EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH …repository.fisip-untirta.ac.id/890/1/(DI KUNCI) EVALUASI... · Semua Dosen dan Staff Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan

EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURANDAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 9TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPAROKOK (KTR) DI WILAYAH KECAMATAN

CIRUAS

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Muhammad Rafli MaulidNIM. 6661121598

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG, Mei 2017

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/

ABSTRAK

Muhammad Rafli Maulid. NIM. 6661120857. SKRIPSI. 2017. PeraturanDaerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan TanpaRokok di Kecamatan Ciruas. Konsentrasi Kebijakan Publik, Program StudiIlmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Dr. Dirlanudin, M.Si.,Pembimbing II: Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si

Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan TanpaRokok menjelaskan bahwa Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruang atau areayang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi,menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Tujuan dariPerda ini yaitu untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yangbersih dan melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatanmelalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok. Adapun permasalahannyayakni tidak adanya ruang khusus merokok, tidak adanya pengawasan dankurangnya koordinasi antara pihak terkait dengan Satpol PP, sosialisasi tentangperda kawasan tanpa rokok belum maksimal, sanksi yang kurang dipertegas dalampenerapan Perda, dan masih ada yang menjual rokok di area kawasan tanpa rokok.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi implementasi PeraturanDaerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokokdi Kecamatan Ciruas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatifdengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan teori ImplementasiKebijakan menurut Charles O. Jones. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PerdaKabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok diKecamatan Ciruas belum diterapkan dengan baik. Hal tersebut dikarenakanberdasarkan hasil uji hipotesis, peneliti memperoleh angka 19 persen dari angkayang telah peneliti hipotesiskan yaitu lebih besar dari 60 persen. Saran daripeneliti yaitu seharusnya pemerintah memberikan tanda-tanda peringatan padasetiap ruang lingkup yang dilarang merokok, meningkatkan pengawasan di setiapruang lingkup kawasan tanpa rokok, pemerintah harus melakukan sosialisasisecara merata, dan memberikan sanksi denda yang telah diatur dalam PerdaKawasan Tanpa Rokok secara tegas.

Kata Kunci: Kebijakan, Evaluasi Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRACT

Muhammad Rafli Maulid. NIM. 6661120857. Thesis. 2017. The EvaluationImplementation Of Serang Regency Regulation Number 9 Year 2014 AboutRegion Without Cigarette In Ciruas. Concentration in Public Policy, StateAdministration Major, Faculty of Social and Political Sciences, University ofSultan Ageng Tirtayasa. Advisor I: Dr. Dirlanudin, M.Si., Pembimbing II:Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si

Serang Regency Regulation Number 9 year 2014 about region without cigaretteexplain that was the room or area in declared prohibited for smoking activity oractivities of producing, selling, advertising, and / or promote tobacco products.The initial goal of this law is to guarantee for clean air environment and protecthuman rights in achieving the level of health through the control of the dangers ofcigarette smoke. Problem identified of the research in this study is no smokingroom, there is no supervision and lack of coordination between the parties relatedto Satpol PP, the socialization of the regulation of the region without cigarettes isnot maximized, the sanctions are less emphasized in implementing a law, andthere are those who sell cigarettes in the area smoking area. This study aims todetermine the evaluation implementation of Serang Regency Regulation Number 9year 2014 About region without cigarette in Ciruas. This research uses aquantitative method with descriptive approach. Researchers used the theory ofPolicy Implementation by Charles O. Jones. The results showed Serang RegencyRegulation Number 9 year 2014 about region without cigarette is not optimally.It’s because based on the results of hypothesis testing, researchers obtained 19percent of the number that has researchers hypothesized that greater than 60percent. Suggestions of researchers that the government should provide warningsigns on each scope is forbidden to smoke, improve oversight of every scope of theregion without cigarettes, the government should socialize evenly, and penaltiesthat have been covered by regulations without cigarette expressly.

Keywords: Policy, Evaluation of the Implementation, No Smoking

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat dan

inayah-Nya, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang

Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kecamatan Ciruas tanpa menemukan hambatan

dan kesulitan yang berarti.

Dalam skripsi ini penulis berusaha menyampaikan beberapa hal mengenai

deskripsi beberapa permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian, landasan

teori, dan metode penelitian yang tertuang dalam Skripsi ini. Ucapan terimakasih juga

peneliti sampaikan kepada pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, pelajaran,

serta motivasi dan dukungan dalam upaya penyusunan Skripsi ini. Untuk itu peneliti

mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa.

2. DR. Agus Sjafari S.Sos M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Rahmawati, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Dosen Pembimbing Akademik

yang membimbing peneliti dari awal hingga akhir.

4. Iman Mukhroman, S.Ikom., M.Ikom selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

ii

5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Dosen

Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan ilmunya serta membimbing

peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini

6. Listyaningsih, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

7. Dr. Dirlanudin, M.Si selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu

membimbing, memberikan ilmunya, serta memotivasi penulis dalam

menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih atas segala ilmu dan bantuannya.

8. Semua Dosen dan Staff Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali penulis

dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

9. Dinas Kesehatan Kabupaten Serang yang telah memberikan informasi kepada

peneliti.

10. Dinas Pendidikan Kabupaten Serang yang telah memberikan informasi kepada

peneliti.

11. Dinas Pemuda, Olaraga dan Pariwisata Kabupaten Serang yang telah

memberikan informasi kepada peneliti.

12. Kedua orang tua yang selalu membimbing, mendoakan dan mengantarkan

anaknya sampai ke dalam tahap perguruan tinggi. Terimakasih banyak pa, ma.

13. Saudara-saudariku, Rifki, Mulqi, Hana, Hani dan keluarga besar yang telah

mendukung dan mendoakan.

iii

14. Silvia Romanova yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani

sehingga penulis dapat termotivasi untuk cepat menyelesaikan Skripsi ini

dengan baik. Terimakasih banyak atas waktunya dan sukses selalu.

15. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman seperjuangan kelas C Administrasi

Negara angkatan 2012.

16. Sahabat Futsal Fisip Untirta yang banyak memberikan pengalaman selama di

kampus.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini terdapat kekurangan. Oleh karena itu peneliti

mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis meminta

maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam Skripsi ini terjadi kesalahpahaman yang

kurang berkenan selama penulis melakukan penelitian. Terimakasih.

Serang, Mei 2017

Muhammad Rafli Maulid

iv

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR ........................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................ iv

DAFTAR TABEL ................................................................................................. x

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xi

DAFTAR DIAGRAM .......................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1

1.2 Identifikasi Masalah .................................................................................. 14

1.3 Batasan Masalah ........................................................................................ 14

1.4 Rumusan Masalah ..................................................................................... 14

1.5 Tujuan Penelitian ...................................................................................... 15

1.6 Manfaat Penelitian .................................................................................... 15

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Deskripsu Teori ......................................................................................... 16

2.1.1 Pengertian Kebijakan ....................................................................... 16

2.1.2 Pengertian Publik ............................................................................. 18

2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik ........................................................... 19

v

2.1.4 Evaluasi Kebijakan Publik .............................................................. 21

2.1.5 Implementasi Kebijakan Publik ....................................................... 32

2.1.6 Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik ........................................ 44

2.1.7 Pengertian Kawasan Tanpa Rokok ...................................................47

2.2 Penelitian Terdahulu ................................................................................. 48

2.3 Kerangka Berfikir ..................................................................................... 51

2.4 Hipotesis Penelitian .................................................................................. 53

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian ...................................................................................... 55

3.2 Intrumen Penelitian ................................................................................... 55

3.2.1 Teknik pengumpulan Data .............................................................. 58

3.3 Populasi dan sampel .................................................................................. 59

3.3.1 Populasi ........................................................................................... 59

3.3.2 Sampel ............................................................................................. 62

3.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data ............................................... 66

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen .................................................... 67

3.5.1 Uji Validitas Instrumen .................................................................... 67

3.5.2 Uji Reliabilitas Instrumen ................................................................ 68

3.6 Tempat dan Waktu Penelitian .................................................................... 69

vi

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian ....................................................................... 71

4.1.1 Keadaan Geografis ...................................................................... 71

4.1.2 Pemenrintahan ............................................................................ 71

4.1.3 Penduduk .................................................................................... 72

4.1.4 Sosial dan Budaya ...................................................................... 73

4.1.5 Kesehatan .................................................................................... 73

4.2 Penguji Persyaratan Statistik .................................................................... 74

4.2.1 Hasil Uji Validitas ....................................................................... 74

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas ................................................................... 77

4.3 Deskripsi Data ......................................................................................... 78

4.3.1 Identitas Responden...................................................................... 78

4.4 Analisis Data ............................................................................................. 81

4.4.1 Jawaban Responden Pertanyaan Ke 1 ......................................... 82









4.4.10 Jawaban Responden Pertanyaan Ke 10 ....................................... 92

vii







4.4.17 Jawaban Responden Pertanyaan Ke 17 dan Ke 35 ..................... 100

4.4.18 Jawaban Responden Pertanyaan Ke 18 dan Ke 36 .................... 101


4.4.20 Jawaban Responden Pertanyaan Ke 20 ..................................... 103













4.4.33 Jawaban Responden Pertanyaan Ke 33 dan Ke 48 ................... 118

viii























4.5 Pengujian Hipotesis .................................................................................. 142

ix

4.6 INTERPRETASI HASIL PENELITIAN ................................................. 145

4.7 PEMBAHASAN ...................................................................................... 146

4.7.1 Bagaimana Hasil Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang

Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kecamatan

Ciruas? ................................................................... 146

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 153

5.2 Saran ........................................................................................................ 155

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

x

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Ruang Lingkup KTR ................................................................. 8

Tabel 2.1 Dunn (2000: 612) Tiga Pendekatan Evaluasi ........................................ 26

Tabel 2.1 Dunn (2000: 610) Kriteria-Kriteria KP.................................................. 30

Tabel 3.1 Skoring Item Instrumen ........................................................................ 56

Tabel 3.2 Instrumen Penelitian .............................................................................. 56

Tabel 3.3 Jumlah Populasi Penelitian .................................................................. 59

Tabel 3.4 Jumlah Sampel Penelitian ...................................................................... 63

Tabel 3.5 Waktu Penelitian ................................................................................... 69

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Analisis Butir Validitas Intrumen ........................... 75

Tabel 4.2 Reliability Statistics .............................................................................. 78

Tabel 4.3 Indikator Skor Hasil Penelitian ............................................................ 148

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kantor Kecamatan Ciruas .................................................................... 8

Gambar 1.2 Angkutan Umum Ciruas ..................................................................... 9

Gambar 1.3 Dalam Ruangan Kantor Kec. Ciruas ................................................. 10

Gambar 1.4 Warung Kantor Kecamatan Ciruas ................................................... 12

Gambar 1.5 Isi Warung Kantor Kecamatan Ciruas .............................................. 12

Gambar 2.1 Alur Kerangka Berfikir Penelitian .................................................... 45

Gambar 4.1 Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis ................................... 153

xii

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Identitas Responden Berdaarkan Jenis Kelamin.............................. 79

Diagram 4.2 Identitas Responden Berdaarkan Usia............................................. 79

Diagram 4.3 Identitas Responden Berdaarkan Jenis Pekerjaan............................ 80

Diagram 4.4 Koordinasi Instansi.......................................................................... 82

Diagram 4.5 Koordinasi dengan Elemen Organisasi............................................ 83

Diagram 4.6 Koordinasi dengan kalangan pendidikan......................................... 84

Diagram 4.7 Koordinasi dengan tokoh masyarakat.............................................. 86

Diagram 4.8 Koordinasi dengan tokoh agama...................................................... 87

Diagram 4.9 Koordinasi dari Sekertaris Daerah................................................... 88

Diagram 4.10 Adanya satuan Tugas Penegak...................................................... 89

Diagram 4.11 Struktur Organisasi ...................................................................... 90

Diagram 4.12 Bidang khusus pelaksanaan.......................................................... 91

Diagram 4.13 Petugas khusus pelaksanaan......................................................... 92

Diagram 4.14 SDM yang berkompeten............................................................... 93

Diagram 4.15 Penerapan berlandaskan perbup.................................................... 94

Diagram 4.16 Interaksi dengan masyarakat......................................................... 96

Diagram 4.17 Kalimat yang mudah dimengerti................................................... 97

Diagram 4.18 Peralatan yang mendukung sosialisasi.......................................... 98

Diagram 4.19 Materi yang di mengerti masyarakat............................................. 99

Diagram 4.20 Melihat petugas menyebarluaskan informasi melalui media

cetak............................................................................................... 100

Diagram 4.21 Melihat petugas menyebarluaskan informasi melalui media

elektronik........................................................................................ 101

Diagram 4.22 Melihat petugas kunjungan ke lokasi KTR untuk sosialisasi...... 102

Diagram 4.23 Melihat petugas melakukan sosialisasi dengan efektif............... 103

Diagram 4.24 Melihat petugas menegur atau mengawasi.................................. 104

Diagram 4.25 Pengendalian perokok................................................................. 106

Diagram 4.26 Operasi tipiring........................................................................... 107

Diagram 4.27 Sanksi administrasi terhadap pelanggar...................................... 108

Diagram 4.28 Sosialisasi yang dilakukan petugas............................................. 109

Diagram 4.29 Melapor atau menegur yang melanggar perda KTR................... 110

Diagram 4.30 Sanksi administratif teguran lisan............................................... 111

Diagram 4.31 Sanksi administratif teguran tertulis............................................ 112

Diagram 4.32 Sosialisasi petugas menarik untuk mengikuti kebijakan............ 114

Diagram 4.33 Narasumber sudah cukup kompeten........................................... 115

Diagram 4.34 Melihat petugas merokok............................................................ 116

Diagram 4.35 Petugas mengganti stiker/ spanduk............................................. 117

Diagram 4.36 Petugas melakukan pidana kurungan 3 hari atau denda Rp.

50000.............................................................................................. 118

Diagram 4.37 Petugas melakukan pidana kurungan 7 hari atau denda

Rp.5000.000................................................................................... 119

Diagram 4.38 Program khusus dalam menerapkan perda KTR......................... 120

Diagram 4.39 Anggaran khusus untuk menjalankan perda KTR...................... 121

Diagram 4.40 Program kerja untuk mengganti stiker/ spanduk........................ 122

xiii

Diagram 4.41 Menerapkan perda KTR sesuai petunjuk teknis......................... 124

Diagram 4.42 Melihat pengumuman “Anda Memasuki Kawasan Tanpa Rokok”

........................................................................................................ 125

Diagram 4.43 Melihat pengumumam “ Dilarang Merokok” ............................. 126

Diagram 4.44 Pengumuman larangan merokok berupa suara........................... 127

Diagram 4.45 Pengumuman dasar hukum atau sanksi yang dikenakan............. 128

Diagram 4.46 Pengumuman di tempatkan dipintu utama, ruang rapat, dan setiap pintu

masuk bangunan bertingkat................................................... 129

Diagram 4.47 Sudah tidak adanya asbak........................................................... 130

Diagram 4.48 Sudah tidak adanya iklan, promosi dan sponsor......................... 131

Diagram 4.49 Masih melihat menjual produk rokok......................................... 132

Diagram 4.50 Masih melihat orang yang merokok............................................ 133

Diagram 4.51 Melihat tanda “ dilarang merokok diangkutan umum berukuran 11cm x

17cm................................................................................... 134

Diagram 4.52 Melihat sudah adanya tempat fasilitas khusus merokok .............. 135

Diagram 4.53 Melihat tempat khusus merokok memiliki luas 2M x 1,5M ....... 136

Diagram 4.54 Sudah ada petunjuk bahwa Smoking Area.................................. 137

Diagram 4.55 Sudah dilengkapi data atau informasi bahaya merokok.............. 138

Diagram 4.56 Tempat khusus merokok terpisah dari gedung/ruangan............. 139

Diagram 4.57 Tempat khusus merkok jauh dari pintu masuk .......................... 140

Diagram 4.58 Tempat khusus merokok jauh dari tempat orang berlalu-

lalang.............................................................................................. 141

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang diperhitungkan saat ini. Hal ini

dikarenakan selain letak negara Indonesia yang strategis, Indonesia juga

merupakan negara yang sedang giat melakukan pembangunan di berbagai sektor

seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur, pariwisata, kesehatan, dan

pendidikan. Hal ini sekiranya dilakukan sebagai upaya agar Indonesia menjadi

negara yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan mampu bersaing dengan negara-

negara lainnya.

Pembagunan disektor ekonomi dan infrastrukur merupakan pembangunan

yang selalu menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia setiap tahunnya. Namun

pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan merupakan pembangunan yang

tak kalah pentingnya. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan akar untuk

mencipatakan manusia yang berkualitas. Sedangkan kesehatan merupakan syarat

utama bagi manusia untuk mampu beraktifitas sehari-hari baik bekerja maupun

belajar.

Berbicara mengenai pembangunan kesehatan, pemerintah Indonesia saat ini

telah serius melalukan perubahan di sektor kesehatan. Hal ini bertujuan agar

mencipatakan masyarakat yang sehat melalui layanan kesehatan yang baik dan

gratis untuk setiap orang. Bahkan hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai

2

program tersendiri seperti Kartu Sehat yang mana kegunaannya memberikan

layanan kesehatan gratis khususnya bagi masyarakat miskin.

Kesehatan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap orang.

Dengan tubuh yang sehat maka seseorang akan lebih maksimal dalam melakukan

aktivitas. Contohnya dengan tubuh yang sehat seorang buruh akan lebih produktif

dalam bekerja. Dengan tubuh yang sehat pelajar akan mampu mengikuti pelajaran

dengan baik. Menciptakan masyarakat yang sehat tidaklah hanya bergantung pada

pelayanan kesehatan yang baik saja. Namun lingkungan yang sehat serta gaya

hidup yang sehat merupakan faktor lain dari terciptanya masyarakat yang sehat.

Lingkungan yang sehat terutama udara yang bersih yang bebas dari asap rokok

misalnya. Rokok sendiri bukan hal yang baru lagi bagi mayarakat Indonesia.

Dahulu rokok mungkin hanya dinikmati oleh kalangan kelas atas atau bahkan

syarat khusus dalam upacara-upacara adat. Namun untuk saat ini hampir semua

kalangan dapat menikmati rokok dengan bebas. Bahkan merokok sudah menjadi

budaya oleh sebagian orang.

Rokok pada dasarnya sangatlah berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia.

Berdasarkan website resmi dari Departemen Kesehatan, Direktur Jenderal

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian

Kesehatan RI, Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama. SpP(K), MARS, DTM&H,

DTCE, menyatakan bahwa dampak buruk asap rokok yang ada di dalam sebatang

rokok yaitu mengandung 4.000 jenis senyawa kimia beracun yang berbahaya

untuk tubuh dimana 43 diantaranya bersifat karsinogenik. Dengan komponen

utama adalah Nikotin suatu zat berbahaya penyebab kecanduan, Tar yang bersifat

3

karsinogenik, dan CO yang dapat menurunkan kandungan oksigen dalam darah.

Dari penyataan tersebut sangatlah jelas betapa bahanyanya rokok bagi kesehatan

tubuh manusia.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Departemen Kesehatan, jumlah perokok

dari tahun 2001 dengan 2010 mengalami peningkatan di kategori pemula remaja

10-14 tahun, dari 9.5% (Susenas, 2001) menjadi 17.5% (Riskesdas, 2010). Dan

menurut data hasil Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2011

menyebutkan bahwa 85.4% orang dewasa terpapar asap rokok ditempat umum, di

rumah (78.4%) dan di tempat bekerja (51.3%). Sedangkan untuk prevelensi

perokok aktif untuk pria dan wanita berdasarkan hasil GATS dengan Riset

Kesehatan Dasar perbandingan 2011 dengan 2013, ialah sebesar 67,4 % menjadi

64,9 % untuk pria dan 4,5 % menjadi 6,9 % untuk wanita.

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa di usia 10-14 tahun yang mana

tegolong anak SMP sudah menghisap rokok yang mana seharusnya di usia seperti

itu mereka haruslah berfokus kepada pendidikan daripada menghisap rokok yang

notabennya dapat merusak kesahatan mereka dimasa yang akan datang. Terlebih

lagi dari hasil survei GATS dapat kita simpulkan bahwa orang dewasa yang

terpapar asap rokok yang mana resikonya dua kali berbahaya dari rokok itu

sendiri sangatlah tinggi presentasenya khusunya di tempat umum, diikuti tempat

berikutnya yaitu di rumah dan di tempat kerja. Adapun untuk perbandingan

perokok aktif pria dan wanita berdasarkan data tersebut, untuk perokok aktif pria

mengalami penurunan sebesar 3,5% sedangkan untuk wanita mengalami

peningkatan sebesar 2,4% persen.

4

Pada dasarnya rokok maupun tembakau lebih memberikan dampak buruk

kepada kesahatan tubuh manusia dan berujung pada kematian, hal tersebut

diperkuat dengan hasil kajian yang dilakukan Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI tahun 2013 dimana hasil kajian

menunjukkan telah terjadi kenaikan kematian prematur akibat penyakit terkait

tembakau dari 1162.260 (2010) menjadi 240.618 kematian (2013), serta kenaikan

penderita penyakit akibat konsumsi tembakau dari 384.058 orang (2010) menjadi

962.403 orang (2013).

Rokok tidak hanya berdampak buruk bagi perokok sendiri (perokok aktif),

namun asapnya itu sendiri pun menimbulkan dampak yang lebih berbahaya

kepada orang lain (perokok pasif) yang berada didekatnya lalu menghirupnya.

Adapun dampak asap rokok pada orang lain (perokok pasif) menurut British

Medical Association (BMA), bagi orang dewasa dampak asap rokok ialah kanker

paru-paru, penyakit jantung coroner, penyakit hati, asma, bronchitis, stroke,

terganggunya pertumbuhan janin dan bayi lahir prematur.

Menurut website Healthy Articles Adapun dampak asap rokok bagi anak

ialah, sindrom kematian mendadak pada bayi atau Cot Death (Sudden Infant

Death Syndrome), infeksi/peradangan telinga, infeksi/peradangan pernapasan,

asma atau "bibit" asma yang akan diderita setelah dewasa nanti, pneumonia, dan

bronchitis. Dan dampak buruk lainnya seperti pemendekan nafas, Nusea, Sakit

kepala, batuk, dan iritasi mata.

Merokok pada dasarnya merupakan hak setiap orang, namun orang lain pun

mempunyai hak untuk menghirup udara yang bersih. Berdasarkan dampak rokok

5

dan asap rokok bagi lingkungan orang sekitar perokok dan dalam upaya

menciptakan udara yang bersih yang terbebas dari rokok serta menjaga generasi

mendatang, maka pemerintah mengambil langkah dengan mengeluarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang

Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Dalam

Peraturan Pemerintah ini Pasal 8 Ayat 1 Bagian D menjelasakan bahwa :

“…..penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif

berupa Produk Tembakau bagi kesehatan meliputi Kawasan Tanpa Rokok.”

Kawasan Tanpa Rokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun

2012 ialah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok

atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan

produk tembakau. Dalam peraturan ini pun juga dijelaskan bahwa pemerintah

daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok hal itu tertuang dalam Pasal 52

yang berbunyi:

“Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di

wilayahnya dengan Peraturan Daerah..”

Bersadarkan pasal tersebut semua wilayah pemerintahan daerah yang ada di

Indonesia diwajibkan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok diwilayahnya melalui

Peraturan Daerah, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Serang.

Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi

Banten yang memiliki 29 Kecamatan dan 330 Desa, ibu kotanya adalah Ciruas,

namun saat ini pusat pemerintahannya masih berada di Kota Serang. Kabupaten

Serang ini berada di ujung barat laut pulau jawa, berbatasan dengan laut jawa, dan

6

Kota Serang di utara, Kabupaten Tanggerang di timur, Kabupaten Lebak di

Selatan, serta Kota Cilegon di Barat.

Menjawab respon pemerintah yang menetapkan Peraturan Pemerintah

Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat

Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang tujuannya melindungi

masyarakat dari bahaya asap rokok dan setiap pemerintah daerah wajib

menetapkan Kawasan Tanpa Rokok maka pemerintah mengeluarkan kebijakan

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Kawasan Tanpa Rokok. Maksud dalam perda ini yaitu ada pada pasal 2 bahwa :

“KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara

yang bersih dan melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat

kesehatan melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Sehingga bisa dikatakan maksud perda KTR ini menjauhkan bahaya asap

rokok di lingkungan masyarakat. Dalam perda ini terdapat 9 area tempat yang di

larang untuk merokok, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar

mengajar, tempat anak bermain, angkutan umum, fasilitas olahraga, tempat kerja,

tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Apabila masyarakat meroko pada

tempat yang sudah di tentukan, maka akan di beri sanksi yang sudah tercantum

dalam perda KTR. Untuk petunjuk pelaksanaan perda KTR ini merujuk kepada

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan

Tanpa Rokok. Dalam perbup KTR ini berisikan hal-hal yang musti dilakukan

pemerintah agar pelaksanaan perda KTR ini berjalan dengan baik. Di perbup KTR

7

terdapat bentuk persyaratan tanda-tanda dilarang merokok, kewajiban dan

larangan pemeerintah dalam menjalankan perda KTR, mekanisme peneguran,

teknis pembuatan ruangan tempat khusus merokok dan teknis-teknis pelaksanaan

lainnya. Sehingga merujuk pada perbup KTR ini perda KTR akan lebih mudah

untuk dilaksanakan, karena sudah tersusun penjelasan teknis-teknisnya. Dengan

adanya Perda ini maka seluruh wilayah Kabupaten Serang haruslah mentaati apa

yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut, terutama Kecamatan Ciruas.

Kecamatan Ciruas merupakan salah satu Kecamatan yang berada di

Kabupaten Serang, yang merupakan juga ibu kota Kabupaten Serang. Kecamatan

Ciruas letaknya berdekatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Serang yang

berada di Kota Serang. Jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Ciruas berjumlah

37.735 dan jumlah penduduk perempuannya 36.517.

Karena Kecamatan Ciruas merupakan salah satu kecamatan yang ada di

Kabupaten Serang, maka segala jenis kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

Kabupaten Serang harus diikuti maupun dilaksanakan dengan baik. Khususnya

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan

Tanpa Rokok. Dalam Peraturan daerah ini bahwa maksud dibuatnya Peraturan ini

adalah untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan

melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan melalui

pengendalian terhadap bahaya asap rokok. Jelas bahwa dilihat dari maksud

dibuatnya perda ini sudah baik, karena belakangan ini semakin meningkatnya

angka perokok, yang berdampak semakin berkurangnya angka kesehatan. Tetapi

8

dengan sekarang meningkatnya produksi rokok dengan berbagai macam jenisnya

memungkinkan sulitnya menciptakan lingkungan udara yang bersih.

Berkaitan dengan tempat yang dilarang untuk merokok yang sudah

dijelaskan diatas, berikut adalah jumlah tempat dilarang untuk merokok yang ada

di Kecamatan Ciruas :

Tabel 1.1

Jumlah Ruang Lingkup KTR

No Ruang Lingkup KTR Jumlah

1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan 27

2 Tempat Proses Belajar Mengajar 102

3 Tempat Anak Bermain -

4 Tempat Ibadah 61

5 Angkutan Umum 59

6 Fasilitas Olahraga 5

7 Tempat Kerja 15

8 Tempat Umum 3

9 Tempat Lain Yang Ditetapkan -

Sumber : Peneliti, 2016

Dilihat dari tabel tersebut jumlah tempat kawasan tanpa rokok memanglah

banyak tetapi perda ini belumlah berjalan dengan baik, karena masih banyak

persoalan masalah dalam penerapannya.

Pertama, berdasarkan hasil observasi awal penelitian di lapangan masih

banyak tempat kawasan tanpa rokok yang tidak adanya ruang khusus merokok,

hanya kantor pemerintahan Kabupaten Serang yang letaknya di Kota Serang, dari

hasil observasi di lingkungan tempat belajar mengajar, kantor Kecamatan Ciruas

dan kantor desa juga masih tidak adanya ruang khusus merokok. Dalam perda

KTR di bab 4 pasal 8 ini menjelaskan bagaimana harusnya ruang khusus merokok

ada dalam lingkungan kawasan tanpa rokok yaitu “ (1) merupakan ruang terbuka

9

atau ruang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat

bersirkulasi dengan baik. (2) terpisah dari gedung/tempat/ ruangan lain yang

digunakan untuk beraktifitas. (3) jauh dari pintu masuk dan pintu keluar. (4) jauh

dari tempat orang berlalu-lalang.”. Berikut gambar situasi di Kantor Kecamatan

Ciruas:

Gambar 1.1

Kantor Kecamatan Ciruas

Gambar menunjukan dimana tidak ada ruang khusus merokok di Kantor

Kecamatan Ciruas, hal ini yang menyebabkan masih adanya yang merokok

diruang kantor Kecamatan Ciruas.

Kedua, dari observasi awal di lapangan kurangnya pengawasan yang

dilakukan pemerintah Kabupaten Serang. Masih tidak adanya pengawasan

ditempat kawasan tanpa rokok, yang berdampak masih banyaknya masyarakat

yang merokok di area kawasan tanpa rokok. Dari hasil observasi wawancara

Satpol PP Kabupaten Serang, menyatakan bahwa masih tidak adanya koordinasi

antara dinas kesehatan sebagai pelaksana perda dengan Satpol PP untuk

mengawasi yang merokok di sekitar kawasan tanpa rokok. Perda ini menjelaskan

10

bahwa pengawasan dilakukan oleh SKPD terkait yaitu Dinas Kesehatan yang

berkoordinasi dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi

kemasyarakatan. Berikut adalah gambarnya :

Gambar 1.2

Angkutan Umum Ciruas

Gambar 1.3

Dalam Ruangan Kantor Kec. Ciruas

Gambar 1.2 dan 1.3 menunjukan bahwa masih adanya perokok diruang

lingkup KTR, yaitu diangkutan umum dan kantor Kecamatan Ciruas. sehingga

11

permasalahan dalam perda ini dapat dibilang kurangnya pengawasan yang

dilakukan pemerintah Kabupaten Serang.

Ketiga, dari hasil obervasi awal di lapangan masih kurangnya sosialisasi di

sekitar wilayah Kecamatan Ciruas, sehingga masih ada yang tidak tahu lokasi

mana saja yang dilarang untuk merokok. Tidak adanya spanduk peringatan di

sekitar lokasi kawasan yang dilarang untuk merokok juga membuktikan masih

kurangnya sosialisasi yang dilakukan dinas terkait, kurangnya sosialisasi juga ini

berdampak masih banyaknnya perokok di sekitaran wilayah Kecamatan Ciruas

yang merokok di tempat bebas asap rokok atau tempat yang dilarang untuk

merokok. Buktinya kita bisa lihat digambar 1.1 dimana tidak adanya spanduk

tentang perda KTR atau larangan untuk merokok. Dalam gambar 1.2 dan 1.3 pun

dampak masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten

Serang.

Keempat, dari hasil observasi awal di lapangan Sanksi yang kurang

dipertegas dalam menjalankan perda kawasan tanpa rokok. Didalam perda XI

mengenai sanksi pidana pasal 20 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa adanya sanksi

yang diberikan kepada masyarakat apabila merokok dalam kawasan tanpa rokok

yaitu denda paling banyak Rp.50.000, sanksi ini tidak membuat jera masyarakat,

karena kita ketahui masyarakat kita sulit untuk mematuhi peraturan. Sanksi ini

juga dari hasil observasi awal tidak berlaku karena tidak adanya rajia yang

dilakukan dinas terkait dari awalnya diberlakukannya perda ini. Dalam hal ini

juga Satpol PP sebagai pengawas perda tidak tegas, karena masih banyak anggota

yang merokok dalam ruangan kerjanya sendiri, sehingga sanksi ini hanya

12

tercantum dalam perdanya tetapi tidak berjalan. Bukan hanya Satpol PP tetapi

dinas lainnya yang seharusnya dijadikan sebagai contoh masyarakat juga masih

banyak pegawainya merokok dalam area tempat kerja.

Kelima, dari hasil observasi awal dilapangan masih ada yang menjual rokok

dikawasan tanpa rokok. Banyaknya penjual rokok berdampak akan tidak

efektifnya kebijakan ini dijalankan, apalagi di lingkungan kawasan tanpa rokok,

seperti dilingkungan tempat kerja, padahal dalam perda pasal 1 ayat 14

menjelaskan bahwa Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR

adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau

kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan

produk tembakau. Jelas dalam perda ini bahwa area kawasan tanpa rokok dilarang

untuk menjual bahkan memasang iklan dilarang dalam perda ini. Seperti gambar

dibawah ini:

Gambar 1.4

Warung Kantor Kecamatan Ciruas

13

Gambar 1.5

Isi Warung Kantor Kecamatan Ciruas

Gambar 1.4 dan 1.5 menunjukan warung yang berada di lingkungan kantor

Kecamatan Ciruas, dimana dalam warung tersebut menjual rokok, yang didalam

perda menyatakan bahwa KTR dilarang untuk menjual produk tembakau.

Dari pemaparan masalah yang ada di Kabupaten Serang wilayah Kecamatan

Ciruas, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji apakah yang menyebabkan

masyarakat Kecamatan Ciruas masih merokok dalam ruang lingkup KTR, sesuai

atau tidak fasilitas pendukung perda dengan apa yang telah dilaksanakan

pemerintah dalam penerapan Perda Kabupaten Serang No 9 Tahun 2014 tentang

Kawasan Tanpa Rokok. Sehingga berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti

akan mencoba melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa

Rokok di Wilayah Kecamatan Ciruas “. Peneliti nantinya hasil penelitian ini dapat

menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Serang dalam mengomptimalkan

14

implementasi dari pelaksanaan perda ini yang akhirnya nanti dapat menjadi

contoh dari daerah-daerah lainnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti

dapat mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Tidak adanya ruang khusus merokok di lokasi tempat kawasan tanpa

rokok.

2. Tidak adanya pengawasan dalam menjalankan perda kawasan tanpa

rokok ini karena kurangnya koordinasi antara pihak terkait dengan Satpol

PP sebagai petugas pengawasan.

3. Kurang maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang perda

kawasan tanpa rokok.

4. Sanksi yang kurang dipertegas dalam menjalankan perda kawasan tanpa

rokok.

5. Masih ada yang menjual rokok di area kawasan tanpa rokok.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini. Peneliti hanya memfokuskan penelitiannya pada

Evaluasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014

Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kecamatan Ciruas.

1.4 Rumusan Masalah

15

Dengan mengacu pada batasan masalah diatas, maka rumusan masalahnya

adalah Bagaimana Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang

Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Ciruas

1.5 Tujuan Peneliti

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi implementasi Peraturan

Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

di Kecamatan Ciruas.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam Penelitian ini diharapkan peneliti dalam mengaplikasikan materi-

materi pengajaran mengenai kebijakan publik khususnya implementasi kebijakan

publik serta dapat memberikan sumbangan pemikiran guna melakukan

pengembangan teori-teori kebijakan publik.

2. Secara praktis

Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang

Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kecamatan

Ciruas diharapkan dapat memberikan umpan balik (feedback) kepada Dinas

Kesehatan mengenai pelakasanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serang

dalam rangka menciptakan lingkungan bebas asap rokok.

16

BAB II

DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

Deskripsi teori merupakan kajian berbagai teori dan konsep-konsep yang

relevan dengan permasalahan penelitian yang disusun secara sistematis dengan

mengkaji berbagai teori dan konsep-konsep maka peneliti akan memiliki konsep

penelitian yang jelas.

Penggunaan teori dalam penelitian akan memberikan acuan bagi peneliti

dalam melakukan analisis terhadap masalah sehingga dapat menyusun pertanyaan

dengan rinci untuk penyelidikan sehingga memperoleh temuan lapangan yang

menjadi jawaban atas masalah yang telah dirumuskan.oleh karena itu, pada bab ini

peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitandengan permasalahan

penelitian, antara lain:

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah terjemahan dari bahasa Inggris policy yang berarti

kebijakan. Kebijakan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kebijaksanaan

(wisdom dalam bahasa Inggris) kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan,

kebijaksanaan menyangkut karakter pribadi seseorang sedangkan kebijakan

mencangkup aturan-aturan yang ada didalamnya. Lebih-lebih lagi kita tidak dapat

memisahkan kata policy itu dalam konteksnya dengan politik, karena pada

hakikatnya proses pembuatan kebijakan itu adalah proses politik.

17

Sedangkan menurut James Anderson yang selama ini banyak dikutip dalam

buku-buku teks kebijakan publik menyatakan bahwa kebijakan adalah “purposive

course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing

with a problem or matter of concern” (langkah tindakan yang secara sengaja

dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya

masalah atau persoalan tentu yang dihadapi). (Wahab 2012 : 8).

Sementara Knoepfrl dkk dikutip solihin Abdul Wahab (2012 : 10).

Mengartikan kebijakan sebagai :

“a series of decisions or activities resulting from structured and recurrent

interactions between different ways in the emergence, identification and

resolution of a problem defined politically as a public one”. (serangkaian

keputusan atau tindakan-tindakan sebagai actor, baik publik/pemerintah

maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespons,

mengidentifikasikan, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis

didefinisikan sebagai masalah publik).

Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh Carl Friedrech

(Agustino 2006 : 7) yang menyatakan bahwa :

“Kebijakan adalah serangkaian tindakan kegiatan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu

dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan

dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatisnya

untuk mencapai tujuan yang dimaksud”

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan maka dapat diambil

kesimpulan bahwa kebijakan iasal pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa

saja sangat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau

sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, berisifat kualitatif atau

kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin

berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah

18

tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu

rencana.

2.1.2 Pengertian Publik

Menurut Syafiie (2006: 18) Publik adalah sejumlah manusia yang

memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, tindakan yang benar dan

baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Selain itu Syafiie (2010: 17) juga mendefinisikan publik sebagai berikut:

“istilah publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti umum,

masyarakat atau negara. Yang didefinisikan sebagai “umum” misalnya

public offering (penawaran umum), public ownership (milik umum),

public service corporation (perseroan jasa umum), public switched

network (jaringan telepon umum), public utility (perusahaan umum) dan

lain-lain. Yang didefinisikan sebagai “masyarakat” misalnya public

relation (hubungan masyarakat), public service (pelayanan masyarakat),

publik opinion (pendapat masyarakat), public interest (kepentingan

masyarakat), dan lain-lain. Yang didefinisikan sebagai negara misalnya

public authorities (otoritas negara), public building (gedung negara),

public finance (keuangan negara).”

Adapun pendapat dari Frederickson dalam Syafiie (2006: 17) menjelaskan

lima model formal yang berkaitan dengan kedudukan konsep publik yang umum

digunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk dikaji dalam rangka revitalisasi konsep

tersebut, sehingga diharapkan muncul suatu perspektif baru yang menjadi esensi

administrasi publik modern. Kelima perspektif untuk memahami konsep publik

tersebut memuat:

1. Perspektif pluralis. Dalam perspektif ini publik dipandang sebagai

konfigurasi dari berbagai kelompok kepentingan. Pendukung perspektif ini

berpendapat bahwa setiap orang punya kepentingan yang sama akan

bergabung satu sama lain dan membentuk suatu kelompok yang pada

nantinya kelompok-kelompok tersebutberinteraksi dan berkompetisi untuk

19

memperjuangkan kepentingan-kepentingan individu yang mereka wakili,

khususnya dalam konteks pemerintahan.

2. Perspektif pilihan publik. Perspektif ini berakar pada tradisi pemikiran

utilitarian yang sangat menekan pada awal kebahagiaan dan kepentingan

individu,. Pandangan utilitarian berpendapat bahwa publik sebagai

konsumen dan pasar. Dengan kata lain perspektif ini mencoba

mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi pasar ke dalam sektor publik,

sehingga asumsi metedologis utama dari pandangan ini adalah bahwa

tindakan publik harus dimengerti sebagai tindakan individual yang

termotivasi oleh kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda satu sama

lainnya.

3. Perspektif legislative. Sifat pemerintahan yang demokrasi tidak selalu

menggunakan sisrtem perwakilan secara langsung. Pada kenyatannya,

banyak pemerintah yang demokratis akan tetapi menggunakan sistem

perwakilan secara tidak langsung. Asumsi perspektif ini adalah bahwa

setiap pejabat yang diangkat untuk mewakili kepentingan publik, sehingga

mereka melegitimasi mewujudkan perspektif publik dalam administrasi

publik. Pejabat-pejabat yang di anggap sebagai menifestasi tunggal dari

perspektif publik. Jelasnya, perspektif ini tidak bisa untuk mengakomodasi

kepentingan-kepentingan publik, baik dalam teori maupun praktik

admnistrasi di lapangan.

4. Perspektif penyedia lapangan. Apabila konsep pelayanan orima, maka

individu diposisikan sebagai pelanggan. Oleh karenanya perspektif ini

memandang bahwa publik sebagai pelanggan yang harus dilayani. Selain

itu, aparatur pemerintah yang berada paling dekat dengan publik dengan

segala keahlian, pendidikan dan pengetahuan diharapkan memberikan

yang terbaik untuk publik. Mempunyai tugas untuk melayani publik yang

terdiri atas individu-individu dan kelompok-kelompok.

5. Perspektif kewarganegaraan. Reformasi administrasi publik khususnya di

Indonesia dan umumnya di berbagai dunia, ditandai dua tuntutan penting.

Pertama, tuntutan adanya pelayanan publik yang lebih terdidik dan

terseleksi dengan berdasar pada meritokrasi. Kedua, tuntutan agar setiap

warga negara diberi informasi yang cukup agar dapat aktif dalam berbagai

kegiatan publik dan memahami konstitusi secara baik.

2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik

Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagaian besar ahli

memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitanya dengan keputusan atau

ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan

membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Bahkan dalam pengertian yang

20

lebih luas, kebijakan publik sering diartikan sebagai „apa saja yang dipilih oleh

pemerintah untuk dilakukan atau tindak dilakukan‟. Seperti kata Dye, dalam

Parson Policy, ( 2005 : xi ), kebijakan publik adalah study tentang “apa yang

dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut,

dan apa akibat dari tindakan tersebut.”

Definisi lain diutarakan oleh James E Anderson. Menurut James E

Anderson dalam Subarsono (2005 : 2) “kebijakan publik sebagai kebijakan yang

ditetapkan oleh badan-badan pemerintah dan aparat pemerintah”. Berdasarkan

pengertian yang di ungkapkan oleh James E Anderson ini kebijakan publik

dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan

pemerintah dalam bidang teretentu seperti bidang pendidikan, politik,ekonomi,

pertanian, industri, dan pertahanan.

Adapun pengertian lain mengenai kebijakan publik ditawarkan oleh seorang

pakar dari Perancis, Limeux. Menurut Limeux dalam Wahab (2012:15) kebijakan

publik ialah :

“Produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah

publik yang dilakukakan oleh aktor-aktor politik yang sehubungannya

terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu”

Berdasarkan pengertian tersebut menjelaskan kebijakan publik itu

serangkaian aktivitaas guna memecahkan masalah publik yang dilakukan oleh

aktor-aktor politik yaitu pejabat negara.

Seorang pakar dari Nigeria Chief J.O. Udoji memberikan pengertian

mengenai kebijakan publik. Menurut Chief J.O Udoji dalam Wahab (2012:15)

21

mengatakan bahwa kebijakan publik ialah “suatu tindakan bersanksi yang

mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi

sebagian besar warga masyarakat”.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan sementara bahwa kebijakan

publik ialah serangkaian tindakan kegiatan yang diusulkan oleh seseorang,

kelompok atau pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah orang banyak.

Pengertian lain diutarakan oleh ahli seperti Thomas R Dye mengenai

kebijakan publik. Menurut Thomas R Dye dalam Agustino (2006:7) “kebijakan

publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk di kerjakan atau tidak

dikerjakan”. Berdasarkan pengertian Thomas R Dye ini, baik apapun yang dipilih

pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan itu adalah suatu kebijakan

publik..

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik

adalah suatu tindakan yang diputuskan oleh pemerintah maupun badan-badan

pemerintah yang berisi sanksi dan bertujuan untuk memecahkan masalah publik

serta mempengaruhi sebagaian besar masyarakat.

2.1.4 Evaluasi Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus

diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut dengan “evaluasi

kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan

kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh

mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara

22

“harapan” dengan “kenyataan”. Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk

menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara

pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Evaluasi bertujuan untuk

mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Winarni (dalam Nugroho 2003:

184) berpendapat bahwa:

“Evaluasi kebijakan publik acapkali hanya dipahami sebagai evaluasi atas

implementasi kebijakan saja. Sesungguhnya evaluasi kebijakan publik

mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan,

evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Oleh

karena ketiga komponen tersebutlah yang menentukan apakah kebijakan

akan berhasilguna atau tidak.”

Adapun definisi evaluasi kebijakan menurut Anderson (dalam Soenarko

2003: 212) yaitu:

“Evaluasi kebijakan, sebagai suatu kegiatan fungsional adalah suatu

kebijakan itu sendiri. pengambil-pengambil kebijakan dan administrator-

administrator senantiasa membuat penilaian terhadap keberhasilan atau

terhadap dampak-dampak kebijakan-kebijakan khusus, program-program

dan proyek-proyek yang dilaksanakan itu.”

Evaluasi kebijakan menurut Mustopadidjaja (2002: 45) yaitu:

“Kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan dari suatu kebijakam poblik. Oleh karena itu, evaluasi

merupakan kegiatan pemberian nilai atau suatu “fenomena” yang

didalamnya terkandung pertimbangan nilai (value judgement) tertentu.

Fenomena yang dinilai tergantung kepada konteksnya. Manakala

konteksnya kebijakan publik, maka fenomena yang dinilai adalah

berkaitan dengan “tujuan, sasaran kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak

yang terjadi, dan sebagainya.”

23

Selain itu, definisi evaluasi kebijakan lainnya menurut Muhajir (dalam

Widodo 2007: 112) yaitu:

“Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai

seberapa jauh suatu kebijakan dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan

membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target

kebijakan publik yang ditentukan.”

Dunn (dalam Nugroho 2003: 185) istilah evaluasi dapat disamakan dengan

penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment).

Berdasarkan beberapa pengertian dan definisi-definisi mengenai evaluasi

kebijakan publik diatas dapat disimpulkan bahwa, evaluasi kebijakan publik yaitu

salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara

untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau

tidak. Evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya

mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan dan merupakan bagian

akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan.

Selain itu Daryanto (1999: 4-6) menjelaskan bahwa dalam mengadakan

evaluasi meliputi kegiatan mengukur dan menilai. Kegiatan pengukuran dilakukan

terlebih dahulu sebelum mengadakan penilaian. Perbedaan antara pengukuran dan

penilaian selanjutnya didefinisikan sebagai berikut:

1. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran.

24

2. Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan

ukuran baik buruk.

Dunn (2000: 608-609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang

membedakan dari metode-metode analisis kebijakan lainnya:

1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipustkan pada

penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan

program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan

manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan

sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi

kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan

tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi

mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu

sendiri.

2. Interpendensi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta”

maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program

tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah)

diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi

sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat; untuk

menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil

kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang

dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu,

pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda

dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan

masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat

retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex post). Rekomendasi

yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan

dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante)

4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi

mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan

dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh

berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat

dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik

(diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan

lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang

merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar

tujuan dan sasaran.

25

Wibawa (dalam Nugroho 2003: 187), evaluasi kebijakan publik memiliki

empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan

program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola

hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari

evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan

actor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang

dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya

sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar

sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada

kebocoran atau penyimpangan.

4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi

dari kebijakan tersebut.

Menurut Finance (dalam Nurcholis 2007: 276) terdapat empat tipe evaluasi yaitu:

1. Evaluasi kecocokan, yaitu menilai apakah kebijakan yang ditetapkan

memang cocok untuk di pertahankan, perlukah diganti dengan

kebijakan lain, dan apakah kebijakan ini cocok dilakukan oleh

pemerintah daerah dan bukan oleh swasta.

2. Evaluasi efektivitas, yaitu melakukan penilaian apakah kebijakan yang

dilaksanakan tersebut telah menghasilkan hasil dan dampak sesuai

dengan tujuan yang diharapkan.

3. Evaluasi efisiensi, yaitu melakukan penilaian berdasarkan tolok ukur

ekonomis yaitu seberapa jauh tingkat manfaat dibandingkan dengan

biaya dan sumber daya yang dikeluarkan. Dengan kata lain apakah

input yang digunakan sebanding dengan output yang diharpkan,

apakah cukup efisien penggunaan keuangan politik dalam mencapai

dampak kebijakan.

4. Evaluasi meta, yaitu melakukan penilaian terhadap proses evaluasi itu

sendiri. Apakah evaluasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang

sudah professional? Apakah evaluasi yang dilakukan tersebut sensiif

terhadap kondisi sosial, kultural, dan lingkungan? Apakah evaluasi

tersebut menghasilkan laporan yang memperngaruhi pilihan-pilihan

manajerial.

26

Adapun beberapa pendekatan-pendekatan mengenai Evaluasi Kebijakan

versi Dunn (2000: 612) yang dibagi menjadi tiga pendekatan evaluasi sebagai

berikut:

Tabel 2.1

Dunn (2000: 612)

Tiga Pendekatan Evaluasi

Pendeka-

tan

Tujuan Asumsi Bentuk-Bentuk

Utama

Evaluasi

Semu

Menggunakan metode

deksriptif untuk

menghasilkan informasi

valid tentang hasil

kebijakan

Ukuran menfaat atau

nilai terbukti dengan

sendirinya atau tidak

controversial

Eksperimentasi

sosial

Akuntansi sistem

sosial

Pemeriksaan

sosial

Sintesis riset dan

praktek

Evaluasi

Formal

Menggunakan metode

desktiptif untuk


yang terpercaya dan

valid mengenai hasil

kebijakan secara formal

diumumkan sebagai

tujuan program-

kebijakan

Tujuan dan sasaran

dari pengambil

kebijakan dan

administrator yang

secara resmi

diumumkan

merupakan ukuran

yang tepat dari

manfaat suatu nilai

Evaluasi

perkembangan

Evaluasi

Eksperimental

Evaluasi proses

retrospektif (ex

post)

Evaluasi hasil

retrospektif

Evaluasi

Keputusan

Teoritis

Menggunakan metode

deskriptif untuk


yang terpercaya dan

valid menganai hasil

kebijakan yang secara

eksplisit diinginkan oleh

berbagai pelaku

Tujuan dan sasaran

dari bergbagai pelaku

yang diumumkan

secara formal ataupun

diam-diam merupakan

ukuran yang tepat dari

manfaat atau nilai

Penilaian tentang

dapat-tidaknya

dievaluasi

Analisis utilitas

multi-atribut

27

kebijakan

Kaufman dan Thomas (dalam Subarsono 2006: 189) membedakan model

evaluasi menjadi beberapa model yaitu:

1. Goal Oriental Evaluation Model

Merupakan model yang muncul paling awal. Yang menjadi objek

pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah

ditentukan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi dilakukan secara

berkesinambungan, terus-menerus mencek sejauh mana tujuan

tersebut sudah terlaksanan di dalam proses pelaksanaan program.

2. Goal Free Evaluation Model

Model ini dapat dikatakan berbeda dengan Goal Oriental Evaluation

Model karena dalam melakukan evaluasi, evaluator tidak perlu

memperhatikan apa yang menjadi tujuan program akan tetapi

bagaimana kerjanya orogram dengan jalan mengidentifikasi

penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal yang positif (yaitu

hal yang diharapkan) maupun hal-hal yang negatif (yang sebetulnya

tidak diharapkan). Alasan mengapa tujuan program tidak perlu

diperhatikan karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci

mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jika masing-masing tujuan khusus

tercapai, artinya terpenuhi dengan penampilan, tetapi evaluator lupa

memperhatikan sejauh mana masing-masing penampilan tersebut

mendukung penampilan akhir yang diharapkan oleh tujuan umum,

maka akibatnya jumlah penampilan khusus itu tidak banyak

manfaatnya.

3. Formatif-Sumatif Evaluation Model

Model ini menunjuk pada adanya tahapan dan lingkup objek yang

dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih

berjalan (evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai tau

ebrakhir (evaluasi sumatif)

House (dalam Nugroho 2003: 197) membuat taksonomi evaluasi cukup

berbeda, yang membagi model evaluasi menjadi:

28

1. Model sistem, dengan indikator utama adalah efesiensi,

2. Model perilaku, dengan indikator utama adalah produktifikas dan

akuntabilitas,

3. Model formulasi keputusan, dengan indikator utama adalah

keefektifan dan keterjagaan kualitas,

4. Model tujuan-bebas (goal free), dengan indikator utama adalah pilihan

pengguna dan manfaat sosial,

5. Model kekritisan seni (art criticism), dengan indikator utama adalah

standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat,

6. Model review professional, dengan indikator utama adalah

penerimaan professional,

7. Model kuasi-legal (quasi-legal), dengan indikator utama adalah

resolusi, dan,

8. Model studi kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas

diversitas.

Anderson (dalam Nugroho 2003: 198) membagi evaluasi (implementasi)

kebijakan publik menjadi tiga yaitu:

“Tipe pertama, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan

fungsional. Kedua, evaluasi yang memfokuskan kepada bekerjanya

kebijakan. Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara

obyektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur

dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah

dinyatakan telah dicapai.”

Suchman (dalam Nugroho 2003: 199) di sisi lain lebih masuk ke sisi

praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi,

2. Analisis terhadap masalah,

3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan,

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi,

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari

kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

29

Adapun kendala dalam melakukan evaluasi kebijakam menurut Subarsono

(2012 :130) yaitu:

1. Kendala psikologis. Banyak aparat pemerintah masih alergi terhadap

kegiatan evaluasi, karena dipandang berkaitan dengan prestasi kerja.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan kurang baik, bisa jadi akan

menghambat karier mereka.

2. Kendala ekonomis. Kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak

sedikit seperti biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data, biaya

untuk para staff administrasi, dan biaya untuk para evaluator.

3. Kendala teknis. Evaluator sering dihadapkan pada masalah tidak

tersedianya cukup data dan informasi yang up to date.

4. Kendala politis. Masing-masing kelompok bisa jadi saling menutupi

kelemahan dari implementasi suatu program dikarenakan deal atau

bargaining politik tertentu.

5. Kurang tersedianya evaluator. Pada berbagai lembaga pemerintah,

kurang tersedianya sumberdaya menusia yang memiliki kompetensi

melakukan evaluasi.

Untuk dapat menilai suatu kebijakan publik dapat berhasil atau tidak

dalam pelaksanaannya, terdapat para ahli yang mengemukakan pendapatnya

dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam hal itu untuk menghasilkan

informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, maka digunakan beberapa indikator-

indikator yang berbeda-beda untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Dunn (dalam Nugroho 2003: 186) terdapat enam kriteria yang dapat

digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil, yaitu:

1. Effectiveness atau keefektifan

Yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil

(akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakanya

tindakan. Efektifitas selalu diukur dari kualitas hasil sebuah kebijakan.

2. Efficiency atau efisiensi

Yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk

menghasilkan tingkat efektivitas dan usaha, dan pada akhirnya diukur

berdasarkan biaya yang dikeluarkan per-unit kebijakan. Kebijakan

yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan

efisien.

3. Adequacy atau kecukupan

30

Yaitu yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas

memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan

adanya masalah atau dengan kata lain apakah tingkat pencapaian hasil

tepat menyelesaikan masalah yang dimaksud.

4. Equity atau kesamaan

Yaitu erat berhubungan dengan rasinoalitas legal dan sosial dan

menunjukan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-

kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang dirancang

untuk mendistribusikan pendapatan, kesejahteraan, kesempatan

pendidikan, atau pelayanan publik kadan-kadang direkomendasikan

atas dasar kriteria ini.

5. Responsiveness atau ketanggapan

Yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat

memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat. Pentingnya

kriteria ini adalah karena analisis yang dapat memuaskan semua

kriteria lainnya masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual

dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu

kebijakan.

6. Appropriatness atau ketepatgunaan.

Yaitu yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena

pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria

individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Kriteria

ini merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada

kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut atau dengan

kata lain adalah apakah hasil yang diinginkan benar-benar layak atau

berharga.

Tabel 2.2

Dunn (2000: 610)

Kriteria-Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Tipe kriteria Pertanyaan Ilustrasi

Efektifitas Apakah hasil yang di inginkan telah

dicapai

Unit pelayanan

Efisiensi Seberapa banyak usaha yang diperlukan

untuk mencapai hasil yang diinginkan

Unit biaya,

Manfaat bersih,

Rasio cost-benefit

31

Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang

diinginkan memecahkan masalah

Biaya tetap

Efektifitas tetap

Perataan Apakah biaya manfaat didistribusikan

dengan merata kepada kelompok-

kelompok yang berbeda

Kriteria Pareto,

Kriteria Kaldor-

Hicks, Kriteria

Rawls

Responsivita

s

Apakah hasil kebijakan memuaskan

kebutuhan, preferensi, atau nilai

kelompok-kelompok tertentu

Kensistensi dengan

survei warganegara

Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan

benar-benar berguna atau bernilai

Program publik

harus merata dan

efisien

Berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Dunn. Suchman

(dalam Wholey et al 1975: 94) mengusulkan lima kriteria evaluasi yang dapat

menilai kegagalan ataupun kesuksesan dari suatu program. Teori ini lah yang akan

dipakai peneliti dalam penelitian ini. Lima kriteria evaluasi menurut Suchman

(dalam Wholey et al 1975: 94) yaitu:

1. Effort

Kriteria yang diukur adalah kualitas dan kuantitas aktivitas dari

program, berkaitan dengan penilaian input (workload) tanpa melihat

output.

2. Effectiveness

Kriteria ini digunakan untuk mengukur hasil dari proses tanpa

memandang proses itu sendiri.

3. Impact

Kriteria kesuksesan berdasarkan derajat keefektifan yang sebanding

dengan jumlah kebutuhan yang ada (apakah program dapat memenuhi

kebutuhan).

4. Cost Effectivenes

Kriteria ini berkaitan dengan evaluasi dari metode alternatif yang

berhubungan dengan biaya yang mewakili rasio antara proses dan

dampak.

5. Process.

32

Kriteria ini bukan merupakan bagian yang melekat dari penelitian

evaluasi, tetapi lebih kepada sebuah analisis bagaimana proses

menghasilkan hasil yang diinginkan.

2.1.5 Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah

implementasi kebijakan publik. Implementasi sering dianggap hanya merupakan

pelaksanaan dari apa yang telah di putuskan oleh legislatif atau para pengambil

keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam

kenyataan, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan

tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan

dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Implementasi merupakan proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam

praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks

bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai

kepentingan.

Kebijakan publik selalu mengandung setidak-tidaknya tiga komponen dasar,

yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut.

Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang

harus menerjemahkannya sebagai program aksi proyek. Komponen cara berkaitan

siapa pelaksananya berapa besar dan dari mana dan di peroleh, siapa kelompok

sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem

33

manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur.

Komponen inilah yang disebut implementasi. Implementasi kebijakan,

sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran

keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-

saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik,

keputusan dan siapa yang memperoeh apa dari suatu kebijakan bahwa

implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses

kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan

merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Menurut seorang ahli studi kebijakan Van Meter dan Van Horn (Parson

2006: 463), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

“sebuah deretan keputusan dan interaksi sehari-hari yang tidak terlalu perlu

mendapat perhatian dari para sarjana yang mempelajari politik dan juga

dianggap sederhana meski anggapan ini menyesatkan”.

Sementara menurut Eugene Bardach (Agustino 2012: 138) mengemukakan

bahwa definisi dari implementasi kebijakan adalah

“cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang

kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam

kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya. Dan lebih sulit lagi untuk

melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang

termasuk mereka anggap klien”.

Adapun menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam

Implementation and Public Policy (Agustino 2012: 138) mengemukakan bahwa

implemtasi kebijakan adalah :

“pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-

undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin

34

diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai,

dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses

implementasinya”.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam

keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan

secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya

pencapaian tujuan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau

rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalu tidak diimplementasikan.

Adapun juga pendapat Merrile Grindle (Agustino 2012: 138) sebagai

berikut

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan

mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan dengan yang

telah ditentukan yaitu melihat pada aktor program dari individual projects

dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang

seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan

menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, dapat

disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang

dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil

yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

Dalam literatur ilmu kebijakan terdapat beberapa model implementasi

kebijakan publik yang lazim dipergunakan. Pada prinsipnya terdapat dua

pemilihan jenis teknik atau model implementasi kebijakan. Pemilihan pertama

adalah implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” (top-bottomer)

35

versus “dari bawah ke atas” (bottom-topper), dan pemilihan implementasi yang

berpola paksa (command-and-control), dan mekanisme pasar (economic

incentive) (Nugroho; 2003: 165). Namun secara umum model implementasi

kebijakan yang dikemukakan para ahli lebih dipandang pemilihan yang pertama,

yang lazim disebut model top-down dan bottom-up.

Model top-down berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat,

dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya bottom-up bermakna

meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. Di

antara keduanya ada interaksi pelaksanaan antara pemerintah dengan masyarakat.

(Nugroho 2003: 167)..

Sedangkan Menurut Mazmanian dan Paul Sabatier (Agustino 2008: 145)

terdapat tiga variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dari implementasi

kebijakan publik, yaitu:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi:

a. Kesukaran-kesukaran Teknis.

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan

tergantung pada sejumlah pernyataan teknis, termasuk

diantaranya: kemampuan untuk mengembangkan indikator-

indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta

pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausual yang

mempengaruhi masalah. Disamping itu, tingkat keberhasilan

suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah

dikembangkannya teknik-teknik tertentu.

b. Keberagaman Perilaku yang Diatur.

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya

semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin

sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan

demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus

dikontrol oleh para pejabat dan pelaksana (administratur atau

birokrat) di lapangan.

c. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercangkup dalam

Kelompok Sasaran.

36

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang

perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan),

maka akan semakin besar peluang untuk memobilisasikan

dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya

akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

d. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang

Dikehendaki.

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki

oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana

memperoleh implementasi yang berhasil. Artinya ada sejumlah

masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan

ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu

besar.

2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat.

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang

dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui

beberapa cara:

a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi

yang akan dicapai.

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-

petunjuk secara cermat dan disusun secara jelas skala

prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabat-pejabat

pelaksana dan aktor lainnya. Maka semakin besar pula

kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan

pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan.

Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan

bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan

dicapai melalui implementasi kebijakan.

c. Ketetapan alokasi sumber dana.

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu

sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai

tujuan-tujuan formal.

d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara

lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana.

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh peraturan

perundang yang baik ialah kemampuannya untuk

menyatupadukan dinas, badan, dan lembaga dapat

dilaksanakan, maka koordinasi antara instansi yang bertujuan

mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan

membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

37

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan,

memperkecil jumlah titik-titik veto dan intensif yang memadai

bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus

pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi

kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-

aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termasuk

dalam undang-undang.

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang

diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan

halnya, oleh karena itu, top down policy bukanlah perkara yang

mudah untuk diimplementasikan pada para pejabat pelaksana

di level lokal.

g. Akses formal pihak-pihak luar.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi

kebijakan adalah sejauhmana peluang-peluang yang terbuka

bagi partisipasi para aktor di luar badan pelaksana dapat

mendukung tujuan resmi. Ini maksudnya agar kontrol pada

para pejabat pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah pusat

dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Variabel-variabel diluar Undang-undang yang Mempengaruhi

Implementasi.

a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi.

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah

hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan

teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya

pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-

undang. Karena itu, eksternal faktor juga menjadi hal penting

untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya

pengejawantahan suatu kebijakan publik.

b. Dukungan publik.

Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan

kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat

keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan

adanya sentuhakn dukungan dari warga. Karena itu,

mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam

proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.

Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu

kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat

masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap

masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan

pada mereka. Ada semacam local genius (kearifan lokal) yang

dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan

atau ketidakberhasilan implementasi kebijakn publik. Dan, hal

38

tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang

dimiliki oleh warga masyarakat.

d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat

pelaksana.

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari

kemampuan undang-undang untuk melembagakan

pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui

penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya.

Selain itu pula, kemampuan berinteraksi antarlembaga dan

individu di dalam lembaga untuk menyukseskan implementasi

kinerja kebijakan publik.

Adapun menurut Model Implementasi Kebijakan yang diberikan oleh George

C. Edward III (Agustino 2006:149) terdapat 4 variabel yang mempengaruhi

kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu ;

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

suatu kebijakan menurut George C. Eward III, adalah komunikasi.

Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang

efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang

akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau

digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di

atas, yaitu:

a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali

yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah

pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena

komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi,

sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana

kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak

membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan

kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran

tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam

melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal

tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak

dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu

komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau

dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering

39

berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi

pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan

implementasisuatu kebijakan adalah sumberdaya. Indikator sumber-

sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah

staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi

kebijakan salah satunya disebagiankan oleh karena staf yang

tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten

dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja

tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan

keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan

kapabel) dalam meng-implementasikan kebijakan atau

melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi

mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang

berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.

Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan

disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana

terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah

ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain

yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh

terhadap hukum.

c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal

agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan

otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika

wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata

publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan

proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang

lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi

kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu

pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan

implementasi kebijakan tetapi di sisi lain, efektivitas akan

menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para

pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan

ke-lompoknya.

d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam

implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf

yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan

memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi

40

tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka

implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting

ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika

pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan

tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus

memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya

tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel

disposisi ini ialah :

a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana

akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap

implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak

melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh

pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan

personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang

memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih

khusus lagi pada kepentingan warga.

b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang

disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para

pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena

itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan

mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat

kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu

mungkin akan menjadi faktor pendukung yang membuat para

pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal

ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi

(self interest) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan

implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang

begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur

birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan

menyebagiankan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan

menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah

kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara

politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur

birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar

41

Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah

suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana

kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya

pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar

minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi

adalah upaya peyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-

aktiuvitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Dan yang terakhir terdapat model implementasi kebijakan yang

dikemukakan oleh Marilee S. Grindle (Agustino 2006:154) terdapat 2 varibel

besar yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik. Keberhasilan

implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil

akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Menurut

Grindle (Agustino 2008: 154) pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan

tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakahpelaksanaan

kebijakan sesuai dengan yang yang ditentukan (design) dengan merujuk

pada aksi kebijakannya.

2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini dikukur dengan melihat

dua faktor, yaitu:

a. Efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.

b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok

sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat di tentukan oleh tingkat

implementability kebijakan itu sendiri, yaitu yang terdiri dari Content of policy

dan Context of policy (Agustino 2006:154).

1. Content of policy menurut Grindle adalah:

a. Interesy affected (kepentingan-kepentingan yang

mempengaruhi).

Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang

mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini

bergumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti

melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-

42

kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap

implementasinya.

b. Type of Benefit (tipe manfaat)

Pada poin ini content of policy berupaya untuk menujukan

atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat

beberapa jenis manfaat yang menunjukan dampak positif yang

dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak

dilaksanakan.

c. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin

dicapai).

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin

dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah

bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin

dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus

mempunyai skala yang jelas.

d. Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan).

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai

peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka

pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan

keputusan dari suatu kebijakan yang hendak di

implementasikan.

e. Program Implementer (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus di

dukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten

dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini terdata

atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. Resources Committed (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksana kebijakan juga harus didukung oleh sumber-

sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan

dengan baik.

2. Context of Policy menurut Grindle adalah:

a. Power, Interest and Strategy of Actor Involved (kekuasaan,

kepentingan-kepentingan dan strategi dari actor yang terlibat).

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan

atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang

digunakan oleh para actor guna memperlancar jalannya

pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak

diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program

yang hendak diimplementasikan akan jauh, seperti panggang

jauh dari api.

b. Institution and Regime’Characteristic (karakteristik lembaga

dan rezin yang berkuasa).

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga

berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini

ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut

mempengaruhi suatu kebijakan.

43

c. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan

adanya respon dari pelaksana).

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan

suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para

pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah

sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam

menanggapi suatu kebijakan.

Setelah pelaksana kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan

lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para

pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang

diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu

lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

Menurut Smith (Tachjan 2006: 37), dalam proses implementasi ada empat

variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel dalam implementasi kebijakan

publik tersebut, yaitu :

1. Kebijakan yang diidealkan (idealised policy), yakni pola-pola interaksi

ideal yang telah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha

untuk diinduksikan;

2. Kelompok sasaran (target groups), yaitu mereka (orang-orang) yang

paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi

pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus

kebijakan;

3. Implementing organization, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit

birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi

kebijakan;

4. Environmental factor, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti

aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu

kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh

karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (tensions) yang bisa menyebabkan

timbulnya proses-proses, bahkan aksi fisik, dimana hal ini menghendaki

44

penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut.

Ketegangan-ketegangan itu bisa menyebabkan perubahan-perubahan dalam

institusi-institusi lini.

Jadi pola-pola interaksi dari keempat variabel dalam implementasi

kebijakan memunculkan ketidaksesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan. Pola-

pola interkasi tersebut mugnkin menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga

tertentu, sekaligus dijadikan umpan balik untuk mengurangi ketegangan dan

dikembalikan ke dalam matriks dari pola-pola transaksi dan lembaga.

2.1.6 Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

Sebagian besar pemahaman evaluasi kebijakan publik berada pada bagian

ini. Hal ini dapat dipahami karena memang implementasi merupakan faktor

penting kebijakan yang harus dilihat secara benar-benar. Kesuksesan suatu

kebijakan dapat dinilai hasilnya setelah diimplementasikannya kebijakan tersebut.

Karena itu proses implementasi kebijakan harus di amati dengan seksama.

Meskipun begitu menurut Lester dan Steward dalam Nugroho (2008:476)

membagi evaluasi implementasi kebijakan menjadi dua. Pertama, evaluasi proses

yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi. Kedua, evaluasi

impak yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi

kebijakan atau apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yag

dikehendaki.

45

Mengikuti Effendi dalam Nugroho (2008:484-485), tujuan evaluasi

implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-

indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu :

a. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya

berkenaan dengan kinerja implementasi kebijakan publik (variasi dari

outcome) terhadap variable independen tertentu.

b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawasabnnya

berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organiasi implementasi

kebijakan, dan lingkugan implementasi kebijakan yang mempengaruhi

variasi outcome implementasi kebijakan.

c. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan

publik? Pertanyaan ini berkenaan dengan “tugas” pengevaluasi untuk

memilih variabel-variabel yang dapat diubah, atau actionable variable-

variable yang bersifat natural atau variabel lain yang tidak bisa diubah

tidak dapat dimasukan sebagai variabel evaluasi.

Ketiga pertanyaan tersebut berkaitan dengan penggunaan metode evauasi

pada proses implementasi kebijakan. Karena berkaitan dengan hal-hal secara

faktual dan hal-hal tekhnis lainnya yang terjadi dilapangan pada saat kebijakan itu

diimplementasikan. Petunjuk praktis evaluasi implementasi kebijakan publik

dapat diringkas sebagai berikut :

Gambar 2.1

Model Sederhana Evaluasi Implementasi

Kesesuaian dengan

metode implementasi

Keseuaian dengan

tujuan evaluasi

Kesesuaian dengan

kompetensi Evaluator

Kesesuaian dengan

sumber daya yang ada

Implementasi

kebijakan

46

Sumber : Nugroho, 2008:486

Seorang evaluator perlu memperhatikan metode implementasi yang

dipakai pada saat kebijakan tersebut di implementasikan dengan pada saat

kebijakan tersebut diformulasikan, apakah sudah sesuai dengan rencana awal atau

tidak. Selain itu evaluasi juga sudah direncanakan pada saat formulasi kebijakan

karena perlu dibuat secara jelas mengenai tujuan dari diadakannya evaluasi

tersebut. Hal lainnya adalah perlu memperhatikan kemampuan dari para

implementor kebijakan khususnya bagi mereka yang secara tekhnis menjalankan

kebijakan tersebut. Poin lain yang tidak kalah pentingnya adalah seorang

evaluator perlu memperhatikan kesesuaian antara sumber daya atau keperluan-

keperluan tekhnis yang diperlukan pada saat di implementasikan dengan sumber

daya yang direncanakan pada tahap formulasi kebijakan. Hal terakhir yang perlu

diperhatikan seorang evaluator untuk mengevaluasi implementasi kebijakan

adalah dengan memperhatikan lingkungan dimana kebijakan tersebut di

implementasikan.

Berdasarkan permasalahan dan teori pendukung yang sudah dipaparkan

diatas, maka peneliti menggambarkan teori utama untuk menjelaskan berbagai

fenomena yang berkembang di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan teori Charles O. Jones (1994: 296), tentang aktivitas implementasi

yaitu:

Kesesuaian dengan

lingkungan evaluasi

47

1. Organisasi : Pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit

serta metode untuk menjadikan program berjalan.

2. Interpretasi : Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status)

menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta

dilaksanakan

3. Penerapan : Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang

di sesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Berdasarkan teori tersebut maka dalam implementasi kebijakan publik

terdapat tiga aktifitas utama yang sangat penting. Aktifitas yang pertama adalah

organisasi pelaksana kebijakan, yang mencakup pembentukan atau penataan

kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.

Kemudia aktivitas kedua adalah interpretasi para pelaksana kebijakan yaitu

aktifitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam

hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta

dilaksanakan. Terakhir, aktifitas yang ketiga adalah penerapan oleh para

pelaksana kebijakan mencangkup ketentuan rutin pelayanan, pembayaran, atau

lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perlengkapan program dari kebijakan

yang telah ditentukan. Oleh karena itu peneliti pada judul ini membahas proses

evaluasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014

Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Ciruas, yang mana menurut

peneliti masalah-masalah yang terjadi dilapangan sesuai apabila dikaji dengan

teori Charles O. Jones dengan 3 aktivitas implementasi.

2.1.7 Pengertian Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok menurut Peraturan Daerah Kabupaten Serang

Nomor 9 Tahun 2014 ialah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk

48

kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau

mempromosikan produk tembakau. Peraturan daerah Kabupaten Serang ini

berlandaskan kepada Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan (pasal 115 dan 116), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zak Adiktif

Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pasal 49-52, dan Peraturan Bersama

Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Kesehatan No 7 Tahun 2011 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Adapun tujuan dari penetapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan

peraturan daerah kabupten Serang Nomor 9 Tahun 2014 ini ialah :

a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif

dan/atau perokok pasif;

b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;

c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk

merokok baik langsung maupun tidak langsung;

d. mencipatakan lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok;

e. meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk tidak merokok;

dan

f. menekan angka pertumbuhan perokok pemula

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Ruang Lingkup Kawasan

Tanpa Rokok meliputi :

a. fasilitas pelayanan kesehatan

49

b. tempat proses belajar mengajar;

c. tempat anak bermain;

d. tempat ibadah;

e. angkutan umum;

f. fasilitas olahraga;

g. tempat kerja;

h. tempat umum ; dan

i. tempat lain yang ditetapkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan

hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca. Penelitian terdahulu ini

bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam

implementasi Perda KTR Kabupaten Serang pada lingkungan Kecamatan Ciruas.

Walaupun fokus dan lokusnya tidak sama persis tetapi sangat membantu peneliti

menemukan sumber-sumber pemecahan masalah dalam ranah implementasi Perda

KTR Kabupaten Serang. Dibawah ini adalah hasil penelitian yang peneliti baca:

Penelitian yang dilakukan John Zakarias Efraldo NIM. E01110013.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang

Kawasan Tanpa Rokok Di Kecamatan Pontianak Tenggara. Program Studi Ilmu

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Tanjungpura

Pontianak. Pemerintahan Kota Pontianak menentapkan Perda Nomor 10 Tahun

2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan tujuan mengatur perilaku merokok

50

utamanya di sarana atau tempat-tempat umum. Namun dalam penerapannya masih

ada sarana atau tempat umum yang belum menerapkannya. Dalam upaya

menemukan factor-faktor yang menyebabkan implementasi Perda Kawasan Tanpa

Rokok di kampus FISIP Untan belom berhasil, peneliti menggunakan model teori

Thomas B.Smith dengan menganalisis 4 faktor yang berpengaruh dalam proses

implementasi kebijakan. Metode dan pendekatan yang digunakan adalah metode

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan dalam

proses implementasi Perda Kawasan Tanpa Kawasan Tanpa Rokok terlohat

bahwa kelompok sasaran secara khusus Pimpinan (Dekan) kampus FISIP Untan

masih belum mengetahui mengenai tanggung jawab yang harus dikerjakannya

karena belum pernah ada pembinaan ataupun sosialisasi secara langsung dari

instansi terkait. Organinasi Pelaksana, yakni Dinas Kesehatan Kota Pontianak

sebagai instansi Pembina juga belum pernah melakukan monitoring dan survei

kepatuhan secara khusus di universitas Tanjungpura Pontianak (Untan),

pengawasan dan penegak Perda belum pernah memberikan sanksi kepada perokok

yang merokok di kawasan Tanpa Rokok. Di dalam lingkungan kampus juga

belum banyak tempat serta ruangan yang dipasang tanda peringatan dilarang

merokok sehingga masih banyak yang merokok dilingkungan kampus karena

tidak mengetahui adanya larangan tersebut. Kemudian itu didalam kampus kantin-

kantin masih menjual rokok. Sehingga haasil penelitian ini dapat disimpulkan

bahwa implementasi Perda Kota Pontianak tentang Kawasan Tanpa Rokok belum

berjalan dengan baik.

51

Penelitian yang dilakukan Nuraini NIM. E201108058. Efektivitas

Implementasi KTR Terhadap Pengujung Rumah Sakit. Program Studi

Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjung Pura

Pontianak. Fokus penelitian ini diarahkan pada implementasi kebijakan KTR di

RSUD dr. Soedarso Pontianak yang meliputi tiga hal, yaitu kelompok sasaran

(target group), unsur pelaksana (Implementing organization) dan factor

lingkungan (environmental factor). Penelitian ini menggunakan model penelitian

deskriptif dengan teknik pengolahan data analisis kualitatif. Penelitian yang

beralokasi di RSUD dr. Soedarsi Pontianak ini menggunakan teknik pengumpulan

data seperti observasi, wawancara dan sokumentasi dengan alat pengumpulan

datanya check list, pedoman wawancara dan dokumen. Hasil analisis data

menunjukan bahwa partisipasi kelompok sasaran belum optimal. Untuk itu,

diperlukan peningkatan partisipasi kelompok sasaran dan maksimalisasi upaya

pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan KTR.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti saat ini memiliki beberapa kelebihan yaitu tujuan yang dilakukan peneliti

ini yaitu untuk mengetahui Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Wilayah

Kecamatan Ciruas. Perda KTR ini direalisasikan Dinas Kesehatan dengan

berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya. Pada observasi awal peneliti

menemukan tidak adanya ruang khusus merokok di lokasi tempat kawasan tanpa

rokok, tidak adanya pengawasan dalam menjalankan perda kawasan tanpa rokok

ini karena kurangnya koordinasi antara pihak terkait dengan Satpol PP sebagai

52

petugas pengawasan, kurang maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang

perda kawasan tanpa rokok, sanksi yang kurang dipertegas dalam menjalankan

perda kawasan tanpa rokok, masih ada yang menjual rokok di area kawasan tanpa

rokok. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi Charles

O.Jones yang mengemukakan keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat

diukur dari 3 hal, yaitu: Organisasi, Interpretasi dan Penerapan.

2.3 Kerangka Berfikir

Rokok merupakan salah satu pokok yang harus diperhatikan. Karena asap

rokok berbahaya bagi manusia, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dengan

semakin banyaknya angka perokok di Indonesia termasuk di Kabupaten Serang,

sehingga pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa

Rokok, dengan tujuan menciptakan lingkungan bebas asap rokok. Oleh karena itu

, penelitian tentang Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini mengemukakan model

implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Charles O. Jones yang

menurutnya ada 3 variabel yang perlu di perhatikan dalam Implementasi

kebijakan publik. Berikut adalah alur berpikir peneliti dalam melakukan

penelitian:

Gambar 2.2

Alur Kerangka Berfikir Penelitian

1. Tidak adanya ruang khusus merokok di lokasi tempat kawasan tanpa

rokok.

2. Tidak adanya pengawasan dalam menjalankan perda kawasan tanpa rokok

ini karena kurangnya koordinasi antara pihak terkait dengan Satpol PP

sebagai petugas pengawasan.

3. Kurang maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang perda

kawasan tanpa rokok.

4. Sanksi yang kurang dipertegas dalam menjalankan perda kawasan tanpa

rokok.

53

Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun

2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kecamatan Ciruas

Berdasarkan teori implementasi kebijakan (policy implementation) menurut

Charles O. Jones

Sumber, Penelitian 2017

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikanbaru didasarkan

1. Organisasi

2. Interpretasi

3. Penerapan

Hasil yang diharapkan (Output)

Menciptakan lingkungan udara yang bersih dari asap rokok dan menekan angka

pertumbuhan perokok pemula

54

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis juga

dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian,

belum menjadi jawaban yang empiris. (Sugiyono: 2009: 64)

Hipotesis merupakah hasil dari refleksi penelitian berdasarkan pengkajian

pustaka dan landasan teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi. Pada

penelitian ini hipotesis digunakan peneliti adalah hipotesis deskriptif yaitu dugaan

sementara terhadap nilai satu variabel mandiri.

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang peneliti lakukan serta

merujuk kepada konsep kerangka berfikir di atas, maka peneliti menjabarkan

sebuah hipotesis sebagai berikut.

H0 : Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun

2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dikatakan optimal apabila mencapai

60%.

Sedangkan, penjabaran hipotesis dalam penelitian ini secara lebih jelas

dirumuskan sebagai berikut:

1. Ha : µ ≥ 60%

Ha : Evaluasi implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014

Tentang Kawasan Tanpa Rokok dikatakan optimal

apabila mencapai 60%.

2. Ho : µ < 60%

55

Ho : Jika Ha ditolak maka Ho diterima. Ha ditolak

apabila evaluasi implementasi kurang dari 60%.

56

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono; 2010: 2). Sedangkan

pengertian Metodologi Penelitian adalah totalitas cara yang dipakai peneliti untuk

menemukan kebenaran ilmiah. (Irawan; 2005:4). Penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif sebagai

metode primer dan kualitatif sebagai metode penunjang. Hal ini dikarenakan

untuk menjaga nilai keobjektifan hasil. Penelitian deskriptif dilakukan untuk

mengetahui nilai variabel secara mandiri antara data sampel dan data populasi

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan anatara variabel satu dengan

variabel yang lainnya.

3.2 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena

alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono; 2010: 102). Oleh karena itu, dalam

melakukan pengukuran maka memerlukan alat ukur yang baik. Alat ukur dalam

penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan

dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, dengan jumlah variabel sebanyak satu

variabel mandiri. Sedangkan skala pengukuran instrumen yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Skala Guttman. Skala ini mempunyai ciri penting , yaitu

57

merupakan skala kumulatif dan mengukur satu dimensi saja dari satu variabel

yang multi dimensi sehingga skala ini termasuk mempunyai sifat undimensional.

Skala Guttman yang disebut juga metode scalogram atau analisa skala (scale

analysis) sangat baik untuk menyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dari

sikap atau sifat yang diteliti, yang sering disebut isi universal (universe of content)

atau atribut universal (universe attribute) (Nasir :1999).

Jawaban setiap item instrumen diberi skor sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skoring Item Instrumen

NO Jawaban Skor

(+)

Skor

(-)

1 Ya 1 0

2 Tidak 0 1

Tabel 3.2

Instrumen Penelitian

NO Indikator Sub Indikator No Item

1 Organisasi

- Koordinasi 1,2,3,4,5,6

- Struktur

Organisasi

7,8,9,10

- Sumber Daya

Manusia

11,12,13,14

2 Interprestasi

- Metode dalam

Sosialisasi 15,16,17,18,19,20,

35,36

- Pelaksana

kebijakan

melaksanakan

21,22,23,24,25,26

27,28,29,30,31,32

33,34,37,38,39,40

58

sesuai dengan

petunjuk

pelaksanaan

41,42,43,44,45,46

47,48,49

3

Penerapan

- Penerapan

petunjuk

pelaksanaan

50,51,52,53,54,55

56,57,58,59

- Fasilitas

pelaksanaan

kebijakan

60,61,62,63,64,65

66,67,68,69,70

71,72,73,74,75,76,78

79,80,81,82,83

Sumber: Penelitian 2017

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan oleh peneliti yaitu

berdasarkan teknik pengumpulan sumber data sebagai berikut:

a. Jenis Data

Dilihat dari jenis datanya, penelitian ini menggunakan jenis data sebagai

berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diambil langsung dari lokus penelitian,

tanpa perantara. Sumber ini bisa berbentuk benda, situs, atau manusia

(Irawan 2006: 5.5).

2. Data Sekunder, yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari

sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari uraian para ahli dan

dokumen-dokumen pendukung seperti laporan, karya ilmiah, karya tulis

orang lain, Koran, majalah. Atau, seseorang yang mendapat informasi

dari orang lain (Irawan 2006: 5.5).

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

59

1. Responden, yaitu seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Serang

yang dilibatkan langsung dalam kegiatan penelitian ini, untuk

memperoleh gambaran atas materi yang dijadikan objek penelitian.

2. Literatur, yaitu data kepustakaan yang dimiliki hubungan dengan

penelitian ini.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah serangkaian pengumpulan data yang dilakukan secara

langsung terhadap subjek atau objek penelitian melalui mata, telinga dan

perasaan dengan melihat fakta-fakta fisik dari objek yang diteliti.

2. Kuisioner (Angket)

Kuisioner atau angket yaitu mengumpulkan data dan informasi yang

dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan kepada responden

untuk dijawab. Dalam hal ini kuisioner diberikan kepada Dinas terkait

dalam penerapan perda ini dan masyarakat Kecamatan Ciruas yang

dilibatkan dalam penelitian ini dan dijadikan sampel oleh peneliti.

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu studi atau teknik pengumpulan data dengan

cara memperoleh atau mengumpulkan data dari berbagai referensi yang

relevan maupun jurnal-jurnal ilmiah. Metode kepustakaan uraian yang

benar dari beberapa ahli, yakni dengan mempelajari dan membaca buku-

60

buku, literature serta karya ilmiah yang pernah dibuat dan

dipublikasikan sebagai bahan referensi yang ada hubungan dengan

penulisan penelitian ini.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang dianggap bernilai

historis berkaitan dengan penelitian ini.

3.3 Populasi dan sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2009:80).

Populasi dalam peneitian ini, sesuai dengan data dan jumlah objek yang akan

diteliti atau akan diselidiki, maka peneliti mengambil populasi yaitu seluruh

tempat di Kecamatan Ciruas yang didalam perda dilarang untuk merokok dan

SKPD yang terkait dalam jalannya perda KTR . Berikut adalah tabel penyebaran

populasi dalam penelitian ini.

Tabel 3.3

Jumlah Populasi Penelitian

No Ruang Lingkup KTR Jumlah Populasi

1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Puskesmas/ Public Health Center 1

61

apotik pharmacy 11

Klinik 8

Pengobatan Tradisional 3

Rumah sakit 1

Toko Obat 3

2 Tempat Proses Belajar Mengajar

PAUD 47

SD Negeri 31

SD Swasta 2

SLTP Negeri 2

SLTP Swasta 4

SMU Negeri 1

SMU Swasta 3

SMK Negeri 1

SMK Swasta 4

Madrasah Ibtidaiyah Negeri -

Madrasah Ibtidaiyah Swasta 2

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1

Madrasah Tsanawiyah Swasta 3

Madrasah Aliyah Negeri -

Madrasah Aliyah Swasta 1

Perguruan Tinggi -

3 Tempat Anak Bemain

Kelompok Bermain -

4 Tempat Ibadah

Masjid 61

62

Gereja -

Wihara -

Pura -

5 Angkutan Umum

Angkutan Umum 59

6 Fasilitas Olahraga

bola volley -

sepak bola 2

bola basket 1

sepak takraw -

Panahan -

tenis meja -

Bulutangkis 1

tenis lapangana -

Atletik -

Renang -

pencak silat -

Gulat -

Karate -

Taekwondo -

Futsal 1

7 Tempat Kerja

Kantor Kecamatan 1

Kantor Desa 14

8 Tempat Umum

Pariwisata 1

Pasar 1

Hotel -

Restoran 1

9 Tempat Lain yang di tetapkan

Jumlah 272

10 SKPD 14

63

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Pengambilan jumlah sampel mengacu pada tabel Slovin dengan

berdasarkan tingkat kesalahan 5% maka jumlah jumlah sampel yang digunakan

dalam penelitian ini sebanyak 162 dari jumlah populasi 272 (Sugiyono :2010: 87).

Adapun teknik sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah

Probability sampling. Teknik sampling ini yang memberikan peluang yang sama

bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus Slovin berikut adalah

rumusnya:

n = Sampel

N = Populasi

d = Sampling Erorr (5% dan 10%)

Sampel pada penelitian ini menggunakan 5% dari jumlah populasi yang ada

di Kecamatan Ciruas yaitu sebesar 272, sehingga peneliti mengambil sampel 162

dari jumlah populasi setelah itu peneliti menggunakan teknik sampel

Proportionate Random Sampling (PRS) untuk menentukan sampel karena

populasi yang ada dalam penelitian ini mempunyai anggota/ unsur yang homogen

tidak berstrata tetapi proporsional. Sehingga cara penghitungan peneliti pertama

peneliti menentukan sampel dari populasi dan setelah itu peneliti menentukan

sampel menggunakan teknik PRS, berikut adalah cara penghitungannya :

64

n = N/1+ Ne2

n = 272/1+272(5%)2

n = 161,9(162)

Setelah mendapatkan hasil sampel 162 dari populasi 272 peneliti

menggunakan teknik sampling PRS dengan menggunakan rumus dari Sugiyono

(2007: 75)

Keterangan :

n1 = jumlah menurut tempat bebas asap rokok

n = jumlah sampel seluruh

N1 = jumlah populasi menurut tempat bebas asap rokok

N = jumlah populasi seluruh

Berikut tabel perhitungan dan hasil sampel yang di dapat dengan teknik PRS

menggunakan rumus di atas:

Tabel 3.4

Jumlah Sampel Penelitian

No Ruang Lingkup KTR Jumlah

Populasi

Rincian

Perhitungan

Sampel

1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Puskesmas/ Public Health Center 1

1

Apotik pharmacy 11

6

Klinik 8

4

Pengobatan Tradisional 3

2

65

Rumah sakit 1

1

Toko Obat 3

2

2 Tempat Proses Belajar Mengajar

PAUD 47

28

SD Negeri 31

18

SD Swasta 2

1

SLTP Negeri 2

1

SLTP Swasta 4

2

SMU Negeri 1

1

SMU Swasta 3

2

SMK Negeri 1

1

SMK Swasta 4

2

Madrasah Ibtidaiyah Negeri - -

Madrasah Ibtidaiyah Swasta 2

1

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1

1

Madrasah Tsanawiyah Swasta 3

2

Madrasah Aliyah Negeri - -

Madrasah Aliyah Swasta 1

1

Perguruan Tinggi - -

3 Tempat Anak Bemain

Kelompok Bermain - -

4 Tempat Ibadah

Masjid 61

37

66

Gereja - -

Wihara -

Pura - -

5 Angkutan Umum

Angkutan Umum 59

35

6 Fasilitas Olahraga

bola volley - -

sepak bola 2

1

bola basket 1

1

sepak takraw - -

Panahan - -

tenis meja - -

Bulutangkis 1

1

tenis lapangana - -

Atletik - -

Renang - -

pencak silat - -

Gulat - -

Karate - -

Taekwondo - -

Futsal 1

1

7 Tempat Kerja

Kantor Kecamatan 1

1

Kantor Desa 14

8

8 Tempat Umum

Pariwisata 1

1

67

Pasar 1

1

Hotel - -

Restoran 1

1

9 Tempat Lain yang di tetapkan - -

JUMLAH KESELURUHAN 272 165

10 SKPD 14 14

Dilihat dari tabel diatas jumlah sampel akhir pada penelitian ini 165 karena

peneliti ingin semua tempat kawasan tanpa rokok yang memiliki hasil hitungan

yang kecil dapat diambil sampel dan peneliti juga berfikir apabila sampel lebih

banyak maka akan lebih baik hasilnya. Peneliti mengambil sampel setiap tempat

yang dilarang untuk merokok, setiap tempat tersebut peneliti ambil satu

masyarakat untuk mengisi kuesioner yang peneliti berikan, dan pada penelitian ini

peneliti mengambil seluruh SKPD untuk jadi alat ukur dan analisis dalam evaluasi

implementasi perda KTR.

3.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data digunakan peneliti untuk

menyederhanakan dan menyajikan data dengan mengelompokan dalam suatu

bentuk yang berarti sehingga mudah dipahami dan diinterpretasi oleh pembaca

atau penguji. Dalam hal ini peneliti dalalam penganalisa data menggunakan

metode analisis data kuantitatif deskriptif, dimana peneliti mencoba menganalisis

data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagai mana

adanya tanpa bermaksud membuat sebuah kesimpulan yang berlaku untuk umum

atau generalisasi.

68

Untuk menganalisa Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah

Kecamatan Ciruas, maka dalam menguji hipotesis deskripsi ini menggunakan uji

t-test sampel dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono; 2010: 178) :

Di mana :

t = nilai t yang terhitung

= nilai rata-rata

= nilai yang dihipotesiskan

s = simpangan baku sampel

n = jumlah anggota sampel

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

3.5.1 Uji Validitas Instrumen

Uji validitas atau kesahihan digunakan untuk mengetahui seberapa tepat

suatu alat ukut untuk mampu melakukan fungsi. Alat ukur yang dapat digunakan

dalam pengujian validitas suatu kuesioner adalah hasil skor pertanyaan dan skor

keseluruhan pertanyaan responden terhadap informasi dalam kuesioner.

Uji validitas digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.

Kevaliditasan instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar

mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitia serta

mampu menunjukan tingkat kesesuaian antara konsep dan hasil pengukuran.

Dalam menentukan apakah setiap butir dalam intrumen itu valid atau tidak, dapat

diketahui dengan cara mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total (Y).

69

Bila harga korelasi dibawah 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir intrumen

tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang.

Rumus Korelasi rank spearman:

rs = Koefesien Korelasi Rank Spearman

di = Selisih Setiap Rank

n = Banyaknya Pasangan Data

3.5.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Realiabilitas berasal dari kata dalam bahasa inggris rely, yang berarti

percaya, dan reliable yang artinya dapat dipercaya. Dengan demikian reliabilitas

dapat diartikan sebagai kepercayaan. Mengenai reliabilitas yang dimaksud pada

prinsipnya menunjukan sejauh mana pengukuran itu dapat memberikan hasil yang

relatif tidak berbeda bila dilakukan kembali untuk mengukur subjek yang sama.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung reliabilitas, salah satunya

dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha, rumusnya yaitu:

(

) (

)

Keterangan :

n = jumlah butir

Si2 = variansi butir

St2 = variansi total

70

3.6 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, karena

letaknya tidak jauh dengan pusat pemerintahan Kabupaten Serang dan Kecamatan

Ciruas merupakan ibukota Kabupaten Serang, sehingga peneliti mengambil

tempat penelitian di Kecamatan Ciruas.

Adapun jadwal penelitian berisi aktivitas yang dilakukan dan kapan akan

dilakukan proses penelitian ( Sugiyono 2009: 286). Berikut ini merupakan jadwal

penelitian Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9

Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kecamatan Ciruas:

No Nama

Kegiata

n

S

e

p

O

k

t

N

o

v

D

e

s

J

a

n

F

e

b

M

a

r

A

p

r

M

e

i

J

u

n

J

u

l

A

g

s

S

e

p

O

k

t

N

o

v

D

e

s

J

a

n

F

e

b

M

a

r

A

p

r

M

e

i

J

u

n

J

u

l

1. Pengajua

n judul

2. Perizinan

dan

Observas

i awal

3. Penyusu

nan

proposal

skripsi

Pelaksanaan Kegiatan

Oktober 2015 – November 2016

71

Tabel 3.5

Waktu Penelitian

4. Seminar

Proposal

Skripsi

5. Revisi

Seminar

Proposal

6. Acc

Lapanga

n

7. Penyusu

nan BAB

IV -V

8. Acc

Sidang

9. Sidang

Skripsi

10. Revisi

71

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografis

Kecamatan Ciruas secara geografis terletak antara 60 07’ – 60 06’Lintang

Selatan dan 1060 13’ – 1060 16’ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya :

sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Pontang, sebelah timur, berbatasan

dengan Kecamatan Kragilan, sebelah selatan, berbatasan dengan Kota Serang dan

sebelah barat, berbatasan dengan Kota Serang.

4.1.2 Pemerintahan

Berdasarkan hirarki pemerintahan yang berlaku di Indonesia, setiap

kecamatan dipimpin oleh seorang Camat, yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui Sekretaris Kota/Kabupaten.

Wilayah kerja kecamtan terbagi habis menjadi desa/kelurahan yang masing-

masing dipimpin oleh seorang Lurah/Kepala Desa. Kecamatan Ciruas sendiri

terbagi menjadi tujuh belas desa, yaitu Desa Citerep, Ranjeng, Ciruas, Kadikaran,

Singamerta, Pulo, Kebon Ratu, Gosara, Kepandean, Pamong, Cigelam,

Penggalang, Bumi Jaya, Tirem, Keserangan, Beberan dan Pelawad.

Pada tahun 2010 di Kecamatan Ciruas terdapat 78 Kampung, 66 rukun

warga dan 197 rukun tetangga dengan jumlah penduduk 79.195 orang. Desa

72

Ranjeng memiliki jumlah RT, RW terbanyak yaitu 5 RW dan 35 RT. Sedangkan

untuk penduduk terbanyak menurut sensus penduduk tahun 2010 terdapat di Desa

Pelawad, yaitu sebanyak 11.785 orang penduduk.

4.1.3 Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus setiap sepuluh tahun sekali, pada tahun

1980,1990,2000 dan 2010, Penduduk Kecamatan Ciruas pada urutan tahun

tersebut masing-masing berjumlah 38.446, 47.842, 62.597 dan 79.195. hal

tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Ciruas mengalami

peningkatan dengan laju pertumbuhan antara tahun masing-masing sebesar:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk 1980-1990 = 2,21%




73

4.1.4 Sosial dan Budaya

Salah satu Faktor Utama Keberhasilan pembangunan di suatu negara

adalah cukup tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Merujuk pada

amanat UUD 1945 beserta amandemennya (pasal 31 ayat 2), maka melalui jalur

pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk

Indonesia. Peningkatan SDM ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan

seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan, terutama kelompok

usia sekolah umur (7-24 tahun).

Pada tahun 2016 jumlah sekolah PAUD di Kecamatan Ciruas berjumlah

47 unit, sekolah SD sederajat sebanyak 33 unit, SMP sederajat berjumlah 10 unit

dan SMA sederajat 10 unit. Rasio murid-guru pada tahun 2016 untuk PAUD

sebesar 7,9 yang berarti setiap seorang guru PAUD menangani 7-8 siswa.

Sedangkan rasio murid-guru untuk SD 41,9, sekolah SMP/MTs sederajat 14,9 dan

sekolah SMA/MA/SMK sederajat sebesar 11,9.

4.1.5 Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan mendasar manusia. Oleh karena itu

ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kesehatan sangatlah penting. Di

Kecamatan Ciruas berbagai fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, posyandu,

praktek dokter dan lainnya telah tersedia.

Rasio posyandu-penduduk sebesar 989,94. Untuk rasio praktek dokter-

penduduk sebesar 15.939,00 dan rasio bidan-penduduk sebesar 5279,67. Selain

fasilitas fisik kesehatan, hal lain yang juga sangat penting adalah ketersediaan

74

tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang tinggal di Kecamatan Ciruas adalah

dokter praktek, bidan, dan perawat termasuk dukun bayi/tradisional berjumlah

147 orang.

4.2 Penguji Persyaratan Statistik

4.2.1 Hasil Uji Validitas

Pada penelitian ini, tahap awal proses analisis data adalah melakukan uji

validitas instrumen terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga

ketetapan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji Validitas

digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner yang menjadi

alat ukur dalam penelitian ini. Instrumen yang valid menggambarkan bahwa suatu

instrumen benar-benar mampu dalam mengukur variabel yang akan diukur dalam

penelitian, serta mampu menunjukan tingkat kesesuaian antara konsep penelitian

dengan hasil penelitian.

Pada uji validitas, peneliti mengambil sampel sebanyak 30 responden,

penelitian ini menggunakan skala guttman yang dimana jawaban responden hanya

YA atau TIDAK, sehingga setiap butir-butir pernyataan berguna walaupun tidak

valid, tetapi bisa digunakan sebagai alat untuk menganalisis evaluasi

implementasi perda kawasan tanpa rokok.

Adapun rumus yang digunakan oleh peneliti dalam uji validitas ini adalah

dengan menggunakan statistic korelasi pruduct moment dengan menggunakan

SPSS versi 16.

75

Tabel 4.1

Hasil Perhitungan Analisis Butir Validitas Instrumen

Pernyataan rhitung rtabel N Keterangan

Pernyataan 1 0,760 0,306 30 VALID














Pernyataan 15 0,021 0,306 30 TIDAK VALID




























76

Sumber: Data diolah tahun 2017










































77

Kriteria item/butir instrumen yang digunakan adalah apabila lebih besar atau

sama dengan r tabel (rhitung ≥ rtabel), berarti item/butir instrumen dinyatakan valid.

Jika rhitung < rtabel, berarti item/butir instrumen dinyatakan tidak valid. Perolehan

nilai dari rhitung diperoleh dari perhitungan statistik korelasi rank spearman dengan

bantuan SPSS statistik versi 16. Sementara, perolehan nilai 0,128 dari rtabel

merupakan perolehan dari korelasi rank spearman dengan tingkat kesalahan 5%

dengan jumlah responden 30. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa

terdapat enam butir instrumen yang dinyatakan tidak valid yaitu 37 pernyataan

dari 83 pernyataan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan rhitung < rtabel.

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Guna menjaga kehandalan dari sebuah instrumen atau alat ukur maka peneliti

melakukan uji reliabilitas, dimana instrumen yang dilakukan uji reliabilitas adalah

instrumen yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang dinyatakan tidak

valid maka tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. Dalam pengukuran reliabilitas

menggunakan Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS 16. Adapun hasil dari uji

reliabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai Alpha Cronbach

sebesar 0,975. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0,30

(Sugiyono 2008:126). Maka hal ini dapat diartikan bahwa 0,975 > dari 0,30

sehingga instrumen yang diuji bisa reliabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel dibawah ini.

78

Tabel 4.2

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.975 46

Sumber: Data Primer, 2017

4.3 Deskripsi Data

4.3.1 Identitas Reponden

Dalam penelitian ini yang berjudul Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Serang tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Ciruas. Maka

yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat

Kecamatan Ciruas yang berada di ruang lingkup yang diatur dalam perda KTR

sehingga populasi yang peneliti ambil yaitu tempat-tempat yang dilarang untuk

merokok dan SKPD yang terkait dalam menjalankan Perda KTR. Dengan

mengacu pada tabel Iccac dan Michael dengan berdasarkan tingkat kesalahan 5%

maka jumlah jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 165

dari jumlah populasi 272 populasi di tambah jumlah tiap SKPD terkait berjumlah

14 guna menjadi alat ukur dan analisis, sehingga dalam penelitian ini keseluruhan

sampel yang peneliti ambil sebesar 179. Kemudian teknik pengambilan sampel

dalam penelitian ini dilakukan proporsional random sampling, dengan cara setiap

tempat-tempat yang yang dilarang untuk merokok diberi nomor terlebih dahulu

sesuai dengan jumlah tempat populasi. Dalam mengisi kuesioner, responden

diminta untuk memberikan identitas diri sebagai penunjang data. Dimana identitas

diri meliputi jenis kelamin, usia, dan pekerjaan.

79

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan gambar diagram di atas dapat diketahui bahwa identitas

responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki dalam hitungan perorangan

berjumlah 120 orang dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 59 orang.

Dapat dilihat dari diagram di atas bahwa dalam penelitian ini responden yang

paling banyak yaitu responden yang berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah

120 orang.

120, 67%

59, 33%

Diagram 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

L

P

80

Sumber : Data Primer 2017

Dari diagram di atas diketahui bahwa rentan usia para responden dari usia

17- 60 tahun. Adapun rinciannya dalam hitungan perorangan adalah 17-25 tahun

berjumlah 30 orang, usia 25-35 tahun berjumlah 86 dan usia 36-60 tahun

berjumlah 63 orang. Dapat dilihat bahwa kebanyakan responden ada di kisaran

usia 25-35 tahun yang berjumlah 86 orang.

Sumber : Data Primer, 2017

17%

48%

35%

Diagram 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia

17-25

26-35

36-60

44%

10% 10%

6%

30%

Diagram 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Honorer

PNS

Buruh

IRT

Lainnya

81

Dari diagram di atas diketahui bahwa jenis pekerjaan para responden dalam

hitungan persentase. Adapun rincian diagram dalam hitungan perorangan adalah

honorer berjumlah 79 orang, PNS berjumlah 18 orang, buruh berjumlah 18 orang,

IRT (Ibu Rumah Tangga) berjumlah 11 orang, dan lainnya berjumlah 53 orang.

Dapat dilihat dari diagram di atas dalam penelitian ini responden lebih banyak

berkerja sebagai Honorer dengan jumlah responden 79 orang, sedangkan

pekerjaan responden yang memiliki angka paling kecil yaitu responden yang

berkerja sebagai Ibu Rumah Tangga dengan jumlah responden 11 orang.

4.4 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses analisis yang dilakukan peneliti

dengan cara mendeskripsikan data hasil penyebaran kuesioner yang ditujukann

kepada seluruh masyarakat Kecamatan Ciruas yang menjadi anggota sampel. Hal

ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektifkah Perda Kabupaten Serang

tentang kawasan tanpa rokok di Kecamatan Ciruas.

Adapun lebih detailnya, peneliti menjelaskannya dalam bentuk tabel dan

diagram disertai pemaparan dan kesimpulan dari hasil jawaban responden

berdasarkan butir-butir pernyataan yang telah penelitiannya buat sebelumnya.

Dimana butir-butir pernyataan tersebut dituangkan dalam bentuk kuesioner.

Uraian kuesioner-kuesioner diuraikan oleh peneliti dalam bentuk penjelasan butir-

butir pernyataan secara sistematis. Kuesioner tersebut ajukan kepada 165

masyarakat dan 14 instansi yang menjadi sampel penelitian yang telah ditentukan

sebelumnya.

82

Pemaparan mengenai butir-butir pernyataan ditafsirkan sesuai dengan

indikator pernyataan, sehingga akan terlihat beberapa penafsiran dalam

menguraikan jawaban Ya atau Tidak responden yang berbeda tergantung dari

indikator pernyataan.

Dalam analisis data pada penelitian ini, peneliti menggabungkan butir-butir

pernyataan SKPD dan Masyarakat yang memiliki pengertian yang sama, sehingga

masalah yang terjadi di lapangan apakah pemerintah sudah benar-benar

menjalankan sesuai dengan Perda KTR dan Perbup KTR.

4.4.1 Jawaban Responden Pernyataan Ke-1

Berikut merupakan gambaran atas jawaban responden SKPD yang

bertanggung jawab dalam jalannya perda KTR mengenai koordinasi dengan

instansi terkait (UPTD Ciruas). Dimana harus dalam menjalankan perda ini harus

adanya koordinasi dengan UPTD yang ada ciruas.


86%

14%

Diagram 4.4 Koordinasi Instansi

Ya Tidak

83

Diagram di atas menjelaskan dalam bentuk presentase. Responden di atas

merupakan responden SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perda

KTR, dilihat dari diagram di atas apabila dilihat dari perorangan yang menjawab

ya sebesar 12 orang dari 14 responden, dan yang menjawab tidak terdapat 2 orang

dari 14 responden, sehingga dalam hal koordinasi dengan instansi terkait SKPD

sudah berkoordinasi dengan instansi atau UPTD yang ada di Kecamatan Ciruas

untuk menjalankan perda KTR, hanya terdapat 2 orang yang menjawab belum

berkoordinasi dengan instansi atau UPTD di Kecamatan Ciruas. Sehingga dapat

disimpulkan koordinasi pemerintah terhadap instansi yang ada dapat dikatakan

sudah melakukan, tetapi fakta dilapangan instansi-instansi yang berada dilapangan

masih saja terdapat asbak rokok dan masih saja ada yang merokok di ruang kerja.




Elemen Organisasi. Karena dalam perda KTR SKPD diharuskan berkoordinasi

dengan Elemen Organisasi agar berjalannya perda KTR ini berjalan dengan

optimal.

84


Berdasarkan diagram 4.5 yang disajikan dalam bentuk presentase tentang

Koordinasi dengan Elemen Organisasi, dilihat dari jumlah perorangan angka yang

menjawab Ya terdapat 13 dan yang menjawab Tidak 1 dari responden 14 orang,

sehingga dalam hal ini sudah 13 orang instansi yang menjawab bahwa sudah

melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi yang ada di Kecamatan

Ciruas dan 1 orang instansi yang menjawab belum melakukan koordinasi dengan

SKPD. Koordinasi dengan organisasi memanglah sangat penting karena bisa

membantu dalam pengawasan jalannya perda atau bahkan membantu dalam

melakukan sosialisasi, sehingga jalannya perda KTR ini berjalan ke seluruh

wilayah Kabupaten Serang terutama di Kecamatan Ciruas. Sehingga apabila

pemerintah sudah berkoordinasi dengan elemen organisasi, kenapa masih saja ada

yang merokok di ruang lingkup KTR di Kecamatan Ciruas dan masih banyak

yang belum mengetahui jalannya perda KTR ini.

93%

7%

Diagram 4.5 Koordinasi dengan Elemen Organisasi

Ya Tidak

85




Kalangan Pendidikan.


Berdasarkan diagram di atas dalam bentuk presentase tentang Koordinasi

dengan Kalangan Pendidikan, hasil yang diperoleh apabila dilihat dari angka

perorangan bahwa responden yang menjawab Ya terdapat 10 orang dan yang

menjawab Tidak berjumlah 4 orang, artinya ada 10 orang yang menjawab sudah

berkoordinasi dengan kalangan pendidikan. Koordinasi dengan kalangan

pendidikan diatur dalam perda KTR, bahwa SKPD diwajibkan melakukan

koordinasi dengan kalangan pendidikan, karena dengan berkoordinasi dengan

kalangan pendidikan, membantu selama jalannya perda dalam bidang

pengawasan, atau lainnya. Dari hasil jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa

pemerintah sudah baik dalam menjalankan koordinasi dengan kalangan

71%

29%

Diagram 4.6 Koordinasi dengan Kalangan Pendidikan

Ya Tidak

86

pendidikan namun tidak ada hasil yang membuat jalannya perda menjadi lebih

baik.




Tokoh Masyarakat.


Berdasarkan diagram 4.7 yang terdapat di atas, terkait koordinasi dengan

tokoh masyarakat. Berikut penjelasnya dalam bentuk perorangan, dilihat di atas

bahwa 10 orang instansi menjawab sudah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat

dan yang menjawab tidak ada 4 orang. Koordinasi dengan tokoh masyarakat

dalam jalannya perda memang penting, karena agar mempermudah SKPD

menyebarluaskan informasi mengenai perda KTR. Hasil yang diperoleh dari

kuesioner yang peneliti sebar menggambarkan bahwa pemerintah sudah

71%

29%

Diagram 4.7 Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat

Ya Tidak

87

melakukan koordinasi dengan masyarakat, namun dalam hal ini juga tidak ada

dampak perkembangan jalannya perda KTR di Kecamatan Ciruas.




Tokoh Agama.

Sumber : Data Primer,2017

Berdasarkan diagram 4.8 dalam bentuk presentase mengenai koordinasi

dengan tokoh agama dalam menjalankan perda KTR, dapat dilihat apabila dalam

angka perorangan bahwa yang menjawab Ya berjumlah 8 orang dan yang

menjawab Tidak berjumlah 6 orang dari 14 responden dari SKPD. Agar perda

KTR ini berjalan dengan optimal, pemerintah atau SKPD memang harus adanya

korinstansii dengan tokoh agama yang ada di Kecamatan Ciruas, karena dalam

perda tempat ibadah termasuk dalam ruang lingkup KTR, sehingga tempat ibadah

57%

43%

Diagram 4.8 Koordinasi dengan Tokoh Agama

Ya Tidak

88

yang ada di Kecamatan Ciruas dilarang untuk orang merokok. Di dalam perda

dijelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh instansi SKPD yang

mempunyai tugas pokok dimasing-masing lokasi dilarang merokok, sehingga

instansi terkait didalam perda melakukan pembinaan dengan melakukan

koordinasi dengan salah satunya yaitu tokoh agama, karena tokoh agama agar

mengetahui bahwa tempat ibadah merupakan kawasan yang dilarang untuk

merokok dan mengetahui pemberlakuan perda KTR.



bertanggung jawab dalam jalannya perda KTR mengenai Koordinasi dari

Sekertaris Daerah.


Berdasarkan diagram 4.9 di atas terkait Koordinasi dari Sekda, apabila

dilihat dari angka perorangan yang menjawab Ya berjumlah 14 orang dan yang

100%

0%

Diagram 4.9 Koordinasi dari Sekertaris Daerah

Ya Tidak

89

menjawab Tidak 0, sehingga dapat dikatakan, sudah adanya Koordinasi dari

Sekda Kabupaten Serang untuk SKPD Kabupten Serang agar menjalankan apa

yang sudah diatur dalam Perda KTR. Sekda merupakan badan yang melakukan

pengawasan dan pengendalian untuk setiap SKPD terkait, dan memerintahkan

SKPD melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap lingkungan yang

mencangkup tugas pokoknya. Sekda juga di sini menampung laporan-laporan

yang SKPD sudah buat dari hasil pengawasan dan pengendalian sehingga Sekda

dalam hal ini berperan penting untuk memberikan koordinasi kepada SKPD

terkait agar perda ini berjalan dengan baik.



bertanggung jawab dalam jalannya perda KTR mengenai adanya Satuan Tugas

Penegak KTR.


57%

43%

Diagram 4.10 Adanya Satuan Tugas Penegak

Ya Tidak

90

Berdasarkan diagram 4.10 yang disajikan dalam bentuk presentase, berikut

uraian bentuk hitungan terlihat bahwa 8 responden menjawab Ya dan 6 responden

menjawab Tidak, sehingga menurut 8 orang tersebut menjawab bahwa SKPD

sudah adanya Satuan Tugas Penegak KTR, yang berfungsi mengawasi jalannya

perda KTR. Dalam hal ini setiap SKPD yang memiliki tugas pokok berfungsi

sebagai pengawasan dan pengendalian harus memiliki anggota Satuan Tugas

Penegak yang dimana untuk mengawasi instansi terkait dan ruang lingkup di

masyarakat agar tidak adanya pelanggaran terhadap perda KTR. Oleh karena itu

respon yang didapat dari instansi bahwa lebih dari setengah jawaban menyatakan

sudah adanya Satuan Tugas Penegak. Tetapi hasil dilapangan banyak sekali

masyarakat yag melanggar perda KTR, merokok maupun masih ada yang

berjualan diruang lingkup.



bertanggung jawab dalam jalannya perda KTR mengenai Struktur Organisasi

dalam pelaksanaan Perda KTR.

91


Diagram 4.11 disajikan dalam bentuk presentase. Berikut uraian dalam

bentuk hitungan perorangan tentang sudah adakah Struktur Organisasi dalam

pelaksanaan perda KTR. Dapat dilihat dari diagram di atas bahwa yang menjawab

Ya berjumlah 8 orang dan yang menjawab Tidak berjumlah 6 orang, sehingga

dapat diartikan 8 orang menjawab bahwa SKPD sudah mempunyai struktur

organisasi dalam menjalankan Perda KTR, dan 6 orang menjawab belum adanya

struktur organisasi. Struktur organisasi sangat penting dalam menjalankan suatu

program atau suatu kebijakan, sehingga mempermudah dalam melakukan

koordinasi, sosialisasi, anggaran-anggaran dan lain sebagainya. Dilihat di atas

hasil yang di dapat menjelaskan bahwa 56% instansi menjawab sudah adanya

Struktur organisasi dalam menjalankan perda KTR.


57%

43%

Diagram 4.11 Struktur Organisasi

Ya

Tidak

92


bertanggung jawab dalam jalannya perda KTR mengenai Bidang khusus dalam

pelaksanaan Perda KTR


Dilihat dari diagram di atas, pernyataan tentang apakah dalam setiap SKPD

yang bertanggung jawab dalam jalannya perda sudah ada bidang khusus dalam

pelaksanaan, memperoleh angka yang menjawab Ya berjumlah 7 orang dan yang

menjawab tidak berjumlah 7 orang, sehingga hanya 50% yang menjawab sudah

adanya bidang khusus. Bidang khusus dalam menjalankan perda KTR biasanya

ada disaat adanya program atau kebijakan. Bidang khusus ini befungsi hanya

menjalankan pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang ada. Dalam hal ini

instansi terkait menjawab 50% sudah mempunyai bidang khusus pelaksanaan.

Sehingga diikatakan bahwa instansi terkait belum seluruhnya mempunyai bidang

khusus. Yang akan berdampak jalannya perda KTR berjalan tidak baik.

50% 50%

Diagram 4.12 Bidang Khusus Pelaksanaan

Ya Tidak

93



bertanggung jawab dalam jalannya perda KTR mengenai Petugas khusus dalam

pelaksanaan Perda KTR


Dalam menjalankan perda biasanya sudah ada petugas khusus untuk

mensosialisasikan ataupun untuk pengawasan dan pengendalian, apabila dilihat

dari diagram di atas tentang petugas khusus pelaksanaan dalam menjalankan

perda KTR apabila dilihat dari angka perorangan, yang menjawab ya berjumlah 6

orang dan yang menjawab tidak terdapat 8 orang dari jumlah responden 14 orang.

Jalannya perda KTR ini perlu adanya petugas khusus untuk sosialisasikan, agar

masyarakat mengetahui dampak-dampak dari bahaya asap rokok, dan

menjalankan perda. Di simpulkan bahwa angka yang menjawab ya hanya 46%

dapat dikatakan instansi masih ada yang belum mempunyai petugas khusus.

43%

57%

Diagram 4.13 Petugas Khusus Pelaksanaan

Ya Tidak

94



bertanggung jawab dalam jalannya perda KTR mengenai SDM yang berkompeten

dalam pelaksanaan Perda KTR


Berdasarkan diagram 4.14 dalam hitungan presentase, apabila dijelaskan

dalam hitungan perorangan jumlah orang yang menjawab ya berjumlah 4 orang

dan yang menjawab tidak berjumlah 10 orang. SDM yang berkompeten dalam

pelaksanaan perda KTR penting, karena apabila tidak adanya SDM yang

berkompeten maka akan sulit untuk menjalankan perda KTR, sulit menyampaikan

informasi dalam melakukan sosialisasi atau salah mengerti tentang perda yang

akan dijalankan oleh masyarakat.


29%

71%

Diagram 4.14 SDM yang berkompeten

Ya Tidak

95


bertanggung jawab dalam jalannya perda KTR mengenai berlandaskan Perbup

dalam pelaksanaan Perda KTR


Berdasarkan diagram 4.15 di atas adalah dalam hitungan presentase.

Apabila dijelaskan dalam angka perorangan, yang menjawab ya berjumlah 12

orang dan yang menjawab tidak berjumlah 2 orang. Dalam hal ini berarti 12

responden sudah menjalankan perda KTR ini berdasarkan Perbup tentang

petunjuk teknis penerapan perda KTR, dan yang 2 bependapat bahwa belum

menerapkan perda berdasarkan perbup. Peraturan Bupati merupakan petunjuk

teknis pelaksanaan perda KTR, sehingga segala yang diatur dalam Perbup

merupakan kewajiban bagi instansi terkait untuk dilaksanakan. Dilihat di atas

instansi sudah menjalankan perda KTR berdasarkan Perbup tetapi fakta

dilapangan banyak teknis-teknis pelaksanaan yang tidak pemerintah jalankan,

seperti tanda-tanda peringatan dilarang merokok yang seharusnya diletakan di

setiap pintu masuk bangunan. Pemerintah seharusnya benar-benar harus

86%

14%

Diagram 4.15 Penerapan Berlandaskan Perbub

Ya Tidak

96

melakukan pelaksanaan sesuai dengan petunjuk teknis agar masyarakat tahu

bahwa adanya perda KTR dan tahu bahwa tempat ini dilarang untuk merokok.



bertanggung jawab dalam jalannya perda KTR mengenai Interaksi dengan

masyarakat dalam pelaksanaan Perda KTR


Dilihat dari diagram 4.16 di atas dalam hitungan presentase. Apabila

dijelaskan dalam angka perorangan bahwa yang menjawab ya berjumlah 14 orang

dan yang menjawab tidak berjumlah 0, sehingga bisa disimpulkan bahwa semua

responden menjawab sudah melakukan interaksi yang baik dengan masyarakat.

Kita ketahui bahwa interaksi sangat penting dalam menerapkan perda, karena

interaksi awal membentuk masyarakat agar menjalankan perda sesuai dengan

100%

0

Diagram 4.16 Interaksi dengan masyarakat

Ya Tidak

97

yang di atur dalam perda KTR. Tetapi hasil pernyataan tidak sesuai dengan apa

yang terjadi dilapangan karena masih terlihat pelanggaran.



bertanggung jawab dalam jalannya perda KTR mengenai kalimat yang mudah

dimengerti dalam sosialisasi pelaksanaan Perda KTR


Berdasarkan diagram 4.17 di atas dalam hitungan presentase. Apabila

dijelaskan dalam angka perorangan dari jumlah responden keseluruhan 14, yang

menjawab Ya berjumlah 13 dan yang menjawab tidak 1 orang. Kalimat yang

mudah dimengerti dalam sosialisasi sangat penting karena agar masyarakat

mengerti isi perda yang sedang di sosialisasikan. Tidak menggunakan bahasa-

bahasa ilmiah yang mungkin masyarakat tidak mengerti. Oleh karena itu dalam

sosialisasi pemerintah harus mengerti kondisi sosial dan budaya daerah yang akan

93%

7%

Diagram 4.17 Kalimat yang mudah di mengerti

Ya Tidak

98

di sosialisasi dan setelah itu mencari SDM yang baik dan paham akan kondisi

sosial dan budaya daerah sekitar.


Berikut merupakan gambaran atas jawaban responden masyarakat di

Kecamatan Ciruas mengenai Peralatan yang mendukung dalam pelaksanaan

sosialisasi Perda KTR di Kecamatan Ciruas.


Berdasarkan diagram 4.18 di atas dalam hitungan presentase tentang

peralatan yang mendukung sosialisasi yang dimana responden yang peneliti sebar

adalah masyarakat di Kecamatan Ciruas. Dapat dilihat bahwa angka presentase

menunjukan bahwa yang menjawab ya berjumlah 31% dan yang menjawab tidak

berjumlah 69%, sehingga dapat dikatakan pemerintah tidak menggunakan

peralatan yang mendukung untuk sosialisasi, atau bisa juga karena masyarakat di

Kecamatan Ciruas tidak mengikuti sosialisasi yang dilakukan pemerintah.

31%

69%

Diagram 4.18 Peralatan yang mendukung sosialisasi

Ya

Tidak

99



Kecamatan Ciruas mengenai meteri yang dimengerti masyarakat dalam

pelaksanaan sosialisasi Perda KTR di Kecamatan Ciruas.


Dilihat dari diagram 4.19 yang menjelaskan presentase tentang materi yang

dimengerti masyarakat, bahwa masyarakat ciruas yang mengerti materi sosialisasi

tentang KTR hanya 31% sedangkan yang tidak mengerti apa yang disampaikan

pemerintah sebesar 69% sehingga dapat dikatakan belum baiknya dalam

mensosialisasikan atau kurang mengajak masyarakat dalam mengikuti sosialisasi.

Hasil dilapangan banyak sekali masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi

sehingga pernyataan- pernyataan yang peneliti buat banyak yang menjawab tidak,

termasuk pernyataan ini dimana masyarakat apakah mengerti sosialisasi yang

dilakukan petugas. Namun ada juga masyarakat yang menyatakan bahwa

31%

69%

Diagram 4.19 Materi yang dimengerti masyarakat

Ya

Tidak

100

mengikuti sosialisasi tetapi tidak mengerti apa yang disampaikan. Sehingga angka

yang diperoleh dari besar angka yang menjawab Tidak dibandingkan menjawab

Ya.

4.4.17 Jawaban Responden Pernyataan Ke-17 dan Ke-35

Berikut merupakan gambaran atas jawaban responden masyarakat

Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai apakah sudah melakukan penyebarluasan

informasi melalui media cetak.


Berdasarkan diagram 4.20 di atas, yang menjelaskan apakah masyarakat

melihat petugas menyebarluaskan informasi melalui media cetak. Hasil presentase

dari hasil pernyataan diatas bahwa 53% menjawab Ya dan 47% menjawab Tidak

.Sehingga bisa dikatakan pemerintah belum maksimalnya menyebarluaskan

53%

47%

Diagram 4.20 melihat petugas menyebarluaskan informasi

melalui media cetak

Ya Tidak

101

informasi tentang perda KTR melalui media cetak. Sehingga dapat dikatakan

pemerintah masih kurang optimal dalam menyebarluaskan informasi melalui

media cetak. Seharusnya pemerintah lebih menyebarluaskan informasi melalui

media cetak secara keseluruhan, tidak hanya tempat yang banyak orang atau

tempat umum.



Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai apakah sudah melakukan penyebarluasan

informasi melalui media elektronik.


Berdasarkan diagram 4.21 di atas, yang menjelaskan apakah masyarakat

melihat petugas menyebarluaskan informasi melalui media elektronik. Dalam hal

ini peneliti menanyakan juga kepada instansi terkait, agar menjadi alat untuk

menganalisis. Dilihat di atas angka yang diperoleh yang menjawab Ya

12%

88%

Diagram 4.21 melihat petugas menyebarluaskan informasi melalui

media elektronik

Ya Tidak

102

mendapatkan presentase 12% sedangkan yang menjawab tidak 88%. Sehingga

kesimpulan yang didapat instansi belum sepenuhnya menyebarluaskan informasi

melalui media cetak. Menyebarluaskan informasi melalui media cetak adalah cara

alternatif dari pemerintah untuk menyebarluaskan informasi, karena dengan media

cetak angka mudah tersebar informasi mengenai perda KTR tersebut. Sehingga

dalam sosialisasi nanti masyarakat tinggal memahami bahaya asap rokok dan

detail-detail perda KTR saja. Didalam perda dikatakan bahwa instansi harus

menyebarluaskan informasi melalui media elektronik, agar masyarakat lebih

mudah mengetahui perda KTR berlaku di Kabupaten Serang termasuk Kecamatan

Ciruas.



Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai menjelaskan sudahkah masyarakat

melihat petugas kunjungan ke lokasi KTR.


35%

65%

Diagram 4.22 Melihat petugas kunjungan ke lokasi KTR untuk sosialisasi

Ya Tidak

103

Berdasarkan diagram 4.22 di atas, yang menjelaskan sudahkah masyarakat

melihat petugas kunjungan ke lokasi KTR untuk sosialisasi . Dalam hal ini

peneliti menanyakan juga kepada instansi terkait, agar menjadi alat untuk

menganalisis. Dilihat di atas angka yang diperoleh yang menjawab Ya mendapat

presentase 35% dan yang menjawab tidak mendapat 65%. Peran serta petugas

dalam menerapkan perda KTR memang sangat penting, karena awal berjalannya

perda KTR perlu tenaga atau sumber daya manusia yang baik untuk melakukan

seperti sosialisasi dan membuat rencana-rencana lainnya. dilihat dari presentase

yang diperoleh disimpulkan banyak yang tidak melihat bahwa ada petugas yang

mengunjungi lokasi.



Kecamatan Ciruas mengenai sudahkah melihat petugas melakukan sosialisasi

dengan efektif tentang Perda KTR.

104


Berdasarkan diagram 4.23 di atas dalam hitungan presentase menjelaskan

sudahkah masyarakat di Kecamatan Ciruas melihat petugas melakukan sosialisasi

dengan efektif. Apabila dihitung presentase angka yang diperoleh yang menjawab

ya berjumlah 32% dan yang menjawab tidak berjumlah 68%. sedangkan apabila

perorangan angka yang menjawab ya berjumlah 53 dan yang menjawab tidak

berjumlah 112. Dari deskripsi diagram dapat di simpulkan bahwa masyarakat

menilai sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum efektif. Efektif dalam

sosialisasi dapat dilihat apakah masyarakat mengetahui perda KTR, apakah

masyarakat memahami perda KTR dan pemerintah cepat dalam mensosialisasikan

perda KTR, tetapi masyarakat banyak yang menilai belum efektif. Seharusnya

pemerintah lebih menyeluruh dan bisa menarik minat masyarakat dalam

menjalankan perda KTR.


32%

68%

Diagram 4.23 Melihat Petugas melakukan sosialisasi dengan

efektif

Ya

Tidak

105


Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai sudah melihat petugas menegur atau

mengawasi di ruang lingkup KTR..


Berdasarkan diagram 4.24 di atas, yang menjelaskan sudah melihat petugas

menegur atau mengawasi di ruang lingkup KTR . Dilihat di atas angka yang

diperoleh yang menjawab Ya memperoleh angka 16% dan yang yang menjawab

Tidak berjumlah 84%. Dalam peraturan di pemerintah harus diwajibkan

mengawasi jalannya perda KTR ini, berkoordinasi dengan satpol PP, lembaga

ataupun organisasi kemasyarakatan. Dilihat dari deskripsi dapat disimpulkan

bahwa masyarakat menilai masih kurangnya pengawasan dalam menjalankan

perda KTR, pemerintah banyak yg menjawab bahwa pemerintah sudah melakukan

pengawasan. Tetapi memang kurangnya pengawasan karena masih banyak

pelanggaran yang terjadi bahkan dalam ruang lingkup pemerintah masih terdapat

pelanggaran.

16%

84%

Diagram 4.24 Melihat petugas menegur atau mengawasi

Ya Tidak

106



Kecamatan Ciruas mengenai sudahkah melihat petugas melakukan pengendalian

Perda KTR.


Berdasarkan diagram 4.25 di atas dalam hitungan presentase yang

menjelaskan sudahkah melihat petugas melakukan pengendalian dilokasi KTR.

Dapat dilihat angka yang diperoleh bahwa hanya 6% yang menjawab sudah

melakukan pengendalian, sehingga dapat dikatakan masih belum adanya

pengendalian yang dilakukan petugas. Didalam perda dimana instansi yang

melakukan pengawasan dan pengendalian adalah instansi yang memiliki tugas

pokok sesuai dengan ruang lingkup KTR. Disini masyarakat ciruas mengatakan

6%

94%

Diagram 4.25 Pengendalian Perokok

Ya

Tidak

107

hanya 6% yang menjawab bahwa pemerintah sudah melakukan pengendalian dari

100% sampel yang peneliti ambil.



Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai sudah melihat petugas melakukan operasi

Tipiring (Tindak Pidana Ringan) di ruang lingkup KTR.



melakukan operasi Tipiring (Tindak Pidana Ringan) di ruang lingkup KTR .

Dalam hal ini peneliti menanyakan juga kepada instansi terkait, agar menjadi alat

untuk menganalisis. Dilihat di atas angka yang diperoleh yang menjawab Ya

memperoleh angka 7% dan yang yang menjawab Tidak berjumlah 93%.. Dalam

perda KTR adanya operasi yaitu operasi TIPIRING (Tindak Pidana Ringan)

dimana orang yang melanggar perda KTR akan dikenakan tindakan pidana ringan.

7%

93%

Diagram 4.26 Operasi Tipiring

Ya Tidak

108

Tetapi dalam implementasinya Operasi Tipiring ini hanya berjalan 7% dari 100%

sehingga angka kecil, dan dapat disimpulkan bahwa pemerintah kurang

melakukannya Operasi Tipiring yang telah di atur dalam perda.



Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai sudah melihat petugas melakukan sanksi

administratif di ruang lingkup KTR.



melakukan sanksi administratif di ruang lingkup KTR . Dalam hal ini peneliti

menanyakan juga kepada instansi terkait, agar menjadi alat untuk menganalisis.

10%

90%

Diagram 4.27 Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran

Ya Tidak

109

Dilihat di atas angka yang diperoleh yang menjawab Ya memperoleh angka 10%

dan yang yang menjawab Tidak berjumlah 90%. Sanksi administratif diberikan

apabila ada anggota pemerintahan atau pegawai negeri yang melanggar perda

KTR ini, sanksi yang bisa berupa pemotongan gaji ataupun lainnya. Dilihat

diagram di atas bahwa presentase angka dari pernyataan ini, menggambarkan

masih belum diterapkannya sanksi-sanksi yang harusnya diberikan kepada yang

melanggar.



Kecamatan Ciruas mengenai sudahkah mengikuti sosialisasi yang dilakukan

petugas.


31%

69%

Diagram 4.28 Sosialisasi yang dilakukan petugas

Ya Tidak

110

Berdasarkan diagram 4.28 di atas dalam hitungan presentase mengenai

apakah masyarakat mengikuti sosialisasi yang dilakukan petugas. Dalam hal ini

angka yang diperoleh dari jawaban Ya berjumlah 31% dan yang menjawab Tidak

hanya 69%. Sehingga bisa dikatakan, masyarakat di Kecamatan Ciruas masih

kurang berpartisipasi dalam menjalankan perda KTR, karena masih banyak yang

belum mengikuti sosialisasi tentang perda KTR ini. Kesimpulan dari deskripsi

diagram di atas bahwa banyak masyarakat Kecamatan Ciruas yang tidak

mengikuti sosialisasi tentang perda KTR, pemerintah seharusnya lebih dekat

kepada masyarakat dan lebih menyeluruh dalam sosialisasi agar masyarakat dapat

mengikuti sosialisasi dan mengetahui perda KTR.



Kecamatan Ciruas mengenai melapor atau masyarakat yang melanggar perda

KTR.

111


Dilihat dari diagram 4.29 di atas mengenai apakah masyarakat pernah

melapor atau menegur orang yang melanggar perda KTR. Dalam hitungan

presentase di atas yang menjawab ya berjumlah 47% dan yang menjawab tidak

berjumlah 53%. Sehingga masyarakat yang berpartisipasi dalam jalannya perda

KTR hanya mencapai 47% sehingga dikatakan masih belum optimal. Kurangnya

partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari diagram di atas, karena angka yang

kurang dari 60%. Peran seta masyarakat disini juga memang sangat penting,

masyarakat apabila berpartisipasi dalam jalannya perda KTR di Kecamatan Ciruas

ini pasti akan berjalan baik, membantu petugas dalam melakukan pengawasan dan

melapor pelanggar-pelanggar perda KTR. Pemerintah harus memang benar-benar

bisa menarik partisipasi masyarakat agar kedepan perda KTR ini berjalan dengan

optimal.


47%

53%

Diagram 4.29 Melapor atau menegur yang melanggar perda

KTR

Ya

Tidak

112






melakukan sanksi administratif teguran lisan di ruang lingkup KTR. Dilihat di

atas angka yang diperoleh yang menjawab Ya memperoleh angka 15% dan yang

yang menjawab Tidak berjumlah 85%. Dalam perda KTR ada pasal yang

berbunyi apabila ada melanggar, akan di berikan sanksi administratif berupa

teguran lisan dan teguran tertulis, diagram di atas merupakan diagram yang

menjawab apakah petugas sudah melakukan sanksi administratif berupa teguran

lisan. Hasil penyebaran kuesioner disini banyak masyarakat yang belum meliihat

petugas melakukan sanksi administratif dapat dilihat dengan angka yang hanya

mencapai 15%.

15%

85%

Diagram 4.30 Sanksi Administratif teguran lisan

Ya Tidak

113







melakukan sanksi administratif teguran tertulis di ruang lingkup KTR . Dilihat di

atas angka yang diperoleh yang menjawab Ya memperoleh angka 7% dan yang

menjawab Tidak 93%.. Diagram ini menjelaskan bagaimana instansi memberikan

sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sanksi administratif berupa teguran

tertulis diberikan kepada pegawai negeri atau honorer yang melanggar perda

KTR. Dimana apabila pegawai melanggar perda KTR pertama petugas melakukan

sanksi administratif berupa teguran lisan terlebih dahulu, apabila masih melanggar

akan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, teguran tertulis ini

akan dikumpulkan instansi terkait yang dimana akan diberikan kepada Sekda

7%

93%

Diagram 4.31 Sanksi Administratif teguran tertulis

Ya Tidak

114

setiap 3 bulan sekali. Sehingga dari deskripsi diatas menyatakan jawaban yang

diberikan pemerintah, tidak sesuai sama hasil yang ada dilapangan, yang ternyata

masih banyak yang belum mendengar sudah ada yang diberikan sanksi

administratif berupa teguran tertulis.



Kecamatan Ciruas mengenai sosialisasi yang dilakukan petugas apakah menarik

minat masyarakat untuk menjalankan perda KTR.


Berdasarkan diagram 4.32 di atas yang menjelaskan mengenai sosialisasi

yang dilakukan petugas apakah menarik minat masyarakat untuk menjalankan

perda KTR. Dalam hitungan presentase di atas jumlah yang diperoleh dari

jawaban Ya berjumlah 32% dan yang menjawab tidak berjumlah 68% sehingga

32%

68%

Diagram 4.32 Sosialisasi petugas menarik untuk mengikuti

Kebijakan

Ya Tidak

115

kesimpulan dari pernyataan ini bahwa sosialisasi yang dilakukan petugas masih

belum menarik minat masyarakat untuk menjalankan perda KTR. Masyarakat

sulit menerima perda KTR ini karena rata-rata penduduk Kecamatan Ciruas

kondisi perekonomiannya menengah kebawah, tingkat pendidikannya juga

rendah, dan kebanyakan masyarakatnya perokok. Sulit untuk melepas kebiasaan

merokok, pemerintah seharusnya memberi cara agar masyarakat tidak merokok

lagi, agar perda KTR ini juga berjalan dengan optimal.



Kecamatan Ciruas mengenai sosialisasi yang dilakukan petugas apakah menarik

minat masyarakat untuk menjalankan perda KTR.


30%

70%

Diagram 4.33 Narasumber sudah cukup kompeten

Ya Tidak

116

Berdasarkan diagram 4.33 di atas yang menjelaskan mengenai narasumber

dalam melakukan sosialisasi sudah cukup kompeten. Dalam hitungan presentase

angka yang diperoleh menjawab Ya berjumlah 30% dan yang menjawab Tidak

berjumlah 70%. Diagram ini bagaimana penilaian masyarakat terhadap sosiaisasi

yang dilakukan petugas mengenai narasumber yang berkompeten saat melakukan

sosialisasi. Sehingga dikatakan masyarakat menilai bahwa narasumber belum

berkompeten dalam melakukan sosialisasi atau bisa mungkin karena masyarakat

tidak mengikuti sosialisasi yang dilakukan petugas.



Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai sudah melihat petugas merokok di ruang

lingkup KTR.


87%

13%

Diagram 4.34 Melihat petugas Merokok

Ya Tidak

117


melakukan sanksi administratif teguran tertulis di ruang lingkup KTR . Dilihat di

atas angka yang diperoleh yang menjawab Tidak dari masyarakat dan instansi

memperoleh angka 87% dan yang menjawab Ya 13%.. Diagram ini menjelaskan

apakah dengan adanya perda KTR ini tidak hanya masyarakat yang diwajibkan

untuk menjalankan perda KTR ini tetapi pemerintah juga diwajibkan. Kesimpulan

yang dapat diambil dimana banyak masyarakat dan instansi menjawab tidak

melihat petugas yang merokok diruang lingkup KTR, sehingga pada penyataan ini

pemerintah sudah baik ikut menjalankan perda KTR.



Kecamatan Ciruas mengenai pernah melihatkah petugas mengganti stiker/

sepanduk yang rusak.


0%

100%

Diagram 4.35 Petugas mengganti stiker/spanduk

Ya Tidak

118

Dilihat dari diagram 4.35 di atas dalam hitungan presentase mengenai

apakah masyarakat pernah melihat petugas mengganti stiker/spanduk yang rusak,

menunjukan bahwa dari responden 165 masyarakat menyatakan bahwa tidak

pernah melihat petugas mengganti stiker/ spanduk mengenai perda KTR. Dapat

dilihat 100% masyarakat menjawab tidak. Dalam perda KTR tempat yang

dilarang untuk merokok harus diberi tanda-tanda bahwa kawasan ini tanpa asap

rokok dan ada stiker-stiker larangan untuk merokok. Dalam hal ini peneliti ingin

tahu, apabila ada stiker/spanduk yang rusak pemerintah menggantinya. Setelah

peneliti sebar pernyataan dimana masyarakat tidak pernah melihat petugas

mengganti stiker, bahkan tidak pernah memasang tanda-tanda larangan merokok.



Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai petugas melakukan pidana kurungan 3

hari atau denda Rp.50.000

119



melakukan pidana kurungan 3 hari atau denda Rp.50.000 terhadap orang yang

melanggar perda KTR. Dilihat di atas angka yang diperoleh yang menjawab Ya

memperoleh angka 1% dan yang menjawab Tidak 99%. Perda KTR merupakan

peraturan yang mengatur untuk tidak merokok di tempat yang sudah ditentukan,

oleh karena orang yang melanggar akan dikenakan pidana kurungan selama 3 hari

atau denda Rp.50.000. Pada diagram ini berisi pernah melihatkan masyarakat

melihat petugas yang melakukan denda kepada masyarakat yang melanggar.

Dapat dilihat bahwa jawaban masyarakat tidak pernah melihat petugas menindak

orang yang melanggar dengan denda sebesar Rp. 50.000. dan instansi yang terkait

hanya 2 orang yang menjawab bahwa instansi pernah melihat orang diberi denda

akibat melanggar.


1%

99%

Diagram 4.36 Petugas melakukan pidana kurungan 3 hari atau denda

Rp.50000

Ya Tidak

120


Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai petugas melakukan pidana kurungan 7

hari atau denda Rp.5.000.000.



melakukan pidana kurungan 3 hari atau denda Rp.5.000.000 terhadap orang/

badan yang melanggar perda KTR. Dilihat di atas angka yang diperoleh yang

menjawab Ya memperoleh angka 1% dan yang menjawab Tidak 99%. Diagram

ini dimana menjelaskan apabila badan yang melanggar perda KTR

mempromosikan rokok atau berjualan di ruang lingkup KTR akan diberi denda

pidana 7 hari dan denda sebesar Rp.5.000.000. Dapat disimpulkan instansi dan

masyarakat belum melihat ada yang diberika pidana tersebut.


1%

99%

Diagram 4.37 Petugas melakukan pidana kurungan 7 hari dan dendan

Rp.5.000.000

Ya Tidak

121


bertanggung jawab atas jalannya perda KTR mengenai program khusus dalam

menerapkan perda KTR.



adakah program khusus dalam menerapkan perda KTR. Dalam hitungan

presentase bahwa hasil dari kuesioner dari pernyataan ini menunjukan bahwa

yang menjawab ya berjumlah 43% dan yang menjawab tidak berjumlah 57%.

Sehingga dapat disimpulkan SKPD terkait belum mengadakan program khusus

dalam jalannya perda KTR. Program khusus biasanya ada dalam menjalankan

perda, kuesioner pernyataan nomor 38 ini ingin tahu bagaimana instansi

menjalankan perda KTR, apakah ada program khusus dalam menjalankannya,

misalnya seperti mengadakan program jalan santai dengan mengarah kepada

perda KTR.

43%

57%

Diagram 4.38 Program khusus dalam menerapkan perda KTR

Ya Tidak

122



bertanggung jawab atas jalannya perda KTR mengenai anggaran khusus untuk

menjalankan perda KTR.



adakah anggaran khusus untuk menjalankan perda KTR. Dalam hitungan

presentase bahwa hasil dari kuesioner dari pernyataan ini menunjukan bahwa

yang menjawab ya berjumlah 71% dan yang menjawab tidak berjumlah 29%.

Sehingga dapat disimpulkan SKPD terkait sudah adanya anggaran khusus dalam

menjalankan perda KTR. Suatu kebijakan pasti adanya anggaran khusus dalam

menjalankannya tidak asal menggunakan anggaran yang sudah dipakai untuk

menjalankan hal lain. Oleh karena itu pernyataan nomor 39 menjawab sudah

71%

29%

Diagram 4.39 Anggaran khusus untuk menjalankan perda KTR

Ya Tidak

123

adakah anggaran khusus di setiap instansi terkait dalam melakukan penerapan,

termasuk pengawasan dan pengendalian.



bertanggung jawab atas jalannya perda KTR mengenai program kerja untuk

mengganti stiker atau spanduk yang rusak.



adakah program kerja untuk mengganti stiker atau spanduk yang rusak. Dalam

hitungan presentase bahwa hasil dari kuesioner dari pernyataan ini menunjukan

bahwa yang menjawab ya berjumlah 71% dan yang menjawab tidak berjumlah

29%. Sehingga dapat disimpulkan SKPD terkait sudah adanya program kerja

untuk mengganti stiker/ spanduk yang rusak. Agar penerapan perda KTR berjalan

dengan optimal, pastinya sosialisasi atau penyebaran informasi mengenai KTR

71%

29%

Diagram 4.40 Program kerja untuk mengganti stiker/ spanduk

Ya Tidak

124

harus selalu ada, karena agar semua masyarakat mengetahui bahwa adanya perda

KTR di Kabupaten Serang termasuk Kecamatan Ciruas. Dengan cara

menyebarluaskan informasi ke seluruh tempat dengan spanduk maupun stiker-

stiker tanda larangan merokok akan mampu perda KTR diketahui masyarakat

tidak hanya melalui sosialisasi langsung. Oleh karena itu pernyataan nomor 40

menjawab adakah program khusus untuk mengganti stiker/ spanduk yang rusak.



bertanggung jawab atas jalannya perda KTR mengenai menerapkan perda KTR

sesuai Petunjuk Teknis.



menerapkan perda KTR sesuai Petunjuk Teknis. Dalam hitungan presentase

86%

14%

Diagram 4.41 Menerapkan perda KTR sesuai Petunjuk Teknis

Ya Tidak

125

bahwa hasil dari kuesioner dari pernyataan ini menunjukan bahwa yang menjawab

ya berjumlah 86% dan yang menjawab tidak berjumlah 14%. Setiap perda yang

ada rata-rata memiliki petunjuk teknis yang biasanya diatur dalam Perbup.

Petunjuk teknis ini berisi bagaimana pemerintah harus menjalankan perda sesuai

dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perbup. Misalnya, dalam Perbup

KTR pemerintah diwajibkan memasang tanda-tanda larangan merokok di setiap

tempat yang dilarang untuk merokok yang sesuai ukuran yang sudah diatur.

Diagram diatas menjawab apakah instansi sudah menerapkan perda sesuai dengan

petunjuk teknis, jawabannya 86% menjawab sudah, tetapi dilihat hasil dilapangan

masih banyak sekali permasalahan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis.

Sehingga dapat disimpulkan SKPD terkait sudah menerapkan perda KTR sesuai

dengan petunjuk teknis tetapi tidak sesuai dengan kondisi dilapangan.



Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai melihat pengumuman “Anda Memasuki

Kawasan Tanpa Rokok”.

126


Berdasarkan diagram 4.42 di atas, yang menjelaskan sudah melihat

pengumuman “Anda Memasuki Kawasan Tanpa Rokok” di ruang lingkup KTR.

Dilihat di atas angka yang diperoleh yang menjawab Ya memperoleh angka 8%

dan yang menjawab Tidak 92%. Dalam perbup yang mengatur petunjuk teknis

pelaksanaan perda KTR, dimana pasal 2 ayat 2 berisi setiap tempat yang dilarang

untuk merokok harus ada tanda “ANDA MEMASUKI KAWASAN TANPA

ROKOK”, hasil penelitian dilapangan hanya 8% yang terdapat tempat yang ada

tanda larangan tersebut, sehingga dapat dikatakan implementasi perda KTR di

Kecamatan Ciruas yang dilakukan pemerintah belum berjalan dengan baik.



Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai melihat pengumuman “Dilarang

merokok”.

8%

92%

Diagram 4.42 Melihat pengumuman "ANDA MEMASUKI KAWASAN TANPA

ROKOK

Ya Tidak

127


Berdasarkan diagram 4.43 di atas, yang menjelaskan menjelaskan sudah

melihat pengumuman “Anda Memasuki Kawasan Tanpa Rokok” di ruang lingkup

KTR. Dilihat di atas angka yang diperoleh yang menjawab Ya memperoleh

jumlah 46% dan yang menjawab Tidak 54%. Tanda bahwa tempat dilarang

merokok terdapat dalam petunjuk teknis penerapan perda KTR. Pernyataan ini

menjawab apakah tempat-tempat yang dilarang untuk merokok di Kecamatan

Ciruas sudah ada tanda-tanda “Dilarang Merokok” disetiap pintu masuk maupun

di ruang-ruang. Dapat dilihat dari deskripsi diagram diatas bahwa 46% dari

sampel 179 menjawab bahwa setiap tempat yang dilarang merokok sudah ada

tanda-tanda dilarang merokok, sehinga kesimpulannya masih banyak tempat yang

dilarang untuk merokok belum ada tanda dilarang untuk merokok.


46%

54%

Diagram 4.43 melihat pengumuman "Dilarang merokok"

Ya Tidak

128


Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai mendengar pengumuman larangan

merokok berupa suara.



mendengar pengumuman larangan merokok berupa suara di ruang lingkup KTR.

Dilihat di atas angka yang diperoleh yang menjawab Ya memperoleh jumlah 5%

dan yang menjawab Tidak 95%. Didalam perda KTR tidak hanya berupa

pengumuman yang berbentuk stiker/ spanduk maupun tulisan lainnya, ada juga

pengumuman yang berupa suara, suara peringatan bahwa tempat ini dilarang

untuk merokok. Pernyataan ini ditujukan kepada instansi dan tempat yang

dilarang untuk merokok di Kecamatan Ciruas, dimana hanya 5% yang menjawab

sudah ada tanda peringatan berupa suara.


5%

95%

Diagram 4.44 Pengumuman Larangan Merokok berupa suara

Ya Tidak

129


Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai melihat pengumuman dasar hukum atau

sanksi yang dikenakan.



melihat pengumuman dasar hukum atau sanksi yang dikenakan di ruang lingkup

KTR. Dilihat di atas angka yang diperoleh yang menjawab Ya memperoleh

jumlah 39% dan yang menjawab Tidak 61%. Disini peneliti ingin tahu apakah

masyarakat pernah melihat dasar hukum pemberlakuan perda KTR dan sanksi

apabila melanggar perda KTR, dimana hasil di jawaban pernyataan ini dapat

disimpulkan masih banyak masyarakat yang belum melihat pengumuman dasar

hukum dan sanksi mengenai perda KTR, karena memang sedikit spanduk-

spanduk pengumuman bahwa diberlakukannya perda KTR.


39%

61%

Diagram 4.45 Pengumuman dasar hukum atau sanksi yang dikenakan

Ya Tidak

130


Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai melihat pengumuman ditempatkan

disemua pintu utama, setiap pintu rapat dan setiap pintu masuk bangunan

bertingkat.



melihat pengumuman ditempatkan disemua pintu utama, setiap pintu rapat dan

setiap pintu masuk bangunan bertingkat. di ruang lingkup KTR.. Dilihat di atas

angka yang diperoleh yang menjawab Ya memperoleh jumlah 14% dan yang

menjawab Tidak 86%. Dalam perda KTR setiap bangunan yang dilarang untuk

merokok wajib memberi tanda-tanda dilarang merokok disetiap pintu masuk pintu

utama, ruang rapat dan setiap pintu masuk bangunan bertingkat. Pada pernyataan

ini menjawab apakah masyarakat melihat tanda-tanda larangan merokok di

tempatkan di tempat yang sudah ditentukan, hanya 15% yang menjawab ya,

15%

85%

Diagram 4.46 Pengumuman ditempatkan dipintu utama, ruang rapat, dan

setiap pintu masuk bangunan bertingkat

Ya Tidak

131

sehingga kesimpulannya banyak masyarakat yang tidak melihat adanya tanda-

tanda larangan merokok, karena memang tidak ada.



Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai melihat sudah tidak adanya asbak di

ruang lingkup KTR.



melihat sudah tidak adanya asbak di ruang lingkup KTR. Dilihat di atas angka

yang diperoleh yang menjawab Ya memperoleh jumlah 53% dan yang menjawab

Tidak 47%. Pada pernyataan ini menjawab apakah disuatu ruangan yang dilarang

merokok sudah tidak ada lagi asbak. Karena dalam Perbup petunjuk teknis

pelaksanaan diatur bahwa diruangan tempat dilarang merokok adanya asbak.

Sehingga pada hasil jawaban pernyataan diatas, bahwa hasil pernyataan

53%

47%

Diagram 4.47 sudah tidak adanya asbak

Ya Tidak

132

menyatakan 53% menjawab tidak adanya asbak dalam ruangan kawasan tanpa

rokok. Masih dikatakan kurang dari angka yang sudah di hipotesiskan.



Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai melihat sudah tidak adanya iklan,

promosi, dan sponsor.



tidak adanya iklan, promosi, dan sponsor di ruang lingkup KTR. Dilihat di atas

angka yang diperoleh yang menjawab Ya memperoleh jumlah 56% dan yang

menjawab Tidak 44%. Dalam perda KTR ada pasal yang mengatur dimana setiap

tempat yang dilarang untuk merokok tidak boleh adanya spanduk iklan, sponsor

dan promosi rokok. Peeliti disini menjawab dari beberapa tempat yang dilarang

untuk merokok yang sudah ditentukan sebelumnya, dimana hasilnya 56% dari

56%

44%

Diagram 4.48 Sudah tidak adanya iklan,promosi, dan sponsor

Ya Tidak

133

hasil 179 sampel menyatakan bahwa sudah tidak ada iklan, sponsor dan promosi

rokok.



Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai masih melihat yang menjual produk

rokok.


Berdasarkan diagram 4.49 di atas, yang menjelaskan sudah masih melihat

yang menjual produk rokok di ruang lingkup KTR . Dilihat di atas angka yang

diperoleh yang menjawab Tidak dari masyarakat dan instansi memperoleh angka

47% dan yang menjawab Ya 53%. Dalam perda KTR diatur dimana tempat yang

dilarang untuk merokok tidak boleh menjual rokok. Yang tujuannya ruang

lingkup yang dilarang merokok jauh dari berbagai bentuk rokok, bebas dari asap

rokok atau bahan tembakau lainnya. Diagram di atas ini menjawab apakah masih

46%

54%

Diagram 4.49 Masih melihat yang menjual produk rokok

Ya Tidak

134

ada yang menjual rokok di ruang lingkup KTR, hasilnya 77 dari 179 tempat yang

sudah ditentukan peneliti mengatakan tidak adanya yang menjual rokok. Sehingga

instansi seharusnya bisa benar-benar menjalankan perda KTR dengan lebih baik

lagi, mengawasi lingkungan dan bertanggung jawab kepada tempat-tempat yang

dilarang untuk merokok.



Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai masih melihat orang yang merokok.


Berdasarkan diagram 4.50 di atas, yang menjelaskan sudah masih melihat

orang yang merokok dalam ruang lingkup KTR. Dilihat di atas angka yang

diperoleh yang menjawab Tidak memperoleh angka 26% dan yang menjawab Ya

74%. Pada pernyataan ini bersifat negatif sehingga yang menjawab Ya

memperoleh nilai (nol) dan yang menjawab tidak memperoleh angka 1 (satu).

26%

74%

Diagram 4.50 masih melihat orang yang merokok

Tidak Ya

135

Pada diagram ini dapat disimpulkan ternyata masih banyak yang melihat orang

yang merokok di ruang lingkup KTR.



Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai melihat tanda-tanda dilarang merokok

diangkutan umum berukuran 11cm x 17cm.



melihat tanda-tanda dilarang merokok diangkutan umum berukuran 11cm x 17cm.

Dilihat di atas angka yang diperoleh yang menjawab Ya da memperoleh jumlah

5% dan yang menjawab Tidak 95%. Tempat yang dilarang merokok terdapat 9

salah satunya yaitu angkutan umum, pada diagram ini menjawab apakah

masyarakat sudah melihat tanda larangan merokok yang khusus pada angkutan

5%

95%

Diagram 4.51 melihat tanda" dilarang merokok diangkutan umum berukuran

11cm x 17cm

Ya Tidak

136

umum yang berukuran 11cm x 17cm. Hasilnya banyak masyarakat yang belum

melihat, dan hanya 5% yang melihat.



Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai melihat sudah adanya tempat fasilitas

khusus merokok di ruang lingkup KTR.



melihat sudah adanya tempat fasilitas khusus merokok di ruang lingkup KTR.

Dilihat di atas angka yang diperoleh yang menjawab Ya d memperoleh jumlah 4%

dan yang menjawab Tidak 96%. Perda kawasan tanpa tanpa rokok dalam

aturannya menyediakan tempat khusus merokok yang ditempatkan ditempat kerja

maupun tempat umum yang sesuai ketentuan pada Perbup. Diagram diatas adalah

hasil pernyataan dimana apakah masyarakat melihat sudah adanya tempat khusus

4%

96%

Diagram 4.52 melihat sudah adanya tempat fasilitas khusus merokok

Ya Tidak

137

merokok di tempat umum dan tempat kerja. Namun hanya 4% masyarakat yang

melihat sudah adanya ruang khusus merokok.



Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai melihat tempat khusus merokok memiliki

luas 2M x 1.5M.


Berdasarkan diagram 4.53 di atas, yang menjelaskan melihat tempat khusus

merokok memiliki luas 2M x 1.5M.. Dilihat di atas angka yang diperoleh yang

menjawab Ya memperoleh jumlah 2% dan yang menjawab Tidak 98%.

Kesimpulan dari hasil pernyataan apakah ruang khusus merokok memiliki ukuran

2M x 1,5M, ternyata hanya 2% sehingga dapat dikatakan kurang implementasi

perda KTR mengenai ruang khusus merokok.

2%

98%

Diagram 4.53 melihat tempat khusus merokok memiliki luas

2M x 1,5M

Ya Tidak

138



Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai melihat tempat khusus merokok sudah

ada tanda petunjuk bahwa tempat khusus meroko (smoking area).


Berdasarkan diagram 4.54 di atas, yang menjelaskan melihat tempat khusus

merokok sudah ada tanda petunjuk bahwa tempat khusus meroko (smoking area).

Dilihat di atas angka yang diperoleh yang menjawab Ya memperoleh jumlah 4%

dan yang menjawab Tidak 96%. Tempat khusus merokok merupakan tempat

dimana orang khusus perokok, yang dalam peraturan daerah tempat khusus

merokok di beri tanda “Smoking Area”. Diagram ini menjawab apakah di ruang

khusus merokok sudah adanya tanda tersebut. Hasil jawaban responden

menyatakan hanya 4%. Sehingga dikatakan masyarakat belum melihat banyaknya

tempat khusus merokok di Kecamatan Ciruas.

4%

96%

Diagram 4.54 Sudah ada petunjuk bahwa Smoking Area

Ya Tidak

139



Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai melihat tempat khusus merokok sudah

dilengkapi data atau informasi bahaya merokok.


Berdasarkan diagram 4.55 di atas, yang menjelaskan sudah melihat tempat

khusus merokok sudah dilengkapi data atau informasi bahaya merokok. Dilihat di

atas angka yang diperoleh yang menjawab Ya memperoleh jumlah 0% dan yang

menjawab Tidak 100%. Didalam perda KTR dinyatakan bahwa dalam tempat

khusus merokok wajib di isi informasi dan data tentang bahaya asap rokok.

Mungkin akan bisa menyadarkan masyarakat agar tidak baiknya merokok.

Kesimpulan dari diagram diatas bahwa responden menyatakan masyarakat tidak

ada yang melihat bahwa dalam ruang khusus merokok terdapat informasi dan data

mengenai hal tersebut.

1%

99%

Diagram 4.55 Sudah dilengkapi data atau informasi bahaya

merokok

Ya Tidak

140



Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai melihat tempat khusus merokok terpisah

dari gedung/ruangan utama.



khusus merokok terpisah dari gedung/ruangan utama. Dilihat di atas angka yang

diperoleh yang menjawab Ya memperoleh jumlah 3% dan yang menjawab Tidak

97%. Apabila kita melihat dari angka perorangan, angka yang menjawab Ya dari

masyarakat 0 dan yang Tidak ada 165 dari 165 responden, sedangkan instansi

yang menjawab Ya berjumlah 6 orang sedangkan yang Tidak 8 orang dari 14

responden. Dalam menempatkan ruang khusus merokok tidak asal saja, sudah ada

yang mengatur bagaimana penempatan ruang khusus merokok harus terpisah

gedung yang digunakan. Dalam penelitian ini hanya instansi terkaitlah yang

3%

97%

Diagram 4.56 tempat khusus merokok terpisah dari gedung/ruangan

Ya Tidak

141

memiliki ruang khusus meroko yang jauh dari gedung sedangkan di Kecamatan

Ciruas tidak adanya ruang khusus merokok.



Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai melihat tempat khusus merokok jauh dari

pintu masuk keluar.



khusus merokok jauh dari pintu masuk keluar. Dilihat di atas angka yang


96%. Ketentuan lainnya ini adalah ruang khusus merokok harus jauh dari pintu

masuk ruangan, sehingga udara yang keluar dari ruang khusus merokok tidak

terhisap oleh orang yang hendak masuk gedung. Kesimpulan dari diagram di atas

4%

96%

Diagram 4.57 Ruang khusus merokok jauh dari pintu masuk

keluar.

Ya Tidak

142

bahwa hanya 4% yang menyatakan bahwa ruang khusus merokok tidak ada dekat

pintu masuk, sehingga dikatakan masih kurang.



Kecamatan Ciruas dan SKPD mengenai melihat tempat khusus merokok jauh dari

tempat orang berlalu-lalang.



khusus merokok jauh dari tempat orang berlalu-lalang. Dilihat di atas angka yang


96%. Dilihat diagram diatas adalah ketentuan akhir dari ruang khusus merokok

yang telah di atur dalam perda KTR yang dimana ruang khusus merokok harus

jauh dari orang berlalu lalang. Hasil data responden mengatakan bahwa hanya 4%

4%

96%

Diagram 4.58 Tempat khusus merokok jauh dari tempat orang

berlalu-lalang.

Ya Tidak

143

yang menyatakan bahwa ruang khusus merokok jauh dari tempat orang berlalu-

lalang, dan dapat dikatakan masih kurang berjalan dengan optimal.

4.5 Pengujian Hipotesis

Penelitian mengenai Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Serang tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kecamatan Ciruas, memiliki

hipotesis sebagai berikut :

Ho : µ < 60%

“Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang

Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kecamatan Ciruas yang sesuai dengan Perda

dan Perbub tentang petunjuk teknik pelaksanaan tercapai lebih rendah sama

dengan 60%”

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat

signifikasi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka

pada tahap pengujian hipotesis peneliti ini, peneliti menggunakan rumus t-test

satu sampel. Adapun penghitungan pengujian hipotesis tersebut, yaitu sebagai

berikut.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, maka skor ideal yang diperoleh

adalah 1 x 179 x 46 = 8.234, karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan

skala guttman (Ya memperoleh 1 dan Tidak memperoleh 0). (179 = jumlah

anggota sampel yang dijadikan responden). (46 = jumlah pernyataan yang

ditanyakan kepada setiap responden). Sedangkan untuk skor penelitian (dilihat

dari tabel distribusi data) adalah 1585 dengan demikian skor “Evaluasi

144

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Kawasan Tanpa Rokok

di Wilayah Kecamatan Ciruas adalah 1.585 : 8.234 = 0,19 maka dalam persentase

menjadi 19%.

Selanjutnya untuk uji hipotesis menggunakan rumus uji t-test satu sampel.

Skor ideal untuk Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang

tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kecamatan Ciruas adalah 1 x 179 x 46

= 8.234 (1 = nilai tertinggi dari setiap jawaban yang dinyatakan pada responden

masyarakat Kecamatan Ciruas yang termasuk kriteria skor berdasarkan pada skala

Guttman). 179 = jumlah sampel yang dijadikan responden. 46 = jumlah

pernyataan yang ditanyakan kepada responden). Dan nilai mean/ nilai rata-rata

adalah 8.234 : 179 = 46. Sehingga untuk Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Serang tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kecamatan Ciruas

maksimal mencapai 60% nilai yang dihipotesiskan 0,60 x 46 = 27,6. Sedangkan

untuk perhitungan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : Ho untuk

memprediksi µ lebih kecil atau sama dengan 60% dari skor maksimal.

Ho = µ ≤ 60% ≤ 0,60

Ha = µ > 60% > 0,60

Pengujian Hipotesis menggunakan rumus t-test satu sampel dengan uji pihak kiri

adalah sebagai berikut :

Diketahui :

µ0 = 27,6

S = 6,10 (dilihat dari std.deviation di spss)

145

n = 179

Ditanya : t?

Jawab :

√

√

Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel

dengan derajat kebebasan (dk) = n – 1 = 179 – 1 = 178 dan taraf kesalahan α =

5% untuk uji satu pihak (one tail test) maka harga t tabelnya yaitu = 1,653.

Karena harga t hitung lebih kecil dari pada t tabel (-91 < 1,653) dan jatuh pada

penerimaan (H0, maka hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis alternatif (Ha)

ditolak. Harga ini dapat ditunjukan pada gambar 4,2 harga -91 terletak pada

daerah penerimaan H0 berikut adalah gambar kurva daerah penerimaan.

146

-41,6 1,653

Gambar 4.1 Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

4.6 INTERPRETASI HASIL PENELITIAN

Interpretasi dari penelitian yang berjudul Evaluasi Implementasi Peraturan

Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

di Wilayah Kecamatan Ciruas memiliki hal yang sangat utama, yaitu menjawab

rumusan masalah penelitian sebagai hipotesis penelitian. Rumusan masalah untuk

responden masyarakat Kecamatan Ciruas pada penelitian adalah “Bagaimana

Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014

Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Ciruas?”

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut,

berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus t test satu sampel dengan

uji satu pihak (one tail test) bahwa harga rhitung lebih besar (≤) dari harga ttabel

untuk responden masyarakat Kecamatan Ciruas maka hal ini dapat diartikan

bahwa Ho diterima dan Ha ditolak.

Daerah

Penerima

Daerah

Penerimaan H0

147

Berdasarkan data yang diperoleh, maka skor maksimal yang diperoleh

adalah 1 x 179 x 46 = 8.234 (1= nilai tertinggi dari setiap jawaban yang

dinyatakan pada responden yang termasuk kriteria skor berdasarkan pada skala

Guttman). 179 = jumlah sampel yang dijadikan responden dari masyarakat

Kecamatan Ciruas. 46= jumlah pernyataan yang ditanyakan kepada responden).

Sedangkan untuk skor penelitian (dilihat dilampiran tabel distribusi data) adalah

sebesar 1.585. Dengan demikian skor “Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di

Wilayah Kecamatan Ciruas” adalah 1.585 : 8.234 = 0,19 maka dalam presentase

menjadi 19%. Interpretasi yang tepat untuk menjawab rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kecamatan

Ciruas hanya mencapai angka 19%. Hal ini berarti Perda kawasan tanpa rokok

tersebut belum berjalan dengan baik. Karena pada pelaksanaan masih banyak

masyarakat yang merokok di ruang lingkup kawasan tanpa rokok dan masih

banyak tempat yang dilarang merokok tidak ada peringatan bahwa tempat tersebut

dilarang untuk merokok.

4.7 PEMBAHASAN

4.7.1 Bagaimana Hasil Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa

Rokok Di Kecamatan Ciruas?

148

Pembahasan mengenai uji hipotesis dimana dalam pengujian tersebut

didapat hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) di tolak. Hasil ini

memberikan arti bahwa Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kecamatan

Ciruas dengan responden masyarakat Kecamatan Ciruas baru mencapai 19%. Hal

ini menandakan bahwa ternyata pelaksanaan program tersebut di Kecamatan

Ciruas hingga tahun 2017 belum berjalan dengan baik. Hasil ini diperkuat

berdasarkan hasil wawancara dengan responden dari masyarakat Kecamatan

Ciruas ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Perda Nomor 9

Tahun 2014 dan juga memahami isi Perda tersebut. Sehingga isi maupun makna

dari Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum terserap

dengan baik oleh masyarakat Kecamatan Ciruas.

Hasil perolehan skor tersebut didapat berdasarkan perhitungan yang telah

dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari masyarakat, skor

maksimal instrumen adalah 1 x 179 x 46 = 8.234 (1= nilai tertinggi dari setiap

jawaban yang dinyatakan pada responden yang termasuk kriteria skor berdasarkan

pada skala Guttman). 179 = jumlah sampel yang dijadikan responden dari

masyarakat Kecamatan Ciruas. 46 = jumlah pernyataan yang ditanyakan kepada

responden). Sedangkan untuk skor penelitian (dilihat dilampiran tabel distribusi

data) adalah sebesar 1585. Dengan demikian skor “Evaluasi Implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan

Tanpa Rokok di Kecamatan Ciruas” adalah 1585:14.857 = 0,19 maka dalam

149

presentase menjadi 19%. Dimana presentase skor hasil penelitian dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3

Indikator Skor Hasil Penelitian

No. Nilai Penjelasan

1 1% - 20% Tidak Baik

2 21% - 40% Kurang Baik

3 41% - 60% Cukup

4 61% - 80% Baik

5 81% - 100% Sangat Baik

Pada pembahasan ini menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil

pengamatan yang sudah dibahas sebelumnya, ialah Evaluasi Perda Kabupaten

Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dimana berdasarkan

pengamatan secara kuantitatif evaluasi implementasi perda KTR tersebut sehingga

dinyatakan tidak baik. Berikut penjelasan perindikator penelitian berdasarkan

teori yang dipakai peneliti yaitu Charles O. Jones:

Pada indikator pertama , yakni indikator Organisasi (Organization) terdapat

14 butir pernyataan yang disebarkan kepada SKPD yang memiliki tanggung

jawab atas fasilitas-fasilitas yang dilarang untuk merokok. Dalam indikator ini

presentase keberhasilannya mencapai 70%, presentase tersebut menunjukan

bahwa indikator tersebut tingkat keberhasilannya tidak terlalu signifikan, karena

dari hasil jawaban yang di dapat masih menunjukan berbagai macam

permasalahan. Atau bisa dikatakan presentase yang dihasilkan dari kuesioner

SKPD, tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, karena masih banyaknya

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Pemerintah seharusnya

150

bertanggung jawab atas jalannya perda KTR ini, dengan mengacu pada perda dan

perbup KTR, pemerintah seharusnya melakukan pengendalian dan pengawasan,

menempel tanda-tanda dilarang merokok, menyebarluaskan informasi tentang

perda KTR melalui media cetak/elektronik dan lainnya. Sehingga dalam segi

organisasi pemerintah harus membuat struktur yang jelas, dan SDM yang baik,

agar tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana jalannya perda KTR dapat

terlaksanakan dengan baik.

Indikator kedua, yakni indikator Interpretasi (Interpretation) yang

didalamnya terdapat 20 butir pernyataan untuk masyarakat dan 15 butir

pernyataan untuk SKPD. Pada indikator ini presentase tingkat keberhasilan 13%,

yang berarti hasil pada indikator ini apabila melihat tabel indikator di atas, dapat

dibilang indikator interpretasi tidak baik. Maksud dari indikator interpretasi ini

dimana para pelaksana kebijakan yaitu aktifitas pelaksana kebijakan yang

menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan

pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Pemerintah dalam

hal ini harus merencanakan apa yang harus dilakukan kedepannya dan harus

mengarahkan, agar sudah ada rencana dengan pengarahan yang baik yang

dilakukan pemerintah kepada masyarakat di Kecamatan Ciruas agar masyarakat

menerima dan menjalankan perda KTR ini sesuai dengan tujuan. Sehingga dari

hasil dari indikator ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum menafsirkan

program menjadi rencana kedepannya, dan belum mengarahkan masyarakat agar

Perda KTR ini dapat berjalan dan diterima oleh masyarakat di Kecamatan Ciruas.

151

Ketiga, yakni indikator Penerapan yang didalamnya terdapat 17 butir

pernyataan untuk masyarakat dan 17 butir pernyataan untuk SKPD. Pada

indikator ini tingkat keberhasilan masyarakat mencapai 11%. Yang artinya pada

indikator ini apabila melihat dari tabel indikator diatas dapat dinyatakan aplikasi

dalam menerapkan perda KTR masih tidak baik. Pada indikator ini berisi

bagaimana pemerintah memfasilitasi, dengan mengacu pada perda atau bahkan

melalui perbup tentang petunjuk teknis pelaksanaan, bagaimana pemerintah

menyediakan tempat khusus merokok ditempat yang dilarang untuk merokok,

memberi tanda peringatan dilarang merokok dan lainnya yang berkaitan dengan

adanya perda KTR ini. Sehingga kesimpulan dari indikator ini pemerintah belum

menerapkan teknis-teknis penerapan perda KTR ini, terutama dalam hal fasilitas

dan pelayanan masyarakat untuk mendukung jalanya perda KTR masih tidak baik.

Sehingga dapat disimpulkan dari teori yang peneliti gunakan yaitu Charles

O.Jones bahwa evaluasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kecamatan

Ciruas belum berjalan dengan baik. Karena masih banyak masalah dalam segi

pelaksanaannya, tanggung jawab pemerintah, fasilitas dan kesiapan masyarakat

dalam menerapkan perda KTR.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, untuk menjawab identifikasi

masalah yang peneliti buat pada saat observasi awal penelitian, dijelaskan berikut

ini:

Pertama, kurangnya rambu-rambu dilarang merokok yang pemerintah

pasang di tempat-tempat yang dilarang untuk merokok. Hasil penelitian di

152

lapangan banyak sekali tempat-tempat yang dilarang untuk merokok tidak adanya

rambu-rambu bahwa kawasan ini dilarang untuk merokok, tidak adanya rambu-

rambu larangan merokok di tempatkan di setiap pintu masuk, sehingga hasil

dilapangan banyak sekali pelanggaran yang terjadi, banyaknya masyarakat yang

merokok pada tempat yang dilarang merokok. Seharusnya pemerintah memasang

rambu-rambu dilarang merokok di tempat yang dilarang merokok, agar

masyarakat tahu bahwa tempat ini kawasan dilarang untuk merokok.

Kedua, tidak adanya ruang khusus merokok di tempat-tempat umum atau

tempat-tempat yang dilarang untuk merokok. Ruang khusus merokok memang

harus ada dalam penerapan ini agar asap rokok tidak terhirup langsung, dalam

perda KTR juga menjelaskan bahwa setiap tempat umum dan kantor-kantor

diwajibkan untuk membuat ruang khusus merokok yang jauh dari orang ramai dan

orang berlalu-lalang. Pemerintah seharusnya membuatkan tempat khusus merokok

di tempat-tempat umum agar tidak ada lagi orang yang merokok asal, dan

merokok di tempat yang dilarang merokok.

Ketiga, kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah. Dari hasil

penelitian dilapangan tempat-tempat yang dilarang merokok kurang adanya

pengawasan, yang berdampak tidak optimalnya jalannya perda KTR ini,

pemerintah sebagai pelaksana kebijakan seharusnya lebih giat melakukan

pengawasan dengan berkoordinasi dengan saptpol pp atau dipantau lewat

organisasi kemasyarakatan, operasi-operasi tipiring dijalankan, atau tindakan

lainnya, agar masyarakat mematuhi dan tahu bahwa perda KTR ini benar-benar

berlaku, sehingga perda KTR ini berjalan sesuai dengan tujuan awal perda dibuat.

153

Keempat, kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan sanksi kepada

masyarakat Kecamatan Ciruas yang melanggar. Tidak adanya sanksi yang

diberikan pemerintah membuat masyarakat berpikir bahwa perda KTR belumlah

diterapkan atau belum berlaku. Sehingga masyarakat tidak takut atas sanksi

apabila merokok dalam tempat yang dilarang merokok. Pemerintah dalam hal ini

harus tegas dalam menerapkan perda KTR ini, agar masyarakat memang benar-

benar merasa bahwa sanksi apabila merokok dalam tempat dilarang merokok

memang ada.

Kelima, Pemerintah kurang menyebarluaskan informasi Perda KTR kepada

masyarakat di Kecamatan Ciruas. Sosialisasi memang sangat penting dalam

menjalankan perda KTR ini tetapi harusnya pemerintah mempunyai alternatif

agar bagaimana informasi mengenai perda KTR ini dapat diketahui masyarakat

secara merata, disini pemerintah harus membuat spanduk-spanduk mengenai

pemberlakuan perda KTR atau informasi-informasi mengenai perda KTR dan

menyebarluaskan ke tempat-tempat yang ramai pengujung dan tempat-tempat

terpencil, sehingga semua masyarakat di Kecamatan Ciruas bahkan seluruh

masyarakat Kabupaten Serang tahu bahwa perda KTR sudah berlaku dan

dijalankan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perda KTR.

Dari Kelima masalah tersebut tentu akan menghambat proses implementasi

Perda KTR di Kecamatan Ciruas, untuk itu perlu adanya evaluasi dan peningkatan

di berbagai elemen yang terkait baik itu dari masyarakat Kecamatan Ciruas agar

lebih patuh menjalankan Perda KTR dan Pemerintah yang bertanggung jawab

dalam menjalankan perda KTR lebih menerapkan apa yang harus di terapkan

154

dalam perda dan perbup KTR, sehingga agar proses implementasi perda KTR di

Kecamatan Ciruas berjalan dengan optimal.

153

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang

Kawasan Tanpa Rokok merupakan Perda turunan dari Peraturan Pemerintah

Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat

Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang di bermaksud untuk

memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan melindungi hak

asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan melalui pengendalian terhadap

bahaya asap rokok.

Evaluasi kebijakan pada dasarnya untuk menilai hasil dari suatu kebijakan.

Sedangkan evaluasi implementasi kebijakan merupakan untuk menilai jalannya

suatu kebijakan. Semestinya kebijakan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan

aturan yang telah di tetapkan sebelumnya lewat petunjuk teknis. Agar hasilnya

sesuai dengan tujuan awal diterapkannya.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, disini peneliti mencoba

membandingkan antara kenyataan dilapangan dengan apa yang diatur dalam Perda

KTR dan Perbup KTR. Meskipun begitu pada tahap analisis peneliti

menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Charless O. Jones yang

terdapat 3 indikator keberhasilan implementasi yaitu Organisasi, Interpretasi dan

Aplikasi. Peneliti menganggap teori implementasi ini cocok untuk dijadikan alat

analisis evaluasi pelaksanaan kebijakan. Sehingga dari 3 indikator tersebut

154

peneliti mendapatkan kesimpulan mengenai evaluasi implementasi Perda KTR ini

adalah sebagai berikut:

a. Organisasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah

Kecamatan Ciruas dalam sisi pembentukan atau penataan sumberdaya

pemerintah sudah baik, semua instansi terkait rata-rata sudah memiliki

struktur organisasi dan bidang khusus dalam pelaksanaan kebijakan.

Hanya saja di Kecamatan Ciruas masih banyak tempat yang belum

sesuai apa yang udah diatur dalam perda dan perbup dan juga masih

banyak permasalahan lainnya seperti masih banyak yang merokok

dalam ruang lingkup kawasan tanpa rokok.

b. Interpretasi merupakan aktifitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan

agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat

diterima serta dilaksanakan. Dalam hal ini hasil penyebaran kuisioner

yang peneliti olah dari lapangan mendapat jawaban bagaimana evaluasi

implementasi perda KTR dilihat dari indikator interpretasi, ternyata

pemerintah dalam hal sosialisasi masih belum mensosialisasikan secara

merata perda KTR di Kecamatan Ciruas, masih tidak adanya

pengawasan yang dilakukan pemerintah, kurang tegasnya pemerintah

dalam memberi denda kepada masyarakat yang melanggar.

c. Penerapan oleh pelaksana kebijakan merupakan ketentuan rutin

pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan

dan perlengkapan program kebijakan yang telah ditentukan. Dari data

155

hasil lapangan yang peneliti olah mengenai indikator penerapan

mendapatkan jawabannya, bahwa dalam penerapan perda KTR ini

pemerintah belum menerapkan apa yang harusnya diterapkan dalam

perda KTR, hasilnya di Kecamatan Ciruas banyak tempat yang dilarang

untuk merokok tidak memiliki ruang khusus merokok, banyak tempat

yang tidak ada rambu-rambu larangan dilarang merokok dan banyak

tempat yang tidak ada pengumuman bahwa perda KTR sudah berlaku.

Sehingga berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan teori yang peneliti

gunakan, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di

Wilayah Kecamatan Ciruas belum berjalan dengan baik. Karena berdasarkan hasil

uji Hipotesis sebesar 19 persen dari angka yang telah peneliti hipotesiskan yaitu

lebih kecil 60 persen.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh

peneliti diatas dengan judul “Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah

Kecamatan Ciruas” belum berjalan dengan baik yaitu mencapai 19 persen dari

hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya, yaitu lebih besar dari 60

persen.

Sehingga berdasarkan masalah yang didapat pada saat penelitian, maka

peneliti mencoba memberikan saran agar pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa

156

Rokok dapat berjalan lebih baik lagi sebagaimana mestinya. Pertama, yaitu

memberikan tanda-tanda peringatan pada setiap ruang lingkup yang dilarang

merokok. Karena masih ditemukannya orang yang merokok di ruang lingkup

kawasan tanpa rokok sehingga pemerintah seharusnya berkoordinasi dengan

masyarakat atau organisasi-organisasi agar membantu pemasangan tanda-tanda

peringatan bahwa ruang lingkup ini dilarang untuk merokok.

Kedua, meningkatkan pengawasan di setiap ruang lingkup kawasan tanpa

rokok, karena ini juga menyebabkan masih adanya orang yang merokok dalam

ruang lingkup KTR bahkan masih ada yang berjualan rokok. Dalam hal ini

pemerintah harus meningkatkan pengawasan, lebih tegas menyampaikan kepada

setiap SKPD yang memiliki tugas pokok di masing-masing bidang untuk

mengawasi setiap tempat yang dilarang merokok.

Ketiga, pemerintah harus sosialisasi secara merata, karena saat dilapangan

masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Perda Kawasan Tanpa Rokok.

Pemerintah disini harus melakukan sosialisasi merata atau pemerintah bisa

memasang spanduk-spanduk pemberlakuan perda Kawasan Tanpa Rokok disetiap

desa dan di setiap tempat umum yang biasa masyarakat ramai untuk datang,

sehingga masyarakat tau akan perda kawasan tanpa rokok dan tidak ada lagi yang

merokok yang sudah ditetapkan.

Keempat, denda yang kurang dipertegas dan denda yang kurang besar,

karena hasil dilapangan, bahwa masyarakat belum mendengar bahwa sudah

adanya masyarakat yang melanggar dan terkena denda sebesar Rp.50.000,

157

masyarakat juga sepertinya tidak takut dengan besaran denda apabila melanggar

perda Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Seharusnya pemerintah melakukan

pengawasan dan operasi-operasi dilapangan, dan memberikan denda yang telah

diatur dalam perda Kawasan Tanpa Rokok atau merubah denda yang sudah

ditetapkan dengan angka nominal yang lebih besar dari sebelumnya, agar

masyarakat tidak melanggar perda Kawasan Tanpa Rokok ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

___________. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta,

Irawan, Prasetya. 2005. Metodologi Penelitian Administrasi. Jakarta: UniversitasTerbuka

Jones, Charles O. 1994. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada

Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik “Formulasi, Implementasi dan Evaluasi”.Jakarta: Gramedia.

Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Parsons, Wayne. 2006. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik AnalisisKebijakan. Jakarta: Kencana.

Riduwan. 2005. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung:Alfabeta

________. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitati dan R & D. Bandung:Alfabeta

________. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung:Alfabeta

________. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung:Alfabeta

Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi.Yogyakarta: Pustaka pelajar

Syafiie, Inu Kencana. 2006. Sistem Administrasi publik Republik Indonesia(SANKRI). Jakarta : PT. Bumi Aksara

Wahab, Solichin Abdul. 2012. analisis Kebijakan dari Formulasi ke PenyusunanModel-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Widya Wicaksono, Kristian. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemeritah.Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dokumen:Kabupaten Serang Dalam Angka Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan YangMengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan TanpaRokok.

Sumber lain:

http://www.depkes.go.id/article/view/2316/generasi-muda-sehat-generasi-tanpa-rokok.html

http://www.smallcrab.com/kesehatan/522-bahaya-asap-rokok-bagi-orang-lain

http://referensi.data.kemdikbud.go.id

http://direktori.kemenag.go.id

LAMPIRAN

Documents

EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH …repository.fisip-untirta.ac.id/890/1/(DI KUNCI) EVALUASI... · Semua Dosen dan Staff Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan