Upload
ngothuan
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI MASYARAKAT KELURAHAN SIJANTUNG KECAMATAN GALANG
KOTA BATAM TAHUN 2014
SKRIPSI
Oleh:
Siti Hawiyah
110565201243
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI MASYARAKAT KELURAHAN SIJANTUNG KECAMATAN GALANG
KOTA BATAM TAHUN 2014
SITI HAWIYAH
Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim
Raja Ali Haji
ABSTRAK
Rumah adalah kebutuhan bagi setiap masyarakat, dengan adanya program rehabilitasi
RTLH di Kelurahan Sijantung dapat mengurangi beban masyrakat miskin yang menempati
rumah tidak layak huni. Permasalahan yang ada di pulau Galang yaitu masih banyaknya
masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah, terutama bantuan perbaikan rumah.
Pemerintah Dinas Sosial dan Pemakaman yang bertugas memberikan bantuan rumah tidak
layak huni untuk di bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan syarat
dan ketentuan yang berlaku, pemerintah memberikan bantuan terhadap masyarakat kurang
mampu unutuk mengurangi kemiskinan yang terjadi di Daerah ini.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif, dalam evaluasi
kebijakan program rehabilitasi RTLH ini peneliti mengambil 6 indikator dari konsep
operasional Dunn, efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, ketepatan dan perataan,
agar dapat mengetahui hasil dari evaluasi kebijakan program RTLH di pulau Galang
Kelurahan Sijantung. Agar dapat menjadi rekomendasi/usulan penelitian program ini.
Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam program RTLH ini sudah evektif, dengan
adanya program RTLH masyarakat merasa sangat terbantu, dilihat dari kriteria efesiensinya
sudah mencapai target penyelesaian rumah sesuai dengan anggaran yang ditentukan oleh
pemerintah, Dilihat dari kriteria kecukupan sudah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan
oleh pemerintah yang tertera pada Perwako No.6 Tahun 2014 Bab X Pasal 10. Dilihat dari
kriteria perataan belum merata, pembagian bantuan RTLH kepada calon peneima ada yang
tidak sesuai dengan persyaratan calon penerima, dilihat dari kriteria responsivitas sudah baik,
karena masyarakat merespon baik dengan adanya bantuan RTLH yang masuk ke Pulau
Galang dapat membantu masyarakat miskin, dilihat dari kriteria ketepatan belum cukup baik,
karena pembagian RTLH tidak tepat sasaran, masih banyak masyarakat yang tidak menerima
bantuan RTLH.
Kata kunci: evektif, efesiensi, kecukupan, ketepatan, perataan, responsivitas
ABSTRACT
The house is a necessity for any society, with the RTLH program in the Sijantung can
reduce the burden of poor society who occupied the house uninhabitable. The problem that
exist in the Galang are still many people who need government assistance, especially home
improvement. Social service and burial department of Batam city have a assignment for
distributed habitable home, to poor society with the terms and condition for reduce poverty in
this region
The method used is a qualitative research, policy evaluation of RTLH program, the
researcher use six indicators for Dunn theory is effectiveness, efficiency, adequacy,
responsiveness, accuracy and alignment, in order to know the outcome to the policy
evaluation of RTLH program in Galang. in order to be a recommendation or proposal this
research program
Results from these studies are in the RTLH program already effective. With the
RTLH program, people be helped, judging from efficiency criteria already reached the target
completion of the house in accordance with the budged by the government on Batam mayor
policy.6.2014 chapter x of article 10. Judging from alignment criteria are uneven. The
distribution of RTLH to potential recipients is not accordance. From responsiveness criteria
are good, because with this program. Is to help the poor society. From the accuracy criteria is
not good enough, because distribution of RTLH program are wrong target. There are many
people who are not receiving RTLH.
Keyword: effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, accuracy and alignment
A. Latar Belakang
Kemiskinan adalah kondisi yang
mengganggu kesejahteraan hidup setiap
masyarakat. Hal ini disebabkan karena
pendapatan yang tidak tetap, rendahnya
lapangan kerja, terbatasnya keterampilan
yang dimiliki, sehingga menjadi salahsatu
penyebab masyarakat tidakmampu
memenuhi hak dasar salah satunya rumah.
Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah
satu komponen penting yang perlu
diperhatikan pemerintah karena kondisi
rumah yang dimiliki masyarakat miskin
dibangun dengan tidak memperhatikan
kriteria fisik rumah yang layak huni.
Rumah memiliki fungsi yang
sangat besar bagi individu dan keluarga
tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi
juga mental dan sosial. Untuk menunjang
fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang
baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu
aman sebagai tempat berlindung, secara
mental memenuhi rasa kenyamanan dan
secara sosial dapat menjaga privasi setiap
anggota keluarga, menjadi media bagi
pelaksanaan bimbingan serta pendidikan
keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu
kebutuhan dasar berupa rumah yang layak
huni, diharapkan tercapai ketahanan
keluarga.
Permasalahan RTLH yang dihuni
atau dimiliki oleh kelompok fakir miskin
memiliki multidimensional. Oleh sebab
itu, kepedulian untuk menangani masalah
tersebut diharapkan terus ditingkatkan
dengan melibatkan seluruh komponen
masyarakat (stakeholder) baik pemerintah
pusat maupun daerah, dunia usaha,
masyarakat, LSM dan elemen lainnya.
Untuk memperbaiki RTLH tersebut,
Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin
mengalokasikan kegiatan Rehabilitasi
RTLH yang dipadukan dengan pembuatan
sarana dan prasarana lingkungan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat yang dapat
diakses secara umum.
Masyarakat Pulau Galang masih
banyak yang membutuhkan bantuan dari
pemerintah, salah satunya adalah bantuan
RTLH. Kelurahan Sijantung masih banyak
kekurangan akan bantuan pemerintah,
seperti lampu dan air yang belum masuk
ke daerah Pulau Galang, dan juga
masyarakat Galang di sana masih
minimnya lapangan pekerjaan, di Galang
pekerjaan mereka hanya seperti nelayan,
kerja buruh dan juga berjualan di tempat-
tempat wisata seperti pantai, itu yang
menyebabkan masyarakat Galang masih
banyak yang membutuhkan perhatian dan
bantuan dari pemerintah. Maka dari itu
dengan adanya bantuan dari pemerintah
salah satunya dengan memberikan bantuan
pemberian rumah layak huni dapat sedikit
meringankan beban masyarakat Kelurahan
Sijantung.
Masyarakat Pulau Galang sangat
berharap kepada Pemerintah Kota Batam
dapat membantu masyarakat Pulau Galang
untuk mendapatkan bantuan RTLH.
Masyarakat setidaknya dapat merasakan
salah satu bantuan pemerintah dalam
menangani kemiskinan yang di alami
masyarakat yang berpenghasilan minim
dan masih kekurangan untuk memenuhi
kebutuhan mereka.
Tabel I.1
Jumlah Penduduk Rt 01 dan Rt
02/Rw 01 Kelurahan Sijantung
No RT/RW
Laki-
laki
Perempuan
1 01/01 179 166
2 02/01 139 122
Jumlah 318 288
Sumber: Kelurahan Sijantung, 2014
Perumahan dan pemukiman
merupakan kebutuhan dasar manusia.
Dalam situasi apapun orang pasti berupaya
memiliki rumah sebagai tempat tinggal
bagi dirinya dan keluarganya,
mengembangkan hubungan sosial dan
membangun lingkungan pemukimannya.
Rumah sangat bermakna bagi eksistensi
seorang manusia, baik sebagai pribadi,
keluarga dan masyarakat. Perumahan dan
pemukiman selain berfungsi sebagai
wadah pengembangan sumber daya
manusia dari lingkungan sosial yang tertib
juga memberikan kontribusi bagi
pertumbuhan ekonomi melalui sektor
industri perumahan sebagai penyedia
lapangan kerja pendorong pembentukan
modal yang besar.
Berpijak pada peningkatan dan
pemenuhan kebutuhan terhadap
perumahan dan pemukiman, masyarakat di
harapkan dapat meningkatkan
produktivitas, aktif berperan pada setiap
program pembangunan, serta mampu
meningkatkan upaya untuk menghimpun
modal dan program pembangunan
selanjutnya.
Pembangunan rumah swadaya
merupakan Program Pemerintah untuk
membantu warga miskin agar memiliki
rumah yang layak huni. Program ini
menjadi salah satu Program unggulan
Kementrian Perumahan Rakyat
(Kemenpera), yang memang di utuskan
Presiden untuk menangani masalah
perumahan dasar hukum dari adanya
RTLH ini adalah adanya peraturan
kementrian yaitu Peraturan Menteri
Perumahan Rakyat Republik Indonesia
No.6 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
Peraturan Walikota Batam No.6 Tahun
2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Rehabilitasi (RTLH) APBD Kota
Batam dan APBD Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2013.
Program ini pada dasarnya
merupakan stimulant atau pendorong bagi
warga miskin agar bisa memperbaiki
rumahnya yang rusak, baik rusak ringan
maupun rusak berat sehingga menjadi
layak huni. Dengan bantuan dan stimulant
dari pemerintah, diharapkan masyarakat
secara bersama-sama bisa turut membantu
memperbaiki rumah warga miskin, baik
dalam bentuk material bangunan dan
tenaga dan lain sebagainya. Dengan kata
Lain, pembangunan rumah swadaya juga
turut membangun budaya gotong royong
di masyarakat agar kembali kuat.
Kemiskinan itu memiliki beberapa
indikator, salah satunya adalah rumah,
rumah itu terdiri dari atap, lantai dan
dinding. Jika ini sudah dapat di penuhi
maka sudah dapat di tangani dan di atasi
permasalahannya maka tidak akan ada lagi
penanggulangan kemiskinan telah menjadi
agenda dan prioritas utama pembangunan
nasional dari dulu hingga kini, demikian
juga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
berbagai strategi, kebijakan, program dan
kegiatan penanggulangan kemiskinan telah
di rancang dan di laksanakan.
Permasalahan yang terdapat di
pulau Galang adalah bagaimana
pemerintah menjalankan kebijakanya
dengan tepat sasaran sesuai ketentuan yang
berlaku dalam memberikan bantuan bagi
masyarakat yang tegolong masyarakat
miskin yang memenuhi ketentuan untuk
mendapatkan bantuan RTLH tersebut, dan
bagaimana kebijakan pemerintah dalam
pelaksanaan yang sudah berlangsung di
Pulau Galang apakah sudah berjalan sesuai
aturan yang berlaku atau belum.
Program pengentasan kemiskinan
Provinsi Kepulauan Riau di susun dengan
mengacu pada Peraturan Presiden
Republik Indonesia No.13 Tahun 2009
Tentang Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan, Peraturan Presiden Republik
Indonesia No.15 tahun 2010 Tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
Intruksi Presiden Republik Indonesia No.3
Tahun 2010 Tentang Program
Pembangunan Yang Berkeadilan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No.42 Tahun 2010
Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten
Kota.
Tujuan di laksanakan program
rehabilitasi RTLH ini adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan penduduk
miskin dan desa tertinggal di Provinsi
Kepulauan Riau. Petugas pemerintahan
yang bertugas dalam pemberian bantuan
RTLH untuk masyarakat kurang mampu
khususnya di daerah pesisir adalah Dinas
Sosial dan Pemakaman Kota Batam.
RTLH masuk dalam program kerja tahun
2011 sampai dengan 2015 Dinas Sosial
dan Pemakaman Kota Batam. Mekanisme
kenapa Galang terpilih untuk mendapatka
bantuan RTLH adalah di karenakan
Pemerintah Kota Batam dan Provinsi
Kepulauan Riau masih melihat Kelurahan
Sijantung merupakan daerah yang masih
jauh dari kota, atau lebih tepatnya daerah
pesisir yang mata pencaharianya masih
sangat minim, sehingga mereka
mempunyai kesulitan dalam keuangan dan
kebutuhan hidup.
Adapun mekanisme pelaksanaan
rehabilitasi RTLH di Kota Batam telah
tertuang dalam peraturan WaliKota Batam
No.4 Tahun 2014 Bab IX Pasal 9 sebagai
berikut :
1. Tim penyelenggara menyampaikan
data-data terhadap rumah yang akan
di rehabilitasi kepada walikota
dengan melampirkan:
a. Foto rumah sasaran sebelum
perbaikan,
b. Memenuhi syarat sesuai dengan
petunjuk pelaksana,
c. Membuat surat pernayataan
tentang kesiapan masyarakat
penerima bantuan.
2. Verifikasi usulan terhadap data
yang di berikan Lurah kepada Tim
Penyelenggara.
3. Tim Penyelenggara didampingi
oleh BKM, Kelurahan, RW dan RT
mregadakan penjajakan di
lapangan guna mendapatkan
gambaran tentang kondisi
kelayakan RTLH agar program
bantuan Rehabilitasi RTLH tepat
sasaran.
4. Tim penyelenggara setelah
melakukan verifikasi
merekomendasikan kepada
walikota untuk ditetapkan dengan
keputusan walikota tentang lokasi
dan nama-nama penerima bantuan
rehabilitasi RTLH.
5. Upaya memperkenalkan atau
menyebarluaskan informasi
mengenai bantuan rehabilitasi
RTLH kepada masyarakat sebagai
sasaran penerima program
dilaksanakan melalui program
sosialisasi yang sasaranya adalah:
a. Masyarakat penerima sasaran,
b. Kelurahan yang terdiri dari
RT/RW,
c. Tokoh masyarakat.
6. Materi sosialisasi meliputi :
a. Pola pengerjaan bantuan rehab
rumah dan sarana lingkungan
b. Rencana anggaran biaya (RAB)
rehab
c. Mekanisme pengusulan, pencairan
dan penggunaan bahan rehab dan
pertanggungjawaban pelaksanaan
d. Waktu pelaksanaan pekerjaan
e. Sistem laporan
A. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang di
kemukakan di atas, maka dapat di
rumuskan bahwa permasalahan dalam
penelitian ini adalah bagaimana
Evaluasi Kebijakan Program Bantuan
RTLH di pulau galang Kelurahan
Sijantung ?
II. Kerangka Teori
Konsep operasional merupakan unsur
penelitian yang memberitahukan
bagaimana caranya mengukur variabel,
sedangkan fungsinya dari suatu konsep
operasional adalah sebagai alat untuk
mengidentifikasikan fenomena yang
diamati dengan jelas, logika atau
penalaran yang digunakan peneliti
untuk menerangkan fenomena yang
akan diteliti dan dikaji (Wardhani
2013:8).
Konsep operasional yang digunakan
dalam penelitian ini mengacu pada
teori Dunn (2003:610) yang
menyatakan bahwa indikator dari
evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi,
kecukupan, perataan, responsivitas,
dan ketepatan. Maka dimensi dari
beberapa indikator tersebut ialah:
a. Efeketivitas
Efektivitas adalah suatu ukuran
yang menyatakan seberapa jauh target
(kuantitas, kualitas, dan waktu) telah
tercapai. Dimana makin besar
presentase target yang dicapai, makin
tinggi efektifitasnya.
b. Efisiensi
Efesiensi merupakan suatu ukuran
dalam membandingkan rencana
penggunaan serta hasil antara
keuntungan dengan sumber-sumber
yang dipergunakan. Pengukuruan dari
evaluasi efisiensi dalam kebijakan
pemerintah daerah kota Batam dalam
Program RTLH.
c. Kecukupan
Kecukupan berkenaan dengan
seberapa jauh suatu tingkat efektivitas
memuaskan kebutuhan, nilai, atau
kesempatan yang menumbuhkan
adanya masalah. Pengukuran
kecukupan dalam evaluasi kebijakan
pemerintah daerah Kota Batam.
d. Perataan
Perataan berkenaan dengan sejauh
mana implementasi kebijakan terhadap
masyarakat atau sasaran kebijakan.
e. Responsivitas
Responsivitas berkenaan dengan
tanggapan atau reaksi serta sejauh
mana suatu kebijakan dapat
memuaskan kebutuhan suatu
kelompok-kelompok masyarakat
tetentu.
f. Ketepatan
Ketepatan berkenaan dengan
sejauh mana kebijakan yang
diterapkan, apakah kebijakan tersebut
terimplemetasikan kepada sasaran
kebijakan
III. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan teknik
penulisan k-ualitatif. Penelitian Kualitatif
adalah sebuah proses inquiry (taraf tingkat
pengkajian) yang menyelidiki masalah-
masalah sosial dan kemanusiaan dengan
tradisi meteodologi yang berbeda. Peneliti
membangun sebuah gambaran yang
kompleks dan holistik, menganalisa kata-
kata, melaporkan pandangan atau opini
atau para informan, dan keseluruhan studi
berlangsung dalam latar situasi alamiah
wajar.
Penelitian kualitatif bertujuan
mengembangkan pengertian tentang
individu dan kejadian dengan
memperhitungkan konteks relevan,
landasan pikiran, pikiran-pikiran, dan ide-
ide serta memahami fenomena sosial
melalaui gambaran holistik dan
memperbanyak pemahaman secara
mendalam.
2. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian saya di
Kelurahan Sijantung Kecamatan Galang
Kota Batam. Peneliti mengambil lokasi
Galang karena melihat fenomena
permasalah yang terdapat di galang
menarik untuk di teliti sehingga membuat
saya ingin meneliti.
3. Jenis data
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh
langsung dari responden dengan
menggunakan responden yang di
susun(diperoleh melalui wawancara)
b. Data Sekunder, yaitu data yang di
peroleh dari sumber lain untuk
melengkapi data primer seperti data
dari website dengan cara data save,
yaitu salah satunya adalah (Perpres,
Perwako, Permen).
4. Informan
Moleong (2002:90), informan
adalah orang yang di manfaatkan untuk
memberikan informasi tentang situasi dan
kondisi latar penelitian secara faktual.
Adapun yang menjadi informan adalah:
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi wawancara,
observasi serta studi dokumen.
a. Wawancara
Burhan Bungin (2007:110)
wawancara mendalam secara umum
adalah proses memperoleh keterangan
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya
jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara dengan informan atau orang
yang di wawancarai, dengan atau tanpa
menggunakan pedoman (guide)
wawancara, di mana pewawancara dan
informan terlibat dalam kehidupan sosial
yang relatif lama. Dalam penelitian ini
wawancara akan di lakukan di Kelurahan
Sijantung Kecamatan Galang Kota Batam.
b. Observasi
Sugiyono (2011:166) teknik
observasi merupakan suatu proses yang
kompleks yang tersusun dari suatu proses
biologis dan proses psokologis di
atnratanya yang terpenting adalah
pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian
ini, observasi yang di gunakan yaitu
observasi terstuktur yang di rancang secara
sistematis, tentang apa yang diamati,
kapan dan dimana tempatnya, dengan alat
pengumpulan data yaitu check list.
c. Studi dokumen
Studi dokumen merupakan teknik
pengumpulan data baik melalui teks-teks
tertulis (buku, e-book, artikel dalam
majalah, surat kabar, jurnal, laporan atau
arsip organisasi, makalah, publikasi
pemerintah) maupun elektronik. Menurut
Sugiyono, studi dokumen merupakan
perlengkap dari pengguna metode
observasi dan wawancara dalam penelitian
kualitatif. Dalam pengumpulan data
berupa dokumen, peneliti harus menjadi
pengamat seolah-olah mengalami sendiri
(vicarious observer) dan menyadari bahwa
bukti dokumen merupakan refleksi
komunikasi antar pihak-pihak lain yang
berusaha memperoleh beberapa tujuan
berbeda. Oleh sebab itu, peneliti harus
secara konstan mengidentifikasi tujuan-
tujuan ini agar dapat mengkritisi konten
dokumen secara kritis dan tepat.
IV. Pembahasan
Evaluasi kebijakan Program
Rehabilitasi RTLH Masyarakat Kelurahan
Sijantung Kecamatan Galang Kota Batam,
berikut pembahasan yang didapat dari
hasil observasi dan wawancara di
Lapangan:
A. Evektefitas
Analisis efektifitas pencapaian tujuan
diukur dengan menggunakan dua
indikator, yaitu:
1. Tercapainya tujuan program
RTLH untuk mengurangi jumlah
kemiskinan yang ada di Kota
Batam
2. Mendukung tercapainya target
“Kota Batam bebas dari hunian
kumuh pada tahun 2014”
Penilaian terhadap indikator tersebut
dilakukan dengan dua analisis yaitu
analisis pencapaian tujuan program serta
analisis pencapaian target kebijakan
terkait.
1. Analisis Pencapaian Tujuan
Program
Program pemerintah Kota Batam
sudah efektif untuk program merehabilitasi
RTLH, program ini sudah di jalankan dan
masyarakat sendiri sudah mendapatkan
bantuan tersebut
2. Analisis Pencapaian Target
Kebijakan Terkait (Target
kelurahan sijantung program
RTLH Tahun 20104.
Pemerintah Kota Batam memiliki
target dalam menjalankan Program
Program terkait permasalahan perumahan
dan permukiman di Kota Batam. Program
perbaikan RTLH ini merupakan salah satu
Program yang mendukung tercapainya
target tersebut.
program RTLH yang di lakukan
pemerintah di Pulau Galang sudah efektif,
karena membawa dampak positif bagi
masyarakat. Masyarakat merasakan
dampak dari program Pemerintah Kota
Batam yang sangat membantu
masyarakat.dengan adanya program
pemerintah ini mereka bisa memperbaiki
rumah mereka.
B. Efesiensi
Dalam program RTLH tentu saja
memiliki target dalam penyelesaiannya,
jumlah yang diselesaikan harus sesuai
dengan rencana yang telah dibuat
sudah efesiensi, karena pemerintah
memberikan dana bantuan rehabilitasi
RTLH sudah sesuai anggaran dan
ketentuan yang berlaku sesuai dengan
kebutuhan masyarakat penerima bantuan.
C. Kecukupan
Analisis tingkat kecukupan
pencapaian program dalam pelaksanaan
program perbaikan RTLH diukur dengan
dana yang diberikan pemerintah kepada
masyarakat untuk merehabilitasi sebuah
rumah dengan anggaran tertentu sesuai
dengan ukuran rumah yang tertuang di
dalam Perwako No.6 Tahun 2014.
bantuan yang diberikan kepada
masyarakat sudah sesuai dengan anggaran
yang di perlukan untuk merehabilitasi
rumah tersebut, karena Dana yang
diberikan kepada penerima bantuan
diberikan dengan melihat kondisi rumah
tersebut dan menentukan dana bantuan
yang di berikan.
D. Perataan
Analisis kesesuaian kelompok
sasaran pelaksanaan Program Perbaikan
RTLH dilakukan dengan mengidentifikasi
kelompok masyarakat yang mendapatkan
bantuan Program Perbaikan RTLH.
Analisis ini bertujuan untuk mengukur
apakah kelompok sasaran dari pelaksanaan
program ini telah sesuai dengan sasaran
utama dari Pelaksanaan Program yang
tercantum di Peraturan Walikota No.6
Tahun 2014. Kesesuaian kelompok sasaran
program perbaikan RTLH ini dianalisis
dengan dua tolok ukur yaitu:
a. Sasaran adalah masyarakat miskin
b. Sasaran menempati RTLH
Penilaian terhadap indikator
tersebut dilakukan dengan dua analisis
yaitu analisis terhadap tingkat penghasilan
masyarakat penerima bantuan serta
analisis kondisi rumah sebelum menerima
program. Analisis tingkat penghasilan
masyarakat penerima bantuan Program
Perbaikan RTLH dilakukan untuk
mengetahui tingkat penghasilan.
Analisis kondisi rumah sebelum
pelaksanaan Program perbaikan RTLH
dilakukan dengan penilaian kondisi rumah
masyarakat sebelum menerima bantuan,
untuk mengetahui kesesuaian kondisi
rumah terhadap kriteria RTLH dalam
Perwako No.6 tahun 2014
E. Responsivitas
Masyarakat sebagai objek penerima
bantuan dalam program perbaikan RTLH,
secara langsung merasakan dampak
pelaksanaan program. Respon masyarakat
diperlukan sebagai salah satu variabel
dalam evaluasi program untuk mengetahui
sejauh mana respon masyarakat terhadap
program ini, apakah hasil atau program
yang dilakukan memuaskan harapan,
persepsi atau nilai masyarakat. Untuk
menilainya, dilakukan analisis persepsi
masyarakat mengenai kesesuaian harapan
masyarakat atas pelaksanaan program,
analisis persepsi masyarakat atas manfaat
yang dirasakan, serta persepsi masyarakat
atas masalah yang dihadapi.
Analisis persepsi masyarakat
mengenai kesesuaian harapan masyarakat
atas pelaksanaan program dilakukan untuk
mengetahui sejauh mana tingkat
kesesuaian pelaksanaan program dengan
harapan mereka. manfaat yang dirasakan
masyarakat atas pelaksanaan program
Berkenaan dengan seberapa jauh
suatu kebijakan dapat memuaskan
kebutuhan, preferensi, atau nilai
kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
Kriteria responsivitas adalah penting
karena analisis yang didapat memuaskan
kriteria lainnya. Kepuasan masyarakat
terhadap program RTLH. Hal ini dapat di
lihat dari indikator adanya kepuasan
masyarakat sijantung terhadap program
RTLH yang dijalankan. Program ini sudah
berjalan dari tahun 2010-2015. Tentu saja
diharapkan membawa banyak perubahan
serta penambahan bantuan perbaikan
rumah setiap tahunnya.
F. Ketepatan
Hasil dari analisa ketepatan,
program rehabilitasi rehabilitasi RTLH
belum tepat sasaran, karena masyarakat
penerima tidak memenuhi syarat dari
peraturan Walikota Batam No.6 Tahun
2014
Dari hasil wawancara saya, saya
melihat perbedaan di lapangan dengan
yang ada di Kantor. Dengan adanya
perbedaan di lapangan dan di kantor
sepertinya saya melihat masih tidak
adanya ketidak tepat sasaran, karena masih
ada masyarakat yang merasa bahwa
Pemerintah yang tidak membantu
masyarakat miskin, tetapi menurut saya ini
bukan salah Pemerintah Kota atau Dinas
Sosial dan Pemakaman, menurut saya ini
harus ada pengawasan di lapangan. Karena
disini kita tidak tau harus menyalahkan
siapa dalam permasalahn ini, program ini
di serahkan Staf Dinas Sosial dan
Pemakaman kepada lurah daerah tersebut
lalu Lurah menujuk RT, RT yang mencari
masyarakat yang layak di bantu, tetapi RT
mencari tidak sesuai dengan syarat dan
ketentuan dari Dinas Sosial dan
Pemakaman. Kelurahan dan Dinas Sosial
tinggal menjalankan dan mensurvai yang
di data oleh kelurahan.Jadi menurut saya
masalah ini dikarenakan kurangya
pengawasan dari Dinas Sosial dan
Pemakaman kepada petugas yang di beri
wewenang untuk mencari calon penerima
bantuan, sehingga masih banyak
mayarakat yang belum terbantu.
Kesimpulan saya dari wawancara
dengan beberapa informan, pernyataan
Staf Dinas Sosial dan Staf Kelurahan
Sijantung mereka merasa sudak tepat
sasaran, tetapi masyarakat masih
merasakan belum tepat sasaran, masih
banyak masyarakat yang belum
mendapatkan bantuan RTLH sampai
sekarang. Mereka sudah cukup lama di
masukan dalam pendataan calon penerima
RTLH, tetapi hingga sekarang belum
mendapatkan. Jadi, indikator ketepatan
belum berjalan dengan baik, masih harus
di perbaiki lagi pelaksanaan program
RTLH.
Permasalahan RTLH Yang Dihuni
atau dimiliki oleh orang-orang miskin
(tidak mampu). Oleh karena itu kepedulian
terhadap masyarakat diharapkan terus
ditingkatkan dengan melibatkan seluruh
komponen masyarakat, baik Pemerintah
Pusat maupun Daerah. Dalam
permasalahan mengenai bantuan rumah ini
di harapkan kepada pemerintah agar
program ini terus berjalan dengan baik,
karena dengan adanya bantuan ini
masyarakat miskin dapat merasa beban
mereka dapat sedikit berkurang, dan
masyarakat mendapatkan rumah yang
layak untuk di huni.
Berbagai upaya untuk mengatasi
masalah kemiskinan dan kesenjangan telah
menjadi prioritas utama program-program
yang dijalankan oleh Pemerintah. Namun
demikian, beberapa proyek pemerintah
yang tekait dengan penanggulangan
kemiskinan ternyata belum cukup mampu
untuk mengatasi masalah kemiskinan
tesebut. Mereka masih jauh dari harapan
untuk dapat kesejahteraan. Sudah banyak
program bantuan dari pemerintah untuk
mengatasi kemiskinan ini, namun hasilnya
belum sesuai yang diharapkan.
Pada kenyataannya, untuk
mewujudkan rumah yang memenuhi
persyaratan tersebut bukanlah hal yang
mudah. Ketidak-berdayaan mereka
memenuhi kebutuhan rumah yang layak
huni berbanding lurus dengan pendapatan
dan pengetahuan tentang fungai rumah itu
sendiri. Demikian juga soal sarana dan
prasarana lingkungan yang kurang
memadai dapat menghambat sarana dan
prasarana lingkungan yang kurang
memadai dapat menghambat tercapaianya
kesejahteraan suatu komunitas. Dengan
masuknya bantuan dari pemerintah ini
masyarakat dapat merasakan bahwa
pemerintah masih sangat peduli dengan
kesejahteraan masyarakat, sehingga
masyarakat merasa kalau pemerintah tidak
melupakan janjinya untuk
mensejahteraskan rakyatnya. Masyrakat
dapat merasakan bantuan pemerintah
untuk mereka yang kurang mampu yang
mempunyai pendapatan pas-pasan
Kebijakan perumahan dan
permukiman di Kota Batam merupakan
bagian dari kebijakan penanggulangan
kemiskinan kota. Penanggulangan
kemiskinan dalam konteks ini tidak hanya
semata-mata dipahami merupakan upaya
untuk menghindarkan masyarakat dari
terjadinya kemiskinan yang seolah-olah
hanya ditujukan kepada masyarakat yang
sudah sejahtera, akan tetapi lebih kepada
bagaimana pembangunan di kota ini
mampu meningkatkan derajat
kesejahteraan masyarakat secara umum.
Kemiskinan itu bukan hanya dipandang
dari sebatas ketidak mampuan ekonomi
Akan tetapi lebih dari itu juga pemenuhan
kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan,
pekerjaan, perumahan, air bersih,
pertanahan, sumberdaya alam dan
lingkungan hidup, rasa aman dari
perlakuan atau ancaman tindak kekerasan,
serta hak untuk berpartisipasi dalam
kehidupan sosial politik.
Masalah kemiskinan memang
menjadi salah satu persoalan yang di
hadapi oleh masyarakat, masyarakat
menjadi miskin bukan karna kurang
pangan, tetapi miskin dalam bentuk
minimnya kemudahan atau materi. Dari
ukuran modern pada masa kini mereka
tidak menikmati fasilitas pendidikan,
pelayanan, kesehatan dan kemudahan-
kemudahan lainnya yang tersedia pada
zaman modern (Suhartini, 2007:3).
Kemiskinan merupakan masalah
multidimensi karena berkaitan dengan
ketidakmampuan akses secara ekonomi,
sosial, budaya, politik dan partisipasi
dalam masyarakat. Kemiskinan juga
memiliki arti yang lebih luas dari sekedar
lebih rendahnya tindak pendapatan atau
konsumsi seseorang dari standar
kesejahteraan terukur untuk mengukur
kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS)
menggunakan konsep kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar (basic needs
approach).
Adapun anggaran dana yang di
dapatkan untuk program RTLH ini berasal
dari anggaran dana APBD Kota Batam dan
APBD Provinsi Kepulauan Riau senilai
Rp. 18.152.288.000,(delapan belas miliar
seratus lima puluh dua juta dua ratus
delapan puluh delapan ribu) untuk 816
(delapan ratus enam belas) unit rumah.
Sehingga ditentukan setiap rumah yang
akan di rehap mendapatkan bantuan
sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta
rupiah). Pernyataan ini tertuang dalam
Perwako No.6 Tahun 2014 Bab X pasal
10.
Dalam 5 tahun belakangan ini
Pemerintah Kota Batam khususnya Dinas
Sosial dan Pemakaman sudah menjalankan
kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur
yang berlaku, meurut saya pemerintah kota
sudah menjalankan kegiatan tersebut
dengan benar, tetapi di lapangan tidak
sesuai dengan yang ada di kantor, di
lapangan masih banyak saya temui
masyarakat yang mengeluh karena mereka
masih ada yang belum mendapatkan
bantuan tersebut. Mereka menginginkan
pemerintah lebih peka dengan bantuan
yang diberikan, karena masyarakat masih
merasa bahwa pemerintah yang di
tugaskan dilapangan tidak bisa adil
memberikan bantuan terhadap calon
penerima bantuan. Ada beberapa
masyarakat yang mengadu dengan lurah
setempat kenapa sampai sekarang mereka
belum mendapatkan,dan kenapa yang di
data sudah lama belum juga menerima
bantuan tetapi yang baru di data yang
mendapatkan, permasalahan ini yang
membuat saya ingin membahas
permasalahan ini untuk dapat memecahkan
masalah apa yang terjadi di pulau Galang
dalam permasalahan RTLH ini.
Rumah memiliki fungsi yang
sangat besar bagi individu dan keluarga,
tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi
juga mental dan sosial. Untuk menunjang
fungsi rumah sebagaia tempat tinggal yang
baik maka harus dipenuhi syarat fisik,
yaitu aman sebagai tempat berlinduung,
secara mental memenuhi rasa kenyamanan
dan secara sosial dapat menjadi privasi
setiap anggota keluarga, menjadi media
bagi pelaksaan bimbingan serta pendidikan
keluarga. Dengan terpenuhi salah satu
kebutuhan dasar beberapa rumah yang
layak huni. Diharapkan tercapai ketahanan
keluarga.
Adapun mekanisme pelaksanaan
prosedur pelaksanaan dan pengajuan
Rehabilitasi RTLH yang tertuang pada
Perwako No 6 Tahun 2014 pada Bab 4
pasal 4, prosedur pengajuan penerimaan
bantuan RTLH yaitu:
1. Masyarakat mengajukan
permohonan bantuan rehabilitasi
RTLH kepada lurah dengan
melengkapi persyaratan,
2. Lurah melakukan vertifikasi dan di
bantu oleh BKM,RT dan RW,
3. Lurah menyampaikan ke dinas dan
sudah dilakukan vertifikasi
lapangan dan kelengkapan
administrasi,
4. Dinas melalui tim penyelenggaraan
meneliti permohonan dari lurah,
5. Tim penyelenggara menyampaikan
rekomendasi bantuan RTLH
kepada walikota,dan,
6. Walikota menetapkan persetujuan
bantuan rehabilitasi RTLH
berdasarkan rekomendasi Tim
Penyelenggara,
Adapun persyaratan yang harus di
lengkapi dalam mengajukan
bantuan rehabilitasi RTLH, yaitu:
a. Berdomisi di kota batam, yang
dibuktikan dengan mempunyai
KTP/kartu identitas,
b. Foto kondisi rumah rusak
berat/sedang yang masih ditempati
olehpemilik bersama keluarga,
c. Memiliki surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM) yang di terbitkan
oleh Lurah,
d. Surat pernyataan yang bermatrai
yang berisi tentang:
a. Lahan/kapling rumah milik
sendiri,
b.Penghasilan rata-rata di bawah
upah minimum kota (UMK),
c. Bukan lahan developer dan
Bukan yang diusulkan
kementerian perumahan rakyat.
V. Penutup
A. Kesimpulan
Peneliti menyimpulkan bahwa program
RTLH di Kelurahan Sijantung Kecamatan
Galang sudah cukup baik, akan tetapi
masih banyak masyarakat yang belum
menerima bantuan RTLH,
permasalahannya adalah dalam
menjalankan program bantuan rehabilitasi
RTLH di pulau Galang dapat melibatkan
masyarakat atau petugas non pemerintah,
tetapi tetap dalam pengawasan pemerintah,
agar terciptanya pembagian yang merata,
dan pembagian bantuan RTLH dapat tepat
sasaran, sesuai dengan syarat yang berlaku
yang tertera di dalam Perwako No.6 Tahun
2014. Masih banyak ditemui masyarakat
yang sudah lama didata tetapi sampai
sekarang belum juga mendapatkan bantuan
rehabilitasi RTLH.
Dilihat dari indikator pencapaian
program dalam indikator evektifitas sudah
baik, masyarakat sudah merasakan dampak
baik dengan masuknya bantuan
pemerintah dalam program rehabilitasi
RTLH ini, dilihat dari indikator efesiensi
sudah baik dalam bantuan pemerintah ini
diberikan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, dalam indikator kecukupan
sudah sesuai dengan dana anggaran yang
ditetapkan oleh pemerintah dalam
pelaksanaan program ini, pada indikator
responsivitas sudah sangat baik tanggapan
masyarakat dengan masuknya program
bantuan ini dapat sedikit meringankan
beban tanggungan masyarakat, pada
indikator ketepatan ini yang kurang baik,
karena ketepatatan pembagian RTLH ini
belum sesuai dengan syarat dan ketentuan
penerima yang tertera pada Perwako No.6
Tahun 2014, pada indikator perataan,
belum merata karena masih banyaknya
masyarakat yang tidak mendapatkan
bantuan RTLH sesuai dengan sasaran
ketentuan calon penerima, masih banyak
masyarakat yang lebih membutuhkan.
B. Saran
Dalam menjalankan program RTLH,
pemerintah seharusnya lebih
memperhatikan lagi proses pembagian
RTLH kepada calon penerima RTLH.
Adapun saran dari peneliti adalah:
1. Penerima bantuan RTLH harus di
pilih sesuai dengan syarat dan
ketentuan yang berlaku sesuai
dengan syarat yang tertera di
Perwako No.6 tahun 2014, tentang
mekanisme penerima RTLH,
2. Menjalankan program RTLH
sesuai dengan jangka waktu yang
di tentukan, tidak memakan waktu
lama yang tidak sesuai dengan
jangka waktu yang di tentukan,
3. Memberikan bantuan RTLH
dengan merata, dan dapat melihat
masyarakat yang lebih pantas
untuk dibantu terlebih dahulu,
4. Bisa mengawasi petugas yang di
berikan wewenang untuk
menjalankan program RTLH
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar
Kebiijakan Publik. Bandung: CV.
Alfabeta.
2008. Dasar-dasar
kebijakan publik Bandung: CV.
Alvabeta
____________. 2012. Dasar-dasar
Kebijakan Publik. Bandung: CV.
Alfabeta
Bungin, Burhan. 2005. Metodologi
Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.
Raja Grafindo.
Dunn, William, 2003, Pengantar
Analisis Kebijakan Publik, Edisi
kedua, Yogyakarta: Gaja Mada
University Press
Duun, W, William. 2003. Analisa
Kebijakan Publik. Jakarta: PT.
Bumi Aksara
Dwiyanto, Agus. 2008. Reformasi
Birokrasi Publik di Indonesia.
Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press.
Moleong, Lexy. 2006. Metodologi
Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Sugiyono .2011 . Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta
Abidin, Said Zainal . 2002. Kebijakan
Publik. Jakarta : Yayasan pancur
Siswah
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan
Publik, Teori Dan Proses. Jakarta : PT.
Buku kita
Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan
Publik. Yogyakarta: Pustka Pelajar
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian
Pendidikan “Penedekatan
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B”.
Bandung: CV. Alfabet.
Suharto, Edi. 2012. Analisis Kebijakan
Publik “Panduan Praktis Mengkaji
Masalah Dan Kebijakan
Sosial”.Bandung: CV. Alfabeta.
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan
Publik, Teori Dan Proses. Jakarta:
Media Pressindo.
2005. Kebijakan
Publik, Teori Dan Proses. Jakarta:
Media Pressindo.
2008. Kebijakan
Publik, Teori dan Proses.
Jakarta : Media Pressindo.
Widodo, joko. 2006. Analisis
Kebijakan Publik Konsep dan
Aplikasi Analisis proses Kebijakan
Publik. Malang : Banyumedia
Publishing.
Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan
Publik Formulasi, Implementasi,
dan Evaluasi.
Jakarta : PT Gramedia.
-----------------,2008. Public Policy.
Jakarta : PT Gramedia.
B. Peraturan Peundang-undangan
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2009 Tentang
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 15 Tahnun 2010 Tentang
Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan.
Intruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2010 Tentang
Program Pembanguna Yang
Berkeadilan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 42 Tahun 2010 Tentang
Tim Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial.
Peraturan Walikota Batam Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Anggaran APBD Kota Batam Dan
APBD Provinsi Kepulauan Riau Di
Kota Batam Tahun 2014.
C. JURNAL
Maulana Chandra Atmajha 2015
“Evaluasi Pelaksaan Program
Rehabilitasi Rumah Tidah layak
Huni sebagai upaya pengentasan
kemiskinan di kota
Tanjungpinang.
Abu bakar 2015”Evaluasi Rehabilitasi
sosial Rumah Tidak Layak
Huni(RS-RTLH) Dalsm
Penanggulangan Kemiskinan
Desa maantang lama kecamatan
Mantang Kabupaten bintan
tahun 2010.
Juriah 2013 “evaluasi program
pengentasan kemiskinan provinsi
kepulauan riau pada dinas koperasi UKM
perindustrian dan perdagangan daerah
kabupaten bintan (studi kasus
pengembangan usaha mikro tahun 2012)