1

EVALUASI PEMEKARAN KECAMATAN DI KECAMATAN BELAT

KABUPATEN KARIMUN

MUHAMMAD ARRY ANDIKA

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP UMRAH

ABSTRAK

Pemekaran Wilayah Kecamatan Belat yang sudah berjalan lima tahun

merupakan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap

memperhatikan daya dukung wilayah, dari aspek pelayanan masyarakat, aspek

pemerintahan dan juga aspek sosial ekonomi yang ada. Dimana sebelum terjadinya

pemekaran rentang kendali yang begitu jauh membuat masyarakat menjadi enggan

untuk mengurus data kependudukan yang ada sehingga pemekaran Kecamatan Belat

juga diharapkan dapat menimbulkan dampak positif bagi masyarakat seperti lebih

efektif dan efisien, mempercepat proses pembangunan, dan juga mempercepat

pengolahan sumberdaya alam. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

teori William Dunn dimana Evaluasi memiliki 6 aspek yaitu Efektivitas, Efisiensi,

Kecukupan, Peralatan, Responsivitas dan ketepatan. Tujuan dalam penelitian ini pada

dasarnya adalah untuk mengevaluasi pemekaran yang terjadi di Kecamatan Belat

Kabupaten Karimun. Dimana respondennya terdiri dari Camat belat, tokoh

masyarakat dan juga masyarakat itu sendiri. Pada penelitian ini peneliti menggunakan

teknik analisis Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif. Hasil Penelitian dari segi

efektivitas dimana Kecamatan Belat masih kekurangan sumber daya manusia yang

mendukung dan juga pembangunan yang masih dalam wacanana namun belum

terealisasi sampai sekarang. Kemudian dari segiefisiensi dimana masyarakat masih

membutuhkan biaya lebih untuk menyebrang kekundur utara, dari segi kecukupan

dimana masih kurangnya alat-alat yang ada di kantor kecamatan sehingga pelayanan

yang di berikan menjadi kurang maksimal, adapun, Dari Peralatan dimana untuk

mempercepat pembangunan yang ada pemerintah lebih mengutamakan penyelesaian

secara diskusi sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan, responsifitas

dimana pemerintah kecamatan belat lebih banyak mendengar masukan dari

masyarakat yang ada, kemudian dari segi ketepatan terkait pembangunan yang ada

pemerintah kecamatan belat hendaknya tidak mengulur-ngulur waktu sehingga

pembangunan tepat pada waktunya

Kata Kunci: Kebijakan, Evaluasi, Pemekaran Kecamatan

2

EVALUATION DISTRICT EXPANSION IN BELAT DISTRICT DISTRICT KARIMUN

MUHAMMAD ARRY ANDIKA

Students of science science of state administration, FISIP, UMRAH

ABSTRACT

The division of Belat District which has been running for five years is an

effort to improve the welfare of the community by taking into account the carrying

capacity of the region, from the aspect of community service, the aspects of

government and also the socio-economic aspects. Where before the span of the span

of control so far makes people become reluctant to take care of existing population

data so that the division of Belat District is also expected to cause positive impacts

for the community as more effective and efficient, accelerate the development

process, and also accelerate the processing of natural resources. As for this research,

researcher use William Dunn theory where Evaluation has 6 aspect that is Effectivity,

Efficiency, Adequacy, Equipment, Responsiveness and accuracy. The purpose of this

research is basically to evaluate the expansion that occurred in Belat District of

Karimun Regency. Where the respondents consist of Camat splint, community leaders

and also the community itself. In this study researchers used Descriptive analysis

techniques with Qualitative Approach. The results of the research in terms of

effectiveness where Belat District is still lack of human resources that support and

also development that is still in wacanana but has not been realized until now. Then

from the segiefisiensi where people still need more cost to cross the northern

kekundur, in terms of sufficiency which is still lack of tools in the district office so

that the services provided to be less than maximum, as for, From Equipment where to

accelerate the existing development of the government more priority completion of

discussion so that there is no society who feel aggrieved, responsiveness where

government districts splint hear more input from the existing community, then in

terms of accuracy related to existing development district government splint should

not stall the time so that development in time

Keywords: Policy, Evaluation, District Expansion

3

EVALUASI PEMEKARAN KECAMATAN DI KECAMATAN BELAT

KABUPATEN KARIMUN

A. Latar Belakang

Kecamatan pada prinsipnya mempunyai kewenangan kegiatan

pengaturan, pembinaan, pelayanan, dan fasilitasi pada masyarakat.Kesemuanya

dalam kewenangan urusan pemerintahan di Kecamatan tersebut bersifat tugas

pembantuan dari pemerintah Pusat, Daerah (Provinsi, Kabupaten dan

Kota).Sehingga hakikat pemekaran Daerah otonom lebih ditekankan pada aspek

mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran Daerah merupakan cara

atau pendekatan untuk mempercepat peningkatan pembangunan Daerah. Dalam

kehidupan berpemerintahan, disadari disatu pihak tuntutan kebutuhan

masyarakat makin lama semakin meningkat dan kompleks, sementara pada sisi

yang lain, kinerja Pemerintah untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan

masyarakat tersebut harus diakui belum optimal oleh karena berbagai alasan baik

alasan lokasional, alasan keterbatasan sumber daya maupun teknis administratif

dan sebagainya.

Seperti dalam bidang ekonomi, pelayanan publik dan aparatur pemerintah

termasuk juga mencakup aspek sosial politik, batas wilayah maupun keamanan

serta menjadi pilar utama 5 pembangunan pada jangka panjang. Pemerintah

diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, akan tetapi untuk melayani

masyarakat serta menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan setiap anggota

masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai

tujuan bersama.

4

Oleh karena itu, maka birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung

jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional.Pelayanan

yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakatnya tentu harus memperhatikan

dinamika perkembangan masyarakat, terlebih di era globalisasi dimana informasi

semakin mudah diperoleh.Hal ini membuat masyarakat semakin cerdas dan kritis

terhadap segala perubahan yang terjadi. Kemudian kecukupan dalam menjawab

permasalahan masyarakat dan kepentingan masyarakat, perataan dari distribusi

manfaat pembangunan, respon terhadap keluhan masyarakat dan mampu

memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini dan ketepatan dalam

manfaat kebijakan terhadap masyarakat. Pemekaran wilayah Kecamatan Belat

pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan

tetap berpedoman pada pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan daya

dukung wilayah, baik dari segi aspek pelayanan masyarakat, aspek

pemerintahan, aspek sosial ekonomi, dan aspek potensi wilayah yang ada.

Pemekaran wilayah Kecamatan Belat diharapkan akan memberikan

dampak positif bagi kemajuan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di

pedalaman, seperti lebih meningkatkan dan mendekatkan pelayanan pada

masyarakat secara efektif dan efisien, mempercepat pertumbuhan ekonomi

masyarakat, mempercepat proses pelaksanaan pembangunan disegala bidang

kehidupan, mempercepat pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ada,

meningkatkan keamanan dan ketertiban. Hal ini membuat masyarakat semakin

cerdas dan kritis terhadap segala perubahan yang terjadi.Oleh karena itu

sebagaimana juga dengan pemekaran yang dilakukan oleh Kecamatan Belat

Kabupaten Karimun.Dengan adanya otonomi Daerah masyarakat menginginkan

perubahan dalam pelayanan didaerah mereka sehingga terjadinya pemekaran

tersebut.Hal itu diperkuat karena Daerah tersebut merupakan Daerah terpencil

yang memiliki akses yang sulit untuk melakukan berbagai keperluan masyarakat

disegala bidang pemerintahan yang berada di Daerah tersebut. Dengan

5

dilaksanakannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 yaitu memberi pengaturan

baru tentang Daerah dan juga telah membawa berbagai harapan akan munculnya

kemandirian Belat.Dimana tidak lagi merupakan wilayah administratif namun

merupakan suatu unit pemerintahan yang khas yang memiliki kewenangan untuk

mengatur kepentingan masyarakatnya.Pemekaran Wilayah Kecamatan secara

intensif hingga saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan

untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

baik dalam bidang ekonomi dan keuangan,pelayanan publik dan aparatur

pemerintah Kecamatan termasuk juga mencakup aspek sosial politik, batas

wilayah maupun keamanan serta menjadi pilar utama pembangunan pada jangka

panjang. Perwujudan otonomi masyarakat Belat adalah suatu proses peningkatan

kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat

Belat yang diatur dan digerakan oleh masyarakat dengan prinsip dari, oleh dan

untuk masyarakat. Visi menuju otonomi pada dasarnya menghendaki adanya

usaha pengembangan masyarakat swadaya dan mandiri.Kemampuan untuk

mengurusi urusan mereka sendiri adalah keswadayaan dan kemandirian

Kecamatan Belat sehingga pada akhirnya masyarakat Belat tidak lagi selalu

tergantung pada pemerintahan yang lebih tinggi.Dari perwujudan otonomi

tersebut menjadi dasar pelaksanaan pemekaran yang terjadi di Kecamatan Belat

Kabupaten Karimun.Pemekaran Kecamatan pada dasarnya dimaksudkan untuk

meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat. Untuk itu maka pembentukan Kecamatan harus mempertimbangkan

berbagai faktor seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat

kewilayahan, dan lain sebagainya serta pertimbangan dan syarat lain yang

memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan

dibentuknya Daerah dan diberikannya pemekaran wilayah.

Pembentukan Kecamatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan

publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain adanya

6

pelaksanaan dari otonomi Daerah yang menjadi dasar terlaksananya pemekaran

Kecamatan Belat ,yaitu adanya keidakpuasan masyarakat terhadap pola

pembagian pembangunan yang hanya terfokus pada Kecamatan induk yaitu

Kecamatan Kundur Utara, sehingga mendesak untuk dilakukan pemekaran

wilayah dengan tujuan agar pemerataan pembangunan dapat terlaksana.

Pemekaran wilayah juga dikarenakan adanya keinginan pimpinan suatu kawasan

untuk mengefisienkan rentang kendali birokrasi agar lebih mudah melakukan

kontrol terhadap dinamika kehidupan masyarakatnya.Kecamatan

Belatdimekarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No 2 Tahun

2012 Tentang Pembentukan Kecamatan, Tujuan pemekaran Belat sendiri juga

tertuang dalam peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 pada pasal 3 yang berbunyi.

“Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam wilayah Kabupaten

Karimun bertujuan untuk meningkatkan dan memperpendek rentang kendali

pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas

penyelenggaraan pemerintah.”

Dari tujuan pemekaran tersebut diharapkan pelayanan lebih baik dari yang

sebelumnya sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus segala keperluan

mereka.Selain itu juga masyarakat dapat merasakan sarana dan prasarana dengan

baik di Daerah mereka sendiri.Evaluasi juga di perlukan mengingat bahwa

fenomena yang terjadi di Kecamatan Belat juga sampai saat ini masyarakat masih

belum dapat menggunakan fasilitas listrik yang maksimal dikarenakan masih

menggunakan mesin yang terlalu kecil yang memiliki keterbatasan dalam hal

kapasitas tenaga mesin.Selain itu juga dalam berkomunikasi masyarakat hanya

bisa berkomunikasi di pelantar dikarenakan sinyalnya tidak ada.Dalam proses

pelayanan terhadap masyarakat masih terkendala terhadap listrik yang sampai saat

ini masih menggunakan mesin berkapasitas kecil serta didukung dengan

keterbatasan alat teknologi yaitu seperti komputer atau leptop sehingga

memperlambat proses pelayanan terhadap masyarakat.Pemekaran wilayah

7

Kecamatan Belat pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat dengan tetap berpedoman pada pertumbuhan ekonomi dengan

memperhatikan daya dukung wilayah, baik dari segi aspek pelayanan masyarakat,

aspek pemerintahan, aspek sosial ekonomi, dan aspek potensi wilayah yang ada.

Undang – undang no 23 tahun 2014 pasal 47 ayat 1 juga menjelaskan

bahwa, “penggabungan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat

(2) huruf b dilakukan dalam hal Daerah atau beberapa Daerah tidak mampu

menjalankan otonomi Daerah”. Melihat pertimbangan diatas maka sudah

selayaknyalah kecamatan Belat di lakukannya sebuah studi evaluasi untuk melihat

apakah pemekaran berjalan sesuai dengan yang tiharapkan atau tidak.Bertitik tolak

dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan

judul : “Evaluasi Pemekaran di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun”.

B. Landasan Teoritis

Proses evaluasi dimaksudkan untuk menguraikan dan memahami dinamika

internal berjalannya suatu program, dimana proses evaluasi selalu memerlukan

deskripsi rinci tentang berjalannya suatu program. Jadi, instrumen untuk

pengukuran dari evaluasi pemekaran daerah adalah terdiri dari :

William N Dunn (dalam Widodo, 2007:610) menggambarkan kriteria-

kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

Tabel I.1

Kriteria Evaluasi Menurut William Dunn

No TIPE

KRITERIA

PERTANYAAN ILUSTRASI

1 Efektivitas Apakah hasil yang di

inginkan telah di capai ?

Unit pelayanan

2 Efisiensi Seberapa banyak usaha

diperlukan untuk mencapai

hasil yang di inginkan?

Unit biaya

Manfaat bersih

Rasio biaya-

8

manfaat

3 Kecukupan Seberapa jauh pencapaian

hasil yang di inginkan

memecahkan masalah?

Biaya tetap

(masalah tipe I)

Efektivitas tetap

(masalah tipe II)

4 Peralatan Apakah biaya dan manfaat

didistribusikan dengan

merata kepada kelompok –

kelompok yang berbeda?

Kriteria Pareto

Kriteria kaldor-

Hicks

Kriteria Rawls

5 Responsivitas Apakah hasil kebijakan

memuaskan kebutuhan

prefensi atau nilaikelompok

– kelompok tertentu?

Konsisten dengan

survai warga

negara

6 Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang

di inginkan benar – benar

berguna atau bernilai?

Program publik

harus merata dan

efisien.

Sumber:William Dunn(1998;87)

Lebih lanjut Edward A. Suchman (dikutip Winarno,2002:169)bahwa

memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai

bebarapa kagiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainaya tujuan,

Kemudian lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah

dalam evaluasi kebijakan yaitu:

1. mengidentifikasikan tujuan program yang akan di evaluasi

2. analisis terhadap masalah

3. deskripsi dan stndarisasi kegiatan

4. pengkuran terhadap tingkatan perbahan yang terjadi

5. menentukan apakah perunbahan yang di amati merupakan akibat dari

kegiatan tersebut atau karena penyebab lain

6. beberapa indicator untuk menentukan keberadan suatu dampak.

Lebih lanjut peneliti juga mengutip Konsep Evaluasi oleh Glaser, Abelson,

dan Garisson (dalam Syafaruddin, 2008:89) Evaluasi kebijakan adalah

mempelajari pencapaian sasaran dari pengalaman terdahulu.Tanpa pengujian

pelaksanaan dan hasil usaha.Ada sedikit kemungkinan peningkatan program. Ada

9

beberapa sasaran evaluasi kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh glaser,

Abelson, dan Garisson (dalam syafaruddin, 2008:89) yaitu:

1. Menentukan seluruh kebijakan dalam pencapaian maksud sasaran,

2. Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan komponen kebijakan

3. Penerimaan program strategis yang merupakan kontribusi terbaik terhadap

keberhasilan implementasi kebijakan

4. Menilai efeksamping yang tidak diharapkan atau yang tidak diinginkan dari

usaha kebijakan.

C. HASIL PENELITIAN

1. Pelayanan

Dari hasil wawancara maka dapat dianalisis bahwa pelayanan yang ada di

Kecamatan Belat sudah berjalan sesuai dengan tujuan dari pemekaran dimana

masyarakat yang awalnya sulit untuk mengurus keperluan izin dan pengurusan

KTP menjadi lebih mudah dan terbantu dimana sebelum terjadinya pemekaran

masyarakat harus menyebrangi pulau menggunakan perahu bermesin tunggal,

sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya lagi, sehingga hal ini lah yang

membuat masyarakat menjadi enggan untuk mengurus keperluan administrasi

mereka, terlebih sesampainya mereka di kantor kecamatan lama, mereka harus

mengantri lagi, sehingga sesampainya mereka disana belum tentu urusan

langsung selesai hari itu juga. Namun masih ada beberapa kendala yang masih

dihadapi pemerintah Kecamatan Belat, yaitu belum tersedianya alam rekam untuk

pembuatan KTP sehingga pemerintah Kecamatan Belat harus meminjam alat

rekam yang berada di Kundur Utara.hal ini lah yang menjadikan pembuatan KTP

menjadi sedikit lebih lama. Namun pemerintah Kecamatan Belat juga sudah

mengajukan ke pemerintah Kabupaten agar di sediakan alat tersebut sehingga

pembuatannya menjadi lebih singkat.

10

2. Kualitas Sumberdaya Manusia

Dari hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa terkait hal

sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan Belat masih sedikit , terlebih di

Kecamatan Belat hanya memiliki satu buah sekolah menengah atas, dimana

sumberdaya manusia tidak hanya sebagai penggerak roda perekonomian namun

juga sebagai penggerak roda pemerintahan, tanpa adanya sumber daya manusia

yang bagus , maka akan terjadi kekosongan di dalam pemerintahan kecamatan

belat, terlebih pemerintah membatasi untuk posisi seperti camat, sekretaris harus

minimal tamatan S1, sedangkan masyarakat Kecamatan Belat yang menempuh

pendidikan S1 belum ada, mayoritas hanya tamatan SMA, hal ini tentu saja

membuat putra-putri daerah yang membutuhkan pekerjaan menjadi lebih banyak

di karenakan tidak dimanfaatkannya mereka secara maksimal, untuk hal ini

pemerintah Kecamatan belat hanya mampu membantu masyarakat yang ada di

Kecamatan Belat yang ingin bersekolah untuk mendapatkan gelar sarjana hanya

dengan mempermudah mereka dan hal pengurusan administrasi, namun untuk

bantuan dalam bentuk tunai, pemerintah Kecamatan Belat tidak dapat membantu

dikarenakan terhalangnya system regulasi yang ada.

3. Efisiensi

Seberapa banyak usaha yang di perlukan untuk mencapai hasil yang di

inginkan. Dengan indikator usaha - usaha yg telah di lakukan oleh pemerintah

kecamatan untuk mencapai tujuan dari pemekaran, Dari Hasil wawancara dengan

Informan dapat disimpulkan bahwa mengenai program yang dijalankan di

Kecamatan Belat sudah berjalan dengan baik. Namun belum sepenuhnya berjalan

hal ini dikarenakan program yang direncanakan pemerintah masih dalam proses,

sehingga dibutuhkan waktu. Keberhasilan pembangunan sangan di tentukan oleh

kelompok- kelompok masyarakat yang ikut serta bersama melaksanakan program/

kebijkan yang telah diputuskan.Melihat dari sudut pandang teorinya William

Dunn tentunya pemekaran Kecamatan Belat dari segi ketepatan belum berjalan

11

secara maksimal, dikarenakan ada beberapa program yang dimiliki oleh

pemerintah yang hanya sebatas rencana namun belum berjalan untuk saat

ini.Sehingga manfaatnya belum begitu di rasakan oleh masyarakat kecamatan

belat. Kemudian peneliti melakukan wawancara terkait penggunaan dana yang

ada di Kecamatan Belat apakah telah di buat oleh pemerintah kecamatan

kemudian apa saja program – program jangka panjang yang di buat oleh

pemerintah Kecamatan.

4. Kecukupan

Kecukupan menurut William Dunn ialah seberapa jauh pencapaian hasil yang

di inginkan memecahkan masalah dalam hal ini peneliti mencoba untuk

mewawancarai tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Belat untuk mengetahui

seberapa jauh program atau kebijakan yang telah di buat Pemerintah Kecamatan,

Menurut Pendapat dari responden bahwa pembangunan yang ada di Kecamatan

Belat sejauh ini belum berjalan sesuai dengan tujuan dari pemekaran dimana

pendapat dari responden bahwa program – program yang di rencanakan oleh

Pemerintah Kecamatan Belum berjalan sepenuhnya kemudian belum lagi masalah

listrik yang tidak maksimal. Kemudian melihat dari indikator yang telah di

sebutkan oleh William Dunn tentu hal ini belum sesuai dengan pencapaian yang

di harapkan dari tujuan pemekaran tersebut, terlebih lagi bahwa akses – akses

jalan penghubung merupakan salah satu instrumen pendukung dalam kelancaran

kegiatan masyarakat Kecamatan Belat, dimana jalan akses penghubung antara

desa di Kecamatan Belat merupakan hal yang sangan di harapkan masyarakat.

5. Peralatan

Peralatan yang dimaksud oleh William Dunn dengan mengambil kriteria

yang dikemukakan oleh Pareto yang meyakini bahwa kesejahteraan social akan

tercapai secara optimal jika dalam suatu kebijakan minimal satu orang untung dan

tidak ada satupun dirugikan namun dalam wawancara yang di lakukan oleh

peneliti bahwa terdapat masyarakat yang melakukan penolakan terkait

pembukaan lahan untuk pembangunan jalan hal ini dikarenakan masyarakat

12

tersebut merasa dirugikan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah

Kecamatan. hal tersebut dikarenakan ketidak tahuan masyarakat tersebut terkait

pembukaan lahan tersebut, namun setelah Pemerintah Kecamatan Belat melaukan

mediasi dengan menjelaskan tujuan dari pembukaan lahan tersebut, masyarakat

menolak kembali membuka lahan mereka dengan sukarela untuk dijadikan jalan

penghubung. Melihat dari kriteria Pareto bahwa pemerintah Mencoba untuk

membawa kesejahteraan sosial dengan tanpa menghilangkan hak dari masyarakat

yang ada.

6. Responsivitas

Responsivitas yang dimaksud adalah apakah kebijakan memuaskan kebutuhan

preferensi atau nilai kelompok tertentu.Dalam artian bahwa hasil kebijakan yang

di buat oleh Pemerintah Kecamatan apakah sudah sesuai dengan harapan

masyarakat. Indikator yang digunakan oleh peneliti ialah bagaimana pemerintah

kecamatan memenuhi preferensi masyarakat dalam pembuatan Kebijakan hasil

dari wawancara informan bahwa dalam pembuatan kebijakan pemerintah

melakukan sosialisasi tentang apa saja program yang akan di buat, sehingga

kebutuhan preferensi yang ada di masyarakat dapat dijalankan, untuk membuat

kebijakan sesuai dengan preferensi masyarakat, pemerintah tidak hanya melihat

dari situasi yang ada, tetapi juga terlibat langsung, berdiskusi langsung dengan

masyarakat yang ada, menanykan langsung kepada masyarakat yang ada,

sehingga kebutuhan preferensi bebenar – benar sesuai dengan apa yang

masyarakat inginkan. Melihat dari kriteria yang dikemukakan oleh William Dunn

tentu hal ini bertujuan untuk memuaskan kebutuhan preferensi masyarakat yang

ada, diamana sosialisasi program kerja yang dilakukan dengan kelompok –

kelompok masyarakat tertentu yang kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk

dicari jalan keluar dari kebijakan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

13

7. Ketepatan

Ketepatan dalam hal ini adalah apakah hasil dari tujuan yang di inginkan

benar – benar berguna atau bernilai indikator yang digunakan adalah apakah dari

semua kebijakan yang telah di pilih pemerintah Kecamatan Belat berguna bagi

masyarakat atau memang hanya sekedar menjalankan tanpa melihat manfaat dari

kebijakan tersebut, hasil dari wawancara dengan responden mengatakan bahwa

pemerintah Kecamatan sedang merencanakan program yang berhubungan dengan

pendapat dari tokoh masyarakat desa penarah diaman masyarakat yang

menginginkan akses penghubung antara daerah di Kecamatan Belat.Namun

program tersebut belum berjalan sehingga masyarakat belum dapat

merasakan.Melihat dari pendapat William Dunn tentu pemerintah berupaya

menjalankan kebijakan yang memang berguna bagi masyarakat Kecamatan Belat

sendiri, namum di perlukan upaya yang lebih responsive dari pemerintah untuk

mempercepat pembangunana tersebut.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari Evaluasi pemekaran Kecamatan Belat.Bahwa

penulis Menarik kesimpulan Evaluasi Kecamatan Belat dengan hasil penilaian

menunjukkan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah

Kecamatan Belat sudah menjalankan sesuai dengan tujuan dari pemekaran.Hal

tersebut dapat di ukur dari beberapa indikator dimana salahsatunya terkait

pembangunan dan juga pelayanan mengalami perubahan yang sangat

signifikan.Hasil penelitian yang saya buat mengenai pemekaran Kecamatan

Belat dari keenam indikator yang ada sebagai berikut :

1. Efektivitas sebagai evaluasi Pemekaran Kecamatan Belat dari beberapa

informasi yang telah peneliti terima berjalan dengan baik. Mengenai

sosialisasi program kerja dimana masyarakat terlibat aktif dalam diksusi

14

untuk merumuskan program- program yang akan dibuat. Namun masih ada

beberapa kendala yang di hadapi oleh pemerintah Kecamatan Belat yaitu

terbatasnya sumberdaya manusia yang ada di sana, padahal MSDM

merupakan faktor pendukung dari berjalannya pelayanan yang ada di

Kecamatan Belat tanpa adanya dukungan MSDM yang baik maka

pemerintahan akan berjalan kurang maksimal.

2. Efisiensi Sebagai bentuk Evaluasi pemekaran Kecamatan Belat dilihat usaha

– usaha apa saja yang di lakukan untuk mendapatkan hasil yang di inginkan,

yaitu dengan program – program pioritas salah satunya membuat jalan

penghubung, namun dari hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti, jalan

akses penghubung di Kecamatan Belat masih berupa tanah merah. Hal

tersebut tentusaja belum sesuai dengan harapan yang di inginkan.

3. Kecukupan sebagai bentuk evaluasi pemekaran Kecamatan Belat dilihat dari

seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah bahwa

pencapaian yang ada di kecamatan belat belum begitu jauh dimana bisa

dilihat dari observasi peneliti bahwa untuk jalan penghubung saja masih

belum teratasi sehingga untuk hal – hal lain juga akan mengalami kendala di

karenakan akses penghubung yg kurang bagus.

4. Peralatan sebagai bentuk evaluasi pemekaran Kecamatan Belat. Dilihat dari

kriteria Pareto bahwa kebijakan akanberjalan secara optimal apabila tidak

ada satu pihakpun di rugikan, hal ini bisa di lihat dari bagaimana Pemerintah

Kecamatan menyelesaikan terkait kendala- kendala pembebasan lahan yang

di selesaikan dengan baik.

5. Responsifitas sebagai bentuk Evaluasi Pemekaran Kecamatan Belat dilihat

Apakah program yang dibuat pemerintah dapat memenuhi preferensi dari

kelompok kelompok masyarakat yang ada. Dari hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa pemerintah Kecamatan Belat telah melakukan usaha

untuk menjawab kebutuhan preferensi masyarakat dengan cara melibatkan

masyarakan di dalam pembangunan

15

6. Ketepatan sebagai bentuk Evaluasi Pemekaran Kecamatan Belat dilihat dari

program yang dijalankan apakah benar – benar berguna bagi masyarakat, dari

perencanaan pemangunan yang akan di lakukan oleh pemerintah terkait

memperlebar dan pengaspalan merupakan aspek penting dalam pemekaran,

bukan hanya pelayanan yang begitu dekat tetapi juga kemudahan akses,

namun untuk pembukaan akses yang di lakukan oleh pemerintah hanya

berada di dua desa, masih ada desa yang belum dibuka akses jalan

penghubungnya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas adapun saran dari peneliti

ialah endaknya pemerintah kecamatan belat lebih memperhatikan akses berupa

jalan penghubung antara kecamatan belat dan kundur utara, karena dengan adanya

akses tersebut bahan pokok yang ada di kecamatan belat akan turun, sehingga

beban hidup masyarakat yang ada disana menjadi lebih ringan, selanjutnya

disampaikan beberapa saran berdasarkan 6 kriteria evaluasi menurut William n

Dunn sebagai berikut :

1. Terkait Efektivitas Kepada Pemerintahan Belat diharapkan lebih

memperhatikan sumberdaya manusia yang berasal dari daerah itu sendiri,

karena tentunya masyarakat yang berasal dari sana tentu lebih faham tertang

permasalahan yang ada. Pembentukan karakter msdm yang baik tidak hanya

melalui pendidikan, Pemerintah Kecamatan Belat bisa melatih msdm yang ada

di kecamatan belat melalui UKM , sehingga masyarakat tidak sebatas

pendidikan rendah namun memiliki keterampilan yang baik.

2. Efisiensi Dibandingkan Sebelum pemekaran memang terjadinya peningkatan

kualitas Pelayanan Publik namun hal itu harusnya tidak menjadikan

16

Pemerintahan Kecamatan cepat berpuas diri. Perlu penambahan prasarana

pelayanan publik dalam mencapai rasio keseimbangan antara masyarakat dan

sarana serta prasarana Publik.

3. Melihat Karekteristik kecukupan Kepada Pemerintahan Belat diharapkan

Lebih cepat dalam membangun akses penghubung antara desa dimana akses

jalan yang sudah ada sekarang sangat memprihatinkan. Tidak hanya itu

pemerintah Kecamatan Sebaiknya membangun akses jembatan antara

Kecamatan Belat Dengan Kundur hal ini tentusaja dapat meningkatkan

pembangunan yang ada di kecamatan belat dan juga dapat menekan harga

komoditas barang.

4. Terjadinya penolakan ketika pemerintah melakukan pembangunan adalah

salah satu ketidak pahaman masyarakat akan pembangunan yang sedang

berjalan artinya pemerintah Kecamatan belum benar benar melibatkan elemen

masyarakat yang ada, sebuah keseharusan pemerintah Kecamatan Belat

melibatkan atau membuka forum untuk membahas permasalah ganti rugi

lahan, karena kesejahteraan social akan tercapai apabila tidak ada satu

orangpun yang merasa dirugikan.

5. Melihat Karakteristik Responsibilitas Dalam hal memenuhi kebutuhan

preferensi suatu kelompok pemerintah masih terkendala dalam hal pendanaan

maka dari ituhendaknya pemerintah memperhatikan anggaran daerah yang

kurang, pemerintah Kecamatan bisa mengembangkan UKM yang ada

dimasyaraakat yang menjadi pemasukan daerah sehingga pemerintah tidak

hanya bergantung dari pembiayaan pemerintah Kabupaten

6. Melihat sudut pandang karakteritik ketepatan Agar tercapainya setiap program

yang telan di jalankan pemerintah dapat benar – benar berguna bagi

masyarakat pemerintah hendaknya dapat melakukan evaluasi dari setiap

kebijakan yang dilakukan secara berkala, tidak hanya menjalankan kemudian

meninggalkannya, sehingga manfaat dari setiap kebijakan yang telah

dilakukan pemerintah dapat dengan benar – benar di rasakan oleh masyarakat.

17

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. 2014. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Arikunto, Suharsimi. 2004. Dasar – Dasar Evaluasi Pendidika. Jakarta: Bumi Aksara

Dunn, William. 1998. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: UGM Press

Gitosudarmo, Indriyo. Agus, Mulyono. 2001. Manajemen Edisi 3. Yogyakarta: BPFG

Moelong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja

Rosdakarya

Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung:

Alfabeta

Pambudi, Himawan S. dkk., 2003. Politik Pemberdayaan, Jalan Menuju Otonomi

Desa. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama

Poerwadarminta, W.J.S. 2006.Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai

Pustaka

Sabarno, Hari. 2008. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta:

Sinar Grafika

Supriyono. 1997. Akuntansi Manajemen 2. Yogyakarta: BPFE

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta

Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Citra

Usman, Husaini. Dkk., 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing

Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media

Pressindo

Winardi.2016. Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Jakarta: Rajawali Pers

18

Wijaya, HAW. 2009. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Rajawali Pers

Zuriah, Nurul. 2006. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta: PT.Bumi

Aksara

Zulganef. 2013. Metode Penelitian Sosial dan Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu

Perundang – undangan

Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di

Kabupaten Karimun