkitab, sebagaimana dikutip oleh Hart, sudah mengatakan bahwa Anda adalah produk pemikiran Anda sendiri. Pikiran menentukan siapa dan apa diri seseorang sebagai individu. Pikiran akan menentukan apakah umat manusia akan menuju sakit atau sehat, emosi yang bergejolak atau stabil, sikap dan perilaku negatif aau positif, watak yang baik atau buruk, serta menuju ke kesadaran yang lebih tinggi atau menuju ke kesadaan yang lebih rendah.

3. Dalam kaitannya dengan kesadaran, Sigmud Freud membedakan tiga lapisan kesadaran, yaitu:

(1) lapisan sadar (conscious level)Lapisan ini berhubungan dengan dunia luar dalam wujud sensasi dan berbagai pengalaman yang disadari setiap saat.(2) lapisan prasadar (preconscious level)Lapisan prasadar sering disebut memori (ingatan) yang tersedia menyangkut pengalaman-pengalaman yang tidak disadari pada saat pengalaman tersebut terjadi, namun dengan mudah dapat muncul kembali menjadi kesadaran secara spontan atau dengan sedikit usaha.(3) lapisan tidak sadar (unconscious level)Lapisan tidak sadar merupakan lapisan yang paling dalam dari pikiran manusia, menyimpan semua dorongan insting primitif serta emosi dan memori yang mengancam pikiran sadar yang telah sedemikian ditekan, atau secara tidak disadari telah didorong ke dalam lapisan yang paling dalam pada pikiran manusia.

4. Tujuan dan Makna KehidupanJalaluddin Rahmat (2004) mengatakan bahwa secara agama, filsafat dan ilmu pengetahuan, orang harus memilih hidup bahagia. Namun dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam era dewasa ini yang dipenuhi oleh filsafat materialisme, makin banyak orang yang merasa tidak bahagia. Kebahagian seolah-olah menjadi barang langka yang sulit dijangkau.

5. Alam semesta sebagai satu kesatuan sistemAlam semesta beserta seluruh isinya sebenarnya merupakan satu kesatuan sistem. Pengertian sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta (1976) adalah:a. Sekelompok bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama untuk melakukan suatu maksud, misalnya urat syaraf dalam tubuh.b. Sekelompok pendapat, peristiwa, kepercayaan, dan sebagainya yang disusun dan diatur baik-baik, misalnya filsafat.c. Cara (metode) yang teratur untuk melakukan sesuatu, misalnya pengajaran bahasa.Jogiyanto (1988) menyebutkan bahwa setiap sistem mempunyai karakteristik / ciri-ciri sebagai berikut:a. Mempunyai komponen-komponen (components / subsystems)b. Ada batas suatu sistem (boundaries)c. Ada lingkungan luar sistem (environment)d. Ada penghubung (interface)e. Ada masukan (input), proses (process), dan keluaran (output)f. Ada sasaran (objectives) atau tujuan (goal)

Inti dari pemahaman konsep sistem adalah bahwa setiap elemen saling bekerja sama, saling mendukung, saling memerlukan, dan saling memengaruhi satu dengan lainnya dalam kerangka mencapai tujuan sistem secara keseluruhan.

1.6 Spritualitas dan Etika1. Sebenarnya, kajian etika erat kaitannya dengan pengembangan karakter. Namun,

pengembangan karakter harus dilakukan melalui pengembangan keempat kecerdasan manusia (PQ, IQ, EQ, dan SQ) secara seimbang dan utuh. Banyak pakar etika yang masih membedakan antara etika dengan spiritualitas, padahal keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipilah-pilah. Menurut mereka, etika adalah adat, kebiasaan, dan ilmu yang mempelajari hubungan perilaku manusia yang bersifat horizontal yaitu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lembaga/institusi, manusia dengan alam, dan lembaga/organisasi dengan lembaga/organisasi lainnya. Sementara itu, spiritualitas berhubungan dengan perilaku manusia yang bersifat vertikal, dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan/kekuatan tidak terbatas. Menurut mereka, spiritualitas bukan merupakan bidang kajian etika.

2. Pemahaman tentang etika yang terpisah dari spiritualitas ini sangat keliru. Dengan pemisahan pemahaman seperti ini, bisa saja seseorang yang telah mempelajari teori-teori etika dan telah berkali-kali mengikuti pelatihan kode etik, tetapi belum menjamin bahwa

perilakunya bersifat etis selama kecerdasan spiritual (SQ)-nya masih rendah. Sebaliknya, orang yang mempunyai SQ tinggi sudah pasti mempunyai perilaku etis yang tinggi pula.

BAB 2 - FILSAFAT, AGAMA, ETIKA, DAN HUKUM

2.1 Hakikat FilsafatFilsafat berasal dari dua kata Yunani: philo (cinta) dan sophia (bijaksana). Filsafat berarti

cinta terhadap kebijaksanaan. Pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dari rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dari keduanya. Karakteristik utama berpikir filsafat adalah :

Sifatnya yang menyeluruh, artinya mempertanyakan hakikat keberadaan dan kebenaran tentang keberadaan itu sendiri sebagai satu kesatuan secara keseluruhan, bukan dari perspektif bidang per bidang, atau sepotong-potong.

Sifatnya yang mendasar, artinya filsafat tidak begitu saja percaya bahwa ilmu itu adalah benar.

Sifatnya yang spekulatif, karena filsafat selalu ingin mencari jawaban bukan saja pada suatu hal yang sudah diketahui, tetapi juga yang belum diketahui.Unsur-unsur filsafat :

Pemikiran kegiatan intelektual Interpretasi mencari makna yang hakiki Objek segala fakta dan gejala Metode dengan cara refleksi, metodis, dan sistematis Tujuan untuk kebahagiaan manusia

Perbedaan Filsafat dengan IlmuNo. Aspek Filsafat Ilmu1 Ontologis Segala sesuatu yang bersifat fisik dan

nonfisik, baik yang dapat direkam melalui indra maupun yang tidak

Segala sesuatu yang bersifat fisik dan dapat direkam melalui indra

2 Epistemologis Pendekatan yang bersifat reflektif/ rasional-deduktif

Pendekatan ilmiah, menggunakan pendekatan deduktif & induktif

3 Aksiologis Sangat abstrak, bermanfaat tetapi tidak secara langsung bagi umat manusia

Sangat konkret, langsung dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia

2.2 Hakikat AgamaUnsur-unsur penting rumusan agama :

1. Hubungan manusia dengan sesuatu yang tak terbatas, yang transedental, yang Ilahi-Tuhan Yang Maha Esa

2. Berisi pedoman tingkah laku (dalam bentuk larangan dan perintah), nilai-nilai, dan norma-norma yang diwahyukan langsung oleh Ilahi melalui nabi-nabi

3. Untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan hidup kekal di akhiratDalam pengertian agama tercakup unsur-unsur utama :

Ada kitab suci Kitab suci yang ditulis oleh Nabi berdasarkan wahyu langsung dari Tuhan Ada suatu lembaga yang membina, menuntun umat manusia, dan menafsirkan kitab

suci bagi kepentingan umatnya Setiap agama berisi ajaran dan pedoman tentang :

– Tatwa, dogma, doktrin, atau filsafat tentang ketuhanan– Susila, moral, etika– Ritual, upacara, tata cara beribadat– Tujuan agama

2.3 Hakikat EtikaEtika berasal dari kata Yunani: ethos (bentuk tunggal) yang berarti tempat tinggal, padang

rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya: ta etha, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, etika sama dengan moral. Moral berasal dari kata Latin: mos

(bentuk tunggal) atau mores (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup.

Arti etika dapat dilihat dari dua hal sbb : Etika sebagai praksis sama dengan moral atau moralitas yang berarti adat istiadat,

kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok/ masyarakat. Etika sebagai ilmu atau tata susila pemikiran/ penilaiaan moral. Etika sebagai pemikiran

moral bisa saja mencapai taraf ilmiah bila proses penalaran terhadap moralitas tersebut bersifat kritis, metodis, dan sistematis.

2.4 Hakikat NilaiBeberapa definisi nilai menurut para ahli :

1. Doni Koesoema mendefinisikan nilai sebagai kualitas hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna dan dihargai sehingga dapat menjadi semacam objek bagi kepentingan tertentu. Nilai juga merupakan sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberikan titik tolak, isi dan tujuan dalam hidup.

2. Fuad Farid Ismail dan Abdul Hamid Mutawalli merumuskan nilai sebagai standar atau ukuran (norma) yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Selanjutnya, dikatakan bahwa ada bermacam-macam hukum nilai sesuai dengan jenis-jenis nilai tersebut, juga sesuai dengan beragamnya perhatian kita mengenai segala sesuatu. Ada nilai materialis (berkaitan dengan ukuran harta pada diri kita), nilai kesehatan (mengungkapkan tentang signifikansi kesehatan dalam pandangan kita), nilai ideal (mengungkapkan tentang kedudukan, keadilan dan kesetiaan dalam hati kita), serta nilai-nilai sosiologis (menunjukkan signifikansi kesuksesan dalam kehidupan yang praktis), dll.

Ada 3 hal yang dapat disimpulkan mengenai nilai :

1. Nilai selalu dikaitkan dengan sesuatu (benda, orang, hal).2. Ada bermacam-macam (gugus) nilai selain nilai uang (ekonomis) yang sudah cukup dikenal.

Contohnya dalam pendapat Max Scheller yaitu (1) gugus nilai-nilai sekitar yang enak dan tidak enak (2) gugus nilai-nilai vital sekitar yang luhur dan yang hina, (3) gugus nilai-nilai rohani, dan (4) gugus nilai-nilai tertinggi sekitar yang kudus dan profane yang dihayati manusia dalam pengalaman religius.

3. Gugus-gugus nilai itu membentuk semacam hirearki dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

2.5 Hubungan Agama, Etika, dan NilaiManusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi, berkat kelebihan akal/ pikiran

yang diberikan Tuhan kepada manusia. Berkat pikirannya, manusia mampu memperoleh ilmu (pengetahuan) tentang hakikat keberadaan (duniawi) melalui proses penalaran serta mampu menyadari adanya kekuatan tak terbatas di luar dirinya yang menciptakan dan mengatur eksistensi alam raya. Hanya manusia yang mampu menyadari perlunya mencapai nilai tertinggi atau nilai akhir (hidup kekal di akhirat) yang harus dicapai di samping adanya nilai-nilai antara, yaitu nilai-nilai yang lebih rendah (kekayaan, kekuasaan, kenikmatan duniawi). Semua agama melalui kita sucinya masing-masing mengajarkan tentang 3 hal pokok, yaitu :

1. Hakikat Tuhan2. Etika, tata susila 3. Ritual, tata cara beribadat

Tidak ada agama yang tidak mengajarkan etika/ moralitas. Kualitas keimanan (spiritualitas) seseorang ditentukan bukan saja oleh kualitas peribadatan (kualitas hubungan manusia dengan Tuhan), tetapi juga oleh kualitas moral/ etika (kualitas hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat dan dengan alam). Dapat dikatakan bahwa nilai ibadah menjadi sia-sia tanpa dilandasi oleh nilai-nilai moral.

2.6 Hukum, Etika, dan EtiketNo. Hukum Etika Etiket1. Persamaan : sama-sama mengatur perilaku manusia2. Perbedaan :

a. Sumber hukum:Negara, Pemerintah

Sumber Etika:Masyarakat

Sumber Etiket:Golongan Masyarakat

b. Sifat pengaturan:Tertulis berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya

Sifat pengaturan:Ada yang lisan (berupa adat kebiasaan) da nada yang tertulis (berupa kode etik)

Sifat Pengaturan:Lisan

c. Objek yang diatur:Bersifat lahiriah (misalnya: hukum warisan, hukum tata Negara) dan rohaniah (misalnya: hukum pidana)

Objek yang diatur:Bersifat rohaniah, misalnya: perilaku etis (jujur, bertanggung jawab) dan perilaku tidak etis (korupsi, mencuri)

Objek yang diatur:Bersifat lahiriah, misalnya: tata cara berpakaian (sekolah,pesta,dll), tata cara menerima tamu, tata cara berbicara dengan orang tua dan sebagainya

2.7 Paradigma Manusia UtuhBeberapa konsep penting yang terkait dengan pembangunan manusia seutuhnya, antara lain

:a) Karakter dan Kepribadian

Soedarsano mendefinisikan kepribadian sebagai totalitas kejiwaan seseorang yang menampilkan sisi yang didapat dari keturunan (orang tua/ leluhur) dan sisi yang didapat dari pendidikan, pengalaman hidup, serta lingkungannya. Karakter adalah sisi kepribadian yang didapat dari pengalaman, pendidikan dan lingkungan sehingga bisa dikatakan bahwa karakter adalah bagian dari kepribadian. Sisi yang didapat dari faktor keturunan (seperti: bakat, kecerdasan dan tempramen) memang sulit diubah, namun sisi yang dibentuk berdasarkan pendidikan, pengalaman dan lingkungannya (disebut karakter) dapat diubah.Cloud mendefinisikan karakter sebagai kemampuan untuk memenuhi tuntutan kenyataan.Kesimpulan :1) Karakter adalah kompentensi yang harus dimiliki oleh seseorang. Kompentensi ini

mencakup pengembangan secara seimbang dan utuh ke-3 lapisan, yaitu: fisik, pikiran dan jiwa/ roh

2) Karakter menentukan keberhasilan seseorang (Sentanu menyebutnya sebagai “nasib”) 3) Karakter dapat diubah, dibentuk, dipelajari melalui pendidikan dan pelatihan tiada henti

serta melalui pengalaman hidup4) Tingkat keberhasilan seseorang ditentukan oleh tingkat kecocokan karakter yang

dimilikinya dengan tuntutan kenyataan/ realita

Sejatinya, setiap manusia harus menyadari bahwa kesempatan hidup di dunia ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai tingkat kesadaran Tuhan (kesadaran transcendental/ kesadaran spiritual). Sungguh menarik apa yang dikatakan oleh Chopra bahwa karakter/ sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka yang telah mencapai tingkat kesadaran Tuhan sebenarnya sama persis dengan karakter/sifat-sifat yang dimiliki oleh sel tubuh manusia.

Chopra menyebutkan ada 10 karakter sel (10C) yaitu:

1) Ada maksud yang lebih tinggi. Masing-masing sel bekerja bukan untuk kepentingan sendiri-sendiri, melainkan demi kesejahteraan tubuh secara keseluruhan.

2) Kesatuan (keutuhan). Semua sel saling berhubung dan berkomunikasi dengan segala jenis sel lainnya.

3) Kesadaran. Sel-sel beradaptasi dari saat ke saat.4) Penerimaan. Sel-sel saling mengenal satu dengan yang lain sebagai bagian yang sama

pentingnya.5) Kreatifitas. Walaupun setiap sel mempunyai fungsi unik, mereka mampu menggabungkan

atau menemukan cara-cara baru yang kreatif. 6) Keberadaan. Sel-sel patuh kepada siklus universal berupa adanya saat istirahat dan saat aktif

dalam kegiatannya.

7) Efisiensi. Dalam menjalankan fungsinya, sel-sel mengeluarkan energi sekecil mungkin.8) Pembentukan ikatan. Karena kesamaan genetika, sel-sel itu tahu bahwa mereka itu pada

dasarnya sama.9) Memberi. Kegiatan sel yang utama adalah memberi dan memelihara integritas sel-sel

lainnya.10) Keabadian. Sel-sel berproduksi untuk meneruskan pengetahuan, pengalaman dan talenta

mereka tanpa menahan apa pun untuk generasi sel berikutnya.

b) Kecerdasan, Karakter, dan Etika

Wahyuni Nafis (2006) menyampaikan melalui pemahamannya atas pemikiran/ ajaran tradisional Islam dan diinspirasi oleh beberapa pemikiran Stephen R. Covey, ia menyebutkan tiga jenis kecerdasan dengan tiga golongan etika, yaitu: (1) Psiko etika, (2) Sosio etika, dan (3) Teo etika.

Konsep etika Nafis berdasarkan paradigma manusia utuh yaitu, masalah manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dan alam, serta manusia dengan Tuhan.

c) Karakter dan Paradigma Pribadi Utuh

Covey mengingatkan bahwa untuk membangun manusia berkarakter, diperlukan pengembangan kompetensi secara utuh dan seimbang terhadap empat kemampuan manusia, yaitu: Tubuh (PQ), Intelektual (IQ), Hati (EQ), dan Jiwa/ roh (SQ). Beberapa pakar juga mengungkapkan hal senada dengan Covey. Contohnya, Cloud (2007) mengatakan bahwa kunci pembangunan karakter adalah integritas ini tidak hanya berarti jujur atau punya prinsip moral, tetapi berarti: utuh dan tidak terbagi, menyatu, berkonstruksi kukuh, serta mempunyai konsistensi.

d) Karakter dan Proses Transformasi Kesadaran Spiritual

Merumuskan karakter memang diperlukan, namun langkah konkret berikutnya adalah yang lebih penting, yaitu bagaimana melakukan proses transformasi diri untuk mencapai atau bergerak menuju idealisme karakter tersebut. Pada saat ini belum banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu mengkaji ranah spiritual melalui pendekatan rasional/ ilmiah. Dan ajaran agama yang seharusnya dijadikan panduan pengembangan batin seringkali lebih bersifat indoktrinasi, sekedar menjalankan praktik berbagai ritual serta kurang mngedepankan pendekatan melalui proses nalar, pengamalan, dan pengalaman langsung melalui refleksi diri, terlihat dari maraknya bentuk kejahatan seperti korupsi, kekerasan, konflik antar pemeluk agama berbeda dan sejenisnya justru makin menjadi-jadi. Meskipun terlambat akhir-akhir ini sudah banyak pakar dari berbagai latar keilmuan mulai berani dan tertarik untuk menyelami ranah spiritual ini dari pendekatan yang lebih rasional.

e) Pikiran, Meditasi, dan Gelombang Otak

Olah Pikir (brainware management) adalah suatu konsep dan keterampilan untuk mengatur gelombang otak manusia yang paling sesuai dengan aktivitasnya sehingga bisa mencapai hasil optimal (Senttanu, 2007). Gelombang otak dapat diukur melalui Elektroensefalogram (EEG). Dilihat dari frekuensi gelombang otak ini, setidaknya terdapat empat golongan gelombang otak.

Ketika pikiran dalam keadaan sadar (aktif), berarti sedang berada dalam gelombang beta. Dalam gelombang ini akan memaksa otak untuk mengeluarkan hormon kristol dan norepinephrin yang menyebabkan timbulnya rasa cemas, khawatir, gelisah, dan sejenisnya. Sedangkan gelombang alpha bertujuan untuk membangun karakter positif, seperti: tenang, sabar, nyaman, ikhlas, bahagia, dan sebagainya. Kunci untuk membangun karakter adalah melatih pikiran untuk memasuki gelombang alpha, melalui meditasi, yoga, zikir, retret, dan sejenisnya. Meditasi (termasuk zikir dan sejenisnya) adalah upaya mendiamkan suara percakapan dalam pikiran dan menemukan ruang yang tenang (Rodenbeck, 2007).

f) Model Pembangunan Manusia Utuh

Terdapat dua model tentang hakikat keberadaan manusia: (1) model hakikat manusia yang dilandasi paradigma tidak utuh (paradigma materialisme) sehingga timbul berbagai permasalahan

yang memunculkan ketidakbahagiaan. Pada model ini tujuan manusia hanya mengejar kekayaan dan kesenangan, dan kekuasaan duniawi. Kecerdasan yang dikembangkan hanya IQ dan kesehatan fisik sehingga praktis kurang atau bahkan lupa mengembangkan EQ dan SQ. (2) model yang dikembangkan untuk kembali kepada paradigma tentang hakikat manusia seutuhnya. Dalam pengembangan manusia utuh, perlu dikembangkan juga secara seimbang kecerdasan emosional dan spiritual disamping kecerdasan intelektual dan kesehatan fisik. Meditasi, zikir, retret dan sejenisnya sangat efektif untuk melengkapi agama guna mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritual.

BAB 3 - TEORI-TEORI ETIKA

3.1 Etika Absolut Versus Etika Relatif

Sampai saat ini masih terjadi perdebatan dan perbedaan pandangan diantara etikawan tentang apakah etika bersifat absolut atau relatif. Para penganut paham etika absolut dengan berbagai argumentasi yang masuk akal meyakini bahwa ada prinsip-prinsip etika yang bersifat mutlak, berlaku universal kapan pun dan dimanapun. Sementara itu, para penganut etika relatif dengan berbagai argumentasi yang juga tampak masuk akal membatah hal ini.

Tokoh pengaruh pendukung paham etika absolut antara lain Immanuel Kant dan Jammes Rachels. Rahcels sendiri, yang walaupun membuka pemikiranya dengan memberikan argumentasi bagi pendukung etika relatif. Ia mengatakan bahwa ada pakok teoritis yang umum dimana ada aturan-aturan moral tertentu yang dianut secara bersama-sama oleh semua masyarakat kerena aturan-aturan itu penting untuk kelestarian masyarakat.

3.2 Perkembangan Perilaku Moral

Teori perkembangan moral banyak dibahas dalam ilmu psikologi. Salah satu teori yang sangat berpengaruh di kemukakan oleh Kohlberg (dalam Atkinson et.al., 1996) dangan mengemukakan tiga tahap perkembangan moral dihubungkan dengan pertumbuhan usia anak. Beberapa konsep yang memerlukan penjelasan, antara lain :

1. Perilaku moral (moral behavior)

Adalah berilaku yang mengikuti kode moral kelompok masyarakat tertentu. Moral dalam hal ini berarti adat kebiasaan atau tradisi.

2. Perilaku tidak bermoral (immoral behavior)

Berarti peilaku yang gagal mematuhi harapan kelompok sosial tersebut.

3. Perilaku diluar kesadaran moral (unmoral behavior)

Adalah perilaku yang menyimpang dari harapan kelompok sosial yang lebih di sebabkan oleh ketidakmampuan yang bersangkutan dalam memahami harapan kelompok sosial.

4. Perkembangan moral (moral development)

Bergantung pada perkembangan intelektul seseorang. Perkembangan moral ada hubunganya dengan tahap-tahap perkembangan intelektual ini.

3.3 Beberapa Teori Etika

Suatu pengetahuan tentang suatu objek baru bisa dianggap sebagai disiplin ilmu bila pengetahuan tersebut telah dilengkapi dengan seperangkat teori tentang objek yang dikaji. Jadi, teori merupakan tulang punggung suatu ilmu. Ilmu pada dasarnya adalah kumpulan pengetahuan yang bersifat menjelaskan berbagai gejala alam dan sosial yang memungkinkan manusia melakukan serangkaian tindakan untuk menguasai gejala tersebut berdasrkan penjelasan yang ada, sedangkan teori adalah pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan (Suriasumantri, 2000).

Etika sebagai disiplin ilmu berhubungan dngan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-normaperilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik. Sebagi ilmu, etika belum semapan ilmu fisika atau ilmu ekonomi. Dalam etika masih dijumpai banyak teori yang mencoba untuk menjelaskan suatu tindakan, sifat, atau objek parilaku yang sama dari sudut pandang atau perspektif yang berlainan.

Egoisme

Rachels (2004) memperkenalkan dua konsep yang berhubungn dengan egoisme, yaitu: egoisme psikologis dan egoisme etis.

Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkuwat diri (selfish). Menurut teori ini, orang boleh saja yakin bahwa ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban, namun semua tindakan yang terkesan luhur dan tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah ilusi. Egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri (self-interest). Munculnya paham egoisme etis memberikan landasan yang sangat kuat bagi munculnya paham ekonomi kapitalis dalam ilmu ekonomi.

Utilitarianisme

Utilitarisme besasal dari kata latin utilis, kemudian menjadi kata Inggris Utility yang berarti bermanfaat ( Bertens, 2000 ). Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, atau dengan istilah yang sangat terkenal: “the greatest happiness of the greatest numbers”. Jadi, ukuran baik tidaknya suatu tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan itu apakah memberi manfaat atau tidak.Itulah sebabnya, paham ini disebut juga paham teleologis. Teleologis berasal dari kata yunani telos yang berarti tujuan.

Perbedaan paham utilitarianisme dengan paham egoisme etis adalah melihat dari sudut pandang kepentingan individu, sedangkan paham utilitarianisme melihat dari sudut kepentingan orang banyak ( kepentingan bersama, kepentingan masyarakat ).

Deontologi

Istilah deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban ( Beterns, 2000 ). Paham ini dipelopori oleh Immanuel Kant (1724-1804) dan kembali mendapat dukungan dari filsuf abad ke-20, Anscombe dan suaminya .Peter Geach (Rachels, 2004). Paham deontologi mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau dari akibat dari tindakan tersebut.

Untuk memahami lebih lanjut tentang paham deontologi ini, sebaiknya dipahami terlebih dahulu dua konsepn penting yang dikemukakan oleh Kant, yatu konsep imperative hypothesis dan impertive categories. Imperative hypotesis adalah perintah-perintah (ought) yang bersifat khusus yang harus diikuti jika seseorang mempunyai keinginan yang relevan. Imperative categories adalah kewajiban moral yang mewajibkan kita begitu saja tanpa syarat apa pun. Dalam hal ini, kewajiban moral bersifat mutlak tanpa ada pengecualian apa pun dan tanpa dikaitkan dengan keiginan atau tujuan apa pun.

Teori Hak

Menurut teori hak, suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Namun senagaimana dikatakan oleh Bertens (2000), teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi (kewajiban) karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban bagaikan satu keping mata uang logam yang sama dengan du sisi. Teori hak sebenarnya di dasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama.

Hak asasi manusia didasarkan atas beberapa sumber otoritas (Weiss, 2006), yaitu:

1) Hak hukum (legal right)

Adalah hak yang didasarkan atas sistem/yurisdiksi hukum suatu negara, dimana sumber hukum tertinggi suatu negara adalah Undang-Undang Dasar negara yang bersangkutan.

2) Hak moral atau kemanusiaan (moral, human right)

Dihubungkan dengan pribadi manusia secara individu, atau dalam beberapa kasus dihubungkan dengan kelompok bukan dengan masyarakat dalam arti luas. Hak moral berkaitan dengan kepentingan individu sepanjang kepentingan individu itu tidak melanggar hak-hak orang lain.

3) Hak kontraktual (contractual right)

Mengikat individu-individu yang membuat kesepakatan atau kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Teori Keutamaan (Virtue Theory)

Teori keutamaan sebenarnya telah lahir sejak jaman dahulu yang didasarkan atas pemikiran Aristoteles (384-322 SM) yang sempat tenggelam. Teori keutamaan berangkat dari manusianya ( Bertens, 2000). Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidk etis. Tidak seperti kedua teori yang pernah dijelaskan sebelumnya, dasar teori keutamaan sangat berbeda.

Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pernyataan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Dengan demikian, karakteristik/sifat utama dapat didefinisikan sebagai disposisi sifat/watak yang telah melekat dan dimiliki oleh seseorang dan memungkinkan dia untuk selalu bertingkah laku yang secara moral bernilai baik.

Teori Etika Teonom

Teori etika teonom dilandasi oleh filsafat Kristen. Teori ini mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan-aturan perintah Allah sebagaimana telah di ungkapkan dalam kitab suci.

3.4 Etika Abad Ke-20

Esensi dari beberapa pemikiran moral yang berpengaruh yang muncul pada abad ke-20 sebagai tambahan atas beberapa paham/teori etika yang telah diuraikan sebelumnya. Ringkasan ini diambil dari buku Etik Abad Kedua puluh karangan Frans Magnis Suseno (2006).

Arti Kata “Baik” Menurut George Edwar Moore

Kata baik adalah kunci dari moralitas, namun Moore mersa heran tidak satu pun etikawan yang berbicara tentang kata baik tersebut, seakan-akan hal itu sudah jelas dengan sendirinya. Kata baik sebagai nikmat (kaum hedonis), memenuhi keinginan individu (etika egoisme, etika psikologis), memenuhi kepentingan orang banyak (etika utilitarianisme), memenuhi kehendak Allah (etika teonom), dan bhkan ada yng mengatakan kata baik tidak mempunyai arti. Sebenarnya kata baik adalah baik, titik. Setiap usaha utuk mendefinisikannya akan selalu menimbulkan kekacauan.

Tatanan Nilai Max Scheller

Menurut Scheller,ada empat gugus nilai yang masing-masing mandiri dan berbeda antara satu dengan yang lain, yaitu:

1) Nilai-nilai sekitar enak dan tidak enak

2) Nilai-nilai vital

3) Nilai-nilai rohani murni

4) Nilai-nilai sekitar roh kudus

Etika Situasi Joseph Fletcher

Joseph Fletcher termasuk tokoh yang menentang adanya prinsip-prinsip etika yang bersifat mutlak. Ia berpendapat bahwa setiap kewajiban moral selalu bergantung pada situasi konkrit.

Pandangan Penuh Kasih Iris Murdoch

Menurut Murdoch, yang khas dari teori-teori etika pasca Kant adalah bahwa nilai-nilai moral dibuang dari dunia nyata. Teori Murdoch menyatakan bahwa bukan kemampuan otonom yang menciptakan nilai, melainkan kemampuan untuk melihat dengan penuh kasih dan adil.

Pengelolaan Kelakuan Byrrhus Frederic Skinner

Teori Skinner mengeni pengelolaan kelakuan dimulai dari pengamantanya bahwa dalam ilmu fisika dan ilmu hayat, manusia telah mencapai kemajuan luar biasa dalam 2000 tahun terakhir. Skinner mengatakan bahwa pendekatan filsfat nasional dan ilmu manusia tdak memadahi sehingga yang diperlukan bukanlah ilmu etika, tetapi sebuah teknologi kelakuan.

Prinsip Tanggung Jawab Hans Jonas

Etika tradisional hanya memperhatikan akibat tindakan manusia dalm lingkungan dekat dan sesaat. Etika macam ini tidak dapat lagi menghadapi ancaman global kehidupan didunia ini. Oleh karena itu, Jonas menekankan pentingnya dirancang etika baru yang berfokus pada tanggung jawab.

Kegagalan Etika Pencerahan Alasdair Maclntyre

Maclntyre mengatakan bahwa etika pencernana telah gagal karena perencanaan atas nama rasionalitas justru telah membuang apa yang menjadi dasr rasionalitas setiap ajaran moral, yaitu pandangan teleologis tentang meanusia.

3.5 Teori Etika Dan Paradigma Hakikat Manusia

Setalah mengulas berbagai filosofi, konsep tentang hakikat alam semesta dan hakikat manusia, serta setelah mengupas pokok-pokok pikiran dari berbagai macam teori etika yang berkembang,maka dapat dilihat ringkasan berbagai teori etika dan hubungannya dengan paradigma hakikat manusia.

3.6 Tantangan ke Depan Etika Sebagai Ilmu

Etika sebagai ajaran moraltelah menjadi bagian tak terpisahkan dari semua agama sejak agama itu hadir. Namun sebagai ilmu, etika masih kalah mapan bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainya separti ilmu fisika, ilmu ekonomi, dan lain-lain. Etika sebagai ilmu mecoba menjelaskan parilaku manusia dalam konteks sebatas makna hidup duniawi umat manusia dengan mengabaikan sama sekali aspek kesadaran spiritual dalam diri manusia.

Ilmu etika kedepan hendaknya didasrkan atas paradigma manusia utuh, yaitu suatu pola pikir yang mengutamakan integrasi dan keseimbangan pada:

a) Pertumbuhan PQ, IQ, EQ, dan SQ.

b) Kepentingan individu, kepantingan masyarakat, dan kepentingan Tuhan.

c) Keseimbangan tujuan lahiriah (duniawi) dengan tujuan rohaniah (spiritual).

Inti dari hakikat manusia utuh adalah keseimbangan, yang bisa diringkas sebagi berikut:

a) Keseimbangan antara hak (teori hak) dan kewajiban (teori deontologi).

b) Keseimbangan tujuan duniawi (teori teleologi) dan rohani (teori teonom).

c) Keseimbangan antara kepentingan individu (teori egoisme) dan kepantingan masyarakat (teori utilitarianisme).

d) Gabungan ketiga butir diatas akan menentukan karakter seseorang (teori keutamaan).

e) Hidup adalah suatu proses evolusi kesadaran.

BAB 4 - HAKIKAT EKONOMI DAN BISNIS

4.1 Hakikat Ekonomi

Ekonomi berasal dari kata yunani oikonomia yang berarti pengelolaan rumah. Yang dimaksud dengan pengelolaan rumah adalah cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup (fisik) anggota rumah tangganya. Saat ini ilmu ekonomi dengan didukung oleh hampir semua disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi telah diarahkan untuk mengeksploitasi sumber daya bumi dalam rangka merealisasikan kekayaan materi. Pada tingkat ekonomi makro, para ekonom dan pejabat birokrasi pemerintah sudah sangat mengenal konsep-konsep ekonomi, seperti pendapatan nasional bruto, konsumsi, tabungan, investasi, jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi, neraca perdagangan, neraca pembayaran, kurs valuta, APBN.

Ilmu ekonomi berkembang berdasarkan asumsi dasar yang masih dipegang hingga saat ini yaitu adanya kebutuhan manusia tidak terbatas dihadapkan pada SDM yang terbatas sehingga menimbulkan persoalan bagimana mengeksploitasi sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Dengan demikian, ilmu ekonomi berkepentingan dalam mengembangkan konsep, teori, hokum, system, dan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Ilmu ekonomi modern dewasa ini telah menanamkan paradigma tentang hakikat manusia sebagai berikut :

Manusia adalah makhluk ekoomi Manusia mempunyai kebutuhan tak terbatas Dalam upaya merealisasikan kebutuhannya, manusia bertindak rasional

Dampak paradigma ini adalah :

Tujuan hidup manusia hanya mengejar kekayaan materi dan melupakan tujuan spiritual Manusia cenderung hanya memercayai pikiran rasionalnya saja dan mengabaikan

adanya potensi kesadaran transcendental Mengajarkan bahwa sifat manusia itu serakah

4.2 Etika dan Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah suatu jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi, seperangkat hukum, pemerintahan, Negara, rakyat, dan unsur terkait lainnya yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat.

Inti dari paham ekonomi kapitalis adalah adanya kebebasan individu untuk memiliki, mengumpulkan, dan mengusahakan kekayaan secara individu. John Locke (1723-1790), seorang filsuf Inggris diakui sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan teori kebebasan dalam hal kepemilikan kekayaan. Ia mengatakan bahwa manusia mempunyai tiga kodrat dasar yang harus dihormati, yaitu: life, freedom, and property (Bertens, 2000). Oleh karena itu, system kapitalis

sering disebut juga sistem ekonomi liberal. Selanjutnya, pemikiran Adam Smith tentang pasar bebas dalam ekonomi mendukung tumbuhnya sistem ekonomi kapitalis. Ada 2 ciri pokok ekonomi kapitalis, yaitu : liberalism kepemilikan dan dukungan ekonomi pasar bebas. BIla setiap individu memperoleh kemakmuran maka Negara dan masyarakat juga menjadi makmur. Selain itu, mekanisme penetapan harga harus dibiarkan diatur secara alamiah oleh kekuatan hukum permintaan dan penawaran, oleh Adam Smith disebut “ tangan tak terlihat “. Pemerintah dalam hal ini diharapkan tidak ikut campur tangan dalam mekanisme penetapan harga tersebut.

Sebaliknya paham ekonomi komunis (Karl Marx) justru sangat menentang sistem kapitalis ini. Karl Marx melihat adanya penindasan yang dilakukan oleh kelompok kecil pengusahan yang memiliki modal terhadap buruh yang masih menjadi tulang punggung ekonomi. BIla ini dibiarkan, maka akan muncul ketidakadilan dimana sekelompok kecil masyarakat menguasai alat-alat produksi akan semakin kaya, sementara kelompok yang tidak memiliki alat produksi semakin tertindas.

DIsamping kedua sistem ekstrem diatas, masih dijumpai sistem ekonomi lain yang sebenernya merupakan penggabungan dari kedua sistem tadi. Soekarno sebagai pemimpin bangsa memperkenalkan falsafah Negara yang terkenal yaitu pancasila. Pokok-pokok pikiran dalam falsafah pancasila antara lain :

Tujuan : mewujudkan masyarakart adil dan sejahtera (sila 5) Landasan operasional: kepercayaan kepada Tuhan YME sebagai landasan spiritual (sila

1), hak asasi manusia (sila 2), persatuan rakyat dalam wilayah Indonesia (sila 3), dan kearifan demokrasi (sila 4)

Kalau diperhatikan, falsafah pancasila sebenarnya dilandasi oleh semua teori etika yang ada yaitu :

Teori teonom (sila 1) Teori egoism (sila 2) Teori deontology, teori kewajiban (sila 3 dan 4) Teori utilitarianisme (sila 5)

4.3 Etika dan Sistem Ekonomi Komunis

Tujuan sistem ekonomi komunis adalah untuk memeratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia (pemilik modal) terhadap manusia lain (buruh). Paham komunisme sangat berpengaruh sampai dengan pertengahan abad ke-20. Namun akhirnya sejarah mencatat bahwa rakyat yang menganut sistem ini tetap miskin dan jauh tertinggal perekonomiannya dibanding Negara yang menganut sistem kapitalisme.

Walaupun Cina masih menganut paham komunis, tetapi para pemimpin Cina mulai mengadakan penyesuaian terhadap ajaran murni komunisme. Mereka mulai membuka diri terhadap perdagangan internasional dan penanaman modal asing di negaranya. Ini berarti para pemimpin CIna mulai mengakui adanya kepemilikan pribadi, terutama terhadap investor asing yang menanamkan modal di negeri Cina.

Mengapa sistem komunis mengalami kegagalan? Jawabannya adalah :

Sistem ekonomi komunis didasarkan atas hakikat manusia tidak utuh, yaitu tidak mengakui adanya Tuhan YME sebagai sumber kekuatan tak terbatas. Tujuan yang ditetapkan semata-mata untuk mengejar kemakmuran ekonomi/ kenikmatan duniawi dan melupakan kebahagian rohani

Dalam sistem ekonomi komunis, alat produksi dan kekayaan individu tidak diakui. Sebagai gantinya, aparat pemerintah dan pemimpin partai atas nama Negara diberi wewenang penuh untuk mengatur penggunaan alat produksi dan kekayana milik Negara untuk kepentingan bersama

Produktivitas tenaga kerja sangat rendah karena rakyat yang bekerja untuk Negara tidak termotivasi untuk bekerja lebih giat

Keadaan perekonomian Negara-negara blok komunis semakin memburuk karena terjadi pemborosan kekayaan Negara

4.4 Etika dan Sistem Ekonomi Kapitalis

Seperti halnya paham komunis, paham kapitalis juga berkembang berdasarkan asumsi yang sama tentang hakikat manusia tidak utuh. Dalam sistem ekonomi kapitalis, tujuan manusia direndahkan hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi semata dan mengabaikan kekuatan Tuhan. Maka tidak heran bila pertumbuhan ekonomi di Negara-negara barat tidak dilandasi asas oralitas dan ketuhanan. Sistem ekonomi kapitalis yang berkembang di Negara Barat telah melahirkan perusahaan multinasional dengan ciri-ciri:

Kekayaan mereka sudah demikian besar, bahkan sudah melewati pendapatan Negara-negara yang sedang berkembang

Kekuasaan para pemiliknya telah melewati batas wilayah suatu Negara. Bahkan tidak jarang mereka ini mampu mengendalikan kebijakan aparat pemerintah dan legislative di Negara-negara dimana perusahaan ini berada demi keuntungan perusahaan tersebut.

Akibat sistem ekoomi kapitalis dapat dirasakan, antara lain :

Terjadi pemanasan global dan kerusakan lingkungan di bumi akibat kerakusan para pemilik modal yang didukung pemerintah

Terjadi ketidakadilan distribusi kekayaan yang mengakibatkan timbulnya kesenjagan kemakmuran yang makin tajam antara Negara-negara kaya dengan mayoritas Negara-negara miskin

Ancaman kekerasan, konflik antar Negara, kemiskinan, dan pengangguran makin meluas.

Korupsi, kejahatan kerah putih, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengejar kekayaan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang banyak

Penyalahgunaan obat terlaran, perjudian, kebebasan seks, pembunuhan, perampokan, pencurian, dan tindakan tindakn amoral lainnya

Gaya hidup modern yang boros dan terlalu konsumtif, penumpukan harta kekayaan yang jauh melampaui ukuran kebutuhan yang normal, serta pamer kemewahan dan kekayaan

Muncul tanda tekanan mental dan psikologis, seperti stress dan kasus bunuh diri, percekcokan dna perceraian rumah tangga

Penyakit akibat gaya hidup modern, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, HIV/AIDS, dan penyakit sejenisnya makin mengancam umat manusia

4.5 Etika dan Sistem Ekonomi Pancasila

Setelah lebih dari setengah abad sejak Indonesia merdeka, melalui beberapa kali pergantian pemerintahan, pemerintah Indonesia mencoba mengimplementasikan sistem ekonomi pancasila dalam proses pembangunan bangsa. Meski begitu, masyarakat masih belum mampu bangkit dari kemiskinan. Setelah Soeharto menggantikan Soekarno (orde lama -> orde baru) secara serius mencanangkan pembangunan ekonomi, Indonesia sempat mengalami pertumbuhan ekonomi sangat tinggi secara berkelanjutan. Bahkan Indonesia dijuluki macan Asia karena pertumbuhan ekonomi yang sangat spektakuler.

Hasilnya adalah pendapatan per kapita meningkat tajam sehingga Indonesia mampu masuk kelompok Negara-negara berpenghasilan menengah bila dibandingkan dengan kondisi awalnya yang masih berada dalam kategori kelompok Negara miskin; keberhasilan swasembada pangan khususnya beras; peningkatan kualitas kesehatan; keberhasilan program KB; keberhasilan wajib belajar anak usia SD; dan sebagainya.

Sayangnya menjelang akhir 20 Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga bangsa kembali terpuruk dan kembali menjadi Negara miskin. Krisis ekonomi ternyata diikuti oleh krisis politik dan social, yang ditandai oleh munculnya pergolakan rakyat dengan dukungan para mahasiswa yang menuntut agar Presiden Soeharto dan kabinet mengundurkan diri. Menyadari situasi semakin

memburuk maka Soeharto mengundurkan diri dan diganti B.J. Habibie yang menandai masa order baru menjadi era reformasi.

Yang menjadi pertanyaan mengapa bangsa Indonesia menerapkan sistem ekonomi pancasila yang secara konseptual lebih baik bila dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis ataupun ekonomi kapitalis, sampai saat ini sebagian besar rakyatnya masih tetap miskin? Jawabannya sederhana; karena perekonomian bangsa berlandaskan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Hal tersebut sangat menyimpang dari konsep ekonomi pancasila.

Korupsi merupakan tindakan oknum untuk memperkaya diri sendiri. Kolusi merupakan tindakan oknum dengan pimpinan perusahaan milik Negara maupun swasta untuk menyalahgunakan kekayaan Negara demi kepentingan perusahaan tersebut dengan cara memberikan suatu imbalan kepada pejabat Negara tersebut. Nepotisme adalah model perekrutan karyawan yang dilakukan baik perusahaan / Negara, yang lebih memilih anggota keluarga, kerabat, suku, kelompok, dan sejenisnya dari oknum pejabat Negara / oknum pimpinan perusahaan tersebut dan tidak memberikan peluang bagi semua calon yang mempunyai potensi.

Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa walaupun pemerintah sudah berganti menjadi era reformasi, tetap saja ekonomi rakyat masih belum mampu ditingkatkan karena adanya praktik KKN. Bukan saja merasuki aparat birokrasi pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta, tetapi juga lembaga politik, lembaga legislative, kejaksaan, dan lembaga peradilan.

4.6 Etika dan Sistem Ekonomi

Etika pada intinya mempelajari perilaku seseorang dan sekelompok/ lembaga yang dianggap baik/ tidak baik. Ukuran untuk menilai baik dan tidaknya suatu tindakan bila dilihat dari hakikat manusia utuh adalah dilihat dari manfaat atau kerugiannya bagi orang lain. Sistem ekonomi adalah seperangkat unsur yang terkoordinasi untuk mendukung peningkatan produksi serta pendapatn untuk menciptakan kemakmuran masyarakat.

Dampak yang paling mudah dilihat adalah kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, kesenjangan dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan sangat besar makin sedikit, dan disisi lain jumlah orang yang kekayaannya sedikit justru bertambah banyak. Ditambah lagi munculnya berbagai kecenderungan yang main meningkat, seperti berbagai jenis Korupsi, kolusi, dan manipulasi yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan dan kalangan pemilik perusahaan.

Kesimpulannya adalah bahwa sistem ekonomi apapun dapat saja memunculkan banyak persoalan yang bersifat tidak etis. Etis tidaknya suatu tindakan lebih disebabkan oleh tingkat kesadaran individual para pelaku dalam aktivitas ekonomi, bukan pada sistem ekonomi yang dipilih suatu Negara.

Dua pandangan tentang bisnis menurut Sonny Keraf yaitu:

Pandangan Praktis-Realistis: Melihat tujuan bisnis adalah untuk mencari keuntungan (profit) bagi pelaku bisnis, sedangkan aktivitas memproduksi dan mendistribusikan barang merupakan sarana/alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut.

Pandangan Idealis: Suatu pandangan dimana tujuan bisnis yang terutama adalah menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sedangkan keuntungan yang diperoleh merupakan konsekuensi logis dari kegiatan bisnis tersebut.

Dalam kaitannya dengan etika, dua sudut pandang bisnis ini memiliki konsekuensi yang berbeda yang muncul dari penganut paham bisnis yang mempunyai tingkat kesadaran berbeda dalam memaknai hidupnya sebagai manusia.

Pandangan Praktis-Realistis muncul dari individu yang paham moralitasnya didominasi oleh teori etika egoisme atau teori hak, sedangkan pandangan idealisme muncul dari individu yang paham moralitasnya didominasi oleh teori deontologi, teori keutamaan, atau teori otonom.

Yang menentukan derajat keetisan atau budaya etis dari suatu kegiatan/tindakan bisnis adalah orang kunci dibalik kegiatan itu sendiri atau populer dengan istilah man behind the gun, bukan bisnis itu sendiri.

Komponen-komponen Budaya Etis dijelaskan dalam tabel berikut:

Kriteria Etis FokusIndividu Perusahaan Masyarakat

Egoisme (berpusat pada kepentingan diri)

Kepentingan diri (self-interest)

Kepentingan perusahaan (company interest)

Efisiensi ekonomi

Benevolence (berpusat pada kepentingan orang lain)

Kepentingan bersama (friendship)

Kepentingan tim (team interest)

Tanggung jawab social (social responsibility)

Principles (berpusat pada prinsip integritas)

Moralitas pribadi (personal morality)

Prosedur dan peraturan perusahaan

Kode etik dan hukum

4.7 Pendekatan Pemangku Kepentingan

Tanggung Jawab Manajemen dan Teori Pemangku Kepentingan

Ada 6 teori pemangku kepentingan menurut Schroeder, yaitu:

Teori Kepemilikan (proprietary theory) Teori Entitas (entity theory) Teori Dana (fund theory) Teori Komando (command theory) Teori Perusahaan (enterprise theory) Teori Ekuitas Sisa (residual equity theory) yang akhirnya populer dengan istilah teori

pemangku kepentingan (stakeholders theory)

Pemangku kepentingan (stakeholders) adalah semua pihak (orang atau lembaga) yang mempengaruhi keberadaan perusahaan /dipengaruhi oleh tindakan perushaan. Sonny Kerraf membagi pemangku kepentingan dalam dua golongan

Kelompok primer: Mereka yang mengadakan transaksi atau berinteraksi langsung dengan perusahaan. Contoh: pelanggan, pemasok, pemegang saham, karyawan, pemberi pinjaman, dll.

Kelompok sekunder: mereka yang secara tidak langsung berinteraksi atau bertransaksi dengan perusahaan tetapi kepentingan dan kekuatannya bisa mempengaruhi keberadaan perusahaan.Contoh: Pemerintah, media massa, dll.

Munculnya Pandangan Baru :

Setelah munculnya skandal bisnis yang melibatkan para eksekutif perusahaan dan merugikan banyak pihak, munculah pengaturan baru yang mempertegas pengawasan, wewenang dan tanggung jawab eksekutif puncak dalam mengelola perusahaan. Pandangan ini menyoroti perilaku eksekutif puncak karena merekalah yang sangat menentukan keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Para eksekutif ini dituntut untuk tidak hanya bersifat etis, tetapi juga diharapkan mempunyai tingkat kesadaran transedental atau spiritual.

4.8 Bisnis Dipandang Dari 5 Dimensi :

1. DIMENSI EKONOMI: Dari sudut pandang ini, bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Bisnis merupakan tulang punggung kegiatan ekonomi; tanpa bisnis tidak ada kegiatan ekonomi. Beragam teknik pada intinya mengajarkan satu cara, yaitu untuk meningkatkan penjualan sampai tingkat maksimum di satu sisi, namun pada saat yang sama dapat menekan harga pokok penjualan (COGS) dan beban beban (Expenses) pada tingkat minimum. Dengan demikian, sebenarnya keuntungan merupakan ukuran tingkat efisiensi perusahaan, karena keuntungan menggambarkan hasil yang diperoleh setelah dikurangi harta yang dikorbankan.

2. DIMENSI ETIS:Etika adalah tinjauan kritis tentang baik tidaknya suatu perilaku atau tindakan. Ukuran penilaian menggunakan 3 tingkat kesadaran: kesadaran hewani (ego), kesadaran manusiawi (sesama), dan kesadaran spiritual / transendetal (agama). Kegiatan Bisnis adalah kegiatan produktif, artinya kegiatan menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk kebutuhan seluruh umat manusia.

3. DIMENSI HUKUM:De George membedakan 2 macam pandangan tentang status perusahaan, yaitu legal creator dan legal recognition. Legal creator : perusahaan diciptakan secara legal oleh negara sehingga perusahaan adalah sebuah badan hukum, sehingga punya hak dan kewajiban hukum. Ada untuk melayani kebutuhan masyarakat. Legal recognition : bukan diciptakan oleh negara, melainkan oleh sekelompok orang yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan, bukan melayani kebutuhan masyarakat.

4. DIMENSI SOSIAL:Tujuan pokok keberadaan perusahaan adalah untuk menciptakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, sedangkan keuntungan akan datang dengan sendirinya bila perusahaan mampu melayani kebutuhan masyarakat.

5. DIMENSI SPIRITUAL:Kegiatan bisnis yang spiritual tumbuh berdasarkan paradigma sebagai berikut:

Pengelola dan pemangku kepentingan (stakeholders) menyadari bahwa kegiatan bisnis adalah bagian dari ibadah.

Tujuan bisnis adalah untuk memajukan kesejahteraan semua pemangku kepentingan atau masyarakat.

Dalam menjalankan aktivitas bisnis, pengelola mampu menjamin kelestarian alam.

4.9 Pengertian CSR

EU Green Paper on CSR memberikan definisi CSR sebagai suatu konsep dimana perusahaan mengintegrasikan perhatian pada masyarakat dan lingkungan dalam operasi bisnisnya serta dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan secara sukarela.

Magnan & Ferrel mendefinisikan CSR sebagai suatu bisnis dikatakan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya jika keputusan yang diambil telah mempertimbangkan keseimbangan antar berbagai pemangku kepentingan yang berbeda-beda.

The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk secara terus menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya. Elkington mengemukakan bahwa tanggung jawab social perusahaan mencakup 3P yaitu Planet (memelihara kelestarian alam), Profit (keuntungan), People (masyarakat).

Jika kita melihat definisi CSR diatas, tampak bahwa konsep CSR ingin memadukan 3 fungsi perusahaan secara seimbang, yaitu :

Pilihan ekonomis. Merupakan fungsi tradisional perusahaan, yaitu untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan

Fungsi sosial. Menjalankan fungsi ini melalui pemberdayaan manusianya, yaitu para pemangku kepentingan baik pemangku kepentingan primer maupun pemangku kepentingan sekunder

Fungsi alamiah. Perusahaan menjaga kelestarian alam. Bila bumi ini dirusak, maka seluruh bentuk kehidupan di bumi ini terancam musnah

Tingkat / Lingkup keterlibatan dalam CSR

Meskipun sudah banyak yang menyadari pentingnya CSR, namun banyak perusahaan yang keberatan untuk menjalakannya. Bahkan diantara mereka yang setuju menjalankan CSR, masih terdapat perbedaan dalam memaknai tingkat keterlibatan perusahaan dalam menjalankan program CSR. Pada akhirnya CSR dijalankan dan ditentukan oleh tingkat kesadaran para pelaku bisnis dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Ada 3 tingkat kesadaran yang dimiliki seseorang yaitu :

Tingkat kesadaran hewani Tingkat kesadaran manusiawi Tingkat kesadaran transcendental

Program CSR akan berjalan efektif bila para pihak yang terkait dalam bisnis sudah mempunyai tingkat kesadaran manusiawi atau transcendental, serta menganut teori etika dalam koridor utilitarianisme, deontology, keutamaan, dan teonom.

Tingkat kesadaran Teori Etika Paradigma Pengelolaan Sasaran perusahaanKesadaran Hewani Teori egoisme

Teori Hak Paradigma

kepemilikan Paradigma

pemegang saham

Memperoleh keuntungan optimal bagi pengelola yang sekaligus merangkap sebagai pemilik perusahaan

Pengelola sudah terpisah dari para pemegang saham selaku pemilik perusahaan

Sasaran perusahaan adalah memperoleh kekayaan dan keuntungan optimal bagi pemegang saham

Kesadaran Manusiawi Teori utilitatianisme

Teori keadilan Teori kewajiban Teori

keutamaan

Paradigma ekuitas

Paradigma perusahaan

Sasaran pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan dan keuntungan investor

Sasaran pengelolaan perusahaan adalah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat

Kesadaran Transcendental

Teori Teonom Paradigma perusahaan tercerahkan

Tujuan pengelolaan perusahaan adalah sebagai bagian dan ibadah kepada Tuhan melalui pengabdian tulus untuk kemakmuran bersama dan menjaga kelestarian alam

Sedangkan Lawrence, Weber, dan Post (2005) membedakan 2 prinsip CSR, yaitu prinsip amal (charity principles) dan prinsip pelayan (steweardship principles). Berikut merupakan fondasi prinsip CSR :

Ciri-ciri Prinsip Amal Prinsip PelayananDefinisi Bisnis seharusnya memberikan

bantuan sukarela kepada orang atau kelompok yang

Sebagai agen public, tindakan bisnis seharusnya mempertimbangkan semua

memerlukan kelompok pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan perusahaan

Tipe aktivitas Filantropi korporasi ; tindakan sukarela untuk menunjang citra perusahaan

Mengakui adanya saling ketergantungan perusahaan dengan masyarakat ; menyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua ragam kelompok di masyarakat

Contoh Mendirikan yayasan amal, berinisiatif untuk menanggulangi masalah sosial

Pribadi yang tercerahkan, memenuhi ketentuan hokum, menggunakan pendekatan stakeholders dalam perencanaan strategis perusahaan

Pro dan kontra terhadap CSR

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, masih banyak yang menentang dengan implementasi CSR walaupun sudah menyadari dan menyetujui pentingnya perusahaan untuk melaksanakan program CSR. Proses lahirnya UU PT di Indonesia yang salah satu pasalnya (pasal 74) mewajibkan perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan telah meninmbulkan kontroversi pro dan kontra sehingga menunjukkan bahwa pelaku bisnis belum banyak yang mendukung CSR.

Pada konferensi tentang pemanasan global yang dihadiri oleh hampir seluruh Negara di dunia pada akhir tahun 2007 di Bali, semua negara menyadari dan sepakat bahwa pemanasan global yang terjadi dewasa ini disebabkan kelalaian umat manusia pada umumnya dan masyarakat bisnis pada khususnya dalam menjaga kelestarian alam. Namun memasuki sesi perundingan, timbul perdebatan sengit yang justru hambatannya banyak datang dari Negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Akhirnya disini muncul kembali egoism Negara atau egoism kelompok usahawan besar yang kurang menyadar pentingnya tindakan bersama dalam menyelamatkan lingkungan hidup.

Sonny Keraf (1998) mencoba menginventarisasi alasan-alasan bagi yang mendukung dan menentang perlunya perusahaan menjalankan CSR. Berikut alasan yang menentang CSR :

Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga social

Perhatian manajemen perusahaan akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan

Biaya kegiatan social akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk sehingga pada gilirannya akan merugikan masyarakat/ konsumen itu sendiri

Tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil dalam menjalankan kegiatan social

Sementara itu, alasan-alasan yang mendukung CSR :

Kesadaran yang meningkat dan masyarakat yang semakin kritis terhadap dampak negative dari tindakan perusahaan yang merusak alam serta merugikan masyarakat sekitarnya

Sumber daya alam yang makin terbatas Menciptakan lingkungan social yang lebih baik Perimbangan yang lebih adil dalam memikul tanggung jawab dan kekuasaan dalam memikul

beban social dan lingkungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat Menciptakan keuntungan jangka panjang

BAB 5 - GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

5.1 Latar Belakang Munculnya GCG

Runtuhnya sistem ekonomi komunis menjelang akhir abad ke-20, menjadikan sistem ekonomi kapitalis sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang paling dominan di seluruh dunia. Sistem ekonomi kapitalis ini makin kuat mengakar berkat arus globalisasi dan perdagangan bebas yang mampu dipaksakan oleh negara-negara maju penganut sistem ekonomi kapitalis. Ciri utama sistem ekonomi kapitalis adalah kegiatan bisnis dan kepemilikan perusahaan dikuasai oleh individu-individu / sektor swasta. Dalam perjalanannya, beberapa perusahaan akan muncu sebagai perusahaan-perusahaan swasta raksasa yang bahkan aktivitas dan kekuasaannya telah melebihi batas-batas suatu negara. Para pemilik dan pengelola kelompok perusahaan-perusahaan raksasa ini bahkan mampu memengaruhi dan mengarahkan berbagai kebijakan yang diambil oleh para pemimpin politik suatu negara untuk kepentingan kelompok perusahaan mereka dengan kekuatan uangnya. Sering kali terjadi pemerintah suatu negara yang seharusnya menjadi kekuatan terakhir sebagai pengawas, penegak hukum, dan pengendali perusahaan-perusahaan menjadi tidak berdaya menghadapi penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh para pelaku bisnis.

Timbulnya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk (bad corporate governance) dan tata kelola pemerintahan yang buruk pula (bad government governance) sehingga memberi peluang besar munculnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dapat ditunjukkan pada beberapa fakta berikut:

Mudahnya para spekulan mata uang untuk mempermainkan pasar valuta asing karena tidak adanya alat kendali yang efektif.

Mudahnya para konglomerat memperoleh dana pinjaman dari perbankan. Banyak direksi BUMN termasuk di bank-bank pemerintah juga tidak independen. Para komisaris di BUMN sering kali bukan orang yang professional, melainkan oknum-

oknum birokrasi yang telah memasuki usia pensiun.5.2 Pengertian GCG

Beberapa definisi:

Cadbury Committee of United Kingdom,Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Sukrisno Agoes,Suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

Organization for Economic Cooperation and DevelopmentSuatu struktur yang terdiri atas pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja.

Wahyudi Prakarsa,Mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan (stakeholders) lainnya

Konsep GCG:

1. Wadah Organisasi (perusahaan, sosial, pemerintahan)2. Model Suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-

rinsip, serta nilai-nilai yang melandasi praktis bisnis yang sehat.3. Tujuan Meningkatkan kinerja organisasi

Menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan

Mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi

Meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan

4. Mekanisme Mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang,

dan tanggung jawab.5.3 Prinsip GCG

Menurut:

Organization for Economic Cooperation and Development:

Perlakuan yang setara antara pemangku kepentingan (fairness) Transparansi (transparency) Akuntabilitas (accountability) Responsibilitas (responsibility)

Keputusan nomor Kep-117/M-MBU/2002:

Kewajaran (fairness) Transparansi Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kemandirian

National Committee on Governance:

Transparansi (transparency) Akuntabilitas (accountability) Responsibilitas (responsibility) Independensi (independency) Kesetaraan (fairness)

Kesimpulan:

Perlakuan yang setara (fairness),Prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara.

Prinsip transparansi,Lewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi.

Prinsip AkuntabilitasPrinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

Prinsip Responsibiltas,Prinsip di mana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan.

Kemandirian,Suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil keputusan bersifat professional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan/pengaruh dari manapun.

Manfaat GCG

Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing Mendapatkan biaya modal yang lebih murah Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi

perusahaan Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap

perusahaan Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum

5.4 GCG dan Hukum Perseroan Di IndonesiaKegiatan perusahaan (perseroan) di Indonesia didasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Namun Undang-Undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU nomor 40 Tahun 2007, perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Beberapa ketentuan lama yang masih relevan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 masih dipertahankan. Namun ada beberapa ketentuan baru yang merupakan penyempurnaan rambu-rambu secara besar yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan (corporate governance). Ketentuan yang disempurnakan, antara lain:

1. Dimungkinkan mengadakan RUPS dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, seperti: telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya (Pasal 77).

2. Kejelasan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian pengesahan status badan hukum dan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (Bab II).

3. Memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan (Bab VII).

4. Kewajiban perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Bab V).

Secara spesifik, wewenang, tugas, dan tanggung jawab RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi dapat diringkas sebagai berikut:

1. RUPSa. Menyetujui dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (Pasal 19 ayat 1).b. Menyetujui pembelian kembali dan pengalihan saham Perseroan (Pasal 38 ayat 1).c. Menyetujui penambahan dan pengurangan modal Perseroan (Pasal 41 ayat 1 dan Pasal

44 ayat 1).d. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan termasuk laporan keuangan Direksi serta

laporan tugas pengawasan Komisaris (Pasal 69).e. Menyetujui dan menetapkan pengunaan laba bersih, penyisihan cadangan dan dividen,

serta dividen interim (Pasal 71 dan Pasal 72).f. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan

pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan (Pasal 89).g. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris (Pasal 94

dan Pasal 111).h. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Komisaris (Pasal 96 dan

Pasal 113).2. Dewan Komisaris

a. Melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasehat kepada Direksi (Pasal 108 dan Pasal 114).

b. Bertanggung jawab renteng secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya (Pasal 114 ayat 3 dan ayat 4).

c. Bertanggung jawab renteng secara pribadi atas kepailitan perseroan bila disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat (Pasal 115).

d. Diberi wewenang untuk membentuk komite yang diperlukan untuk mendukung tugas Dewan Komisaris (Pasal 121).

3. Dewan Direksia. Menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan

kebijakan yang dianggap tepat dalam batas yang ditetapkan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 92).

b. Bertanggung jawab renteng dan penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya (Pasal 97).

c. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98).d. Wajib membuat Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS, risalah rapat Direksi (Pasal 100

ayat 1a).e. Wajib membuat laporan tahunan (Pasal 100 ayat 1b).

f. Wajib memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan, dan dokumen Perseroan lainnya ditempat kedudukan Perseroan (Pasal 1c dan Pasal 2).

g. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang Perseroan (Pasal 102).

Sehubungan dengan sistem hukum yang berkaitan dengan Direksi dan Komisaris, terdapat dua sistem pengelola puncak (top management) suatu perseroan, yaitu

1. Model Anglo-Saxon (disebut juga single-board system)Diikuti oleh Amerika dan Inggris. Dalam sistem ini tidak dikenal adanya pemisahan antara Direksi (selaku pelaksana) dengan Dewan Komisaris (selaku pengawas).

2. Model Kontinental (disebut juga two-board system)Diikuti oleh negara-negara Eropa selain Inggris dan Indonesia. Dalam sistem ini organ Dewan Direksi sebagai eksekutif Perseroan dipisah dengan organ Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas dan penasehat Direksi.

5.5 Organ Khusus dalam Penerapan GCGIndra Surya dan Ivan Yustiavananda menyebutkan paling tidak diperlukan empat organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu:

1. Komisaris Independen2. Direktur Independen3. Komite Audit4. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Komisaris dan Direktur IndependenIndra Surya dan Ivan Yustiavananda mengungkapkan terdapat dua pengertian independen terkait konsep komisaris dan direktur independen. Pertama, komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas). Anggota Direksi dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, sedangkan keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan atas perbandingan suara para pemegang saham. Hak suara RUPS didasarkan atas jumlah saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham sehingga para anggota Direksi dan Komisaris akan selalu berpihak kepada kepentingan pemegang saham mayoritas dan sering kali mengabaikan dan merugikan pemegang saham minoritas.

Kedua, komisaris dan direktur independen adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian professional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

Selain kedua pengertian tersebut, masih ada pengertian ketiga yang biasa dipakai dalam kode etik akuntan publik, yang dalam konteks ini sering dikenal dengan istilah independent in fact dan independent in appearance. Independent in fact menekankan sikap mental dalam mengambil keputusan dan tindakan didasarkan atas pertimbangan profesionalisme dari dalam diri yang bersangkutan tanpa campur tangan, pengaruh, atau tekanan dari pihak luar. Independent in appearance dilihat dari sudut pandang pihak luar yang mengharapakan calon yang bersangkutan (calon auditor, komisaris, atau direktur) secara fisik tidak mempunyai hubungan darah (kepentingan langsung) dengan perusahaan dan/atau dengan para pemangku kepentingan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak luar tentang kenetralan yang bersangkutan.

Aturan dari PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2014 Pasal III.I.6., mengenai syarat menjadi direktur independen adalah sebagai berikut:

a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum penunjukan sebagai direktur tidak terafiliasi.

b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris dan Direktur lainnya dari Perusahaan Tercatat.

c. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain.d. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya

digunakan oleh Perusahaan Tercatat selama 6 bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

Komite AuditUndang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satunya adalah Komite Audit.

Menurut Hananti, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris, antara lain:

1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai (prinsip tanggung jawab).

2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (prinsip transparansi).3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal,

serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal (prinsip akuntabilitas).4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku

yang sedang diperiksa eksternal audit (prinsip tanggung jawab).

Forum for Corporate Governance in Indonesia dan YPPMI Institute menyebutkan syarat-syarat menjadi anggota Komite Audit adalah:

a. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.b. Terdiri atas sekurang-kurangnya 1 orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2

orang anggota berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.c. Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai

latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.d. Salah satu dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan

akuntansi.e. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau

non-audit pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan VIII.A.2. Tentang Independensi Akuntan yang memberikan jasa audit di Pasar Modal.

g. Bukan merupakan karyawan kunci Emiten atau Perusahaan Publik dalm satu tahun terakhir sebelum diangkat Komisaris.

h. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten, Komisaris, Direktur, atau Pemegang Saham Utama.

j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten.

k. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada Emiten atau Perusahaan Publik lain pada periode yang sama.

l. Sekretaris Perusahaan harus bertindak sebagai Sekretaris Komite Audit.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)Jabatan sekretaris perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis karena berfungsi sebagai pejabat penghubung (liason officer) atau semacam public relations/investor relations antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah mendaftarkan sahamnya di bursa. Tugas utama sekretaris perusahaan antara lain menyimpan dokumen perusahaan, Daftar Pemegang Saham, risalah rapat direksi dan RUPS serta menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

5.6 GCG dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Pada awalnya , tujuam didirikan BUMN terkandung dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Namun dalam perjalanannya tujuan utama BUMN sudah berubah sama seperti sektor swasta yaitu mencari keuntungan.

Tiga jenis bentuk hukum BUMN , yaitu:1. Persero :

Modalnya: terdiri atas saham (perbedaan dengan sasta , sebagian besar modal dikuasai Pemerintah).

Tujuannya: mencari keuntungan. Contoh : PLN(kelistrikan) , Telkom( telekomunikasi).

2. Perusahaan Umum (Perum) Modalnya : setoran modal Pemerintah. Tujuannya : tidak sepenuhnya mencari keuntungan tapi juga membawa misi sosial. Contoh : Perumnas (penyedian perumahan memperhatikan daya beli masyarakat) ,

Perum Bulog (menyediakan, mendistribusikan , mengendalikan harga kebutuhan pokok seperti beras , minyak goreng).

3. Perusahaan Jawatan (Perjan) Modalnya : disisihkan dari APBN Tujuannya : pelayanan masyarakat Contoh : PJKA ( Perusahaan Jawatan Kereta Api) tapi sekarang sudah tidak ada lagi

karena PJKA berganti menjadi Persero.

Persoalan pokok yang dihadapi oleh BUMN adalah rendahnya keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan total hartanya. Hal ini dapat dilihat antara lain pada :

Pemberian remunerasi (imbalan / penghargaan atas jasa yang diberikan atau disebut juga upah / gaji) yang berlebihan kepada direksi yang tidak mencerminkan keterkaitan dengan pencapaian target kinerja dan ada penyalahgunaan fasilitas BUMN untuk manajemen.

Terlalu kuatnya pemegang saham dalam pemberian paket remunerasi tidak merangsang direksi untuk melakukan usaha terbaiknya bagi kepentingan BUMN.

Transaksi bisnis dengan pihak luar yang dilakukan manajemen tidak memperhatikan kepentingan pemegang saham.

Penyusunan past service liabilities yang menguntungkan direksi dan konisaris , tetapi membebani BUMN.

Direksi melakukan stratgi diversifikasi untuk meningkatkan ukuran perusahaan demi pretise dirinya tanpa memperhatikan dampak pada kinerja perusahaan.

Intervensi (campur tangan) pemegang saham atau pihak luar secara berlebihan dalam kegiatan operasional BUMN

Adanya praktik perusahaan dalam perusahaan yang dilakukan oleh manajemen.Untuk mengatas masalah pokok dalam BUMN maka Kementrian Negara BUMN mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-23/M-PM.PBUMN/2000 tg 31 Mei 2000 tentang Pengembangan Praktik Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN. Kemudian disempurnakan melalui Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 , didalamnya tertulis tujuan dan prinsip GCG yaitu:

1. Tujuan GCG diatur dalam Pasal 4 , yaitu : Memaksimalkan nilai BUMN : caranya meningkatkan prinsip keterbukaan ,

akuntabilitas , dapat dipercaya , bertanggung jawab , dan adil agar perusahaan memiliki daya saing kuat baik secara nasional maupun internasional.

Mendorong pengelolaan BUMN : dengan cara profesional , transparan , efisien , seta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian.

Mendorong agar membuat keputusan dilandasi nilai moral tinggi dan kepatuhan pada peraturan Perundang-undangan berlaku serta kesadaran akan tanggung jawab sosial BUMN terhadap para pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan BUMN.

Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Menyukseskan program privatisasi : (pengalihan kepemilikan dari milik umum jadi

milik pribadi ,, tapi yang dimaksudkan disini adalah positifnya yaitu membantu terbentuknya pasar bebas , mengembangkan kompetisi kapitalis dan memberikan harga lebih kompetitif )

2. Prinsip – prinsip GCG diatur dalam pasal 3 , yaitu : Transparansi : keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan

mengemukakan informasi materiil dan relevan tentang perusahaan.

Kemandirian : perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan / tekanan dari pihak lain , maupun yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan prinsip perusahaan yang sehat.

Akuntabilitas : kejelasan fungsi , pelaksanaan , dan pertanggungjawabanorgan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Pertanggungjawaban : kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip perusahaan yang sehat.

Kewajaran (fairness) : keadilan dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa contoh kasus pengelolaan BUMN sebelum dan sesudah penerpan prinsip-prinsip GCG, yaitu :

penunjukan anggota lebih mempertimbangkan aspek lebih mempertimbangkan aspekkomisaris dan anggota politis ( KKN , like , dislike) kompetensi dan profesionalismedewan direksiorgan Satuan Pengawas kurang berfungsi berfungsiIntern (SPI)komite audit belum dibentuk sudah dibentukpenyusunan laporan kurang diperhatikan diperhatikan dan dipertanggungjawabkankeuangan

5.7 GCG Dan Pengawasan Pasar Modal di IndonesiaPasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli , didalamnya diperjualbelikan instrumen keuangan (sekuritas ) jangka panjang ( obligasi , saham , dan instrumen derivatif).Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga dan unsur penunjang pasar modal, antara lain :

1. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi mengawasi kegiatan semua lembaga terkait agar kegiatan pasar modal dan keuangan berjalan adil dan efektif.

2. Bursa Efek, yaitu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas pasar modal. Saat ini yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan pasar modal di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu suatu lembaga baru yang merupakan gabungan (merger) dari dua penyelenggara sebelumnya, yaitu bursa efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

3. Lembaga Kliring, yaitu lembaga yang mirip dengan lembaga kliring uang giral yang dikenal dalam dunia perbankan. Frekuensi perdagangan di bursa sedemikian seringnya sehingga tidak mungkin dilakukan perpindahan instrumen sekuritas secara fisik setiap saat. Fungsi lembaga kliring ini adalah menyimpan dan mengatur arus fisik sekuritas tersebut.

4. Emiten, yaitu perusahaan yang menjual instrumen sekuritas untuk memperoleh dana dari investor di bursa.

5. Underwriter, yaitu perusahaan penjamin bagi emiten agar emiten sukses dalam menjual instrumen sekuritas tersebut. Fungsi underwriter adalah memastikan bahwa instrumen sekuritas yang diterbitkan oleh emiten dapat terjual habis dengan harga wajar.

6. Investor/Calon Investor, yaitu institusi atau perorangan yang setiap saat melakukan transaksi pembelian dan penjualan atas instrumen sekuritas yang di perdagangkan di bursa.

7. Akuntan Publik, yaitu lembaga yang melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan emiten dan memberikan opini audit atas kewajaran laporan keuangan emiten yang diperiksanya. Emiten yang akan menerbitkan instrumen sekuritas, laporan keuangannya diwajibkan untuk diaudit oleh akuntan publik terlebih dahulu dan hanya emiten yang hasil audit laporan keuangannya berupa wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) yang diperbolehkan menerbitkan instrumen sekuritas di bursa.

8. Notaris, yaitu lembaga hukum yang memberikan dasar keabsahan secara legal berbagai peristiwa/kegiatan penting di dalam perusahaan, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), jual beli aset tetap perusahaan, peminjaman uang dan sebagainnya.

9. Konsultan Hukum, yaitu lembaga yang diperlukan emiten untuk memeriksa dan memastikan bahwa emiten yang akan menerbitkan instrumen sekuritas tersebut tidak memiliki sengketa hukum dengan pihak lain.

10. Konsultan Keuangan, yaitu lembaga yang dapat diminta jasanya oleh emiten untuk memberikan nasehat di bidang keuangan sebelum menerbitkan sebuah instrumen sekuritas. Jasa yang diberikan sangat luas, antara lain mencakup penentuan struktur permodalan dan keuangan, reorganisasi, quasi reorganisasi, penetapan jenis instrumen, penyusunan proyeksi laporan keuangan, penaksiran harga instrumen sekuritas yang akan diterbitkan dan sebagainya.

Fungsi dan peran Bapepam LK dalam aktivitas pasar modal suatu negara sangat strategis karena lembaga inilah yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengawasi semua lembaga terkait dan membuat berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh semua lembaga terkait agar kegiatan pasar modal di bursa dapat berjalan secara adil, efektif, dan efisien.

Kegiatan pasar modal disebut efektif bila para investor dan calon investor tertarik untuk melakukan transaksi di bursa. Mereka tertarik karena percaya bahwa semua lembaga terkait di bursa telah menjalankan fungsi mereka sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan oleh badan pengawas pasar modal.

Kegiatan pasar modal disebut efisien bila semua lembaga terkait termasuk investor merasakan bahwa penyelenggaraan kegiatan di bursa tersebut dapat terselenggara dengan cepat tanpa di bebani biaya yang berlebihan.

Kegiatan pasar modal dianggap adil (fair) bila semua pihak terkait, termasuk para calon investor tidak merasa dirugikan oleh kegiatan di bursa tersebut.

Jadi, pada intinya fungsi Bapepam LK dalam hal ini adalah memastikan agar semua lembaga penunjang yang terkait di bursa menjalankan tata kelola lembaga masing-masing secara sehat dan mematuhi berbagai peraturan perundang –undangan yang berlaku, termasuk seperangkat aturan yang dikeluarkan oleh Bapepam LK tersebut. Bapepam juga berfungsi mengawasi dan menegakkan aturan main yang ada, termasuk memberikan sanksi yang diperlukan kepada lembaga terkait yang melanggar aturan main tersebut demi terciptanya pasar modal yang adil, efektif dan efisien.

5.8 GCG Perbankan di Indonesia Aktivitas bisnis dan sistem perekonomian yang kuat harus didukung oleh sistem perbankan yang kuat. Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Implementasi GCG oleh Bank-Bank Komersial. Secara garis besar, peraturan ini mengatur tentang:

a. Prosedur pengelolaan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kesetaraan (Pasal 1 ayat 6);

b. Tujuan Implementasi GCG (Pasal 2), minimal untuk merealisasikan: Kejelasan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Kelengkapan dan implementasi tugas komite dan unit pelaksana fungsi internal audit bank. Kinerja ketaatan, fungsi auditor internal dan eksternal. Implementasi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal. Ketentuan dana pihak-pihak terkait (related parties) dan dana dalam jumlah besar. Rencana strategis bank. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan.

c. Jumlah, komposisi, kriteria dan indenendensi Dewan Komisaris (Bab II Pasal 4-18);d. Jumlah, komposisi, kriteria dan indenendensi Dewan Direksi (Bab III Pasal 19-37);e. Komite (Bab IV Pasal 38-48);f. Ketaatan, Fungsi Auditor Eksternal dan Internal (Bab V Pasal 49-52);g. Implementasi Manajemen Risiko (Bab VI Pasal 53)h. Ketentuan Dana (Bab VII Pasal 54-55);i. Rencana Strategi Bank;j. Aspek Transparansi Kondisi Bank (Bab IX Pasal 57-58);k. Konflik Kepentingan dan Pelaporan Internal (Bab X Pasal 59-60);l. Laporan dan Asesmen Implementasi GCG (Bab XI Pasal 61-66);m. Implementasi GCG di Cabang Luar Negeri (Bab XII Pasal 67-68);n. Sanksi-sanksi (Bab XIII Pasal 69-75);o. Ketentuan Peralihan (Bab XIV Pasal 76-77);p. Ketentuan Penutup (Bab XV Pasal 78).

BAB 6 - PRINSIP DAN KODE ETIK DALAM BISNIS

6.1 Pengertian Profesi

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan sebagai berikut:“Profesi: bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.”“Profesional: (a) bersangkutan dengan profesi; (b) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; (c) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya”“Profesionalisme: merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional.”

2. Hidayat Nur Wahid:

“Profesi adalah sebuah pilihan yang sadar dilakukan oleh seseorang, sebuah ‘pekerjaan’ yang secara khusus dipilih, dilakukan dengan kontisten, kontinu ditekuni, sehingga orang bias mneyebut kalau dia memang berprofesi di bidang tersebut. Sedangkan profesionalisme yang memayungi profesi tersebut adalah semangat, paradigm, spirit, tingkah laku, ideology, pemikiran, gairah untuk terus menerus secara dewasa (mature), secara intelek meningkatkan kualitas profesi mereka.”

3. Kanter (2001):“Profesi adalah pekerjaan dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain, atau diperoleh memalui keduanya sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.”

4. Sonny Keraf (1998):Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam. Dengan demikian, orang yang professional adalah orang yang menekuni pekerjaannya dengan purna-waktu, dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya itu.”

5. Menurut Brooks (2004):“Profesi adalah suatu kombinasi fitur, kewajiban dan hak yang kesemuanya dibingkai dalam seperangkat nilai-nilai professional yang umum-nilai-nilai yang menentukan bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana tindakan dilaksanakan.”

6. Prof. Dr. Widjojo Nitisastro:a. Karyanya berarti hasil karya (hasil pekerjaan) dari seorang professional.b. Kaidah berarti pedoman, aturan, norma, asas. Dalam kaitannya dengan profesi,

diperlukan minimal tiga unsur kaidah, yaitu: kaidah pengetahuan, kaidah keterampilan, dan kaidah tingkah laku.

6.2 Bisnis Sebagai Profesi

Sebenarnya, bila mengacu kepada pengertian profesi dalam arti luas di mana profesi diartikan sebagai “pekerjaan penunjang nafkah hidup”, maka sudah sangat jelas bahwa semua aktifitas bisnis dapat dainggap sebagai profesi. Sebagaimana diketahui bahwa bisnis dapat diartikan sebagai suatu lembaga atau wadah di mana di dalamnya berkumpul banyak orang dari berbagai latar belakang, pendidikan, dan keahlian untuk bekerjasama dalam menjalankan aktivitas produktif dalam rangka memberikan manfaat ekonomi bagi semua pelaku bisnis yang berkepentingan.

Namun bila yang dimaksudkan adalah pengertian profesi dalam arti yang lebih terbatas/khusus, maka akan muncul perdebatan apakah bisnis dapat dianggap sebagai profesi atau tidak. Dalam konteks ini diperlukan minimal tiga kaidah agar suatu pekerjaan dapat disebut sebagai profesi, yaitu: pengetahuan/ilmu, keterampilan, dan komitmen.

Masyarakat global dan pemeritah semua negara saat ini dan ke depan akan makin sadar dan makin kritis terhadap perilaku para pelaku bisnis dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Mereka juga akan makin meningkatkan kesadarannya dalam menjalankan tanggung jawab social serta dalam menjalankan praktik bisnis berlandaskan “tata kelola yang baik.” Oleh karena itu, makin banyak orang yang sependapat bahwa bisnis sebenarnya merupakan profesi dan tidak lagi dipandang sebatas “pekerjaan”.

Yang membedakan pekerjaan biasa dnegan profesi adalah pada “dampak” dari pekerjaan biasa dan profesi tersebut pada masyarakat. Pekerjaan biasa mempunyai dampak terbatas pada masyarakat, sedangkan profesi berdampak luas pada masyarakat. Oleh karena profesi mempunyai dampak luas kepada masyarakat, maka orang yang menggeluti profesi tersebut dituntut untuk mempunyai kualifikasi ilmu dan keterampilan yang tinggi serta komitmen moral yang sangat ketat.

Bisnis dapat dianggap sebagai profesi karena telah sesuai dengan definisi dan ciri-ciri suatu profesi, yaitu:

a. Profesi adalah pekerjaan dan di dalam bisnis terdapat banyak jenis pekerjaan.

b. Sebagian besar jenis pekerjaan di dalam perusahaan menuntut pengetahuan dan keterampilan tinggi, baik melalui berbagai jenis pelatihan dan pengalaman.

c. Profesi menuntut penerapan kaidah moral/etika yang sangat ketat. Begitu pula di dalam bisnis, saat ini telah disadari bahwa semua pelaku bisnis juga harus dituntut mempunyai tingkat kesadaran/kaidah moral yang tinggi.

d. Tingkat kaidah moral yang tinggi menjadi keharusan dalam bisnis karena pengalaman membuktikan bahwa perilaku para pelaku bisnis menentukan kinerja perusahaan yang akan berpengaruh besar bagi kehidupan ekonomi masyarakat dan negara baik secara postif maupun secara negative.

6.3 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis

1. Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Caux Round Table.a. Tanggung jawab bisnis; dari shareholders ke stakeholders.b. Dampak ekonomi dan social dari bisnis: Menuju Inovasi, keadilan, dan komunitas

dunia.c. Perilaku bisnis: dari hukum yang tersurat ke semangat saling percaya.d. Saling menghormati aturan.e. Dukungan bagi perdagangan multilateral.f. Sikap hormat bagi lingkungan alamg. Menghindari operasi-operasi yang tidak etis.

Prinsip pertama menyiratkan bahwa perlu ada perubahan paradigm tentang tujuan perusahaan dan fungsi eksekutif perusahaan dilihat dari teori keagenan.Prinsip kedua menyiratkan bahwa kegiatan bisnis tidak semata mencari keuntungan ekonomis, tetapi juga mempunyai dimensi social dan perlunya menegakkan keadilan dalam setiap praktik bisnis mereka. Praktik ketiga menekankan pentingnya membangun sikap kebersamaan dan sikap saling percaya. Prinsip keempat menyiratkan perlunya dikembangkan perangkat hukum dan aturan yang berlaku secara multilateral dan diharapkan semua pihak dapat tunduk dan menghormati hukum/aturan multilateral tersebut. Prinsip kelima merupakan prinsip yang memperkuat prinsip kedua agar semua pihak mendukung perdagangan global dalam mewujudkan satu kesatuan ekonomi dunia. Prinsip keenam meminta kesadaran semua pelaku bisnis akan pentingnya bersama-sama menjaga lingkungan bumi dan alam dari berbagai tindakan yang dapat memboroskan SDA atau mencemarkan dan merusak lingkungan hidup. Prinsip ketujuh mewajibkan semua pelaku bisnis untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak etis.

2. Prinsip etika binis menurut Sonny Keraf (1998).a. Prinsip Otonomib. Prinsip Kejujuranc. Prinsip Keadiland. Prinsip Saling Menguntungkane. Prinsip Integritas Moral

Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil suatu keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan kemampuan sesuai dengan apa yang diyakininya, bebas dari tekanan, hasutan, atau ketergantungan dari pihak lain.Prinsip kejujuran menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah yang dikerjakan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil.Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution. Prinsip integritas moral adlaah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil.

3. Prinsip etika bisnis menurut Lawrence, Weber, dan Post (2005).Prinsip etis merupakan tuntunan bagi perilaku moral.

4. Weiss (2006) mengemukakan keempat prinsip etika, yaitu: martabat/hak, kewajiban, kewajaran, dan keadilan.

6.4 Etika Lingkungan Hidup

Isu Lingkungan Hidup

Persoalan lingkungan hidup baru mulai disadari pada paruh kedua abad ke-20, bersamaan dengan pesatnya pertumbuhan bisnis modern dengan dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesadaran ini mulai muncul setelah ada indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi global yang ditulang punggungi oleh perusahaan-perusahaan raksasa berskala global telah mengancam eksistensi bumi.

Akumulasi Bahan Beracun

Sudah bukan rahasia lagi bahwa pabrik-pabrik yang berdiri selama ini umumnya membuang limbahnya ke dalam saluran-saluran yang pada akhirnya mengalir ke sungai-sungai dan laut. Masalah lainnya adalah hamper semua air sungai yang melewati kota-kota besar tidak lagi jernih dan telah berubah warna kehitam-hitaman sehingga tidak lagi memenuhi syarat untuk air minum. Air dari PAM di kota-kota besar yang bahan bakunya bersumber dari air sungai, banyak yang tidak memenuhi syarat untuk keperluan air minum. Jangankan untuk air minum, ikan dan jenis kehidupan lain yang hidup di sungai pun terancam punah.

Bukan saja air sungai dan laut yang mulai tercemar. Udara di sekitar kita juga telah tercemar oleh asap hitam yang mengandung gas beracun yang keluar dari knalpot berbagai merek dan jenis kendaraan bermotor. Akibatnya, kemacetan di jalan raya makin parah dan dengan sendirinya makin memperarah polusi udara di sekitarnya. Banyaknya penggunaan pupuk kimia non-organik dengan takaran tak terkendali untuk meningkatkan produksi pertanian telah terbukti mencemari hasil produksi pertanian, khususnya berbagai jenis bahan pangan. Belum lagi, saat ini makin banyak dijumpai kasus di mana produk hasil pertanian dan hasil olahan industry rakyat diawetkan dengan formalin. Minuman dan makanan pun ada yang dicampur dengan zat pewarna. Penemuan teknologi nuklir untuk pembuatan berbagai jenis senjata jelas merupakan ancaman besar bagi keberadaan bumi dan seluruh isinya.

Efek Rumah Kaca (Greenhouse Effect)

Para ahli mengatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya pemanasan global adalah akibat dari efek rumah kaca. Hawa panas yang diterima bumi dari sinar matahari terhalang dan terperangkap tidak dapat keluar dari atmosfer bumi oleh partikel-partikel gas polutan atau yang sering disebut gas rumah kaca. Gas-gas yang memenuhi atmosfer bumi tersebut, di antaranya berupa: karbon dioksida, metana, ozon, nitrogen oksida, dan chloro-fluoro-carbon.

Gas polutan penyebab pemasan global sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Gas metana berasal dari pembakaran sampah kota dan chloro-fluoro-carbon yang banyak digunakan untuk penyejuk ruangan (AC), kulkas, industry plastic, dan sebagai gas pendorong pada aerosol.

Perusakan Lapisan Ozon

Kegunaan lapisan ozon adalan untuk melindungi semua kehidupan di bumi dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari. Bahaya radiasi sinar ultraviolet ini, antara lain bias menyebabkan kanker kulit, penurunan system kekebalan tubuh, katarak, serta kerusakan-kerusakan bentuk-bentuk kehidupan di laut dan daratan. Fungsi utama lapisan ozon adalah untuk menyaring atau memperlemah daya sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari sebelum memasuki bumi.

Ada laporan bahwa bykan saja telah terjadi penipisan lapisan ozon, tetapi juga telah terjadi perobekan sehingga menimbulkan lubang pada bagian tertentu dari lapisan ozon tersebut. Penyebab paling utama dari kerusakan lapisan ozon ini adalah gas polutan yang disebut cholo-fluoro-carbon.

Hujan Asam (Acid rain)

Perlombaan pendirian pabrik-pabrik di banyak kawasan indutri oleh hamper semua negara demi memacu pertumbuhan ekonomi tanpa disertai program pendelaian limbah asap telah mengakibatkan banyaknya volume asap hitam pekat yang terus menerus dimuntahkan dari

cerobong-cerobong pabrik tersebut. Asap tebal yang berwarna hitam pekat ini kemudian menyatu dengan udara dan awan, yang pada gilirannya menurukan hujan asam ke bumi di sekitar awan tersebut.

Deforestasi dan Penggurunan

Hutan sebenarnya mempunyai fungsi dan kegunaan yang sangat besar untuk kepentingan lingkungan hidup dan untuk menjamin kelangsungan dan kelestarian bumi dan seluruh isinya. Mengetahui bahwa hutan menyimpan harta karun terpendam dan didukung oleh keserakahan umat manusia untuk mengumpulkan kekayaan; maka manusia dengan dukungan teknologi maju mulai berlomba-lomba memburu kayu dan berbagai jenis hasil hutan lainnya.

Akibat negative dari penyempitan dan perusakan hutan ini, antara lain: terjadi erosi dan banjir yang meluas; berkurangnya fungsi hutan untuk menyerap gas polutan; musnah/berkurangnya spesies flora dan fauna tertentu; meluasnya penggurunan daratan; menurunnya kualitas kesuburan tanah; berkurangnya cadangan air tanah; serta terjadi perubahan pola cuaca. Akibat lanjutan dari proses penggundulan dan perusakan hutan ini adalah berkurangnya kapasitas produksi hasil pertanian karena perubahan pola cuaca, berkurangnya kesuburan tanah, dan mempercepat proses pemanasan global.

Keanekaragaman Hayati

Dengan terjadinya pencemaran lingkungan, perusakan hutan, dan pemanasan global, secara pasti telah menyebabkan berkurangnya populasi jenis-jenis (spesies) kehidupan tertentu. Bahkan tidak mustahil jenis-jenis kehidupan tertentu telah punah dari muka bumi.

6.5 Paradigma Etika Lingkungan

1. Etika kepentingan generasi mendatang, yang memandanga bahwa suatu keputusan dan tindakan hendaknya jangan hanya memikirkan kepentingan umat manusia pada generasi saat ini saja, tetapi juga kepentingan umat manusia pada generasi-generasi mendatang.

2. Etika lingkungan biosentris, yang memandang perilaku etis bukan saja dari sudut pandang manusia, tetapi juga dari sudur pandang nonmanusia sebagai satu kesatuan system lingkungan. Walaupun etika lingkungan biosentris ini telah memperluas paradigm tentang etika sampai ke unsur nonmanusia, tetap saja terdapat perbedaan penafsiran tentang bahasan dan lingkup elemen nonmanusia tersebut. Perbedaan penafsiran ini dapat dikemukakan antara lain:

a. Yang dianggap sebagai nonmanusia sehingga dapat dianggap dan diperlakukan sebagai moral patients adalah spesies binatang (fauna). Hal ini antara lain diungkapkan oleh G.J. Warnock dan Richard Porty.

b. Yang dianggap sebagai nonmanusia adalah seluruh jenis tumbuh-tumbuhan (flora) dan binatang (fauna). Hal ini antara lain diungkapkan oleh Albert Schweitzer.

c. Yang dianggap nonmanusia adalah semua jenis binatang (fauna), tumbuh-tumbuhan (flora) dan benda-benda non-organisme. Hal ini antara lain diungkapkan oleh Charles Birch.

3. Etika ekosistem menganggap Sang Pencipta (Tuhan) dan seluruh ciptaannya dianggap sebagai moral patients.

6.6 Kode Etik di Tempat Kerja

Dalam setiap organisasi bisnis terdapat lebih dari satu orang pelaku bisnis yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bisnis. Dilihat dari tingkat/jenjangan organisasi bisnis ada orang-orang yang menduduki posisi sebagai pemegang saham, anggota dewan komersaris, anggota dewan direksi, dan karyawan. Bila organisasi bisnis ini dikelompokkan menurut fungsinya, maka pada umumnya dalam setiap organisasi bisnis aka nada fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi pembelian, fungsi keuangan dan akuntasi, serta fungsi sumber daya manusia. Walaupun masing-masing fungsi ini membentuk satu organisasi perusahaan sebagai satu kesatuan secara bersama, tetap saja ada perbedaan mengenai tujuan dan tanggung jawab, persyaratan pengetahuan dan keterampilan, serta dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan sikap dan perilaku yang diperlukan. Oleh

karena itu, walaupun ada kode etik yang berlaku mum dalam setiap fungsi dan jenjang jabatan tertentu, tetap saja dalam masing-masing fungsi/jabatan tersebut berlaku isu-isu etika yang spesifik.

Kode Etik Sumber Daya Manusia (Human Resource)

Dilihat dari sejarah perkembangannya, A.M. Lilik Agung (2007) mencatat setidaknya ada empat peran yang melekat pada Departemen SDM:

1. Peran administratif, yaitu suatu peran awal/tradisional di mana peran Departemen SDM hanya seputar perekrutan karyawan dan memelihara catatan gaji, upah, serta data karyawan.

2. Peran kontribusi, yaitu peran yang menekankan pada peningkatan prduktivitas, loyalitas, dan lingkungan kerja karyawan.

3. Peran Agen Perubahan, yaitu suatu peran di mana Departemen SDM berfungsi sebagai agen perubahan.

4. Peran Mitra Strategis. Pada peran ini, Departemen SDM dilibatkan dalam merumuskan erbagai kebijakan bisnis yang bersifat strategis, terutama agar Departemen SDM dapat segera melaksanakan program penyelarasan antara kepentingan bisnis dan kepentingan individual karyawan.

Pada peran administratif dan kontribusi, karyawan masih dianggap/diperlakukan sama dengan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, departemen yang menangani karyawan ini masih masih disebut Departemen Personalia dan perananannya belum dianggap cukup penting. Sasaran dari pengelolaan SDM adalag agar perusahaan mampu memiliki karyawan yang tepat dilihat dari kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan. Karyawan yang berkualitas adalah karyawan yang professional, yaitu karyawan yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang meliputi: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang baik.

Sekarang ini makin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya aspek sikap dan perilaku ini sehingga makin banyak perusahaan yang mengembangkan kode etik untuk dijadikan acuan perilaku bagi seluruh karyawannya. Mengingat makin pentingnya aspek sikap dan perilaku ini, maka perusahaan tidak cukup sekedar menghasilkan pedoman kode etik saja. Yang lebih penting adalah bagaimana kode etik ini dapat dipahami, disadari pentingnya, dan dijalankan oleh semua karyawan termasuk manajemen puncak. Oleh karena itu, berdasarkan studi oleh Weaver, Trevino, dan Cochran, diperlukan paket program implementasi dengan memperhatikan sedikitnya enam dimensi program etik agar suatu kode etik dapat dipatuhi. Enam dimensi itu adalah sebagai berikut:

1. Kode etik formal, yaitu suatu kode etik yang dirumuskan atau ditetapkan secara resmi oleh suatu asosiasi, organisasi profesi, atau suatu lembaga/entitas tertentu.

2. Komite etika, yaitu entitas yang mengembangkan kebijakan, mengevaluasi tindakan, menginvestigasi, dan menghakimi pelanggaran-pelanggaran etika.

3. Sistem komunikasi etika, yaitu suatu media atau cara untuk menyosialisasikan kode etik dan perubahannya.

4. Penjabat etika, yaitu pihak yang mengoordinasikan kebijakan, memberikan pendidikan, dan menyelidiki tuduhan adanya pelanggaran etika.

5. Program pelatihan etika, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan membantu karyawan dalam merespon masalah-masalah etika.

6. Proses penetapan disiplin dalam hal terjadi perilaku tidak etis.

Selanjutnya, Brooks (2003) membuat daftar topic yang biasanya muncul dalam setiap kode etik perusahaan sebagaimana yang terlihat pada table.

No Topik1 Prinsip-prinsip Etika: kejujuran, keadilan, rasa kasih, integritas, prediktibilitas, responbilitas2 Penghormatan terhadap hak dan kewajiban setiap pemangku kepentingan3 Visi, misi, dan kebijakan pokok yang terkait dengan hal di atas.4 Kerangka proses keputusan etis5 Kapan perlu nasihat dan kepada siapa meminta nasihat6 Topic-topic khusus untuk temuan di atas 5% yang berhubungan dengan karyawan, pemasok,

dank ode usaha patungan: Penyuapan Konflik kepentingan Keamanan informasi Penerimaan hadiah Diskriminasi/peluang yang sama Pemberi hadiah Proteksi lingkungan Pelecehan seksual Antitrust Keamanan tempat kerja Kegiatan politik Hubungan kemasyarakatan Kerahasiaan informasi pribadi Hak asasi manusia Privasi karyawan Program proteksi dan whistleblowing Penyalahgunaan substansi Nepotisme Tenaga anak

Hak-hak karyawan menurut Sonny Keraf (1998) yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Hak atas pekerjaan yang layak2. Hak atas upah yang adil3. Hak untuk berserikat dan berkumpul4. Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan5. Hak untuk diproses hukum secara sah6. Hak untuk diperlakukan secara sama7. Hak atas rahasia pribadi8. Hak atas kebebasan suara hati

Kode Etik Pemasaran

Perilaku dan kualitas hubungan para eksekutif dan karyawan pada fungsi pemasaran dengan para pelanggan dan calon pelanggan menjadi sangat krusial karena menentukan citra perusahaan dan produknya di mata public, serta menentukan tingkat loyalitas dan kepuasan para pelanggan. Itu sebabnya, pekerjaan di bidang pemasaran dan penjualan saat ini juga sudah dianggap profesi karena pekerjaan di bidang pemasaran dan penjualan memerlukan tiga persyaratan sebagai suatu profesi, yaitu: pengetahuan tentang produk dan bisnis pada umumnya, keterampilan menjual, serta sikap dan perilaku dalam berhubungan dengan pelanggan dan calon pelanggan dalam rangka memperoleh kepercayaan, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Kode etik menjadi pedoman bagi suatu profesi yang membangun sikap dan perilaku yang mendukung citra profesi tersebut.

Lawerence, Weber, Post (2005) mengungkapkan bahwa di AS telah terbentuk organisasi profesi di bidang pemasaran yang bernama American Marketing Association (AMA). Organisasi profesi ini telah mempunyai kode etik bagi anggotnya, yang intinya mencakup hal-hal sebagaimana terlihat pada table.

a. Tanggung Jawab (Responbilities)…pelaku pemasaran harus bertanggung jawab atas aktivitas mereka dan selalu berusaha agar keputusan, rekomendasi, dan fungsi tindakan mereka mengidentifikasi, melayani, dan memuaskan masyarakat yang relevan: para pelanggan, organisasi, dan masyarakat…

b. Kejujuran dan Kewajaran (Honesty dan Fairness), pelaku pemasaran harus menjaga dan mengembangkan integritas, kehormatan, dan martabat profesi pemasaran…

c. Hak (Rights) dan Kewajiban (Duties), Pihak-pihak,…pelaku dalam proses pertukaran pemasaran harus mampu mengharapkan bahwa: (1) produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan aman dan cocok dengan kegunaan yang dimaksudkan; (2) mengomunikasikan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan tidak menipu; (3) semua pihak mematuhi

kewajiban, keuangan, dan sejenisnya dengan itikad baik; (4) terdapat metode internal yang layak untuk penyesuaian yang adil dan/atau memperbaiki keluhan yang menyangkut pembelian…

d. Hubungan Organisasi (Organizational Relationship),…pelaku pemasaran harus menyadari betapa perilakunya akan mempengaruhi perilaku orang-orang lain dalam hubungan organisasi. Mereka seharusnya tidak menimbulkan, mendorong, atau menerapkan kekerasan untuk menimbulkan tindakan perilaku tidak etis dalam hubungannya dengan orang lain…

Kode Etik Akuntansi

Pada bagian berikut akan dibahas kode etik akntan manajemen. Kode etik untuk profesi akuntan yang lainnya akan dibahas tersendiri pada bab berikutnya. Menurut Duska & Duska (2005), kode etik akuntan manajemen setidaknya harus meliputi empat standar perilaku etis, yaitu: kompetisi, kerahasiaan, integritas, dan objektifitas. Penjelasan lebih lanjut atas masing-masing standar ini dapat dilihat pada table.

1. Kompetensi: Praktisi akuntasi manjemen dan manajemen keuangan mempunyai suatu tanggung jawab untuk:

a. Memelihara tingkat komptensi professional yang layak dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

b. Menjalankan kewajiban professional dengan mematuhi hukum, peraturan, dan standar teknis yang relevan.

c. Menyiapkan laporan dan rekomendasi yang lengkap dan jelas setelah melakukan analisis terhadap informasi yang handal dan relevan.

2. Kerahasiaan: Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan mempunyai tanggung jawab untuk:

a. Menahan diri untuk membeberkan informasi rahasia yang diperoleh dari menjalankan tugas sesuai kewenangannya, kecuali diwajibkan secara hukum untuk membeberkannya.

b. Memberitahukan kepada bawahan menyangkut kerahasiaan informasi yang mereka ketahui dalam menjalankan tugas mereka dan memantau kegiatan mereka untuk memastikan kerahasiaannya.

c. Menahan diri dari keinginan untuk menggunakan atau terkesan menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan tidak etis atau melawan hukum baik secara peribadi maupun melalui pihak ketiga.

3. Integritas: Praktisi akuntansi menajemen dan manajemen keuangan mempunyai tanggung jawab untuk:

a. Menghindari konflik kepentingan sesungguhnya atau yang tampak dan memberitahu para pihak terkait dalam hal terjadi konflik kepentingan.

b. Menahan diri untuk melakukan ikatan dalam setiap aktivitas yang dapat menimbulkan prasangka menyangkut kemampuannya menjalankan kewajiban secara etis.

c. Menolak setiap pemberian, kemurahan hati, dan pelayanan yang dapat mempengaruhi atau tampaknya mempengaruhi tindakan mereka.

d. Manahan diri baik secara aktif maupun pasif dari tindakan yang menyimpang terhadap pencapaian tujuan etis dan legitimasi organisasi.

e. Mengungkapkan dan mengomunikasikan keterbatasan professional atau kendala lainnya yag akan menghambat penilaian yang bertanggung jawab atas kinerja yang sukses atas suatu kegiatan.

f. Mengomunikasikan informasi yang tidak menyenangkan dan yang menyenangkan serta pendapat dan penilaian yang professional.

g. Menahan diri dari suatu ikatan atau suatu dukungan aktivitas yang dapat mendiskreditkan profesi.

4. Objektivitas: Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan mempunyai tanggung jawab untuk:

a. Mengomunikasikan informasi secara adil dan objektifb. Mengungkapkan semua informasi relevan sepenuhnya yang diperkirakan dapat

mempengaruhi pemahaman pihak pengguna atas laporan, komentar, dan

rekomendasi yang disampaikan5. Resolusi atas Konflik Etis: Dalam menerapkan standar kode etik, praktisi akuntansi

manajemen dan manajemen keuangan mungkin menghadapi masalah dalam mengindentifikasikan perilaku tidak etis, atau di dalam memecahkan suatu konflik etis. Bila menghadapi isu etika yang signifikan, praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan harus mengikuti kebijakan organisasi yang telah ditentukan dalam memecahkan konflik tersebut. Bila kebijakan ini tidak mampu memecahkan konflik etis, maka praktisi harus mempertimbangkan langkah-langkah berikut ini:

a. Diskusi masalah dengan atasan langsung, kecuali ada indikasi atasan langsung terlibat. Dalam kasus seperti ini, permasalahan diteruskan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi. Bila tidak memperoleh resolusi yang memuaskan, kasus dapat diteruskan ke tingkat manejemen yang lebih tinggi berikutnya. Bila atasan langsung adalah Direktur Utama, atau yang setingkat, penjabat penilai uang dapat diterima adalah komite audit, komite eksekutif, dewan direksi, dewan trustee, atau pemilik. Kontak dengan penjabat di atas atasan langsung tersebut dilakukan sebagai sepengetahuan atasan langsung tersebut, dengan asumsi atasan langsung tersebut tidak terlibat. Kecuali dimungkinkan secara hukum, mengomunikasikan masalah dengan penjabata atau individu yang bukan karyawan perusahaan, atau ditugaskan oleh organisasi, tidak layak dipertimbangkan.

b. Mengklarifikasi isu etnis yang relevan melalui diskusi rahasia dengan penasehat yang tepat untuk pemperoleh pemahaman jernih tentang berbagai kemungkinan tindakan. Konsultasi dengan pengacara yang berkaitan dengan hak atau kewajiban hukum yang menyangkut konflik etis tersebut.

c. Bila konflik etis masih muncul setelah bersusah payah mendapatkan pandangan internal dari penjabat pada berbagai tingkatan, tidak ada jalan lain yang lebih baik selain mengundurkan diri dari organisasi dan memberikan nota memorandum kepada perwakilan organisasi yang tepat. Setelah berhenti, dapat saja hal tersebut diberitahukan kepada pihak-pihak lainnya, tergantung sifat dari konflik etis tersebut.

Kode Etik Keuangan

Akhir-akhir ini makin banyak dan makin sering terdengar berita tentang isu/skandal pelanggaran etika di bidang keuangan yang dilakukan dan melibatkan oknum penjabat terkair di bidang keuangan. Oleh karena itu, pekerjaan di bidang keuangan juga sudah menjadi profesi karena sudah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dianggap sebagai profesi.

Para professional di bidang keuangan di AS telah lama mempunyai organisasi profesi yang disebut Association for Investment Management and Research (AIMR). AIMR juga telah mempunyai kode etik yang dapat dijadikan acuan perilaku bagi semua anggotanya. Ringkasan kode etik AIMR dapat dilihat pada table.

Anggota AIMR akan:1. Bertindak berdasarkan integritas, kompetensi, martabat, dan bertindak etis dalam

berhubungan dengan public, pelanggan, calon pelanggan, atasan, karyawan, dan sesame anggota profesi.

2. Menjalankan dan mendorong pihak lain untuk bertindak etis dan professional yang mencerminkan kepercayaan anggota profesi dan profesi mereka.

3. Berusaha keras untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi dan kompetensi pihak lain dalam profesi ini.

4. Menerapkan kehati-hatian dan menjalankan penilaian professional yang bersifat independen.

Standar-standar perilaku professional ini juga meliputi: Tanggung jawab fundamental-memahami semua hukum, peraturan, dan regulasi yang

terkait. Hubungan dan tanggung jawab atas profesi-termasuk tidak mengikatkan diri dengan prilaku

tidak etis dan melarang melakukan plagiarism. Hubungan dan tanggung jawab pada atasan-termasuk pengungkapan konflik dan

pengaturan kompensasi tambahan.

Hubungan dan tanggung jawab pada pelanggangan dan calon pelanggan-termasuk perwakilan yang masuk akal, independensi dan objektifitas, tanggung jawab fiduciary dan dealing yang wajar, memelihara kerahasiaan, dan pengungkapan konflik serta jasa rujukan

Hubungan dan tanggung jawab kepada public-termasuk larangan menggunakan infromasi bukan public dan larangan atas penyesatan kerja investasi.

Kode Etik Teknologi Informasi

Bukan rahasia lagi kalau kemajuan perangkat keras dan perangkat lunak computer diliputi munculnya beragam jenis virus computer yang setiap saat dapat mengancam data apapun dan milik siapapun. Kejahatan kerah putih makin sering terjadi dengan dampak kerugian yang ditimbulkan makin besar. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka makin disadari pentingnya membangun dan menanamkan sikap dan perilaku etis di kalangan profesi di bidang teknologi informasi. Di AS telah terbentuk organisasi profesi di bidang teknologi informasi yang bernama Association for Computing Machinary (ACM). Organisasi ini juga telah membentuk kode etik profesi yang berlaku bagi semua anggotanya. RIngkasan kode etik ACM ini dapat dilihat pada table.

Pendahuluan:Komitemen terhadap kode etik professional diharapkan bagi setiap anggota (anggota yang mempunyai hak suara, anggota asosiasi, dan anggota mahasiswa) dari Assosiation for Computing Machinary (ACM).

Kode ini mencakup 24 keharusan yang dirumuskan sebagai pernyataan tentang tanggung jawab pribadi, mengidentifikasi unsur-unsur seperti komeitmen. Itu mencakup banyak, tapi tidak semua, isu-isu proteksi yang harus dihadapi . . . Kode etik dan pedoman terlampir dimaksudkan sebagai pedoman pengambilan keputusan etis dalam menjalankan pekerjaan professional. Keduanya, kode ini sebagai dasar untuk menilai ukuran suatu keluhan formal atas pelanggaran standar etika profesi.Keharusan umum untuk anggota ACM mencakupi kontribusi bagi masyarakat dan kesejahteraan umat manusia, menghindari merugikan orang lain, bertindak jujur dan dapat dipercaya, adil dan tidak melalukan diskriminasi, menghormati hak kekayaan, termasuk hak cipta dan hak paten, memberikan penghargaan yang pantas bagi hak kekayaan intelektual, menghormati privasi orang lain, dan mengharagi kerahasiaan.Ketaatan terhadap kode etik ini bersifat sukarela. Akan tetapi, jika anggota melanggar kode etik ini dengan melakukan perilaku tidak etis, keanggotannya pada ACM akan dicabut.

Kode Etik Fungsi Lainnya

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, organisasi perushaaan adalah suatu system. Ciri-ciri pokok suatu system adalah bahwa setiap elemen di dalam perusahaan akan berinteraksi satu sama dengan lainnya yang akan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan, sekecil apapun peran yang dimainkan oleh setiap elemen tersebut. Komunikasi yang tidak efektif antar orang di dalam satu bagian, atau komunikasi yang tidak kondusif antar bagian di dalam satu perusahaan bias menimbulkan suasana dan budaya perusahaan yang tidak kondusif. Hal ini akan menimbulkan stress bagi karyawan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, semua karyawan pada semua fungsi di suatu perusahaan harus bersifat professional.

PERBANDINGAN KODE ETIK

American Marketing Association (AMA)

Institute of Management Accountants

Association for Investment Management and Reseacrh (AIMR)

Association for Computing Machine (ACM)

Tanggung Jawab Kompetensi Kompetensi Tanggung jawab dan komitmen

Kejujuran dan kewajaran

Integritas Integritas, martabat Jujur, dan dapat dipercaya

Hak dan kewajiban Kerahasiaan, objektifitas

Kerahasiaan, objektifitas, indepensi

Kerahasiaan, menghomati hak intelektual

Hubungan organisasi Resolusi atas konflik Kehati-hatian, larangan Adil dan tidak

etis menggunakan informasi nonpublic

diskriminatif, menghormati privasi orang lain

Integritas

Pengertian integritas menurut Cloud, yaitu bukan hanya sekedar berarti jujur, tetapi juga menyiratkan adanya sifat utuh, tidak terbagi, menyatu, kokoh, serta konsisten. Pertama, utuh dan tidak terbagi menyiratkan bahwa seorang professional memerlukan kesatuan dan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan perilaku etis. Utuh juga menyiratkan perlunya keseimbangan kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, serta kecerdasan spiritual. Kedua, mneyatu menyiratkan seorang professional secara serius dan purna-waktu dalam menekuni profesinya sekaligus juga menyenangi pekerjaannya. Ketiga, kokoh dan konsisten menyiratkan pribadi yang berperinsip, percaya diri, tidak mudah goyah, dan tidak mudah terpengaruh orang lain.

Pandangan lain dikemukakan oleh Julian M dan Alfred (2007) yang mengatakan bahwa integritas merujuk pada segala hal yang membuat seseorang bias dipercaya. Ini berarti ada beberapa atribut atau kualitas-kualitas karakter individu yang terkait yang membentuk integritas tersebut.

Dengan menyimak kedua pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa integritas: (a) mneyiratkan pengertian keutuhan atau keseimbangan. (b) mnejadi dasar/fondasi untuk membangun kepercayaan, (c) meliputi banyak atribut atau kualitas yang terkait untuk membangun karakter/pribadi yang utuh.

Whistleblowing

Sebagaimana diungkapkan oleh Sonny Keraf (1998), whistleblowing adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Pihak yang dilapori ini bisa saja atasan yang lenih tinggi, atau masyarakat luas. Bila laporan ini masih ditujukan kepada orang/penjabat di dalam perusahaan, maka tindakan ini disebut internal whistleblowing. Namun bila tindakan pembocoran ini sudah dilakukan kepada masyarakat/orang di luar perusahaan, maka tindakan ini disebut external whistleblowing.

Kompetensi

Kompetensi berarti kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang berkompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas, kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan dan keterampilan yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan/profesinya. Bila pengertian kompetensi mencakup ketiga unsur ini maka orang yang berkompeten sama artinya dengan orang yang professional.

Objektivitas dan Independensi

Objektif berarti sesuai tujuan, sesuai sasaran, tidak berat sebelah, selalu didasarkan atas fakta atau bukti yang mendukung. Konsep ini menyiratka bahwa segala sesuatu diungkapkan apa adanya, tidak menyembunyikan sesuatu, jujur, dan wajar. Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan atau tindakan. Dalam profesi akuntan public, istilah independensi dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu: independent in facr dan independent in appearance. Indepenedent in fact artinya secara mental, yang bersangkutan bersifat independen. Independent in appearance artinya menurut pandangan orang lain yang bersangkutan diragukan independensinya, walaupun secara mental yang bersangkutan tetap bersifat independen.