KERANGKA ACUAN KERJAPEKERJAAN :

EVALUASI KINERJA TPA SAMPAH BATULAYANG PONTIANAK

A. LATAR BELAKANG

Kota Pontianak dengan luas 10.782 Ha dan jumlah penduduk sebesar 579.276 yang tersebar di 6 (enam) kecamatan dengan kepadatan penduduk antara 31 sampai 96 orang/hektar dan pertumbuhan 1,69 persen per tahun. Berdasarkan data kependudukan tersebut dan perkiraan timbulan sampah 2.75 liter per orang per hari (sesuai SK SNI S-04-1993, DPU 1993), maka jumlah sampah yang dihasilkan di seluruh kota adalah sekitar 1.593 m3/hari atau sekitar 358 ton/hari (apabila kerapatan curah 225 kg/m3). Apabila tidak ada tindakan pengurangan, jumlah sampah akan bertambah sekitar 1,01 ton/hari.

Sampah yang ditimbulkan di Kota pontianak, berasal dari beberapa sumber yaitu : perumahan, kawasan komersial, industri, perkantoran, ruang terbuka publik, kawasan pertanian dan kawasan lainnya. Kawasan hunian/perumahan dan komersial merupakan penyumbang sampah terbesar di Kota Pontianak. Kawasan hunian/perumahan di Kota Pontianak terdiri dari kawasan hunian tunggal, komplek perumahan dan kawasan perkampungan tepian sungai, dimana masing-masing kategori hunian tersebut secara umum memiliki sistem pengelolaan sampah yang berbeda.

Sampah yang tertangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (terangkut ke TPA) Tahun 2013 rata-rata 300 ton per hari atau sekitar 1.335 m3 per hari (Tahun 2012 sekitar 1.200 m3/hari ). Volume sampah tersebut sebagian besar (77,4 %) berasal dari rumah tangga (domestik), 14,5 % sampah pasar dan 7,9 % sampah dari perkantoran dan fasilitas umum, serta 0,15 % sampah yang berasal dari penyapuan jalan dan taman.

Ini berarti tingkat pelayanan persampahan mencapai 65,85 % dari timbulan sampah. Jumlah sampah yang tertangani ini mengalami peningkatan dari Tahun 2010 sebesar 5,95 % per tahun (lihat Tabel 11). Peningkatan jumlah penduduk yang terlayani fasilitas persampahan yang diswakelola ini juga mengalami peningkatan dari sekitar 62 % pada tahun 2010 menjadi 71% pada tahun 2013. Dengan angka pertumbuhan penduduk sekitar 1,45 % per tahun (rata-rata 3 tahun terakhir), maka optimis pengelolaan persampahan Kota Pontianak bergerak maju dengan level of service yang semakin baik.

Bila usaha dan kinerja DKP sebagai pengelola persampahan kota dapat dipertahankan seperti sekarang, maka diperkirakan 5 sampai 6 tahun ke depan tingkat pelayanan bisa mencapai 100 %. Namun hal ini tentu akan meninmbulkan permasalahan baru terkait dengan volume sampah yang terus meningkat yang membebani TPA dan lingkungan kota

secara umum, sehingga dibutuhkan usaha-usaha dan terobosan baru untuk mengurangi jumlah timbulan sampah.

Fasilitas pembuangan sampah di Kota Pontianak terdiri dari satu unit TPA (tempat pembuangan sampah akhir) yang berlokasi di Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, dengan luas lahan efektif 26,6 Ha. Jarak TPA Batu Layang dari pusat Kota kurang lebih sejauh 15 km dan jarak dari badan air penerima (Sungai Kapuas) ke TPA sekitar kurang lebih 3 km. Kondisi Topografi TPA relative datar dan jarak TPA dengan pemukiman penduduk kurang lebih 2 km, dengan lahan TPA yang memiliki jenis tanah bergambut. Rata-rata sampah yang masuk ke TPA setiap harinya sekitar 300 ton/hari.

TPA Batulayang menerapkan sistem lahan urug terkendali atau controled landfill manajemen dan open dumping dan sejak tahun 1996 telah menampung 300.000 ton sampah yang menumpuk hampir setinggi lima meter, ditambah masuknya sampah baru rata-rata 250-300 ton/hari. Pengelolaan sampah dengan sistem ini memerlukan dana cukup besar. Pemkot Pontianak berharap TPA menjadi tempat yang nyaman dan hijau. Saat ini kondisi TPA Batulayang mulai kurang tertata, berbau, berbahaya (mengandung gas) dan volumenya mulai berkurang karena saat tumpukan sampah mencapai 2 meter segera ditutup dan dipadatkan lagi.

Tumpukan sampah dibagi dalam beberapa cel (cel A dan cel B) untuk diteruskan pada tahap selanjutnya, yaitu pembakaran gas. Pengumpulan gas yang diperoleh dapat digunakan sebagai tenaga listrik dan bahan bakar untuk menggerakkan generator mesin sehingga tidak perlu menggunakan solar.

Dalam proses kajian ini akan dievaluasi dan dikaji dengan seksama system pembuangan akhir sampah di TPA akan ditinjau dengan 4 aspek yakni aspek teknis,aspek pembiayaan, aspek kelembagaan dan aspek lingkungan. Dengan berdasarkan metode yang digunakan dan analisis yang relevan pada setiap aspek diharapkan akan tersusun strategi guna mengoptimalkan penggunaan lahan TPA dengan sistem pengolahan dan pemanfaatan sampah yang lebih baik sehingga dapat meminimalkan permasalahan-permasalahan yang dapat memperpanjang umur pakai dari TPA tersebut. Tidak menutup kemungkinan hasil kajian dan evaluasi ini akan melahirkan rekomendasi untuk pemindahan lokasi TPA ini ke lokasi baru, bila permasalahan-permasalahan di keempat aspek yang dikaji sulit ditangani bila TPA tetap berlokasi disana.

B. DASAR HUKUM

Kebijakan-kebijakan Pemerintah yang masih ada kaitannya dengan pengelolaan sampah di TPA adalah sebagai berikut ini :

1. Pembangunan Bidang Permukiman dalam RPJM Nasional 2004-2009 yakni Percepatan pembangunan Infrastruktur terutama pada pembangunan persampahan dengan

sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan TPA sampah yang berwawasan lingkungan pada semua kota-kota metropolitan, kota besar dan sedang.

2. Arah Kebijakan dalam RPJM nasional 2004-2009 yaitu pembangunan persampahan menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/sawsta untuk peran aktif dalam memberikan pelayanan persampahan terutama pengelolaan TPA

3. Hasil Diskusi Nasional(Jakarta,10 Agustus 2005) Reposisi pencapaian target MDGs tentang Infrastruktur Perkotaan bidang persampahan yakni Meningkatkan kualitas TPA dan fasilitas lain untuk menjamin pelayanan yang sesuai dengan ketentuan teknis lingkungan, meningkatkan kapasitas pembiaayaan untuk menjamin kualitas pelayanan yang mengarah pada pemulihan biaya pengelolaan, meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan peran dan partisipasi aktif masyarakat

4. Target Diskusi nasional (target 10) yaitu Peningkatan penelitian dan pengembangan serta aplikasi teknologi tepat guna, penyusunan pedoman pengelolaan TPA dan penerapan “Waste to Energy”,Optimalisasi pemanfaatan TPA dalam peningkatan kapasitas pelayanan melalui peningkatan dan rehabilitasi TPA dan pengembangan TPA regional.

5. PERMEN PU NO.21/PRT/M/2006, tentang Kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP), Kebijakan adalah sebagai berikut :a. Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya.b. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam dunia usaha/swasta sebagai mitra

pengelolaan.c. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan. d. Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan.e. Meningkatkan kualitas pengelolaanTPA kearah sanitary landfill.f. Meningkatkan pengelolaan TPA regional.g. Penelitian, pengembangan dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat

guna dan berwawasan lingkungan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Evaluasi Kinerja TPA Sampah Batulayang secara umum dimaksudkan untuk merumuskan rekomendasi bagi penanganan sampah yang lebih baik di TPA Batulayang, sehingga kinerja TPA bisa ditingkatkan melalui pemanfaatan secara optimal seluruh potensi yang ada pada masyarakat, pemerintah kota, dan pemerintah propinsi, serta mitra kerja pemerintah.

Tujuan dari penyusunan Kegiatan Evaluasi Kinerja TPA Sampah Batulayang adalah :

1) Tersusunnya suatu solusi yang menyeluruh (komprehensif) dan sistematis terhadap penanggulangan masalah penanganan sampah di TPA Batulayang serta langkah-langkah prospektif dan strategis dalam mengantisipasi masalah-masalah persampahan yang mungkin timbul di masa yang akan dating.

2) Tersusunnya suatu Kerangka Konseptual yang bermanfaat bagi pembuatan keputusan dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah di TPA Batulayang untuk instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di TPA Batulayang.

3) Tersusunnya suatu kebijakan pengelolaan persampahan yang mampu mengarahkan, membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta pengurangan volume sampah yang harus dibawa ke TPA Batulayang.

D. KUALITAS

Dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan ini harus dilaksanakan dengan teliti dan cermat, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

E. TANGGUNG JAWAB

Konsultan harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang telah dilaksanakan. Apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekurangan terhadap apa yang sudah dibuat, Konsultan berkewajiban untuk menyempurnakannya atas biaya sendiri.

F. LINGKUP WILAYAH

Lingkup wilayah kajian ini adalah areal TPA Sampah Batulayang dengan luas 26,6 Ha serta kawasan sekitarnya dalam radius 1 km. Wilayah kajian ini secara administratif terletak di Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara

G. LINGKUP SUBSTANSI PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan yang tercakup dalam kerangka acuan ini adalah :

1. Persiapan

Pada tahap pekerjaan persiapan Konsultan harus melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1) Koordinasi dengan direksi pekerjaan.2) Pengumpulan data awal, data primer dan sekunder, buku buku referensi yang‐

berhubungan dengan pekerjaan ini sebagai bahan referensi medan/lapangan dan untuk penyempurnaan program kerja sehingga akan dicapai suatu hasil pekerjaan yang maksimal.

3) Desk studi dan diskusi awal4) Pembuatan dan penyususunan program kerja, pembagian tugas dan pengarahan.

2. Melakukan Survey Dan Pengukuran

Kegiatan survey ini meliputi :

1) Survey Lapangan untuk mengetahui kondisi eksisting TPA Batulayang dan sekitarnya.2) Survey Karakteristik timbulan dan pengelolaan sampah eksisting untuk mengetahui

besarnya sampah yang ditimbulkan baik domestic maupun non domestic dan cara-cara pengelolaan yang telah dilakukan terutama proses pengolahan sampah di TPA Batulayang

3) Survey fisik dan situasi serta kondisi sarana prasarana persampahan eksisting di TPA Batulayang, meliputi pemetaan situasi lokasi bangunan di dalam TPA Batulayang skala 1 : 500 atau 1 : 1000 dan pemetaan kawasan sekitar TPA Batulayang dalam skala 1:5.000 atau lebih besar.

4) Survey Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan metode sampling untuk mengetahui dampak operasional TPA Batulayang terhadap kawasan sekitarnya.

5) Survey sekunder mengenai kelembagaan dan pembiayaan pengolahan sampah secara umum dan secara khusus mengenai kelembagaan dan pembiayaan operasional TPA Batulayang.

3. Evaluasi, Analisis dan Perencanaan Teknis, meliputi :

Evalusi dan analisis akan dilakukan setelah diperoleh data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder. Evaluasi dan analisis dilakukan untuk mencari jawaban dan permasalahan yang ada, meliputi aspek teknis yakni bagaimana kemampuan TPA dalam menampung laju pertambahan sampah, aspek pembiayaan yakni bagimana cara mencari sumber pembiayaan untuk mengatasi biaya pengangkutan tanah urug dan aspek kelembagaan yakni bagaimana kinerja aparat yang ada dalam menangani pengelolaan persampahan di Kota .

a. Analisa kuantitatif

Merupakan analisis yang berupa hitungan-hitungan secara kuantitatif dengan menggunakan metode-metode tertentu untuk menilai suatu data terukur yang selanjutnya diinterpretasikan secara kualitatif

b. Analisis kualitatif

Merupakan analisis yang berupa deskriptif untuk menjelaskan hal-hal yang tidak terukur yang tidak dijelaskan secara kualitatif

Sebelum analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dilaksanakan perlu ada suatu komposisi yang bisa dipakai dan diterapkan dalam mengurangi laju timbulan sampah di TPA yang terkait dalam pengelolaan TPA yakni dalam mengatasi masalah usia dari TPA tersebut yaitu memperpanjang masa pakai TPA.

c. Analisis SWOT

SWOT merupakan alat (tool) yang dapat dipakai untuk analisis kualitatif. SWOT dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pemerintah di dalam mengelola daerahnya. Analisis ini dapat didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats) (Rangkuti, 2004).

Pola pikir sederhana strategi SWOT adalah ketika kita mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri (internal) maka peluang yang ada dapat diraih dan ancaman yang akan timbul bisa diantisipasi (eksternal). Faktor kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eskternal yang dihadapi oleh organisasi/instansi. Adapun yang dimaksud dengan faktor SWOT adalah:

Faktor kekuatan adalah antara lain kompetensi yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh suatu organisasi

Faktor kelemahan adalah keterbatasan/ kekurangan dalam hal sumber keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi. Dalam praktek berbagai keterbatasan dan kekurangan kemampuan bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki/tidak dimiliki bahkan kemampuan manajerial yang rendah.

Faktor peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan organisasi. Yang dimaksud antara lain perubahan dalam kondisi persaingan dan perubahan dalam peraturan dan perundang-undangan yang membuka bagi kesempatan baru dalam setiap kegiatan.

Faktor ancaman adalah merupakan kebalikan pengertian peluang, dengan demikian dapat dikatakan ancaman adalah faktor–faktor lingkungan yang tidak menguntungan bagi suatu satuan organisasi.

H. PENYUSUNAN LAPORAN

Konsultan harus membuat dan menyerahkan laporan produk pekerjaannya sebagai berikut :

1) Laporan Pendahuluan

Laporan ini berupa hasil pengumpulan data, hasil peninjauan pendahuluan ke lapangan, program kerja Konsultan, hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan dan masalah yang ada untuk didiskusikan sebanyak 1 (satu) buku asli dan 4 (empat) buku copy kepada Direksi Pekerjaan. Diskusi tersebut berupa seminar dengan mengundang Tim Teknis yang ditunjuk oleh Direksi dan stakeholder lainnya yang sekiranya perlu untuk memberikan masukan masukan demi lebih baiknya ‐ output yang akan dihasilkan.

2) Draft Laporan Akhir

Draft Laporan Akhir yang harus diserahkan pihak konsultan adalah 1 (satu) buku asli dan 9 (sembilan) buku copy. Draft Laporan akhir adalah merupakan konsep yang direncanakan oleh konsultan dan akan dikonsultasikan dengan direksi dan para pengambil keputusan serta tim Teknis.

4. Laporan Akhir

Laporan harus berisikan semua perbaikan dan penyempurnaan dari Draft Laporan Akhir yang telah didiskusikan dengan Direksi Pekerjaan. Jumlah Laporan Akhir yang harus diserahkan adalah 1 (satu) buku Asli dan 9 (sembilan) buku copy. Laporan akhir ini dilengkapi dengan gambar-gambar perencanaan meliputi :

– Gambar peta situasi detail skala 1 : 500 atau 1 : 1.000

Peta ini digambar dengan koordinat yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam teknologi Geografis Informasi System berbasiis Map Info / Arc Info

– Gambar Detail skala 1 : 50, atau 1 : 20 atau 1 : 10

Gambar Perencanaan yang harus diserahkan oleh Konsultan berupa 5 (Lima) Set gambar A3

5. Laporan Digital Dalam CD

Merupakan rekaman softcoy dari seluruh laporan yang disampaikan kepada direksi yang berjumlaj 3 (Tiga) Buah.

I. PERSONIL

a) Tenaga Profesional

i) Ketua Tim merangkap Ahli Perencanaan Prasarana Perkotaan : 1 (satu) orang

Lulusan Sarjana Teknik Lingkungan merangkap ahli lingkungan / persampahan dengan pengalaman kerja profesional sedikitnya 7 (tujuh) tahun dalam perencanaan system pengelolaan persampahan kota. Pemimpin tim harus mengkoordinir pekerjaan dari tim dan menentukan standar yang seragam untuk pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tim.

ii) Tenaga Ahli Lingkungan Hidup : 1 (satu) orang

Lulusan Sarjana Biologi atau Sarjana Teknik Lingkungan dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun dalam Analisis Dampak Lingkungan.

iii) Tenaga Ahli Kelembagaan : 1 (satu) orang

Lulusan Sarjana Sosial dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun dalam kegiatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat .

iv) Tenaga Ahli Analisis Pembiayaan : 1 (satu) orang

Lulusan Sarjana Ekonomi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun dalam analisis dan perencanaan pembiayaan pengembangan prasarana kota dan atau kawasan.

b) Staf Pendukung

i) Staf Administrasiii) Operator Komputeriii) Surveyoriv) Juru Gambar (Draftman)

J. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan yang disediakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender.

K. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan pekerjaan ini dbebankan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.